RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN

Draf tanggal 25 Juli 2014

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : ...... TAHUN …… TANGGAL : ...... RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu: 1. masih lemahnya daya saing industri nasional; 2. belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional; 3. masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa; dan 4. belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-undang tersebut memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. 1

B. Tujuan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No. 3 tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan Perindustrian, yaitu: 1. mewujudkan

Industri

nasional

sebagai

pilar

dan

penggerak

perekonomian nasional; 2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; 3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan 7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. RIPIN memiliki masa berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dan bila diperlukan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. C. Perkembangan Lingkungan Strategis 1. Dinamika Terkait Sektor lndustri Sektor industri bersifat dinamis seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam sektor industri itu sendiri maupun di luar lingkungan industri. Sifat dinamis ini penting agar sektor industri dapat selalu beradaptasi. Beberapa faktor telah terbukti dan diakui memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional di masa depan antara lain: a. Peningkatan

jumlah,

perubahan

komposisi,

dan

peningkatan

kesejahteraan penduduk Saat

ini,

Indonesia

adalah

negara

keempat

dalam

daftar

berpenduduk terbesar di dunia, dan diperkirakan akan terus bertambah menjadi 280 juta pada tahun 2025 dan 313 juta pada 2

tahun

2035.

potensial

Besarnya

bagi

jumlah

industri

penduduk

barang

merupakan

konsumsi

dan

pasar

industri

pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan

peluang

bagi

peningkatan

produktivitas

industri

nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pendapatan per kapita. b. Perkembangan teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan akan difokuskan pada nanotechnology, biotechnology, information technology dan cognitive science, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, dan lingkungan. Teknologi telah menjadi komoditi yang

memudahkan

Perkembangan

tata

teknologi

cara

penguasaannya

tersebut

akan

oleh

industri.

berpengaruh

pada

perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, industri, lembaga penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi. c. Globalisasi proses produksi Globalisasi perdagangan dan investasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak lokasi atau negara. Globalisasi proses produksi meningkatkan keterlibatan industri nasional, investasi asing, dan alih teknologi. Perdagangan komponen

diprediksi

akan

semakin

mendominasi

struktur

perdagangan antar negara. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak

perekonomian

dunia.

Oleh

karena

itu,

kebijakan

kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi sangat penting di masa depan. d. Kelangkaan energi Sejalan dengan pertumbuhan industri dan ekonomi, akan terjadi kelangkaan energi seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi 3

pada

20

tahun

kedepan.

Untuk

menjamin

keberlangsungan

pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan. e. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan Eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan yang terus menerus akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya tersebut yang akan berakibat pada kelangkaan bahan baku bagi industri, yang dikenal

dengan

resources

displacement.

Kondisi

ini

harus

diantisipasi oleh industri hulu yang mengolah sumber daya alam tidak terbarukan, yaitu industri-industri yang berbasis migasbatubara dan mineral. Kelangkaan bahan baku tidak terbarukan dapat mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau akan mengakibatkan industri beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. f. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup Peningkatan pertumbuhan sektor industri perlu diikuti dengan peningkatan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan. Pembangunan

industri

hijau

(green

industry)

perlu

lebih

diprioritaskan melalui penyediaan produk industri dan penggunaan teknologi proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Instrumen terkait industri hijau (seperti eco product, energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya dan beracun) akan semakin berperan dalam regulasi perdagangan global di masa depan yang tentunya perlu diantisipasi oleh sektor industri. g. Peningkatan kebutuhan pangan Industri pangan berkembang dalam kapasitas, diversifikasi dan mutu produknya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Peningkatan pendapatan penduduk Indonesia yang merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen per tahun telah menghasilkan pertumbuhan kelas menengah yang cukup cepat. Kelompok kelas menengah ini juga menjadi salah satu pendorong dari perkembangan kebutuhan pangan, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas produk pangan, penyajian 4

yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal semakin tinggi. Industri pangan fungsional dan pangan untuk kebutuhan khusus juga akan semakin meningkat di masa datang. h. Paradigma manufaktur Perubahan

paradigma

industri

yang

mengikuti

tumbuhnya

perhatian pada faktor daya saing terutama faktor kualitas dan fleksibilitas adalah perubahan sistem manufaktur dari mass production menjadi mass customization. Pada sistem manufaktur mass customization, dikenal strategi price minus dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang dilanjutkan dengan

pertimbangan

pasar

agar

dapat

digunakan

untuk

menetapkan harga, selanjutnya aspek investasi menjadi penentu untuk menetapkan biaya produksi. Dengan karakteristik ini, perhatian diberikan pada tahap perencanaan yang mencakup kualitas produk dan penerimaan di pasar (market acceptability). i. Alih daya produksi dan kolaborasi Strategi price minus berdampak pada kelayakan produksi karena biaya

produksi

untuk

menghasilkan

produk

dengan

tingkat

kualitas tertentu telah ditetapkan, sehingga industri harus mencari cara bagaimana agar proses produksi dapat dilakukan dengan benar. Pada kondisi ini, sebuah industri belum tentu mampu mengerjakan seluruh proses produksi, sehingga industri mulai mencari mitra yang memungkinkan melaksanakan proses yang direncanakan. Aktivitas process outsourcing merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang,

atau

dikenal

sebagai

relokasi

industri,

artinya

outsourcing tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (people outsourcing). 2. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional Perjanjian kerjasama perdagangan internasional antar negara baik secara bilateral, regional maupun multilateral yang terus meningkat, telah dan akan mempengaruhi situasi dan kondisi lingkungan 5

strategis, termasuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di sektor industri di masa yang akan datang. Beberapa perjanjian kerjasama perdagangan yang melibatkan Indonesia antara lain: a. perjanjian kerjasama perdagangan multilateral (WTO); b. perjanjian kerjasama perdagangan regional (ASEAN, Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP dan Trans Pacific Partnership - TPP); dan c. perjanjian Economic

kerjasama

perdagangan

Partnership

Agreement

Comprehensive

Partnership

bilateral -

Agreement

IJEPA, -

(Indonesia-Japan Indonesia-EFTA

IE-CEPA,

Indonesia-

Australia CEPA, Indonesia-India CECA, Indonesia-Korea CEPA, dan Indonesia-EU CEPA). Adanya perjanjian kerjasama perdagangan tersebut berdampak pada beberapa hal berikut: a. semakin meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) karena daya tarik potensi pasar Indonesia (dengan populasi mendekati 350 juta jiwa dalam 20 tahun ke depan) atau karena daya tarik potensi sumber daya alam atau bahan baku yang dimiliki Indonesia; b. semakin meningkatnya transaksi perdagangan global oleh Trans National Corporation (TNC) yang menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Global (Global Value Chains – GVCs).

Melalui sistem GVCs kegiatan perdagangan (ekspor dan

impor) lintas negara semakin meningkat (GVCs oleh TNCs mewakili 80% perdagangan global 2013); c. semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri; d. semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran; dan e. semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas. 3. Kebijakan Otonomi Daerah Berlakunya UU No 22 dan 25 tahun 1999 menandai perubahan paradigma pembangunan termasuk dalam hal hubungan antar tingkat pemerintahan.

Penyempurnaan

kedua

undang-undang

tersebut 6

menjadi UU No 32 dan 33 tahun 2004 yang menegaskan tata kelola hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara prinsip pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diatur

pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang dibagi menjadi urusan wajib dan pilihan. Dalam kaitannya dengan sektor industri, dengan adanya pembagian urusan pemerintahan tersebut ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemanfaatan peluang akan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan

industri

di

daerah

serta

meminimalkan

ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

7

II. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Visi Pembangunan Industri Nasional pada tahun 2035 adalah Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan: 1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan 2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global 3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi Dalam rangka mewujudkan visi tahun 2035 tersebut di atas, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut: 1. mewujudkan

Industri

nasional

sebagai

pilar

dan

penggerak

perekonomian nasional; 2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; 3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 4. mewujudkan

kepastian

berusaha,

persaingan

yang

sehat,

serta

mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan 7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

8

III. SASARAN, STRATEGI DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Sasaran Pembangunan Industri Sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya

pertumbuhan

industri

yang

diharapkan

dapat

mencapai pertumbuhan 2 digit pada tahun 2035 sehingga share industri terhadap PDB mencapai 30 persen. 2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, penolong dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri. 3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia. 4. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. 5. Meningkatnya

penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor

industri. 6. Kuatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan antara yang berbasis sumber daya alam. Sasaran pembangunan sektor industri yang akan dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 1. Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 s.d. 2035 (persen) Indikator Pembangunan Satuan Industri Pertumbuhan sektor Industri 1 % Non Migas a. Makanan, Minuman dan Tembakau b. Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki c. Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. d. Kertas dan Barang cetakan e. Pupuk, Kimia & Barang dari karet f. Semen & Brg. Galian bukan logam g. Logam Dasar Besi & Baja h. Alat Angk., Mesin & Peralatannya i. Barang lainnya

NO

2

Share Industri non migas terhadap PDB

%

2014

2015

2020

2025

2035

6,18

6,83

8,51

9,11

10,46

5,35

5,64

6,99

7,26

7,68

5,60

5,86

7,10

7,37

8,20

6,06

6,12

6,04

6,45

6,81

3,69

4,07

4,67

5,65

6,33

2,07

3,23

7,98

8,29

10,22

3,19

4,66

6,83

8,30

9,55

5,69

6,78

5,60

6,82

7,15

9,07

9,80

10,73

11,16

12,24

3,24

2,69

3,12

4,05

5,44

21,06

21,22

24,88

27,44

30,00 9

Indikator Pembangunan Satuan 2014 Industri Share ekspor produk industri 3 % 62,86 terhadap total ekspor Jumlah tenaga kerja di sektor Juta 4 14,88 industri orang Rasio impor bahan baku 5 sektor industri terhadap PDB % 43,52 sektor industri non migas Rp 6 Nilai Investasi sektor industri 210 Trilyun a. Investasi di P Jawa terhadap total investasi % 72 sektor industri b. Investasi di luar P Jawa terhadap total investasi % 28 sektor industri Persentase nilai tambah 7 sektor industri yang % 29,00 diciptakan di luar Pulau Jawa

NO

2015

2020

2025

2035

66,26

69,85

73,46

78,39

15,44

18,44

21,73

29,19

43,08

26,98

23,00

20,00

270

510

1.000

1.930

69

62

55

40

31

38

45

60

30,00

32,00

35,00

40,00

B. Strategi Pembangunan Industri Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam 2. Pengendalian Ekspor Bahan Mentah dan Sumber Energi 3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas SDM industri. 4. Mengembangkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI), Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Menengah. 5. Menyediakan kebijakan,

langkah-langkah

penguatan

kapasitas

afirmatif

berupa

kelembagaan

dan

perumusan pemberian

fasilitas 6. Pembangunan sarana dan prasarana Industri 7. Pembangunan industri hijau 8. Pembangunan industri strategis 9. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 10. Kerjasama internasional bidang industri

C. Pentahapan Pembangunan Industri 10

Pentahapan pembangunan industri prioritas dilakukan dalam jangka menengah (sesuai periode perencanaan pemerintah) dan jangka panjang (sesuai dengan periode berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang

Nasional

(RPJPN),

tahapan

dan

arah

rencana

pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut: 1. Tahap I (2015-2020) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk "meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi." 2. Tahap II (2020-2025) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan

untuk

"mencapai

keunggulan

kompetitif

dan

berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas." 3. Tahap III (2025-2035) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk "menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi." Tahapan pembangunan industri secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Tahapan Pembangunan Industri Nasional.

11

IV. BANGUN INDUSTRI NASIONAL Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif. A. Karakteristik Industri Nasional Di Masa Depan Industri Nasional pada tahun 2035 memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Industri Manufaktur Kelas Dunia (World Class Manufacturing), yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi: a. Tumbuh

dan

berkembangnya

industri

manufaktur

dengan

berbasis sumber daya nasional; b. Terbangunnya

modal

dasar

dan

prasyarat

pembangunan

industri; c.

Terbentuknya daya saing yang kuat di pasar internasional.

2. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (prime mover) perekonomian dengan ciri sebagai berikut: a. Mempunyai kaitan (linkage) yang kuat dan sinergis antar sub sektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya; b. Memiliki kandungan lokal yang tinggi; c.

Menguasai pasar domestik;

d. Memiliki produk unggulan industri masa depan; e.

Dapat tumbuh secara berkelanjutan;

f.

Mempunyai daya tahan (resilience) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.

3. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (supply chain). Sinergitas tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar skala usaha sektor industri secara nasional. 4. Pentingnya peran dan kontribusi industri manufaktur terhadap Ekonomi Nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, serta menghasilkan devisa. 12

B. Kerangka Pikir Pembangunan Industri Nasional Bangun Industri Nasional berisikan industri-industri prioritas yang terdiri dari industri andalan yang diinginkan di masa depan, industri pendukung dan industri hulu yang perlu dikembangkan. Bangun Industri Nasional juga memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi inovasi dan kreativitas. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan industri nasional juga dibutuhkan prasyarat berupa infrastruktur yang memadai, kebijakan dan regulasi yang kondusif, serta tersedianya dukungan dan akses pembiayaan. Bangun Industri Nasional tahun 2035 mencakup: 1. Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia

yang

berpengetahuan

dan

terampil,

serta

ilmu

pengetahuan dan teknologi. 2. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang akan berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif. 3. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya. 4. Modal Dasar, yaitu faktor-faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah: a. Sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri; b. Sumber

daya

manusia

yang

memiliki

kompetensi

kerja

(pengetahuan, ketrampilan dan sikap) yang sesuai di bidang industri; c.

