RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL. Januari 2012

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL Januari 2012

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL 12 JANUARI, 2012

Prakarsa Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Initiative) Dokumen ini telah dipublikasikan oleh Prakarsa Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Initiative (IndII), suatu program yang didanai Pemerintah Australia yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan relevansi, kualitas dan kuantitas investasi infrastruktur. Pendapat para penulis yang dikemukakan dalam laporan ini tidak selalu mencerminkan pendapat Kemitraan Australia Indonesia atau Pemerintah Australia. Namun demikian, IndII sangat menghargai setiap tanggapan atau pertanyaan atas laporan ini, yang dapat disampaikan kepada Direktur IndII, tel. +62 (21) 7278-0538, fax +62 (21) 7278-0539. Website: www.indii.co.id. Ucapan Terima Kasih Laporan ini telah disiapkan oleh Nathan Associates Inc. (Dr. Paul Kent, Mr Richard Blankfeld), dibantu oleh tim konsultan nasional (Prof Sudjanadi, Hidayat Mao, SH, DR. Russ Frazila Bona, dan Ir. Budiyono Doel Rachman MSc.) dan Office Manager, IndII (Desi Rahmawati, SE), yang terlibat dalam Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) yang didanai oleh AusAID sebagai bagian dari Kegiatan No. 244: Finalisasi Peraturan Menteri Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Review Pengembangan Kebijakan & Manajemen Kepelabuhanan, dan Presentasi Akhir RIPN. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Pelindo 1-4, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak, INSA, KPPU dan Tim Pelaksana RIPN atas dukungan dan informasinya. Terima kasih juga kepada David Ray (Direktur Fasilitas, IndII) dan David Shelley (Direktur Teknik Transportasi, IndII) atas dukungan dan masukannya. Dukungan yang diberikan oleh Efi Novara Nefiadi, Sr Transport Program Officer, IndII sangat kami hargai. Setiap kesalahan faktual atau interpretasi sepenuhnya merupakan karya para penulis.

Dr. Paul Kent Nathan Associates Inc. Jakarta, 12 Januari 2012

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL Menimbang: a. bahwa dalam pasal 67,71,72 dan 73 Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan diatur mengenai Rencana Induk Pelabuhan Nasional; b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Mengingat: 1. Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005 – 2005; 4. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang; 5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. Km 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 20 Tahun 2008; 8. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional; 9. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2006 tentang Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan; 10. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan 2005 – 2025; 11. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan; 12. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan; 13. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar; 14. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam; 15. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kantor Penyelenggara Pelabuhan; 16. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;

17. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar; 18. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam.

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL Pasal 1 Rencana Induk Pelabuhan Nasional memuat Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Rencana Lokasi serta Hierarki Pelabuhan. Pasal 2 Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan. Pasal 3 Lokasi Pelabuhan (1) Lokasi pelabuhan merupakan wilayah daratan dan perairan tertentu yang meliputi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp). (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri atas: a. Wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan; b. Wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muatan antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. (3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Keja Pelabuhan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal. (4) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan: a. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang propinsi dan tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah; c. Potensi sumber daya alam dan; d. Perkembangan lingkunganstrategis, baik nasional maupun internasional. (5) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri atas dasar pengajuan permohonan dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 4 Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan. Pasal 5 Rencana Induk Pelabuhan (1) Setiap pelabuhan wajib mempunyai rencana induk pelabuhan yang didalamnya termasuk rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan. (2) Rencana Induk Pelabuhan harus disiapkan untuk jangka waktu: a. 15 tahun sampai 20 tqhun (Jangka panjang); b. 10 tahun sampai 15 tahun (jangka menengah); c. 5 tahun sampai 10 tahun (jangka pendek). (3) Rencana Induk Pelabuhan dipersiapkan oleh penyelenggara pelabuhan berdasarkan: a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; b. Rencana tata ruang propinsi; c. Rencana tata ruang kabupaten/kota madya; d. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan yang terkait di pelabuhan; e. Kelaikan tehnis ekonomis dan lingkungan hidup; f. Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal dari dan ke pelabuhan.

Pasal 6 Hierarki Pelabuhan Laut Pelabuhan Laut terdiri dari 3 (tiga) hierarki yaitu: 1. Pelabuhan Utama yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang; 2. Pelabuhan Pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang; 3. Pelabuhan Pengumpan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau/ barang. Pasal 7 Rencana pembangunan pelabuhan secara nasional menggunakan pendekatan klaster, yaitu berdasarkan pengelompokan pelabuhan yang secara geografis berdekatan dan secara operasional saling terkait.

Pasal 8 (1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Rencana Induk Pelabuhan Nasional termuat secara lengkap dalam lampiran peraturan ini. (4) Uraian dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teridiri 5 (lima) Bab yaitu: a. Bab 1 Pendahuluan; b. Bab 2 Kebijakan Pelabuhan Nasional; c. Bab 3 Perkiraan Lalu Lintas Barang di Pelabuhan dan Implikasinya terhadap Pengembangan Sektor Pelabuhan; d. Bab 4 Lokasi Pelabuhan dan Pengembangan Pelabuhan; e. Bab 5 Rencana Aksi di bidang Pengaturan dan Kebijakan.

Pasal 9 Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengawasi dan mengambil langkah lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: Menteri Perhubungan

LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

Bab 1.

PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1

Bab 2.

KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL ..................................................................................... 4

2.1 Kebijakan Pelabuhan Nasional ....................................................................................................... 4 2.2 Strategi Implementasi ................................................................................................................... 6 2.2.1 Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif ................. 6 2.2.2 Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja .................................... 6 2.2.3 Pengaturan Tarif................................................................................................................... 6 2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan ........................................................................ 7 2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan .......................................... 7 2.2.6 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara Efektif ............ 7 2.2.7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif ........................................... 7 Bab 3. PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA .............................................................................. 9 3.1 3.2 3.3 3.4

Latar Belakang .............................................................................................................................. 9 Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Berdasarkan Skenario Dasar (Base Case) ........... 10 Proyeksi Lalu Lintas Berbasis Skenario Alternatif......................................................................... 13 Implikasi terhadap Pembangunan Sektor Pelabuhan................................................................... 15

Bab 4.

LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN ........................................................ 16

4.1 Kebutuhan Investasi Pelabuhan .................................................................................................. 16 4.2 Pembiayaan Pelabuhan dan Kerangka Bantuan dan Penjaminan Pemerintah.............................. 19 4.2.1 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan ....................................................................................... 19 4.2.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah ................................................ 19 4.2.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah ............................................................. 20 4.2.4 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di Pelabuhan .................... 22 Bab 5.

RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ......................... 24

5.1 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-undang Pelayaran ........................................ 24 5.2 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan (PP No. 61/2009) ........................................................................................................................................... 24 5.3 Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan ........................................................................................... 24 5.4 Inisiatif Jangka Pendek untuk Mengimplementasikan Kebijakan .................................................. 24 DAFTAR TABEL Tabel 3-1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan, pada Tahun 1999 dan 2009 ................................................................................................ 10 Tabel 3-2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009 ............................................................................ 11 Tabel 3-3 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan Melalui Pelabuhan Indonesia Skenario Pertumbuhan Dasar (Base Case) Periode Tahun 2009-2030 .................................................................................... 13 Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Terminal/Fasilitas Pelabuhan untuk Tahapan Tahun 2011-2030 and Total Tahun 2011-2030 (dalam juta US$, tahun 2011) ......................................................................................................................................................... 17 Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untuk Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, 2011-2030 ......................................................................................................... 19

Tabel 4-3 Kerangka Hukum Investasi Sektor Swasta........................................................................... 21 Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran ............................................................................................................................. 25 Tabel 5-2 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Tercakup dalam PP No. 61/2009…………………….25 Tabel 5-3 Rencana Aksi Implementasi Kebijakan................................................................................ 26 Tabel 5-4 Inisiatif untuk Pelaksanaan Kebijakan................................................................................. 29

DAFTAR GAMBAR Gambar 1-1 Kedudukan RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI ................................................................. 2 Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN ........................................................................................................ 3 Gambar 3-1 Bongkar Muat Barang Melalui Pelabuhan Utama di Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan Tahun 2009 .................................................................................................................. 11 Gambar 3-2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan pada Tahun 2009 menurut Klaster Pelabuhan ..................................................................................................... 12 Gambar 3-3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Utama Indonesia, Periode Tahun 1990-2009 .... 12 Gambar 3-4 Koridor Ekonomi dalam MP3EI ....................................................................................... 13 Gambar 3-5 Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia menurut Skenario Pertumbuhan , Periode Tahun 2015-2030 ....................................................................................... 14 Gambar 3-6 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan Menurut Skenario Pertumbuhan , Periode Tahun 2015-2030 ............................................................ 14 Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Tahapan Pengembangan ......................................................................................................................................................... 18 Gambar 4-2 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Fasilitas Pelabuhan.. ......................................................................................................................................................... 18

DAFTAR SUPLEMEN Suplemen A-1 Hierarki Pelabuhan ..................................................................................................... 32 Suplemen B-1 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009.................................................................................................................................................. 69 Suplemen B-2 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009 ......................................................................................................................................................... 69 Suplemen B-3 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum (General Cargo) Indonesia Tahun 2009 ....................................................................................................................... 70 Suplemen B-4 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum (General Cargo) Indonesia Tahun 2009 ....................................................................................................................... 70 Suplemen B-5 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009 .... 71 Suplemen B-6 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009 .......... 71 Suplemen B-7 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009 ........ 72 Suplemen B-8 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009 .............. 72 Suplemen C-1 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sumatera ............................................... 73 Suplemen C-2 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Jawa ...................................................... 73 Suplemen C-3 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Kalimantan ............................................ 74 Suplemen C-4 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sulawesi ................................................ 74 Suplemen C-5 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara ................................ 75 Suplemen C-6 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku.................... 75 Suplemen D-1 Koridor Ekonomi Sumatera ......................................................................................... 76 Suplemen D-2 Koridor Ekonomi Jawa ................................................................................................ 76 Suplemen D-3 Koridor Ekonomi Kalimantan ...................................................................................... 76

Suplemen D-4 Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara.................................................................... 76 Suplemen D-5 Koridor Ekonomi Sulawesi .......................................................................................... 76 Suplemen D-6 Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku ............................................................. 76 Suplemen E-1 Rencana Pengembangan Fisik Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030 ............................................................................................................ 83 Suplemen E-2 Rencana Investasi Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030 ............................................................................................................................. 92

Bab 1. PENDAHULUAN Sebagai negara kepulauan yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung kepada transportasi laut, beroperasinya pelabuhan secara efisien di Indonesia menjadi prioritas utama. Selain dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, Undang-undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 lebih lanjut menjabarkan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan kesinambungan pembangunan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Arah kebijaksanaan untuk bidang kepelabuhanan menekankan kepada penataan penyelenggaraan kepelabuhanan, reformasi kelembagaan, peningkatan persaingan, penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional dalam penyelenggaraan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, serta penyiapan sumber daya manusia yang profesional untuk memenuhi kebutuhan sektor pemerintah dan swasta. Pendekatan multi-dimensi yang diamanatkan oleh Undang-undang diharapkan dapat mendukung dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia , barang dan jasa, membantu terciptanya konektivitas dan pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta meningkatkan kesejahterasan rakyat Indonesia. Visi kepelabuhanan Indonesia yang dapat merefleksikan perannya secara multi-dimensi adalah: “Sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah”. UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 menetapkan bahwa Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) disusun sebagai kerangka kebijakan untuk memfasilitasi tercapainya visi tersebut. RIPN akan menjadi acuan bagi pembangunan kepelabuhanan di Indonesia. Di dalam RIPN juga terdapat prediksi lalulintas pelabuhan, kebutuhan pengembangan fisik pelabuhan, kebutuhan investasi dan strategi pendanaan, program modernisasi pelabuhan dan integrasinya dengan pembangunan ekonomi dalam kerangka sistem transportasi nasional. RIPN disusun dengan mengintegrasikan rencana lintas sektor, meliputi keterkaitan antara sistem transportasi nasional dan rencana pengembangan koridor ekonomi serta sistem logistik nasional, rencana investasi dan implementasi kebijakan, peran serta sektor pemerintah dan swasta, pemerintah pusat dan daerah. Integrasi tersebut menjadi landasan utama untuk perencanaan dan investasi jangka panjang dimana bentuknya tidak hanya berupa pembangunan fisik namun juga menyangkut peningkatan efisiensi dan upaya memaksimalkan pemanfaatan kapasitas pelabuhan yang ada serta berbagai langkah terkait dengan aspek pengaturan, kelembagaan, dan operasional pelabuhan. 1

Gambar 1-1 Kedudukan

RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI

2

Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN

VISI Terwujudnya sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif, yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

TUJUAN -

Meningkatkan daya saing dalam perdagangan global dan pelayanan jasa transportasi Meningkatkan daya saing jasa kepelabuhanan, mengurangi biaya pelabuhan dan meningkatkan pelayanan jasa pelabuhan Mensinergikan pelabuhan dengan pembangunan sistem transportasi nasional, sistem logistik nasional dan pembangunan ekonomi Mengembangkan kapasitas pelabuhan untuk memenuhi permintaan kebutuhan jasa transportasi Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor kepelabuhanan.

