2016 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……/KEPMEN-KP/2016 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta dalam rangka perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuan perikanan perlu menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional; b. Bahwa dalam rangka menyelaraskan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta terjadinya perubahan kondisi lingkungan atau administratif wilayah yang mengakibatkan perubahan kebijakan pelabuhan perikanan dan rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional perlu menetapkan kembali Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Secara Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMENKP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

1

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (lembaran negara Tahun 2015 Nomor 3); 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045); 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia.

2

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL

KESATU

:

Menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional yang memuat Kebijakan Pelabuhan Perikanan Nasional dan Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

:

Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan.

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KELIMA

:

Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, kecuali terjadi perubahan kebijakan, kondisi lingkungan atau bencana. Kode, nama, dan lokasi pelabuhan perikanan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini menjadi acuan dalam sistem perijinan, statistik perikanan dan sistem pendataan lain yang terkait. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

KEENAM

:

KETUJUH

:

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI

3

LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …………… TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km2, luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona EKonomi Eksklusif Indonesia 2,55 juta km2) dan memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah. Anugerah tersebut dapat dijadikan sebagai modal strategis bagi pembangunan ekonomi nasional dengan reorientasi paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan, melalui perwujudan bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan maritim, dengan menempatkan maritim sebagai poros kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dilakukan untuk mendorong perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah dengan didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan RPJPN tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan rencana pembangunan kelautan dan perikanan dengan visi yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”. Dalam pengembangan ekonomi maritim dan kelautan salah satu cara dapat diimplementasikan melalui pembangunan prasarana perikanan tangkap berupa pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan pada awalnya berfungsi sebagai tempat beraktivitas yang aman bagi nelayan dan kapal perikanan. Fungsi awal tersebut selanjutnya menyebabkan pertumbuhan konsentrasi nelayan dan kapal perikanan. Kemudian diikuti dengan aktivitas terkait lainnya seperti pembangunan dan perbaikan kapal, serta pemasaran produk perikanan. Beranjak dari aktivitas dasar tersebut, keberadaan pelabuhan perikanan mulai tumbuh berkembang menjadi suatu prasarana yang berfungsi untuk menunjang aktivitas kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumber daya ikan. Sehingga dalam perkembangannya pelabuhan perikanan menjadi suatu prasarana penunjang yang memiliki fungsifungsi strategis mencakup fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan yang mempunyai dampak pengganda terhadap pengembangan perekonomian wilayah berupa peningkatan nilai tambah, efisiensi, produktivitas usaha perikanan tangkap, dan penyerapan tenaga kerja selain itu dapat menjadi tonggak dalam 4

mempertahankan kedaulatan dan pertahanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Apabila kedua fungsi tersebut sudah berjalan dengan baik, maka pelabuhan perikanan akan berdaya guna sebagai pusat aktivitas industrialisasi kelautan perikanan yang tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik dan pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan pelabuhan perikanan yang dapat menunjang aktivitas perikanan diperlukan suatu pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang terencana, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan badan usaha milik negara dan atau swasta, dengan memperhatikan daya dukung sumber daya ikan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Untuk memberikan landasan yang kuat dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan, perlu menyusun Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. B. Tujuan dan Sasaran Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional ditetapkan dengan tujuan sebagai acuan atau pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara dan atau swasta dalam menyelenggarakan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan agar dapat saling mendukung antara satu dan lainnya. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional adalah terwujudnya kepatuhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara dan atau swasta dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam pengelolaan perikanan. C. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup dari Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional mencakup

kebijakan

pelabuhan

perikanan

nasional

dan

rencana

lokasi

pelabuhan perikanan secara nasional. D. Pengertian Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1.

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 5

pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 2. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPPN, adalah pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan. 3. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial,zona tambahan,dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis dibidang Perikanan Tangkap. 11. Gubernur adalah kepala daerah provinsi beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

6

BAB II KEBIJAKAN PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015, menempatkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dengan mengembangkan keunggulan kompetitif perekonomian daerah yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, serta penyediaan infrastruktur sebagai strateginya. Berpedoman pada landasan perencanaan tersebut. Untuk menjamin pencapaian dan sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional diperlukan suatu capaian yang menjadi tujuan jangka panjang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu “Mewujudkan Pelabuhan Perikanan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah” yang selaras dengan rencana penataan ruang wilayah, ketersediaan sumber daya ikan dan sumber daya manusianya serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk memudahkan tercapainya tujuan jangka panjang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan tersebut, diperlukan arah kebijakan dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, serta tahapan dan strategi dalam pencapaiannya.

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN Dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN)

disebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan nasional terkait bidang kelautan dan perikanan difokuskan pada upaya : 1) Pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah. 2) Percepatan pembangunan pemerataan.

infrastruktur

untuk

pertumbuhan

dan

3) Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan. Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional tersebut, maka kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung pembangunan nasional lebih arahkan untuk : 1) Menyediakan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. 2) Pemerataan pembangunan/pengembangan daerah melalui percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. 3) Efektifitas

dan

efisiensi

dalam

pembiayaan 7

infrastruktur

dan

lebih

diarahkan untuk berorientasi pada pemanngku kepentingan. 4) Mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. 5) Membangun konektivitas/jejaring antar menjamin ketersediaan pasokan ikan.

pelabuhan

perikanan

6) Meningkatkan daya saing produk dan nilai tambah hasil melalui penumbuhan industri.

guna

perikanan

7) Sinergitas dalam pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan.

B. TAHAPAN UMUM DAN STRATEGI PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN Saat

ini

pelabuhan

perikanan

memiliki

beragam

kondisi,

fasilitas,

operasional, maupun penyebaran di wilayah Indonesia. Ditinjau dari sudut pandang penyebaran, sebagian besar (69%) pelabuhan perikanan berada di wilayah Indonesia Bagian Barat dan sebagian kecil (31%) pelabuhan perikanan berada di wilayah Indonesia Bagian Timur. Kondisi penyebaran ini bertolak belakang dengan fakta geografis dan keberadaan potensi sumber daya ikan, dimana luasan laut dan potensi sumber daya ikan yang relatif lebih luas dan banyak, berada di wilayah Indonesia Bagian Timur. Ditinjau dari fungsi pemasaran dan distribusi ikan, pelabuhan-pelabuhan perikanan tersebut juga belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan berjalan secara sinergis. Dengan total produksi yang mencapai hampir 5 juta ton pertahun seharusnya menjadikan produk perikanan Indonesia dalam posisi tawar yang kuat, namun pada kenyataannya masih dirasakan rendahnya daya saing produk perikanan tangkap Indonesia dibandingkan dengan negaranegara lainnya, yang disebabkan oleh permasalahan mutu dan mahalnya biaya distribusi. Selain itu, pelabuhan perikanan membutuhkan keterpaduan secara regional dalam menjalankan fungsi dan perannya, apakah sebagai pelabuhan yang berperan sebagai penyedia produk primer, atau pelabuhan yang berperan menjalankan fasilitasi pemasaran secara regional sehingga tercipta media koneksi yang efektif untuk mendistribusikan hasil tangkapan ikan, maupun sebagai pelabuhan yang secara mumpuni berperan hingga mampu membangun nilai tambah produk perikanan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan permasalahan

pelabuhan

yang

tidak

operasional,

terjadinya

kelebihan/kekurangan pasokan ikan di suatu wilayah dan rendahnya nilai produk perikanan dapat diatasi. Untuk

memudahkan

tercapainya

tujuan

jangka

panjang

dalam

pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, dengan mempertimbangkan

arah

kebijakan

pembangunan,

pengembangan

dan

pengelolaan pelabuhan perikanan. Maka diperlukan suatu konsep perencanaan 8

berupa pentahapan umum dalam RIPPN dengan jangka waktu 2016 - 2035 dengan strategi yang menguatkan setiap pentahapanya yang bertolak dari capaian dan potensi saat ini serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Umum dalam RIPPN

Berdasarkan gambar 1 di atas, maka pentahapan dimaksud dapat dijelaskan pentahapan sebagai berikut : 1. Tahap – I Pelaksanaan Tahap – I berupa penyediaan layanan dasar pelabuhan perikanan merupakan tahap yang diarahkan untuk membangun fondasi operasionalitas pelabuhan perikanan, dan diharapkan pada tahap ini pelabuhan

perikanan

dapat

operasional.

Pelabuhan

perikanan

yang

dikembangkan pada Tahap – I diharapkan mampu memainkan peran sebagai penyedia produk primer. Dengan demikian strategi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada : a) Penyediaan dokumen perencanaan (studi kelayakan, rencana induk pelabuhan perikanan dan desain rinci); b) Pembangunan fasilitas yang harus ada (minimum operasional) pada pelabuhan perikanan; c) Penyediaan dan penetapan lembaga / sumber daya manusia pengelola; d) Pelaksanaan fungsi pengusahaan (pelayanan tambat labuh kapal perikanan, bongkar muat ikan, kegiatan operasional kapal perikanan, pemasaran dan distribusi produk perikanan); e) Pelaksanaan kesyahbandaran; f) Pelaksanaan pengendalian sumber daya ikan; dan 9

g) Pelaksanaan pendataan. 2. Tahap – II Pelaksanaan merupakan

Tahap

tahap

-

yang

II

berupa

diarahkan

penumbuhan agar

ekonomi

penyelenggaraan

jejaring,

pelabuhan

perikanan dapat saling mendukung antara satu dan lainnya guna menjamin ketersediaan pasokan ikan. Penumbuhan ekonomi jejaring dilakukan bagi pelabuhan perikanan yang pada kondisinya telah dapat menyediakan layanan dasar pelabuhan perikanan dan operasional sebagaimana pada tahap - I. Pelabuhan perikanan yang dikembangkan pada Tahap – II diharapkan mampu berperan menjalankan fasilitasi pemasaran secara regional. Dengan demikian strategi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada : a) Pengembangan fasilitas untuk mendukung pemasaran regional; b) Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara dan atau swasta dalam kegiatan sistem bisnis perikanan; c) Pembangunan/pengembangan sistem teknologi informasi antar pelabuhan perikanan; d) Pemanfaatan konektivitas seperti jaringan transportasi nasional dan sistem logistik ikan nasional dalam mendukung pemasaran dan distribusi produk perikanan; e) Pelaksanaaan ketelusuran hasil tangkapan di pelabuhan perikanan; dan f) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan. 3. Tahap – III Pelaksanaan