Pengembangan,

penguasaan,

dan

pemanfaatan

teknologi

industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, 13

produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional. 5. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan sebagai syarat agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah: a. Penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/atau di dalam kawasan peruntukan Industri; b. Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri; c.

Penyediaan

alokasi

dan

kemudahan

pembiayaan

yang

kompetitif untuk pembangunan industri nasional. C. Penetapan Industri Prioritas Penetapan industri prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan: 1. Kepentingan

nasional

sebagai

tujuan

pembangunan

industri

diantaranya adalah: a. peningkatan

kemandirian

ekonomi

dan

mengurangi

ketergantungan ekonomi dari negara lain; b. keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah Indonesia secara strategis; dan c. persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Permasalahan

terkait

pertumbuhan

ekonomi

yang

dihadapi

diantaranya adalah: a. penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif; dan b. struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya, tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen, dan lemahnya daya saing di pasar global. 3. Keinginan

untuk

mengejar

ketertinggalan

dari

negara

maju

dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai. Berdasarkan

pertimbangan

di

atas,

maka

dirumuskan

kriteria

penentuan industri prioritas sebagai berikut : 14

1. Kriteria secara kuantitatif terdiri dari : a. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri; b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif; c. Memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global; d. Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian; e. Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri. f. Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi. 2. Kriteria secara kualitatif terdiri dari: a. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional; b. Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; c. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri. Indikator untuk kriteria kuantitatif tersaji pada Tabel 2. Tabel 2. Indikator Kriteria Pemilihan Industri Prioritas No.

Kriteria

Indikator Kuantitatif

1

Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor

2

Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja

3

Memiliki daya saing internasional

4

Memiliki nilai tambah yang berkelanjutan di dalam negeri

1. Pertumbuhan nilai impor 2. Pertumbuhan volume impor 3. Rasio impor terhadap total perdagangan 4. Pertumbuhan output 5. Proporsi bahan baku impor 1. Tenaga kerja per perusahaan 2. Peran dalam penyerapan tenaga kerja 3. Intensitas penggunaan tenaga kerja 4. Output per tenaga kerja 5. Nilai tambah per tenaga kerja 6. Balas jasa tenaga kerja 1. Pertumbuhan ekspor 2. Regional Competitive Advantage (RCA) 3. Acceleration ratio (AR) 4. Share ekspor terhadap total ekspor dunia 1. Pertumbuhan nilai tambah 2. Pertumbuhan pasar dunia (pertumbuhan total impor dunia) 3. Persentase nilai tambah dari FDI 15

No.

Kriteria

5

Memperkuat, memperdalam dan menyehatkan struktur industri

6

Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi

Indikator Kuantitatif 4. Tingkat penggunaan bahan baku impor 1. Forward linkage 2. Backward linkage 3. Nilai tambah per output 4. Persentase skala industri besar 5. Concentration Ratio (CR4) 6. Proporsi bahan baku impor 7. Rata-rata nilai tambah per perusahaan -

Berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantatif tersebut, ditentukan 10 industri prioritas yang dikelompokkan kedalam industri andalan, industri pendukung dan industri hulu sebagai berikut : 1. Industri Pangan 2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan 3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Industri Andalan

4. Industri Alat Transportasi 5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT) 6. Industri Pembangkit Energi 7. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong

Industri Pendukung

8. Industri Hulu Agro 9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Industri Hulu

10. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara)

D. Bangun Industri Nasional Berdasarkan penetapan industri prioritas tersebut, maka ditetapkan Bangun Industri Nasional sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

16

VISI dan MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

Industri IndustriAndalan Pangan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Industri Pangan

Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Industri Alat Transportasi

Industri Elektronika dan Telematika (ICT)

Industri Pembangkit Energi

Industri Pendukung Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong Industri Hulu Industri Hulu Mineral Tambang

Industri Hulu Agro

Industri Hulu Migas dan Batubara

Modal Dasar Sumber Daya Alam

Sumber Daya Manusia

Teknologi, Inovasi dan Kreativitas

Prasyarat Infrastruktur

Kebijakan dan Regulasi

Pembiayaan

Gambar 2. Bangun Industri Nasional E. Pentahapan Pembangunan Industri Prioritas Berdasarkan

pentahapan

pembangunan

industri

dan

penetapan

industri prioritas ditetapkan tahapan pembangunan industri prioritas seperti ditunjukkan pada Tabel 3. Tabel 3. Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri prioritas. No 1.

Industri Prioritas INDUSTRI PANGAN

Jenis Industri 2015-2020

2020-2025 2025-2035 Industri Pengolahan Ikan Ikan awet, aneka Minyak omega-3, Pangan fungsional olahan ikan, pangan fungsional dan suplemen, rumput laut dan berbasis limbah pure carrageenan. hasil laut industri hasil laut Industri Pengolahan Susu Susu bubuk, susu Susu formula, Pangan cair (kental manis, aneka keju, fungsional, pro & pasteurisasi, UHT), mentega, prebiotic, susu yogurt, keju, formula khusus probiotic, pangan fungsional. mentega, ice cream, confectionary 17

No

Industri Prioritas

Jenis Industri 2015-2020 Industri Minyak goreng (kelapa, kelapa sawit), VCO, tepung kepala kering, santan dalam kemasan

2020-2025 Pengolahan Minyak Minyak sawit merah (kaya beta karoten), tepung santan. pangan fungsional

Industri Pengolahan Buah-Buahan Manisan Buah/sayuran buah/sayuran, dalam kaleng, Buah/sayuran fruit/vegetable dalam kaleng, sari, layer, pangan tepung, kripik dan fungsional dodol berbasis limbah buah/sayuran industri pengolahan buah

2025-2035 Nabati Fortified cooking oil, pangan fungsional

dan Sayuran Mixed fruit/vegetable layer, pangan fungsional, suplemen

Industri Minuman Minuman ringan, AMDK

Minuman kesehatan

Minuman energi

IndustriTepung Tapioka, pati lainnya (jagung, sorghum, sagu), mocaf, tepung kedele, gula cair (glokusa, maltosa, fruktosa)

Tepung gandum tropika, pati dari biomasa limbah pertanian, pangan darurat

Granulated composit flour.

Industri Gula BerbasisTebu Gula pasir, gula Gula pasir, serta Asam organik cair, makanan, MSG dan asam minuman. organik dari limbah industri gula.

18

No

Industri Prioritas


2020-2025

2025-2035

Industri Bahan Penyegar 1. Bubuk coklat, 1. Makanan dan 1. Suplemen lemak coklat, minuman dari berbasis kakao makanan dan coklat, pangan 2. Suplemen minuman dari fungsional berbasis kopi coklat, ice cream 2. Aneka pangan 3. High value tea, 2. Kopi bubuk, olahan suplemen kopi instan, kopi berbasis kopi berbasis teh dekafeinasi, kopi organik, mix, minuman pangan kopi dalam fungsional kemasan 3. Aneka olahan 3. Teh bubuk, teh teh, teh herbal, celup, minuman high value tea, teh dalam pangan fungsional kemasan (Ready to drink/RTD)

2.

INDUSTRI 2 Industri FARMASI, 1. Sediaan herbal 1. KOSMETIK DAN 2. Garam industri 2. ALAT dan farmasi, KESEHATAN 3. Parasetamol, 3. 4. Stevioside 4. (pemanis 5. buatan), 6. 5. Vitamin C, 7. 6. Glukosa 8. (Pharmaceutical grade for infusion), 7. Beta-carotene (Vitamin A) 8. Produk Kosmetik

Farmasi dan Kosmetik Amoxicillin, Golongan Cefalosporin, Atorvastatin, Amlodipine, Glimepiride, Lanzoprazole Radio farmasi Produk Kosmetik

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sediaan herbal Amoxicillin, Azitrimycin, Vitamin B12, Omeprazol, Cardiovascular (mabendazole), 7. Insulin, 8. Radio farmasi, 9. Produk Kosmetik

Industri Alat Uji dan Kedokteran Peralatan bioPeralatan bioPeralatan biomedika mekanis medika medika mekatronika mekatronika

19

No 3.

Industri Prioritas INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI DAN ANEKA

Jenis Industri 2015-2020 1. Serat tekstil (Serat poliester, Serat Akrilik) 2. Garmen 3. Tekstil Khusus: Otomotive textile, Medical textile, dan Industrial textile

2020-2025 Industri Tekstil 1. Serat tekstil (Serat Nilon, Rayon) 2. Tekstil Khusus: Medical textile, Geotextile, Construction textile, dan Ecotech textile

2025-2035 1. Serat tekstil (Serat Nilon, serat poliester, Serat Akrilik dan rayon) 2. Tekstil Khusus: Geotextile, Construction textile, Ecotech textile, dan Protective textile

Industri Kulit dan Alas Kaki 1. Alas kaki 1. Alas kaki 1. Produk kulit 2. Produk kulit 2. Produk kulit khusus khusus khusus 2. Kulit sintetis 3. Kulit sintetis 3. Kulit sintetis Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu Kerajinan, ukirHigh tech High value ukiran dari kayu, furniture kayu kerajinan dan Furniture kayu dan rotan furniture. dan rotan bersertifikat industri hijau, kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet 1. Plastik : Barang- 1. Plastik : barang plastik, Barang-barang Produk plastik plastik, Produk rumah tangga, plastik rumah 2. barang dari tangga (high karet untuk quality), keperluan 2. barang dari rumah tangga karet untuk 3. Kulit sintetis keperluan rumah tangga (high quality) 3. Kulit sintetis

1. Plastik : Barang-barang plastik, Produk plastik rumah tangga (high quality) 2. barang dari karet untuk keperluan rumah tangga (high quality) 3. Kulit sintetis

20

No 4.

Industri Prioritas INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI


2020-2025 2025-2035 Industri Kendaraan Bermotor

1. Komponen

otomotif 2. Penggerak mula BBM/gas dan Listrik 3. Alat berat

Penggerak mula listrik dan fuel cell

Penggerak mula listrik dan fuel cell

Industri Kereta Api Kereta listrik dan Kereta listrik dan maglev maglev

Kereta diesel dan listrik

Industri Kapal Kapal laut dan kapal selam

Kapal laut

Kapal laut dan kapal selam

Industri Pesawat Terbang Pesawat terbang

5.

INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA (ICT)

1. Pesawat terbang 2. Roket peluncur

1. Pesawat terbang 2. Roket peluncur

Industri Elektronika 1. Komponen 1. Smart home Komponen appliances elektronika tanpa elektronika 2. Komponen komponen 2. Fabrikasi elektronika fabrikasi (fabless) (foundry) tanpa komponen semiconductor fabrikasi volume kecil (fabless) Industri Komputer Komputer Industri Peralatan Komunikasi 1. Transmisi telekomunikasi 2. Mobile phone

6.

INDUSTRI PEMBANGKIT ENERGI

Transmisi telekomunikasi (radar dan satelit)

Transmisi telekomunikasi (satelit)

Industri Alat Kelistrikan 1. Motor/generator 1. Motor/generator listrik listrik 2. Baterai 2. Baterai 3. Solar cell 3. Solar cell 4. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

1. Motor/generator listrik 2. Baterai 3. Solar cell 4. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 21

No 7.

Industri Prioritas INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG


2020-2025

2025-2035

Industri Mesin dan Perlengkapan 1. Mesin CNC 2. Industrial tools 3. Otomasi proses

produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan

1. Industrial tools 2. CNC controller 3. Flexible

1. CNC controller 2. Flexible

Machining Machining center center 3. Otomasi proses 4. Otomasi proses produksi untuk produksi elektronika dan untuk pengolahan elektronika pangan dan pengolahan pangan

Industri Komponen 1. Packaging (basis 1. Packaging 1. Packaging high karton dan high quality quality (basis plastik), (basis karton karton dan 2. Pengolahan dan plastik), plastik), karet dan 2. Barang2. Plastik dan barang dari barang karet karet karet : Ban dan plastik engineering, engineering Produk plastik pnumatic, Ban luar dan ban dan karet 3. Zat Additive, dalam, 4. Zat pewarna untuk kesehatan, 3. Zat Additive, tekstil (Dye 4. Zat pewarna elektrik, stuff), elektronik dan tekstil (Dye permesinan, stuff), Produk plastik dan karet advance material’ 3. Zat Additive, 4. zat pewarna tekstil (Dye stuff)

1. Katalis 2. Solvent

Industri Bahan Penolong 1. Katalis 1. katalis 2. solvent 2. solvent

22

No 8.

Industri Prioritas INDUSTRI 1 HULU AGRO


2020-2025

2025-2035

Industri Oleofood Minyak nabati kasar (CPO, PKO, CNO), olein, stearin, gliserol, PFID, coco butter susbtitute, margarin, shortening, other specialty fats.

Specialty fats (coco butter substitute, shortening, margarine), dan tocopherol, betacaroten, asam organik dan alkohol dari limbah PKS, arang aktif, serat nabati.

Industri Oleokimia Fatty acids, fatty Fatty acids, fatty alcohols, fatty alcohols, fatty amine, methyl ester amine, methyl sulfonat esters dan (biosurfactant), bioplastic (PHB, biolube (rolling oils), PHV, polylactate) glycerine based berbasis limbah chemicals PKS, arang aktif dan serat nabati. Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/ FAME), Bioavtur (Bio jet fuel).

Industri Kemurgi Biodiesel, Bioethanol, Bioavtur (Bio jet fuel), Biogas dari POME Biomaterial untuk peralatan medis, aromatic building blocks berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi, Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomasa

Specialty fats aditif/penolong pengolahan pangan

Fatty acids, fatty alcohols, fatty amines, methyl esters, dan polymers turunan minyak sawit.

