RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (NOMOR: .......... TAHUN: ..........) TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
-1-
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
-2-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram yang selanjutnya disebut KAPET Seram adalah kawasan strategis nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah nasional yang meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Bagian Seram Bagian Timur, dengan didukung oleh inisiasi program pemerintah dalam rangka membangun ekonomi wilayah berbasis pengembangan ekonomi lokal. 2. Sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi adalah sistem permukiman dalam wilayah KAPET yang berfungsi sebagai pusat-pusat layan kegiatan produksi dan pemasaran bagi sentra-sentra ekonomi di sekitarnya. 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Gubernur adalah Gubernur Maluku. 6. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah, Bupati Seram Bagian Barat, dan Bupati Seram Bagian Timur. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
-3-
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan Pasal 2 Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan KAPET Seram; b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KAPET Seram; c. rencana struktur ruang KAPET Seram; d. rencana pola ruang KAPET Seram; e. arahan pemanfaatan ruang KAPET Seram; f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang KAPET Seram; g. pengelolaan KAPET Seram; dan h. peran masyarakat dalam penataan ruang KAPET Seram. Bagian Ketiga Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang KAPET Seram Pasal 3 Rencana Tata Ruang KAPET Seram berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di KAPET Seram.
Pasal 4 Rencana Tata Ruang KAPET Seram berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di KAPET Seram; sebagai bagian Koridor ekonomi Papua – Kepulauan Maluku Pembangunan Ekonomi Indonesia;
dalam
Rencana
Induk
Percepatan
b. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten di KAPET Seram; c. perwujudan
keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor di KAPET Seram;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KAPET Seram; dan e. pengelolaan KAPET Seram.
-4-
Bagian Keempat Cakupan Kawasan KAPET Seram Pasal 5 KAPET Seram mencakup 28 (dua puluh delapan) kecamatan yang terdiri atas: (1) Sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang mencakup10 (sepuluh) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Amahai, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Telutih, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara Timur, dan Kecamatan Seram Utara Seti;
(2) Seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang mencakup 11 (sebelas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual Muka, Kecamatan Waesala, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat;
(3) Seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur yang mencakup 8 (delapan) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Bula, Kecamatan Werinama, Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Wakate, Kecamatan Tutuk Tolu, Kecamatan Kilmury, dan Kecamatan Siwalalat.
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAPET SERAM Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 6 Penataan ruang KAPET Seram bertujuan untuk mewujudkan pengembangan kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu melalui dukungan inisiasi pemerintah, berbasis pengembangan ekonomi lokal dengan bertumpu pada sektor perikanan, sektor pertanian, dan sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka kesempatan pengembangan investasi dalam negeri dan luar negeri.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang KAPET Seram Pasal 7
-5-
Kebijakan penataan ruang KAPET Seram meliputi: a. pengembangan sektor perikanan, sektor pertanian, dan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kemampuan daya dukung lingkungan setempat; b. penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana pendukung KAPET; dan c. pengembangan pengelolaan ekonomi kawasan yang terpadu untuk menciptakan daya saing produk unggulan wilayah.
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang KAPET Seram Pasal 8 Strategi pengembangan sektor perikanan, sektor pertanian, dan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kemampuan daya dukung lingkungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. mengembangkan komoditas utama sebagai komoditas unggulan yaitu ikan pelagis, tuna, cakalang, kelapa dalam, cengkeh, , serta mengembangkan produk-produk turunannya;
b. mengembangkan komoditas lainnya sebagai komoditas pendukung yaitu pala, kakao, udang, kerapu, sapi potong, rumput laut, mutiara, dan pariwisata, serta mengembangkan produk-produk turunannya;
c.
penetapan kawasan lindung yang sesuai untuk pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
d. pengendalian alih fungsi lahan-lahan komoditas unggulan dan komoditas pendukung (termasuk kawasan potensial) untuk kegiatan lain; dan
e.
pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.
prinsip-prinsip
Pasal 9 Strategi penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana pendukung KAPET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. mengembangkan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sentra produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan termasuk usaha mikro-usaha kecil-menengah, kegiatan penelitian,
-6-
kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa (informasi, lembaga keuangan, dan koperasi), dan kegiatan distribusi; b. mengembangkan sistem jaringan prasarana utama yang melayani sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan konektivitas sentra-sentra produksi bahan baku demi peningkatan kuantitas, kualitas, dan pemasaran komoditas unggulan dan komoditas pendukung wilayah; dan c. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, dan sistem jaringan pengelolaan limbah yang mendukung pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung.
