RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

RENCANA INDUK NASIONAL

PEMBANGUNAN

KEBUDAYAAN 2010 - 2025

1.PENDAHULUAN 2.LANDASAN RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (RINPK) 3.SISTEM KEBUDAYAAN DI INDONESIA 4.PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN 5.PARADIGMA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN INDONESIA (8 PILAR) 6.KONSTRUKSI PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN 7.KEBERPIHAKAN (STANDING POINT) PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 8.PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN 9.ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 10.STRUKTUR KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN 11.VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN 12.TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN 13.ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

1.

PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 MANDAT NEGARA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Pembukaan)

RENCANA UNDANG-UNDANG KEBUDAYAAN (Hak Inisiatif DPR)

Analisis Situasi Empirik

1. PELESTARIAN HAK BERKEBUDAYAAN

2. PEMBANGUNAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

3. PENGUATAN MULTIKULTURALISME

4. PELESTARIAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA

5. PENGEMBANGAN INDUSTRI BUDAYA

Landasan Filosofis

6. PENGUATAN DIPLOMASI BUDAYA

Landasan Yuridis

7. PENGEMBANGAN SDM & PRANATA KEBUDAYAAN

Landasan Sosiologis

8. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDAYA

RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 1.

2.

3.

PELESTARIAN HAK BERKEBUDAYAAN

PEMBANGUNAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

PENGUATAN MULTIKULTURALIS -ME

4. PELESTARIAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA

5.

6.

7.

8.

PENGEMBANGAN INDUSTRI BUDAYA

PENGUATAN DIPLOMASI BUDAYA

PENGEMBANGAN SDM & PRANATA KEBUDAYAAN

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDAYA

ARAH KEBIJAKAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN STRATEGI INDIKASI PROGRAM

1.

POSISI RINPK DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

RINPK 2013 - 2025

RPJPN

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM 2013-2015

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM 2015-2020

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM 2020-2025

SASARAN RPJMN II 2010-2015

SASARAN RPJMN III 2015-2020

SASARAN RPJMN IV 2020-2025

4

1.

LANDASAN UU KEBUDAYAAN

A.

LANDASAN FILOSOFIS Alinea 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan sampailah kepada saat yang berbahagia sentausa mengantarkan rakyat Indonesia gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Indonesia telah dengan selamat ke depan pintu yang merdeka,

Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 …suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5

1.

LANDASAN UU KEBUDAYAAN

B.

LANDASAN YURIDIS Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya . (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional 6

1. C.

LANDASAN UU KEBUDAYAAN LANDASAN SOSIOLOGIS Potensi lansekap budaya bangsa Indonesia a) b) c) d) e) f) g)

keanekaragaman kearifan lokal keanekaragaman bahasa keanekaragaman seni keanekaragaman warisan budaya keanekaragaman religi keanekaragaman falsafah hidup budaya nasional dan globalisasi.

Karakter lansekap budaya bangsa Indonesia a) b) c)

pluralitas dalam masyarakat, pluralitas institusi sosial, dan pluralitas pola adaptasi .

7

1. A.

ANALISIS SITUASI EMPIRIK HAK-HAK BERKEBUDAYAAN

1. Masih rendahnya kesadaran berdemokrasi 2. Masih rendahnya sportivitas 3. Masih rendahnya toleransi terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat 4. Masih tingginya fenomena marginalisasi di bidang sosial ekonomi 5. Masih rendahnya akses masyarakat kecil terhadap fasilitas ekonomi (modal, izin usaha) 6. Belum ada jaminan sosial (bagi orang tua, anak-anak terlantar, dan orangorang yang terpinggirkan dari aktivitas ekonomi) 7. Belum mencukupinya ketersediaan fasilitas umum yang memadai. 8. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. 9. Terbatasnya hak berekspresi berkesenian 10.Masih rendahnya penghargaan terhadap kemanusiaan (Humanisme, human dignity, handicap, minoritas adat, dll) 11.Masih rendahnya rasa empati 12.Masih rendahnya penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai etika, estetika, dan hukum.

8

1.

ANALISIS SITUASI EMPIRIK

B.

JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

Sportivitas menurun Rawan dan rentan konflik Korupsi, kolusi, dan nepotisme Mentalitas menerabas Kekerasan Diskriminatif Daya juang rendah Primodialistik Manipulatif Emosional/beringas Vandalistik Konsumtif Kewirausahaan yang rendah Kreativitas yang rendah Lunturnya nilai-nilai kearifan lokal (adiluhung) 9

1.


C.

MULTIKULTURALISME 1) Rendahnya apresiasi budaya. 2) Primordialisme 3) Fundamentalisme agama. 4) Sektarianisme dan konflik horizontal dan vertikal.

10

1.


D.

SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA 1) Rendahnya pemanfaatan yang berorientasi pelestarian 2) Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pelestarian 3) Rendahnya kesadaran sejarah 4) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelestarian 5) Rendahnya kinerja program pelestarian 6) Rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat 7) Keterbatasan anggaran program pelestarian 8) Rendahnya profesionalitas pengelolaan sejarah dan warisan budaya 9) Rendahnya kepedulian daerah terhadap pengelolaan 11

1.


E.

INDUSTRI BUDAYA 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Rendahnya jiwa kewirausahaan Rendahnya pengembangan daya kreativitas SDM kebudayaan Terbatasnya kompetensi SDM dan model pengelolaan usaha industri budaya Kurangnya pendampingan/pelatihan Lemahnya permodalan Rendahnya program pengembangan industri kreatif

12

1.


F.

DIPLOMASI BUDAYA 1. Rendahnya representasi budaya Indonesia di luar negeri 2. Rendahnya kekayaan budaya yang terdaftar di UNESCO 3. Minimnya citra positif Indonesia di mata dunia 4. Masih banyaknya aset budaya Indonesia yang ada di luar negeri

13

1.


G.

PRANATA DAN SDM KEBUDAYAAN a. PRANATA KEBUDAYAAN 1) Kebudayaan belum menjadi perhatian utama (urusan pokok) pemerintah daerah 2) Rendahnya kuantitas dan kualitas kelembagaan kebudayaan daerah 3) Rendahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku 4) Rendahnya profesionalitas pranata kebudayaan b. SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN 1) Rendahnya kualitas, kreativitas, dan profesionalitas SDM 2) Kelambanan regenerasi SDM 3) Ketimpangan jender 4) Ketidakmerataan sebaran SDM yang berkualitas 14

1.


H.

SARANA DAN PRASARANA BUDAYA 1) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana budaya 2) Ketidakmerataan sebaran sarana dan prasarana budaya 3) Rendahnya profesionalitas pengelolaan sarana dan prasarana budaya 4) Rendahnya apresiasi terhadap sarana dan prasarana budaya 5) Rendahnya pendanaan pengelolaan sarana dan prasarana budaya 6) Rendahnya penggunaan teknologi modern dalam sarana dan prasarana budaya

15

2.

LANDASAN RINPK 1. KETENTUAN YURIDIS (ANTISIPASI) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEBUDAYAAN DAN KOORDINASI SERTA SINKRONISASI PROGRAMPROGRAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DARI SEKTOR TERKAIT YANG SUDAH MEMILIKI DASAR PERUNDANGAN YANG JELAS

2. KETENTUAN EMPIRIS 

PERSOALAN HAK-HAK BERKEBUDAYAAN



PERSOALAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA



PERSOALAN-PERSOALAN MULTIKULTURALISME



PERSOALAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA



PERSOALAN INDUSTRI BUDAYA



PERSOALAN DIPLOMASI BUDAYA



PERSOALAN PRANATA & SDM KEBUDAYAAN



PERSOALAN SARANA & PRASARANA

3. KETENTUAN ADMINISTRATIF 

PERSOALAN-PERSOALAN PAYUNG HUKUM PROGRAM-PROGRAM PELESTARIAN (PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN) KEBUDAYAAN.