Biodiesel (Fatty Acid Methyl EsteME), Bioavtur (Bio jet fuel). Nano-cellulose derivatives, biobased fiber & polymers (carbon fiber, vicous), new generation of biobased composit. Secondary biofuel (bioetanol Bioetanol (berbahan baku lignoselulosa), secondary biofuel (biomass pyrolysisgasification) 23

No

Jenis Industri

Industri Prioritas

2015-2020

2020-2025

2025-2035

Industri Pakan Ransum pakan ternak/ ikan/ udang

Ransum pakan berbasis limbah agro industri

Ransum dan suplemen pakan

Industri Barang dari Kayu Komponen berbasis kayu (wood working: kusen, daun pintu, jendela, floring, laminated & finger joint, dll.), kayu lapis.

Serat bambu untuk tekstil, MDF (Mediumdensity fibreboard), wood composite, arang bricket, dan aneka produk berbasis limbah industri kayu

Komponen berbasis kayu (wood working) dan limbah industri kayu

Industri Pulp dan Kertas Pulp (long fiber, short fiber), kertas budaya, kertas berharga, kertas tissue, kertas khusus, kertas bergelombang, papan kertas, kertas lainnya. 9.

INDUSTRI LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM

Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah lingkungan.

Pulp dan aneka barang kertas.

Industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar 1. 2. 3. 4. 5.

Iron ore pellet Crude Steel Nickel Pig Iron Ferronickel Paduan besi (ferro alloy) 6. Baja tahan karat (stainless steel)

1. Sponge iron 2. Slab, Billet, Bloom 3. Paduan besi (ferro alloy) 4. Baja tahan karat long product 5. Baja untuk keperluan khusus (special steel)

1. Pig iron dan besi cor 2. Seamless pipe, profile bar, wire 3. Paduan besi (ferro alloy) 4. Baja tahan karat dekoratif 5. Baja untuk keperluan khusus (special steel)

24

No

Industri Prioritas

Jenis Industri 2015-2020 2020-2025 2025-2035 Industri pengolahan dan pemurnian Logam dasar bukan besi 1. Alumina 1. Alumina dan 1. Alumunium alumunium 2. Nickel matte dan alumunium 3. Tembaga katoda 2. Mixed alloy Hydroxide 2. Nickel Precipitate Electrolytic, Nickel Sulfate, (MHP), Mixed Sulfide Nickel Chloride Precipitate 3. Kawat tembaga (MSP), dan electronic 3. Paduan component tembaga (copper alloy) Industri logam mulia, tanah jarang (rare earth), dan bahan bakar nuklir 1. Logam mulia 1. Logam mulia 1. Logam mulia 2. Konsentrat untuk dekorasi untuk logam tanah dan perhiasan komponen jarang 2. Logam tanah elektronik jarang 2. Logam tanah jarang untuk komponen elektronik 3. Logam tanah Bahan bakar nuklir

10. INDUSTRI KIMIA DASAR (HULU DAN ANTARA)

Industri bahan galian non logam 1. Semen 1. Keramik 1. Keramik maju 2. Keramik 2. Kaca/gelas (advanced 3. Kaca/gelas ceramic) 2. Kaca/gelas dekorasi/ kualitas tinggi Industri Petrokimia Hulu Etilena, Propilena, Asam formiat, Etilena, Propilena, Butadiene, O-Xylena, Butadiene, P-xylena, Metanol, Benzena, Toluena, P-Xylena, Metanol, Ammonia, Ammonia, Benzena, Toluena, Asam formiat (Peningkatan kapasitas dan kualitas) 25

No

Industri Prioritas


2020-2025

2025-2035

Industri Kimia Organik Carbon black, Asam Tereftalat, Asam Asetat, Akrilonitril, Bis Fenol A

Kaprolaktam, Cumene, Propilen Glikol, Etilen Glikol, Fenol, Asam Fumarat, Ptalic Anhidrat

Kaprolaktam, Carbon black, Metil Metakrilat, Asam Tereftalat, Asam Asetat (Peningkatan kapasitas dan kualitas)

Industri Pupuk pupuk tunggal pupuk tunggal (basis nitrogen), (basis fosfat), pupuk majemuk pupuk tunggal (basis kalium), pupuk majemuk

pupuk tunggal (basis nitrogen), pupuk tunggal (basis fosfat), pupuk tunggal (basis kalium), pupuk majemuk

Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik LDPE, HDPE, PP, Metil Metakrilat, LDPE, HDPE, PP, Nilon, PET, Akrilik Polikarbonat, Nilon, PET, Akrilik Polivinil Alkohol (Peningkatan kapasitas dan pembangunan pabrik baru) Industri Karet Alam dan Sintetik BR, SBR, IR, ABR, EPDM, BR, SBR, IR, ABR, engineering natural engineering EPDM, engineering rubber compound natural rubber natural rubber compound compound (Peningkatan kapasitas) Industri Barang Kimia Lainnya 1. Propelan, 1. Propelan, 1. Propelan, 2. Bahan peledak, 2. Bahan peledak,

F. Rencana Pembangunan Industri Prioritas Untuk mewujudkan bangun industri nasional yang dilaksanakan melalui pentahapan pengembangan industri prioritas, disusun rencana pembangunan industri prioritas sebagai berikut:

26

1. Industri Pangan

a. Sasaran NO

URAIAN

TAHUN 2015

2020

2035

1

Nilai Tambah Industri (Rp Trilyun)

194

335

1.945

2

Jumlah Tenaga Kerja (ribu orang)

306

416

943

3

Nilai Investasi (Rp Trilyun)

40

74

462

b. Program Pengembangan Jangka Menengah (2015-2020): 1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai. 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui diklat industri dan pendampingan 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi 4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP dan HACCP, sertifikasi SNI dan halal, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; 5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan. 6. Memfasilitasi pembebasan PPN atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil. 7. Menfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah. 8. Meningkatkan kerjasama

Jangka Panjang (2020-2035): 1. Memantapkan zonasi/ kawasan industri industri pangan 2. Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan 3. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri pangan 4. Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional 5. Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan

27

Jangka Menengah (2015-2020):

Jangka Panjang (2020-2035):

industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor. 9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.

28

2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

a. Sasaran NO

TAHUN

URAIAN

2015

2020

2035

1


36

73

626

2


850

1.050

1.556

3


2

5

44

b. Program Pengembangan Jangka Menengah (2015-2020): Industri Farmasi dan Kosmetik 1. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi 2. Memfasilitasi pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor. 3. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah. 4. Memperkuat infrastruktur dalam rangka pemberlakuan SNI wajib bagi industri farmasi 5. Pengembangan sektor petrokimia hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku Industri Alat Kesehatan 1. Pengembangan kebijakan yang mengkaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang; 2. Pengembangan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas dan layanan kesehatan yang didanai APBN; 3. Fasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan; 4. Pengembangan road map industri alat kesehatan dan teknologi terkait secara terintegrasi

Jangka Panjang (2020-2035): Industri Farmasi dan Kosmetik 1. Mengembangkan teknologi nasional untuk memproduksi bahan farmasi dan kosmetik. 2. Memfasilitasi pembangunan Industri Farmasi dan Kosmetik skala besar dengan orientasi ekspor

Industri Alat Kesehatan 1. Pengembangan lanjut untuk penguatan kemampuan, kualitas, dan efiseinsi industri alat kesehatan; 2. Pengembangan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang menggabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif, dan mikro/nano elektronika; 3. Pengembangan center of excellent yang mencakup litbang dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri; 4. Pengembangan lanjut untuk 29

5.

6.

7.

8.

9.

Jangka Menengah (2015-2020): Jangka Panjang (2020-2035): termasuk komponen, bahan standardisasi dan dukungan baku, dan bahan penolong; Hak atas kekayaan intelektual Pendirian center of excellent yang atas produk alat kesehatan di mencakup litbang dan produksi dalam negeri; alat kesehatan dasar masal 5. Pengembangan lanjut untuk untuk keperluan dalam negeri; penguatan IKM modern penghasil komponen alat Pengembangan SDM dengan kompetensi tinggi pada design kesehatan engineering produk alat kesehatan, termasuk pengukuran dan pengujian; Fasilitasi pembiyaan untuk peningkatan kapasitas industri alat kesehatan dasar masal melalui revitalisasi pemesinan dan alat pengukuran; Pengembangan Standardisasi dan dukungan Hak atas kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri; Pengembangan dan penguatan IKM modern penghasil komponen alat kesehatan melalui bantuan teknis dan peralatan uji.

30

3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki Dan Aneka

a. Sasaran NO

URAIAN

1

TAHUN 2015

2020

2035


125

210

1.080

2


4.191

4.731

6.137

3


19

34

124

b. Program Pengembangan Jangka Menengah (2015-2020): Industri Tekstil 1. Pendirian pabrik serat sintetik yang berorientasi pasar domestik; 2. Pengembangan industri pewarna tekstil dan aksesoris; 3. Perumusan kebijakan Pemerintah untuk industri garmen agar dipersyaratkan menggunakan kain dalam negeri secara bertahap; 4. Pengembangan kompetensi kerja SDM industri tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 5. Penguatan tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi SDM industri tekstil; 6. Peningkatan kemampuan, kualitas & efisiensi industri TPT termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau; 7. Pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil; 8. Melanjutkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan ITPT untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi; 9. Pemberian insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi tinggi; 10. Harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan

Jangka Panjang (2020-2035): Industri Tekstil 1. Melanjutkan pemberian insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi tinggi; 2. Peningkatan kualitas produk serat sintetik dari sumber bahan baku terbarukan untuk mendukung industri tekstil khusus; 3. Peningkatan kualitas produk industri pewarna tekstil dan aksesoris berbasis bahan baku dalam negeri; 4. Mempersiapkan sektor industri pulp kayu agar dapat memproduksi dissolving pulp untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri rayon (substitusi impor); 5. Pengembangan produk serat khusus (high tenacity, micro fiber dan lain-lain); 6. Diversifikasi produk benang untuk benang-benang khusus; 7. Pengembangan lanjut pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil; 8. Pengembangan lanjut standardisasi & perlindungan terhadap Hak atas kekayaan intelektual design produk tekstil; 9. Peningkatan kemampuan, 31

Jangka Menengah (2015-2020): jangka waktu restitusi; 11. Pengembangan kebijakan sistem agunan mesin tekstil untuk pembiayaan industri; 12. Pengembangan kebijakan pengamanan industri dalam negeri melalui safeguards dan tindakan pengamanan lainnya; 13. Pengembangan standardisasi & perlindungan terhadap Hak atas kekayaan intelektual design produk tekstil; 14. Peningkatan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri tekstil dan produk tekstil. Industri Kulit dan Alas Kaki 1. Pengembangan industri bahan baku kulit sintetis dalam negeri; 2. Standarisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah; 3. Pemetaan potensi industri kulit dan alas kaki nasional; 4. Penguatan sentra IKM melalui penguatan kelembagaan dan teknologi; 5. Peningkatan kemampuan (terutama ergonomical design) industri alas kaki yang telah memiliki pangsa pasar tinggi untuk bersaing secara global; 6. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual design produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri; 7. Peningkatan promosi industri alas kaki customized secara ekslusif pada forum resmi nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia; 8. Peninjauan kebijakan ekspor bahan baku kulit mentah (wet blue); 9. Koordinasi dengan sektor peternakan untuk mengatasi hambatan kualitas bahan baku terkait persyaratan kesehatan hewan;

Jangka Panjang (2020-2035): kualitas & efisiensi industri TPT termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau;

Industri Kulit dan Alas Kaki 1. Pengembangan kemampuan industri alas kaki dalam negeri agar menjadi merek kelas dunia; 2. Pengembangan bahan baku dari alam dan sintetis yang berkualitas tinggi; 3. Peningkatan kemampuan produksi industri kulit khusus untuk penggunaan di industri; 4. Standarisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah; 5. Penguatan sentra IKM melalui penguatan kelembagaan dan teknologi; 6. Peningkatan kemampuan (terutama ergonomical design) industri alas kaki untuk perluasan pasar global; 7. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual design produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri; 8. Pengembangan lanjut teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit; 9. Pengembangan lanjut pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kulit dan alas kaki. 32

Jangka Menengah (2015-2020): 10. Pengembangan teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit; 11. Penyebaran industri kulit dan alas kaki dengan memperhatikan potensi sumber daya wilayah termasuk kewajiban pemenuhan UMR; 12. Pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kulit dan alas kaki; 13. Melanjutkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IAK dan IPK untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi; 14. Harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi; 15. Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan industri kulit khusus untuk penggunaan di sektor industri lainnya. Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu 1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap IKM dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK) 2. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir. 3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk 4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan dan furniture. 5. Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif dari (kayu sawit, kayu karet, dsb) 6. Fasilitas akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja


Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu 1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furniture, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan HKI (paten, hak cipta) 3. Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/rotan 4. Mengembangkan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri furniture. 33

Jangka Menengah (2015-2020): ekspor furnitur 7. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furniture rotan dalam negeri Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet 1. Memfasilitasi pengembangan industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet untuk produk kebutuhan rumah tangga. 2. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan terintegrasi sebagai upaya penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet 3. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah. 4. Memperkuat infrastruktur dalam rangka pemberlakuan SNI wajib 5. Pengembangan sektor plastik hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku 6. Peningkatan kompetensi SDM.


Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet 1. Mengembangkan teknologi nasional untuk memproduksi bahan dasar plastik dan karet. 2. Memperkuat industri pembuat kompon plastik dan karet. 3. Memperkuat kemampuan nasional untuk memproduksi mesin dan peralatan produksi dari industri plastik dan karet hilir. 4. Pembangunan Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet skala besar dengan orientasi ekspor.