Pasal 10 Strategi pengembangan pengelolaan ekonomi kawasan yang terpadu untuk menciptakan daya saing produk unggulan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: a.
menetapkan kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu melalui pengembangan keterkaitan ke depan dan ke belakang komoditas unggulan dan komoditas pendukung;
b.
menetapkan target pasar secara bertahap dari lingkup lokal, nasional, regional dan global sesuai tahapan pengembangan KAPET;
c.
mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan mempertimbangkan situasi sosial dan budaya setempat terkait pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung;
d.
mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan terkait komoditas unggulan dan komoditas pendukung;
e.
mengembangkan koperasi, usaha mikro kecil menengah, kerjasama pemerintahswasta-masyarakat, pelayanan permodalan dan sistem pembiayaan; dan
f.
mengembangkan sistem kelembagaan.
BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG KAPET SERAM Bagian Kesatu Umum Pasal 11
-7-
(1) Rencana struktur ruang KAPET Seram ditetapkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kegiatan ekonomi. (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. sistem jaringan pengelolaan limbah. (3) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Ekonomi Pasal 12 (1) Sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka melayani dinamika perkembangan kegiatan ekonomi di KAPET Seram. (2) Sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sentra produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa, dan kegiatan distribusi. (3) Sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. pusat pelayanan kegiatan perikanan perikanan tangkap; b. pusat pelayanan kegiatan perikanan budidaya; c. pusat pelayanan kegiatan pertanian tanaman pangan; d. pusat pelayanan kegiatan perkebunan; e. pusat pelayanan kegiatan peternakan; dan f. pusat pelayanan kegiatan pariwisata. (4) Pusat pelayanan kegiatan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
-8-
a. Wahai di Kecamatan Seram Utara dan Masohi di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah; b. Kairatu di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat; dan c. Werinama di Kecamatan Werinama dan Geser di Kecamatan Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur. (5) Pusat pelayanan kegiatan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di: a. Wahai di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah; dan b. Kairatu di Kecamatan Kairatu dan Piru di Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. (6) Pusat pelayanan kegiatan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di: a. Masohi di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah; b. Kairatu di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat; dan c. Kecamatan Bonggol di Kabupaten Seram Bagian Timur. (7) Pusat pelayanan kegiatan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berada di: a. Kairatu di Kecamatan Kairatu dan Piru di Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat; dan b. Bula di Kecamatan Bula, Werinama di Kecamatan Werinama, Geser di Kecamatan Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur. (8) Pusat pelayanan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berada di: a. Kecamatan Seram Barat di Kabupaten Seram Bagian Barat; dan b. Kecamatan PP Gorom dan Kecamatan Wakate di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Pasal 13 (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan konektivitas aliran komoditas unggulan dan komoditas pendukung antarkawasan dan dalam kawasan, serta berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di KAPET Seram.
-9-
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; dan c. sistem jaringan transportasi udara. (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan b. jaringan transportasi penyeberangan. (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. jaringan jalan; dan b. lalu lintas dan angkutan jalan. (5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. pelabuhan penyeberangan; dan b. lintas penyeberangan. (6) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tatanan kepelabuhanan. (7) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tatanan kebandarudaraan.
Pasal 14 (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung pengembangan keterhubungan pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sentra-sentra produksi bahan baku yang difokuskan pada kualitas dan jangkauan pelayanan angkutan komoditas wilayah. (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
jaringan jalan kolektor primer; dan
b.
jaringan jalan strategis nasional.