PERSOALAN-PERSOALAN TENTANG KEJELASAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN LEGITIMASI PENANGANAN PERSOALAN KEBUDAYAAN DI LAPANGAN.



PANDUAN PROSES PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 2013-2025 DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT 16

3.

SISTEM KEBUDAYAAN DI INDONESIA

UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN 1. SISTEM KEPERCAYAAN

3. KOMUNIKASI

5. PENDIDIKAN

7. KESENIAN

9. TATA BOGA

2. ORGANISASI SOSIAL

4. MATA PENCAHARIAN

6. KESEHATAN

8. PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

10. TATA BUSANA

4.

PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN

GROWTH DEVELOPMENT (Basis Ekonomi)

 GDP  GNP  Pertumbuhan Ekonomi

HUMAN FACE DEVELOPMENT (Berwajah Manusiawi)

     

Millenium Development Goals (MDGs) Human Development Index (HDI) Geuine Progress Indicators (GPI) Gross National of Happines (GNH) Happy Planet Index (HPI) Culture Development Indicator Suites (CDIS)  Framework for Cultural Statistic (FCS)

18

4.

PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN

ALUR PEMIKIRAN MODEL PEMBANGUNAN

UTAMANYA : ALUR PEMIKIRAN TEORI PEMBANGUNAN DIDOMINASI OLEH TIGA MODEL UTAMA

1

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI LINEAR

2

TEORI PERUBAHAN STRUKTUR NEOKLASIK

TEORI KETERGANTUNGAN INTERNATIONAL

3

MODEL EKLEKTIK:

URBAN INDUSTRIAL MODEL (UIM) INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT (IRD) GROWTH POLE-AGGROPOLITAN-URBAN FUNCTION IN RURAL DEVELOPMENT (UFRD)

19

4.

PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN KRITIK TERHADAP KEGAGALAN THE RESIDUAL MODEL:

1.THE INCCREMENTAL MODEL

1. Kebanyakan Negara Berkembang Justru Tidak Mampu Memobilisasi Modal yang Dibutuhkan untuk Menciptakan Basis Industri. 2. Banyak Negara Berkembang Justru Terjebak dalam Sindrum Budaya Kemiskinan: Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, kewirausahaan yang rendah, korupsi, kolusi, dan nepotisme serta maraknya in appropriate technology. 3. Tidak Terjadi Proses “Trickled Down” Bahkan Justru Terjadi “Trickle Back” ALHASIL THE RESIDUAL MODEL TIDAK MAMPU MENGHASILKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN JUSTRU SEBALIKNYA MENIMBULKAN MARGINALISASI, URBAN BIAS DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PENDUDUK

REKOMENDASI/SARAN THE INCREMENTAL MODEL

PENANGANAN MASALAH SOSIAL MELALUI FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN TINGKAT HIDUP MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SECARA GRADUAL, UTAMANYA PADA SEKTOR: KESEHATAN-PERUMAHAN-PENDIDIKAN-PELAYANAN SOSIAL 20

4.

PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN KRITIK TERHADAP KEGAGALAN MODEL LINEAR

2. BASIC MINIMUM NEED (BMN) (ADELMAN; AHLUWALIA; EMMERIJ; DUDLEY SEERS) -REDISTRIBUTION WITH GROWTH -(MISRA; JOLLY; ETC)

BANYAK NEGARA BERKEMBANG JUSTRU TERJEBAK DALAM KESENJANGAN SOSIAL DAN SPASIAL Karena Tidak Terjadi Proses “Trickled Down” Bahkan Justru Terjadi “Trickle Back” Oleh karena itu Sasaran Pembangunan Harus Mengutamakan Penurunan Langsung Tingkat Kemiskinan; Pengangguran,& Ketimpangan/ Kesenjangan dan Pengutamaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia (Human Basic Needs)

VARIAN REKOMENDASI

TUJUAN PEMBANGUNAN HARUS MENDAHULUKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA (HUMAN FACE DEVELOPMENT MODEL)

SASARAN PEMBANGUNAN BUKAN SAJA UNTUK MENGEJAR PERTUMBUHAN GROSS DOMESTIC BRUTO YANG TINGGI, TETAPI JUGA UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN KESENJANGAN SOSIAL DAN SPASIAL

21

5. (1) PELESTARIAN HAK BERKEBUDAYAAN Cakupan Pelestarian Hak Berkebudayaan:

1. Hak Berkebudayaan dalam Bidang Ekonomi – Politik 2. Hak Berkebudayaan dalam Bidang Sosial – Budaya Lingkup Program : 1. 2. 3.

Sosialisasi Fasilitasi Apresiasi

Media: 1. 2. 3. 4.

Pranata Sosial Komunitas Seni Pendidikan Organisasi Massa

PARADIGMA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN INDONESIA (8 PILAR ) (2) PEMBANGUNAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA Cakupan Pembangunan Jati Diri dan Karakter Bangsa:

1. 2.

Nilai Karakter

Lingkup Program: 1. Inventarisasi 2. Dokumentasi 3. Sosialisasi/ Penyadaran 4. Pendidikan 5. Pembudayaan 6. Kerjasama 7. Apresiasi 8. Fasilitasi Media: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bahasa Adat Istiadat Pranata Sosial Pendidikan Forum Dialog Kearifan Lokal

(3) PENGUATAN MULTIKULTURALISME

(4) PELESTARIAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA

(5) PENGEMBANGAN INDUSTRI BUDAYA

(6) PENGUATAN DIPLOMASI BUDAYA

Cakupan Penguatan Multikulturalisme:

Cakupan Pelestarian Sejarah & Warisan Budaya:

Cakupan Pengembangan Industri Budaya:

Cakupan Penguatann Diplomasi Budaya:

1. Nilai Multikulturalisme 2. Sikap dan Perilaku yang berbhinekatunggal ika

1. 2.

1. Seni:

1. Nominasi dan Penetapan 2. Apresiasi dan Promosi 3. Citra 4. Pengakuan

Lingkup Program: 1. Inventarisasi 2. Dokumentasi 3. Sosialisasi/ Penyadaran 4. Pendidikan 5. Fasilitasi 6. Apresiasi 7. Kerjasama

Sejarah Benda Cagar budaya: a. Benda Cagar Budaya b. Bangunan Cagar budaya c. Struktur Cagar Budaya d. Situs Cagar Budaya e. Kawasan Cagar Budaya

3.

Adat Tradisi a. Kepercayaan Lokal b. Upacara Tradisonal c. Pengobatan Tradisional d. Tradisi Lisan, e. Busana f. Kesenian Tradisional

Media: 1. Organisasi Massa 2. Pendidikan 3. Karya Budaya

4.

Bahasa dan Aksara Daerah

Lingkup Program : 1. Pelindungan 2. Pengembangan 3. Pemanfaatan

PILAR-PILAR UTAMA

a.Seni Rupa b.Seni Pertunjukan c.Seni Sastra d.Seni Media dan Film e.Seni Desain (Arsitektur, Interior, Fesyen)

2. Kuliner dan Pengobatan Tradisional 3. Kerajinan dan Barang Seni

Lingkup Program : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Regulasi Fasilitasi Apresiasi Sosialiasi Pendidikan Kerjasama

Lingkup Program: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penominasian Ekshibisi Kompetisi Konferensi Kerjasama Representasi (Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan di Luar Negeri)

(7) PENGEMBANGAN PRANATA DAN SDM KEBUDAYAAN

(8) PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDAYA

Cakupan Pengembangan Kelembagaan Kebudayaan:

Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya:

1. 1. Pranata: a. b.

c. d.

lembaga adat lembaga pengelola kebudayaan komunitas kebudayaan komunitas adat.