34

4. Industri Alat Transportasi

a. Sasaran NO

TAHUN

URAIAN

2015

2020

2035

1


195

326

1.729

2


507

853

1.683

3


30

59

314

b. Program Pengembangan Jangka Menengah (2015-2020): 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pengembangan road map industri alat tarnsportasi secara komprehensif yang bersifat antar moda dengan memperhatikan kapasitas, kualitas, teknologi, dan karakteristik kebutuhan transportasi/ konektivitas di dalam negeri, serta kaitannya dengan jaringan transportasi global yang memperhatikan posisi geostrategis Indonesia; Penguatan sub sektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api dan pesawat terbang; Penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya, dan bahan pendukung (komposit, keramik plastik dan karet) yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri alat transportasi; Pengembangan regulasi melalui koordinasi dengan instansi terkait tentang ijin transportasi darat, laut dan udara; Pengembangan kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki daya saing melalui perjanjian secara bertahap dengan pihak principal; Pengembangan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman ; Pengembangan kebijakan tahapan penguasaan teknologi

Jangka Panjang (2020-2035): 1. Penguatan sub sektor industri pemesinan melalui modernisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api, pesawat terbang, dan roket peluncur ; 2. Penelitian dan pengembangan material maju (komposit, keramik, plastik, karet dan propelan) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri alat transportasi ; 3. Pengembangan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri 4. Penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri alat transportasi masal modern

35


8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


pada bahan bakar (fosil & non fosil) untuk penggerak mula ; Pengembangan standardisasi produk, proses, manajemen (ISO9000, ISO14000, dan ISO26000), dan industri hijau, serta spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara di industri transportasi; Pengembangan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri (penyebaran dan konektivitas); Pengembangan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi; Penguatan sentra IKM modern (logam, karet, plastik, kulit) pendukung industri transportasi secara umum yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi; Pengembangan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi; Pengembangan komponen logam terstandar untuk efisiensi industri alat transportasi; Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis; Pengembangan regulasi alih daya yang memadai untuk pembentukan iklim usaha agar dapat memberikan jaminan pasokan melalui kegiatan alih daya (outsourcing) proses, produk dan SDM; Pengembangan jumlah dan kompetensi konsultan IKM pada sentra khusus IKM industri alat transportasi; 36



17. Penguasaan teknologi sistem manufaktur bagi industri alat transportasi yang efisien ; 18. Penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi, serta kolaborasi penelitian dan pengembangan teknologi dan aplikasinya, termasuk untuk alat transportasi hemat energi, serta pengembangan infrastruktur lab uji kendaraan bermotor.

37

5. Industri Elektronika dan Telematika

a. Sasaran NO

URAIAN

TAHUN 2015

2020

2035

1


34

62

432

2


190

328

897

3


4

14

42


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Membangun sistem monitoring secara kritis perkembangan kebutuhan dan teknologi terkait dengan kegiatan competitive intelligence di negara maju; Pengembangan program penyediaan bahan baku logam, paduan logam, plastik dan komposit untuk industri komponen ICT; Pengembangan standardisasi produk ICT untuk mengurangi variasi sehingga diperoleh volume total yang semakin besar dan efisien; Pengembangan riset untuk perancangan produk ICT yang efisien, tepat guna (sesuai user), cerdas (smart) dan yang mengintegrasikan berbagai fungsi kehidupan; Pengembangan center of excellent industri ICT milik pemerintah termasuk untuk kebutuhan hankam; Pengembangan riset material untuk baterai ukuran kecil dan berdaya tinggi; Fasilitasi alih teknologi industri baterai untuk keperluan elektronika melalui akuisisi industri baterai yang memiliki teknologi maju; Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan sistem (konten) elektronika dan telematika untuk keperluan komersial dan pertahanan;

Jangka Panjang (2020-2035): 1. Pengembangan desain dan industri produk dan komponen nano-bio elektronika untuk berbagai aplikasi kehidupan, kesehatan, dan hankam; 2. Pendirian pabrik foundry penghasil material semiconductor dengan volume kecil untuk keperluan khusus; 3. Pengembangan center of excellent industri ICT (nanobio-cogno-info) miliki pemerintah dan swasta (perusahaan dan kawasan); 4. Penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran maju; 5. Pengembangan rare earth material yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material unggul pada nano-bio ICT.

38

Jangka Menengah (2015-2020): 9.

10.

11.

12.

13.

14.


Pengembangan industri radar dan satelit, termasuk stasiun relay; Fasilitasi pendirian pabrik komponen mikro-nano elektronika (tidak termasuk foundry); Pengembangan kawasan industri dan/atau sentra khusus (techno-park) mikroelektronika dan telematika yang diisi oleh industri ICT; Peningkatan kemampuan dan peran IKM penghasil komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi; Fasilitasi untuk penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran maju; Pemetaan dan pengembangan potensi rare earth material yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material nano-bio ICT.

39

6. Industri Pembangkit Energi

a. Sasaran NO

URAIAN

1

TAHUN 2015

2020

2035


25

48

345

2


96

262

897

3


2

4

25

b. Program Pengembangan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jangka Menengah (2015-2020): Pengembangan kebijakan pemetaan kebutuhan dan penggunaan sumber energi dari migas dan batubara (energy balance); Pemetaan proses dan teknologi industri yang lahap energi untuk implementasi manajemen energi dan penyusunan kebijakan industri yang hemat energi; Pengembangan roadmap secara komprehensif melalui analisis keekonomian sumber energi terbarukan serta penyusunan jadwal konversi energi secara terencana dalam jangka panjang; Pengembangan kebijakan energi terbarukan termasuk insentif, penyediaan infrastruktur dan pelestarian/keseimbangan sumber; Penelitian dan pengembangan potensi rare earth elements (REE) sebagai bahan paduan dan bahan baku nuklir; Fasilitasi pendirian pabrik yang mengolah material menjadi komponen pembangkit listrik tenaga surya; Fasilitasi alih teknologi industri sel surya melalui pendirian atau akuisisi; Falisitasi Penelitian dan pengembangan produk solar cell untuk implementasi di industri dan masyarakat;

1.

2.

3.

4. 5.

6.

Jangka Panjang (2020-2035): Mendorong penerapan manajemen energi dan efisien, serta penggunaan energy melalui penerapan teknologi penghemat listrik; Pengembangan produksi hidrodgen secara masal untuk pembangkit fuel cell; Pendirian pabrik/ pusat pengolahan lanjut REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradiasi di industri; Pendirian pabrik material untuk solar cell ; Penelitian dan pengembangan lanjut energi terbarukan untuk implementasi di industri dan masyarakat ; Pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan teknologi keselamatan yang tinggi.

40

Jangka Menengah (2015-2020): 9. Pengembangan kebijakan pemanfaatan listrik perumahan dari solar cell untuk menambah kapasitas daya listrik nasional; 10. Fasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan lanjut REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradiasi di industri; 11. Pengembangan rancang bangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan tingkat keselamatan yang tinggi; 12. Pengembangan riset manajemen energi dan pengembangan metoda atau komponen untuk penghematan energi; 13. Pengembangan riset kabel konduktor khusus dan logam magnet berdaya tinggi untuk menghasilkan motor/generator listrik yang efisien; 14. Pengembangan dan penguasaan teknologi design dan engineering untuk pembangkit listrik yang efisien termasuk penguasaan HKI dan penjaminan resiko teknologi; 15. Penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran yang sudah maju; 16. Pengembangan teknologi produksi hidrogen dan fuel cell untuk penggerak mula di produk alat transportasi.


41

7. Industri Barang Modal, Komponen, Dan Bahan Penolong

a. Sasaran 2015

TAHUN 2020

2035


135

253

1.909

2


130

386

1.229

3


92

173

1.307

NO

URAIAN

1

b. Program Pengembangan Jangka Menengah (2015-2020): Industri Mesin dan Perlengkapan 1. Kajian menyeluruh (integrated supply chain mulai dari bahan baku sampai penguasaan teknologi) terhadap industri pemesinan sebagai industri yang berperan vital dan menjadi tulang punggung pembangunan industri pada banyak sektor; 2. Penguatan sub sektor industri pembuat mesin, komponen pendukung dan bahan baku (baja, dan paduan) bagi industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi, termasuk pada sentra IKM logam secara terintegrasi; 3. Pengembangan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi; 4. Penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan; 5. Pengembangan dan penyediaan bahan pendukung (komposit dan keramik) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri tools; 6. Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan

Jangka Panjang (2020-2035): Industri Mesin dan Perlengkapan 1. Pengembangan kawasan khusus (sub kawasan) industri pemesinan di wilayah pusat pertumbuhan industri yang difokuskan pada industri manufaktur presisi (alat transportasi, elektronika, kelistrikan, energi, dan alat kesehatan) 2. Pengembangan sentra IKM modern khusus memproduksi komponen presisi terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus pemesinan 3. Pengembangan teknologi dan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi 4. Pengembangan teknologi dan penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan 5. Pengembangan teknologi dan penyediaan bahan pendukung (komposit, keramik) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri pemesinan 6. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri penunjang industri 42

Jangka Menengah (2015-2020): mekatronika/robotika; 7. Peningkatan peran industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan tools dan komponen presisi yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi; 8. Pengembangan komponen logam terstandar untuk efisiensi industri pemesinan dan industri lainnya; 9. Pengembangan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman dan/atau pemberian leasing Industri Komponen dan Bahan Penolong 1. Memfasilitasi R&D untuk pembuatan produk plastik & karet engineering, katalis, zat aditive dan pewarna tekstil. 2. Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai, perguruan tinggi, dan industri tekstil untuk pengembangan produk plastik & karet engineering, katalis, zat aditive dan pewarna tekstil; 3. Memfasilitasi pendirian pabrik industri Packaging (berbasis karton dan plastik), plastik & karet engineering, zat additive, dye stuff, katalis dan solvent. 4. Menyiapkan SDM lokal yang berkompeten di bidang industri komponen dan bahan penolong

Jangka Panjang (2020-2035): unggulan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi 7. Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor.

Industri Komponen dan Bahan Penolong 1. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri penunjang industri plastik & karet engineering, katalis, zat aditive dan pewarna tekstil melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi 2. Mendorong pemakaian teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor 3. Mendorong tumbuhnya industri turunan dan keterkaitan dengan IKM 4. Pengembangan dan penerapan standardisasi serta penguatan infrastruktur standardisasi. 5. Mendorong industri plastik & karet engineering, katalis, zat aditive dan pewarna tekstil untuk dapat mengekspor produknya

43

8. Industri Hulu Agro

a. Sasaran NO

URAIAN

1

TAHUN 2015

2020

2035


183

336

2.377

2


309

400

803

3


37

73

537


Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai. 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui diklat industri. 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi 4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan dan furniture, serta perlindungan HKI. 5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu 6. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk. 7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi. 8. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi 9. Promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri. 10. Meningkatkan kapastas

Jangka Panjang (2020-2035): 1. Menjamin ketersediaan bahan baku dengan menerapkan sistem rantai pasok yang efisien. 2. Meningkatkan efektivitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk optimasi sistem produksi biorefinery yang efisien (low cost technology) melalui inovasi teknologi dan manajemen, serta implementasinya dalam skala besar 3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furniture, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan HKI (paten, hak cipta) 4. Mengembangkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk oleofood, oleokima dan kemurgi 5. Mengembangkan kawasan terintegrasi didukung dengan infrastruktur yang memadai 6. Memfasilitasi peningkatan investasi industri biodiesel dan bioetanol yang lebih ramah lingkungan. 7. Menerapan standar produk biodisel. 8. Memfasilitasi advokasi untuk memasukkan 44

Jangka Menengah (2015-2020): produksi pengolahan POME (Palm Oil Mill Effluent) terintegrasi dengan Pabrik Kelapa Sawit untuk mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.

Jangka Panjang (2020-2035): industri kelapa sawit ke green industry dalam melalui penerapan ISPO 9. Meningkatkan efektifitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan formulasi produk pakan berbasis sumberdaya lokal, dan suplemen pakan 10. Memberikan fasilitas pembangunan industri bioenergi berbasis pirolisisgasifikasi biomassa (termasuk limbah industri), dan biokonversi bahan lignoselulosa, serta biomaterial (building block) dari lignin.

45

9. Industri Logam Dasar

a. Sasaran NO

TAHUN

URAIAN

2015

2020

2035

1


81

21

2.233

2


552

760

1.416

3


98

163

179

b. Program Pengembangan Jangka Menengah (2015-2020): 1. Memfasilitasi pembangunan pabrik iron ore pellet 2. Meningkatkan kapasitas produksi (termasuk pembuatan pabrik baru) kapur bakar dan cooking coal serta briket semi kokas 3. Meningkatkan jumlah atau kapasitas blast furnace 4. Meningkatkan kapasitas produksi bijih/pasir besi dalam negeri sebagai bahan baku direct reduction furnace dan blast furnace 5. Revitalisasi industri baja untuk efisiensi konsumsi energi dan ramah lingkungan 6. Memfasilitasi pembangunan smelter pengolahan bauksit menjadi alumina 7. Memfasilitasi pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel menjadi nikel pig iron, ferronikel atau nikel matte, 8. Memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi smelter tembaga dan smelter aluminium. 9. Memfasilitasi pembangunan smelter tembaga tambahan dari yang sudah ada 10. Meningkatkan kapasitas produksi semen atau mendirikan pabrik baru dengan memanfaatkan terak tembaga yang dihasilkan smelter tembaga 11. Meningkatkan kapasitas produksi industri steel making (slab, billet, HRC, CRC, besi beton, wire rod) 12. Peningkatan kapasitas produksi

Jangka Panjang (2020-2035): 1.