Tahap-

III

berupa

Penumbuhan

Ekonomi

Industri

merupakan tahap yang diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan nilai tambah sehingga memicu dampak penggandanya. Penumbuhan ekonomi industri dilakukan pada pelabuhan perikanan yang pada kondisinya telah dapat menyediakan layanan dasar pelabuhan perikanan sehingga operasional dan mendukung

ketersediaan

pasokan

ikan

antar

pelabuhan

perikanan

sebagaimana dimaksud pada tahap – I dan tahap - II. Pelabuhan perikanan yang dikembangkan pada Tahap – III diharapkan berperan hingga mampu membangun nilai tambah produk perikanan dalam skala industri. Dengan demikian

strategi

pembangunan,

pengembangan

dan

pengelolaan

pelabuhan perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada : a) Pengembangan fasilitas untuk mendukung ekonomi industri; b) Pemenuhan standar mutu produk perikanan; c) Penerapan prinsip pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam operasional pelabuhan perikanan; d) Pelaksanaan industrialisasi perikanan yang berbasis pada peningkatan kualitas produk perikanan di pelabuhan perikanan; dan e) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan karantina ikan. 10

BAB III RENCANA LOKASI PELABUHAN PERIKANAN

A. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan Nasional

Dalam merencanakan pelabuhan perikanan di Indonesia perlu diperhatikan faktor kecukupan dan konektivitas antar pelabuhan perikanan. 1. Faktor Kecukupan Faktor kecukupan ini dibutuhkan untuk mengetahui jumlah kebutuhan pelabuhan perikanan di Indonesia. Suatu Pelabuhan perikanan disebut cukup apabila : a. secara kuantitas dan kapasitas mampu memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi pengolahan, dan pemasaran. b. secara kualitas memenuhi persyaratan/kriteria teknis dan operasional sesuai dengan kelasnya, serta dapat menjalankan fungsi kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang Kepelabuhan Perikanan. Dalam skala nasional, idealnya pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia dapat dikatakan mencukupi apabila kapasitas layanan total pelabuhan perikanan mampu melayani seluruh kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang direpresentasikan sebagai Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB). Untuk mendapatkan jumlah maksimum pelabuhan perikanan yang bisa dikembangkan di Indonesia maka dapat dihitung melalui pembagian angka JTB dengan kapasitas minimum operasional pelabuhan perikanan. Perhitungan jumlah kebutuhan pelabuhan perikanan yang didasarkan pada jumlah JTB 9,93 juta ton/tahun dan kriteria minimal operasional yang tertera pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang Kepelabuhan Perikanan, akan menghasilkan gambaran maksimum pelabuhan perikanan yang dapat dibangun di Indonesia. 2. Faktor Konektivitas Konektivitas/Jejaring sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menjamin kelancaran arus/distribusi produk perikanan antar wilayah di Indonesia. Konsep konektivitas pelabuhan perikanan direncanakan dengan pendekatan wilayah provinsi. Secara nasional, diharapkan 1 (satu) pelabuhan perikanan yang berperan pada tahap – III, yang akan di dukung oleh minimal 2 (dua) pelabuhan perikanan yang berperan pada tahap – II, dan setiap 1 (satu) pelabuhan perikanan tahap – II, akan didukung oleh minimal 2 (dua) pelabuhan perikanan yang berperan pada tahap – I, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan sumber daya. 11

Selanjutnya dalam hal pemilihan titik lokasi pelabuhan perikanan, perlu di pertimbangkan : 1. Rencana Zonasi dan Rencana Tata Ruang Penyusunan rencana lokasi mempertimbangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/ Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Dalam penyusunan rencana lokasi yang digunakan adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Nasional, mengingat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum seluruhnya di implementasikan/disusun oleh pemerintah daerah. 2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan potensi sumber daya ikan. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dibagi ke dalam 11 (sebelas) WPPNRI. Potensi atau ketersediaan sumber daya ikan disuatu perairan menjadi pertimbangan utama pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan. Potensi sumber daya ikan menentukan kapasitas penangkapan atau jumlah kapal perikanan pada suatu perairan dan pada akhirnya menentukan kapasitas pelabuhan perikanan yang dibangun atau dikembangkan untuk melayaninya. Besaran potensi sumber daya ikan pada saat ini mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan SDI di WPP-NRI. Potensi sumber daya ini secara berkala ditinjau berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan. Adapun lokasi WPPNRI dan potensi sumber daya ikan dapat diuraikan sebagai berikut: a. WPPNRI 571, meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. b. WPPNRI 572, meliputi perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda. c. WPPNRI 573, meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. d. WPPNRI 711, meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. e. WPPNRI 712, meliputi perairan Laut Jawa. f. WPPNRI 713, meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. g. WPPNRI 714, meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. h. WPPNRI 715, meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. 12

i. WPPNRI 716, meliputi perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera. j. WPPNRI 717, meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik. k. WPPNRI 718, meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI-571

Potensi (ton) JTB (ton) Tingkat Pemanfaatan WPPNRI-572 Potensi (ton) JTB (ton) Tingkat Pemanfaatan WPPNRI-573 Potensi (ton) JTB (ton) Tingkat Pemanfaatan WPPNRI-711 Potensi (ton) JTB (ton) Tingkat Pemanfaatan WPPNRI-712 Potensi (ton) JTB (ton) Tingkat Pemanfaatan WPPNRI-713 Potensi (ton) JTB (ton) Tingkat Pemanfaatan WPPNRI-714 Potensi (ton) JTB (ton) Tingkat pemanfaatan WPPNRI-715 Potensi (ton) JTB (ton) Tingkat pemanfaatan WPPNRI-716 Potensi (ton) JTB (ton) Tingkat pemanfaatan WPPNRI-717 Potensi (ton) JTB (ton) Tingkat pemanfaatan WPPNRI-718 Potensi (ton) JTB (ton) Tingkat pemanfaatan Jumlah Potensi (ton) Jumlah JTB (ton)

Ikan Pelagis Kecil 79,008 63,206 1.06 412,945 330,356 0.62 294,092 235,274 0.91 395,451 316,361 1.64 303,886 243,109 0.59 104,546 83,637 0.61 116,516 93,213 0.69 378,734 302,987 1.05 222,946 178,357 0.49 391,126 312,901 0.73 823,328 658,662 0.52 3,522,578 2,818,063

Ikan Pelagis Besar 101,969 81,575 0.89 364,830 291,864 1.29 505,942 404,754 0.73 198,994 159,195 0.42 104,017 83,214 1.16 419,342 335,474 0.86 43,062 34,450 0.86 51,394 41,115 1.58 154,329 123,463 0.74 56,067 44,854 0.95 489,795 391,836 0.65 2,489,741 1,991,794

Ikan Demersal 102,751 82,201 1.05 366,066 292,853 0.53 103,501 82,801 0.96 400,517 320,414 0.98 320,432 256,346 0.83 77,238 61,790 1.04 99,800 79,840 0.54 114,005 91,204 0.51 34,650 27,720 0.49 111,619 89,295 0.45 586,277 469,022 1.14 2,316,856 1,853,486

Ikan Karang 119,756 95,805 0.13 48,098 38,478 0.3 8,778 7,022 1.36 24,300 19,440 0.88 59,146 47,317 0.67 365,420 292,336 0.34 164,165 131,332 0.34 69,975 55,980 0.49 54,194 43,355 1.11 32,376 25,901 0.81 30,555 24,444 0.5 976,763 781,410

Udang Penaeid 58,910 47,128 1.66 8,249 6,599 1.6 6,854 5,483 1.36 78,005 62,404 1.48 58,390 46,712 1.21 37,268 29,814 1.7 2,252 1,802 0.66 6,089 4,871 1.21 8,465 6,772 0.75 8,669 6,935 0.25 53,502 42,802 1.3 326,653 261,322

Lobster 711 569 1.26 1,297 1,037 1.1 844 675 0.54 979 784 1.13 952 762 1.36 1,020 816 1.4 155 124 0.96 710 568 1.23 685 548 1.02 1,065 852 1.21 386 309 1.23 8804 7,044

Kepiting

Rajungan

11,120 8,896 1.24 11,582 9,265 0.71 465 372 1.05 502 402 1.36 10,077 8,062 1.28 5,016 4,013 1.59 1,151 921 1.44 490 392 1.81 1,969 1,575 0.94 620 496 0.9 1,507 1,205 0.77 44,499 35,599

3,065 2,452 0.74 955 764 1.06 659 527 0.64 9,437 7,550 0.63 22,637 18,110 1.05 6,740 5,392 1.52 2,180 1,744 1.04 643 515 1.2 424 339 1.09 22 18 1.45 1,911 1,529 0.17 48,673 38,940

Cumi-cumi 7,125 5,700 0.5 14,579 11,663 0.4 8,195 6,556 1.4 35,155 28,124 2 102,142 81,714 1.6 10,010 8,008 1.7 1,788 1,430 0.7 9,664 7,731 1.8 1,103 882 1.4 2,124 1,699 0.7 5,470 4,376 0.7 197,355 157,883

Jumlah 484,414 387,532 1,228,601 982,879 929,330 743,464 1,143,341 914,674 981,680 785,346 1,026,599 821,280 431,069 344,856 631,703 505,363 478,765 383,011 603,688 482,951 1,992,730 1,594,185 9,931,920 7,945,541

Tabel 1. Potensi, JTB dan Tingkat Pemanfaatan di WPPNRI

3. Daya dukung sumber daya manusia Dalam rangka mewujudkan pentahapan pembangunan pelabuhan perikanan, dibutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang berkompeten di bidang perikanan, kesyahbandaran, pelayanan kepelabuhan perikanan, teknologi informasi serta keterlibatan nelayan dan pelaku usaha dalam menumbuhkan industri perikanan di pelabuhan perikanan. 4. Dukungan prasarana wilayah Dalam pembangunan pelabuhan perikanan dibutuhkan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah daerah setempat terkait dengan prasarana wilayah yang harus ada sebelumnya, antara lain: fasilitas pokok/ utama seperti jalan, jembatan, gedung/bangunan dan sebagainya; serta fasilitas fungsional dan penunjang yang terkait langsung dengan pelabuhan perikanan seperti listrik, air bersih, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dengan 13

adanya dukungan fasilitas dari pemerintah daerah setempat terkait dengan prasarana wilayah akan mempermudah dan mempercepat pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan. 5. Geografis daerah dan kondisi perairan Kondisi geografis daerah antara lain : kondisi lahan, kerentanan terhadap bencana, dan jarak akses terhadap pasar .Sedangkan kondisi perairan mencakup antara lain : batimetri perairan, tinggi gelombang, pasang surut, kecepatan arus,ruang gerak kapal, dan sedimentasi. 6. Sosial ekonomi masyarakat Kondisi sosial ekonomi masyarakat mencakup antara lain : keberadaan nelayan, profitabilitas usaha nelayan, pendapatan perkapita penduduk,serta potensi konflik dan hambatan sosial.