2. SDM

Kebudayaan: a. b. c.

d.

seniman; maestro; pialang budaya; dan/atau pemangku adat.

Lingkup Program: a. standardisasi Pranata b. sertifikasi SDM c. Inventarisasi, pengakuan, pemberdayaan dan revitalisasi d. Apresiasi seniman dan maestro e. pelindungan karya f. fasilitasi

Sarana: a. Museum b. Galeri seni dan budaya c. Gedung seni pertunjukan d. Gedung Pameran e. Padepokan f. Sanggar Seni g. Pasar Seni h. Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal

2. Prasarana: a.Regulasi b.Standardisasi c.Faslitasi Teknologi Lingkup Program 1. Perencanaan 2. Pembangunan 3. Revitalisasi 4. Fasilitasi

PILAR-PILAR PENDUKUNG

6.

KONSTRUKSI PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN

23

7.

KEBERPIHAKAN (STANDING POINT) PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

1. Pembangunan Kebudayaan yang Mendorong Terwujudnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 2. Pembangunan Kebudayaan yang Menegakkan UUD 1945 3. Pembangunan Kebudayaan yang Mendorong Terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika 4. Pembangunan Kebudayaan yang Meneguhkan NKRI

24

8.

PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN

ANALISIS SITUASI : KONDISI AKTUAL BIDANG KEBUDAYAAN (NASIONAL)

1.

KEBERPIHAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN : Pembangunan Kebudayaan yang Mendorong Terwujudnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

2.

Pembangunan Kebudayaan yang Menegakkan UUD 1945

3.

Pembangunan Kebudayaan yang Mendorong Terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika

4.

Pembangunan Kebudayaan yang Meneguhkan NKRI

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, INDIKASI PROGRAM/ KEGIATAN

PEMANGKU KEPENTINGAN (Pemerintah, Swasta, Masyarakat Perguruan Tinggi dan Media)

8 PILAR PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (Hak Berkebudayaan, Jatidiri & Karakter Bangsa, Mulitkulturalisme, Sejarah & Warisan Budaya, Industri Budaya, Diplomasi Budaya, SDM & Pranata Kebudayaan, Sarana & Prasarana Budaya)

KONDISI YANG DIHARAPKAN (VISI, MISI, TUJUAN, & SASARAN)

LINGKUP PENGELOLAAN/ PELESTARIAN: 1. PELINDUNGAN (a.l. regulasi/ sosialisasi) 2. PENGEMBANGAN (al. fasilitasi, edukasi) 3. PEMANFAATAN (al. kemitraan, pemberdayaan )

Monev dan umpan balik

LINGKUNGAN STRATEGIS (Lokal , Nasional, Regional, Internasional) 25

9.

ALUR PIKIR PENYUSUNAN RINPK PANCASILA

Undang-Undang Kebudayaan (Draft Inisiatif DPR)

Nilai-nilai Universal

UUD 1945

(HAM, Kesetaraan Jender, Environment Sustainability, dsb.)

BHINNEKA TUNGGAL IKA NKRI

ISU-ISU STRATEGIS (INTERNAL)

(UNIVERSAL VALUES)

PARADIGMA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

ISU-ISU STRATEGIS (EKSTERNAL)

VISI – MISI TUJUAN – SASARAN PELESTARIAN HAK BERKEBUDAYAAN

PEMBANGUNAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

PENGUATAN MULTIKULTURALISME

PELESTARIAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA

PENGEMBANGAN INDUSTRI BUDAYA

PENGUATAN DIPLOMASI BUDAYA

PENGEMBANGAN SDM & PRANATA KEBUDAYAAN


ARAH KEBIJAKAN STRATEGI INDIKASI PROGRAM

STRATEGI IMPLEMENTASI (PRIORITAS PENTAHAPAN DAN MEKANISME KOORDINASI s.d. 2025)

26

10.

STRUKTUR KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN KEBIJAKAN UMUM/NEGARA (UU KEBUDAYAAN)

RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN/KEBIJAKAN PELAKSANAAN (PP/PERPRES)

RENCANA INDUK PROVINSI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN/KEBIJAKAN PELAKSANAAN (PERDA PROVINSI/PERGUB) : 34 PROVINSI RENCANA INDUK KAB/KOTA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN/KEBIJAKAN PELAKSANAAN (PERDA KAB/KOT/PERBUP/PERWALI) : 511 KABUPATEN/KOTA

ARAH KEBIJAKAN INDIKASI PROGRAM KEGIATAN 27

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN SAMPAI DENGAN 2025

11.

VISI : “ TERWUJUDNYA KEBUDAYAAN INDONESIA YANG MULTIKULTUR, BERMARTABAT, DAN MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT DAN DUNIA ” MISI 1.

Membentuk insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila.

2.

Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang multikultural melalui pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pelestarian tradisi dalam keragaman budaya.

3.

Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dinamis yang dapat dibanggakan masyarakat dan dunia melalui penelitian kebudayaan dan penguatan diplomasi budaya.

4.

Memperkuat ketahanan budaya bangsa dengan meningkatkan pemahaman sejarah, melestarikan karya dan warisan budaya, dan mempertahankan unsur-unsur kebudayaan

5.

Membangun kebudayaan Indonesia dengan menciptakan sumber daya kebudayaan yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta melalui peningkatan kualitas dan kuantitas, serta pemerataan sebaran sarana dan prasarana kebudayaan. 28

12.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN MISI

1.

Membentuk insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri melalui internalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

TUJUAN a. Memperkuat jati diri dan karakter bangsa b. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila c. Melindungi dan menjamin aktualisasi hak-hak berkebudayaan secara bebas dan bertanggung jawab.

SASARAN a. Meningkatnya jaminan kebebasan setiap orang dalam mengaktualisasikan hak-hak berkebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Meningkatnya insan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam silasila Pancasila. c. Meningkatnya insan indonesia yang berjati diri dan berkarakter.

2.

Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang multikultural melalui pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pelestarian tradisi dalam keragaman budaya.

a. Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang multikultural b. Meningkatkan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa c. Melestarikan tradisi dalam keragaman budaya

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan tradisi di daerahnya masing-masing b. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama. c. Meningkatnya kegiatan budaya yang melibatkan kerjasama antar daerah d. Meningkatnya jumlah organisasi keagamaan yang menjunjung nilainilai kerukunan. 29

12.


3.

4.

Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dinamis yang dapat dibanggakan masyarakat dan dunia melalui penelitian kebudayaan dan penguatan diplomasi budaya.

Memperkuat ketahanan budaya bangsa dengan meningkatkan pemahaman sejarah, melestarikan warisan budaya, dan mempertahankan unsurunsur kebudayaan

TUJUAN a. Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri dan martabatnya. b. Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang mempunyai daya tarik dan memperoleh pengakuan dan penghormatan dari masyarakat dan dunia. c. Meningkatkan kualitas penelitian kebudayaan dan diplomasi budaya yang mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. a. Memperkuat ketahanan budaya b. Meningkatkan pemahaman sejarah c. Melestarikan warisan budaya d. Mempertahankan unsur-unsur kebudayaan

SASARAN a. Meningkatnya pengakuan dan penghargaan masyarakat dan dunia terhadap kebudayaan Indonesia. b. Meningkatnya kualitas penelitian kebudayaan yang mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. c. Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budaya antara Indonesia dan mancanegara. d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia. a. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan budaya. b. Meningkatnya kebanggaan masyarakat terhadap unsur-unsur kebudayaan Indonesia c. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap warisan budaya Indonesia d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkaji sejarah kebudayaan Indonesia 30

12.