Pasal 15 (1) Jaringan jalan kolektor primer di KAPET Seram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
- 10 -
a. jaringan jalan kolektor primer 1; b. jaringan jalan kolektor primer 2 (2) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas ruas jalan: a. Amahai – Masohi; b. Masohi – Makariki/Sp. Waipia; c. Makariki/Sp. Waipia – Waipia; d. Waepia – Saleman; e. Saleman – Besi (km 50); f. Besi (km (50) – Wahai; g. Wahai – Pasahari; h. Pasahari – Kobisonta; i.
Kobisonta – Banggoi;
j.
Banggoi – Bula;
k. Kairatu – Waiselan; l.
Waiselan – Latu (km 45);
m. Latu (km 45) – Liang; n. Liang – Makariki/Sp. Waipia; o. Amahai – Tamilouw (km 40,26); dan p. Tamilouw (km 40,26) – Haya; (3) Jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas ruas jalan: a. Bula – Dawang; b. Dawang – Waru; c. Taniwel – Sp. Pelita Jaya; d. Sp. Pelita Jaya – Piru; e. Piru – Eti; f. Eti – Kairatu; g. Amahai – Tamilow; h. Tamilow – Haya; i.
Haya – Tehoru;
- 11 -
j.
Tehoru – Laimu;
k. Laimu – Werinama; l.
Loki – Piru;
m. Taniwel – Lisabola; n. Lisabola – Saleman; dan o. Kairatu – Hunitetu. Pasal 16 (1) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka mendukung aliran komoditas wilayah melalui perubahan fungsi jaringan jalan dari kewenangan pemerintah kabupaten/provinsi menjadi kewenangan pemerintah. (2) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan jalan Haya – Tehoru dan Tehoru – Laimu. Pasal 17 (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b meliputi terminal yang ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda untuk mendorong perekonomian di KAPET Seram. (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang. (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Terminal Tipe B di Masohi, Wahai, Bula, Werinama, Kairatu, Piru, Pelita Jaya, Sesar dan Terminal Tipe C di Amahai, Sepa, Tehoru, Lamu, Layeni, Sahulau, Sawai, Pasahari, Kobi, Lisabata, Taniwel, Waesala, Waisarisa. (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan secara terpadu dengan pelabuhan ditetapkan di Kawasan Pelabuhan Makariki dengan memperhatikan karakteristik komoditas unggulan dan komoditas pendukung.
Pasal 18 (1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a di KAPET Seram dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk penumpang dan barang antara KAPET Seram dengan kawasan di sekitarnya dengan
- 12 -
memperhatikan karakteristik komoditas unggulan dan komoditas pendukung serta pelaku wisata di wilayah KAPET. (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Penyeberangan Waipirit, Pelabuhan Penyeberangan Wailey, Penyeberangan Massika Jaya, Pelabuhan Penyeberangan Manipa, Penyeberangan Masohi, Pelabuhan Penyeberangan Air Besar (Wahai), Penyeberangan Saka, Pelabuhan Penyeberangan Pamale, Penyeberangan Bula, Pelabuhan Penyeberangan Werinama, Penyeberangan Geser, dan Pelabuhan Penyeberangan Kataloka.
Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan
Pasal 19 (1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di KAPET Seram. (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lintas penyeberangan dalam kabupaten; b. lintas penyebarangan antarkabupaten/kota; dan c. lintas penyeberangan antarprovinsi. (3) Lintas penyeberangan dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Masohi – Nusalaut – Kulur – Waeriang – Waai PP; b. Masohi – Waai PP; c. Saka – Pamale PP; dan d. Masika Jaya – Manipa PP. (4) Lintas Penyeberangan antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Hunimua – Waipirit PP; b. Waai – Waeriang – Kulur - Wailey PP; c. Tehoru - Werinama PP; dan d. Masika Jaya – Namlea PP. (5) Lintas Penyeberangan antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. Air Besar (wahai) – Bobong ( Maluku Utara ) PP; dan b. Air Besar (wahai) – Raja Empat – Fak- Fak - Sorong PP.