RENCANA AKSI

Kelembagaan -

-

Transisi implementasi kelembagaan Otoritas Kelembagaan Pelabuhan Kejelasan fungsi Otoritas Pelabuhan dan Pelindo Penyerahan pelabuhan pengumpan kepada pemerintah daerah

Perencanaan -

-

-

-

Integrasi dengan perencanaan sistem transportasi nasional dan wilayah Integrasi dengan rencana pembangunan ekonomi nasional Pengembangan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan jasa kepelabuhanan Penyiapan pedoman untuk pengembangan rencana induk masingmasing pelabuhan

Peraturan -

-

-

-

Teknologi -

-

Penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU Pelayaran No. 17/2008 Penyusunan peraturan pelaksanaan untuk efektivitas perencanaan, pembangunan dan manajemen pelabuhan Mendorong persaingan dan pengurangan hambatan akses pasar Implementasi Kebijakan Kepelabuhanan Nasional

Pengembangan SDM -

-

-

Mendorong peningkatan produktivitas pelabuhan Transisi penerapan praktek internasional dalam pengembangan SDM dan tenaga kerja pelabuhan Melakukan dialog dengan pemangku kepentingan dalam reformasi buruh pelabuhan Mengembangkan program pelatihan SDM dan buruh pelabuhan

Pembiayaan & Investasi

Mempercepat pembangunan sistem informasi terintegrasi kepelabuhanan

-

Mendorong aplikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar

-

-

Menerapkan skema Partisipasi Sektor Swasta (KPS) Pemanfaatan sumber pendanaan domestik Pengaturan arus pendapatan dari konsesi/sewa dan sumber lainnya kepada Otoritas Pelabuhan

3

Bab 2. KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL Kebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi multimoda dan lintas sektoral. Peran pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi nasional dan strategi pembangunan ekonomi oleh karena itu kebijakan tersebut lebih menekankan pada perencanaan jangka panjang dalam kemitraan antar lembaga pemerintah dan antar sektor publik dan swasta. Munculnya rantai pasok global (supply chain management) sebagai model bisnis yang diunggulkan, merupakan faktor kunci dalam perubahan ekonomi global. Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi mempengaruhi strategi bisnis yang terintegrasi antara produksi, pemasaran, transportasi, distribusi dan klaster industri dalam koridor ekonomi. Kelancaran, keamanan dan ketepatan waktu, dalam sistem multi moda transportasi yang efisien merupakan kunci keberhasilan bisnis yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Karena itu diperlukan keterpaduan multimoda transportasi dan sistem logistik nasional dalam penetapan kebijakan dan pembangunan infrastruktur fisik. Infrastruktur transportasi merupakan faktor dominan yang berkaitan dengan kebijakan publik, peraturan, dan sistem operasi. Peran investasi swasta sangat penting, dimana komitmen kebijakan pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif sekaligus melindungi kepentingan publik. Dalam sistem transportasi nasional yang efesien dan efektif, kebijakan maritim masa depan di Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang besar. Berbagai kebijakan akan diadakan perubahan secara berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan perkembangan lingkungan strategis dan internasional (continuous improvement process). Untuk itu masukan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan. Kebijakan pelabuhan nasional akan merefleksikan perkembangan sektor pelabuhan menjadi industri jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dan sistem operasi pelabuhan sesuai dengan standar internasional baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim. Tujuannya adalah untuk memastikan sektor pelabuhan dapat meningkatkan daya saing, mendukung perdagangan, terintegrasi dengan sistem multimoda transportasi dan sistem logistik nasional. Kerangka hukum dan peraturan akan diarahkan dalam upaya menjamin kepastian usaha, mutu pelayanan yang lancar dan cepat, kapasitas mencukupi, tertib, selamat, aman, tepat waktu, tarif terjangkau, kompetitif, aksesibilitas tinggi dan tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut akan terus dibangun dan dikembangkan berdasarkan konsensus dan komitmen dari para pemangku kepentingan. 2.1. Kebijakan Pelabuhan Nasional Kebijakan Pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya: •

Mendorong Investasi Swasta Untuk mendukung rencana MP3I, partisipasi sektor swasta merupakan kunci keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan Indonesia, karena kemampuan finansial sektor publik terbatas.

•

Mendorong Persaingan Mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam kegiatan usaha kepelabuhanan yang diharapkan dapat menghasilkan jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien.

4

•

Pemberdayaan Peran Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Upaya perwujudan peran Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai pemegang hak pengelolaan lahan daratan dan perairan (landlord port authority) dapat dilaksanakan secara bertahap. Upaya tersebut termasuk rencana transformasi Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sehingga akan mencerminkan penyelenggara pelabuhan yang lebih fleksibel dan otonom.

•

Terwujudnya Integrasi Perencanaan Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi dan terintegrasi kedalam penyusunan rencana induk pelabuhan khususnya dikaitkan dengan MP3EI/koridor ekonomi, sistem transportasi nasional, sistem logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta melibatkan masyarakat setempat.

•

Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel Peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang lebih operasional akan dikeluarkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi kemungkinan kegagalan pasar.

•

Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin Sektor pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal. Keandalan teknis minimal diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang berlaku di pelabuhan Indonesia. Secara bertahap diperlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi standar yang sesuai dengan protokol internasional.



Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim Pengembangan pelabuhan akan memperluas penggunaan wilayah perairan yang akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan maritim. Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan, guna memperkecil kemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritim. Mekanisme pengawasan yang efektif akan diterapkan melalui kerja sama dengan instansi terkait termasuk program tanggap darurat.

•

Mengembangkan sumber daya manusia Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi, termasuk memperhatikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kerja tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Lembaga pelatihan, kejuruan dan perguruan tinggi akan dilibatkan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pelabuhan, termasuk perempuan untuk memenuhi standar internasional.

5

2.2

Strategi Implementasi

2.2.1

Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif Pelaksanaan Kebijakan Pelabuhan Nasional akan diawasi secara efektif dan dipublikasikan secara berkala kepada para pemangku kepentingan. Pedoman pelaksanaan Kebijakan Pelabuhan Nasional

akan dikeluarkan setelah dilakukan

konsultasi dengan para pemangku kepentingan. 2.2.2. Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja 

Perencanaan pengembangan pelabuhan dalam kerangka sistem transportasi nasional akan dikoordinasikan dengan perencanaan sektoral masing-masing moda transportasi, instansi terkait lainnya dan Otoritas Pelabuhan. Pedoman tentang perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan akan dikeluarkan yang meliputi pedoman proses perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan . Pelindo dan badan usaha pelabuhan lainnya diminta untuk memberikan informasi yang relevan kepada Otoritas Pelabuhan untuk disinkronisasikan dengan rencana induk masing-masing pelabuhan.



Status pelabuhan akan direview secara berkala untuk menentukan kemungkinan terjadinya perubahan hierarki pelabuhan dan implikasinya terhadap revisi Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan rencana induk masing-masing pelabuhan.



Sistem indikator kinerja akan diterapkan untuk tujuan perencanaan dan pemantauan serta hasil pencapaian kinerja pelabuhan akan dipublikasikan secara berkala.

2.2.3 Pengaturan Tarif 

Pengaturan penetapan tarif harus mudah diterapkan dalam arti setiap jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan. Tarif yang diusulkan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggata Pelabuhan dapat ditolak apabila tidak wajar dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa atau infrastruktur. Tarif yang diusulkan badan usaha pelabuhan akan diajukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) apabila dinilai anti-kompetitif atau diskriminatif.



Review tarif dilakukan tanpa mengurangi kebebasan badan usaha pelabuhan untuk menegosiasikan perjanjian kerja sama usaha dengan mitra bisnisnya.



Pedoman tentang prosedur pemantauan dan review tarif akan dikeluarkan untuk mempermudah penerapan tarif agar tidak menimbulkan beban yang tidak wajar kepada Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, atau badan usaha pelabuhan. Pedoman tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang penerapan tarif atau perjanjian jasa pelayanan pelabuhan yang anti-kompetitif.

6

2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan 

Persaingan di sektor pelabuhan akan didorong, khususnya pengembangan pelabuhan baru atau perluasan pelabuhan yang sudah ada.



Pedoman tentang prosedur penyampaian keberatan dan penyelesaian sengketa akan dikeluarkan untuk mengatasi perilaku anti-kompetitif.

2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan 

Dalam upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja bongkar muat (TKBM), identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pendidikan di sektor pelabuhan akan dilakukan melalui konsultasi dengan badan usaha pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, koperasi tenaga kerja dan pusat pelatihan yang ada. Kebutuhan dan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan akan direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan tuntutan permintaan.



Nota kesepahaman akan dibuat dengan pusat pelatihan, lembaga kejuruan, dan perguruan tinggi untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor pelabuhan dan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memastikan kurikulum pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.



Konsultasi akan dilakukan dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dan pemangku kepentingan lainya merumuskan peningkatan kesejahteraan dan insentif yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperbaiki praktek jam kerja efektif, jumlah tenaga kerja riil, memperluas program pelatihan dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan persaingan diantara koperasi penyedia tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan.



Keikutsertaan tenaga kerja perempuan di sektor pelabuhan akan didorong dan dilibatkan dalam program pendidikan dan pelatihan yang diadakan lembaga pelatihan, kejuruan dan perguruan tinggi.

2.2.6

Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara Efektif

Penerapan peraturan tentang keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan akan dilaksanakan secara konsekuen dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih efektif kepada Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar berdasarkan pedoman dan standar internasional. 2.2.7 

Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif Dalam rangka menjamin perlidungan lingkungan maritim yang efektif di pelabuhan, pedoman tentang mitigasi lingkungan maritim di pelabuhan akan lebih dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan yang mengatur:

7

   

Mitigasi lingkungan maritim di pelabuhan sesuai standar Indonesia dan pedoman internasional; Kerangka kerja sistem manajemen lingkungan maritim; dan Pengawasan internal dan audit independen yang dilakukan secara berkala.

Peran Syahbandar untuk mengelola dan mengendalikan pencemaran di pelabuhan akan lebih ditingkatkan.



Sistem manajemen lingkungan maritim akan diterapkan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan di bidang pelayaran untuk memastikan sistem tanggap darurat berfungsi di sektor pelabuhan.

8

Bab 3. Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan dan Implikasinya terhadap Pembangunan Kepelabuhanan di Indonesia 3.1 Latar Belakang Peran pelabuhan di Indonesia sebagai negara maritim sangat dominan dalam pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin kegiatan pelabuhan untuk menunjang perdagangan internasional dan domestik secara nasional skalanya sangat besar. Pada tahun 2009, pelabuhan Indonesia menangani 968,4 juta ton muatan yang terdiri atas 560,4 juta ton muatan curah kering (hampir tiga perempatnya adalah batubara), 176,1 juta ton muatan curah cair (86 persennya adalah minyak bumi atau produk minyak bumi dan minyak kelapa sawit), 143,7 juta ton general cargo dan 88,2 muatan peti kemas (terlihat pada Tabel 3-1, dan Gambar 3-1 dan 3-2). Perdagangan luar negeri tercatat sebesar 543,4 juta ton atau 56 % dari total volume muatan yang ditangani melalui pelabuhan Indonesia pada tahun 2009. Muatan ekspor sebesar 442,5 juta ton atau lebih dari 80 % perdagangan luar negeri, sementara impor sebanyak 101,0 juta ton atau 20 % perdagangan luar negeri. Muatan ekspor lebih tinggi karena angkutan batubara jumlahnya sangat besar yaitu 278,6 juta ton pada tahun yang 2009. Tabel 3-1 juga menunjukkan pertumbuhan lalu lintas barang melalui pelabuhan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2009 yang meningkat rata-rata 11,0 %. Namun demikian, penyebaran pertumbuhannya sangatlah beragam, sebagai contoh, lalu lintas curah kering meningkat lebih dari lima kali lipat dari 95,2 juta ton pada tahun 1999 menjadi 560,4 juta ton pada tahun 2009. Muatan peti kemas juga meningkat rata-rata 12,3 %, yaitu dari 27,7 juta ton pada tahun 1999 menjadi 88,2 juta ton pada tahun 2009 (lihat juga Gambar 3-3). General cargo meningkat rata-rata 7,3 %, sementara muatan curah cair meningkat lebih rendah yaitu 1,7 %, sementara komoditas curah cair memiliki pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu 1,7% selama perioda ini. Lalu lintas pelabuhan total Indonesia menurut kelompok jenis muatan utama diperlihatkan pada Tabel 3-2 serta secara grafis pada Gambar 3-1 sampai 3-3. Sedangkan lalu lintas antar pelabuhan (arus perdagangan) menurut jenis komoditas ditunjukkan pada Suplemen A. Pertumbuhan perdagangan masa depan di Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh tingkat implementasi kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, yang tertuang dalam Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 (MP3EI). Dengan pusat pertumbuhan dan koridor ekonomi yang telah ditetapkan (Gambar 3-4) beserta sistem transportasi nasional yang akan menjamin konektivitas, MP3EI mengarahkan untuk terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Melalui implementasi MP3EI, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju pada tahun 2025, yang berarti pertumbuhan ekonomi riil antara 6,4 – 7,5% diharapkan bisa tercapai pada periode 2011 – 2014. Selain itu, tingkat inflasi juga diperkirakan turun dari 6,5% pada 2011 – 2014 menjadi 3,0% pada 2025.

