RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

RENCANA INDUK NASIONAL

PEMBANGUNAN

KEBUDAYAAN 2010 - 2025

1.PENDAHULUAN 2.LANDASAN RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (RINPK) 3.SISTEM KEBUDAYAAN DI INDONESIA 4.PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN 5.PARADIGMA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN INDONESIA (8 PILAR) 6.KONSTRUKSI PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN 7.KEBERPIHAKAN (STANDING POINT) PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 8.PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN 9.ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 10.STRUKTUR KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN 11.VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN 12.TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN 13.ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

1.

PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 MANDAT NEGARA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Pembukaan)

RENCANA UNDANG-UNDANG KEBUDAYAAN (Hak Inisiatif DPR)

Analisis Situasi Empirik

1. PELESTARIAN HAK BERKEBUDAYAAN

2. PEMBANGUNAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

3. PENGUATAN MULTIKULTURALISME

4. PELESTARIAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA

5. PENGEMBANGAN INDUSTRI BUDAYA

Landasan Filosofis

6. PENGUATAN DIPLOMASI BUDAYA

Landasan Yuridis

7. PENGEMBANGAN SDM & PRANATA KEBUDAYAAN

Landasan Sosiologis

8. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDAYA

RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 1.

2.

3.

PELESTARIAN HAK BERKEBUDAYAAN

PEMBANGUNAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

PENGUATAN MULTIKULTURALIS -ME

4. PELESTARIAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA

5.

6.

7.

8.

PENGEMBANGAN INDUSTRI BUDAYA

PENGUATAN DIPLOMASI BUDAYA

PENGEMBANGAN SDM & PRANATA KEBUDAYAAN

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDAYA

ARAH KEBIJAKAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN STRATEGI INDIKASI PROGRAM

1.

POSISI RINPK DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

RINPK 2013 - 2025

RPJPN

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM 2013-2015

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM 2015-2020

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM 2020-2025

SASARAN RPJMN II 2010-2015

SASARAN RPJMN III 2015-2020

SASARAN RPJMN IV 2020-2025

4

1.

LANDASAN UU KEBUDAYAAN

A.

LANDASAN FILOSOFIS Alinea 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan sampailah kepada saat yang berbahagia sentausa mengantarkan rakyat Indonesia gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Indonesia telah dengan selamat ke depan pintu yang merdeka,

Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 …suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5

1.

LANDASAN UU KEBUDAYAAN

B.

LANDASAN YURIDIS Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya . (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional 6

1. C.

LANDASAN UU KEBUDAYAAN LANDASAN SOSIOLOGIS Potensi lansekap budaya bangsa Indonesia a) b) c) d) e) f) g)

keanekaragaman kearifan lokal keanekaragaman bahasa keanekaragaman seni keanekaragaman warisan budaya keanekaragaman religi keanekaragaman falsafah hidup budaya nasional dan globalisasi.

Karakter lansekap budaya bangsa Indonesia a) b) c)

pluralitas dalam masyarakat, pluralitas institusi sosial, dan pluralitas pola adaptasi .

7

1. A.

ANALISIS SITUASI EMPIRIK HAK-HAK BERKEBUDAYAAN

1. Masih rendahnya kesadaran berdemokrasi 2. Masih rendahnya sportivitas 3. Masih rendahnya toleransi terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat 4. Masih tingginya fenomena marginalisasi di bidang sosial ekonomi 5. Masih rendahnya akses masyarakat kecil terhadap fasilitas ekonomi (modal, izin usaha) 6. Belum ada jaminan sosial (bagi orang tua, anak-anak terlantar, dan orangorang yang terpinggirkan dari aktivitas ekonomi) 7. Belum mencukupinya ketersediaan fasilitas umum yang memadai. 8. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. 9. Terbatasnya hak berekspresi berkesenian 10.Masih rendahnya penghargaan terhadap kemanusiaan (Humanisme, human dignity, handicap, minoritas adat, dll) 11.Masih rendahnya rasa empati 12.Masih rendahnya penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai etika, estetika, dan hukum.

8

1.

ANALISIS SITUASI EMPIRIK

B.

JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

Sportivitas menurun Rawan dan rentan konflik Korupsi, kolusi, dan nepotisme Mentalitas menerabas Kekerasan Diskriminatif Daya juang rendah Primodialistik Manipulatif Emosional/beringas Vandalistik Konsumtif Kewirausahaan yang rendah Kreativitas yang rendah Lunturnya nilai-nilai kearifan lokal (adiluhung) 9

1.


C.

MULTIKULTURALISME 1) Rendahnya apresiasi budaya. 2) Primordialisme 3) Fundamentalisme agama. 4) Sektarianisme dan konflik horizontal dan vertikal.

10

1.


D.

SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA 1) Rendahnya pemanfaatan yang berorientasi pelestarian 2) Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pelestarian 3) Rendahnya kesadaran sejarah 4) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelestarian 5) Rendahnya kinerja program pelestarian 6) Rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat 7) Keterbatasan anggaran program pelestarian 8) Rendahnya profesionalitas pengelolaan sejarah dan warisan budaya 9) Rendahnya kepedulian daerah terhadap pengelolaan 11

1.


E.

INDUSTRI BUDAYA 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Rendahnya jiwa kewirausahaan Rendahnya pengembangan daya kreativitas SDM kebudayaan Terbatasnya kompetensi SDM dan model pengelolaan usaha industri budaya Kurangnya pendampingan/pelatihan Lemahnya permodalan Rendahnya program pengembangan industri kreatif

12

1.


F.

DIPLOMASI BUDAYA 1. Rendahnya representasi budaya Indonesia di luar negeri 2. Rendahnya kekayaan budaya yang terdaftar di UNESCO 3. Minimnya citra positif Indonesia di mata dunia 4. Masih banyaknya aset budaya Indonesia yang ada di luar negeri

13

1.


G.

PRANATA DAN SDM KEBUDAYAAN a. PRANATA KEBUDAYAAN 1) Kebudayaan belum menjadi perhatian utama (urusan pokok) pemerintah daerah 2) Rendahnya kuantitas dan kualitas kelembagaan kebudayaan daerah 3) Rendahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku 4) Rendahnya profesionalitas pranata kebudayaan b. SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN 1) Rendahnya kualitas, kreativitas, dan profesionalitas SDM 2) Kelambanan regenerasi SDM 3) Ketimpangan jender 4) Ketidakmerataan sebaran SDM yang berkualitas 14

1.


H.

SARANA DAN PRASARANA BUDAYA 1) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana budaya 2) Ketidakmerataan sebaran sarana dan prasarana budaya 3) Rendahnya profesionalitas pengelolaan sarana dan prasarana budaya 4) Rendahnya apresiasi terhadap sarana dan prasarana budaya 5) Rendahnya pendanaan pengelolaan sarana dan prasarana budaya 6) Rendahnya penggunaan teknologi modern dalam sarana dan prasarana budaya

15

2.

LANDASAN RINPK 1. KETENTUAN YURIDIS (ANTISIPASI) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEBUDAYAAN DAN KOORDINASI SERTA SINKRONISASI PROGRAMPROGRAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DARI SEKTOR TERKAIT YANG SUDAH MEMILIKI DASAR PERUNDANGAN YANG JELAS

2. KETENTUAN EMPIRIS 

PERSOALAN HAK-HAK BERKEBUDAYAAN



PERSOALAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA



PERSOALAN-PERSOALAN MULTIKULTURALISME



PERSOALAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA



PERSOALAN INDUSTRI BUDAYA



PERSOALAN DIPLOMASI BUDAYA



PERSOALAN PRANATA & SDM KEBUDAYAAN



PERSOALAN SARANA & PRASARANA

3. KETENTUAN ADMINISTRATIF 

PERSOALAN-PERSOALAN PAYUNG HUKUM PROGRAM-PROGRAM PELESTARIAN (PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN) KEBUDAYAAN.



PERSOALAN-PERSOALAN TENTANG KEJELASAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN LEGITIMASI PENANGANAN PERSOALAN KEBUDAYAAN DI LAPANGAN.