- 13 -
Pasal 20 (1) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan distribusi komoditas unggulan dan komoditas pendukung KAPET Seram beserta produk turunannya serta pola pergerakan pelaku wisata. (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelabuhan Utama Amahai, Pelabuhan Pengumpul Buamual, Pelabuhan Pengumpul Kepulauan Geser, dan Pelabuhan Pengumpul Wahai, Pelabuhan Pengumpan Kawa, Pelabuhan Pengumpan Pelita Jaya, Pelabuhan Pengumpan Panasea, dan Pelabuhan Pengumpan Kobisadar.
Pasal 21 (1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan distribusi komoditas unggulan dan komoditas pendukung KAPET Seram beserta produk turunannya serta pola pergerakan pelaku wisata. (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier Amahai di Masohi, Bandar Udara Wahai, dan Bandar Udara Waras di Sesar.
Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi Pasal 22 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dalam upaya penyediaan tenaga listrik untuk mendukung kegiatan perekonomian di KAPET Seram. (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaringan energi pada sistem interkoneksi meliputi: a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan transmisi tenaga listrik. (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Waiisal, PLTA Sungai Tala, PLTA Air terjun Lumoji, PLTA Air Terjun Rumahkai, dan PLTA Sungai Sapalewa; b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Waai;
- 14 -
c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu; d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) skala besar di Kota Bula; dan e. Pembangkit listrik mikro hidro pada Sungai Bubi, Sungai Masiwag, Sungai Bobot, Sungai Fufa, Sungai Balansai, dan sungai-sungai lain yang dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik mikro hidro. (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan b. Gardu Induk (GI). (5) SUTT di KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: a. SUTT Waimatakabu – Waemusi - Sawai; b. SUTT Waemusi - Sawai; c. SUTT Sawai – Teonnila Serua; d. SUTT Teonnila Serua – Kairatu; dan e. SUTT Sawai – Latea. (6) GI di KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas GI Masohi dan GI Kairatu.
Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 23 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. (2) Sistem jaringan telekomunikasi di KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaringan terestrial; dan b. jaringan satelit. (3) Jaringan terestrial di KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan terestrial yang melayani sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi KAPET Seram. (4) Jaringan satelit di KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berfungsi untuk melayani sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi KAPET Seram.
- 15 -
Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 24 (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e ditetapkan dalam rangka kegiatan pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung KAPET Seram beserta produk turunannya melalui pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (2) Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air. (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai dan air tanah pada cekungan air tanah. (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. air permukaan pada sungai di Wilayah Sungai Ambon – Seram sebagai wilayah sungai lintas kabupaten; dan b. air tanah pada cekungan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi CAT Kawa, CAT Laela, CAT Waesamu, CAT Masohi, CAT Namea, CAT Wahai, CAT Sawal, CAT Waru, CAT Boana. (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir. (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi D.I. Kairatu I, D.I. Kairatu II, D.I. Kawa, di Kabupaten Seram Bagian Barat; D.I. Isal, D.I. Sari Putih, D.I Samal, D.I Tonipa, D.I. Kobi, D.I Lofin, D.I Boti, D.I Way Namto, di Kabupaten Maluku Tengah; dan D.I Way Matakabo, D.I Bubi, D.I Balansai, D.I Fufa, D.I Lola Besar, D.I Masiwang di Kabupaten Seram Bagian Timur, serta daerah irigasi lainnya sebagai penunjang. (7) Jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Sistem
pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai meliputi Sungai Way Riuapa, Sungai Way Nala, Sungai Way Aru, Sungai Way Karlutu,dan Sungai Way Kobi.
- 16 -
Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah Pasal 25 (1) Sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f ditetapkan dalam rangka menjaga lingkungan kegiatan ekonomi agar tidak terdampak negatif dari keberadaan produksi limbah kegiatan ekonomi. (2) Sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem pengolahan dan pemanfaatan, serta pembuangan limbah sesuai karakteristik produk limbah.
