RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SIMPUL TRANSPORTASI
Kronologis Penyusunan RPM Pedoman Penyusunan Rencana Induk Simpul Transportasi •
Surat Kepala Biro Perecanaan Setjen Kementerian Perhubungan Nomor 137/B.I/SRT/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 perihal Rencana Percepatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan/Pelabuhan Laut/Bandar Udara.
•
Pembahasan Draft RPM Pedoman Penyusunan Rencana Induk Simpul Transportasi di Biro Perencanaan Pada Tanggal 16 Juli 2014
•
Menyampaikan Draft RPM Pedoman Penyusunan Rencana Induk Simpul Transportasi sesuai hasil pembahasan Tanggal 16 Juli 2014 kepada Sekretaris Jenderal Kemenhub dengan Nomor surat HK. 202/1/1-BLT-2014 pada tanggal 21 Agustus 2014.
Latar Belakang Penyusunan Rencana Induk diamanatkan dalam UU No. 23/2007 ttg Perkeretaapian, UU No. 17/2008 ttg Pelayaran, UU No. 1/2009 ttg Penerbangan dan UU No. 22/2009 ttg LLAJ.
Belum keseluruhan prasarana transportasi memiliki Rencana Induk. Belum ada pemahaman yang sama diantara sub sektor dalam menyusun substansi Rencana Induk.
Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP. 416 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Penyusunan Rencana Induk Pembangunan/Pengembangan Prasarana Transportasi
Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Maksud dan Tujuan • Maksud : memberikan pemahaman dan pandangan mengenai keseragam substansi dalam menyusun Rencana Induk Prasarana Transportasi. • Tujuan : tersusunnya standar/pedoman penyusunan rencana induk yang akan menjadi acuan oleh sub sektor dalam menyusun rencana induk simpul transportasi.
Dasar Penyusunan Rencana Induk Simpul Transportasi
1. UU 17/2008 ttg Pelayaran - Rencana Induk Pelabuhan Nasional (Ayat 2 Ps. 67) -Rencana Induk Pelabuhan (Ayat 1 Ps. 73)
2. UU 23/2007 ttg Perkeretapian Rencana Induk Perkeretaapian (Ayat 1 Ps. 7)
3. UU 1/2009 ttg Penerbangan - Rencana Induk Nasional Bandar Udara (Ayat 3 Ps. 193) - Rencana Induk Bandar Udara (Ayat 2 Ps. 201)
4. UU 22/2009 ttg LLAJ Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Ayat 2 Ps. 14)
Outline RPM Rencana Induk Simpul Transportasi • • • • • • • • • •
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X
Ketentuan Umum Kebutuhan Rencana Induk Kegunaan Rencana Induk Penyusunan Rencana Induk Muatan Rencana Induk Proses Penetapan Rencana Induk Wewenang Penetapan Rencana Induk Jangka Waktu Perencanaan Rencana Induk Proses Finalisasi Rencana Induk Pasca Finalisasi Rencana Induk
Peraturan Perundangan Terkait dengan RPM • • • • • • • • • • • •
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan; Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
Peraturan Perundangan Terkait dengan RPM • • • • •
• • • •
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 tahun 2005 tentang Sistranas Keputusan Menteri No. 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan RIPN; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.29 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Bangunan Stasiun KA; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional; Peraturan Menteri Perhubungan PM 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; SKEP Dirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP/120/VI/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara
Ketentuan Umum Pengertian Simpul Transportasi Simpul Transportasi Nasional Simpul Transportasi Propinsi Simpul Transportasi Lokal Terminal Stasiun kereta api Terminal Penyeberangan
Pelabuhan Bandar Udara Tata Ruang Wilayah Terminal Pengguna simpul transportasi Menteri Direktur Jenderal
• sebagai panduan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana induk simpul transportasi
• dalam rangka keseragaman substansi rencana induk yang nantinya dapat dijadikan acuan oleh semua pihak terkait agar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam menyusun rencana induk.