5.

Membangun kebudayaan Indonesia dengan menciptakan SDM kebudayaan yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kualitas dan kuantitas, serta pemerataan sebaran sarana dan prasarana kebudayaan

TUJUAN a. Menciptakan sumber daya kebudayaan yang berkualitas b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan sebaran sarana dan prasarana kebudayaan.

SASARAN a. Meningkatnya ketersediaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kebudayaan b. Meningkatnya ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kebudayaan. c. Meningkatnya ketersediaan SDM Kebudayaan yang tersertifikasi d. Meningkatnya ketersediaan instansi/lembaga kebudayaan yang terstandarisasi e. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan sesuai kebutuhan ekspresi budaya masyarakat

31

PILAR 7 PENGEMBANGAN SDM DAN PRANATA KEBUDAYAAN

7.1.

ARAH KEBIJAKAN KONDISI SAAT INI

PENGEMBANGAN PRANATA KEBUDAYAAN

ARAH KEBIJAKAN

A. PERMASALAHAN

1.

Meningkatkan kuantitas pranata budaya

1. Rendahnya kuantitas: forum, lembaga, dan kelompok budaya yang ada

2.

Meningkatkan kualitas pranata kebudayaan

3.

Mengoptimalkan peran pranata kebudayaan

4.

Meningkatkan efisiensi pengelolaan pranata budaya

5.

Meningkatkan profesionalisme pengelola pranata budaya

1. Tersedianya forum, lembaga dan kelompok budaya yang mampu memperkuat kebudayaan Indonesia.

6.

2. Tersedianya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan pemerintah yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia (BPCB, Balai Arkeologi, BPNB, Museum)

Meningkatkan komitmen antar pemangku kepentingan pelestarian pranata budaya

7.

Mengembangkan regulasi dan lembaga perlindungan masyarakat dari dampak negatif kebudayaan

2. Rendahnya kualitas dan optimalisasi peran pranata kebudayaan di lingkungan masyarakat 3. Rendahnya efisiensi dan profesionalisme pengelolaan forum, lembaga, dan kelompok budaya yang ada

SASARAN

Kecukupan kuantitas dan kualitas pranata kebudayaan

4. Rendahnya komitmen pelestarian pranata/lembaga kebudayaan di Indonesia 5. Belum adanya regulasi dan lembaga yang melindungi masyarakat dari dampak negatif kebudayaan

B. POTENSI

33

7.1.1. .

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


Meningkatnya kuantitas, kualitas dan komitmen pranata /lembaga kebudayaan dalam pelestarian budaya Indonesia

KONDISI YANG DIHARAPKAN

JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

1 .

Meningka tkan kuantitas pranata budaya (lembaga adat, lembaga pengelola kebudayaan, komunitas kebudayaan, dan komunitas adat)

STRATEGI

1.1.

Inventarisasi

INDIKASI PROGRAM (KEGIATAN)

1.1.1.

1.1.2.

Pendataan pranata kebudayaan pemerintah, koasi pemerintah dan non pemerintah

Fasilitasi pendataan lembaga, forum dan kelompok budaya

RINCIAN AKTIVITAS

J P

J M

J P J

a.

Penyusunan profil pranata kebudayaan di Indonesia

X

b.

Penentuan klasifikasi pranata kebudayaan

X

X

c.

Pengawasan dan pemantauan kegiatan pranata kebudayaan

X

X

X

d.

Pengembangan sistem informasi pranata/lembaga kebudayaan

X

X

e.

Penyediaan data pranata kebudayaan X

X

KEMENT ERIAN/ LEMBAG A PENANG GUNG JAWAB

KEMENTERIA N/ LEMBAGA INSTANSI TERKAIT

• Setditje nbud Kemen dikbud • Disbud

• Pemerintah Daerah • UPT kebudayaan

34

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

1 .

Meningka tkan kuantitas pranata budaya

STRATEGI

1.2.

Revitalisasi


1.2.1.

1.2.2.

Pembiasaan kegiatan pranata budaya dalam pelestarian budaya lokal

Penataan struktur, dan fungsi pranata/lembaga kebudayaan

RINCIAN AKTIVITAS

J P

J M

J P J

Peningkatan kegiatan pertemuan rutin tahunan pranata budaya nasional

X

X

X

b.

Pelatihan dan pendampingan pengelola pranata/lembaga kebudayaan

X

X

X

c.

Peningkatan peduli lembaga/ komunitas adat melalui generasi muda

X

X

X

d.

Pengembangan tata kelola pranata/lembaga kebudayaan

X

X

X

e.

Pelatihan penyusunan program kegiatan pranata/lembaga kebudayaan yang mengutamakan kesinambungan dan keberlanjutan

X

X

X

a.



• Dit sejarah & NB Kemen dikbud • Disbud


35

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

1 .

Meningka tkan kuantitas pranata budaya

STRATEGI

1.3.

Fasilitasi


1.3.1.

1.3.2.

Pembentukan lembaga adat dan lembaga pengelolaan kebudayaan

Penyediaan instrumen pendukung pembentukan pranata/lembaga kebudayaan

RINCIAN AKTIVITAS

J P

J M

J P J

a.

Penyusunan perijinan dan pendirian pranata/lembaga kebudayaan

X

b.

Pembentukan dan pengesahan pranata/lembaga kebudayaan

X

c.

Penyusunan regulasi khusus mengenai pelestarian lembaga adat

X

d.

Sosialisasi regulasi tentang lembaga adat

X

X

X

e.

Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus mengurusi pranata/lembaga kebudayaan

X

X

X

Pembentukan badan pengamat kegiiatan pranata/lembaga kebudayaan

X

X

X

f.



• Dit sej & NB Kemen dikbud • Disbud


36

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

2 .

Meningka tkan kualitas pranata budaya

STRATEGI

2.1.

Evaluasi


2.1.1.

2.1.2.

2.2.

Pemberdayaa n

2.2.1.

RINCIAN AKTIVITAS

Pengembangan sistem evaluasi pranata kebudayaan

a.

Penguatan regulasi dalam penataan pranata/lembaga kebudayaan

Kampanye pelestarian pranata kebudayaan

J P

J M

J P J

Penyusunan dan penetapan kriteria pemantauan dan penilaian pranata/lembaga kebudayaan

X

b.

Formulasi peraturan pengelolaan pranata/lembaga kebudayaan

X

c.

Sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan pranata/lembaga kebudayaan

X

X

X

Kampanye pelestarian pranata kebudayaan dengan melibatkan tokoh masyarakat, budayawan dan seniman

X

X

X

Penyuluhan dan pendampingan tokoh masyarakat pecinta budaya untuk mengelola forum, lembaga dan kelompok budaya

X

X

X

d.

e.



• Setditje nbud Kemen dikbud • Disbud


37

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

3 .

Mengopti malkan peran pranata kebudaya an di lingkung an masyarak at

STRATEGI

3.1

Networking (Membangun jejaring)


3.1.1.

Peningkatan kerjasama antara pelaku industri dengan pranata /lembaga budaya

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

3.1.2.

Pembentukan interkoneksi pranata budaya dengan lembaga budaya luar negeri

c.

Sosialisasi kerjasama pranata budaya dengan pelaku industri budaya

Pembentukan unit-unit usaha pelaku industri kerjasama dengan pranata budaya

Penggalangan pertukaran pengelola pranata budaya

J P

X

X

X

J M

X

X

X



X

• Setditje n Kemen dikbud • Disbud


X



X


• Kemenlu • UPT kebudayaan

J P J

38

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

3 .

