KONSEP Dikerjakan oleh Bagian Hukum dan Kerjasama : Ely Rusnita Diperiksa oleh Kasubang Peraturan Perundang-undangan : Endy Irawan, SH, MH Terlebih dahulu: 1. Kabag Perencanaan 2. Kabag Hukum dan Kerjasama 3. Sesditjen
: : :
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TENTANG RENCANA UMUM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2015 – 2035 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan pelayanan jasa transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah perlu dilaksanakan secara terpadu dengan program Pembangunan Nasional; b. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun rencana kerja yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis serta berpegang kepada pendekatan kesisteman; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat Tahun 2015-2035;
Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013; 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Departemen Perhubungan; 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA UMUM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2015-2035. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Perancanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia; 2.
Pola pengembangan adalah gambaran umum keadaan yang diinginkan yang dipakai sebagai acuan arah pengembangan;
3.
Arah Pengembangan adalah gambaran pengembangan yang sudah disertai jangkauan waktu bedasarkan skala prioritas;
4.
Struktur Pengembangan adalah hierarki tatanan yang didasarkan kriteria tertentu;
5.
Kebijakan adalah arahan atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan;
6.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
7.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran;
8.
Jaringan Transportasi Nasional adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang meliputi terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas darat (angkutan jalan, angkutan jalan rel, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan), lalu lintas laut dan lalu lintas udara, serta lalu lintas lainnya, sehingga membentuk satu kesatuan jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan dalam sebaran ruang geografis;
9.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
dari
suatu
10. Menteri adalah Menteri Perhubungan; 11. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden, beserta para Menteri dan para Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); 12. Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi; 13. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten/Kota; BAB II PENETAPAN RENCANA UMUM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT Pasal 2 (1) Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat merupakan bagian dari Rencana Induk Transportasi Nasional sebagai perwujudan dari tatanan transportasi nasional. (2) Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana dan arah kebijakan pengembangan perhubungan darat yang memadukan seluruh moda transportasi pada tatanan transportasi nasional. Pasal 3 (1) Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dievaluasi kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Pelaksanaan Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program pembangunan tahunan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perubahan Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat
Pasal 4 Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dengan mempertimbangkan: a. kebijakan pembangunan nasional dan daerah; b. rencana tata ruang wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota); c. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya; d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lainnya; e. aspek keselamatan, keamanan, teknis, ekonomis, operasional, dan lingkungan; f. aspek pengembangan keterpaduan akses hinterland jaringan prasarana transportasi; g. aspek organisasi dan sumber daya manusia; h. aspek sosial, budaya dan adat istiadat. Pasal 5 Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi darat pada tataran transportasi nasional berdasarkan : a. Perkiraan jumlah perpindahan penumpang dan/atau barang : 1. antar pusat kegiatan nasional; 2. antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan luar negeri; 3. antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah; 4. antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal; dan 5. dalam kawasan perkotaan. b. Perkiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain.
BAB III ARAH PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT Pasal 6 umum pengembangan
(1) Rencana transportasi darat memuat: a. arah kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam keseluruhan moda transportasi;
b. arah pengembangan dan pembangunan sektor Perhubungan Darat; c. rencana kebutuhan prasarana transportasi di sektor Perhubungan Darat nasional; dan d. rencana kebutuhan sarana transportasi di sektor Perhubungan Darat nasional. (2) Arah pengembangan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Keselamatan Transportasi Darat: 1. peningkatan kinerja jalan nasional dan strategis nasional; 2. perbaikan lokasi rawan kecelakaan di jalan nasional dengan kriteria lokasi yang mengalami kejadian kecelakaan 2 (dua) atau lebih dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; 3. program percontohan keselamatan transportasi darat yang meliputi antara lain Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), dan taman edukatif lalu lintas; 4. peningkatan keselamatan di alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; 5. peningkatan kinerja pengujian tipe kendaraan bermotor yang meliputi penyediaan peralatan, sarana dan prasarana; dan 6. peningkatan kinerja pengujian berkala kendaraan bermotor. b. Konektivitas dan Kapasitas Transportasi Darat: 1. peningkatan konektivitas jaringan jalan dengan simpul meliputi jalan akses terminal dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; 2. peningkatan konektivitas jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; 3. pengembangan terminal penumpang; 4. pengembangan terminal barang; 5. pengembangan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor pada jalan nasional di seluruh provinsi; 6. pengembangan keperintisan angkutan jalan; 7. pengembangan pelabuhan penyeberangan dan simpul sungai dan danau; 8. pengembangan keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. c. Pelayanan dan Kinerja Transportasi Darat: 1. pengembangan angkutan umum massal; 2. pengembangan angkutan umum perkotaan;