PANDUAN PROSES PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 2013-2025 DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT 16

3.

SISTEM KEBUDAYAAN DI INDONESIA

UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN 1. SISTEM KEPERCAYAAN

3. KOMUNIKASI

5. PENDIDIKAN

7. KESENIAN

9. TATA BOGA

2. ORGANISASI SOSIAL

4. MATA PENCAHARIAN

6. KESEHATAN

8. PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

10. TATA BUSANA

4.

PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN

GROWTH DEVELOPMENT (Basis Ekonomi)

 GDP  GNP  Pertumbuhan Ekonomi

HUMAN FACE DEVELOPMENT (Berwajah Manusiawi)

     

Millenium Development Goals (MDGs) Human Development Index (HDI) Geuine Progress Indicators (GPI) Gross National of Happines (GNH) Happy Planet Index (HPI) Culture Development Indicator Suites (CDIS)  Framework for Cultural Statistic (FCS)

18

4.

PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN

ALUR PEMIKIRAN MODEL PEMBANGUNAN

UTAMANYA : ALUR PEMIKIRAN TEORI PEMBANGUNAN DIDOMINASI OLEH TIGA MODEL UTAMA

1

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI LINEAR

2

TEORI PERUBAHAN STRUKTUR NEOKLASIK

3

TEORI KETERGANTUNGAN INTERNATIONAL

MODEL EKLEKTIK: URBAN INDUSTRIAL MODEL (UIM) INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT (IRD) GROWTH POLE-AGGROPOLITAN-URBAN FUNCTION IN RURAL DEVELOPMENT (UFRD)

19

4.

PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN KRITIK TERHADAP KEGAGALAN THE RESIDUAL MODEL:

1.THE INCCREMENTAL MODEL

1. Kebanyakan Negara Berkembang Justru Tidak Mampu Memobilisasi Modal yang Dibutuhkan untuk Menciptakan Basis Industri. 2. Banyak Negara Berkembang Justru Terjebak dalam Sindrum Budaya Kemiskinan: Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, kewirausahaan yang rendah, korupsi, kolusi, dan nepotisme serta maraknya in appropriate technology. 3. Tidak Terjadi Proses “Trickled Down” Bahkan Justru Terjadi “Trickle Back” ALHASIL THE RESIDUAL MODEL TIDAK MAMPU MENGHASILKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN JUSTRU SEBALIKNYA MENIMBULKAN MARGINALISASI, URBAN BIAS DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PENDUDUK

REKOMENDASI/SARAN THE INCREMENTAL MODEL

PENANGANAN MASALAH SOSIAL MELALUI FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN TINGKAT HIDUP MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SECARA GRADUAL, UTAMANYA PADA SEKTOR: KESEHATAN-PERUMAHAN-PENDIDIKAN-PELAYANAN SOSIAL 20

4.

PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN KRITIK TERHADAP KEGAGALAN MODEL LINEAR

2. BASIC MINIMUM NEED (BMN) (ADELMAN; AHLUWALIA; EMMERIJ; DUDLEY SEERS) -REDISTRIBUTION WITH GROWTH -(MISRA; JOLLY; ETC)

BANYAK NEGARA BERKEMBANG JUSTRU TERJEBAK DALAM KESENJANGAN SOSIAL DAN SPASIAL Karena Tidak Terjadi Proses “Trickled Down” Bahkan Justru Terjadi “Trickle Back” Oleh karena itu Sasaran Pembangunan Harus Mengutamakan Penurunan Langsung Tingkat Kemiskinan; Pengangguran,& Ketimpangan/ Kesenjangan dan Pengutamaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia (Human Basic Needs)

VARIAN REKOMENDASI

TUJUAN PEMBANGUNAN HARUS MENDAHULUKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA (HUMAN FACE DEVELOPMENT MODEL)

SASARAN PEMBANGUNAN BUKAN SAJA UNTUK MENGEJAR PERTUMBUHAN GROSS DOMESTIC BRUTO YANG TINGGI, TETAPI JUGA UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN KESENJANGAN SOSIAL DAN SPASIAL

21

5. (1) PELESTARIAN HAK BERKEBUDAYAAN Cakupan Pelestarian Hak Berkebudayaan:

1. Hak Berkebudayaan dalam Bidang Ekonomi – Politik 2. Hak Berkebudayaan dalam Bidang Sosial – Budaya Lingkup Program : 1. 2. 3.

Sosialisasi Fasilitasi Apresiasi

Media: 1. 2. 3. 4.

Pranata Sosial Komunitas Seni Pendidikan Organisasi Massa

PARADIGMA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN INDONESIA (8 PILAR ) (2) PEMBANGUNAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA Cakupan Pembangunan Jati Diri dan Karakter Bangsa:

1. 2.

Nilai Karakter

Lingkup Program: 1. Inventarisasi 2. Dokumentasi 3. Sosialisasi/ Penyadaran 4. Pendidikan 5. Pembudayaan 6. Kerjasama 7. Apresiasi 8. Fasilitasi Media: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bahasa Adat Istiadat Pranata Sosial Pendidikan Forum Dialog Kearifan Lokal

(3) PENGUATAN MULTIKULTURALISME

(4) PELESTARIAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA

(5) PENGEMBANGAN INDUSTRI BUDAYA

(6) PENGUATAN DIPLOMASI BUDAYA

Cakupan Penguatan Multikulturalisme:

Cakupan Pelestarian Sejarah & Warisan Budaya:

Cakupan Pengembangan Industri Budaya:

Cakupan Penguatann Diplomasi Budaya:

1. Nilai Multikulturalisme 2. Sikap dan Perilaku yang berbhinekatunggal ika

1. 2.

1. Seni:

1. Nominasi dan Penetapan 2. Apresiasi dan Promosi 3. Citra 4. Pengakuan

Lingkup Program: 1. Inventarisasi 2. Dokumentasi 3. Sosialisasi/ Penyadaran 4. Pendidikan 5. Fasilitasi 6. Apresiasi 7. Kerjasama

Sejarah Benda Cagar budaya: a. Benda Cagar Budaya b. Bangunan Cagar budaya c. Struktur Cagar Budaya d. Situs Cagar Budaya e. Kawasan Cagar Budaya

3.

Adat Tradisi a. Kepercayaan Lokal b. Upacara Tradisonal c. Pengobatan Tradisional d. Tradisi Lisan, e. Busana f. Kesenian Tradisional

Media: 1. Organisasi Massa 2. Pendidikan 3. Karya Budaya

4.

Bahasa dan Aksara Daerah

Lingkup Program : 1. Pelindungan 2. Pengembangan 3. Pemanfaatan

PILAR-PILAR UTAMA

a.Seni Rupa b.Seni Pertunjukan c.Seni Sastra d.Seni Media dan Film e.Seni Desain (Arsitektur, Interior, Fesyen)

2. Kuliner dan Pengobatan Tradisional 3. Kerajinan dan Barang Seni

Lingkup Program : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Regulasi Fasilitasi Apresiasi Sosialiasi Pendidikan Kerjasama

Lingkup Program: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penominasian Ekshibisi Kompetisi Konferensi Kerjasama Representasi (Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan di Luar Negeri)

(7) PENGEMBANGAN PRANATA DAN SDM KEBUDAYAAN

(8) PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDAYA

Cakupan Pengembangan Kelembagaan Kebudayaan:

Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya:

1. 1. Pranata: a. b.

c. d.

lembaga adat lembaga pengelola kebudayaan komunitas kebudayaan komunitas adat.

2. SDM

Kebudayaan: a. b. c.

d.

seniman; maestro; pialang budaya; dan/atau pemangku adat.