Mengopti malkan peran pranata kebudaya an di lingkung an masyarak at

STRATEGI

3.2.

Pemberdayaa n


3.2.1.

Pengelolaan program dan kegiatan pranata/ lembaga yang berdampak pada masyarakat

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

3.2.2.

Fasilitasi pranata/lembaga dalam kegiatan pelestarian kebudayaan

c.

d.

Penyusunan program kerja pranata/lembaga secara sistematis dan tertata

Peningkatan keterlibatan peran pranata/lembaga kebudayaan pada kegiatan tradisi masyarakat

Peningkatan peran pranata/lembaga kebudayaan sebagai mediator seniman dan budayawan dalam pameran hasil karya seni budaya di dalam dan di luar negeri Peningkatan dukungan pranata/lembaga kebudayaan dalam promosi budaya di luar negeri

J P

X

X

X

X

J M

X

X

X

X



X



X



X



X



J P J

39

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

4 .

Meningka tkan efisiensi pengelola an pranata budaya

STRATEGI

4.1.

Pengakuan melalui standarisasi


4.1.1.

Standarisasi pranata/lembaga kebudayaan

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

c.

4.1.2

4.1.3.

Evaluasi sistem standarisasi pranata/lembaga kebudayaan

d.

Sosialisasi standarisasi lembaga kebudayaan

e.

Penyusunan kriteria standar legitimasi pranata/ lembaga kebudayaan

Penyusunan skema standarisasi pranata/lembaga

Kemitraan dengan badan standar nasional lembaga dalam pelaksanaan standarisasi

Pemantauan dan penilaian implementasi sistem standarisasi

Penyebarluasan informasi sistem standarisasi pranata/lembaga kebudayaan



X



X



X

X



X



X



J P

X

X

J M

X

X

X

J P J

40

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

5 .

Meningka tkan profesion alisme pengelola an pranata budaya

STRATEGI

5.1.

Regulasi


5.1.1.

Penegakan peraturan pengelolaan pranata kebudayaan

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

5.2.

Koordinasi

5.2.1

Peningkatan kerjasama pranata/ lembaga kebudayaan dengan kelembagaan pendidikan

c.

d.

Formulasi peraturan tentang pengelolaan pranata kebudayaan

Sosialisasi implementasi peraturan pengelolaan pranata kebudayaan

Kerjasama antar lembaga kebudayaan dan lembaga pendidikan terkait profesionallisme pengelolaan

J P

X

X

X

J M

X

X

X



X



X




• Pemerintah Daerah • Ditjen Dikmen dan Dikti • UPT kebudayaan


• Pemerintah Daerah • Ditjen Dikmen dan Dikti • UPT kebudayaan

J P J

X

Partisipasi lembaga kebudayaan dalam program kegiatan lembaga pendidikan X

X

X

41

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

6 .

Meningka tkan komitme n antar pemangk u kepentin gan pelestaria n pranata budaya

STRATEGI

6.1.

Harmonisasi programprogram pelestarian pranata/ lembaga kebudayaan


6.1.1.

6.1.2.

RINCIAN AKTIVITAS

Pembentukan forum koordinasi lintas lembaga terkait pelestarian kebudayaan

a.

Pemantauan dan evaluasi program-program antara pranata/ lembaga kebudayaan dengan lembaga sektor lain

b.

c.

Sosialisasi koordinasi pemantauan pengelolaan pranata/lembaga kebudayaan

Pembentukan tim pemantau kegiatan pranata/lembaga kebudayaan dengan lembaga sektor lain

Pemantauan program-program pranata/lembaga kebudayaan berbasis pemberdayaan masyarakat

J P

X

X

X

J M

X

X

X




• Kemenpora • BAPPENAS • Pemerintah Daerah • UPT kebudayaan

X



X



J P J

X

42

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

6 .

Meningka tkan komitme n antar pemangk u kepentin gan pelestaria n pranata budaya

STRATEGI

6.2.

Partisipasi pemangku kepentingan


6.2.1.

6.2.2.

RINCIAN AKTIVITAS

Peningkatan kerjasama antar stakeholder dalam pelestarian pranata/lembaga kebudayaan

a.

Partisipasi stakeholder dalam pemantauan program-program pranata/lembaga kebudayaan

b.

c.

Kesepakatan bersama stakeholder kebudayaan dalam pelestarian pranata/lembaga kebudayaan

Kajian penelitian dan pengembangan keberlanjutan program-program pranata/lembaga kebudayaan

Peningkatan dukungan partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan program-program pranata/lembaga kebudayaan

J P

X

X

X

J M

X

X

X



X



X



X



J P J

43

7.1.1. .


ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Meningkatnya kuantitas, kualitas dan komitmen pranata /lembaga kebudayaan dalam pelestarian budaya Indonesia


JANGKA WAKTU

No.

7.

ARAH KEBIJAKAN

Mengemb angkan lembaga perlindun gan masyarak at dari dampak negatif kebudaya an

STRATEGI

7.1.

Pembentukan


7.1.1

Pembentukan Komisi Perlindungan Kebudayaan

RINCIAN AKTIVITAS

a. b.

7.2.

Fasilitasi

7.2.1.

Faslitasi Komisi Perlindungan Kebudayaan

7.3.

Monev

7.3.1.

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Komisi Perlindungan Kebudayaan

c.

d.

menyusun kriteria dampak negatif Kebudayaan menerima pengaduan masyarakat mengenai kegiatan kebudayaan yang patut diduga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat melakukan kajian dan penelitian kegiatan kebudayaan yang patut diduga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau inisiatif anggota Komisi Pelindungan Kebudayaan memberikan laporan atas hasil kerja Komisi Pelindungan Kebudayaan kepada Presiden secara berkala menyusun kode etik anggota Komisi Pelindungan Kebudayaan.

J P

X

J M

X

J P J

KEMENTE RIAN/ LEMBAG A PENANG GUNG JAWAB


• Komisi Perlindu ngan Kebuda yaan

• Kemendikbu d

X

44

7.2.

ARAH KEBIJAKAN KONDISI SAAT INI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ARAH KEBIJAKAN

A. PERMASALAHAN 1. Terbatasnya jumlah SDM bidang kebudayaan

1.

2. Rendahnya kualitas SDM kebudayaan

2. Meningkatkan kualitas SDM kebudayaan

3. Rendahnya profesionalitas SDM kebudayaan 4. Dislokasi tenaga kerja seni/SDM kebudayaan 5. Rendahnya jaminan sosial pada SDM kebudayaan

Meningkatkan kuantitas SDM kebudayaan

SASARAN

Tercukupinya kuantitas dan kualitas SDM kebudayaan

3. Meningkatkan apresiasi terhadap SDM kebudayaan

B. POTENSI 1. Besarnya jumlah lulusan Sekolah tinggi Seni dan Budaya (ISI, Prodi Arkeologi, Sejarah, Sastra,dst) 2. Banyaknya jumlah lembaga pendidikan seni budaya 3. Tersedianya regulasi sebagai dasar pembinaan kelembagaan dan SDM kebudayaan

45

7.1.1. .



Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kebudayaan


JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

1 .

Meningka tkan kuantitas SDM kebudaya an

STRATEGI

1.1.

Pendidikan


1.1.1.

Fasilitasi pengembangan insan seni (seniman, maestro, pialang budaya, pengulas seni)

RINCIAN AKTIVITAS

a.

1.1.3.

Fasilitasi pembentukan pendidikan di bidang sensor film

c.

Sosialisasi pengembangan SDM bidang seni dan film

d.