9

Peranan Pelabuhan menjadi sangat penting bagi terwujudnya tujuan MP3EI. Disisi lain, bila MP3EI dapat diimplementasikan dengan baik, maka implikasinya adalah pertumbuhan lalu lintas barang melalui pelabuhan menjadi lebih tinggi. Pelabuhan strategis di masing-masing koridor ekonomi disajikan dalam Suplemen C.

3.2. Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Berdasarkan Skenario Dasar (Base Case) Tabel 3-3 menyajikan proyeksi total muatan yang akan ditangani pelabuhan di Indonesia berdasarkan jenis muatan dan komoditas dari tahun 2009 sampai dengan 2030. Total lalu lintas muatan melalui pelabuhan diperkirakan meningkat dari 1,0 milyar ton pada tahun 2009 menjadi 1,3 milyar ton pada tahun 2015 dan menjadi 1,5 milyar ton pada tahun 2020. Angka pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 4,5 % dari tahun 2009 sampai dengan 2015 dan 3,7 % dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Tabel 3-1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan, pada Tahun 1999 dan 2009 (dalam ribu ton)

10

Tabel 3-2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009 (dalam ribu ton)

Gambar 3-1 Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan di Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan Tahun 2009 (dalam ribu ton)

Keterangan:

Ekspor Impor Bongkar (Domestik) Muat (Domestik)

11

Gambar 3-2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan pada Tahun 2009 menurut Klaster Pelabuhan (dalam ribu ton) Keterangan:

General Cargo Peti Kemas Curah Kering Curah Cair

Gambar 3-3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia, Periode Tahun 1990-2009 Keterangan:

Tahun 1990 Tahun 2000 Tahun 2009

12

Gambar 3-4 Koridor Ekonomi dalam MP3EI

Tabel 3-3 Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia Skenario Pertumbuhan Dasar (Base Case) Periode Tahun 2009-2030 (dalam ribu ton)

Jenis Muatan General Cargo Peti Kemas Curah Kering Semen Batubara Biji Besi Pupuk Biji-bijian Curah Kering Lain Curah Cair Minyak Bumi & Produk CPO Curah Cair Lain Total

2009 Jenis Perdagangan Internasional Domestik 32,840 110,859 61,000 27,223 312,852 255,914 144 14,941 279,303 139,349 10,531 91 5,162 30,665 3,832 2,343 13,879 60,124 136,723 39,349 91,110 385 22,438 38,485 23,175 479 543,415 433,346

Rata-rata Pertumbuhan Tahunan (%) General Cargo Container Dry Bulk Cement Coal Iron Ore Fertilizer Grain Other Dry Bulk Liquid Bulk Petroleum & Products CPO Other Liquid Bulk Total -

-

Total 143,699 88,222 568,766 15,085 418,652 10,623 35,828 6,175 74,003 176,072 91,495 60,923 23,654 976,761 -

2015 Jenis Perdagangan Internasional Domestik 39,213 148,562 106,894 65,626 328,918 342,135 6,700 21,925 279,303 203,330 13,714 400 7,323 39,934 4,316 2,639 17,562 73,907 178,042 52,718 118,649 501 30,069 51,574 29,323 642 653,066 609,040

Total 187,775 172,519 671,053 28,625 482,633 14,114 47,257 6,954 91,469 230,759 119,151 81,643 29,965 1,262,106

2020 Jenis Perdagangan Internasional Domestik 43,294 180,748 157,271 100,020 310,318 438,906 8,757 28,655 250,000 272,101 16,686 1,000 9,346 48,586 4,672 2,885 20,858 85,679 216,653 65,700 144,355 610 37,471 64,271 34,827 819 727,537 785,374

Total 224,043 257,291 749,224 37,411 522,101 17,686 57,932 7,557 106,537 282,353 144,965 101,742 35,646 1,512,911

2030 Jenis Perdagangan Internasional Domestik 50,245 242,911 294,234 183,446 284,436 675,731 14,264 48,947 200,000 443,224 23,537 2,000 14,514 68,536 5,422 3,348 26,700 109,676 315,952 97,252 213,681 903 55,467 95,136 46,805 1,213 944,867 1,199,340

Total 293,155 477,680 960,167 63,210 643,224 25,537 83,050 8,770 136,376 413,204 214,584 150,603 48,017 2,144,207

3.0 9.8 0.8 89.7 4.5 6.0 2.0 4.0

5.0 15.8 5.0 6.6 6.5 27.9 4.5 2.0 3.5

4.6 11.8 2.8 11.3 2.4 4.9 4.7 2.0 3.6

2.0 8.0 (1.2) 5.5 (2.2) 4.0 5.0 1.6 3.5

4.0 8.8 5.1 5.5 6.0 20.1 4.0 1.8 3.0

3.6 8.3 2.2 5.5 1.6 4.6 4.2 1.7 3.1

1.5 6.5 (0.9) 5.0 (2.2) 3.5 4.5 1.5 2.5

3.0 6.3 4.4 5.5 5.0 7.2 3.5 1.5 2.5

2.7 6.4 2.5 5.4 2.1 3.7 3.7 1.5 2.5

4.5 5.0 4.0 3.1

4.5 5.0 5.0 5.8

4.5 5.0 4.0 4.4

4.0 4.5 3.5 2.2

4.0 4.5 5.0 5.2

4.0 4.5 3.5 3.7

4.0 4.0 3.0 2.6

4.0 4.0 4.0 4.3

4.0 4.0 3.0 3.5

3.3. Proyeksi Lalu Lintas Berbasis Skenario Alternatif Sebagaimana terlihat pada Gambar 3-5, pada Skenario Pertumbuhan Tinggi, total lalu lintas peti kemas Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai 57 juta TEU, sementara pada Skenario Pertumbuhan Dasar akan mencapai 48 juta TEU, sedangkan pada Skenario 13

Pertumbuhan Rendah 42 juta TEU. Gambar 3-6 menyajikan secara jelas proyeksi untuk total perdagangan peti kemas untuk ketiga skenario. Gambar 3-5 Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia menurut Skenario Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu TEU) 000's TEUs

Skenario Proyeksi Tinggi Low Growth

60,000

Base Case Dasar

50,000

Rendah High Growth

40,000 30,000 20,000 10,000 2015

2020

2025

2030

Tahun Year

Gambar 3-6 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan Menurut Skenario Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu ton) Curah Kering Curah Cair Peti Kemas

Tinggi

Dasar

Rendah

Tinggi

Dasar

Rendah

Tinggi

Dasar

Skenario Proyeksi

Rendah

General Cargo

Tahun

Gambar 3-6 menyajikan proyeksi total lalu lintas muatan di Indonesia berdasarkan jenis muatan untuk ketiga skenario tersebut. Total lalu lintas muatan diprakirakan mencapai 2,7 milyar ton pada tahun 2030, mencapai 2,1 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan Dasar dan 1,8 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan Rendah.

14

3.4. Implikasi terhadap Pembangunan Sektor Pelabuhan Hasil proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan di Indonesia mempunyai implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelabuhan nasional, yaitu diantaranya: • Pada tahun 2020 lalu lintas peti kemas Indonesia akan meningkat lebih dari dua kali lipat volume tahun 2009 dan akan kembali meningkat dua kali lipat pada tahun 2030;  Pengembangan terminal peti kemas sangat diperlukan di berbagai lokasi pelabuhan;  Peningkatan volume peti kemas juga akan menimbulkan kebutuhan pengembangan pelabuhan peti kemas sebagai pelabuhan hub baru, baik di bagian barat maupun di timur Indonesia, seperti Kuala Tanjung dan Bitung. Namun kajian yang lebih spesifik diperlukan untuk pengembangan pelabuhan hub tersebut.  Pertumbuhan lalu lintas curah kering dan cair yang lebih rendah menunjukkan bahwa total tonase muatan hanya akan meningkat sampai dengan 50% pada tahun 2020 dan 50% lagi pada tahun 2030.

15

Bab 4. LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pelabuhan didasarkan pada pendekatan penilaian kapasitas pelabuhan dan memperhatikan skema pembangunan untuk masingmasing pelabuhan. Selain kebijakan pemerintah, juga telah memperhatikan program pembangunan pelabuhan yang diusulkan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan strategis di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang menjadi dasar utama bagi pengembangan pelabuhan meliputi (a) prioritas pengembangan konektivitas dan prasarana pelabuhan untuk mendukung program koridor perekonomian Indonesia tahun 2025, (b) Cetak Biru Transportasi Multimoda/Antarmoda untuk mendukung Sistem Logistik Nasional, dan (c) Rencana Strategis Sektor Perhubungan. Suplemen D memberikan rangkuman parameter perencanaan dan strategi pengembangan pelabuhan pada enam koridor pembangunan ekonomi sampai dengan 2030. Rangkuman tersebut memuat proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan berdasarkan jenis kargo, disain kapal dan target produktivitas, strategi investasi, dan kegiatan bisnis utama pelabuhan. Suplemen E memuat daftar rencana pengembangan pelabuhan (termasuk pengembangan kapasitas dan kebutuhan investasi) sampai dengan 2030 berdasarkan wilayah, lokasi, dan fasilitas pelabuhan. 4.1. Kebutuhan Investasi Pelabuhan Table 4-1 menunjukkan rincian dari total kebutuhan investasi pelabuhan di Indonesia sampai dengan 2030 berdasarkan koridor pembangunan ekonomi dan jenis fasilitas pelabuhan. Total investasi sebesar 46,1 milyar US$ terdiri dari 12,1 milyar US$ (tahun 2011-2015), 12,0 milyar US$ (tahun 2016-2020) dan 22,0 milyar US$ (tahun 2021-2030). Gambar 4-1 menunjukkan distribusi kebutuhan investasi sektor pelabuhan berdasarkan koridor ekonomi dan tahapan pengembangan; sedangkan Gambar 4-2 memperlihatkan distribusi kebutuhan investasi pelabuhan menurut koridor ekonomi dan jenis terminal/fasilitas pelabuhan. Suplemen E memberikan rincian kebutuhan investasi pelabuhan sampai dengan 2030 berdasarkan koridor ekonomi dan jenis terminal/fasilitas pelabuhan. Secara ringkas, Tabel 4-2 menunjukkan indikasi kebutuhan jumlah pendanaan dari sektor pemerintah dan swasta selama periode tahun 2011-2030.

16

Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Terminal/Fasilitas Pelabuhan untuk Tahapan Tahun 2011-2030 and Total Tahun 2011-2030 (dalam juta US$, tahun 2011) Periode dan Koridor Ekonomi

Terminal Minyak BatuBumi Bara

CDC/

Pesiar/ Lahan/

Peti Kemas

CPO

2011-2015 Sumatra Java Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Papua- Kepulauan Maluku Total

455 2.095 7 186 121 183 3.046

388 138 9 535

289 339 20 89 50 34 821

387 60 366 813

63 86 41 430 122 122 862

31 354 121 195 335 1.070 2.107

25 130 75 230

200 5 205

613 2.342 190 30 61 258 3.494

2.250 5.606 384 1.434 773 1.667 12.114


2.192 2.297 30 120 141 123 4.901

467 138 9 614

344 508 20 89 50 48 1.058

299 60 346 705

167 35 35 35 106 106 484

44 120 243 243 486 1.458 2.594

250 250

150 369 519

222 61 61 121 364 830

3.735 3.420 757 1.031 912 2.098 11.954


4.329 4.164 60 338 216 245 9.352

903 8 275 25 10 1.221

762 827 40 178 107 97 2.011

597 120 693 1.410

202 115 70 70 211 211 882

88 150 486 486 972 2.915 5.097

340 340

150 369 519

121 121 243 729 1.215

6.881 5.875 1.146 2.161 1.773 4.207 22.044


6.975 8.556 97 644 477 550 17.299

1.758 8 550 43 10 2.369

1.395 1.674 80 356 207 179 3.890

1.283 240 1.405 2.927

432 236 146 535 439 439 2.229

163 624 850 924 1.793 5.443 9.798

25 720 75 820

500 742 1.242

835 2.342 373 213 425 1.351 5.539

12.866 14.901 2.288 4.626 3.459 7.972 46.112

Curah Terminal Multi PariInfra. Lainnya Lainnya*) moda wisata Dasar

Catatan: *) Terminal lainnya: terminal konvensional (kargo umum), terminal mobil, terminal multitujuan dan terminal penumpang

17

Total

Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Tahapan Pengembangan (dalam juta US$)

Gambar 4-2 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Terminal/Fasilitas Pelabuhan (dalam juta US$)

18

Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untuk Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, 2011-2030 Pemerintah

Total

Sektor Swasta

No

Tahapan

1

2011-2015

12.114

100

5.148 42,5

6.966 57,5

2

2016-2020

11.954

100

3.303 27,6

8.650 72,4

3

2021-2030

22.044

100

6.161 27,9

15.883 72,1

46.112

100

14.613 31,7

31.499 68,3

Total

Juta US$

%

Juta US$

%

Juta US$

%

Catatan: Diperkirakan bahwa untuk periode 2011-2015 dari total kebutuhan pembiayaan sebesar 12.114 juta US$, porsi BUMN (Pelindo) mencapai 3.521 juta US$.