Memfasilitasi pembangunan pabrik baja untuk keperluan khsusus 2. Memfasilitasi pembangunan pabrik stainless steel 3. Memfasilitasi pembenagunan Smelter aluminium tambahan dari yang sudah ada 4. Memfasilitasi pembenagunan pabrik Stainless steel 5. Memfasilitasi pembangunan Smelter tembaga tambahan dari yang sudah ada 6. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri pangan fungsional 7. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri bioenergy dan kemurgi 8. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri magnet 9. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri komponen otomotif, dan telekomunikasi 10. Memfasilitasi peningkatkan kapasitas pabrik konsentrasi logam tanah jarang 11. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pabrik penghasil logam mulia dari lumpur anoda maupun bahan baku 46

Jangka Menengah (2015-2020): Pengecoran (casting) , Ekstrusi (extrusion), Penempaan (forging), Penarikan (wire drawing), Penggilingan (rolling) besi dan paduannya serta bukan besi dan paduannya 13. Memfasilitasi pembangunan industri baja untuk keperluan khusus (special steel) termasuk baja paduan untuk industri permesinan, otomotif dan alat berat 14. Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/baja dan bukan besi/baja untuk mendukung agroindustri 15. Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/baja dan bukan besi/baja untuk mendukung industri petrokimia 16. Meningkatkan penerapan dan pengawasan SNI wajib, serta penguatan infrastruktur standardisasi. 17. Penerapan industri hijau 18. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri 19. Penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi 20. Memfasilitasi pembangunan pabrik konsentrasi logam tanah jarang 21. Memfasilitasi pembangunan pabrik penghasil logam mulia dari lumpur anoda maupun bahan baku lainnya 22. Fasilitasi penyediaan lahan dan konsesi penambangan untuk investasi baru, khususnya di luar Pulau Jawa. 23. Menjamin pasokan batubara dan mendorong produsen semen untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi energi. 24. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten. 25. Menyusun SKKNI bidang industri logam dan industri semen

Jangka Panjang (2020-2035): lainnya 12. Memfasilitasi pembangunan pabrik bahan bakar nuklir dari uranium atau unsur lainnya 13. Memfasilitasi pembangunan pabrik dan meningkatkan kapasitas pabrik keramik, kaca dan semen 14. Memfasilitasi pembangunan pabrik keramik maju (advanced ceramics).

47

10. Industri Kimia Dasar

a. Sasaran NO

URAIAN

1

TAHUN 2015

2020

2035


109

212

1.729

2


108

555

965

3


58

120

129

b. Program Pengembangan Jangka Menengah (2015-2020): 1. Memfasilitasi pendirian pabrik petrokimia hulu dengan bahan baku gas di Teluk Bintuni, bahan baku CBM di Sumatra Selatan dan kalimantan selatan, bahan baku shale gas di Sumatera Utara, dan bahan baku batubara di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. 2. Mendorong produsen petrokimia hulu untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi energi. 3. Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pendirian pabrik petrokimia hulu (penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, Amdal, dll) 4. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten. 5. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri petrokimia melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi 6. Fasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri petrokimia (teknologi gasifikasi batubara, methanol to olefin) 7. Mendorong hilirisasi industri petrokimia hulu melalui kerjasama dengan industri petrokimia antara dan hilir dalam rangka penguatan dan

Jangka Panjang (2020-2035): 1.

Mengembangkan teknologi nasional untuk memproduksi bahan petrokimia hulu 2. Membangun Industri Petrokimia Hulu skala besar dengan orientasi ekspor 3. Meningkatkan keterkaitan antara industri hulu, industri antara dan industri hilir 4. Mengembangkan teknologi nasional untuk memproduksi bahan kimia organik 5. Membangun Industri Petrokimia antara skala besar dengan orientasi ekspor 6. Mengembangkan teknologi nasional untuk memproduksi pupuk 7. Membangun Industri Pupuk skala besar dengan orientasi ekspor 8. Mengembangkan teknologi nasional untuk memproduksi resin plastik 9. Membangun Industri Resin Sintetik Dan Bahan Plastik skala besar dengan orientasi ekspor 10. Mengembangkan teknologi nasional untuk memproduksi karet sintetik. 48


8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

pendalaman struktur industri petrokimia. Memfasilitasi pendirian pabrik industri kimia organik Memfasilitasi untuk tersedianya bahan baku dan pasar bagi pendirian pabrik industri kimia organik melalui kerjasama hulu-hilir . Melakukan revitalisasi pabrik pupuk urea untuk menurunkan konsumsi gas sebagai bahan baku. Mengembangkan industri intermediate untuk bahan baku industri pupuk (Asam Phosphate) Fasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri pupuk (teknologi gasifikasi batubara) Memfasilitasi pendirian pabrik industri resin sintetik dan bahan plastik Memfasilitasi terbukanya pasar industri resin sintetik dan bahan plastik melalui kerjasama hulu-hilir (petrokimia hulu dan industri barang plastik) Memfasilitasi pendirian pabrik industri BR, SBR, IR, ABR, dan EPDM di Cilegon, Banten. Memfasilitasi terbukanya pasar industri Karet Sintetik melalui kerjasama hulu-hilir Pembangunan industri propelan kapasitas 800 ton/tahun di Energetic Material Centre, Subang, Jawa Barat. Memastikan terjadinya transfer teknologi dan adanya jaminan kesinambungan suplai bahan baku Mendorong pemakaian teknologi dan produk dalam negeri dalam pembangunan industri propelan

Jangka Panjang (2020-2035): 11. Membangun Industri Karet Sintetik skala besar dengan orientasi ekspor. 12. Melakukan Pengembangan lanjut teknologi propelan dan bahan peledak yang ramah lingkungan

49

V.

PERWILAYAHAN INDUSTRI

A. Tujuan dan Sasaran Perwilayahan Industri Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Sasaran

pengembangan

perwilayahan industri pada tahun 2035 sebagai berikut: 1. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar Jawa dibanding Jawa dari 28% : 72 % pada tahun 2013 menjadi 40% : 60% pada tahun 2035. 2. Peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan nonmigas luar Jawa dibanding Jawa dari 28.3% : 71.7 % pada tahun 2013 menjadi 60% : 40% pada tahun 2035. 3. Penumbuhan kawasan industri sebanyak 36 kawasan dengan luas 50.000 Ha; dan 4. Pembangunan Sentra IKM baru minimal 1 Sentra IKM per Kabupaten/Kota, terutama di luar Jawa. B. Lingkup Perwilayahan Industri Lingkup Perwilayahan Industri mencakup: 1. Wilayah Pengembangan Industri Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dikelompokkan berdasarkan keterkaitan backward dan forward sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Wilayah Indonesia dibagi kedalam 10 (sepuluh) WPI sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4. Rincian perwilayahan industri pada setiap WPI disajikan pada Gambar 3 sampai dengan Gambar 12. Tabel 4. Pembagian Wilayah Indonesia dalam 10 (Sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI) No. 1 2 3

Wilayah Pengembangan Industri Papua Papua Barat Sulawesi Bagian Utara dan Maluku

No 1 2 3 4 5

Provinsi Papua Papua Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah 50

No.

Wilayah Pengembangan Industri

4

Sulawesi Bagian Selatan

5

Kalimantan Bagian Timur

6

Kalimantan Bagian Barat

7

Bali dan Nusa Tenggara

8

Sumatera Bagian Utara

9

Sumatera Bagian Selatan

10

Jawa

No 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep. Riau Jambi Bengkulu Bangka Belitung Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat DKI Jakarta DI Jogjakarta Jawa Tengah Jawa Timur

51

52

Gambar 3. Perwilayahan Industri pada WPI Papua

53

Gambar 4. Perwilayahan Industri pada WPI Papua Barat

Gambar 5. Perwilayahan Industri pada WPI Sulawesi Bagian Utara dan Maluku

54

Gambar 6. Perwilayahan Industri pada WPI Sulawesi Bagian Selatan

55

Gambar 7. Perwilayahan Industri pada WPI Kalimantan Bagian Timur

56

57

Gambar 8. Perwilayahan Industri pada WPI Kalimantan Bagian Barat

58

Gambar 9. Perwilayahan Industri pada WPI Bali dan Nusa Tenggara Bagian Barat

Gambar 10. Perwilayahan Industri pada WPI Sumatera Bagian Utara

59

Gambar 11. Perwilayahan Industri pada WPI Sumatera Bagian Selatan

60

61

Gambar 12. Perwilayahan Industri pada WPI Jawa

2. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas); b. Ketersediaan infrastruktur transportasi; c. Kebijakan affirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa; d. Penguatan dan pendalaman rantai nilai; e. Kualitas dan kuantitas SDM; f.

Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);

g. Memiliki potensi sumber daya air industry; h. Memiliki potensi dalam pewujudan industri hijau; i.

Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (anchor industry) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI.

Berdasarkan kriteria

dan pertimbangan tersebut, daerah yang ditetapkan sebagai WPPI dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Daerah-Daerah yang Ditetapkan sebagai WPPI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lokasi Kabupaten/Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie (KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM) Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai (MEBIDANG) Karo-Simalungun-Batubara (ROSIBA) Dumai-Siak Batam-Bintan Muara Enim Banyuasin Lampung Bagian Selatan (Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus) Cilegon-Serang-Tangerang Bogor-Bekasi-Purwakarta-SubangKarawang Cirebon-Indramayu-Majalengka Kendal-Semarang-Demak

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Utara Riau Kep. Riau Sumatera Selatan Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah 62

No 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lokasi Kabupaten/Kota Tuban-Lamongan-Gresik-SurabayaSidoarjo-Mojokerto-Bangkalan Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang Tanah Bumbu-Kota Baru (KAPET BATULICIN) Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara (KAPET SASAMBA) Bontang-Kutai Timur

Provinsi Jawa Timur

Tarakan Bitung-Manado-Tomohon-MinahasaMinahasa Utara (KAPET MANADO BITUNG) Morowali-Konawe-Pomala (Morowali + KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA) Palu-Donggala-Parigi Mountong-Sigi (KAPET PALAPAS) Makassar-Maros-Gowa Takalar-Jeneponto-Bantaeng Halmahera Timur-Halmahera Tengah Pulau Morotai Mimika Teluk Bintuni

Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi TengahSulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Maluku Utara Maluku Utara Papua Papua Barat

Dalam perkembangan berikutnya, daerah lain yang punya potensi, dapat

ditetapkan

sebagai

WPPI

yang

mekanismenya

diatur

tersendiri dalam PP yang mengatur Perwilayahan Industri.

3. Pembangunan Kawasan Industri Pembangunan kawasan industri akan diprioritaskan pada daerahdaerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka

percepatan

pemerintah

penyebaran

membangun

industri

keluar

kawasan-kawasan

Pulau

industri

Jawa, sebagai

infrastruktur industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.

4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota 63

(minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. C. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Program pengembangan perwilayahan industri untuk pengembangan WPPI, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra IKM tercantum pada Tabel 6 sampai dengan Tabel 8. Tabel 6. Program Pengembangan WPPI Tahun 2015-2035 Jangka Menengah (2015-2020) 1. Penetapan WPPI sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) 2. Survey dan pemetaan potensi pengembangan sumber daya industri dalam WPPI 3. Koordinasi antar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang daerahnya masuk dalam WPPI dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Master Plan pengembangan WPPI 5. Penyusunan Rencana Aksi pengembangan WPPI 6. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI 7. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan 8. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk

Jangka Panjang (2020-2035) 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara) Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi Penguatan kerjasama antar WPPI Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa Penguatan konektivitas antar WPPI

64

Jangka Menengah (2015-2020)

Jangka Panjang (2020-2035)

mendukung WPPI 9. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung WPPI 10. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyediaan bahan baku industri 11. Koordinasi antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan kelembagaan 12. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam perumusan pemberian insentif fiskal dalam mendukung WPPI 13. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara) 14. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI 15. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM 16. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi 17. Penguatan kerjasama antar WPPI 18. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI 19. Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa 20. Penguatan konektivitas antar WPPI Tabel 7. Program Pembangunan Kawasan Industri Tahun 2015-2035 Jangka Menengah (2015-2020) 1. Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri 2. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri 3. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan

Jangka Panjang (2020-2035) Pembangunan kawasan industri 2. Pengoperasian bank tanah (Land Bank) untuk pembangunan kawasan industri 3. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara) 4. Pembangunan infrastruktur 1.

65

Jangka Menengah (2015-2020)

Jangka Panjang (2020-2035)

4. Koordinasi antar energi untuk mendukung kementerian/lembaga terkait kawasan industri dalam penyusunan rencana 5. Pembangunan sarana dan penyediaan energi untuk prasarana pengembangan mendukung kawasan industri SDM 5. Koordinasi antar 6. Pembangunan sarana dan kementerian/lembaga terkait prasarana pengembangan dalam penyusunan rencana Riset, Teknologi dan Inovasi penyediaan SDM dan teknologi (RISTEKIN) untuk mendukung kawasan 7. Revitalisasi kawasan industri industri yang sudah 6. Pembangunan kawasan industri beroperasi, khususnya yang 7. Pengoperasian bank tanah (Land berada di luar Pulau Jawa Bank) untuk pembangunan kawasan industri 8. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara) 9. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri 10. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM 11. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN) 12. Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa 13. Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri (Pemerintah melakukan investasi langsung) Tabel 8. Program Pengembangan Sentra IKM Tahun 2015-2035 Jangka Menengah (2015-2020) 1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM 2. Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM 3. Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kabupaten/kota 4. Pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembangunan sentra IKM 5. Pembangunan infrastrastruktur untuk mendukung sentra IKM 6. Pembangunan sentra IKM 7. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM

Jangka Panjang (2020-2035) Pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembangunan sentra IKM 2. Pembangunan infrastrastruktur untuk mendukung sentra IKM 3. Pembangunan sentra IKM 4. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM 1.