J M

J P J

Fasilitasi beasiswa pendidikan dan pelatihan insan seni X

b.

1.1.2.

J P

Fasilitasi kerjasama bidang seni dengan lembaga pendidikan tinggi kesenian. di dalam dan luar negeri

Fasilitasi sarana dan prasana pendidikan tenaga sensor film

X

X

X

X

X

X

Pembentukan forum komunitas kesenian dan perfilman X

X

X



• PPSD M Kemen dikbud • Disbud

• Kemenlu • Lembaga pendidikan seni dalam dan luar negeri


• Kemenlu • Lembaga pendidikan seni dalam dan luar negeri


• Ditjen Dikti Kemendikb ud • Lembaga Sensor Film


• Lembaga perfilman • Lembaga kesenian • Pemerintah daerah

46

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

1 .


STRATEGI

1.2.

Pelatihan


1.2.1.

Pembinaan pialang budaya

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

1.2.2.

1.2.3.

Fasilitasi pelatihan pialang budaya ke lembaga budaya di luar negeri

c.

Apresiasi partisipasi tokoh budaya dalam rangka pembentukan pemangku adat

d.

e.

Sosialisasi pembinaan pialang budaya di dalam maupun di luar negeri

Pencarian bakat pialang budaya melalui organisasi pemuda

Kerjasama magang ke lembaga luar negeri untuk pialang budaya.

Penghargaan untuk penyelenggaraan pelatihan pemangku adat

Pelatihan pemangku adat untuk meningkatkan wawasan tentang pelestarian budaya

J P

X

X

X

X

X

J M

X

X

X

X

X



X


• Kemenlu • Pemerintah daerah • UPT kebudayaan

X


• Pemerintah daerah • UPT kebudayaan

X


• Kemenlu • UPT kebudayaan

• UPT kebudayaan

X


• UPT kebudayaan

X


J P J

47

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

No .

1.

ARAH KEBIJAKA N


STRATEGI

1.3.

Regenerasi seniman


1.3.1.

1.3.2.

RINCIAN AKTIVITAS

Fasilitasi tunjangan pendidikan untuk keluarga seniman

a.

Pemberdayaan keluarga seniman dalam kegiatan seni di masyarakat

b.

c.

Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi kesenian untuk keluarga seniman

Penyiapan skema insentif bagi keluarga seniman yang mempertahankan tradisi seni

KEMEN TERIAN / LEMBA GA PENAN GGUNG JAWAB

KEMENTER IAN/ LEMBAGA INSTANSI TERKAIT

X

• PPSD M Keme ndikb ud

• Lembaga pendidika n tinggi kesenian

X

X


• Komunita s seni budaya

X


• Komunita s seni budaya

J P

J M

X

J P J

Pencarian bakat seni melalui kelompok keluarga seniman X

X

48

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

2 .

Meningka tkan kualitas SDM kebudaya an

STRATEGI

2.1.

Pengakuan


2.1.1.

Fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

c.

2.1.2.

Fasilitasi pembentukan instrumen pendukung uji kompetensi dan sertifikasi

d.

e.

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kesenian dan perfilman

Fasilitasi uji kompetensi kompetensi SDM bidang seni dan film

Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi SDM bidang seni dan film

Pembentukan tempat uji kompetensi bidang seni dan film

Pembentukan lembaga sertifikasi profesi bidang seni dan film

J P

X

X

X

X

X

J M

X

X

X

X

X



X


• BNSP • Lembaga profesi seni dan film

X



X



• Kemen dikbud • Disbud


• Kemen dikbud • Disbud


J P J

X

X

49

7.1.1. .





JANGKA WAKTU

N o .

ARAH KEBIJAKA N

3 .

Menggiat kan apresiasi terhadap SDM kebudaya an

STRATEGI

3.1.

Apresiasi


3.1.1

Pelindungan karya seniman dan maestro seni budaya

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

c.

3.1.2

Pelindungan kesejahteraan maestro seni budaya

d.

e.

Formulasi peraturan tentang pelindungan karya seni budaya

Penyusunan skema penghargaan untuk seniman dan budayawan di luar negeri yang berprestasi di bidang promosi seni budaya Penghargaan atas pagelaran seni budaya

Formulasi tunjangan hari tua untuk maestro

Fasilitasi kemudahan penyelenggaraan pameran untuk seniman dan maestro



X


• Pemda • Lembaga/ komunitas seni budaya

X



X



X



X



J P

J M

X

X

J P J

X

X

50

PILAR 8


8.1. KONDISI YANG DIHARAPKAN


PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA BUDAYA

Terwujudnya pelestarian sarana dan prasarana kebudayaan di Indonesia

KONDISI SAAT INI A. PERMASALAHAN 1. Rendahnya pelindungan terhadap sarana dan prasarana kebudayaan (museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan dan sanggar seni, dan pasar seni, dan sebagainya) 2. Rendahnya pengembangan terhadap sarana dan prasarana kebudayaan (museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan dan sanggar seni, dan pasar seni, dan sebagainya) 3. Rendahnya pemanfaatan terhadap sarana kebudayaan (museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan dan sanggar seni, dan pasar seni, dan sebagainya)

ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan pelindungan sarana dan prasarana kebudayaan

SASARAN Terwujudnya pelestarian sarana dan prasarana kebudayaan di Indonesia secara optimal

2. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan

B. POTENSI 1. Kekayaan sarana dan prasarana budaya yang ada di Indonesia 2. Tingginya komitmen pelestarian terhadap sarana dan prasarana kebudayaan 52

8.1.1.




Terwujudnya pelestarian sarana dan prasarana kebudayaan di Indonesia TAHUN

NO

1.

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan pelindungan sarana dan prasarana kebudayaan (Museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan dan sanggar seni, pasar seni)


STRATEGI

1.1.

Meningkatkan profesionalitas pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan

1.1.1.

Standarisasi pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

c.

d.

e.

f.

JP

X

Penyusunan regulasi untuk sarana dan prasarana kebudayaan sebagai payung hukum

X

Pengadaan pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan

X

Pengadaan pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan

X

Monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan

JPJ

Kemendikbud

Penyusunan standar nasional sarana dan prasarana kebudayaan

Penerapan regulasi tentang standar pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan

JM

KEMENTRIAN/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB

X

KEMENTRIAN/ LEMBAGA INSTANSI TERKAIT

Kemenparekraf, Dinas kebudayaan, dan Institusi Terkait lainnya

X

X

53

8.1.1.





NO

1.

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan pelindungan sarana dan prasarana kebudayaan (Museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan dan sanggar seni, pasar seni)


STRATEGI

1.1.

Meningkatkan profesionalitas pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan

1.1.2.

Fasilitasi peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sarana dan prasarana budaya

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

c.

1.1.3.

Penerapan Prosedur Standar Operasional (SOP) pelestarian sarana dan prasarana kebudayaan

a.

b.

JP

Pengadaaan pelatihan dan sosialisasi kepada pengelola sarana dan prasarana kebudayaan

X

Pelaksanaan Studi banding dan kerja praktek pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan

X

Peningkatan kualitas SDM Pengelola Sarana dan Prasarana Budaya

X

Penyusunan Prosedur Standar Operasional (SOP) pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan mengenai Prosedur Standar Operasional (SOP) pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan

JM

X

JPJ



Kemendikbud

Kemenparekraf, Institusi terkait lainnya

X

Kemendikbud X

Kemenparekraf, Dinas Kebudayaan Institusi terkait lainnya

X

54

8.1.1.





NO

2.

ARAH KEBIJAKAN Menggiatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan (Museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan dan sanggar seni, pasar seni)


STRATEGI

2.1.