Kebutuhan Rencana Induk 1) Rencana induk dirancang untuk memberikan kerangka dasar pembangunan simpul transportasi. 2) Rencana induk bertujuan untuk menjembatani antara para pemangku kepentingan baik ditingkat nasional maupun daerah dan investor dalam menyusun perencanaan simpul transportasi untuk jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang.
Kegunaan Rencana Induk 1) Mekanisme integrasi rencana pengembangan di tingkat nasional, regional dan lokal serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan 2) Dasar legalitas pembangunan 3) Memberikan nilai tambah dalam proses perencanaan
4) Sebagai acuan penting dalam pembangunan dan pengembangan simpul transportasi serta sektor lainnya
Penyusunan Rencana Induk 1) Penyusunan rencana induk simpul transportasi harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait
2) Penyusunan rencana induk dapat dilakukan secara swakelola atau kontraktual (konsultan) 3) Penyusunan rencana induk dilaksanakan di Pusat maupun di daerah
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Induk 1. Kebijakan pembangunan nasional dan daerah
2. Rencana tata ruang wilayah
3. Rencana induk jaringan prasarana transportasi nasional
4. Prospek pembangunan dan pengembangan sektor lainnya
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lainnya
6. Aspek teknis, ekonomi, operasional, lingkungan, kependukan, keselamatan, keamanan, SDM, sosbud, keterpaduan antar moda/intermoda, hankam
Muatan Rencana Induk 1) Prediksi kebutuhan simpul transportasi 2) Kebutuhan infrastruktur 3) Tata guna lahan dan pengembangannya 4) Keselamatan dan keamanan 5) Akses simpul transportasi 6) Upaya Mitigasi (lingkungan dan lalu lintas)
Tim Evaluasi Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi:
Ketua Sekretaris Anggota Tim
Ketua
Sekretaris
Anggota Sekretariat
Anggota Tim Evaluasi
: Biro Perencanaan : Biro Keuangan : Ditjen terkait, Badan Litbang, Itjen, Pusat Kajian Anggota Sekretariat : Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Hukum & KSLN, dan Setditjen terkait.
Proses Penetapan Rencana Induk Proses Penyusu nan Studi Rencana Induk
Kerangka Acuan /TOR Studi Penyusunan Rencana Induk Simpul Transportasi
Pemerintah : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten)
Penyusunan Studi Rencana Induk Simpul Transportasi Pelaksanaan FGD, Konsultasi Publik, dan Sinkronisasi
8 bln
Akademisi, LSM dan Swasta terkait
Revisi berdasarkan rekomendasi masukan dari pemangku kepentingan
Pengajuan Rencana Induk ke Menteri Perhubungan
7 hari
Penelaahan oleh Tim Evaluasi Perbaikan Lengkap Proses Pengesahan Dokumen Rencana Induk
Presentasi Dokumen Rancangan Rencana Induk
Revisi hasil presentasi
Revisi 7 hari
1 hari
14 hari
Penelaahan oleh Tim Evaluasi
5 hari
Pengajuan Rancangan Rencana Induk ke Menhub
10 hari
Wewenang Penetapan Rencana Induk
1) Menteri untuk nasional;
simpul
transportasi
2) Gubernur untuk propinsi; dan
simpul
transportasi
3) Bupati/walikota untuk simpul transportasi lokal.
Jangka waktu perencanaan Rencana Induk Skema jangka waktu perencanaan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi yang dituangkan dalam rencana induk: 1) Jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun; 2) Jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan 3) Jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun * Disesuaikan menurut kebijakan pembangunan dan tata ruang
Finalisasi Rencana Induk
1) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari penyusunan sampai dengan ditetapkannya Rencana Induk Simpul Transportasi. 2) Disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah setempat, BUMN/BUMD, akademisi, operator dan pengguna jasa.
Pasca Penetapan Rencana Induk 1) Diumumkan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. 2) Tinjau ulang rencana induk simpul transportasi yang telah ditetapkan dapat dilakukan 5 (lima) tahun sejak rencana induk ditetapkan. 3) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana induk simpul transportasi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