Lingkup Program: a. standardisasi Pranata b. sertifikasi SDM c. Inventarisasi, pengakuan, pemberdayaan dan revitalisasi d. Apresiasi seniman dan maestro e. pelindungan karya f. fasilitasi

Sarana: a. Museum b. Galeri seni dan budaya c. Gedung seni pertunjukan d. Gedung Pameran e. Padepokan f. Sanggar Seni g. Pasar Seni h. Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal

2. Prasarana: a.Regulasi b.Standardisasi c.Faslitasi Teknologi Lingkup Program 1. Perencanaan 2. Pembangunan 3. Revitalisasi 4. Fasilitasi

PILAR-PILAR PENDUKUNG

6.

KONSTRUKSI PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN

23

7.

KEBERPIHAKAN (STANDING POINT) PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

1. Pembangunan Kebudayaan yang Mendorong Terwujudnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 2. Pembangunan Kebudayaan yang Menegakkan UUD 1945 3. Pembangunan Kebudayaan yang Mendorong Terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika 4. Pembangunan Kebudayaan yang Meneguhkan NKRI

24

8.

PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN

ANALISIS SITUASI : KONDISI AKTUAL BIDANG KEBUDAYAAN (NASIONAL)

1.

KEBERPIHAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN : Pembangunan Kebudayaan yang Mendorong Terwujudnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

2.

Pembangunan Kebudayaan yang Menegakkan UUD 1945

3.

Pembangunan Kebudayaan yang Mendorong Terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika

4.

Pembangunan Kebudayaan yang Meneguhkan NKRI

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, INDIKASI PROGRAM/ KEGIATAN

PEMANGKU KEPENTINGAN (Pemerintah, Swasta, Masyarakat Perguruan Tinggi dan Media)

8 PILAR PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (Hak Berkebudayaan, Jatidiri & Karakter Bangsa, Mulitkulturalisme, Sejarah & Warisan Budaya, Industri Budaya, Diplomasi Budaya, SDM & Pranata Kebudayaan, Sarana & Prasarana Budaya)

KONDISI YANG DIHARAPKAN (VISI, MISI, TUJUAN, & SASARAN)

LINGKUP PENGELOLAAN/ PELESTARIAN: 1. PELINDUNGAN (a.l. regulasi/ sosialisasi) 2. PENGEMBANGAN (al. fasilitasi, edukasi) 3. PEMANFAATAN (al. kemitraan, pemberdayaan )

Monev dan umpan balik

LINGKUNGAN STRATEGIS (Lokal , Nasional, Regional, Internasional) 25

9.

ALUR PIKIR PENYUSUNAN RINPK PANCASILA

Undang-Undang Kebudayaan (Draft Inisiatif DPR)

Nilai-nilai Universal

UUD 1945

(HAM, Kesetaraan Jender, Environment Sustainability, dsb.)

BHINNEKA TUNGGAL IKA NKRI

ISU-ISU STRATEGIS (INTERNAL)

(UNIVERSAL VALUES)

PARADIGMA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

ISU-ISU STRATEGIS (EKSTERNAL)

VISI – MISI TUJUAN – SASARAN PELESTARIAN HAK BERKEBUDAYAAN

PEMBANGUNAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

PENGUATAN MULTIKULTURALISME

PELESTARIAN SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA



PENGEMBANGAN SDM & PRANATA KEBUDAYAAN

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDAYA

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI INDIKASI PROGRAM

STRATEGI IMPLEMENTASI (PRIORITAS PENTAHAPAN DAN MEKANISME KOORDINASI s.d. 2025)

26

10.

STRUKTUR KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KEBUDAYAAN KEBIJAKAN UMUM/NEGARA (UU KEBUDAYAAN)

RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN/KEBIJAKAN PELAKSANAAN (PP/PERPRES)

RENCANA INDUK PROVINSI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN/KEBIJAKAN PELAKSANAAN (PERDA PROVINSI/PERGUB) : 34 PROVINSI RENCANA INDUK KAB/KOTA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN/KEBIJAKAN PELAKSANAAN (PERDA KAB/KOT/PERBUP/PERWALI) : 511 KABUPATEN/KOTA

ARAH KEBIJAKAN INDIKASI PROGRAM KEGIATAN 27

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN SAMPAI DENGAN 2025

11.

VISI : “ TERWUJUDNYA KEBUDAYAAN INDONESIA YANG MULTIKULTUR, BERMARTABAT, DAN MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT DAN DUNIA ” MISI 1.

Membentuk insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila.

2.

Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang multikultural melalui pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pelestarian tradisi dalam keragaman budaya.

3.

Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dinamis yang dapat dibanggakan masyarakat dan dunia melalui penelitian kebudayaan dan penguatan diplomasi budaya.

4.

Memperkuat ketahanan budaya bangsa dengan meningkatkan pemahaman sejarah, melestarikan karya dan warisan budaya, dan mempertahankan unsur-unsur kebudayaan

5.

Membangun kebudayaan Indonesia dengan menciptakan sumber daya kebudayaan yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta melalui peningkatan kualitas dan kuantitas, serta pemerataan sebaran sarana dan prasarana kebudayaan. 28

12.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN MISI

1.

Membentuk insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri melalui internalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

TUJUAN a. Memperkuat jati diri dan karakter bangsa b. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila c. Melindungi dan menjamin aktualisasi hak-hak berkebudayaan secara bebas dan bertanggung jawab.

SASARAN a. Meningkatnya jaminan kebebasan setiap orang dalam mengaktualisasikan hak-hak berkebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Meningkatnya insan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam silasila Pancasila. c. Meningkatnya insan indonesia yang berjati diri dan berkarakter.

2.

Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang multikultural melalui pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pelestarian tradisi dalam keragaman budaya.

a. Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang multikultural b. Meningkatkan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa c. Melestarikan tradisi dalam keragaman budaya

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan tradisi di daerahnya masing-masing b. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama. c. Meningkatnya kegiatan budaya yang melibatkan kerjasama antar daerah d. Meningkatnya jumlah organisasi keagamaan yang menjunjung nilainilai kerukunan. 29

12.


3.

4.

Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dinamis yang dapat dibanggakan masyarakat dan dunia melalui penelitian kebudayaan dan penguatan diplomasi budaya.

Memperkuat ketahanan budaya bangsa dengan meningkatkan pemahaman sejarah, melestarikan warisan budaya, dan mempertahankan unsurunsur kebudayaan

TUJUAN a. Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri dan martabatnya. b. Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang mempunyai daya tarik dan memperoleh pengakuan dan penghormatan dari masyarakat dan dunia. c. Meningkatkan kualitas penelitian kebudayaan dan diplomasi budaya yang mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. a. Memperkuat ketahanan budaya b. Meningkatkan pemahaman sejarah c. Melestarikan warisan budaya d. Mempertahankan unsur-unsur kebudayaan

SASARAN a. Meningkatnya pengakuan dan penghargaan masyarakat dan dunia terhadap kebudayaan Indonesia. b. Meningkatnya kualitas penelitian kebudayaan yang mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. c. Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budaya antara Indonesia dan mancanegara. d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia. a. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan budaya. b. Meningkatnya kebanggaan masyarakat terhadap unsur-unsur kebudayaan Indonesia c. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap warisan budaya Indonesia d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkaji sejarah kebudayaan Indonesia 30

12.


5.

Membangun kebudayaan Indonesia dengan menciptakan SDM kebudayaan yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kualitas dan kuantitas, serta pemerataan sebaran sarana dan prasarana kebudayaan

TUJUAN a. Menciptakan sumber daya kebudayaan yang berkualitas b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan sebaran sarana dan prasarana kebudayaan.

SASARAN a. Meningkatnya ketersediaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kebudayaan b. Meningkatnya ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kebudayaan. c. Meningkatnya ketersediaan SDM Kebudayaan yang tersertifikasi d. Meningkatnya ketersediaan instansi/lembaga kebudayaan yang terstandarisasi e. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan sesuai kebutuhan ekspresi budaya masyarakat

31

PILAR 4


4.1. KONDISI YANG DIHARAPKAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


Meningkatnya kesadaran dan apresiasi akan pentingnya sejarah dan warisan budaya sebagai investasi properti kebudayaan.