B. Jangka Waktu Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional Jangka waktu Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan, kondisi lingkungan atau bencana, Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. C. Rencana Titik Lokasi Pelabuhan Perikanan Rencana titik lokasi pelabuhan perikanan yang tercantum dalam Rencana Induk pelabuhan perikanan adalah sebanyak 1.181 lokasi dengan rincian sebagaimana pada table berikut :

14

15

KODE 11 571.11.1 571.11.2 571.11.3 571.11.4 571.11.5 571.11.6 571.11.7 571.11.8 571.11.9 571.11.10 571.11.11 571.11.12 571.11.13 571.11.14 571.11.15 571.11.16 571.11.17 571.11.18 571.11.19 571.11.20 571.11.21 571.11.22 571.11.23 571.11.24 571.11.25 571.11.26

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Provinsi Aceh Jaboi Ie Meulee Pria Laot Lambada Lambada Lhok Meunasah Keude Gugop Lempuyang Pasie Janeng Pulau Nasi Lamteh Ujung Pancu Blang Raya Cot Jaja Kuala Tari Kuala Brabo Kuala Gigieng Kuala Peukan Baro Ujong Pie Kuala Ie Leubeu Neuheun Tengku Dilaweung Mereudu Pante Raja Ulim Pasie Aron Kuala Trienggadeng

PROVINSI

Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh

KABUPATEN/KOTA

Kota Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. 16

Sabang Sabang Sabang Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Pidie Pidie Pidie Pidie Pidie Pidie Pidie Pidie Pidie Pidie Pidie Jaya Pidie Jaya Pidie Jaya Pidie Jaya Pidie Jaya

RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN 2016 -2020

2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1

KODE 571.11.27 571.11.28 571.11.29 571.11.30 571.11.31 571.11.32 571.11.33 571.11.34 571.11.35 571.11.36 571.11.37 571.11.38 571.11.39 571.11.40 571.11.41 571.11.42 571.11.43 571.11.44 571.11.45 571.11.46 571.11.47 571.11.48 571.11.49 571.11.50 571.11.51 571.11.52 571.11.53

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Jeunieb Kuala Jangka Kuala Jeumpa Kuala Raja Peudada Plimbang Samalanga Kuala Lapang Gandapura Teupin Jaloe Pusong Ujung Blang Kuala Keureuto Glumpang Umpung Uno Krueng Mane Kuala Cangkoy Teupin Kuyun Bangka Jaya Blang Mee Alue Bu Jalan Baroeh Alue Lhok Baroeh Buging Seuneubok Baroh Blang Uyok Jaring Idi Kuala Leuge Teupin Pukat

PROVINSI Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh

KABUPATEN/KOTA Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. 17

Bireuen Bireuen Bireuen Bireuen Bireuen Bireuen Bireuen Bireuen Bireuen Lhokseumawe Lhokseumawe Aceh Utara Aceh Utara Aceh Utara Aceh Utara Aceh Utara Aceh Utara Aceh Utara Aceh Timur Aceh Timur Aceh Timur Aceh Timur Aceh Timur Aceh Timur Aceh Timur Aceh Timur Aceh Timur


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1

1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1

1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1

1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1

KODE 571.11.54 571.11.55 571.11.56 571.11.57 571.11.58 571.11.59 571.11.60 571.11.61 571.11.62 571.11.63 572.11.64 572.11.65 572.11.66 572.11.67 572.11.68 572.11.69 572.11.70 572.11.71 572.11.72 572.11.73 572.11.74 572.11.75 572.11.76 572.11.77 572.11.78 572.11.79 572.11.80

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Simpang Ulin Kuala Langsa Birem Puntong Seriget Simpang Lhee Sungai Lung Alue Beurawe Sukamulya Bendahara Raja Tuha Sungai Kuruk Tiga Alue Naga I Alue Naga II Deah Baro Deah Glumpang Lampulo Titi Arusan Ulee Lheu Lam Teungoh Glee Bruek Kareung Lambaro Neujid Layeuen Lhok Seudu Mon Ikeun Saney Seurapong Alue Ambang


KABUPATEN/KOTA Kab. Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. 18

Aceh Timur Langsa Langsa Langsa Langsa Langsa Langsa Aceh Tamiang Aceh Tamiang Aceh Tamiang Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Jaya


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KODE 572.11.81 572.11.82 572.11.83 572.11.84 572.11.85 572.11.86 572.11.87 572.11.88 572.11.89 572.11.90 572.11.91 572.11.92 572.11.93 572.11.94 572.11.95 572.11.96 572.11.97 572.11.98 572.11.99 572.11.100 572.11.101 572.11.102 572.11.103 572.11.104 572.11.105 572.11.106 572.11.107

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Babah Nipah Calang Krueng No Kuala Unga Ujung Muloh Lhok Glumpang Lhok Kruet Patek Pulo Raya Rigaih Ujung Seudeun Kuala Bubon Lhok Bubon Suak Seumaseh Johan Pahlawan Ujong Baroeh Babah Lueng Kuala Tadu Kuala Tuha Alue Rambot Blang Padang Lhok Pawoh Padang Panjang Ujung Serangga Air Berudang Batu Itam Gunung Kerambil


KABUPATEN/KOTA Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. 19

Aceh Jaya Aceh Jaya Aceh Jaya Aceh Jaya Aceh Jaya Aceh Jaya Aceh Jaya Aceh Jaya Aceh Jaya Aceh Jaya Aceh Jaya Aceh Barat Aceh Barat Aceh Barat Aceh Barat Aceh Barat Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Aceh Barat Daya Aceh Barat Daya Aceh Barat Daya Aceh Barat Daya Aceh Barat Daya Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

KODE 572.11.108 572.11.109 572.11.110 572.11.111 572.11.112 572.11.113 572.11.114 572.11.115 572.11.116 572.11.117 572.11.118 572.11.119 572.11.120 572.11.121 572.11.122 572.11.123 572.11.124 572.11.125 572.11.126 572.11.127 572.11.128 572.11.129 572.11.130 572.11.131 572.11.132 572.11.133 572.11.134

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Kemumu Hilir Keude Bakongan Keude Meukek Keudeh Trumon Kuala Iboh Gunung Cut Labuhan Tarok Lhok Aman Lhok Bengkuang Lhok Reukam Padang Bakau Labuhanhaji Pasie Kuala Ba'u Pasie Seubadeh Rantau Binuang Sawang Ba'u Ujung Pulo Rayeuk Tanjung Harapan Ujung Padang Kuala Tuha Ladang Tuha Lhok Pawoh* Sawang Indah Busong Labuhan Bajou Labuhan Bakti Latak Aya



Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

KODE 572.11.135 572.11.136 572.11.137 572.11.138 572.11.139 572.11.140 572.11.141 572.11.142 572.11.143 572.11.144 572.11.145 572.11.146 572.11.147 572.11.148 572.11.149 572.11.150 572.11.151 572.11.152 572.11.153 572.11.154 572.11.155 572.11.156 572.11.157 572.11.158 572.11.159 572.11.160 572.11.161

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Latiung Lewak Lhok Araban Lhok Bihau Lhok Suka Jaya Teluk Sinabang Malasin/Pasar Sibigo Nasreue Potongan Salur Sambai Suka Karya Tanjung Raya Ujung Sarang Lasikin Kuala Umo Lubuk Baik Langi Pulau Bengkalak Maudil Luan Balu Lamamek Desa Kampung Air Dermaga Anak Laut Demaga Haloban Dermaga Ikan Pulau Baguk Dermaga Ikan Pulau Balai



Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Simeulue Aceh Singkil Aceh Singkil Aceh Singkil Aceh Singkil


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KODE 572.11.162 572.11.163 572.11.164 572.11.165 572.11.166 572.11.167 12 571.12.1 571.12.2 571.12.3 571.12.4 571.12.5 571.12.6 571.12.7 571.12.8 571.12.9 571.12.10 571.12.11 571.12.12 571.12.13 571.12.14 571.12.15 571.12.16 571.12.17 571.12.18 571.12.19

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Dermaga Teluk Nibung Dermaga Ujung Sialit Suka Makmur Gosong Telaga Selatan Gosong Telaga Utara Pulau Sarok Provinsi Sumatera Utara P. Kampai Kuala Serapu Pangkalan Brandan Biduk Bubun Pangkalan Susu Bagan Deli Belawan Bagan Percut Bagan Serdang Pantai Labu Labuhan Deli Hampar Perak Sialang Buah Tanjung Beringin Tanjung Balai Asahan Tanjung Leidong Sei Berombang Labuhan Bilik Perupuk

PROVINSI Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh

KABUPATEN/KOTA

2016 -2020

2021-2015

2026-2030

2031-2035

Aceh Singkil Aceh Singkil Aceh Singkil Singkil Singkil Singkil

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Kab. Langkat Kab. Langkat Kab. Langkat Kab. Langkat Kab. Langkat Kota Medan Kota Medan Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Badagai Kab. Serdang Badagai Kab. Asahan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Labuhan Batu Kab. Labuhan Batu Kab. Batu Bara

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera

Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara

Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera

Utara Utara Utara Utara

RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN

22

KODE 571.12.20 571.12.21 571.12.22 571.12.23 571.12.24 572.12.25 572.12.26 572.12.27 572.12.28 572.12.29 572.12.30 572.12.31 572.12.32 572.12.33 572.12.34 572.12.35 572.12.36 572.12.37 572.12.38 572.12.39 572.12.40 572.12.41 572.12.42 572.12.43 13 572.13.1 572.13.2

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Desa Lalang Tanjung Tiram Pangkalan Dodek Bandar Rahmat Nelayan Indah Sirombu Botolakha Lahewa Pulo Tello Labuhan Hiu Teluk Dalam Barus Labuhan Angin Pandan Sibolga Sitiris-tiris Sorkam PUD Danau Toba Sibolga (PPI) Aek Habil Sambas Panomboman Teluk Belukar Sikara Provinsi Sumatera Barat Aia Bangih Sasak

PROVINSI Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera

Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara

Sumatera Barat Sumatera Barat

KABUPATEN/KOTA Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kota Kota Kota Kab.