3. pengembangan alat pemberi isyarat lalu lintas (apill) terkoordinasi; 4. pengembangan integrasi moda (sarana dan prasarana); 5. pengembangan angkutan multimoda yang meliputi sistem dan pelayanan; 6. pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (non motorized transport) pada jalan nasional perkotaan. Pasal 7 Untuk mendukung arah dan tujuan pengembangan transportasi di sektor Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka perlu dilakukan: a. pengembangan sumber daya manusia; b. pengembangan dan harmonisasi regulasi; c. pengembangan teknologi informasi; dan d. desiminasi, promosi, dan sosialisasi. Pasal 8 (1) Rencana pengembangan transportasi darat di provinsi atau kabupaten/kota harus berpedoman pada rencana umum pengembangan transportasi darat. (2) Rencana pengembangan transportasi darat di provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kebijakan, program, dan kegiatan. (3) Kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Pasal 9 Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 10 Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini. BAB VI PENUTUP Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN No
Diproses
Nama
NOMOR
Jabatan
1
Diperiksa
Eddi
Direktur LLAJ
2
Diperiksa
Eddy Gunawan
Direktur LLASDP
3
Diperiksa
Sigit Irfansyah
Direktur BSTP
4
Diperiksa
Gede Pasek Suardika
Direktur KTD
5
Disempurnakan
Haru Kriswanto
Seditjen Hubdat
6
Disetujui
Sri Lestari Rahayu
Kepala Biro Hukum
7
Disetujui
Djoko Sasono
Dirjen Hubdat
8
Disetujui
Santoso Eddy Wibowo
Sekretaris Jenderal
Tanggal
Paraf
NOTA DINAS Nomor : Kepada Yth
:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Dari
:
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
Perihal
:
Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat Tahun 2015-2035
1. Dengan hormat dilaporkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan pelayanan jasa transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah perlu dilaksanakan secara terpadu dengan program Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat Tahun 2015-2035. 2. Apabila Bapak berkenan dengan hormat terlampir kami sampaikan nota pengantar Bapak Sesditjen kepada Bapak Dirjen, untuk proses penetapannya. 3. Demikian disampaikan, diucapkan terimakasih.
atas
perkenan
Jakarta,
pertimbangannya
April 2015
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Pelaksana Harian,
TAUFIQ HIDAYAT, SE Penata (III/c) NIP. 19801209 200502 1 001
NOTA DINAS Kepada Yth
:
Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Dari
:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Perihal
:
Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat Tahun 2015-2035
1. Dengan hormat dilaporkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan pelayanan jasa transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah perlu dilaksanakan secara terpadu dengan program Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat Tahun 2015-2035. 2. Dalam draft Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud diatur antara lain: a. bahwa Penetapan Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat adalah merupakan bagian dari Rencana Induk Transportasi Nasional sebagai perwujudan dari tatanan transportasi nasional. Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dievaluasi kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun b. Rencana memuat:
Umum
Pengembangan
Transportasi
Darat
1) arah kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam keseluruhan moda transportasi; 2) arah pengembangan dan pembangunan sektor Perhubungan Darat; 3) rencana kebutuhan prasarana transportasi di sektor Perhubungan Darat nasional; dan 4) rencana kebutuhan sarana transportasi di sektor Perhubungan Darat nasional. c. arah Pengembangan Transportasi Darat meliputi: 1) Keselamatan Transportasi Darat. 2) Konektivitas dan Kapasitas Transportasi Darat. 3) Pelayanan dan Kinerja Transportasi Darat.
3. Apabila Bapak berkenan terhadap Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, dengan hormat terlampir kami sampaikan surat pengantar Bapak Direktur Jenderal kepada Bapak Sekretaris Jenderal untuk proses penetapannya. 4. Demikian disampaikan, atas perkenan pertimbangan Bapak diucapkan terimakasih. Jakarta,
Maret 2015
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Pelaksana Harian,
DR. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19630717 198903 1 002
Nomor Lampiran Perihal
: : : Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat Tahun 2015-2035
Jakarta,
Maret 2015
Kepada Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Di Jakarta
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan pelayanan jasa transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah perlu dilaksanakan secara terpadu dengan program Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat Tahun 2015-2035. 2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Umum Pengembangan Transportasi Darat Tahun 20152035 untuk proses penetapannya. 3. Demikian kami sampaikan, kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003 Tembusan Yth : 1. Menteri Perhubungan 2. Kepala Biro Hukum dan KSLN, Kementerian Perhubungan.