Fasilitasi rencana pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan

2.1.1.

Penyusunan rencana pengembangan bangunan Museum

RINCIAN AKTIVITAS

a.

Kompilasi data pemetaan museum di seluruh Indonesia (Nasional dan Daerah)

X

b.

Pembuatan buku data dan pedoman (online/ cetak) permuseuman Indonesia (Nasional dan Daerah)

X

c.

2.1.2.

Penyusunan rencana pengembangan Galeri Seni dan Budaya, Gedung Pertunjukan dan Gedung Pamer

JP

a.

Penyusunan rencana penataan ruang dalam dan ruang luar bangunan Museum (Masterplan revitalisasi, maket, DED) Kompilasi data pemetaan Galeri Seni dan Budaya di seluruh Indonesia

X

X

b.

Pembuatan buku data dan pedoman (online/ cetak) tentang galeri seni di Indonesia

X

c.

Kompilasi data pemetaan Gedung Pertunjukan di seluruh Indonesia

X

JM

JPJ



Kemendikbud

Kemenparekraf, Kemen PU, Dinas Kebudayaan dan Institusi terkait lainnya

Kemendikbud


X

55

8.1.1.





NO

2.



STRATEGI

2.1.


2.1.2.

Penyusunan rencana pengembangan Galeri Seni dan Budaya, Gedung Pertunjukan dan Gedung Pamer

RINCIAN AKTIVITAS

JP

d.

Pembuatan buku data dan pedoman (online/ cetak) tentang Gedung Pertunjukan di Indonesia

X

e

Kompilasi data pemetaan Gedung Pamer di seluruh Indonesia

X

f.

Pembuatan buku data dan pedoman (online/ cetak) tentang Gedung Pamer di Indonesia

X

g.

Kompilasi data mengenai komunitaskomunitas pecinta seni dan budaya di seluruh Indonesia

X

h.

Penyusunan rencana penataan ruang dalam dan ruang luar Galeri Seni dan Budaya, Gedung Seni Pertunjukan dan Gedung Pameran di Indonesia (Masterplan revitalisasi, maket, DED)

X

JM

JPJ

KEMENTRIAN/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB Kemendikbud

KEMENTRIAN/ LEMBAGA INSTANSI TERKAIT Kemenparekraf, Kemen PU, Dinas Kebudayaan dan Institusi terkait lainnya

56

8.1.1.





NO

2.



STRATEGI

2.1.


2.1.3.

Penyusunan rencana pengembangan Sekolah, Padepokan, Sanggar Seni-budaya

RINCIAN AKTIVITAS

JP

JM

JPJ


a.

Kompilasi data pemetaan Sekolah, Padepokan dan Sanggar Seni di seluruh Indonesia

X

b.

Pembuatan buku data dan pedoman (online/ cetak) tentang Sekolah, Padepokan dan Sanggar SeniBudaya di Indonesia

X

c.

Penyusunan rencana penataan ruang dalam dan ruang luar Sekolah, Padepokan dan Sanggar SeniBudaya di Indonesia (Masterplan revitalisasi, maket, DED)

X


57

8.1.1.





NO

2.



STRATEGI

2.1.


2.1.4.

Penyusunan rencana pengembangan Pasar Seni

RINCIAN AKTIVITAS

JP

JM

JPJ


a.

Kompilasi data pemetaan Pasar Seni di seluruh Indonesia

X

b.

Pembuatan buku data dan pedoman (online/ cetak) tentang Pasar Seni di Indonesia

X

c.

Penyusunan rencana penataan ruang dalam dan ruang luar Pasar Seni di Indonesia (Masterplan revitalisasi, maket, DED)

X


58

8.1.1.





NO

2.



STRATEGI

2.2.

Fasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan

2.2.1.

2.2.2.

Pelaksanaan pengembangan bangunan Museum Nasional dan Daerah

Pelaksanaan pengembangan Galeri seni dan budaya, Gedung Seni Pertunjukan dan Gedung Pameran di Indonesia

RINCIAN AKTIVITAS

JP

JM

JPJ

a.

Pelaksanaan revitalisasi Museum Nasional berdasarkan rancangan Masterplan revitalisasi dan standar Nasional

X

X

b.

Penataan dan pengelolaan ruang dalam (display, koleksi dan tata cahaya) yang sesuai dengan kaidah revitalisasi Museum Nasional

X

X

a.

Pelaksanaan revitalisasi Galeri Seni dan Budaya, Gedung Seni Pertunjukan, dan Gedung Pameran berdasarkan rancangan Masterplan revitalisasi

b.



Kemendikbud


Kemendikbud


Pembuatan wadah khusus untuk komunitas-komunitas pecinta Seni dan Budaya di seluruh Indonesia

59

8.1.1.





NO

2.



STRATEGI

2.2.


2.2.2.

2.2.3.

RINCIAN AKTIVITAS

Pelaksanaan pengembangan Galeri seni dan budaya, Gedung Seni Pertunjukan dan Gedung Pameran di Indonesia

c.

Pelaksanaan pengembangan Sekolah, Padepokan dan Sanggar Seni-Budaya di Indonesia

a.

b.

JP

Penataan dan pengelolaan ruang dalam (display, koleksi dan tata cahaya) yang sesuai dengan kaidah revitalisasi Galeri Seni dan Budaya, Gedung Seni Pertunjukan dan Gedung Pameran

X

Pelaksanaan revitalisasi Sekolah, Padepokan dan Sanggar Seni-Budaya berdasarkan rancangan Masterplan revitalisasi Peningkatan kualitas dan kuantitas kurikulum dan bahan ajar/ peraga di sekolah, padepokan dan sanggar seni dan budaya

JM

X

X

JPJ



Kemendikbud

Kemenparekraf, Dinas Kebudayaan dan Institusi terkait lainnya

X

X


X

60

8.1.1.





NO

2.



STRATEGI

2.2.


2.2.3.

2.2.4.

Pelaksanaan pengembangan Sekolah, Padepokan dan Sanggar Seni-Budaya di Indonesia

Pelaksanaan pengembangan Pasar Seni di Indonesia

RINCIAN AKTIVITAS

c.

a.

b.

c.

Peningkatan akses sarana pendidikan kebudayaan melalui beasiswa, promosi, jejaring kerjasama, dan lain-lain di sekolah, padepokam, sanggar seni dan budaya

JP

X

JM

X

JPJ



Kemendikbud


X

Pelaksanaan revitalisasi Sekolah, Padepokan dan Sanggar Seni-Budaya berdasarkan rancangan Masterplan revitalisasi

X

X

Penataan ruang dalam dan ruang luar (beautification) yang sesuai dengan kaidah revitalisasi Pasar Seni

X

X

Peningkatan dan pembaharuan jenis komoditi yang ada di Pasar seni, dengan mengikutsertakan partisipasi pengrajin/ pakar seni

X

X


61

8.1.1.





NO

2.



STRATEGI

2.2.


2.2.5.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kebudayaan

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

c.

d.

e.

Revitalisasi sarana dan prasarana kebudayaan untuk meningkatkan kualitas Pemerataan dan/atau pembangunan sarana kebudayaan di tiap daerah untuk meningkatkan kuantitas Penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan baik di tingkat nasional maupun daerah Penyusunan Culture Development Index (CDI) mengenai prasarana kebudayaan Peningkatan penggunaan jejaring ICT sebagai media penyebaran informasi sarana dan prasarana kebudayaan

JP

JM

JPJ


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KEMENTRIAN/ LEMBAGA INSTANSI TERKAIT Kemenparekraf, Dinas Kebudayaan, Kemen PU, dan Institusi terkait lainnya

X

62

8.1.1.