Batu Bara Batu Bara Batu Bara Batu Bara Batu Bara Nias Barat* Nias Utara* Nias Utara* Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Simalungun Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Gunung Sitoli Mandailing Natal

Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat 23


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

KODE 572.13.3 572.13.4 572.13.5 572.13.6 572.13.7 572.13.8 572.13.9 572.13.10 572.13.11 572.13.12 572.13.13 572.13.14 572.13.15 572.13.16 572.13.17 572.13.18 572.13.19 572.13.20 572.13.21 572.13.22 572.13.23 572.13.24 572.13.25 572.13.26 572.13.27 572.13.28 14

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Tiku Muaro Putus Danau Maninjau Batuang Bungus Gaung Muara Anai Karan Aur Muaro Pariaman Nareh Siberut Sikakap Tuapejat Batang Gasan Pasir Baru Ulakan Tapakis Anai Ketaping Api-Api Pasar Baru Batu Kalang Carocok Muara Batang Kapas Muara Gadang Muara Jambu Pasar Kambang Surantih Carocok Painan Provinsi Riau

PROVINSI Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera

Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat

KABUPATEN/KOTA Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

24

Agam Agam Agam Padang Padang Padang Padang Pariaman Pariaman Pariaman Kep. Mentawai Kep. Mentawai Kep. Mentawai Padang Pariaman Padang Pariaman Padang Pariaman Padang Pariaman Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan


2021-2015

2026-2030

2031-2035

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2

2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2

2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2

2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2

KODE 571.14.1 571.14.2 571.14.3 571.14.4 571.14.5 571.14.6 571.14.7 571.14.8 571.14.9 571.14.10 571.14.11 571.14.12 571.14.13 571.14.14 571.14.15 571.14.16 571.14.17 571.14.18 571.14.19 15 711.15.1 711.15.2 711.15.3 711.15.4

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Bagan Siapi-Api Sinaboi Dumai Bantan Air Bengkalis Jangkang Meskom Prapat Tunggal Titi akar Dompas Dermaga Perairan Teluk Dalam Tanjung Samak Selat Panjang Concong Luar Kuala Enok Sungai Guntung Tembilahan Pulau Cawan Pulau Kijang Sungai Endan Provinsi Jambi Kuala Tungkal Sungai Dualap Kampung Laut Nipah Panjang

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau

Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Rokan Hilir Rokan Hilir Dumai Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Pelalawan Kep. Meranti* Kep. Meranti* Indragiri Hilir Indragiri Hilir Indragiri Hilir Indragiri Hilir Indragiri Hilir Indragiri Hilir

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1

1

1

2

2

1

1

1

1

1 1

1 1

1 2

1 2

Jambi Jambi Jambi Jambi

Kab. Tanjung Barat Kab. Tanjung Barat Kab. Tanjung Timur Kab. Tanjung

25

Jabung Jabung Jabung Jabung

KODE

711.15.5 711.15.6 711.15.7 711.15.8 711.15.9 16 711.16.1 711.16.2 711.16.3 711.16.4 711.16.5 711.16.6 711.16.7 711.16.8 711.16.9 711.16.10 711.16.11 711.16.12 17 572.17.1

NAMA PELABUHAN PERIKANAN

Teluk Majelis

PROVINSI

Jambi

Air Hitam Laut

Jambi

Mendahara Ilir Semerap Provinsi Sumatera Selatan Jakabaring PUD Sungai Lilin Sungai Lumpur Sungsi Batang Simpang Tiga Jaya Sungai Pasir Sungai Sibur Kuala Sugihan Sungsang Sungai Sembilang Tanjung Carat Upang Makmur Provinsi Bengkulu Air Rami

Timur Kab. Tanjung Timur Kab. Tanjung Timur Kab. Tanjung Timur Kab. Tanjung Timur Kab. Kerinci

Jambi

Sadu

Jambi Jambi Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Bengkulu

KABUPATEN/KOTA

Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan

Kota Kab. Kab. Ilir Kab. Ilir Kab. Ilir Kab. Ilir Kab. Ilir Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Jabung

2016 -2020

2021-2015

2026-2030

2031-2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 1

2 1

2 1

3 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 1

1 1 2 1 1 1

1

1

1

1

Jabung Jabung Jabung

Palembang Musi Banyuasin Ogan Komering Ogan Komering Ogan Komering Ogan Komering Ogan Komering Banyuasin Banyuasin Banyuasin Banyuasin Banyuasin

Kab. Muko Muko 26


KODE 572.17.2 572.17.3 572.17.4 572.17.5 572.17.6 572.17.7 572.17.8 572.17.9 572.17.10 572.17.11 572.17.12 572.17.13 572.17.14 572.17.15 572.17.16 572.17.17 572.17.18 572.17.19 572.17.20 572.17.21 572.17.22 572.17.23 572.17.24 572.17.25 572.17.26 572.17.27 572.17.28

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Bandar Ratu Pasar Bantal Sungai Muar Talang Rio Pasar Sebelah Padang Penait Air Napal Malakoni Enggano Kahyapu Enggano Karang Pulau Muara Sungai Ketahun Pasar Sebelat Serangai Simpang Karang Pulau TPI Lubuk Tanjung Pasar Bengkulu Pondok Besi Pulau Baai Muara Maras Muara Pring Pasar Ngalam Pasar Seluma Penago Pring Baru Talo Tedunan Talang Alai

PROVINSI Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu

KABUPATEN/KOTA Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

27

Muko Muko Muko Muko Muko Muko Muko Muko Muko Muko Muko Muko Bengkulu Utara Bengkulu Utara Bengkulu Utara Bengkulu Utara Bengkulu Utara Bengkulu Utara Bengkulu Utara Bengkulu Utara Bengkulu Utara Bengkulu Bengkulu Bengkulu Seluma Seluma Seluma Seluma Seluma Seluma Seluma Seluma Seluma


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1

KODE 572.17.29 572.17.30 572.17.31 572.17.32 572.17.33 572.17.34 572.17.35 572.17.36 572.17.37 572.17.38 572.17.39 572.17.40 572.17.41 572.17.42 572.17.43 572.17.44 572.17.45 18 572.18.1 572.18.2 572.18.3 572.18.4 572.18.5 572.18.6 572.18.7 572.18.8 572.18.9

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Ketapang Baru Muara Pantai Pino Muara Pantai Sulau Pondok Kelapa Linau Mentiring Merpas Muara Sambat Nusuk Pantai Hili Pasar Lama Sekunyit Sulau Wangi Tanjung Bulan Tanjung Harapan Tebing Rambutan Way Hawang Provinsi Lampung Badak Guring Karanganyar Kota Agung Penyandingan Putih Doh Tegineneng Kalianda Ketapang

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Seluma Bengkulu Selatan Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Kaur Kaur Kaur Kaur Kaur Kaur Kaur Kaur Kaur Kaur Kaur Kaur Kaur

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung


Tanggamus Tanggamus Tanggamus Tanggamus Tanggamus Tanggamus Tanggamus Lampung Selatan Lampung Selatan

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 2 1

1 1 1 2 1 1 1 2 1

28

KODE 572.18.10 572.18.11 572.18.12 572.18.13 572.18.14 572.18.15 572.18.16 572.18.17 572.18.18 712.18.19 712.18.20 712.18.21 712.18.22 19 711.19.1 711.19.2 711.19.3 711.19.4 711.19.5 711.19.6 711.19.7 711.19.8 711.19.9 711.19.10 711.19.11 711.19.12

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Kramat Kunjir Muara Piluk Bakauheni Rangai Way Muli Lempasing Bengkunat Kuala Stabas Durian Teladas Cabang Kuala Penet Labuhan Maringgai Provinsi Kep. Bangka Belitung Muara Sungai Baturusa Muntok Sungailiat PP Batu Dinding Batu Belubang Kurau Sungai Selan PP Koba Sadai Toboali Seliu Selat Nasik

PROVINSI Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung

Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep.

Bangka Bangka Bangka Bangka Bangka Bangka Bangka Bangka Bangka Bangka Bangka Bangka

Belitung Belitung Belitung Belitung Belitung Belitung Belitung Belitung Belitung Belitung Belitung Belitung

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Bandar Lampung Pesisir Barat Pesisir Barat Pesawaran Tulang Bawang Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Timur

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3

Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Pangkal Pinang Bangka Barat Bangka Bangka Bangka Tengah Bangka Tengah Bangka Tengah Bangka Tengah Bangka Selatan Bangka Selatan Belitung Belitung

1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1

1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1

1 2 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1

2 2 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1

29

KODE 711.19.13 711.19.14 711.19.15 711.19.16 21 571.21.1 712.21.2 712.21.3 712.21.4 712.21.5 712.21.6 712.21.7 712.21.8 712.21.9 712.21.10 712.21.11 712.21.12 712.21.13 712.21.14 712.21.15 712.21.16 712.21.17 712.21.18 712.21.19 712.21.20 712.21.21 712.21.22

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Tanjung Pandan Muara Cerucuk Gantung Manggar Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Balai Karimun Tarempa Jemaja Kuala Maras Nyamuk Air Sena Kiabu Pulau Tiga Bunguran Timur Bunguran Barat Pulau Laut Serasan Subi Kijang Batu Duyung (Bintan Timur) Moro Parit Rempak Barelang Telaga Punggur Penuba Senayang Tajur Biru

PROVINSI Kep. Kep. Kep. Kep.

Bangka Bangka Bangka Bangka

Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep. Kep.

Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau

Belitung Belitung Belitung Belitung

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Kab. Kab. Kab. Kab.

Belitung Belitung Belitung Timur Belitung Timur

2 1 2 2

2 1 2 2

3 1 2 2

3 1 2 2

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kab. Kab. Kab.