4.2. Pembiayaan Pelabuhan dan Kerangka Bantuan dan Penjaminan Pemerintah 4.2.1 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan Sampai dengan tahun 2030 Indonesia harus menyediakan anggaran sebesar 45-50 milyar US$ untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan kapasitas pelabuhan. Diperkirakan sekitar 68% dari seluruh total investasi pengembangan pelabuhan baru di Indonesia memerlukan pendanaan dari pihak swasta, terutama berdasarkan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) melalui pemberian konsesi untuk jangka panjang, terutama untuk pelabuhan komersial seperti terminal peti kemas, terminal curah, dan fasilitas pelabuhan komersial lainnya. Sisanya sekitar 32% diperlukan untuk penyediaan lahan, prasarana umum pelabuhan seperti pendalaman alur pelayaran dan penahan gelombang (breakwater), penyediaan terminal pelabuhan non-komersial, rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan kecil baru (feeder) yang harus disediakan oleh pemerintah. 4.2.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 mengamanatkan bahwa investasi infrastruktur dasar pelabuhan menjadi tanggung jawab Otoritas Pelabuhan. Otoritas Pelabuhan merupakan lembaga baru yang memiliki aset finansial dan pengalaman yang terbatas dalam penyelenggaraan pelabuhan. Dalam transisi lembaga tersebut hanya dapat menghasilkan arus kas yang rendah dan pada dasarnya belum memiliki kapasitas untuk melakukan pinjaman di awal tahun operasionalnya. Satu-satunya sumber utama pendanaan infrastruktur dalam jangka pendek adalah dari anggaran pemerintah. Apabila Otoritas Pelabuhan telah memiliki arus kas dan neraca keuangan yang signifikan, maka potensi sumber pendanaan untuk investasi infrastruktur pelabuhan dapat berasal dari: 

Penerimaan pajak pemerintah; 19



Pinjaman pemerintah;



Pinjaman dari lembaga keuangan internasional;



Pinjaman dari lembaga keuangan bilateral.

Di masa mendatang, sumber pembiayaan infrastruktur dasar untuk Otoritas Pelabuhan akan berkembang sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan Otoritas Pelabuhan. Hal ini akan terjadi apabila Otoritas Pelabuhan dimungkinkan untuk mengelola pendapatannya, termasuk pendapatan dari otoritas kepelabuhanan (misalnya jasa labuh, sewa lahan, konsesi). Dengan demikian Otoritas Pelabuhan dapat meningkatkan pendapatannya dan mengelola arus kas untuk digunakan sebagai modal pinjaman.

4.2.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah Karena keterbatasan anggaran, interaksi antara pihak pemerintah dan swasta diatur dalam tiga jenis peraturan, yaitu peraturan mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), peraturan spesifik sektor, dan peraturan umum lainnya yang mengatur kegiatan usaha di Indonesia. Terdapat empat prinsip dasar kebijakan investasi dalam kategori KPS, yaitu: a. Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Pemerintah bermaksud untuk memusatkan kebijakannya dalam (i) pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur yang ada, (ii) fokus pada pengembangan infrastruktur yang secara ekonomi layak, namun secara finansial tidak layak, (iii) pemberian subsidi dan kompensasi pada PSO (Kewajiban Layanan Umum) dalam pelayanan infrastruktur, dan (iv) mengisi celah kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan cara menawarkan proyek KPS kepada pasar. b. Peraturan dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Peraturan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ditunjukkan dalam Tabel 4.3 Peraturan KPS terutama mengacu pada Peraturan Presiden No. 67/2005 mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, yang telah dirubah dalam Peraturan Presiden No. 56/2011 dan No. 13/2010 yang memungkinkan pemberian dukungan dan penjaminan pemerintah. Sebagai tambahan, dua peraturan lainnya mengenai penjaminan pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden No. 78/2010 tentang Dana Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/2010 tentang implementasi dari Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan Infrastruktur. Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan dapat menyediakan fasilitas (i) kebijakan dana talangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), (ii) penjaminan untuk resiko infrastruktur melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan (iii) layanan proyek pengembangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).

20

Tabel 4-3 Kerangka Hukum Investasi Sektor Swasta No.

Regulasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Penjelasan

Skema dan Pedoman KPS 1 2

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010

3

Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011

4

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2010 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 83 Tahun 2010

5

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

Manajemen Resiko , Dukungan Pemerintah dan Penjaminan Infrastruktur 6 7

8

Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.01/2006 Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010

Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Pedoman, Organisasi, dan Prosedur KPS 9

10 11 12

13

14

15

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Daftar Rencana Proyek Kerjasama Bappenas No. 3 Tahun 2009 Peraturan Presiden No. 42 Tahun Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur 2005 (KKPPI) Public Private Partnership Book, Sector of Transportation, 2010-2014, Ministry of Transportation (2010) Peraturan Presiden No. 12 Tahun Perubahan atas Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005 2011 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan Percepatan Penyediaan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) Infrastruktur No. PER01/M.EKON/05/2006 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Tata Cara dan Kriteria Penyusunan Daftar Prioritas Proyek Percepatan Penyediaan Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Infrastruktur No. PER3/M.EKON/06/2006 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Tata Cara Evaluasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Ketua Komite Kebijakan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang Percepatan Penyediaan Membutuhkan Dukungan Pemerintah Infrastruktur No. PER4/M.EKON/06/2006

21

Kerjasama Daerah 15

Peraturan PemerintahNo. 50 Tahun 2007

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Pengadaan Tanah 16

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006

17

18

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum)

c. Peran Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dalam Pembiayaan Infrastruktur Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dibentuk untuk (i) memenuhi pembiayaan jangka panjang, terutama dalam mata uang lokal dan untuk pembiayaan infrastruktur serta (ii) menyediakan pembiayaan mata uang lokal dengan jangka waktu (tenor), persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang sesuai untuk kredit proyek infrastruktur melalui:  Penggunaan peringkat kredit pinjaman dari bank dan lembaga investasi domestik untuk tenor jangka panjang dengan resiko marjin yang lebih tinggi dari penawaran pemerintah dan perusahaan skala besar;  Penyediaan produk keuangan yang memenuhi kriteria KPS infrastruktur dan proyek yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta. d. Peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam Penyediaan Penjaminan untuk Pengembangan Infrastruktur Indonesia PT PII dibentuk untuk memenuhi tujuan berikut:  Menyediakan penjaminan resiko politik untuk proyek KPS infrastruktur;  Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek KPS infrastruktur dengan memberikan penjaminan resiko politik yang kredibel;  Meningkatkan tata kelola dan transparansi pemberian penjaminan;  Melindungi pemerintah dari kewajiban contingent (termasuk proteksi terhadap tekanan APBN). 4.2.4

Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di Pelabuhan

Hambatan yang terjadi dalam pengembangan pasar untuk mengikutsertakan pihak swasta adalah persepsi terhadap resiko proyek, resiko investasi dan keterbatasan akses untuk pasar modal serta pembiayaan proyek. Strategi utama (key success factor) untuk mengikutsertakan pihak swasta berinvestasi di pelabuhan adalah: 

Kebijakan investasi sektor swasta yang kondusif Kebijakan investasi yang kondusif akan meningkatkan minat investor yang potensial dan juga mempengaruhi persepsi investor terhadap resiko secara positif.

22



Implementasi regulasi secara komprehensif Regulasi merupakan wadah yang penting untuk mewujudkan komitmen pelaksanaan kebijakan pemerintah.



Persiapan proyek yang matang Persiapan proyek yang matang merupakan daya tarik pihak swasta untuk berinvestasi. Apabila dilelang, proyek tersebut akan menarik minat investor dengan kualitas teknik dan keuangan yang memadai.



Prosedur pelelangan yang kompetitif Pelelangan pelabuhan/terminal umum harus dilaksanakan secara kompetitif agar pemerintah memperoleh manfaat maksimal dari persaingan harga, tingkat pelayanan jasa kepelabuhanan dan kualitas investor.



Penanggung jawab proyek yang jelas dan tidak ada intervensi kontrak Hal ini penting untuk memastikan efisiensi biaya (value for money) bagi pemerintah.



Kerangka pemantauan kinerja Kerangka pemantauan kinerja pelaksanaan kontrak.

diperlukan

untuk

pemantauan

kepatuhan



Kepastian bagi swasta untuk memperoleh pendapatan sesuai tarif yang berlaku Hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi investor dalam memperoleh pendapatan dari pengoperasian proyek.



Kepastian bagi swasta untuk dapat menyesuaikan tarif Selama periode pengoperasian proyek, pihak swasta dapat melakukan penyesuaian tarif secara berkala.



Kerangka pengaturan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim yang komprehensif Pihak swasta harus menerapkan standar keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim secara komprehensif.



Kepastian bagi swasta untuk memperoleh hak perlindungan secara efektif Pihak swasta akan memperoleh perlindungan terhadap intervensi pemerintah yang dapat mempengaruhi pendapatan, membatasi akses pembiayaan atau merugikan investasinya dan kebebasan untuk menyelesaikan sengketa.



Kapasitas kelembagaan Proyek akan dikelola oleh tenaga profesional dari pemerintah agar memberikan kepastian bagi investor.



Pengaturan yang independen Pihak swasta akan diberikan kepastian bahwa keputusan regulator tidak dipengaruhi oleh intervensi politik atau tekanan pihak tertentu.

23

Bab 5. Rencana Aksi di Bidang Pengaturan dan Pelaksanaan Kebijakan Dalam rangka proses perumusan Rencana Induk Pelabuhan Nasional telah digambarkan perlunya penjabaran lebih lanjut di bidang pengaturan dan kebijakan untuk mendorong Indonesia kearah yang lebih maju dengan terwujudnya sisim kepelabuhanan yang lebih berdaya saing. Dalam hubungan ini diperlukan rencana aksi yang meliputi: •

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 17/2008 tentang Pelayaran;

•

Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan;

•

Rencana aksi lebih lanjut untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.

5.1 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-undang Pelayaran Undang-undang Pelayaran telah mengamanatkan perlunya perumusan peraturan pelaksanaan kebijakan, program dan tindakan administratif. Beberapa hal telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan, namun masih diperlukan peraturan lebih lanjut sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1. 5.2 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan (PP No. 61/2009) PP No. 61/2009 mencakup secara luas ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang Pelayaran dan telah mengamanatkan perlunya perumusan ketentuan lebih lanjut dalam bentuk peraturan Menteri Perhubungan (Tabel 5.2.) 5.3 Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan Untuk melaksanakan kebijakan pelabuhan nasional secara efektif, diperlukan beberapa rencana aksi lebih lanjut (Tabel 5.3) secara terintegrasi. Dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan akan dilakukan untuk membahas isu kebijakan, perencanaan dan regulasi di bidang kepelabuhanan. Peraturan Menteri Perhubungan akan dikeluarkan agar Otoritas Pelabuhan memiliki manajemen yang otonom melalui pembentukan organisasi pelabuhan yang modern, termasuk transisi opsi perubahan status organisasi Otoritas Pelabuhan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). 5.4 Inisiatif Jangka Pendek untuk Mengimplementasikan Kebijakan Selain rencana aksi kebijakan tersebut, terdapat beberapa inisiatif jangka pendek untuk mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada kinerja pelabuhan, termasuk manajemen pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat dan pembangunan fasilitas pelabuhan (Tabel 5.4).

24

Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran No.

Materi Peraturan Menteri Perhubungan

Target Waktu

Keterangan

1.

Tarif pelabuhan di pelabuhan komersial, Kwartal 4 2012 Pelabuhan Propinsi dan Pelabuhan local

Pasal 110 UU Pelayaran

2.

Rancangan dan pelaksanaan pengerukan dan Kwartal 4 2012 reklamasi, Sertifikat Pemberi jasa pengerukan


3.

Penetapan Daerah Wajib Pandu, Pelatihan dan Kwartal 4 2012 ujian Pandu dan Penyelenggaraan Pemanduan


4.

Keamanan Pelabuhan

Kwartal 4 2012


5.

Pengoperasian Pelabuhan (Perbaikan kapal, Kwartal 4 2012 Perpindahan muatan, gandeng kapal, Penanganan barang-barang berbahaya)


6.

Polusi di Pelabuhan

Kwartal 4 2012

7.

Sistem Informasi Pelayaran dan Pelabuhan

Kwartal 4 2012

Pasal 238 UU Pelayaran Pasal 272 UU Pelayaran

Tabel 5-2 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Tercakup dalam PP No. 61/2009 No.

Materi Peraturan Menteri Perhubungan

Target Waktu

Keterangan

1.

Prosedur Penetapan Lokasi Pelabuhan

Kwartal 4 2012

Pasal 19 PP 61/2009

2.