KONDISI SAAT INI A. PERMASALAHAN 1. Tingginya pemalsuan, pencurian, penjualan, dan pengrusakan cagar budaya 2. Rendahnya kesadaran pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya 3. Rendahnya profesionalisme pengelolaan cagar budaya oleh pemangku kepentingan 4. Rendahnya pelestarian naskah kuno 5. Rendahnya pelestarian sejarah 6. Rendahnya pelestarian adat tradisi 7. Menurunnya penggunaan bahasa dan aksara daerah

ARAH KEBIJAKAN 1. Menggiatkan pelestarian sejarah dan warisan budaya 2. Menguatkan sistem registrasi nilai sejarah dan warisan budaya yang terstruktur dan akurat

SASARAN Terwujudnya tata kelola pelestarian nilai sejarah dan warisan budaya Indonesia dengan baik

3. Menggiatkan peran pemangku kepentingan dalam pelestarian sejarah dan warisan budaya 4. Peningkatan kualitas pengelolaan pelestarian cagar budaya

B. POTENSI 1. Kekayaan warisan budaya yang beranekaragam baik jumlah maupun jenis. 2. Tersebarnya lokasi warisan budaya yang merata di seluruh wilayah Indonesia

33

4.1.1.


KONDISI YANG DIHARAPKAN


Meningkatnya kesadaran dan apresiasi akan pentingnya sejarah dan warisan budaya sebagai investasi properti kebudayaan. JANGKA WAKTU

No

1.

ARAH KEBIJAKAN

Menggiatkan pelestarian sejarah dan warisan budaya

STRATEGI

INDIKASI PROGRAM

JABARAN AKTIVITAS J P

1.1

1.2

Pelindungan dan pemanfaatan Sejarah

Pelindungan, pengembangan dan Pemanfaatan warisan budaya

1.1.1 Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dengan kawasan cagar budaya

a.

1.1.2 Meningkatkan monitoring terhadap pelestarian cagar budaya

a.

1.1.3 Publikasi peraturan perundangan tentang pelestarian cagar budaya 1.2.1 Sosialisasi perangkat teknis

Peningkatan sinkronisasi program antar instansi terkait dengan pelestarian CB

X

J M

J P J

X

X

X

a.

Sosialisasi mengenai pelindungan cagar budaya

X

X

X

a.

Penegakan hukum peraturan perundangan pelestarian cagar budaya Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelestarian cagar budaya

X

KEMENTE RIAN/ LEMBAGA INSTANSI TERKAIT

Kemendikbud, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Kemenkom info, Kepolisian, Kemenpar ekraf , pemda terkait, Institusi terkait lainnya

X

Peningkatan program pengamanan bersama cagar budaya antar intansi terkait

b.

KEMENTERI AN/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB

X


Kemenkom info, Kemenkum ham Kemenpar ekraf Institusi terkait lainnya

34

4.1.1.




Meningkatnya kesadaran dan apresiasi akan pentingnya sejarah dan warisan budaya sebagai investasi properti kebudayaan. .

No

2

ARAH KEBIJAKAN

Menguatkan sistem registrasi nilai sejarah dan warisan budaya yang terstruktur dan akurat

STRATEGI

JANGKA WAKTU INDIKASI PROGRAM

JABARAN AKTIFITAS J P

2.1.

Pengembangan data base sejarah dan warisan budaya

2.1.1 penguatan sistem data base sejarah dan warisan budaya

a.

b.

2.2.

Pengembangan akses layanan informasi data base sejarah dan warisan budaya

2.2.1 Penyediaan akses informasi data base sejarah dan warisan budaya yang terintegrasi secara online

a.

b.

c.

Penginventarisasian ulang dan terperinci warisan budaya benda dan tak benda dari tingkat daerah sampai tingkat nasional Pembuatan buku manual data base warisan budaya benda dan tak benda Pembuatan perangkat lunak informasi data base sejarah dan warisan budaya Penyedian perangkat keras informasi data base sejarah dan warisan budaya Sosialisasi layanan masyarakat tentang kemudahan akses informasi sejarah dan warisan budaya

X

X

J M

X

X

J P J

X

KEMENTE RIAN/ LEMBAGA PENANGG UNG JAWAB

KEMENTERIA N/ LEMBAGA INSTANSI TERKAIT

Kemendikbu d, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum an

Kemenparekraf, Kemenkominfo Institusi pendidikan Dinas Kebudayaan Institusi terkait lainnya


Kemenparekraf, Kemenkominfo, Dinas Kebudayaan Institusi terkait lainnya

35

4.1.1.




Meningkatnya kesadaran dan apresiasi akan pentingnya sejarah dan warisan budaya sebagai investasi properti kebudayaan. KEMENTE RIAN/ LEMBAGA PENANGG UNG JAWAB


X


Kemenkominfo, Kemenparekraf , Institusi terkait lainnya

X



X



JANGKA WAKTU No.

3

ARAH KEBIJAKAN

Menggiatkan peran pemangku kepentingan dalam pelestarian sejarah dan warisan budaya

STRATEGI

INDIKASI PROGRAM


3.1.

3.2.

Peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan pelestarian cagar budaya

3.1.1 Sosialisasi peran masyarakat dalam cagar budaya

Peningkatan peran komunitas sejarah dan budaya budaya di daerah

3.2.1 Sosialisasi peningkatan peran komunitas sejarah dan budaya di daerah

a.

b.

a.

b. 3.2.3 Fasilitasi komunitas warisan budaya dalam pelestarian CB

a.

Sosialisasi keterlibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya Pembuatan CD interaktif

Peningkatan peran komunitas sejarah dan budayadi daerah tentang cagar budaya Penyusunan modul sosialisasi cagar budaya Menyediakan Fasilitas bagi komunitas warisan budaya dalam pelestarian CB

X

J M

X

X

X

J P J

36

4.1.1.



N o.

ARAH KEBIJAKAN

3



Meningkatnya kesadaran dan apresiasi akan pentingnya sejarah dan warisan budaya sebagai investasi properti kebudayaan. STRATEGI

3.3.

Peningkatan peran masyarakat terkait dengan pelestarian Kepercayaan Lokal

JANGKA WAKTU

INDIKASI PROGRAM (KEGIATAN

RINCIAN AKTIFITAS

3.3.1 Sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat tentang kepercayaan lokal

a.

3.3.2 Fasilitasi paguyuban/komunitas penganut kepercayaan lokal

a.

3.3.3 Inventarisasi dan pendokumentasian kepercayaan lokal yang terdapat di Indonesia

a.

3.3.4 Publikasi terkait kepercayaan lokal yang terdapat di Indonesia

a. b.

3.4.

Peningkatan peran masyarakat dalam kerangka pelestarian upacara tradisional

3.4.1 Inventarisasi dan pendokumentasian upacaraupacara tradisional yang terdapat di Indonesia

a. b.

c.

J P

J M

JP J

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kepercayaan lokal

X

X

X

Pendampingan paguyuban/komunitas kepercayaan lokal

X

X

Inventarisasi dan pendokumentasian kepercayaan lokal yang terdapat di Indonesia Festival / pameran mengenai kepercayaan lokal di Indonesia Pembuatan film dokumenter mengenai kepercayaan lokal di Indonesia Inventarisasi upacara-upacara tradisional yang terdapat di Indonesia Pembuatan film dokumenter mengenai upacara-upacara tradisional yang terdapat di Indonesia Publikasi upacara tradisonal Indonesia ke luar negeri melalui media massa dalam rangka promosi keberagaman budaya Indonesia

X

X

X

X

KEMENTERIA N/ LEMBAGA PENANGGUN G JAWAB

KEMENTERIAN/ LEMBAGA INSTANSI TERKAIT

Kemendikbud (Direktorat Pembinaan Kepercayaa n Terhadap Tuhan YME dan Tradisi)

Kemenkominfo, Kemenparekraf Institusi terkait lainnya

X

X



37

4.1.1.





N o.

ARAH KEBIJAKAN

3


STRATEGI


RINCIAN AKTIFITAS J P

3.5.

Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian Kesenian Tradisional

3.5.1 Publikasi pelestarian kesenian dalam rangka promosi keberagaman budaya Indonesia

3.5.2 Inventarisasi keseniankesenian tradisional yang berada di Indonesia

a. b.

a.

b.

Sosialisasi keberagaman budaya indonesia Pembuatan iklan layanan masyarakat dengan tema kekayaan kesenian tradisional Indonesia

X

Dokumentasi kesenian tradisional yang terdapat di seluruh Indonesia Pembuatan film dokumenter mengenai kesenian tradisional yang terdapat di Indonesia

X

J M

J P J



X Kemendikbud (Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi)


X

38

4.1.1.





N o.

ARAH KEBIJAKAN

3


STRATEGI

INDIKASI PROGRAM (KEGIATAN)

RINCIAN AKTIFITAS J P

3.6.

3.7.

Penguatan peran masyarakat dalam pelestarian terhadap obat-obatan dan pengobatan tradisional

Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap Busana Tradisional

3.6.1. Inventarisasi jenis-jenis obatobatan tradisional serta pengobatan tradisional yang ada di Indonesia

a.

3.6.2. Publikasi terkait pengobatan tradisional

a.

3.7.1 Inventarisasi dan pendokumentasian busana-busana tradisonal yang menjadi ciri khas tiap daerah di Indonesia

a.

b.

a.

J M

J P J

Pendokumentasian jenis pengobatan tradisional yang terdapat di seluruh Indonesia Pembuatan film dokumenter mengenai pengobatan tradisional yang terdapat di Indonesia

X

X

Sosialisasi mengenai pembuatan obat tradisional serta tata cara pengobatan tradisional

X

X

Sosialisasi apresiasi keterlibatan masyarakat terhadap busana tradisional

X

X

X

X

Penyelenggaraan Event-event terkait busana tradisional di Indonesia

X


Kemendikbud (Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi)

Kemendikbud (Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi)

KEMENTERI AN/ LEMBAGA INSTANSI TERKAIT

Kemenkominfo , Kemenparekraf Institusi terkait lainnya

Kemenparekraf Institusi terkait lainnya

39

4.1.1.



N o.

ARAH KEBIJAKAN

3



Meningkatnya kesadaran dan apresiasi akan pentingnya sejarah dan warisan budaya sebagai investasi properti kebudayaan.

STRATEGI

3.8.

Peningkatan apresiasi masyarakat mengenai keberadaan tradisi lisan

JANGKA WAKTU


3.8.1. Inventarisasi dan pendokumentasian tradisi lisan yang terdapat di Indonesia

RINCIAN AKTIFITAS

a.

b.

3.8.2. Pengkajian riset mengenai tradisi lisan di Indonesia

a.

3.8.3. Publikasi mengenai pelestarian tradisi lisan

a.

b.

Inventarisasi cerita tradisi lisan yang ada di Indonesia yang terdapat di Indonesia Pembuatan film dokumenter mengenai tradisi lisan yang erdapat di Indonesia Pelaksanaan penelitian / kajian riset mengenai eksistensi tradisi lisan di Indonesia Sosialisasi mengenai tata cara bercerita dengan konsep tradisi lisan Penyelenggaraan festival tradisi lisan

J P

J M

JP J

X

X

X

X

X

X

X





40

4.1.1. KONDISI YANG DIHARAPKAN

N o.

ARAH KEBIJAKAN

3




Meningkatnya kesadaran dan apresiasi akan pentingnya sejarah dan warisan budaya sebagai investasi properti kebudayaan. STRATEGI

3.9.

3.10 .

Peningkatan penggunaan bahasa dan aksara daerah melalui pendidikan

Penguatan apresiasi bahasa dan aksara daerah dalam kehidupan seharihari

JANGKA WAKTU


RINCIAN AKTIFITAS

3.9.1. Penyesuaian kurikulum muatan lokal yang memuat pendidikan bahasa dan aksara adaerah

a.

3.9.2. Publikasi kurikulum muatan lokal pendidikan bahasa dan aksara daerah

a.

3.10.1. Penggunaan bahasa dan aksara daerah dalam kehidupan seharihari

a.

b.

3.10.2. Inventarisasi dan pendokumentasian bahasa dan aksara daerah

a.

b.

Memperbaharui bahan ajar bahasa dan aksara daerah di tiingkat pendidikan dasar

J P

J M

JP J

X

X

X

X

X

Sosialisasi mengenai kurikulum muatan lokal pendidikan bahasa dan aksara daerah di seluruh provinsi di Indonesia Pembiasaan penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah dan keluarga Penggunaan bahasa dan aksara daerah untuk penamaan jalan atau daerah

Inventarisasi bahasa daerah dan aksara daerah yang terdapat di seluruh Indonesia Pendokumentasian bahasa daerah dan aksara daerah dalam bentuk peta digital, video dokumenter, dll

X

X

X

X

X




Kemenkominfo, Institusi terkait lainnya


Kemenparekraf , Institusi terkait lainnya


Kemenparekraf , Institusi terkait lainnya

41

4.1.1.





N o.

4

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan kualitas pengelolaan pelestarian cagar budaya

STRATEGI

INDIKASI PROGRAM


4.1

4.2

Penyebarluasan pedoman pelestarian cagar budaya

Peningkatan kapasitas satuan kerja dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya

4.1.1 Publikasi pedoman pelestarian cagar budaya

4.2.1 Penambahan jumlah SDM di lokasi cagar budaya

a.

a.

J M

Sosialisasi melalui media cetak dan elektroni X

X

Penambahan tenaga pamong budaya di tiap daerah

X

X

4.2.2 Penyusunan regulasi pelestarian cagar budaya

a.

Pembuaan PP teknis pelestarian cagar budaya

X

X

4.2.3 Standarisasi Museum tingkat nasional dan tingkat daerah

a.

Pembuaan SOP teknis museum tingkat nasional Pembuaan SOP teknis museum tingkat nasional

X

X

b.

J P J

X




Kemenparekr af, Dinas Kebudayaan, Institusi terkait lainnya


Kemenparekr af, Dinas Kebudayaan, Institusi terkait lainnya

42

PILAR 5


5.1. KONDISI YANG DIHARAPKAN



Terwujudnya kontribusi industri budaya pada pembangunan dan pencitraan Indonesia KONDISI SAAT INI

A. PERMASALAHAN

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang industri budaya 2. Rendahnya kualitas produk industri budaya 3. Rendahnya penelitian, pengembangan , kreativitas dan inovasi produk industri budaya 4. Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam produk industri budaya 5. Lemahnya pelindungan terhadap industri budaya (pelindungan HAKI) 6. Lemahnya pelestarian industri budaya berbasis kuliner dan pengobatan tradisional 7. Kelangsungan bahan baku industri budaya yang kurang terjaga & Rendahnya kapasitas produksi bahan baku industri budaya 8. Rendahnya profesionalitas pengelolaan promosi dan pemasaran produk industri budaya 9. Rendahnya komitmen dari pemangku kepentingan dalam pelestarian industri budaya

ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan kualitas produk industri budaya 2. Meningkatkan kapasitas produksi & distribusi industri budaya

SASARAN Terwujudnya kontribusi industri budaya pada pembangunan dan pencitraan Indonesia

3. Memperbaiki kualitas fasilitasi industri budaya 4. Menguatkan regulasi pengelolaan industri budaya 5. Peningkatan kreativitas dan inovasi pelaku industri budaya

B. POTENSI

1. Kekayaan sumber daya budaya Indonesia sebagai modal sosial pelestarian industri budaya 2. Tingginya komitmen politik pemangku kepentingan dalam pengembangan industri budaya 3. Kekayaan potensi produk industri budaya 4. Tingginya potensi kreativitas pelaku industri budaya Indonesia 5. Tersedianya banyak lembaga pendidikan formal dan non formal sebagai kawah penelitian dan pengembangan industri budaya

44

1.




Terwujudnya kontribusi industri budaya pada pembangunan dan pencitraan Indonesia JANGKA WAKTU

No.