Karimun Kep. Anambas Kep. Anambas Kep. Anambas Kep. Anambas Kep. Anambas Kep. Anambas Natuna Natuna Natuna Natuna Natuna Natuna Bintan Bintan Karimun Karimun Batam Batam Lingga Lingga Lingga

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30

KODE 712.21.23 31 712.31.1 712.31.2 712.31.3 712.31.4 712.31.5 712.31.6 32 573.32.1 573.32.2 573.32.3 573.32.4 573.32.5 573.32.6 573.32.7 573.32.8 573.32.9 573.32.10 573.32.11 573.32.12 573.32.13 573.32.14 573.32.15 573.32.16 573.32.17 573.32.18


PROVINSI

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Dompak Provinsi DKI Jakarta Pulau Pramuka Cilincing Kalibaru Kamal Muara Muara Angke Nizam Zachman Jakarta Provinsi Jawa Barat Cibangban Cisolok Ciwaru Loji Mina Jaya Palabuhan Ratu

Kep. Riau

Kota Tanjung Pinang

1

1

1

1

DKI DKI DKI DKI DKI DKI

Kab. Kepulauan Seribu Jakarta Utara Jakarta Utara Jakarta Utara Jakarta Utara Jakarta Utara

1 1 1 1 2 3

1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 3 3

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Barat Barat Barat Barat Barat Barat


Sukabumi Sukabumi Sukabumi Sukabumi Sukabumi Sukabumi

Ujung Genteng Cikembang Jayanti PP Cikakap Cijeruk Cilauteureum Cimari Muara Ranca Buaya Cicalobak Nusa Cimanuk Pamayang Sari Bagolo

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Sukabumi Sukabumi Cianjur Cianjur Garut Garut Garut Garut Garut Tasikmalaya Tasikmalaya Pangandaran

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

31

KODE 573.32.19 573.32.20 573.32.21 573.32.22 573.32.23 573.32.24 573.32.25 573.32.26 573.32.27 573.32.28 712.32.29 712.32.30 712.32.31 712.32.32 712.32.33 712.32.34 712.32.35 712.32.36 712.32.37 712.32.38 712.32.39 712.32.40 712.32.41 712.32.42 712.32.43 712.32.44 712.32.45

NAMA PELABUHAN PERIKANAN PP Palataragung Batu Karas Bojong Selawe Ciawitali Cikidang Legok Jawa Madasari Majingklak Muara Gatah Nusawiru Muara Bendera Muara Bungin Muara Jaya Pal Jaya Cemara Ciparage Mekar Jati Muara Pasir Putih Satar Sedari Sungai Buntu Tambaksari Tangkolak Pakisjaya Praubosok Blanakan

PROVINSI Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat


Pangandaran Pangandaran Pangandaran Pangandaran Pangandaran Pangandaran Pangandaran Pangandaran Pangandaran Pangandaran Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Subang


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

KODE 712.32.46 712.32.47 712.32.48 712.32.49 712.32.50 712.32.51 712.32.52 712.32.53 712.32.54 712.32.55 712.32.56 712.32.57 712.32.58 712.32.59 712.32.60 712.32.61 712.32.62 712.32.63 712.32.64 712.32.65 712.32.66 712.32.67 712.32.68 712.32.69 712.32.70 712.32.71 712.32.72

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Cilamaya Girang Cirewang Genteng Mayangan (Subang) Muara Ciasem Patimban Rawameneng Cangkring Dadap Eretan Kulon Eretan Wetan Juntinyuat Kali Menir Karangsong Limbangan Lombang Majakerta Sukahaji/Bugel Tegal Agung Ujung Gebang Singaraja Glayem Tegalagung Ambulu Bandengan Bondet Bungko




Subang Subang Subang Subang Subang Subang Subang Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Indramayu Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

KODE 712.32.73 712.32.74 712.32.75 712.32.76 712.32.77 712.32.78 712.32.79 712.32.80 712.32.81 712.32.82 712.32.83 712.32.84 712.32.85 712.32.86 712.32.87 712.32.88 712.32.89 33 573.33.1 573.33.2 573.33.3 573.33.4 573.33.5 573.33.6 573.33.7 573.33.8 573.33.9

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Bungko Lor Citemu Condong Ender Gebang Mekar Grogol Kalipasung Karang Reja Mundu Pesisir Pengarengan Playangan Tawang Sari Waru Duwur Cangkol Kasenden Kejawanan Pesisir Provinsi Jawa Tengah Cilacap Jetis Kemiren Lengkong Pandanarang Rawa Jarit Sentolo Kambang Sentolo Kawat Sidakaya

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kota Kota

Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah


Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap

2 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1

34

KODE 573.33.10 573.33.11 573.33.12 573.33.13 573.33.14 573.33.15 573.33.16 573.33.17 573.33.18 573.33.19 573.33.20 573.33.21 573.33.22 573.33.23 573.33.24 573.33.25 573.33.26 712.33.27 712.33.28 712.33.29 712.33.30 712.33.31 712.33.32 712.33.33 712.33.34 712.33.35 712.33.36

NAMA PELABUHAN PERIKANAN PP Kutawaru Ujunggagak Argopeni Criwik Karang Duwur Logending Pasir Rowo Tanggulangin Tegal Retno Surorejan Lembupurwo Jati Kontal Jati Malang Kaburuhan Kertojayan Pagak Crucuk Kali Gangsa Kaliwlingi Kluwut Krakahan Pangaradan Prapag Kidul Pulolampes Sawojajar Kota Tegal


Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah

KABUPATEN/KOTA Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota 35

Cilacap Cilacap Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Brebes Brebes Brebes Brebes Brebes Brebes Brebes Brebes Brebes Tegal


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

KODE 712.33.37 712.33.38 712.33.39 712.33.40 712.33.41 712.33.42 712.33.43 712.33.44 712.33.45 712.33.46 712.33.47 712.33.48 712.33.49 712.33.50 712.33.51 712.33.52 712.33.53 712.33.54 712.33.55 712.33.56 712.33.57 712.33.58 712.33.59 712.33.60 712.33.61 712.33.62 712.33.63

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Tegalsari Larangan Surodadi Asemdoyong Ketapang Mojo Tanjungsari Tasik Rejo Nyamplungsari Pekalongan Jambean Wonokerto Celong Klidang Lor Roban Seklayu Bandengan Sendang Sikucing Tanggul Malang Tawang Jomblom Boom Lama Mangun Harjo Tambak Lorok Trimulyo Babalan Betahwalang



KABUPATEN/KOTA Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kota Kota Kab. Kab. 36

Tegal Tegal Tegal Pemalang Pemalang Pemalang Pemalang Pemalang Pemalang Pekalongan Pekalongan Pekalongan Batang Batang Batang Batang Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Semarang Semarang Semarang Semarang Demak Demak


2021-2015

2026-2030

2031-2035

2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

KODE 712.33.64 712.33.65 712.33.66 712.33.67 712.33.68 712.33.69 712.33.70 712.33.71 712.33.72 712.33.73 712.33.74 712.33.75 712.33.76 712.33.77 712.33.78 712.33.79 712.33.80 712.33.81 712.33.82 712.33.83 712.33.84 712.33.85 712.33.86 712.33.87 712.33.88 712.33.89 712.33.90

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Bungo Morodemak Wedung Bandungharjo Bondo Bulu Demaan Jobokuto Karimunjawa Kedungmalang Mlonggo Panggung Tubanan Ujung Watu Alas Dowo Bajomulyo Banyutowo Margomulyo Pecangan Puncel Sambiroto Bakung Binangun Karanganyar Karang Lincak Pandangan Pangkalan




Demak Demak Demak Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Pati Pati Pati Pati Pati Pati Pati Rembang Rembang Rembang Rembang Rembang Rembang


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KODE 712.33.91 712.33.92 712.33.93 712.33.94 712.33.95 34

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Pasar Banggi Sarang Tanjung Sari Tasik Agung Tunggulsari Provinsi DI Yogyakarta

573.34.1

Bugel

573.34.2

Congot

573.34.3

Tanjung Adikarta

573.34.4

Jangkaran

573.34.5

Karangwuni

573.34.6

Trisik

573.34.7

Sindutan

573.34.8

Bogowonto

573.34.9

Depok

573.34.10

Guwocemoro

573.34.11

Kuaru

573.34.12 573.34.13

Pandan Simo Samas

PROVINSI Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah

Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 2 2 2 1

1 2 2 2 1

1 2 2 3 1

1 2 2 3 1

Kab. Kulon Progo

1

1

1

1

Kab. Kulon Progo

1

1

1

1

Kab. Kulon Progo

1

1

2

3

Kab. Kulon Progo

1

1

1

1

Kab. Kulon Progo

1

1

1

1

Kab. Kulon Progo

1

1

1

1

Kab. Kulon Progo

1

1

1

1

Kab. Kulon Progo

1

1

1

1

Kab. Bantul

1

1

1

1

Kab. Bantul

1

1

1

1

Kab. Bantul

1

1

1

1

Kab. Bantul Kab. Bantul

1 1

1 1

1 1

1 1

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

38

Rembang Rembang Rembang Rembang Rembang

KODE


573.34.14

PP Mancingan

573.34.15

PP Petehan

573.34.16

Baron

573.34.17

Drini

573.34.18

Gesing

573.34.19

Ngrenehan

573.34.20

Sadeng

573.34.21

Siung

573.34.22

Ngandong

573.34.23 35 573.35.1 573.35.2 573.35.3 573.35.4 573.35.5 573.35.6 573.35.7 573.35.8

Nampu Provinsi Jawa Timur Sumberrejo Tamperan Tawang Watukarung Wawaran Blado Joketro Konaang

PROVINSI Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Kab. Bantul

1

1

1

1

Kab. Bantul

1

1

1

1

Kab. Gunung Kidul

1

1

1

1

Kab. Gunung Kidul

1

1

1

1

Kab. Gunung Kidul

1

1

1

1

Kab. Gunung Kidul

1

1

1

1

Kab. Gunung Kidul

1

2

2

3

Kab. Gunung Kidul

1

1

1

1

Kab. Gunung Kidul

1

1

1

1

Kab. Gunung Kidul

1

1

1

1

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

1 2 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1

39

Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Pacitan Trenggalek Trenggalek Trenggalek