Prosedur Formulasi dan Evaluasi Rencana Induk Kwartal 4 2012 Pelabuhan (masing-masing Pelabuhan)

Pasal 29 PP 61/2009

3.

Prosedur Formulasi dan Evaluasi Penetapan Kwartal 4 2012 Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

Pasal 36

Prosedur Penyediaan, Pemeliharaan, Standar, Kwartal 2 2013 Spesifikasi untuk Penahan Gelombang, Kolam Pelabuhan, Alur Pelayaran ke/dari Pelabuhan, Jaringan Jalan dan Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan

Pasal 67

5.

Persyaratan dan Prosedur Pemberian dan Kwartal 2 2012 Pencabutan Konsesi

Pasal 78 PP 61/2009

6.

Pemberian ijin Pembangunan Pelabuhan

Kwartal 2 2012

Pasal 86 PP 61/2009

7.

Pemberian Ijin Pengembangan Pelabuhan

Kwartal 2 2012

Pasal 93

4.

PP 61/2009

PP 61/2009

25

PP 61/2009 8.

9.

10

Persyaratan dan Prosedur Pemberian Ijin Kwartal 2 2012 Pengoperasian Pelabuhan, Perbaikan dan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan

Pasal 104

Prosedur Pemberian Ijin Lokasi Pelabuhan, Kwartal 4 2012 Konstruksi dan pengoperasian Pelabuhan untuk pelabuhan Daratan (Dry Port)

Pasal 109

Persyaratan dan Prosedur Penetapan Terminal Kwartal 4 2012 Khusus (Persetujuan Lokasi, Konstruksi dan Operasi, Penggunaan oleh Pihak Ketiga, Peningkatan Operasi, Perubahan Status Pelabuhan, Pencabutan Ijin, Pengalihan Wewenang kepada Pemerintah)

Pasal 134

11

Prosedur untuk persetujuan memiliki terminal

12

Jenis, struktur dan klasifikasi tarif badan usaha Kwartal 4 2012 pelabuhan untuk jasa pelabuhan , mekanisme untuk menentukan tarif untuk menggunakan lahan pelabuhan dan air

13

Prosedur untuk menentukan pelabuhan perdagangan luar terminal khusus

14

Prosedur untuk pengolahan data dan pelaporan dan persiapan sistem informasi pelabuhan

status negeri

Kwartal 4 2012

dari Kwartal 4 2012 dan

Kwartal 4 2012

PP 61/2009

PP 61/2009

PP 61/2009

Pasal 144 PP 61/2009 Pasal 148 PP 61/2009

Pasal 153 PP 61/2009

Pasal 161 PP 61/2009

Tabel 5-3 Rencana Aksi Implementasi Kebijakan No.

Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut

Target Waktu

Keterangan

1

Membentuk kelompok unit pelayanan Kwartal 4 2012 (customer focus group) di pelabuhan strategis sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam formulasi, review dan implementasi kebijakan

Penting untuk formulasi, implementasi dan review kebijakan

2

Pedoman rencana induk masing-masing Kwartal 4 2012 pelabuhan memperhatikan perencanaan yang terintegrasi

Penting untuk integrasi perencanaan dan pemantauan kinerja

3

Kementerian Perhubungan bersama Instansi Kwartal 1 2012 pemerintahan terkait serta pengguna jasa pelabuhan secara periodik melakukan review atas kinerja pelabuhan dalam rangka meningkatkan kinerja pelabuhan yang lebih

Penting untuk integrasi perencanaan dan pemantauan 26

No.


Target Waktu

baik.

Keterangan kinerja

4

Merumuskan indikator kinerja pelabuhan untuk Kwartal 4 2012 keperluan perencanaan dan monitoring serta dipublikasikan.

Penting untuk integrasi perencanaan dan monitoring

5

Merumuskan kebijakan Tarif yang wajar

Kwartal 4 2012

Penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

6

Menyusun prosedur penyampaian usulan/ Kwartal 4 2012 permohonan penetapan tariff oleh otoritas pelabuhan


7

Mengembangkan proses peninjauan tarif dan Kwartal 4 2012 persetujuan pelayanan jasa pelabuhan dalam rangka untuk mengevaluasi adanya dampak monopoli


8

Mempertimbangkan kemungkinan adanya MoU Kwartal 4 2012 dalam rangka untuk memonitor dan mendorong persaingan usaha dibidang kepelabuhanan.


9

Memasukkan dampak persaingan usaha dalam Kwartal 4 2012 rumusan rencana induk pelabuhan nasional maupun local.


10

Menyusun prosedur tuntutan dan penyelesaian Kwartal 2 2013 perselisihan mengenai masalah tarif dan perilaku monopolistis.


11

Menilai kebutuhan pelatihan untuk DGST, Kwartal 4 2012 Otoritas Pelabuhan dan BUP dan mengembangkan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan pelatihan.

Penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan

12

Mengadakan MoU dengan pusat pelatihan dan Kwartal 4 2012 pendidikan dan Lembaga Perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan kurikulum

Penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya 27

No.


Target Waktu

Keterangan manusia di sektor pelabuhan

13

Mengadakan konsultasi dengan koperasi TKBM Kwartal 2 2012 untuk merumuskan pemberian insentif dan peningkatan produktivitas kerja

Penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan

14

Mengembangkan dan mengimplementasikan Kwartal 4 2012 strategi untuk rekruitmen tenaga kerja perempuan dibidang kepelabuhanan

Penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja perempuan di sektor pelabuhan

15

Mengeluarkan peraturan yang memberikan Kwartal 4 2012 kewenangan yang penuh kepada Otoritas Pelabuhan dalam hal memelihara keselamatan dan keamanan di pelabuhan

Penting untuk memelihara kepatuhan peraturan keselamatan pelayaran

16

Mengeluarkan peraturan tugas dan Kwartal 2 2012 kewenangan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan peraturan keselamatan pelayaran yang ada

Penting untuk memelihara kepatuhan peraturan keselamatan pelayaran

17

Mengeluarkan peraturan tugas dan Kwartal 4 2012 kewenangan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan peraturan perlindungan lingkungan maritim

Penting untuk memelihara kepatuhan peraturan perlindungan lingkungan maritim

18

Membuat peraturan yang memberikan Kwartal 4 2012 wewenang kepada Syahbandar untuk mengelola dan mengawasi terjadinya polusi di pelabuhan

Penting untuk memelihara kebersihan perairan pelabuhan

19

Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait Kwartal 2 2012 untuk menjamin penanganan tanggap darurat di pelabuhan.

Penting untuk mengatasi terjadinya keadaan darurat dengan 28

No. 20


Target Waktu

Keterangan cepat.

Melakukan kajian untuk menjadikan Otoritas Kwartal 4 2012 Pelabuhan lebih otonom dan fleksibel

Penting untuk memberdayak an fungsi dan peran OP dan PMUs (Landlord)

Tabel 5-4 Inisiatif untuk Pelaksanaan Kebijakan No

Materi

Target Waktu

Keterangan

1.

Persiapan penyusunan pedoman teknis (toolkit) Kwartal 4 Penting untuk untuk penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan 2012 pemberdayaan bagi Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Otoritas Pelabuhan Pelabuhan yang meliputi: dan Unit Penyelenggara  Model pemberian konsesi dan bentuk Pelabuhan kerjasama lainnya;  Model pemberian ijin (lisensi);  Model analisa tarif dan keuangan pelabuhan;  Sistem indikator kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan

2.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di Kwartal 4 Penting untuk pelabuhan melalui kerjasama dengan lembaga 2012 peningkatan pendidikan tinggi dan pusat pelatihan lainnya kemampuan SDM, termasuk Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan

3.

Reformasi dan pelatihan tenaga kerja bongkar Kwartal 4 Penting untuk muat di pelabuhan (TKBM) 2012 peningkatan kompetensi TKBM

4.

Penelahaan pendayagunaan aset dan kapasitas Kwartal 4 Penting untuk pelabuhan pengumpan 2012 peningkatan pengelolaan pelabuhan oleh pemerintah daerah

5.

Penyederhanaan proses pemberian perijinan Kwartal 4 Penting untuk dan deregulasi pengaturan melalui konsultasi 2012 kepastian hukum dengan Otoritas Pelabuhan dan Unit dalam penetapan Penyelenggara Pelabuhan serta Pemerintah kewenangan dan tanggung jawab yang 29

Daerah

jelas antara instansi pemerintah

6.

Penelahaan pengalihan hak pengelolaan lahan Kwartal 4 Penting untuk daratan dan perairan pelabuhan kepada Otoritas 2012 pemberdayaan Pelabuhan Otoritas Pelabuhan

7.

Penataan kelembagaan Otoritas Pelabuhan ke Kwartal 2 Penting untuk arah yang lebih otonom dan fleksibel (salah 2013 pemberdayaan satunya dengan merubah status organisasi Otoritas Pelabuhan pelabuhan menjadi Badan Layanan Umum)

8.

Penelahaan/kajian secara komprehensif atas Kwartal 4 Penting untuk rencana pembangunan International Hub Port 2012 pembangunan (termasuk Kuala Tanjung dan Bitung) pelabuhan hub internasional di masa depan

9.

Mengembangkan sistem informasi teknologi Kwartal 4 Penting untuk komunikasi (TIC) kepelabuhanan 2012 pengembangan data base pelabuhan termasuk statistik, fasilitas fisik, akses, dan jasa pelayanan pelabuhan

10

Menyiapkan Proyek Percontohan KPS Pelabuhan Kwartal 4 Penting untuk daya (termasuk kemungkinan penyusunan rencana 2013 tarik dalam induk pelabuhan; studi kelayakan, termasuk pengembangan strategi investasi dan kemungkinan model proyek diperlukannya bantuan dan jaminan pelabuhan melalui infrastruktur; penyiapan dokumen lelang dan partisipasi pihak proses pelelangan) swasta

11

Optimalisasi sistem operasi dalam rangka Kwartal 2 Penting untuk mengantisipasi kapadatan lalu lintas muatan di 2012 kelancaran pelabuhan strategis (termasuk Pelabuhan operasional Tanjung Priok, Tankung Perak, dan Belawan) pelabuhan strategis

30

Suplemen A: Hierarki Pelabuhan Suplemen A-1 Hierarki Pelabuhan No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

2015

2020

2030

Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam 1

Aceh Barat

Meulaboh

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

2 3

Aceh Jaya Banda Aceh

Calang Malahayati

4

Aceh Barat Daya

Susoh

5

Aceh Selatan

Tapaktuan

6

Aceh Selatan

Sibade

7

Aceh Timur

Idi

8

Langsa

Kuala Langsa

9

Aceh Utara

Kuala Beukah

10

Aceh Utara

Lhokseumawe

11

Pidie

Sigli

12

Sabang

Sabang

Pengumpul Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Utama




13

Sabang

Ule Lheu

14

Simeulue

Sibigo

15

Simeulue

Sinabang

16

Aceh Selatan

P. Banyak

17

Aceh Singkil

P. Serok

18

Aceh Singkil

Singkil

19

Aceh Singkil

Gosong telaga

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Utama Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Regional




Provinsi: Sumatera Utara 1

Batubara

Kuala Tanjung

2

Batubara

Pangkalan Dodek

3

Batubara

Perupuk

4

Batubara

Tanjung Tiram

5

Batubara

Teluk Nibung

6

Serdang Bedagai

Sialang Buah

7

Serdang Bedagai

Pantai Cermin

32

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

8

Asahan

9

Langkat

Tanjung Balai Asahan Pangkalan Susu

10

Langkat

Pulau KampaI

11

Langkat

Tanjung Pura

12

Langkat

Tapak Kuda

13

Langkat

Kuala SaraMain

14

Deli Serdang

Belawan

15

Deli Serdang

Pantai Labu

16

Deli Serdang

Percut

17

Deli Serdang

Rantau Panjang

18

Deli Serdang

Tanjung Beringin

19

Labuhan Batu

Labuhan Bilik

20

Labuhan Batu

Sel Barombang

21 22

Labuhan Batu Labuhan Batu

23

Mandailing Natal

24 25

Mandailing Natal Nias

Teluk. Lidong Tg. Sarang Elang Natal/Sikarakara Sikara-Kara Gunung Sitoli

26

Nias

Lahawa

27

Nias

Sirombu

28

Nias Selatan

29

Nias Selatan

Mainlau Tanah Masa Mainlau Tello

30

Nias Selatan

Teluk Dalam

31

Tapanuli Tengah

Barus

32

Tapanuli Tengah

Manduamas

33

Tapanuli Tengah

34

Tapanuli Tengah

Sibolga Oswald Siahaan/ Labuhan Angin Batahan

35 Mandailing Natal Provinsi: Riau

2015

2020

2030

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Utama Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpul




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

33

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

2015

2020

2030

Sungai Siak Tanjung Buton

Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul




Dumai

Dumai

Utama

Utama

Utama

Utama

20

Dumai

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

21

Indragiri Hilir

Tanjung Medang Kuala Enok (termasuk Pembuangan)