1.

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatka n kualitas produksi industri budaya

STRATEGI

1.1.

1.2.

1.3.

Memfasilitasi pengembangan produk karya seni

Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang seni

Meningkatkan produksi karya seni/ inovasi berbasis teknologi


JABARAN AKTIFITAS JP

JM

JPJ



1.1.1. Peningkatan kualitas hasil produk karya seni

a. Pelaksanaan festival seni diberbagai bidang seni yang melibatkan masyarakat, akademisi seni, dan pelaku seni; b. Pelaksanaan kompetisi karya seni;

X

X

X

Kemendikbud : Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman

Kemenparekraf, Institusi terkait lainnya

1.1.2. Pengembangan kerjasama seni kolaborasi

a. Pelaksanaan kerjasama seni kolaborasi antara seni tradisional dan kontemporer.

X

X

X



1.2..1. Pengembangan peran pendidikan baik formal dan non formal berbasis seni

a. Pengembangan mata pelajaran berbasis seni; b. Pengembangan kegiatan ekstrakulikuler seni yang lebih beragam’ c. Peningkatan fasilitasi kegiatan seni di lembaga pendidikan formal dan non formal;

X

X

X



1.2.2. Peningkatan fasilitasi kreativitas berkesenian

a. Optimalisasi sinergitas dan jejaring antar pelaku seni di wilayah akademis, pelaku seni, pemerintah, dan swasta dalam penyelenggaraan kegiatan/ event seni; dan b. Pendukungan dan monitoring setiap penyelenggaraan kegiatan/ event seni

X

X

X



1.3.1. Pembinaan kepada pelaku seni

a. Pendampingan dan monitoring kepada pelaku seni untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan inovasi seni ;

X

X

X



45

1.





No.

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI


JABARAN AKTIFITAS

1.3.2. Pemanfaatann teknologi dalam kegiatan seni

a. Optimalisasi penggunaan teknologi seperti multi media, animasi, audio (sound), lighthing dalam kegiatan seni; b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam produksi, dan distribusi karya seni

1.4.

Meningkatkan produksi kerajinan dan barang seni

1.4.1. Pelatihan dan pembinaan SDM untuk meningkatkan produksi kerajinan dan barang senikerajinan dan barang seni

a. Pelatihan penggunaan teknologi dalam pengerjaan kerajinan tradisional b. Pemberian bantuan alat-alat dengan teknologi terkini kepada pengrajin UKM

1.5.

Pendukungan Peningkatan inovasi dan kreatifitas kuliner tradisional

1.5.1. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kuliner tradisional

a. Sosialisasi penggunaan teknologi dalam pembuatan kuliner tradisional b. Pemberian bantuan alat-alat dengan teknologi terkini kepada pengusaha UKM kuliner tradisional

KEMENTERIA N / LEMBAGA PENANGGUN G JAWAB


JP

JM

JPJ

X

X

X



X

X



X

X



X

46

1.





No.

2.

ARAH KEBIJAKAN

Meningka tkan kapasitas produksi & distribusi industri budaya

STRATEGI

2.1.

Meningkatkan kualitas distribusi karya seni



JM

JPJ

KEMENTERIAN/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB


2.1.1. Peningkatan profesionalitas distribusi karya seni

a. Pengawasan secara profesional terhadap pengelolaan promosi dan pemasaran di bidang seni; b. Pelaksanaan program magang manajemen seni di instansi seni baik dalam negeri maupun luar negeri;

X

X

X



2.1.2. Pendistribusian karya seni

a. Penyebarluasan promosi karya seni di masing-maing daerah; b. Pendampingan kepada pelaku seni dalam pelestarian setiap karya seni di daerah-daerah.

X

X

X



X

X



X

X



2.2.

Meningkatkan kuantitas distribusi karya seni

2.2.1. Pembuatan iklan promosi karya seni

a.

Pembuatan iklan potensi karya seni Nusantara; dan b. Optimalisasi pendistribusian karya seni Nusantara melalui iklan

2.3.

Meningkatkan kapasitas produksi industri budaya

2.3.1 Pemberian pelatihan kepada pelaku seni dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi

a.

b.

Pelatihan peningkatan kapasitas produksi massal kerajinan rumah tangga Pelatihan strategi peningkatan kapasitas produksi untuk Usaha Kecil Menengah

X

47

1.





No.

3.

ARAH KEBIJAKAN Memperbai ki kualitas fasilitasi industri budaya

STRATEGI

3.1.

3.2..

Meningkatkan apresiasi terhadap karya seni

Meningkatkan fasilitasi terhadap kuliner tradisioanal


3.1.1. Peningkatan penelitian dan literasi karya seni

JABARAN AKTIFITAS

a. Kajian penelitian mengenai bidang-bidang seni yang hampir punah di Indonesia

JP

JM

JPJ

X

X

X


KEMENTERIAN / LEMBAGA INSTANSI TERKAIT



3.1.2. Fasilitasi apresiasi terhadap karya seni

a.

Pelaksanaan diskusi tentang pemahaman dan krtik terhadap karya seni; b. Pendampingan kepada komunitas, sanggar, dan pelaku seni dalam pengembangaan apresiasi karya seni;

X

X

X

3.1.3. Fasilitasi apresiasi terhadap pelaku seni

a. Pemberian sponsorship untuk pengembangan karya seni yang dilakukan oleh komunitas, sanggar, dan pelaku seni

X

X

X



3.2.1. Penyelenggaraan event kuliner baik tingkat nasional maupun tingkjat internasional

a. Penyelenggaraan ASEAN Plus Culinary Festival ; b. Penyelenggaraan Festival Kuliner Nusantara; dan c. Pembangunan area/sentra wisata kuliner khas di tiap-tiap daerah di Indonesia.

X

X

X



48

1.



No.



ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI



3.3.

3.4.

3.5.

Meningkatkan fasilitasi terhadap kerajinan dan barang seni

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pengobatan tradisional

Meningkatkan sistem pengarsipan bidang seni

JM

JP J

X

X

3.3.1. Penyelenggaraan event kerajinan dan barang seni baik tingkat nasional maupun tingkjat internasional

a. Pameran kerajinan dan barang seni khas Indonesia di luar negeri

3.3.2. Pendukungan peningkatan kreatifitas dan inovasi produk kerajinan

a. Fasilitasi peralatan berkualitas kepada pengrajin b. Sosilisasi penggunaan peralatan berkualitas kepada pengrajin dan pelaku barang seni

X

X

3.3.3. Pembangunan area sentra kerajinan dan barang seni

a. Pembangunan area sentra kerajinan dan barang seni khas di tiap daerah di Indonesia

X

X

3.4.1. Penyelenggaraan event terkait pengobatan tradisional

a. Sosialisasi mengenai perkembangan dan manfaat pengobatan tradisional; b. Pameran mengenai pengobatan; tradisional Indonesia

X

X

3.4.2. Pemberian penghargaan bagi para ahli di bidang pengobatan tradisional Indonesia

a. Pemberian penghargaan bagi para ahli di bidang pengobatan tradisional Indonesia.

X

X

3.5.1. Revitalisasi arsip seni

a. Revitalisasi dokumen karya seni yang sudah rusak; b. Digitalisasi dokumen tertulis, lisan, foto dan film) untuk dimanfaatkan secara lebih luas

X

X

KEMENTERIAN / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB



Kemendikbud, Kemenparekraf, Institusi terkait lainnya







49

1.





No.

4.

ARAH KEBIJAKAN

Menguatk an regulasi pengelola an industri budaya

STRATEGI




JM

JPJ

X

X





3.6.

Pendokumentasian kuliner dan kerajinan tradisional Indonesia

3.6.1. Inventarisasi dan pendokumentasian kuliner dan kerajinan tradisional Indonesia

a. Pembuatan peta digital tentang kuliner dan kerajinan tradisional dari setiap daerah di Indonesia b. Pembuatan film dokumenter tentang kuliner dan kerajinan tradisional Indonesia

4.1.