KODE 573.35.9 573.35.10 573.35.11 573.35.12 573.35.13 573.35.14 573.35.15 573.35.16 573.35.17 573.35.18 573.35.19 573.35.20 573.35.21 573.35.22 573.35.23 573.35.24 573.35.25 573.35.26 573.35.27 573.35.28 573.35.29 573.35.30 573.35.31 573.35.32 573.35.33 573.35.34 573.35.35

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Ngadipuro Ngampiran Prigi Damas Brumbun Gerangan Klatak Ngelo Popoh Sine Jolosutro Pantai Pangi Serang Tambakrejo PP Pasur

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Tulungagung Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar

Pondok Dadap Pujiharjo Melman Selok Awar-awar Dampar Bulurejo Tegalrejo Bandealit Getem Jeni Paseban

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Malang Malang Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang Jember Jember Jember Jember

Puger

Jawa Timur

Kab. Jember 40


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

KODE 573.35.36 573.35.37 573.35.38 573.35.39 573.35.40 573.35.41 573.35.42 573.35.43 573.35.44 573.35.45 573.35.46 712.35.47 712.35.48 712.35.49 712.35.50 712.35.51 712.35.52 712.35.53 712.35.54 712.35.55 712.35.56 712.35.57 712.35.58 712.35.59 712.35.60 712.35.61 712.35.62

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Watu Ulo Watulimo Blimbing Sari Grajagan Kampung Mandar Muncar Pancer Bimorejo Badean Ketapang Masami Bulu Glondonggede Kaliuntu / Kalibuntu Karang Agung Karang Sari Palang Brondong Kranji Labuhan Barat Labuhan Timur Lohgung Paciran Weru Komplek Bawean Campurejo Paceng


Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur


Jember Jember Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Gresik Gresik Gresik


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2

1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2

1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2

KODE 712.35.63 712.35.64 712.35.65 712.35.66 712.35.67 712.35.68 712.35.69 712.35.70 712.35.71 712.35.72 712.35.73 712.35.74 712.35.75 712.35.76 712.35.77 712.35.78 712.35.79 712.35.80 712.35.81 712.35.82 712.35.83 712.35.84 712.35.85 712.35.86 712.35.87 712.35.88 712.35.89

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Ujung Pangkah Banyusangkah Camplong Ketapang Banyuates Sokabanah Sreseh Gulbug Bandaran Branta Pasisir Pasean Ambunten Arjasa Batang-batang Bluto Dungkek Gapura Gayam Masalembu Pasongsongan Pragaan Raas Sapeken Romokalisari Balong Dowo Banjar Kemuning Bluru


Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur

KABUPATEN/KOTA Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. 42

Gresik Bangkalan Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Pamekasan Pamekasan Pamekasan Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Surabaya Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

KODE 712.35.90 712.35.91 712.35.92 712.35.93 712.35.94 712.35.95 712.35.96 712.35.97 712.35.98 712.35.99 712.35.100 712.35.101 712.35.102 712.35.103 712.35.104 712.35.105 712.35.106 712.35.107 712.35.108 712.35.109 712.35.110 712.35.111 712.35.112 712.35.113 712.35.114 712.35.115 36

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Gisik Cemandi Juanda Kalanganyar Tambakoso Kalirejo Lekok Ngemplakrejo Nguling Ketapang Mayangan Bayeman Paiton Randu Putih Barigaan Besuki Bungatan Gelung Jangkar Kalbut Ketah Landangan Manggar Baru Situbondo Panarukan Pandean Pondok Mimbo Somangkaan Provinsi Banten

PROVINSI Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur Timur

KABUPATEN/KOTA Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

43

Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KODE 572.36.1 572.36.2 572.36.3 572.36.4 572.36.5 572.36.6 572.36.7 572.36.8 572.36.9 572.36.10 572.36.11 572.36.12 572.36.13 572.36.14 572.36.15 572.36.16 572.36.17 572.36.18 572.36.19 572.36.20 572.36.21 573.36.22 573.36.23 573.36.24 573.36.25 573.36.26 573.36.27

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Cilegon Banyuasih Carita Cikeusik Citerep Labuan Panimbang Sidamukti Sukanagara Sumur Tamanjaya Anyer Domas Kepuh Lontar Pasauran Pulau Panjang Pulokali Tengkurak Terate Wadas Bayah Binuangen Cibareno Panyaungan Pulomanuk Sawarna

PROVINSI Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten

KABUPATEN/KOTA Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. 44

Cilegon Pandeglang Pandeglang Pandeglang Pandeglang Pandeglang Pandeglang Pandeglang Pandeglang Pandeglang Pandeglang Serang Serang Serang Serang Serang Serang Serang Serang Serang Serang Lebak Lebak Lebak Lebak Lebak Lebak


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

KODE 573.36.28 573.36.29 573.36.30 573.36.31 712.36.32 712.36.33 712.36.34 712.36.35 712.36.36 712.36.37 712.36.38 712.36.39 51 573.51.1 573.51.2 573.51.3 573.51.4 573.51.5 573.51.6 573.51.7 573.51.8 573.51.9 713.51.10 713.51.11 52 573.52.1

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Situregen Sukahujan Cipunaga Tanjung Panto Karangantu Cituis Dadap Ketapang Kronjo Mauk Barat Tanjung Pasir Banyawakan Provinsi Bali Pengambengan Yeh Sumbul Air Kuning Kedonganan Tanjung Benoa Batununggul Serangan Amed Kusamba Tejakula Sangsit Provinsi Nusa Tenggara Barat Cemara

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten

Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Lebak Lebak Lebak Lebak Serang Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1

Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab.

Jembrana Jembrana Jembrana Badung Badung Badung Denpasar Karangasem Klungkung Buleleng Buleleng

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

Nusa Tenggara Barat

Kab. Lombok Barat

1

1

1

1

45

KODE 573.52.2 573.52.3 573.52.4 573.52.5 573.52.6 573.52.7 573.52.8 573.52.9 573.52.10 573.52.11 573.52.12 573.52.13 573.52.14 573.52.15 573.52.16 573.52.17 573.52.18 573.52.19 713.52.20 713.52.21 713.52.22 713.52.23 713.52.24 713.52.25 713.52.26 713.52.27 713.52.28


PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

Sekotong Kebon Ayu Meninting Teluk Sepi Teluk Awang Batu Nampar

Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa

Labuhan Haji Labuhan Lombok

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat

Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Timur

Tanjung Luar Labuhan Tano Labuhan Buwah Labuhan Lalar Labuhan Mapin

Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa

Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara

Barat Barat Barat Barat Barat


Lombok Timur Sumbawa Barat Sumbawa Sumbawa Sumbawa

Teluk Bungi Labuhan Prajak Sape Waworada Waworoi Labuhan Aji Pulau Mojo Labuhan Ijuk Labuhan Jambu Labuhan Jontal Labuhan Sangoro Labuhan Terata Labuhan Tj. Pengamas Teluk Santong Labuhan Buwak

Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa

Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara

Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Sumbawa Sumbawa Bima Bima Bima Sumbawa Sumbawa Sumbawa Sumbawa Sumbawa Sumbawa Sumbawa Sumbawa Sumbawa

Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara

Barat Barat Barat Barat Barat Barat


46

Lombok Lombok Lombok Lombok Lombok Lombok

Barat Barat Barat Barat Tengah Timur


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

1 1 1 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

KODE 713.52.29 713.52.30 713.52.31 713.52.32 713.52.33 713.52.34 713.52.35 713.52.36 713.52.37 713.52.38 713.52.39


KABUPATEN/KOTA

Nusa Nusa Nusa Nusa

Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara

Barat Barat Barat Barat

Kab. Kab. Kab. Kab.

Sumbawa Sumbawa Sumbawa Dompu

Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa

Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara

Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota

Dompu Dompu Dompu Dompu Bima Bima Bima

Nusa Nusa Nusa Nusa


Timur Timur Timur Timur

Kab. Kab. Kab. Kab.

Manggarai Timur Manggarai Timur Ngada Lembata

Wonokaka Nangamesi Watuadu Tulandale Kupang Oeba

Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa

Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara

Timur Timur Timur Timur Timur Timur

573.53.11

Wini

Nusa Tenggara Timur

573.53.12 573.53.13

Temkuna Banli

Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur

Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Timur Kab. Rote Ndao Kota Kupang Kota Kupang Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah

53 573.53.1 573.53.2 573.53.3 573.53.4 573.53.5 573.53.6 573.53.7 573.53.8 573.53.9 573.53.10

Pulau Kaung Pidang Labuhan Sumbawa Soro Kempo

PROVINSI

Soroadu Kore Napa Nanga Nae Bonto Kape Tanjung Bima Tanjung Teluk Bima Provinsi Nusa Tenggara Timur Borong Wae Bobo Aimere Hukung Lewoleba

47


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

1 1 1 1 1 1 1 2 2 3

1 1 1 2 1 2 1 2 2 3

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

KODE

573.53.14 573.53.15 713.53.16 713.53.17 713.53.18 713.53.19 713.53.20 713.53.21 713.53.22 713.53.23 713.53.24 713.53.25 713.53.26 713.53.27 61 712.61.1 712.61.2 712.61.3 712.61.4 712.61.5 712.61.6 712.61.7 712.61.8 712.61.9 712.61.10 712.61.11


PROVINSI

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1

Ledehanah Atapupu

Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur

Selatan Kab. Sabu Raijua Kab. Belu

Labuhan Bajo Reo Nangamese Nangadhero Konge

Nusa Nusa Nusa Nusa Nusa

Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara

Timur Timur Timur Timur Timur


Manggarai Barat Manggarai Ngada Nagekeo Nagekeo

Ende Paupanda Alok Amagarapati

Nusa Nusa Nusa Nusa



Kab. Kab. Kab. Kab.

Ende Ende Sikka Flores Timur

Amakole Jaya Ritaebang Kenarilang

Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur

Kab. Flores Timur Kab. Flores Timur Kab. Alor

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kab.