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

22

Indragiri Hilir

Kuala Gaung

23

Indragiri Hilir

Kuala Mandah

24

Indragiri Hilir

Kuala Raya

25

Indragiri Hilir

Concong Luar

26

Indragiri Hilir

Bekawan Luar

27

Indragiri Hilir

Sungai Buluh

28

Indragiri Hilir

Perigi Raya

Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




1

Rokan Hilir

Bagan Siapi-api

2

Rokan Hilir

Panipahan

3

Rokan Hilir

Sinaboi

4

Rokan Hilir

Pancur

5

Rokan Hilir

Penyalaman

6

Kep.Meranti

Bandul

7

Kep.Meranti

Melibur

8

Kep.Meranti

Selat Panjang

9

Kep.Meranti

Tanjung Samak

10

Kep.Meranti

Tanjung Kedadu

11

Bengkalis

Batu Panjang

12

Bengkalis

Bengkalis

13

Bengkalis

Buatan

14

Siak

Sel Apit

15

Bengkalis

Sungai Pakning

16

Siak

Kurau/Sei Lalang

17 18

Siak Siak

19

34

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

29

Indragiri Hilir

Pulau Kijang

30

Indragiri Hilir

Sapat

31 32

Indragiri Hilir Indragiri Hilir

Tambilahan Sungai Guntung

33 34

Indragiri Hulu Palalawan

35

Pekanbaru

Rengat Penyalai Pekanbaru (termasuk Perawang)

2015

2020

2030

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul




Pengumpul Pengumpul

Pengumpul Pengumpul

Pengumpul Pengumpul

Pengumpul Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Utama

Utama

Utama

Utama

Utama Utama Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpul




Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Regional

Utama Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Regional



Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul




Utama

Utama

Utama

Utama

Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan




Provinsi: Riau 1

Batam

2 3

Batam Batam

Batam/Batu Ampar Batam/Sekupang Kabil

4

Batam

Nogsa

5

Batam

Pulau Bulan

6

Batam

Pulau Sambu

7

Batam

Tanjung Sauh

8

Karimun

P Buku

9

Karimun

Meral

10

Karimun

Pos Telaga

11

Karimun

Moro

12

Karimun

Pasir Panjang

13

Karimun

14

Karimun

15

Karimun

16

Karimun

17

Karimun

18

Lingga

Dabo Singkep

19

Lingga

Daik Lingga

20

Lingga

Panuba

21

Lingga

Sei Buluh

22

Lingga

Senayang

Sikumbang Kundur Tanjung Batu Urung/Tg. Berlian Malarko Tg. Balai Karimun

35

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

2015

2020

2030

Lokal

Lokal

Lokal

Lokal

23 24

Bintan Bintan

Lagol Lobam

Pengumpul Main

Pengumpul Main

Pengumpul Main

Pengumpul Main

25 26

Bintan Bintan

Sei Kolak Kijang Tanjung Uban

27

Bintan

Tambelan

28

Bintan

Tanjung Berakit

29

Kep. Anambas

Letung

30

Kep.Anambas

Matak

31

Kep. Anambas

Tarempa

32

Natuna

Anoa Natuna

33

Natuna

Kakap Natuna

34

Natuna

Midai

35 36

Natuna Natuna

Ranai Maro Sulit

37

Natuna

Sedanau

38

Natuna

Selat Lampa

39

Natuna

Serasan

40

Natuna

Udang Natuna

41

Natuna

Belion

42

Natuna

Belida

43

Natuna

Hang Tuah

Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul




Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul




45 Tg. Pinang Batu Enam 46 Tg. Pinang Tanjung Pinang Provinsi: Sumatera Barat 1

Kep. Mentawai

Muara Siberut

2

Kep. Mentawai

Muara Sikabaluan

3

Kep. Mentawai

Pokai

4 5

Kep. Mentawai Kep. Mentawai

Sikakap Siuban

6

Kep. Mentawai

Tapak/Baka

7 8

Kep. Mentawai Padang

Tua Pejat Muara Padang

36

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

9

Padang

Teluk Bayur

10

Pasaman Barat

Air Bangis

11

Pasaman Barat

Sasak

12

Pasaman Barat

Teluk Tapang

13

Pesisir Selatan

Muara Haji

14

Pesisir Selatan

Carocok Painan

Provinsi: Jambi 1 Jambi

Jambi

2

Jambi

Pangkal Duri

3

Jambi

Sungai Jembat

4

Tg. Jabung Barat

Kuala Tungkal

5

Tg. Jabung Timur

Air Hitam Laut

6

Tg. Jabung Timur

Kuala Mandahara

7

Tg. Jabung Timur

Lambur Luar

8

Tg. Jabung Timur

Muara delli

9

Tg. Jabung Timur

Muara Sabak

10

Tg. Jabung Timur

Nipah Panjang

11

Tg. Jabung Timur

Pamusiran

12

Tg. Jabung Timur

Simbur Naik

13

Tg. Jabung Timur

Sungai Lokan

14 Tg. Jabung Timur Provinsi: Bengkulu

Talang Duku

1

Kaur

Pulau Baai

2

Kaur

Bintuhan/Linau

3

Bengkulu Selatan

Malakoni/ P. Enggano

4

Muko - Muko

Muko-Muko

Provinsi: Bangka Belitung 1 Bangka Belinyu 2

Bangka

Lok. Palembang

3

Bangka

Sungai Liat

2015

2020

2030

Main Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Regional




Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul




Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal




Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan




37

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

4 5

Bangka Barat Bangka Tengah

Muntok Pangkal Balam

6

Bangka Tengah

Sungai Salam

7

Bangka Selatan

Tanjung Sadai

8

Bangka Selatan

Toboali

9 10 11

Belitung Timur Belitung Belitung

Manggar Tanjung Pandan Tanjung Batu

2015

2020

2030

Regional

Regional

Regional

Regional

Pengumpul Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpul Pengumpul




Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional




Utama

Utama

Utama

Utama

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Utama Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Regional




Provinsi: Sumatera Selatan 1

Banyu Asin

Tanjung Api-Api

2

Banyu Asin

Karang Agung

3

OKI

Sungai Lumpur

4

OKI

Sungai Lais

5

OKI

Kuala Duabelas

6

OKI

Sungai Batang

7

OKI

Sugihan

8

Palembang

Boom Baru/ Palembang

Provinsi: Lampung 1

Bandar Lampung

Teluk Betung

2

Lampung Barat

Krui

3

Lampung Selatan

Kalianda

4

Lampung Selatan

Lagundi

5

Lampung Selatan

P. Sambesi

6

Lampung Selatan

Panjang

7

Lampung Tengah

Way Seputih

8

Lampung Timur

Kuala Penat

9

Lampung Timur

Labuhan Maringgai

10

Lampung Timur

Way Penat

11

Lampung Timur

Way Sekampung

38

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

12

Lampung Utara

Masuji

13

Tanggamus

Kota Agung

14

Tanggamus

P. Tabuan

15

Tulang Bawang

Teladas

16

Tulang Bawang

Manggala

17

Tulang Bawang

Sungai Burung

18

Tulang Bawang

Tulang Bawang

19

Tulang Bawang

Kelumbayan

2015

2020

2030

Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Regional




Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpul




Pengumpul Utama Pengumpan Regional Pengumpan Regional




Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpul



Provinsi: Jawa Barat 1

Bekasi

Muara Gembong

2

Ciamis

Pengandaran

3

Cirebon

Cirebon

4

Cirebon

Muara Gebang

5

Indramayu

Eretan

6

Indramayu

Indramayu

7

Indramayu

Balongan

8 9

Subang Karawang

Pamanukan Cilamaya

10

Sukabumi

Pelabuhan Ratu

11

Sukabumi

Muara Citewis

Provinsi: Banten 1

Lebak

M. Binuangan

2

Pandeglang

Labuhan

3

Serang

Anyer Lor


4

Cilegon

Banten

Utama

Utama

Utama

Utama

5 6

Cilegon Serang

Cigading Karangantu

Pengumpul Pengumpul

Pengumpul Pengumpul

Pengumpul Pengumpul

Pengumpul Pengumpul

7

Serang

Bojonegara

8

Tangerang

Kresek/Kronjo

9

Tangerang

Muara Dadap

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Provinsi: DKI Jakarta

39

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

1 2 3

Jakarta Utara Jakarta Utara Jakarta Utara

4

Jakarta Utara

5

Jakarta Utara

Kalibaru Muara Baru Sunda Kelapa Tg. Priok (termasuk Tarumanegara, Marunda Center, FRSU LNG (Bekasi)) Marunda

6

Jakarta Utara

Muara Angke

7

Kep. Seribu

P.Kelapa/ Kep. Seribu

Provinsi: Jawa Tengah 1 Batang

Batang

2

Brebes

Brebes

3

Brebes

Luwut

4

Cilacap

Tanjung Intan

5

Jepara

Jepara

6

Jepara

Karimun Jawa

7

Pati

Juwana

8

Pekalongan

Wiradesa

9

Pemalang

Pemalang

10

Rembang

Rembang

11 Rembang 12 Semarang 13 Tegal 14 Kendal Provinsi: Jawa Timur 1 Bangkalan

Sluke Tanjung Emas Tegal Kendal

2

Bangkalan

Sepulu

3

Bangkalan

Glimandangi

4

Bangkalan

5

Banyu Wangi

6 7

Banyu Wangi Gresik

Telaga Biru Banyu Wangi/Boom Tanjung Wangi Bawean

Kamal

2015

2020

2030

Pengumpul Pengumpul Pengumpul




Utama

Utama

Utama

Utama

Pengumpul Pengumpan Regional




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Utama Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpul Utama Pengumpul Pengumpul




Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpul




40

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

8

Gresik

Gresik

9

Gresik

Masalembo

10 11

Lamongan Pamekasan

Brondong Branta

12

Pamekasan

Pasean

13

Pasuruan

14

Probolinggo

15 16

Probolinggo Sampang

Pasuruan Probolinggo/ Tg.Tembaga Paiton Sampang/Tadan

17

Sampang

Tanlok

18

Situbondo

Panarukan

19

Situbondo

Besuki

20

Situbondo

Jangkar

21

Situbondo

Kalbut

22

Sumanep

Gayam

23

Sumanep

Kaliangat

24

Sumanep

Kangean

25

Sumenep

P. Raas

26 27

Sumenep Sumanep

Sapudi Sepekan

28

Sumenep

Keramaian

29

Surabaya

Tanjung Perak (termasuk Teluk Lamong, Socah dan Tanjung Bulupandan)

30

Tuban

Tuban

31

Tuban

Tg. Awar-awar

32 Pacitan Provinsi: Bali 1

Klungkung

2

Klungkung

3

Klungkung

Pacitan

Kusamba Nusa Lembongan Nusa Penida

2015

2020

2030

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal




Utama

Utama

Utama

Utama

Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpul




Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul




41

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

4

Buleleng

Buleleng

5

Buleleng

Celukan Bawang

6

Buleleng

Pos Sangsit

7

Jembrana

Gilimanuk

8

Denpasar

Benoa

9

Denpasar

Sanur

10

Karangasem

Labuhan Lalang

11

Karangasem

Padang Baai Labuan Amuk/ 12 Karangasem Tanah ampo Provinsi: Nusa Tenggara Barat 1 Bima Bima 2

Bima

Sape

3

Bima

Waworada

4

Dompu

Dompu/Campi

5

Dompu

Calabahi

6

Dompu

Kempo

7

Lombok Barat

8

Lombok Barat

9

Lombok Barat

Lembar Pemenang/ Tanjung Belang

10

Lombok Barat

Senggigi

11

Lombok Barat

Bangko-Bangko

12

Lombok Timur

Labuhan Haji

13

Lombok Timur

Labuhan Lombok

14

Lombok Timur

Tg. Luar

15

Lombok Utara

Carik

16

Sumbawa Barat

Labuhan Lalar

17

Sumbawa Barat

Badas

18

Sumbawa Barat

Benete

19

Sumbawa

Alas

2015

2020

2030

Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul




Main Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpul




Pengumpul Pengumpan Lokal




42

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

20 Mataram Ampenan Provinsi: Nusa Tenggara Timur 1

Alor

Baranusa

2

Alor

Kabir

3

Alor

Kalabahi

4

Alor

Kolana

5

Alor

Atapupu

6

Alor

Paitoko

7

Ende

Maritaing

8

Ende

Pulau Ende

9

Flores Timur

Ippi

10

Flores Timur

Waiwadan

11

Flores Timur

Waiwarang

12

Flores Timur

Ende

13

Flores Timur

Dulionang

14

Flores Timur

Menanga

15

Lembata

Balauring

16

Lembata

Larantuka

17

Lembata

Leoleba

18

Lembata

Lembata

19

Lembata

Lamakera

20

Sabu Timur

Biu

21

Rote Ndao

Batutua

22

Rote Ndao

Baa/Rote

23

Rote Ndao

Ndao

24

Rote Ndao

Oelaba

25

Rote Ndao

Papele/P. Baru

26

Rote Ndao

Papela

27

Kupang

Naikliu

28

Kupang

Raijua

2015

2020

2030

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul




Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan




43

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

29

Kupang

Seba

30 31

Kupang Manggarai Barat

Tenau/Kupang Komodo

32

Manggarai Barat

Labuhan Bajo

33

Manggarai Timur

Mborong

34

Manggarai Barat

Nangalili

35

Manggarai

Reo

36

Manggarai

Robek

37

Manggarai

Waiwole

38

Ngada

Aimere

39

Ngada

Maropokot

40

Ngada

Maumbawa

41

Sikka

Wuring

42

Sikka

Maumere

43

Sikka

Maurole

44

Sikka

Piru

45

Sikka

Palue

46

Sumba Barat

Rua

47

Sumba Barat Daya

Waikelo

48

Sumba Timur

Baing

49

Sumba Timur Waingapu Timor Tengah 50 Wini Utara Provinsi: Kalimantan Barat 1 Ketapang Air Hitam 2 Ketapang Kendawangan 3 Ketapang Ketapang Teluk Melano/ 4 Ketapang Teluk Batang 5 Pontianak Pontianak 6 Pontianak Mempawah