BAB IV RENCANA POLA RUANG KAPET SERAM Bagian Kesatu Umum Pasal 26 (1) Rencana Pola Ruang KAPET Seram ditetapkan untuk mendukung upaya perwujudan kawasan KAPET Seram sebagai sentra produksi kawasan ekonomi nasional berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat. (2) Rencana pola ruang KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. (3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 27 (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah kawasan lindung yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi usaha inti dengan tetap menjaga fungsi lindung. (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- 17 -
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan b. kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
Pasal 28 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan hutan lindung. (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di : a. sebagian wilayah Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual Belakang, dan Kecamatan Taniwel, di Kabupaten Seram Bagian Barat; dan b. sebagian wilayah Kecamatan Amahai, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Barat, di Kabupaten Maluku Tengah.
Pasal 29 (1) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan. (2) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. taman nasional; b. cagar alam; dan c. taman wisata alam. (3) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Taman Nasional Manusela. (4) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Cagar Alam di Kecamatan Huamual Belakang dan di Kecamatan Seram Barat, di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 18 -
(5) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Taman Wisata Alam Pulau Marsegu dan Pulau Kasa di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.
Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya Pasal 30 Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) adalah kawasan budi daya yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi usaha inti meliputi a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pariwisata; dan e. kawasan peruntukan permukiman.
Pasal 31 (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dikembangkan dalam rangka pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (2) Kawasan peruntukan hutan produksi di KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. Kecamatan Amahai, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Leihitu, dan Kecamatan Leihitu Barat di Kabupaten Maluku Tengah; b. Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual Belakang, dan Kecamatan Taniwel di Kabupaten Seram Bagian Barat; dan c. Kecamatan Bula, Kecamatan Werinema dan Kecamatan Seram Timur di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Pasal 32 Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, dan kawasan perkebunan.
- 19 -
Pasal 33 (1) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikembangkan dalam rangka ketahanan pangan nasional. (2) Kawasan pertanian tanaman pangan di KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sebagian wilayah Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Timur di Kabupaten Maluku Tengah; dan
b. sebagian wilayah Kecamatan Kairatu di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pasal 34 (1) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikembangkan dalam rangka peningkatan ekonomi kawasan. (2) Kawasan perkebunan di KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. sebagian wilayah Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Tehoru di Kabupaten Maluku Tengah; b. sebagian wilayah Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Taniwel, dan Kecamatan Kairatu di Kabupaten Seram Bagian Barat; dan c. sebagian wilayah Kecamatan Bula, Kecamatan Werinama, dan Kecamatan Seram Timur di Kabupaten Seram Bagian Timur. a.
Pasal 35 Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
Pasal 36 (1) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dikembangkan dalam rangka peningkatan ekonomi kawasan.
dalam
Pasal
35
(2) Kawasan perikanan budidaya di KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. sebagian wilayah Kecamatan Wahai di Kabupaten Maluku Tengah; dan b. Kecamatan Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 20 -
Pasal 37 (1) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikembangkan dalam rangka peningkatan ekonomi kawasan. (2) Kawasan perikanan tangkap di KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Laut Banda, Laut Seram, Selat Buano, Teluk Sawai, Teluk Taluti, Teluk Waru, dan sekitarnya. b.
Pasal 38 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dikembangkan dalam rangka peningkatan ekonomi kawasan yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata. (2) Arahan pola peruntukan kawasan pariwisata di KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. Taman Wisata Alam Pulau Marsegu dan Pulau Kasa di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat; dan b. Pulau Karang Bais di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
Pasal 39 (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dikembangkan dalam rangka mendukung pengembangan usaha inti yang dapat berupa kegiatan sentra industri pengolahan, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa, dan kegiatan distribusi. (2) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kawasan permukiman perkotaan; dan b. kawasan permukiman perdesaan. (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di : a. sebagian wilayah Kecamatan Amahai di Kabupaten Maluku Tengah; b. sebagian wilayah Kecamatan Seram Barat di Kabupaten Seram Bagian Barat; dan c. sebagian wilayah Kecamatan Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur. (4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di :
- 21 -
a. sebagian wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Amahai, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Seram Utara, dan Kecamatan Seram Utara Barat di Kabupaten Maluku Tengah; b. sebagian wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Taniwel, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat, dan Kecamatan Huamal Belakang di Kabupaten Seram Bagian Barat; dan c. sebagian wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Werinama, Kecamatan Bula, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Wakate, Kecamatan Tutuk Tolu, dan Kecamatan Pulau Gorom di Kabupaten Seram Bagian Timur.