66

VI. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber

daya

manusia;

(b)

pemanfaatan

sumber

daya

alam;

(c)

pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan. A. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri 1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran Pembangunan

SDM

industri

difokuskan

pada

rencana

pengembangan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri

bertujuan

untuk

menyiapkan

tenaga

kerja

Industri

kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri dan memberikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Industri. Sasaran penyerapan tenaga kerja industri untuk masing-masing kelompok industri prioritas berdasarkan jenis pekerjaan dalam periode 2025-2035 sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Tabel 9. Sasaran penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Industri Prioritas No

Industri Prioritas

2015 Manajerial

Teknis

2020 Total

Manajerial

Teknis

2035 Total

Manajerial

1.

Industri Pangan

2.

Industri Farmasi, Kosmetik Dan Alat Kesehatan

3.

Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki Dan Aneka

4.

Industri Alat Transportasi

80.330

426.814

507.144

85.349

768.138

853.487 134.662

5.

Industri Elektronika Dan Telematika

32.051

158.113

190.164

32.826

295.438

328.264

416.357

95.817

Teknis

Total

21.882

284.886

306.768

32.454

383.901

65.036

785.548

850.584

64.332

985.871 1.050.204 102.819

1.454.205 1.557.025

257.880 3.933.898 4.191.778 250.275 4.481.313 4.731.589 331.127

5.806.267 6.137.394

71.820

847.401

943.218

1.548.610 1.683.272 825.925

67

897.745

No

2015

Industri Prioritas

Manajerial

Teknis

2020 Manajerial

Total

Teknis

2035 Total

Manajerial

6.

Industri Pembangkit Energi

13.117

83.558

96.675

26.261

236.350

262.611

7.

Industri Barang Modal, Komponen, Dan Bahan Penolong

22.897

107.137

130.034

50.985

335.450

386.434 115.438

8.

Industri Hulu Agro

9.746

299.449

309.195

13.521

386.543

400.065

9.

Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

72.899

479.674

552.377 100.430

660.383

760.543 186.780

5.966

102.176

108.142

524.516

555.672

53.287

industri

yang

10.

Industri Kimia Dasar

Untuk

mewujudkan

kompetensi,

31.156

tenaga

ditetapkan

kerja

sasaran

71.820

33.415

pembangunan

Teknis

Total

825.925

897.745

1.114.071 1.229.509

769.875

803.290

1.229.175 1.415.955

912.447

965.732

berbasis

infrastruktur

kompetensi sebagai berikut: Tabel 10. Sasaran Pembangunan Infrastruktur Kompetensi No

Infrastruktur kompetensi

2015-2020

2020-2025

2025-2035

1

SKKNI bidang industri (standar)

100

100

200

2

Asesor kompetensi dan asesor lisensi (orang)

750

750

1.000

50

50

100

130

150

350

20

25

50

20

25

50

3 4 5 6

Lembaga Sertifikasi Profesi / LSP dan Tempat Uji Kompetensi / TUK (unit) Tenaga kerja industri terampil di bidang industri berbasis kompetensi (ribu orang) Tenaga kerja industri ahli di bidang industri yang tersertifikasi (ribu orang) Lembaga Pendidikan / akademi komunitas berbasis kompetensi (unit)

68

2. Program Pengembangan Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan

manajerial perlu

dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi: a. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis Kompetensi meliputi : 1) Penyusunan

dan

penetapan

Standar

Kompetensi

Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI); 2) Pembentukan Asesor kompetensi dan asesor lisensi; 3) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK); 4) Pembangunan Sistem sertifikasi kompetensi; 5) Pembangunan Lembaga Pendidikan berbasis kompetensi. b. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dilakukan melalui: 1) Pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi, 2) Pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi, 3) Pemagangan Industri. c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai diklat melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop. B. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran Pemanfaatan sumber daya alam untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk: a. pendalaman dan penguatan struktur Industri, b. peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan sumber daya alam; dan c. memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan kegiatan Industri. Kebutuhan sumber daya alam berdasarkan kapasitas produksi meliputi industri hulu berbasis mineral tambang, migas dan batubara, serta agro. Proyeksi kebutuhan dan pasokan sumber daya alam untuk industri hulu sebagaimana tabel berikut: 69

Tabel 11. Proyeksi Kebutuhan dan Pasokan Sumber Daya Alam Industri Hulu KEBUTUHAN DAN PASOKAN SUMBER DAYA ALAM NO

KELOMPOK / JENIS INDUSTRI

(1)

(2)

KAPASITAS PRODUKSI (ton per tahun)

KEBUTUHAN BAHAN BAKU (ton per tahun)

2015-2020

2020-2025

2025-2035

2015-2020

2020-2025

2025-2035

KETERSEDIAAN BAHAN BAKU (Juta TON)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

INDUSTRI HULU BERBASIS MINERAL TAMBANG

1

Besi Baja Dasar

2

20.137.000

25.137.000

35.137.000

22.940.070

28.636.070

40.028.070

Cadangan bijih besi / pasir besi * : 1.217

Nikel

1.480.000

1.680.000

2.320.000

19.170.725

21.761.364

30.051.407

Cadangan bijih nikel * : 2.905

3

Tembaga

1.200.000

1.500.000

2.100.000

4.277.359

5.346.699

7.485.378

4

Aluminium

1.500.000

3.500.000

5.500.000

8.250.000

19.250.000

30.250.000

II

INDUSTRI HULU BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA;

1

Industri Petrokimia Hulu

2

Industri Kimia Organik

III

INDUSTRI HULU BERBASIS AGRO

1

Industri Bahan Penyegar (kakao)

2

Industri Oleofood, Oleokimia dan Kemurgi (kelapa sawit)

15.690.000

20.550.000

30.230.000

Gas : 7,300,000 Batubara : 12,400,000

Gas : 13,500,000 Batubara : 23,000,000

3.530.000

4.220.000

5.620.000

Minyak bumi : 71,000,000

Minyak bumi : 82,300,000

Cadangan bijih Tembaga * : 3.044 Cadangan bauksit * : 1.129

 Minyak bumi : 3,7 Milyar Barrel (503 juta ton)  Gas bumi : 152,89 TCF (3.142 juta ton) Minyak  CBM : 453,3 TCF bumi : 105,000,000 (9.315 juta ton)  Shale gas : 574 TCF (11.796 juta ton)  Batubara : 21.131,84 juta ton Gas : 19,700,000 Batubara : 33,500,000

Biji   

2.642

5.346

16.108

1.173

1.245

1.400

21.713

33.224

53.216

17.370

26.579

42.573

kakao: 2015-2019 : 1.174 2020-2024 : 1.245 2025-2035 : 1.400

CPO :  2015-2019 : 39.634  2020-2024 : 44.161  2025-2035 : 53.216

Sumber : * Ditjen Minerba, Kementerian ESDM (2012)

2. Program Pengembangan Dalam

rangka

menjamin

ketersediaan

sumber

daya

alam

bagi

pengembangan industri hulu terutama industri yang berbasis mineral tambang dan batubara, migas, serta agro, maka pemerintah melakukan program sebagai berikut: a. Pengelolaan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi: 70

1) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam, 2) Manajemen pengolahan sumber daya alam, 3) Audit pemanfaatan sumber daya alam, 4) Pemberian insentif khususnya untuk industri kecil dan menengah, 5) Peningkatan

budidaya

dan

pemuliaan

sumber

daya

alam

terbarukan, 6) Pengembangan investasi pengusahaan sumber daya alam di luar negeri, dan/atau 7) Fasilitasi kerjasama penyediaan sumber daya alam dengan negara lain. b. Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam ditujukan untuk memenuhi rencana pemanfaatan dan kebutuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, antara lain meliputi: 1) Penyusunan neraca sumber daya alam secara nasional dan kewilayahan, 2) Penetapan bea keluar, 3) Penetapan kuota ekspor, dan 4) Penetapan kewajiban pasokan dalam negeri c. Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi industri dalam negeri yang mencakup: 1) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, 2) Fasilitasi kemudahan akses dan importasi bahan baku/penolong yang berasal dari impor, 3) Pengembangan infrastruktur penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, 4) Pemetaan jumlah, jenis dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam, 5) Eksplorasi dan eksploitasi cadangan dan potensi sumber daya alam, 6) Pengembangan industri berbasis sumber daya alam tertentu mendekati lokasi sumber bahan baku dalam mendorong efisiensi dan penyebaran industri, dan 71

7) Pencadangan sumber daya alam untuk kebutuhan industri dalam negeri. C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan

untuk

meningkatkan

efisiensi,

produktivitas,

nilai

tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk masing-masing kelompok industri prioritas diuraikan sebagaimana tabel berikut: Tabel 12. Kebutuhan Teknologi Industri Prioritas NO (1) 1.

KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN

INDUSTRI PRIORITAS (2) INDUSTRI PANGAN

2015-2020 







 

2.

INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT

(3) Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi, dan kristalisasi Teknologi konversi (kimia/fisik) dan biokonversi (fermentasi) Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/garam) Teknologi formulasi, mixing/blending, ekstrusi Teknologi kemasan Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal

 Lisensi dan reverse engineering teknologi produksi bahan baku farmasi dan kosmetik

2020-2025 









(4) Teknologi maju untuk ekstrasi, isolasi dan purifikasi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisi, suplemen dan pangan kesehatan Teknologi maju untuk formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfa atan limbah industri agro Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi Pembuatan pilot plant industri bahan baku farmasi dan kosmetik dengan

2025-2035 (5)  Scalling-up teknologi maju (bioteknologi dan nano teknologi) untuk ekstrasi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisi dan suplemen  Scalling up teknologi maju untuk formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional

 Pembuatan Industri Farmasi dan Kosmetik skala besar 72

NO (1)

INDUSTRI PRIORITAS (2) KESEHATAN

KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN 2015-2020 (3)

2020-2025

2025-2035

(4) teknologi local



 Product design  Mikro elektronika  Electromagnetics devices  Micro measurement  Otomasi & robotika

 Product design  Micro-nano measurement  Electromagnetics devices  Micro measurement  Mikro-nano-bio elektronika  Mikro-nano-bio material  Otomasi & robotika

      

3.

INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI DAN ANEKA

 Material baru (bahan baku & pewarna)  Perancangan produk & CAD/CAM  Efficient cutting & sewing  Healthy & eco chemical treatment (kulit)

 Light strong bio degradable material  Advanced eco-nano material (bahan baku & pewarna)  Perancangan produk & CAD/CAM customization  High speed efficient spinning, cutting & sewing  Healthy & eco chemical treatment (kulit & kain)

 

 





 Teknologi pembuatan kompon dan kulit sintetik  Mold design dan fabrikasinya untuk barang plastik dan karet rumah tangga  Pengembangan teknik fabrikasi household dari plastik dan karet  Teknologi fabrikasi

 Pembuatan  purwarupa (prototype) barang plastik dan karet rumah tangga  Pembangunan pabrik produksi household plastik dan karet, dan kulit seintetik

(5) dengan bahan baku dan teknologi lokal Peningkatan efisiensi pabrik eksisting. Product design Micro-nano measurement Electromagnetics devices Micro measurement Mikro-nano-bio elektronika Mikro-nano-bio material Otomasi & robotika Bio degradable material Advanced econano material (bahan baku & pewarna) Perlakukan kain hemat energi Perancangan produk & CAD/CAM customization High speed efficient spining, cutting & sewing Healthy & eco chemical treatment (kulit & kain) Pembangunan pabrik household dari plastik dan karet serta pabrik kulit sintetik skala besar dengan teknologi lokal

73

NO

INDUSTRI PRIORITAS

(1)

(2)

4.

KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN 2015-2020

INDUSTRI  ALAT TRANSPORTASI           

5.

INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

(3) kulit sintetik Car/train engine (BBM, gas & listrik) Efficient ship engine & propulsion Safety control Drive/fly by wire Sonar system Ship water treatment Satelite communication & GPS Perancangan produk & CAD/CAM Production automation & robotics Precision engineering & measurement Salt water resistance coating material Light & strong composite ceramic material

 Smart phone  Micro electronics (fast processing) components  Efficient & smart home & office appliances  Wireless & optical communication  Creative design  Rapid prototyping

2020-2025

2025-2035

(4)

(5)

 Hybrid car/train engine  Efficient water jet, nuclear power ship engine  Fuel cell engine  Smart & safety control  Long distance jet engine  Drive/fly by wire  Integrated sonar, satelite communication & GPS  Combined prime mover (BBM, gas, wind, nuclear)  Water treatment  Smart & safety control  Integrated satelite communication & GPS  Perancangan produk & CAD/CAM  Production automation & robotics  Precision engineering & measurement  New light, strong, water resistance & high temperature resistance material  Integrated smart telecommunication & procesing device  Micro-nano-bio-cogno electronics components  Smart mind control home & office appliances  Wireless communication

 Hybrid car / train engine  Magnetic levitation (Maglev) train  Fuel cell engine  Efficient water jet ship engine  Combined ship/submarine prime mover (BBM, gas, wind, nuclear)  Long distance jet engine  Smart mind & safety control  Engine/motor listrik efisienn  Integrated sonar, satelite communication & GPS  Intelligent production  Precision engineering & measurement  Advanced fuel material  Advanced light, strong, water resistance & high temperature resistance material

 Integrated smart telecommunication & procesing device  Micro-nano-biocogno electronics components  Smart mind control home & office appliances  Wireless communication 74

NO

INDUSTRI PRIORITAS

(1)

(2)

6.

INDUSTRI PEMBANGKIT ENERGI

7.

INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG

KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN 2015-2020 (3)  Precision engineering  Cloud storage  Real time control

2020-2025

2025-2035

(4)

(5)

 Optical communication  Creative design  Rapid prototyping  Precision engineering  Cloud storage

 Optical communication  Creative design  Rapid prototyping  Precision engineering  Cloud storage  Precision engineering  Precision engineering  Precision engineering  Durable material  Durable & super conductivity material  Durable & super  Material treatment conductivity  Material treatment  Chemical battery & material solar cell material  Bio-nano-chemical  Material treatment battery & solar cell  Cooper compound material  Bio-nano-chemical  Nuclear engineering battery & solar cell  Smart efficiency material control  Smart efficiency  Super conductivity control material  Super conductivity  Wireless electrical material conductivity  Wireless electrical  Nuclear engineering conductivity  Nuclear engineering  Motor listrik efisien  Retrofitting/Numerica  Motor listrik efisien l controlled process  Retrofitting/Numerical  Numerical controlled process  Web-based controlled controlled process Flexible  Integrated facilities  Web-based manufacturing controlled Flexible  High precision system/Integrated manufacturing machining machining center system/Integrated  Efficient heating, with AGV & ASRS machining centers cooling & pressuring  High precision with AGV & ASRS  Motor listrik efisien machining  High precision  Sensitive sensor & machining  New durable, eco & actuator healthy material  New durable, eco &  Durable material  Integrated process & healthy material  Efficient hidrolic & transportation device  Integrated process pneumatic & transportation  Automated strorage &  Efficient heating, cooling & pressuring device retrieval system  Sensitive sensor &  Efficient heating,  Automated guided actuator for cooling & vehicle automated control & pressuring  Surface treatment inspection  Sensitive sensor &  Modular design &  Automated strorage & actuator for Design for retrieval system automated control compatibility & inspection  Eficient hidrolic &  Special treatment pneumatic  Automated strorage  Efficient electrical 75

NO

INDUSTRI PRIORITAS

(1)

(2)

KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN 2015-2020 (3) conductivity

2020-2025    

 

(4) Multiple injection & coloring Automated strorage & retrieval system Automated guided vehicle Modular design & Design for compatibility Special treatment Material baru efficent conductor

2025-2035

     

  Teknologi pembuatan engineering plastic and rubber  Desain mold untuk engineering plastic and rubber  Teknologi fabrikasi engineering plastic and rubber  Pengembangan teknologi lokal pembuatan dye stuff  Pengembangan katalis lokal untuk produksi barang petrokimia dan lainnya 8.

INDUSTRI HULU AGRO

(5) & retrieval system Eficient hidrolic & pneumatic Efficient heat conductivity Multiple injection & coloring Surface treatment Special treatment Advanced material based micro-nanobio electronics Material baru efficient conductor Pembangunan Industri engineering plastic and rubber skala besar dengan teknologi lokal. Pembangunan Industri dyestuf skala besar dengan teknologi lokal. Pembangunan Industri katalis skala besar dengan teknologi lokal.

 Pembuatan  purwarupa (prototype) engineering plastic and rubber  Pembangunan pilot plant produksi  engineering plastic and rubber  Pembangunan pilot plant untuk  pembuatan dyestuff lokal  Pembangunan pilot plant untuk pembuatan katalis petrokimia lokal Industri Oleofood, oleokimia, dan kemurgi  Teknologi produksi  Teknologi maju  Scalling up (ekstrasi, purifikasi, untuk produksi teknologi produksi mixing/blending, speciality fats biomaterial hidrogenasi, (bioplastik, nano Teknologi maju esterifikasi, formulasi) cellulose untuk ekstrasi oleofood skala mini derivatives, bahan/ komponen dan dan medium biobased fibers, aktif dari kelapa polymers &  Teknologi pemisahan sawit untuk composit, (hidrolisis, splitting), produksi vitamin aromatic building isolasi, hidrogenasi, (betacaroten, block) esterifikasi dan tocoferol, dsb) pemurnian specialty  Scalling up  Teknologi konversi fats teknologi dan biokonversi termokimia dan  Teknologi konversi untuk produksi biokonversi untuk dan pemurnian asam organik dan produksi (refinary) oleo kimia bioplastik dari secondary biofuel yang efisien untuk limbah pabrik kelapa 76

NO

INDUSTRI PRIORITAS

(1)

(2)


2020-2025

2025-2035

(3) produksi biodise, jet fuel, biolube dan biosurfaktan

(4)

(5) berbasis biomasa dan bahan lignoselulosa

 Logistik dan teknologi penyimpanan bahan baku pakan  Teknologi formulasi dan granulasi pakan  Teknologi kemasan

sawit.  Scalling up Teknologi konversi dan pemurnian (refinary) oleo kimia yang efisien untuk produksi biodise, jet fuel, biolube dan biosurfaktan  Teknologi termokimia (pirolisis dan gasifikasi) biomasa menghasilkan bahan baku untuk disel dan kerosen (biomass to liquid/BTL) atau synthetic natural gas (SNG)  Teknologi hidrolisis dan biokonversi (enzimatik dan fermentasi) untuk produksi bioetanol dengan bahan baku lignoselulosa  Teknologi ekstraksi lignin untuk produksi aromatic building block  Teknologi ekstraksi nano-cellulosa  Efisiensi produksi oleofood, oleokimia, dan kemurgi berbasis teknologi bersih dan hemat energy Industri Pakan  Scalling up teknologi konversi (fisik/kimia/biologis) limbah biomasa untuk pakan  Efisiensi produksi berbasis teknologi bersih dan hemat energi



 Scalling up teknologi maju untuk ekstrasi, isolasi, dan purifikasi komponen biokatif dari biomasa untuk suplemen pakan. 77

KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN

NO

INDUSTRI PRIORITAS

2015-2020

(1)

(2)

(3)

9.

INDUSTRI LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM

2020-2025

2025-2035

(4) Industri Barang dari kayu, pulp dan kertas

 Teknik disain furniture  Teknologi moulding dan finishing komponen berbasis kayu  Teknologi biopulping dan biobleaching dalam produksi pulp dan kertas untuk diterapkan dalam skala pilot plant  Ironmaking Coal Based : Blast Furnace untuk pig iron dan nickel pig iron.  Great Kiln untuk pellet  Dan memulai pengembangan teknologi lokal (labpilot scale)

 Teknologi maju untuk produksi serat alami  Efisensi produksi berbasis teknologi bersih, hemat bahan baku dan energi

 Ironmaking Coal Based : Coal Gasification Process Direct Smelting : Midrex, dan Corex untuk sponge iron  Dan memulai pengembangan teknologi lokal (pilotdemo scale)

 Steelmaking:  EAF dan BOF

 Steelmaking:  Efisiensi EAF dan BOF

 RK-EF untuk Ferronickel, Nickel Matte  Stainless Steel

 Atmosfiric Leaching (AL), High Pressure Acid Leaching (HPAL): Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Mixed Sulfide Precipitate (MSP)  Electric Furnace untuk copper alloy  Kaldo Process (Precious Metal)

 Flash-Furnace  Submerged Furnace  Kaldo Process (Precious Metal)

 Alumina: Bayer (CGA)  Alumina: Bayer (SGA)

 Alumina: Bayer (CGA)  Alumina: Bayer (SGA)  Alumunium : HallHeroult

(5)

 Scaling up teknologi maju dan ramah lingkungan untuk produksi komponen, serat, pulp dan kertas

 Coal based : Coal Gasification  Direct Smelting : Midrex, dan Corex untuk pig iron dan besi cor  Dan memulai pengembangan teknologi lokal (demo-commercial scale)  Steelmaking:  Efisiensi energi dan mengurangi polusi EAF dan BOF  MCLE (Matte Chlorine Leach Electrowinning) umtuk Nickel Electrolytic, Nickel Sulfate, Nickel Chloride  Rolling Mill untuk kawat tembaga  Electric Furnace untuk paduan tembaga  Kaldo Process (Precious Metal)  Alumunium : HallHeroult  Electric Furnace untuk paduan alumunium 78

NO

INDUSTRI PRIORITAS

(1)

(2)

KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN 2015-2020 (3)  Rolling, Forging, Drawing, Extrusion

INDUSTRI KIMIA DASAR

(4)  Rolling, Forging, Drawing, Extrusion  Heat Treatment

2025-2035 

(5) Rolling, Forging, Drawing, Extrusion Heat Treatment Induction Furnace Kupola

 Industri Pengecoran Logam Besi Baja  Induction Furnace  Kupola  Industri Pengecoran Logam Non Besi Baja  Induction Furnace  Kupola  VOD dan AOD: Stainless Steel  Special steel  RH dan Vacuum Decarburizer

 Induction Furnace  Kupola

  



 VOD, AOD

 VOD dan AOD

 RH dan Vacuum Decarburizer  Difusi gas, sentrifuge, eksitasi laser, electromagnetic isotope separation

 Tunnel kiln: keramik

 Efisiensi pembakaran di Tunnel kiln  Alternatif bahan bakar  Advanced ceramics  Produksi silika murni untuk semikonduktor  Efisiensi energi dan konservasi lingkungan Rotary Kiln  Pilot plant MTP dan MTO berbahan baku gas  Pilot plant gasifikasi batubara dengan teknologi lokal untuk produksi metanol dan amoniak.  Pilot plant gasifikasi batubara/biomas ke clean energy.  Pilot plant CPO dan biomas ke produk petrokimia

 RH dan Vacuum Decarburizer  Difusi gas, sentrifuge, eksitasi lase, electromagnetic isotope separation  Advanced ceramics

 Produksi silika murni

10.

2020-2025

 Efisiensi energi dan konservasi lingkungan Rotary Kiln di industri semen  Teknologi konversi gas ke olefin (menggunakan lisensi terlebih dahulu sambil mengembangkan riset sendiri dan/atau kerjasama dengan process owner) : teknologi MTP dan MTO  Teknologi konversi dari batubara ke olefin dan amoniak (menggunakan lisensi

 Produksi silika murni untuk semikonduktor  Efisiensi energi dan konservasi lingkungan Rotary Kiln  Pembangunan pabrik MTP dan MTO skala komersial  Pembangunan plant gasifikasi skala komersial untuk produksi metanol dan amoniak.  Pembangunan plant gasifikasi batu bara/biomas skala komersial untuk clean 79

NO

INDUSTRI PRIORITAS

(1)

(2)
















(3) terlebih dahulu sambil mengembangkan riset sendiri dan/atau kerjasama dengan process owner) Teknologi konversi dari batubara/biomassa ke clean energy Teknologi konversi dari CPO dan biomas ke produk petrokimia Lisensi dan reverse engineering teknologi produksi kimia organik Pengembangan katalis untuk produksi kimia organik Lisensi dan reverse engineering teknologi produksi pupuk majemuk Peningkatan efisiensi pabrik pupuk eksisting Lisensi dan reverse engineering teknologi resin sintetik dan bahan plastik

 Lisensi dan reverse engineering teknologi propelan

2020-2025

2025-2035

(4)

(5) energy.  Pembangunan pabrik kimia berbasis CPO dan biomas.

 Pilot plant kimia organik dengan teknologi lokal  Pilot plant katalis  Peningkatan efisiensi pabrik eksisting

Pembangunan Industri kimia organik skala besar dengan teknologi lokal.

 Pembangunan pilot plant pupuk majemuk dengan teknologi lokal  Peningkatan efisiensi pabrik pupuk eksisting  Pembangunan pilot plant resin plastik  Peningkatan efisiensi pabrik eksisting

Pembangunan Industri pupuk majemuk skala besar dengan teknologi lokal.

 Lisensi dan reverse engineering teknologi bahan peledak

Pembangunan Industri Resin Sintetik Dan Bahan Plastik skala besar dengan teknologi lokal. Pembangunan indutri propelan dan bahan peledak dengan teknologi lokal.

2. Program Pengembangan Program pengembangan teknologi dilakukan melalui: a. Peningkatan sinergi program kerjasama litbang antara balaibalai industri dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi.

80

b. Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil litbang dalam negeri melalui kerjasama

dengan

lembaga

penjamin

resiko

pemanfaatan

teknologi yang ditunjuk pemerintah. c. Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri. d. Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri e. Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (turn key project) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri. f. Mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri PMA melalui skema insentif pajak (double tax deductable) terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat. g. Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain,

paten

dan

merk

dalam

produk

industri

untuk

meningkatkan nilai tambah. h. Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan. i. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (center of excellence) pada wilayah pusat pertumbuhan industri. j. Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri. k. Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

D. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi 1. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran Pengembangan

dan

pemanfaatan

kreativitas

dan

inovasi

dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. 81

Ruang lingkup Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi meliputi: a. Penyediaan

ruang

dan

wilayah

untuk

masyarakat

dalam

berkreativitas dan berinovasi; b. Pengembangan sentra Industri kreatif; c. Pelatihan teknologi dan desain; d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri Sasaran Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi sebagai berikut: Tabel 13. Sasaran Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi No

Sasaran

1

Bertambahnya ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi Terbangunnya Sentra Industri kreatif (sentra) Terlatihnya SDM IKM di bidang teknologi dan desain (orang) Hak Kekayaan Intelektual bagi Industri kecil : a. paten b. desain industri c. hak cipta d. merk Terselenggaranya promosi dan pemasaran produk Industri kreatif: a. dalam negeri

2 3 4

5

2015-2020 10

Periode 2020-2025 12

2025-2035 23

330

425

700

10.000

15.000

25.000

25 30 30 1.200

30 35 35 1.500

75 100 100 3.250

11

15

24

29

40

60

b. luar negeri

2. Program Pengembangan Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui: a. Penyediaan

ruang

dan

wilayah

untuk

masyarakat

dalam

berkreativitas dan berinovasi, antara lain berupa : 1) Pembangunan techno park 2) Pembangunan pusat animasi 82