2015

2020

2030

Lokal Pengumpan Regional Utama Pengumpul




Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpul




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul





Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Utama Pengumpan

Utama Pengumpan

Utama Pengumpan

Utama Pengumpan

44

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

2015

2020

2030

Regional

Regional

Regional

Regional

Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul



7

Kubu Raya

Paloh/Sakura

8

Sambas

Jaruju

9

Sambas

Sambas


10

Sambas

Sintete

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

11 12

Kubu Utara Kubu Utara

Singkawang Teluk Air

13

Kayong Utara

Karimata

14

Kayong Utara

Tg. Satai

15

Kayong Utara

Sukadana

Pengumpul Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pegatan Mendawai

Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional




Sampit

Utama

Utama

Utama

Utama

Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional




Provinsi: Kalimantan Tengah Kumai Kota Waringin 1 (termasuk Barat Bumiharjo) Kota Waringin 2 Pangkalan Bun Barat Kota Waringin 3 Natal Kuini Barat 4 Sukamara Sukamara 5 6 7 8 9

Sukamara Kota Waringin Timur Kota Waringin Timur Kota Waringin Timur Kota Waringin Timur

Kuala Jelay Kuala Pembuang

Samuda

10

Kapuas

Behaur

11 12 13

Kapuas Kapuas Kapuas

Kuala Kapuas Pulang Pisau Batanjung

14

Palangka-raya

Kereng Bengkirai

15

Palangka-raya

Teluk Sebangau

16

Palangka-raya

Kahayan

17

Barito Selatan

Kelanis

18

Barito Selatan

Rangga Ilung

45

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

Teluk Sigintung/ Seruyan Provinsi: Kalimantan Selatan 19

Seruyan

1

Banjarmasin

2

Kotabaru

3 4 5 6

Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru

Banjarmasin Gunung Batu Besar Stagen Kota Baru Sebuku Mekar Putih

7

Tanah Bumbu

Satui/Sel Danau

8

Tanah Bumbu

Simp. Empat Batu Licin

9

Tanah Bumbu

Pegatan

10

Tanah Bumbu

Sungai Loban

11

Tanah Laut

Kintap

12 Tanah Laut Pelaihari Provinsi: Kalimantan Timur 1 Balikpapan Balikpapan 2 Balikpapan Kampung Baru

2015

2020

2030

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Utama Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul Pengumpul Utama Pengumpan Lokal




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul





Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Utama Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul




Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul



3

Berau

Talisayan

4

Berau

Tanjung Redep

5 6 7 8

Bontang Bontang Bontang Nunukan

Lhok Tuan Tanjung Laut Tanjung Santan Nunukan

9

Bulungan

Tanjung Selor

10

Tarakan Kuala Semboja

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

13 14

Tarakan Kutai Kertanegara Kutai Kertanegara Kutai Timur Kutai Timur


15

Kutai Timur

Sangkulirang

16 17

Nunukan Paser

Sungai Nyamuk Tanah Grogot

Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpul




18

Paser

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

19

Samarinda

Teluk Adang Samarinda (termasuk

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

11 12

Sabulu Sangata Maloy

46

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

2015

2020

2030

Palaran, Tanjung Isuy)

21

Penajam Paser Utara Tana Tidung

22

Tana Tidung

20

Penajam Paser

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pulau Bunyu





Pengumpan Regional Utama Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal




Sesayap

Provinsi: Sulawesi Utara 1

Bitung

Air Tembaga

2

Bitung

Bitung

3

Minahasa

Kora-Kora

4

Minahasa Utara

Montehage

5

Minahasa Utara

Munte/Likupang Barat

6

Minahasa Utara

Gangga

7

Minahasa Utara

Bangka

8

Minahasa Utara

Talise

9

Minahasa Utara

Nain

10

Minahasa Utara

Wori

11

Minahasa Utara

Likupang

12 13 14 15

Minahasa Selatan Minahasa Selatan Minahasa Selatan Minahasa Selatan

Amurang Kema Belang Tumbak

16

B. Mangondow

Ketabunan

17

B. Mangondow

Molibagu

18

B. Mangandow

Torosik

19 20 21 22

B. Mangondow Utara B. Mangondow Utara Manado Kep Siau Togalondang

Labuhan Uki Boroko Manado Biaro

47

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

27 28

Biaro Kep Siau Togalondang Biaro Kep Siau Togalondang Biaro Kep Siau Togalondang Biaro Kep Siau Togalondang Biaro Kep. Sangihe Kep. Sangihe

29

Kep. Sangihe

Tahuna

30

Kep. Sangihe

Tamako

31

Kep. Sangihe

Kawaluso

32

Kep. Sangihe

Kep. Talaud

33

Kep.Sangihe

Makalehi

34

Kep.Sangihe

Pananaru

35

Kep.Sangihe

Para

36

Kep.Sangihe

Kahakitang

37

Kep.Sangihe

Kalama

38

Kep.Sangihe

Lipang

39

Kep.Sangihe

Bukide

40

Kep.Sangihe

Matutuang

41

Kep.Sangihe

Kawio

42

Kep.Talaud

Gemeh

43

Kep.Talaud

Kokorotan

44

Kep.Talaud

Intata

45

Kep. Talaud

Beo

46

Kep. Talaud

Essang

23

24

25

26

2015

2020

2030

Sawang

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pehe

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Tagulandang

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Ulu Siau

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Marore Petta

Pengumpul Pengumpul

Pengumpul Pengumpul

Pengumpul Pengumpul

Pengumpul Pengumpul

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




48

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

47

Kep. Talaud

Karatung

48

Kep. Talaud

Lirung

49

Kep. Talaud

Mangarang

50

Kep. Talaud

Marampit

51 52

Kep. Talaud Kep. Talaud

Melangoane Miangas

53

Kep. Talaud

Dapalan

54

Kep. Talaud

Rainis

2015

2020

2030

Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpul




Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul




Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal




Provinsi: Gorontalo 1

Pohuwato

Lemito

2

Pohuwato

Marisa

3

Pohuwato

Papayato

4

Gorontalo

5

Gorontalo

Anggrek Bumbulan/ Tambalo

6

Gorontalo

Gentuma

7

Gorontalo

Gorontalo

8

Gorontalo

Kwandangan

9

Gorontalo

Tolinggula

10

Bualemo

Tilamuta

11

Bualemo

Wongosari

Provinsi: Sulawesi Tengah 1 2 3

Banggai Banggai Banggai

Banggai Bunta Luwuk





4

Banggai

5

Banggai

Pagimana Sabang/ P. Peleng

6

Banggai

Salakan

7

Banggai

Tinakin Laut

8

Banggai

Dodung

9

Banggai

Liana Banggai

10

Banggai

Tangkiang

Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul




49

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

11 12 13

Morowali Morowali Morowali

Bungku Kolonedale Wosu

14

Morowali

Menuai

15

Morowali

Sambalagi

16

Morowali

Baturube

17

Buol

Kumaligon

18

Buol

Lokodidi

19

Buol

Palele

20

Buol

Leok

21

Parigi Moutong

Moutong

22

Parigi Moutong

Parigi

23

Donggala

Donggala

24

Donggala

Sabang

25 26

Donggala Donggala

27

2015

2020

2030

Wani Ogoamas

Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpul




Palu

Pantoloan

Main

Main

Main

Main

28

Poso

Poso

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

29

Tojo Una-Una

Ampana

30

Tojo Una-Una

Wakai

31

Tojo Una-Una

Popoli

32

Tojo Una-Una

Mantangisi

33

Toli-Toli

Ogotua

34

Toli-Toli Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan

Toli-toli

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




35 36 37 38 39 40

Lampio (I,II,III) Posisi/Banggai Lokotoy Matanga Kapela Gonggong

50

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan

Bungin (III,IV) Gasuang Ndindibung MbuangMbuang Panapat/Mandel Panapat/Dendek Panapat/Konalu Panapat Kokondang (I,II) Toropot Paisubebe Kaukes Timpaus Kasuari Sonit (I,II) Komba-Komba Oluno Bulagi Lupamenteng Bolonan Lolantang Palapat Lumbilumbia Batangono Lalengan

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal

2015 Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal



51

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan

Tataba Popisi Tolulos Kindandal Liang Boyomoute Salakan (I,II) Bulungkobit Bungin (I,II) Bakalan Tinangkung Tebing Kalumbatan Mansalean Paisulamo Alasan Padingtian Talas Lipulalongo Lalong Sasabobok Tabulan Mbeleang Kalupapi Togong Sagu

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




52

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

Banggai Tadono Kepulauan Banggai 92 Lantibun Kepulauan Banggai 93 Ponding - Poding Kepulauan Provinsi: Sulawesi Selatan 91

2015

2020

2030

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




1

Bantaeng

Bantaeng

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

2

Barru

Awarange/ Barru

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

3

Barru

Pancana

4

Barru

Labuange

5 6

Barru Bone

7

Bone

Garongkong Bajoe Barebbo/ Kading

8

Bone

Uloe/Cendrana

9

Bone

Wartuo

10

Bone

Tujuh-Tujuh

11

Bone

Pattirobajo

12

Bone

Lapangkong

13

Bulukumba

Bira/Tanah Beru

14

Bulukumba

Bulukumba

15

Bulukumba

Kajang

16 17

Jeneponto Luwu

Jeneponto Malili

18

Luwu

Larompong

19

Luwu

Ulo-Ulo/Belopa

20

Luwu

Siwa

21

Luwu

Maccini Baji

22

Luwu Timur

Wotu

23

Luwu Timur

Lampia

24

Luwu Timur

Belantang

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional




53

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

25

Luwu Timur

Tanjung Mangkasa

26

Luwu Utara

Coppasolo

27 28 29 30 31

Pangkajene Kepulauan Pangkajene Kepulauan Pangkajene Kepulauan Pangkajene Kepulauan Pangkajene Kepulauan

Biringkasi S.Pangkajene P.Balang Lompo P. Kalukalukuang P.Sapuka

32

Takalar

33 34

Palopo Pinrang

Galesong/ takalar Palopo Kayuanging

35

Pinrang

Marabombang

36

Pinrang

Langnga

37

Pinrang

Ujung Lero

38

Selayar

Bonerate

39

Selayar

Jampea

40 41

Selayar Selayar

Pammatata Selayar

42

Selayar

Bone Lohe

43

Selayar

Appatana

44

Selayar

Batongmata

45

Selayar

Padang

46

Selayar

Benteng/Rauf Rahman

47

Selayar

Kayuadi

48

Selayar

Kalatoa

49

Selayar

Biropa

50

Selayar

P.Jinto

51

Sinjai

Burung Leo

2015

2020

2030

Pengumpan Regional Pengumpan Lokal




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan




54

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

52

Sinjai

Kambuna

53 54

Sinjai Makasar

Sinjai/Larea-rea Makassar

55

Makasar

Paotere

56

Wajo

Wajo

57

Wajo

Jalang/ Cendrane

58

Wajo

Doping

59

Wajo

Danggae

60 61

Pare-pare Pare-pare

Pare-Pare Capa Ujung

62

Pangkajene

Liukang

2015

2020

2030

Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Utama




Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal




Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Provinsi: Sulawesi Barat 1

Majene

Majene

2

Majene

Mulunda

3

Majene

Palipi

4

Majene

Pamboang

5

Majene

Sendana

6

Mamuju

Belang-belang

7

Mamuju

Budong-Budong

8

Mamuju

Kaluku

9

Mamuju

Mamuju

10

Mamuju

Sampaga

11

Mamuju

Tapalang

12

Mamuju Utara

Pasang Kayu

13

Polewali Mandar

Campalagiang

14

Polewali Mandar

Polewali

15

Polewali Mandar

Tinambung

16

Morowali

Ulunambo

55

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

2015

2020

2030

Provinsi: Sulawesi Tenggara 1

Buton

Banabungi

2

Buton

Siompu

3

Buton

Dongkala

4

Buton

Wamengkoli

5

Buton

Lawele

6

Buton

Keledupa

7

Buton

Labuhan Belanda

8

Buton

Lasalimu

9

Buton

Maligano

10

Buton

Papaliya

11

Buton

Waha/Usuku

12 13

Buton Bau-Bau

Wanci Bau-Bau

14

Bombana

Sikeli

15

Bombana

Kasipute

16

Bombana

Boepinang

17 18

Kendari Kendari

Bungkutoko Kendari

19

Kendari

Langara

20

Kendari

Munse

21

Kendari

Torobulu

22

Konawe Utara

Molawe

23

Konawe Utara

Konawe

24

Konawe Utara

Matarape

25

Konawe Utara

Lameluru

26

Konawe Selatan

Lapuko

Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional




56

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

27

Kolaka

Dawi-dawi

28

Kolaka

Kolaka

29

Kolaka

Wollo

30

Kolaka

Pomala

31

Kolaka

Rante Angin

32

Kolaka

Tangke Tada

33

Kolaka

Toari

34

Kolaka Utara

Lasusua

35

Kolaka Utara

Malombo

36

Kolaka Utara

lo Oloho

37

Kolaka Utara

Watunohu

38

Muna

Borange

39

Muna

Raha

40

Muna

Tempo

41

Muna

Ereke

42

Muna

Telaga Raya

2015

2020

2030

Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional




Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpan Regional

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Provinsi:: Maluku Utara 1

Tidore Kep.