Penguatan regulasi terhadap pengakuan karya seni

4.1.1. Penyusunan kebijakan yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam karya seni

a. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan HaKI terhadap karya seni yang dikembangkan oleh pelaku seni (seniman, sanggar, komunitas)

X

X

X

4.2.

Penguatan regulasi dalam meningkatkan apreasi dalam bidang kuliner dan pengobatan tradisional

4.2.1. Penyusunan kebijakan revitalisasi kuliner dan pengobatan tradisional

a. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang revitalisasi kuliner tradisional b. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang revitalisasi pengobatan tradisional Indoenesia

X

X

X

a. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan HaKI untuk kuliner dan pengobatan tradisional

X

4.2.2. Penyusunan kebijakan yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



X

Kemenparekraf, , Institusi terkait lainnya

X

50

1.



No.

4.


Terwujudnya kontribusi industri budaya pada pembangunan dan pencitraan Indonesia

ARAH KEBIJAK AN

STRATEGI

4.

Penguatan regulasi 3 dalam meningkatkan . apresiasi kerajinan dan barang seni


4.3.1. Penyusunan regulasi yang mendorong peningkatan produksi serta pelindungan produk kerajinan dan barang seni

JANGKA WAKTU JABARAN AKTIFITAS

a. Penyusunan peraturan pemerintah mengenai pelindungan produk kerajinan dan barang seni khas Indonesia b. Penyusunan regulasi mengenai pemasaran produk-produk kerajinan tradisional

J P

J M

J P J

X

X

X

KEMENTER IAN/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB

KEMENTE RIAN/ LEMBAGA INSTANSI TERKAIT

Kemendik bud : Direktorat Pembinaa n Kesenian dan Perfilman

Kemenpar ekraf, , Institusi terkait lainnya

51

1.



No.

5.


ARAH KEBIJAKAN

Peningkata n kreativitas dan inovasi pelaku industri budaya


STRATEGI

5.1

Peningkatan kreatifitas dan inovasi pelaku industri budaya


JABARAN AKTIFITAS

5.1.1. Pembinaan kepada pelaku industri budaya

a. Pendampingan dan monitoring kepada pelaku industri budaya untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam kreatifitas dan menciptakan inovasi; b. Pelatihan penggunaan teknologi terkini untuk membantu dalam peningkatan kreatifitas dan inovasi

5.1.2. Pelaksanaan kompetisi di bidang industri budaya untuk menngkatkan kreatifitas dan inovasi pelaku industri budaya

a. Kompetisi design kerajinan barang seni tingkat nasional b. Kompetisi perancang busana amatir tingkat nasionak c. Kompetisi kuliner tradisional d. Lomba tari tradisionalkontemporer tingkat SMA dan perguruan tinggi e. Kompetisi pembuatan film pendek tingkat nasional



J P

J M

JP J

X

X

X

Kemendikb ud : Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman

Kemendikb ud, Institusi terkait lainnya

X

X

Kemendikb ud : Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman

Kemendikb ud, Institusi terkait lainnya

52

PILAR 6


6.1.

ARAH KEBIJAKAN

KONDISI SAAT INI A. PERMASALAHAN 1. 2. 3. 4.

Rendahnya representasi budaya Indonesia di luar negeri Rendahnya kekayaan budaya yang terdaftar di UNESCO Minimnya citra positif Indonesia di mata dunia Masih banyaknya aset budaya Indonesia yang ada di luar negeri

B. POTENSI 1. Beragamnya kekayaan budaya yang potensial sebagai modal diplomasi budaya 2. Banyaknya kelembagaan dan komunitas Indonesia di luar negeri sebagai pelaku diplomasi budaya 3. Banyaknya perwakilan Indonesia di luar negeri 4. Tingginya pengakuan internasional terhadap karya budaya Indonesia 5. Tersedianya berbagai media bagi Indonesia untuk mengembangkan diplomasi budaya 6. Banyaknya komunitas internasional pecinta karya budaya Indonesia


ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan pencitraan Indonesia di luar negeri 2. Meningkatkan pengakuan internasional terhadap karya budaya Indonesia

SASARAN Terwujudnya pengakuan internasional terhadap kebudayaan Indonesia

3. Meningkatkan kualitas perwakilan kelembagaan budaya Indonesia di luar negeri 4. Meningkatkan jumlah perwakilan kelembagaan Indonesia di luar negeri 5. Mengembangkan soft power Indonesia dalam hubungan internasional melalui diplomasi budaya 6. Meningkatkan advokasi pengembalian aset budaya Indonesia di luar negeri 54

6.1.1.




Terwujudnya Indonesia sebagai negara adidaya budaya yang bercitra baik dan diakui eksistensinya oleh dunia. JANGKA WAKTU

No.

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI


RINCIAN AKTIVITAS JP

1.

Meningkatkan pencitraan Indonesia di luar negeri

1.1.

1.2.

Peningkatan kerjasama antar lembaga pemerintahan Peningkatan keikutsertaan dan representasi Indonesia dalam forum-forum dunia di bidang kebudayaan

1.1.1.

1.2.1.

1.2.2.

Pengembangan sinergi program terkait diplomasi budaya dengan instansi terkait.

Dukungan terhadap program diplomasi budaya Indonesia dalam forum dunia

Keikutsertaan Indonesia dalam forum budaya dunia

a.

Fasilitasi kerjasama budaya dengan negara lain dan organisasi luar negeri

b.

Pengembangan forum Internasional bidang kebudayaan.

c.

Diplomasi Budaya di ASEAN: Jelajah Situs Cagar Budaya

d.

Penyelenggaraan Federation of Asian Culture Promotion, Solo

e.

Partisipasi dalam forumforum internasional (ICOM, ICCROM, ICOMOS, dstnya)

X

X

X

X

X

JM

X

X

X

X

X

JPJ

‘X

X

X

X

X

KEMENTERIAN / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB


Direktorat INDB, Kemendikbud

Kemenlu, Institusi terkait lainnya









55

6.1.1.




Terwujudnya Indonesia sebagai negara adidaya budaya yang bercitra baik dan diakui eksistensinya oleh dunia. KEMENTERIAN / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB


X



X





JANGKA WAKTU

No.

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI



1.

Meningkatkan pencitraan Indonesia di luar negeri

1.3.

Pengembangan dan peningkatan representasi budaya di luar negeri melalui Rumah Budaya

1.3.1.

1.3.2.

Cetak Biru Pengembangan Rumah Budaya Indonesia di Mancanegara

f.

Penyusunan stratgei Pembangunan Rumah Budaya Indonesia di beberapa negara strategis

g.

Pelaksanaan program Pengembangan Rumah Budaya Indonesia di beberapa negara strategis

h.

Pelaksanaan kegiatan di Rumah Budaya secara aktif

Pelaksanaan kegiatan Rumah Budaya secara optimal

X

X

X

JM

X

JPJ

X

X

56

6.1.1.



No

1.

Terwujudnya Indonesia sebagai negara adidaya budaya yang bercitra baik dan diakui eksistensinya oleh dunia. TAHUN

ARAH KEBIJAKAN Menggiatkan pencitraan Indonesia di luar negeri


STRATEGI



1.4.

Fasilitasi promosi budaya Indonesia di luar negeri melalui berbagai event

1.4.1.

1.4.2.

Pelaksanaan event budaya Indonesia di luar negeri

Fasilitasi event kebudayaan yang di Luar Negeri

i.

Fasilitasi Wayang Orang dan Pameran di UNESCO

j.

Fasilitasi pengiriman benda seni budaya yang diperlukan untuk promosi.

k.

Fasilitasi pengiriman seniman/pegiat seni budaya untuk penyelenggaraan event.

l.

Dukungan promosi di media massa dan media online di luar negeri.

X

X

JM

X

X

X

X

JPJ

X

X

X

X




Kemenlu Kemenkokesra Institusi/ Asosiasi terkait







57

6.1.1.



No

2.


ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan pengakuan internasional terhadap karya budaya Indonesia


STRATEGI



2.1.