BAB VARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAPET SERAM Bagian Kesatu Umum Pasal 40 (1) Arahan pemanfaatan ruang KAPET Seram merupakan acuan untuk mewujudkan kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu sesuai dengan Rencana Tata Ruang KAPET Seram. (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas: a. indikasi program utama; b. indikasi sumber pendanaan; c. indikasi instansi pelaksana; dan d. indikasi waktu pelaksanaan. (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau masyarakat. (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada KAPET Seram, yang meliputi: a. tahap pertama pada periode tahun 2013-2014;
- 22 -
b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019; c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2029; dan e. tahap kelima pada periode tahun 2030-2033. (6) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Bagian Kedua Indikasi Program Utama Pasal 41 (1) Perwujudan pengembangan ekonomi kawasan yang terpadu pada periode tahun 2013-2014 ditetapkan dalam rangka pembangunan basis kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu tahap pertama. (2) Perwujudan pengembangan ekonomi kawasan yang terpadu pada periode tahun 2015-2019 ditetapkan dalam rangka pembangunan basis kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu tahap kedua. (3) Perwujudan pengembangan ekonomi kawasan yang terpadu pada periode tahun 2020-2024 ditetapkan dalam rangka pengembangan produk turunan. (4) Perwujudan pengembangan ekonomi kawasan yang terpadu pada periode tahun 2025-2029 ditetapkan dalam rangka pengembangan keterkaitan antarusaha inti dan turunannya. (5) Perwujudan pengembangan ekonomi kawasan yang terpadu pada periode tahun 2030-2033 ditetapkan dalam rangka pengembangan dan penguatan keterkaitan antarusaha inti dan turunannya.
BAB VI ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAPET SERAM Bagian Kesatu Umum Pasal 42 (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KAPET Seram digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang KAPET Seram.
- 23 -
(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi; b. arahan perizinan; dan c. arahan insentif .
Bagian Kedua Arahan Peraturan Zonasi Pasal 43 (1) Arahan peraturan zonasi KAPET Seram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi. (2) Arahan peraturan zonasi KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang. (3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; b. intensitas pemanfaatan ruang; c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau d. ketentuan khusus yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus. (4) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha inti; b. mengendalikan alih fungsi lahan usaha inti; c. mengendalikan kegiatan yang potensial mengganggu usaha inti; dan d. menyediakan sarana-prasarana pendukung usaha inti sesuai standar pelayanan minimum.
Pasal 44
- 24 -
Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung beserta produk turunannya berupa kegiatan industri pengolahan, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa, dan kegiatan distribusi sesuai dengan kebutuhan minimum sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi.
Pasal 45 Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan peningkatan kapasitas, kegiatan rehabilitasi, kegiatan pengangkutan sarana produksi dan produk untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana; c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa: 1. kelas jalan yang sesuai dengan pengembangan komoditas; 2. fasilitas terminal untuk menunjang pengembangan komoditas; 3. fasilitas terminal untuk pelayanan pengembangan komoditas;
angkutan
kargo
untuk
menunjang
4. ruang untuk bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi; dan 5. ketersedian sistem jaringan sumber daya air untuk keberlanjutan komoditas.
Pasal 46 Arahan peraturan zonasi untuk taman nasional terdiri atas:
- 25 -
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan taman nasional; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan taman nasional.
Pasal 47 Arahan peraturan zonasi untuk cagar alam terdiri atas: d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar alam; dan f. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan cagar alam.
Pasal 48 Arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, dan kegiatan penangkaran dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
- 26 -
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa akses yang baik untuk keperluan rekreasi dan pariwisata, sarana pengawasan untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sarana perawatan, serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan plasma nutfah endemik.
Pasal 49 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan hutan produksi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan hutan produksi; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi serta ruang dan jalur evakuasi bencana.