Gita/Payahe

2

Tidore Kep.

Soa-siu

3

Halmahera Barat

Matui

4

Halmahera Barat

Ibu

5

Halmahera Barat

Kedi/Loloda

6

Halmahera Barat

7

Halmahera Utara

Jailolo (termasuk Ujung Pulau) Tobelo

8

Halmahera Utara

Bobane Igo

9

Halmahera Utara

Salimuli

10

Halmahera Utara

Tolonuwo

57

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

11

Halmahera Utara

Dama

12

Halmahera Utara

Kao

13

Halmahera Utara

P. Amutu Besar

14

Halmahera Utara

Galela

15

Halmahera Utara

Bataka

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan

Pigaraja Loleo Jaya Pelita Taneti Lelei Lata-lata Busua Laluin Makian Dolik Fulai Doro Kotiti Tawa Gane Dalam Posi-Posi Gane Wosi Bisui Obilatu Mandopolo

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal

2015 Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal



58

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Selatan Halmahera Tengah Halmahera Tengah Halmahera Tengah Halmahera Tengah Halmahera Tengah Halmahera Tengah Halmahera Tengah Halmahera Timur Halmahera Timur Halmahera Timur Halmahera Timur Halmahera Timur Halmahera Timur Halmahera Timur Halmahera Timur

2015

2020

2030

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul





Mafa

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

P. Gebe

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal




Pasipalele Wayaloar Wayauwa Labuha Babang Laiwui Saketa Pulau Kayoa Guruaping Kayoa

Patani Weda Mesa Banemo Paniti Gemia Manitingting Lolasita Akelamo Sepo Dorosagu Subaim Buli Wasile

59

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

61

Halmahera Timur

Bicoli

62

Pulau Morotai

Daruba

63

Pulau Morotai

Bere - Bere

64

Pulau Morotai

Posi-Posi

65

Pulau Morotai

Wayabula

66

Pulau Morotai

Sopi

67

Ternate

Ternate/A.Yani

68

Ternate

Bastiong

69

Ternate

Dufa-Dufa

70

Ternate

Sulamadaha

71

Ternate

Hiri

72

Ternate

Miyau

73

Ternate

Moti

74

Ternate

Tifure

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Tidore Kepulauan Tidore Kepulauan Tidore Kepulauan Tidore Kepulauan Tidore Kepulauan Tidore Kepulauan Tidore Kepulauan Tidore Kepulauan Tidore Kepulauan Tidore Kepulauan Tidore Kepulauan Tidore

Galala Guruaping Oba Mangole Goto Rum Maitara Mare Sofifi Somadehe Maidi/Lifofa Loleo Lola

2015

2020

2030

Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Utama Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul





Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan




60

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

Kepulauan 87

Kepulauan Sula

Sanana

88

Kepulauan Sula

Bobong

89

Kepulauan Sula

Dofa

90

Kepulauan Sula

Penu

91

Kepulauan Sula

Samuya

92

Kepulauan Sula

Loseng

93

Kepulauan Sula

Pas Ipa

94

Kepulauan Sula

Nggele

95

Kepulauan Sula

Lede

96

Kepulauan Sula

Bapenu

97

Kepulauan Sula

Tikong

98

Kepulauan Sula

Jorjoga

99

Kepulauan Sula

Malbufa

100

Kepulauan Sula

Kabau

101

Kepulauan Sula

Fuata

102

Kepulauan Sula

Waitina

103

Kepulauan Sula

Baruakol

104

Kepulauan Sula

Gela

105

Kepulauan Sula

Falabisahaya

2015

2020

2030

Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional




Utama Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpan Lokal Pengumpan




Provinsi: Maluku 1 2 3 4 5 6

Ambon Maluku Tenggara Barat Maluku Tenggara Barat Maluku Tenggara Barat Maluku Tenggara Barat Maluku

Ambon Adault Larat Saumlaki Seira Mahaleta

61

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tenggara Barat Maluku Tenggara Barat Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya

Sera Dawera/ Dawelor Hila/Romang Ilwaki Kaiwatu/Moa Serwaru Tepa Wonreli Wulur Marsela Serwaru Lirang

19

Maluku Tengah

Wolu

20

Maluku Tengah

Kabisadar

21

Maluku Tengah

Hitu

22

Maluku Tengah

Kobisonta

23

Maluku Tengah

Amahai

24

Maluku Tengah

Saparua/Haria

25

Maluku Tengah

Tulehu

26

Maluku Tengah

Wahai

27

Maluku Tengah

Banda Naira

28

Maluku Tengah

Kesui

29 30 31 32

Maluku Tenggara Maluku Tenggara Maluku Tenggara Seram Bagian Timur

Tehoru Elat Kur Bula

2015

2020

2030

Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Regional Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

62

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Seram Bagian Timur Seram Bagian Timur Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat Seram Bagian Barat

Geser Bemo Upisera Kairatu Kataloka/ Ondor Lakor Waimeteng Piru Taniwel Hatu Piru Pelita Jaya Lokki Waisala Wailey Manipa Toyando Waisarisa Larokis

50

Kepulauan Aru

51

Kepulauan Aru

Batu Goyang/ Kalar-kalar Dobo

52

Tual

Tual

53

Buru Selatan

Air Buaya

54

Buru Selatan

Leksula

55

Buru Selatan

Namrole

56

Buru Selatan

Wamsisi

57

Buru Selatan

Tifu

58

Buru Selatan

Fogi

2015

2020

2030

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul





Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional




63

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

59

Buru Selatan

Ambalau

60

Buru

Namlea

61

Buru

Waplau

62

Buru

Ilath

63

Buru

Bilorro

2015

2020

2030

Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




Pengumpan Lokal Pengumpul




Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul




Provinsi: Papua Barat 1

Kaimana

Adijaya

2

Kaimana

Etna

3

Kaimana

Kaimana

4

Kaimana

Kanoka

5

Kaimana

Lobo

6

Kaimana

P.Adi

7

Kaimana

Senini

8

Kaimana

Susunu

9

Fak-fak

Bomberai

10

Fak-fak

Fak-fak

11

Fak-fak

Karas

12

Fak-fak

Kokas

13

Fak-fak

Sagan

14

Fak-fak

Selasi

15

Fak-fak

Weti

16

Tambrauw

Saukorem

17 18 19 20

Teluk Bintuni Teluk Bintuni Teluk Bintuni Monokwari

Arandai Babo Bintuni Monokwari

21

Monokwari

Oransbari

22

Monokwari

Ransiki

23

Teluk Wondana

Wasior

64

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

24

Teluk Wondana

Windesi

25

Raja Ampat

Fatanlap

26

Raja Ampat

Kabare

27

Raja Ampat

Kalobo

28

Raja Ampat

Sailolof

29

Raja Ampat

Saonek

30

Raja Ampat

Pam

31

Raja Ampat

Waigama

32

Sorong

Arar

33

Sorong

Makbon

34

Sorong

Mega

35

Sorong

Muarana

36

Sorong

Kasim

37

Sorong

Kiamano

38

Sorong

Salawati

39

Sorong

Sausapor

40

Sorong

Seget

41

Sorong

Sele

42 43

Sorong Sorong Selatan

Sorong Inawatan

44

Sorong Selatan

Konda

45 Sorong Selatan Provinsi: Papua

Taminabuan

1

Boven Digul

Prabu Alaska

2

Boven Digul

Asiki

3

Boven Digul

Anggamburan

4

Boven Digul

Cabang Tiga

5

Boven Digul

Eci

2015

2020

2030

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul




Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Utama Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal



Utama

Utama

Utama

Pengumpan Lokal Utama Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpul



Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




65

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

6

Boven Digul

Gantenteri

7

Boven Digul

Tanah merah

8

Boven Digul

Tanah miring

9

Boven Digul

Kaptel

10

Boven Digul

Mindiptanah

11

Biak Numfor

Biak

12

Biak Numfor

Korem

13

Biak Numfor

Bosnik

14

Biak Numfor

Wardo

15

Biak Numfor

Manggari

16

Biak Numfor

Padaido

17

Biak Numfor

Warsa

18

Supiori

Janggerbun

19

Supiori

Kameri

20

Supiori

Korido

21

Supiori

Miosbipondi

22

Supiori

Numfor

23

Supiori

Marsram

24

Sarmi

Armopa

25

Sarmi

Bagusa

26

Sarmi

Kasonaweja

27

Sarmi

Sarmi

28

Sarmi

Takar

29

Sarmi

Teba

30

Sarmi

Wakde

31

Sarmi

Apauwer

32

Jayapura

Depapre

Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul

2015 Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul



66

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

33

Jayapura

Betaf

34

Jayapura

Demta

35

Jayapura

Jayapura

36

Jayapura

Metabor

37

Jayapura

Yanma

38

Asmat

Agats

39

Asmat

Atsy

40

Asmat

Jipawer

41

Asmat

Pirimapun

42

Asmat

Sawaerma

43

Asmat

Yamas

44

Asmat

Yaosakor

45

Asmat

Kamur

46

Mappi

Kepi

47

Mappi

Bade

48

Mappi

Bayun

49

Mappi

Moor

50

Merauke

Arambu

51

Merauke

Bian

52

Merauke

Bulaka

53

Merauke

Bupul

54

Merauke

Kimaan

55

Merauke

Kumbe

56

Merauke

Merauke

57

Merauke

Muting

58

Merauke

Okaba

59

Merauke

Semanggi

2015

2020

2030





Utama Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Utama Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




67

No.

Kabupaten/ Kota

Hirarki Pelabuhan

Nama Pelabuhan 2011

60

Merauke

Senggo

61

Mimika

62

Mimika

Pomako I & II (termasuk Timika) Ammapare

63

Mimika

Hiripau

64

Mimika

Kokonao

65

Mimika

fvg

66

Nabire

Kuatisora

67

Nabire

Nabire/Tlk.Kimi

68

Nabire

Napan

69

Nabire

Nusa

70

Nabire

Wanggur

71

Nabire

Wapoga

72

Yapen

Ambai

73

Yapen

Ansus

74

Yapen

Dawai

75

Yapen

Poom

76

Yapen

Serui

77

Yapen

Sumberbaba

78

Yapen

Wainapi

79

Yapen

Owe

80

Waropen

Waren

81

Waropen

Kalpuri

82

Waropen

Barapasi

83

Waropen

P Nau

2015

2020

2030

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpan Lokal

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul

Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpul Pengumpan Lokal Pengumpan Regional Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal




68

Suplemen B: Arus Perdagangan Utama pada Tahun 2009

Suplemen B-1 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009

Legend (in 000 TEUs): 1500

750

Suplemen B-2 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009

Legend (in 000 TEUs): 350

175

69

Suplemen B-3 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum (General Cargo) Indonesia Tahun 2009

Legend (in 000 tons): 1000

500

Suplemen B-4 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum (General Cargo) Indonesia Tahun 2009


2500

70

Suplemen B -5 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009


5000

Suplemen B-6 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009


2500

71

Suplemen B-7 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009


10000

Suplemen B-8 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009


5000

72

Suplemen C: Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Suplemen C-1 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sumatera

Suplemen C-2 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Jawa

73

Suplemen C-3 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Kalimantan

Suplemen C-4 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sulawesi

74

Suplemen C-5 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara

Suplemen C-6 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku

75

Suplemen D: Parameter Perencanaan dan Strategi Pengembangan Pelabuhan Berdasarkan Koridor Ekonomi

Suplemen D-1 Koridor Ekonomi Sumatera Suplemen D-2 Koridor Ekonomi Jawa Suplemen D-3 Koridor Ekonomi Kalimantan Suplemen D-4 Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Suplemen D-5 Koridor Ekonomi Sulawesi Suplemen D- 6 Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku

76

77

78

79

80

81

82

Suplemen E: Rencana Pengembangan Pelabuhan

83

Suplemen E-1 Rencana Pengembangan Fisik Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030

84

85

86

87

88

89

90

91

Suplemen E-2 Rencana Investasi Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030 (dalam juta US$, Tahun 2011)

92

93

94

95

96

97

98

99

100

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL. Januari 2012

Recommend Documents