1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

Provinsi Kalimantan Barat Putussibau Arung Parak Liku Pemangkat Selakau Sentebang Tanah Hitam Temajuk Kuala Sedau Karimunting

Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat

48

Kapuas Hulu Sambas Sambas Sambas Sambas Sambas Sambas Sambas Singkawang Singkawang Bengkayang

KODE 712.61.12 712.61.13 712.61.14 712.61.15 712.61.16 712.61.17 712.61.18 712.61.19 712.61.20 712.61.21 712.61.22 712.61.23 712.61.24 712.61.25 712.61.26 712.61.27 712.61.28 712.61.29 712.61.30 712.61.31 712.61.32 712.61.33 712.61.34 712.61.35 712.61.36 712.61.37 712.61.38

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Lemukutan Pulau Kabung Sui Pangkalan II Sui Raya Sungai Duri Sungai Jaga Teluk Suak Bakau Besar Bakau Kecil Jungkat Kuala Mempawah Nusa Pati Peniti Semudun Sui Purun Sungai Kunyit Sungai Pinyuh Sungai Jawi Betok Dusun Besar Dusun Kecil Padang Pelapis Pulau Kumbang Siduk Sukadana Sungai Sambas

PROVINSI Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan


KABUPATEN/KOTA Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. 49

Bengkayang Bengkayang Bengkayang Bengkayang Bengkayang Bengkayang Bengkayang Mempawah Mempawah Mempawah Mempawah Mempawah Mempawah Mempawah Mempawah Mempawah Mempawah Pontianak Kayong Utara Kayong Utara Kayong Utara Kayong Utara Kayong Utara Kayong Utara Kayong Utara Kayong Utara Kayong Utara


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KODE 712.61.39 712.61.40 712.61.41 712.61.42 712.61.43 712.61.44 712.61.45 712.61.46 712.61.47 712.61.48 712.61.49 712.61.50 712.61.51 712.61.52 712.61.53 62 712.62.1 712.62.2

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Tanjung Satai Teluk Batang Teluk Melano Kendawangan Pesaguan Suka Bangun Batu Ampar Dabong Medan Seri Muara Kubu Rasau Jaya Sepok Laut Sungai Kakap Sungai Rengas Tanjung Bunga Provinsi Kalimantan Tengah Kuala Jelai Pantai Lunci

PROVINSI Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan

Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat

Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah

712.62.3 712.62.4 712.62.5

Kumai Sembuluh Kuala Pembuang

Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah

712.62.6

Ujung Pandaran

Kalimantan Tengah

712.62.7 712.62.8

Desa Sei Ijum Raya Hantipan

Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Kayong Utara Kayong Utara Kayong Utara Ketapang Ketapang Ketapang Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Kab. Sukamara Kab. Sukamara Kab. Kotawaringin Barat Kab. Seruyan Kab. Seruyan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

1

1

2

1 1

1 1

1 1

1 2

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

50

KODE


PROVINSI

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Timur 712.62.9 712.62.10 712.62.11 712.62.12 712.62.13 712.62.14 63 712.63.1 712.63.2 713.63.1 713.63.2 713.63.3 713.63.4 713.63.5 64 713.64.1

Hurung Batuah Selat Jeruju Bahaur Batanjung Kuala Kapuas Pasar Beringin Provinsi Kalimantan Selatan Sei Telan Aluh-Aluh Jorong/swarangan Muara Kintap Batulicin Kotabaru Banjarmasin Provinsi Kalimantan Timur Senaken

Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan

Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah


Katingan Katingan Pulang Pisau Kapuas Kapuas Barito Selatan

1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 2 1

Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan

Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota

Barito Kuala Banjar Tanah Laut Tanah Laut Tanah Bumbu Kotabaru Banjarmasin

2 2 1 2 1 1 2

2 2 1 2 1 1 2

2 2 1 2 1 1 2

2 2 1 3 1 2 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 1 1

1 1 2 2 1 1

1 1 2 2 1 1

Kalimantan Timur

713.64.2

Babulu Laut

Kalimantan Timur

713.64.3 713.64.4 713.64.5 713.64.6 713.64.7 713.64.8

Api-Api Filial Klandasan Kampung Baru Tengah Manggar Baru Kota Bangun Semangko

Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan

Timur Timur Timur Timur Timur Timur

Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara Kab. Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Balikpapan Kota Balikpapan Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Kartanegara

51


KODE 713.64.9 713.64.10 713.64.11 716.64.12 65 716.65.1 716.65.2 716.65.3 716.65.4 71

Selili Tanjung Limau Sangatta Sambaliung Provinsi Kalimantan Utara Nunukan Sebatik Bunyu Tarakan Provinsi Sulawesi Utara

PROVINSI

2 2 1 1

3 2 1 1

3 2 1 2

Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan


Kab. Kab. Kab. Kota

Nunukan Nunukan Bulungan Tarakan

1 1 1 2

1 1 1 2

1 2 1 3

1 3 1 3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Sulawesi Utara

715.71.3

Ratatotok

Sulawesi Utara

715.71.4

Torosik

Sulawesi Utara

Motongkad

Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara

716.71.8

Pehe

Sulawesi Utara

716.71.9

Bahoi

Sulawesi Utara

Ulu

Sulawesi Utara

716.71.10

2031-2035

2 2 1 1

Bentenan

715.71.7

2026-2030

Samarinda Bontang Kutai Timur Berau

715.71.2

Jiko

2021-2015

Kota Kota Kab. Kab.

Sulawesi Utara

715.71.6

2016 -2020


Belang

Loyouw


Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan

715.71.1

715.71.5

KABUPATEN/KOTA

Kab. Minahasa Tenggara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 52

KODE


PROVINSI

716.71.11 716.71.12 716.71.13 716.71.14 716.71.15 716.71.16 716.71.17

Beo Esang Kabaruan Lirung Melonguane Rainis Salibabu

Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi

Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara

716.71.18

Dagho

Sulawesi Utara

716.71.19

Tahuna

Sulawesi Utara

716.71.20 716.71.21 716.71.22 716.71.23 716.71.24 716.71.25 716.71.26 716.71.27 716.71.28 716.71.29 716.71.30

Petta Kema Likupang Wori Bitung Calaca Tumumpa

Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi

Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara

Atep Oki Tanawangko Amurang Rap Rap Tanjung Sidupa

Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi

Utara Utara Utara Utara Utara

716.71.31 716.71.32

Bolangitang

Sulawesi Utara

716.71.33

Bolang Uki

Sulawesi Utara

KABUPATEN/KOTA Kab. Kep. Talaud Kab. Kep. Talaud Kab. Kep. Talaud Kab. Kep. Talaud Kab. Kep. Talaud Kab. Kep. Talaud Kab. Kep. Talaud Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Utara Kota Bitung Kota Manado Kota Manado Kab. Minahasa Kab. Minahasa Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Selatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Bolaang Mongondow 53


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 2

1

1

2

3

1

1

1

1

1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1

1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KODE


PROVINSI

716.71.34

Inobonto

Sulawesi Utara

716.71.35

Labuan Uki

Sulawesi Utara

716.71.36

Popudu

Sulawesi Utara

716.71.37 72 713.72.1 713.72.2 714.72.3 714.72.4 714.72.5 714.72.6 714.72.7 715.72.8 715.72.9 715.72.10 715.72.11 715.72.12 715.72.13 715.72.14 715.72.15 715.72.16 715.72.17 715.72.18

Dodepo Provinsi Sulawesi Tengah Donggala Labean Tangkop Mato Kolonedale Sambalagi Mahino Moutong Paranggi Tinombo Gebangrejo Labuan Bahari Malenge Bonebobakal Luwuk Pagimana Rata

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi

Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah

KABUPATEN/KOTA Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Donggala Kab. Donggala Kab. Banggai Kepulauan Kab. Banggai Laut Kab. Morowali Utara Kab. Morowali Kab. Morowali Kab. Parigi Moutong Kab. Parigi Moutong Kab. Parigi Moutong Kab. Poso Kab. Tojo Una Una Kab. Tojo Una Una Kab. Tojo Una Una Kab. Banggai Kab. Banggai Kab. Banggai Kab. Banggai

54


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2 1

3 1

3 1

3 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1

KODE 716.72.19 716.72.20 716.72.21 716.72.22 716.72.23 73 713.73.1 713.73.2 713.73.3 713.73.4 713.73.5 713.73.6 713.73.7 713.73.8 713.73.9 713.73.10 713.73.11 713.73.12 713.73.13 713.73.14 713.73.15 713.73.16 713.73.17 713.73.18 713.73.19 713.73.20 713.73.21

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Diapatih/Paleleh Kumalingon Ogotua Tandoleo Laulalang Provinsi Sulawesi Selatan Malili Wotu Pontap Balambang Bonepute Ulo-Ulo Botto Cendanae Siwa Kajuara Lonrae Lappa Tongke-Tongke Bajange Bentenge Bintaroe Bonto Bahari Bulukumba Panrang Luhu Kajang Laikang Para-Para

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035


Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah


Buol Buol Toli Toli Toli Toli Toli Toli

1 1 1 1 1

1 1 2 1 1

1 1 2 1 1

1 2 3 1 1

Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi

Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan

Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Luwu Timur Luwu Timur Palopo Luwu Luwu Luwu Wajo Wajo Wajo Bone Bone Sinjai Sinjai Bulukumba Bulukumba Bulukumba Bulukumba Bulukumba Bulukumba Bulukumba Bulukumba

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

55

KODE 713.73.22 713.73.23 713.73.24 713.73.25 713.73.26 713.73.27 713.73.28 713.73.29 713.73.30 713.73.31 713.73.32 713.73.33 713.73.34 713.73.35 713.73.36 713.73.37 713.73.38

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Bantaeng Birea Tanga - Tanga/Seruni Tanrusampe Beba Boddia Jene Lamangkia Manggindara / Sampulungan Soreang Borombong Danau Mawang Paotere Rajawali Untia Bonto Bahari Maros Labuang

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi

Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan


Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi

Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan

Kab. Takalar Kab. Takalar Kab. Gowa Kab. Gowa Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kab. Maros Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru

713.73.39

Bawasalo

Sulawesi Selatan

713.73.40

Kalibone

Sulawesi Selatan

713.73.41 713.73.42 713.73.43 713.73.44 713.73.45

Maccinibaji Kupa Polejiwa Siddo Sumpang Binangae


Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan

56

Bantaeng Bantaeng Bantaeng Jeneponto Takalar Takalar Takalar Takalar


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 1 1

1 1 1 1 1 1 3 2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 2 1 1

KODE 713.73.46 713.73.47 713.73.48 713.73.49 713.73.50

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Cempae Pajalele Lero PP Tanalili Malangke

PROVINSI

2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 1 2 1 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Sulawesi Selatan