NO

2.



STRATEGI

2.2.


2.2.5.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kebudayaan

RINCIAN AKTIVITAS

f.

g.

2.2.6.

Peningkatan kemitraan pembangunan dan pengelolaan

a.

b.

JP

JM

Pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan

X

Penambahan alat bantu dan fasilitas di tiap-tiap sarana dan prasarana kebudayaan bagi pengunjung dengan kategori khusus (lanjut usia, handicapped, dll)

X

Pembuatan kajian model-model kemitraan untuk pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan Pembuatan percontohan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan dengan menggunakan model kemitraan tertentu

X

JPJ



Kemendikbud

Kemenparekraf, Kemenkominfo, Kemensos/ Kemenkokesra dan Institusi terkait lainnya

Kemendikbud


X

X

63

8.1.1.





NO

2.



STRATEGI

2.2.


2.2.6.

2.2.7

Peningkatan kemitraan pembangunan dan pengelolaan

Pengembangan insentif sarana dan prasarana kebudayaan

RINCIAN AKTIVITAS

c.

a.

b.

JP

Pelaksanaan dan pemasaran kemitraan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan yang mengoptimalkan kinerja kerjasama antar pemangku kepentingan Pengkajian ekstensifikasi sumbersumber pendanaan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan dalam kaitannya dengan mitra Pelaksanaan ekstensifikasi sumbersumber pendanaan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan dalam kaitannya dengan mitra

JM

X

JPJ



Kemendikbud


X

X

X

X

X

X

X


64

8.1.1.





NO

2.



STRATEGI

2.2.


2.2.8.

Peningkatan publikasi kebudayaan melalui portal web

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

2.2.9.

Pembuatan Film tentang Kebudayaan Indonesia

a.

b.

c.

d.

Pembuatan portal web khusus kebudayaan Nusantara dan Daerah

JP

Pemutaran film tentang Kebudayaan Nusantara dan Daerah (Indonesia) di Luar Negeri

JPJ

X

Kemenparekraf, Kemenkominfo, Dinas Kebudayaan dan Institusi terkait lainnya

Kemendikbud


X

X


Kemendikbud X

Pelatihan pengelolaan web portal khusus kebudayaan nusantara dan daerah Pembuatan film pendek tentang Kebudayaan Nusantara dan Daerah Pembuatan film komersial tentang Kebudyaan Nusantara dan Daerah Pemutaran film tentang Kebudyaan Nusantara dan Daerah di kalangan pelajar dan masyarakat

JM


X

X

X

X

X

X

X

65

8.1.1.





NO

2.

ARAH KEBIJAKAN Menggiatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan


STRATEGI

2.2.

(Museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan dan sanggar seni, pasar seni)


2.2.10.

Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi Kebudayaan

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

c.

2.3.

Fasilitasi evaluasi pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan

2.3.1.

Evaluasi pengembangan di berbagai jenis sarana dan prasarana di Seluruh Indonesia

a.

JP

JM

JPJ

Pembuatan dokumentasi Kebudayaan Indonesia melalui event-event senibudaya

X

X

X

Pembuatan dokumentasi Kebudayaan Indonesia melalui adat tradisi lokal

X

X

X

X

X

X

Pembuatan dokumentasi dan penyebarluasan informasi Kebudayaan Indonesia melalui berbagai media (cetak dan elektronik) Pembuatan feasilibility studies (FS) dan evaluasi museummuseum di seluruh Indonesia

X



kemendikbud


Kemendikbud


66

8.1.1.





NO

3.

ARAH KEBIJAKAN Menggiatkan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan (Museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan dan sanggar seni, pasar seni)


STRATEGI

3.1.

Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan sebagai pusat seni-budaya

3.1.1.

Penyusunan regulasi untuk memperluas pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan sebagai pusat senibudaya

a.

b.

c.

3.1.2.

Peningkatan nilai tambah seni-budaya di lokasi sarana dan prasarana kebudayaan sebagai pusat seni-budaya

a.

b.

RINCIAN AKTIVITAS

JP

JM

JPJ

Pemberlakuan hari kunjung dan tarif khusus bagi pelajar

X

X

X

Pemberlakuan hari kunjung bebas biaya masuk sarana dan prasarana kebudayaan pada tiap-tiap bulannya

X

X

X

Penentuan bagianbagian sarana dan prasarana kebudayaan yang dapat digunakan sebagai pusat senibudaya

X

Pelatihan/ kursus/ peragaan seni-budaya bagi masyarakat di lokasi sarana dan prasarana kebudayaan

X

X

X

Penjadwalan pameran rutin berkala dengan tema-tema khusus di sarana dan prasarana kebudayaan

X

X

X



Kemendikbud


Kemendikbud


67

8.1.1.





NO

3.



STRATEGI

3.1.

3.2.

Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan sebagai pusat seni-budaya

3.1.2.

Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan sebagai pusat destinasi pariwisata

3.2.1.

3.2.2.

RINCIAN AKTIVITAS

Peningkatan nilai tambah seni-budaya di lokasi sarana dan prasarana kebudayaan sebagai pusat seni-budaya

c.

Penyusunan regulasi sarana dan prasarana kebudayaan sebagai pusat destinasi pariwisata

a.

Peningkatan nilai tambah sarana dan prasarana kebudayaan sebagai destinasi pariwisata

b.

a.

Pemberdayaan komunitas senibudaya sebagai penggerak aktivitas kebudayaan

Penentuan sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan sebagai pusat destinasi pariwisata Pemberlakuan tarif khusus untuk beberapa kategori pengunjung (lanjut usia,handicap,dll) Penentuan titik-titik di lokasi sarana dan prasarana kebudayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai tourist information centre (TIC)

JP

X

JM

X

JPJ



Kemendikbud


Kemendikbud


X

X

X

X

68

8.1.1.





NO

3.



STRATEGI

3.2.

3.3.

Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan sebagai pusat destinasi pariwisata

3.2.2.

Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan sebagai penggerak roda ekonomi

3.3.1.

RINCIAN AKTIVITAS

Peningkatan nilai tambah sarana dan prasarana kebudayaan sebagai destinasi pariwisata

b.

Penyusunan regulasi sarana dan prasarana sebagai penggerak roda ekonomi

a.

b.

3.3.2.

Peningkatan nilai tambah sarana dan prasarana kebudayaan sebagai penggerak roda ekonomi

a.

Pembuatan kemasan paket wisata pada sarana dan prasrana kebudayaan yang sesuai dengan perkembangan pariwisata masa kini Penentuan titik-titik komersial di lokasi sarana dan prasarana kebudayaan Pembatasan jenis aktivitas perekonomian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kebudayaan Pemanfaatan ruangruang publik di lokasi untuk aktivitas dengan atraksi dan minat khusus

JP

JM

JPJ



Kemendikbud


Kemendikbud


Kemendikbud


X

X

X

X

X

69

8.1.1.





NO

3.



STRATEGI

3.4.

Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan sebagai sarana pendidikan

3.4.1.

Peningkatan nilai tambah sarana dan prasarana kebudayaan sebagai tempat pembelajaran (studi)

RINCIAN AKTIVITAS

a.

b.

Pemberdayaan sarana dan prasarana sebagai pusat studi / penelitian terkait dengan kebudayaan Penyusunan dan pelaksanaan agenda kegiatan (event) dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan sebagai sarana pendidikan

JP

JM

JPJ


X

X

X

X

X

X

KEMENTRIAN/ LEMBAGA INSTANSI TERKAIT Kemenparekraf, Dinas Kebudayaan dan Institusi terkait lainnya

70

Terima Kasih

RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Recommend Documents