Pasal 50 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung pertanian tanaman pangan beserta produk turunannya, kegiatan permukiman perdesaan, dan kegiatan agrowisata; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi kawasan; 2. pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara
- 27 -
terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan; dan 3. pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. keandalan infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan; 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; 3. ruang dan jalur evakuasi bencana; dan 4. pembiayaan pertanian.
Pasal 51 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung perkebunan beserta produk turunannya, kegiatan permukiman perdesaan, dan kegiatan agrowisata; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi kawasan; dan 2. pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. prasarana dan sarana pelayanan umum; 2. sarana dan prasarana pendukung perkebunan, antara lain sarana pendukung industri, budidaya, pemasaran, dan pengembangan usaha; 3. ruang dan jalur evakuasi bencana; dan 4. pembiayaan pertanian.
Pasal 52 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
- 28 -
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung perikanan beserta produk turunannya, kegiatan permukiman perdesaan, kegiatan pemijahan, kegiatan konservasi, dan kegiatan agrowisata; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi kawasan; dan 2. industri pengolahan hasil perikanan, perdagangan hasil perikanan, dan perdagangan minabisnis hulu. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. sarana pembudidayaan ikan (pakan ikan, obat ikan, pupuk, dan keramba); 2. prasarana pembudidayaan ikan (kolam, tambak, dan saluran tambak); 3. sarana dan prasarana minabisnis (pasar, lembaga keuangan, kelembagaan, dan balai benih); 4. sarana dan prasarana umum; dan 5. ruang dan jalur evakuasi bencana.
Pasal 53 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan dan perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. sarana dan prasarana kepariwisataan; dan 2. ruang dan jalur evakuasi bencana.
Bagian Ketiga
- 29 -
Arahan Perizinan Pasal 54 (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang; (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang KAPET Seram sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat Arahan Insentif Pasal 55 (1) Arahan insentif sebagaimana dimaksud dalam 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang KAPET Seram. (2) Pemberian insentif diberikan oleh: a. Pemerintah kepada pemerintah daerah; b. pemerintah daerah kepada pemerintah lainnya; dan c. pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat. (3) Pemberian insentif dari pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat berupa: a. subsidi silang; b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah; c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah; d. pemberian kompensasi; e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau f. publikasi atau promosi daerah.
- 30 -
(4) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat berupa: a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat; b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana; c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. (5) Insentif dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dapat berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pemberian kompensasi; c. pengurangan retribusi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau h. kemudahan perizinan.
Pasal 56 Ketentuan mengenai arahan pemberian insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII PENGELOLAAN KAPET SERAM Pasal 57 (1) Dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang KAPET Seram dilakukan pengelolaan KAPET Seram.
- 31 -
(2) Untuk pengelolaan KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Dewan Nasional KAPET, Badan Pengembangan KAPET Daerah, dan Badan Pengusahaan KAPET. (3) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja serta pembiayaan Dewan Nasional KAPET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. (4) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja serta pembiayaan Badan Pengembangan KAPET Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan dikuatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (5) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja serta pembiayaan Badan Pengusahaan KAPET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengembangan KAPET Daerah.
BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAPET SERAM Pasal 58 (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang KAPET Seram dilakukan untuk menjamin pengembangan KAPET Seram sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi kawasan. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. (3) Peran masyarakat dalam penataan ruang KAPET Seram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasinya yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- 32 -
Pasal 60 Sepanjang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang KAPET Seram sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.
Pasal 61 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dengan melakukan penyesuaian melalui penerapan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. pemanfaatan ruang di KAPET Seram yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1. pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini; dan 2. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan; dan
- 33 -
d. pemanfaatan ruang oleh masyarakat atas dasar hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini, penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan terkait penataan ruang KAPET Seram dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 63 (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang KAPET Seram selama 20 (dua puluh) tahun. (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang KAPET Seram dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang KAPET Seram dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun: a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang termasuk dalam KAPET Seram yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang KAPET Seram.
Pasal 64 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- 34 -
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal………………………. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...............
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
ttd
AMIR SYAMSUDDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ….. NOMOR …..