Kota Pare Pare Kab. Pinrang Kab. Pinrang Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Utara Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang Kab. Kepulauan Selayar Kab. Kepulauan Selayar

1

1

1

1

Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2


Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan

Mojong

Sulawesi Selatan

713.73.52

Teteaji

Sulawesi Selatan

713.73.53

Wette'e

Sulawesi Selatan

713.73.54

Benteng/Bonehalang

Sulawesi Selatan

Kayuadi Provinsi Sulawesi Tenggara Rumbia Boepinang Anaiwoi Dawi-Dawi Donggala Mangolo Sapoi Sipakainge Pitulua/Lasusua Tolala Kendari Sodohoa


713.73.51

713.73.55 74 713.74.1 713.74.2 713.74.3 713.74.4 713.74.5 713.74.6 713.74.7 713.74.8 713.74.9 713.74.10 714.74.11 714.74.12

KABUPATEN/KOTA

Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara

57

Bombana Bombana Kolaka Kolaka Kolaka Kolaka Kolaka Utara Kolaka Utara Kolaka Utara Kolaka Utara Kendari Kendari

KODE

714.74.13 714.74.14 714.74.15 714.74.16 714.74.17 714.74.18 714.74.19 714.74.20 714.74.21 714.74.22 714.74.23 714.74.24 714.74.25 714.74.26 714.74.27 714.74.28 714.74.29 714.74.30 714.74.31 714.74.32 75 715.75.1 715.75.2 715.75.3 715.75.4


Langara Wawoni Soropia Toreo Lasolo Molawe Tinanggea Torobulu Laino Tondasi Wanci Pasarwajo Kamaru Sampolawa Buranga Minaminanga Wameo Kota Bau Bau Kabena Barat Poleang Provinsi Gorontalo Inengo Tongo Tenda Bilato

PROVINSI

Sulawesi Tenggara Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi

Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara

Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo

KABUPATEN/KOTA Kab. Konawe Kepulauan Kab. Konawe Kepulauan Kab. Konawe Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Selatan Kab. Konawe Selatan Kab. Muna Kab. Muna Barat Kab. Wakatobi Kab. Buton Kab. Buton Kab. Buton Selatan Kab. Buton Utara Kab. Buton Utara Kota Bau Bau Kota Bau Bau Kab. Bombana Kab. Bombana Kab. Kab. Kota Kab.

58

Bone Bolango Bone Bolango Gorontalo Gorontalo


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

1 1 1 1

1 1 2 1

1 1 2 1

2 1 2 1

KODE 715.75.5 715.75.6 715.75.7 715.75.8 715.75.9 715.75.10 715.75.11 715.75.12 715.75.13 715.75.14 715.75.15 715.75.16 715.75.17 715.75.18 716.75.19 716.75.20 716.75.21 716.75.22 76 713.76.1 713.76.2 713.76.3 713.76.4 713.76.5 713.76.6 713.76.7 713.76.8

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Bongo Ilomata Luluo Dulupi Tabulo Tapadaa Tilamuta Tutulo Lemito Marisa Paguat Torosiaje Wanggarasi Wonggarasi Timur Gentuma Kwandang Tolinggula Sumalata Provinsi Sulawesi Barat Pasang Kayu Bamballa Mutu Kasambang Kasiwah Babana Banggae Palipi Salutambung

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 1

Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Gorontalo Gorontalo Gorontalo Boalemo Boalemo Boalemo Boalemo Boalemo Pahuwato Pahuwato Pahuwato Pahuwato Pahuwato Pahuwato Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi


Mamuju Utara Mamuju Utara Mamuju Mamuju Mamuju Tengah Majene Majene Majene

1 1 1 1 1 1 1 1

Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat

59

KODE 713.76.9 713.76.10 81 714.81.1 714.81.2 714.81.3 714.81.4 714.81.5 714.81.6 714.81.7 714.81.8 714.81.9 714.81.10 714.81.11 714.81.12

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Lantora Tinambung Provinsi Maluku Masarete Amahai Banda Haria Leihitu Masohi Salahutu Tehoru Tulehu Opin Ambon Eri

PROVINSI

2016 -2020

2021-2015

2026-2030

2031-2035

Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar

1 1

1 1

2 1

3 1

Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku

Kab. Buru Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tengah Kota Ambon Kota Ambon Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Maluku Barat Daya Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Kota Tual Kota Tual Kab. Kepulauan Aru Kab. Kepulauan Aru

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2

1

1

2

2

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1

1 1 1 1 1 3 1 1

Ukularang

Maluku

714.81.14

Tamher Timur

Maluku

Wetar Lairngangas Penambungan Danar Kelvik Taar Tual Benjina Panambulai (Jambu Air)


Sulawesi Barat Sulawesi Barat

714.81.13

714.81.15 714.81.16 714.81.17 714.81.18 714.81.19 714.81.20 714.81.21 714.81.22

KABUPATEN/KOTA

Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku

60

KODE


PROVINSI

714.81.23

Warabal

Maluku

715.81.24

Piru

Maluku

715.81.25

Desa Kawa

Maluku

715.81.26 718.81.27 718.81.28

Waeyoho Dobo Kalar Kalar

Maluku Maluku Maluku

718.81.29

Klishatu

Maluku

Pulau Moa

Maluku

718.81.30 82 715.82.1 715.82.2 715.82.3 715.82.4 715.82.5 715.82.6 715.82.7 715.82.8 715.82.9

Provinsi Maluku Utara Daruba Tiley Bere-bere Tobelo Kedi Ruba-Ruba Tuada Loloda Manitinting

Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku

Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara

715.82.10

Pulau Gebe

Maluku Utara

715.82.11

Weda

Maluku Utara

715.82.12

Bacan

Maluku Utara

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Barat Kab. Kep. Aru Kab. Kep. Aru Kab. Maluku Barat Daya Kab. Maluku Barat Daya

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1 1 1

1 2 1

1 2 1

1

1

1

1

1

1

2

2

Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Morotai Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Selatan

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 2 1 2 1 1 1

2 1 1 2 1 2 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

61

KODE


PROVINSI

715.82.13

Saketa

Maluku Utara

715.82.14

Sayoang

Maluku Utara

715.82.15 715.82.16 715.82.17 715.82.18 715.82.19 715.82.20 715.82.21 715.82.22 715.82.23 715.82.24 91 717.91.1 717.91.2 717.91.3 717.91.4 717.91.5 717.91.6 717.91.7 717.91.8 717.91.9 718.91.10 718.91.11 718.91.12

Pulau Obi Dufa-Dufa Gamalama Ternate Batang Dua Goto Sofifi Bobong Wainin Dofa Provinsi Papua Waharia Waropen Fandoi Manggarai Wadibu Hamadi Tanjung Ria Waiya Depapre Demta Poumako Omor Sumuraman

Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku

Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara Utara

KABUPATEN/KOTA Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Selatan Kota Ternate Kota Ternate Kota Ternate Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kota Tidore Kepulauan Kab. Kep. Sula Kab. Kep. Sula Kab. Kep. Sula

Papua

Kab. Nabire

Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua

Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. 62

Waropen Biak Numfor Biak Numfor Biak Numfor Jayapura Jayapura Jayapura Jayapura Mimika Asmat Mappi


2021-2015

2026-2030

2031-2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

1 2 1 3 1 2 1 1 1 1

1 2 1 3 1 2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1

1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2

KODE 718.91.13 718.91.14 92 715.92.1 715.92.2 715.92.3 715.92.4 715.92.5 715.92.6 715.92.7 715.92.8 715.92.9 715.92.10 715.92.11 715.92.12 717.92.13 717.92.14 717.92.15 718.92.16

NAMA PELABUHAN PERIKANAN Merauke Wanam Provinsi Papua Barat Saonek Waisai Katapop Klademak Sorong Wersar Bintuni Wimro Dulan Pok-pok Coa Kaimana Himatota Avona Dotir Wasior Sanggeng Adijaya

PROVINSI Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua

Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat

KABUPATEN/KOTA


2021-2015

2026-2030

2031-2035

Kab. Merauke Kab. Merauke

1 1

2 1

3 1

3 1

Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1

1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1

63

Raja Ampat Raja Ampat Sorong Sorong Sorong Sorong Selatan Teluk Bintuni Teluk Bintuni Fak-Fak Kaimana Kaimana Kaimana Teluk Wondama Teluk Wondama Manokwari Kaimana

Berdasarkan titik lokasi pada tabel di atas, dapat disampaikan gambaran secara umum jumlah lokasi pelabuhan perikanan menurut tahapan dan periodisasi sebagai berikut: Periode 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035

I 1083 1023 967 915

TAHAP II 95 141 183 213

III 3 17 31 53

TOTAL 1181 1181 1181 1181

Berdasarkan lokasi dan jumlah pelabuhan perikanan tersebut, dapat disampaikan gambaran secara umum jumlah lokasi pelabuhan perikanan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagai berikut: WPPNRI WPPNRI571 WPPNRI572 WPPNRI573 WPPNRI711 WPPNRI712 WPPNRI713 WPPNRI714 WPPNRI715 WPPNRI716 WPPNRI717 WPPNRI718 Total

JUMLAH PELABUHAN PERIKANAN 107 235 176 112 233 127 50 75 44 12 10 1181

D. Pembiayaan Pembangunan atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan program pembangunan kelautan dan perikanan. Pola penganggaran pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan lebih diarahkan untuk berorientasi pada pemangku kepentingan dengan berbasis program prioritas Kementerian/ Lembaga melalui: Optimalisasi pembangunan fisik melalui dana APBN/ APBD/ DAK/ Dana lainnya, fokus penggunaaan anggaran untuk operasional pelabuhan perikanan, efisien dan efektif dalam penentuan kegiatan, serta sinergi pendanaan antara KKP dengan Kementerian/ Lembaga terkait.

64

BAB IV PENUTUP Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) merupakan salah satu dasar pelaksanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, yang mencakup kebijakan pelabuhan perikanan nasional dan rencana lokasi pelabuhan perikanan di seluruh wilayah Indonesia. Rencana

Induk

Pelabuhan

Perikanan

Nasional

(RIPPN)

sebagai

pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, harus digunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan badan usaha milik negara dan atau swasta mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

MENTERI PERIKANAN INDONESIA,

KELAUTAN DAN REPUBLIK

ttd. SUSI PUDJIASTUTI

65

2016 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL

Recommend Documents