Peningkatan advokasi nominasi warisan budaya nasional untuk mendapatkan pengakuan internasional

2.1.1.

Pencatatan dan penetapan nominasi warisan budaya dunia

JM

JPJ









a.

Penyusunan Pedoman Pelestarian Nilai Warisan Budaya Nasional dan Dunia

b.

Pendaftaran Penetapan Cagar Budaya

c.

Pencatatan dan penetapan Warisan Budaya Tak Benda

X

X

d.

Pendaftaran Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

X

X



e.

Masterplan Persiapan Category 2 Center (UNESCO)

X

X



f.

Penyiapan pendaftaran dalam daftar sementara (tentative list) Warisan Dunia (Wardun)



g.

Nominasi Warisan Dunia (Benda dan Tak Benda)



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

58

6.1.1.



No

2.

3.


ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan pengakuan internasional terhadap karya budaya Indonesia

Meningkatkan kualtas perwakilan kelembagaan Indonesia di luar negeri


STRATEGI



2.2.

3.1.

3.2.

Peningkatan keikutsertaan dalam pelestarian dan pengakuan warisan budaya secara nasional maupun internasional

Peningkatan fungsi dan peran Pensosbud KBRI

Peningkatan fungsi dan peran PPI dan komunitas Diaspora Indonesia

2.2.1.

3.1.1

3.2.1.

h.

Fasilitasi keikutsertaan dalam UNESCO Training Workshop on Nomination of World Heritage (ASEAN)

i.

Fasilitasi keikutsertaan dalam UNESCO Training Workshop on Disaster Preparedness of World Heritage (ASEAN)

Peningkatan partisipasi dalam UNESCO Training Workshop

Peningkatan penyelenggaraan dan fasilitasi keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi seni budaya Indonesia di luar negeri

Peningkatan promosi budaya Indonesia melalui penyelenggaraan event

a.

Fasilitasi Pagelaran Seni, Pameran Karya Seni oleh Pihak KBRI

b.

Fasilitasi acara malam budaya, pagelaran seni, dan pameran oleh pihak PPI dan Diaspora Indonesia

X

X

X

X

JM

X

X

X

X

JPJ

X

X

X

X











59

6.1.1.





No

3.

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kualtas perwakilan kelembagaan Indonesia di luar negeri sebagai modal penyelenggar aan diplomasi budaya

STRATEGI

3.3.

3.4.

Peningkatan fungsi dan peran Pensosbud KBRI

Peningkatan fungsi dan peran PPI dan komunitas Diaspora Indonesia


3.1.1

3.2.1 .

Peningkatan penyelenggaraan dan fasilitasi keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi seni budaya Indonesia di luar negeri

Peningkatan promosi budaya Indonesia melalui penyelenggaraan event


c.

Fasilitasi Pagelaran Seni, Pameran Karya Seni oleh Pihak KBRI

d.

Fasilitasi acara malam budaya, pagelaran seni, dan pameran oleh pihak PPI dan Diaspora Indonesia

X

X

J M

X

X

JPJ

X

X



Direktorat INDB, Kemendikbu d


Direktorat INDB, Kemendikbu d


60

6.1.1.



No

3.



ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI



Meningkatkan kualitas perwakilan kelembagaan Indonesia di luar negeri

3.5.1.

3.5.

f.

Fasilitasi penyiapan program kegiatan pertukaran di tingkat sanggar/komunitas bagi maestro seni budaya dari mancanegara.

g.

Fasilitasi penerjemahan buku-buku sastra Indonesia untuk dikirimkan ke universitas di luar negeri

h.

Fasilitasi tenaga pendidik Kebudayaan Indonesia, Sejarah Indonesia, Sastra dan Bahasa Indonesia.

i.

Fasilitasi akses dan bahan studi Kebudayaan Indonesia

Pengembangan kolaborasi event budaya dengan institusi/ lembaga/ komunitas budaya di luar negeri

Pengembangan dan peningkatan kerjasama bidang budaya dengan negara mitra strategis

3.5.2.

e.

Pelaksanaan workshop tentang keindonesiaan di luar negeri

Penguatan bidang kajian/studi Indonesia di (perguruan tinggi) di luar negeri

X

JM

X

X

X

X

X

X

JPJ

X

X

X

X

X













61

6.1.1.



No

3.


ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas perwakilan kelembagaan Indonesia di luar negeri sebagai modal penyelenggara an diplomasi budaya


STRATEGI



3.6.

3.7.

Pengembangan dan peningkatan kerjasama bidang budaya dengan negara mitra strategis

Peningkatan peran media massa luar negeri dalam pengembangan citra budaya Indonesia

3.6.2.

3.7.1.

Penguatan bidang kajian/studi Indonesia di (perguruan tinggi) di luar negeri

Peningkatan kerja sama media Indonesia dengan media asing dalam memperkenalkan dan mempromosikan budaya Indonesia

i.

Pembangunan kerjasama pertukaran ahli dan peneliti terkait dengan Kebudayaan Indonesia

j.

Peningkatan dukungan dana untuk penelitian kebudayaan Indonesia

k.

Fasilitasi akses pemberitaan dan dokumentasi terkait citra budaya Indonesia

l.

Peningkatan promosi kebudayaan di luar negeri melalui media massa dan media online di luar negeri

m.

Fasilitasi media visit dari luar negeri ke beberapa daerah budaya di Indonesia

JM

X

X

X

X

X

X

X

JPJ

X

X

X

X

X













62

6.1.1.





No

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI



4.

5.

Meningkatkan jumlah perwakilan kelembagaan Indonesia di luar negeri sebagai modal penyelenggara an diplomasi budaya Mengembangk an soft diplomacy Indonesia dalam hubungan internasional

4.1.

5.1

Peningkatan jumlah Rumah Budaya Indonesia di luar negeri

Peningkatan hubungan bilateral kebudayaan

4.1.1.

5.1.1.

Pembangunani Rumah Budaya Indonesia di beberapa negara strategis

Peningkatan promosi kebudayaan Indonesia di luar negeri

a.

Pembangunan Rumah Budaya Indonesia di 8 negara

a.

Pengiriman tim tari Indonesia ke luar negeri

b.

Penayangan kebudayaan Indonesia di stasiun TV lokal di luar negeri

c.

Pelaksanaan pagelaran kebudayaan Indonesia di luar negeri

X

X

X

X

JM

X

X

X

X











JPJ

X

X

X

X

63

6.1.1.



No

6.

Terwujudnya Indonesia sebagai negara adidaya budaya yang bercitra baik dan diakui eksistensinya oleh dunia. KEMENTERIAN/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB

TAHUN

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatka n advokasi pengembalia n aset budaya Indonesia di luar negeri


STRATEGI

6.1.

6.2.

Koordinasi dan sinergi lintas lembaga/ sektor dalam kerangka pengelolaan aset budaya Indonesia di luar negeri

Pengembangan inventarisasi data mengenai aset budaya Indonesia di luar negeri



JM

JPJ

6.1.1.

Menyusun dan merumuskan program kegiatan bersama untuk pengelolaan aset budaya Indonesia di luar negeri.

a.

Pelaksanaan program kegiatan lintas lembaga untuk pengelolaan aset budaya Indonesia di luar negeri

X

X

X

6.1.2.

Peningkatan dukungan mobilisasi aset budaya Indonesia di LN dan kesiapan penempatan aset di Indonesia

a.

Mempersiapkan SDM Indonesia untuk menyimpan dan merawat aset budaya Indonesia

X

X

X

b.

Mempersiapkan sarana dan prasarana penyimpanan aset budaya Indonesia.

X

X

X

X

X

X

X

X

6.2.1.

Pendataan jumlah aset budaya Indonesia di Luar Negeri

a.

Menyusun dan merumuskan strategi pengembalian aset budaya Indonesia

6.2.2.

Peningkatan dan optimalisasi inventarisasi data tentang aset budaya Indonesia di luar negeri

a.

Mematenkan aset budaya Indonesia




64

Terima Kasih

RENCANA INDUK NASIONAL PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Recommend Documents