3) Pembangunan pusat inovasi b. Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain; 1) Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong 2) Pembangunan UPT 3) Bantuan desain dan tenaga ahli 4) Fasilitasi pembiayaan c. Pelatihan teknologi dan desain, antara lain: 1) Pelatihan desain dan teknologi 2) Bantuan tenaga ahli d. Fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain: 1) Konsultasi, bimbingan, advokasi HKI 2) Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta dan desain industri e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, yaitu: 1) Promosi dan pameran di dalam negeri 2) Promosi dan pameran di luar negeri 3) Penyediaan fasilitas trading house di luar negeri E. Penyediaan Sumber Pembiayaan Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya

suku

bunga

perbankan

karena

dibiayai

oleh

dana

masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu

lembaga

keuangan

yang

dapat

menjamin

tersedianya

pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif. Pada UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan undang-undang tersebut dimungkinkan untuk membentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan 83

investasi di bidang industri yang akan diatur dalam suatu undangundang. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20 tahun kedepan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: Tabel 14. Proyeksi Penyediaan Sumber Pembiayaan secara kumulatif Investasi

Tahun 2013

2015-2020

2020-2025

2025-2035

PMA (US$ Milyar)

15,9

119,4

203,2

706,9

PMDN (Rp Trilyun)

51,2

497,2

848,8

2.942,7

84

VII. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi : A. Standardisasi Industri 1. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan

produk

industri

hijau

serta

mewujudkan

meliputi

perencanaan,

persaingan usaha yang sehat. Pengembangan pembinaan,

Standardisasi

pengembangan

industri dan

Pengawasan

untuk

Standar

Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC). Sasaran pengembangan standardisasi industri adalah sebagai berikut : Tabel 15. Sasaran penambahan kebutuhan standardisasi industri No

Uraian

1

Rancangan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara sesuai kebutuhan industri prioritas (judul) Pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib untuk kelompok industri prioritas (regulasi) Lembaga sertifikasi produk untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian (unit) Laboratorium penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian (unit) Auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan

2

3

4

5

Target 2015-2020

2020-2025

2025-2035

500

1.000

2.000

50

50

100

10

10

20

15

15

30

500

500

1.000

85

No 6

Target

Uraian

2015-2020

2020-2025

2025-2035

500

1.000

2.000

penilaian kesesuaian (orang) Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara (orang) 2. Program Pengembangan

Program pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui: a. Pengembangan

standardisasi

industri

dalam

rangka

peningkatan kemampuan daya saing industri melalui: 1) Perumusan standar 2) Penerapan standar 3) Pengembangan standar 4) Pemberlakuan standar 5) Pemberian fasilitas bagi perusahaan Industri kecil dan Industri menengah baik fiskal maupun non fiskal. b. Pengembangan

infrastruktur

untuk

menjamin

kesesuaian

mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar meliputi : 1) Pengembangan Lembaga Penilai Kesesuaian 2) Pengembangan pengawasan standar 3) Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri 4) Peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I. 5) Peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk.

86

B. Infrastruktur Industri Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Peruntukan Industri, meliputi energi, air baku, dan lahan kawasan industri. 1. Energi Untuk

mendukung

pertumbuhan

industri

nasional

yang

ditargetkan, diperlukan penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas maupun batubara. Proyeksi kebutuhan energi berdasarkan

jenis

energi

yang

dibutuhkan

oleh

industri

ditunjukkan pada Tabel 16. Tabel 16. Proyeksi Kebutuhan Energi untuk Industri Tahun 20142035 Tahun

No

Jenis Energi

1 2 3

Listrik (MWh) Gas (MMBTU) Batubara (ribu ton)

2014 30.320.511 45.316.474 5.128

2020 45.789.204 69.204.051 7.422

2025 64.915.019 99.015.244 10.511

2035 124.841.459 193.393.393 18.112

Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri meliputi: a. Koordinasi

antar

kementerian/lembaga

terkait

dalam

penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri; b. Pembangunan

pembangkit

listrik

untuk

mendukung

pembangunan industri; c. Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi; d. Pengembangan sumber energi yang terbarukan; e. Diversifikasi dan konservasi energi; dan f. Pengembangan industri pendukung pembangkit energi. 2. Air Baku Kebutuhan air baku bagi industri dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan sektor industri, jenis proses produksi, jumlah karyawan, dan jumlah produksi. Kebutuhan air suatu industri dapat diestimasi berdasarkan kebutuhan air untuk setiap unit produksi dan/atau berdasarkan rata-rata kebutuhan per-pekerja. Proyeksi kebutuhan sumber daya air untuk air baku sektor industri,

baik

yang

berlokasi

didalam

kawasan

peruntukan 87

industri maupun di luar kawasan peruntukan industri, diberikan pada Tabel 17. Tabel 17. Proyeksi Kebutuhan air baku Industri Tahun 2014-2035 Kebutuhan Air (juta m3 per tahun) 26.910,03 30.628,56 32.816,79 49.831,95

Tahun 2014 2020 2025 2035

Program penyediaan kebutuhan jaringan sumber daya air untuk industri meliputi: a. Koordinasi

antar

kementerian/lembaga

terkait

dalam

penyusunan rencana penyediaan sumber daya air untuk mendukung pembangunan industri; b. Pembangunan infrastruktur jaringan sumber daya air untuk mendukung kawasan industri; c. Konservasi sumber daya air; d. Desalinasi air laut untuk kawasan industri yang hanya memiliki sumber daya air laut; dan e. Peningkatan kualitas jaringan sumber daya air yang sudah ada. 3. Lahan Industri Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah (i) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (ii) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (iii) tersedianya sarana dan prasarana

yang

dibutuhkan

oleh

investor,

dan/atau

(iv)

kemudahan dalam mendapatkan perizinan. Dalam kurun waktu 2015-2035 diproyeksikan total kebutuhan lahan industri berupa lahan kawasan industri dan lahan non-kawasan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri seperti diperlihatkan pada Tabel 18. Tabel 18. Proyeksi Kebutuhan Lahan Kawasan Industri dan Jumlah Kawasan Industri Baru Tahun 2015-2035 Uraian Kebutuhan lahan kawasan industri (Ha) Kebutuhan lahan non-kawasan

2015-2020 2020-2025 2025-2035 6.000 9.000 35.000 4.000

6.000

25.000 88

Uraian industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri (Ha) Total Kebutuhan Lahan Industri (Ha) Jumlah Kawasan Industri yang akan dibangun (unit)

2015-2020

2020-2025

2025-2035

10.000

15.000

60.000

4

6

26

Program penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri meliputi: a. Koordinasi

antar

kementerian/lembaga

terkait

dalam

penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan. b. Penyusunan

rencana

pembangunan

kawasan

industri,

termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan). c. Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (Land Bank) untuk pembangunan kawasan industri. d. Pembangunan kawasan industri. e. Koordinasi antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan kementerian/lembaga

terkait

untuk

penetapan

kawasan

peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten /Kota. f. Melakukan review terhadap pengembangan KPI. Penambahan lahan kawasan industri ini perlu didukung dengan penyiapan sarana dan prasarana bagi penyediaan kebutuhan energi listrik, air baku, sanitasi, telekomunikasi, dan transportasi, sebagaimana diberikan pada Tabel 19. Tabel 19. Proyeksi Tambahan Kebutuhan Energi Listrik, Air Baku, Sanitasi, Telekomunikasi dan Transportasi untuk Industri Tahun 2015-2035 Uraian Total Kebutuhan Lahan Industri (Ha) Energi Listrik (MW per tahun) Air baku (juta m3 per tahun) Saluran buangan air hujan (km) Saluran buangan air kotor (km) Telekomunikasi (ribu sst) Jaringan Jalan (km) Jalur Kereta Api (km)

2015-2020

2020-2025

2025-2035

10.000

15.000

65.000

3.000 250

4.500 375

19.500 1.625

500

700

3.000

500 300 326 33

700 450 966 649

3.000 1.800 2.000 1.400

89

Fasilitas sanitasi digunakan sebagai saluran buangan air hujan (drainase)

dan

disesuaikan Sedangkan

saluran

dengan

buangan

debit

pembangunan

air

kotor

masing-masing jaringan

(sewerage

kawasan

telekomunikasi

yang

industri. dilakukan

untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan transmisi data. Pembangunan jaringan transportasi dilakukan untuk mendukung konektivitas

dan

sistem

logistik.

Pembangunan

jaringan

transportasi meliputi pembangunan jalan, pelabuhan, bandara dan jalur

rel

kereta

api.

Pembangunan

jaringan

jalan

meliputi

pembangunan jalan baru maupun perbaikan atau peningkatan kualitas jalan dari dan menuju kawasan industri. Pembangunan pelabuhan untuk mendukung logistik antar pulau dan kegiatan ekspor/impor, terutama di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Pembangunan jalur kereta api untuk mengurangi beban jalan raya dalam pengangkutan bahan baku dan produk-produk industri dengan volume angkut yang besar. Program penyediaan sarana dan prasarana bagi penyediaan kebutuhan energi listrik, air baku, sanitasi, telekomunikasi, dan transportasi meliputi: a. Koordinasi

antar

kementerian/lembaga

terkait

dalam

penyusunan rencana penyediaan energi listrik, air baku, sanitasi, telekomunikasi, dan transportasi untuk mendukung pembangunan industri. b. Pembangunan infrastruktur energi listrik, air baku, sanitasi, telekomunikasi,

dan

transportasi

untuk

mendukung

pembangunan industri. c. Peningkatan

kualitas

jaringan

listrik,

air

baku,

sanitasi,

telekomunikasi, dan transportasi yang sudah ada.

C. Sistem Informasi Industri Nasional 1. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran Pembangunan

Sistem

Informasi

Industri

Nasional

(SIINAS)

bertujuan untuk: a. Menjamin ketersediaan, keamanan/kerahasiaan, kualitas, dan akses terhadap data dan/atau informasi industri

90

b. Mempercepat pengolahan

pengumpulan, /

pemrosesan,

penyampaian/pengadaan,

analisis,

penyimpanan,

dan

penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu c. Meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri. Sasaran penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional meliputi: a. Terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara online. b. Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri. c. Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders. d. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal. e. Terkoneksinya Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga

pemerintah

provinsi, dan

nonkementerian,

pemerintah

daerah

pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam

rangka pertukaran data. f. Tersedianya

model

sistem

industri

sebagai

dasar

dalam

penyusunan kebijakan nasional. g. Tersosialisasikannya

Sistem

Informasi

Industri

Nasional

kepada seluruh stakeholders. h. Terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala. Pembangunan SIINAS dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana induk, penyiapan infrastruktur teknologi informasi,

standardisasi

format

data,

pengembangan

sistem

informasi, sosialisasi kepada seluruh stakeholders, serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh instansi eksternal. Data yang terdapat pada SIINAS terdiri dari data industri, data kawasan industri, data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri.

91

Sumber data berasal dari perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kantor Perwakilan RI di luar negeri, atau perusahaan penyedia data. SIINAS

dapat

terkoneksi

dengan

sistem

informasi

yang

dikembangkan oleh berbagai institusi lain. Keterhubungan SIINAS dengan sistem lain dapat dilihat pada Gambar 3.

KUMHam

SI

Sistem Informasi Di Daerah

SI BKPM

SIINAS SI Internal Kemenperin SI BPS

SI Kementerian/ Lembaga Lainnya

Gambar 3. Keterhubungan Sistem Informasi Industri Nasional dengan Sistem Lainnya Institusi-institusi pemilik sistem informasi yang terhubung dengan Sistem Informasi Industri Nasional secara garis besar terdiri atas: a. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian. b. Pemerintah

provinsi,

dan

pemerintah

kabupaten/kota,

termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, dan insitusi yang membidangi perindustrian. c. Institusi di negara lain atau organisasi internasional. Secara keseluruhan Arsitektur Sistem Informasi Industri Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.

92

Gambar 4. Arsitektur Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Program Pengembangan Program

pengembangan

Sistem

Informasi

Industri

Nasional

dilakukan dalam beberapa tahapan yang dilaksanakan secara paralel dengan rincian sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan (2015-2016), yang terdiri dari: 1) Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional, 2) Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database industri nasional, 3) Menyiapkan data dasar pada database industri nasional, 4) Penyusunan

peraturan

menteri

yang

terkait

dengan

petunjuk pelaksanaan teknis SIINas. b. Tahap Pengembangan Sistem (2015-2018), yang terdiri dari: 1) Penyiapan data center, 2) Penyiapan perangkat keras, 3) Pengembangan perangkat lunak, 4) Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh stakeholder SIINas

(perusahaan

industri

dan

kawasan

kementerian/lembaga,

industri,

pemerintah

provinsi/kabupaten/kota, dan masyarakat), 5) Penyelenggaraan

diklat

peningkatan

kompetensi

SDM

pengelola SIINas. c. Tahap Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi (20152020), yang terdiri dari: 93

1) Pengembangan model sistem industri, 2) Pengembangan decision support system, expert system, business intellegence, dan knowledge management industri nasional, 3) Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik, 4) Publikasi laporan hasil analisis industri. d. Tahap Pengembangan Interkoneksi (2016-2020), yang terdiri dari: 1) Kerjasama interkoneksi dengan kementerian/lembaga, 2) Kerjasama

interkoneksi

dengan

pemerintah

provinsi/kabupaten/kota, 3) Kerjasama interkoneksi dengan lembaga internasional.

94

VIII. PEMBERDAYAAN INDUSTRI A. Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) 1. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran Pembangunan IKM dimaksudkan untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk pasar dalam negeri dan ekspor. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan

pembangunan

perumusan

dan

pemberdayaan

IKM

melalui

kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan

pemberian fasilitas. Sasaran yang akan dicapai dari pembangunan dan pemberdayaan IKM adalah sebagai berikut: Tabel 20. Sasaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM No

Sasaran

I

PENGUATAN KELEMBAGAAN

1

Penguatan Sentra IKM (sentra)

2 3 4 II 1 2 3 4 5 6 7 8

Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (unit) Penyediaan Tenaga Penyuluh Lapangan (orang) Penyediaan Konsultan Industri kecil dan Industri menengah (orang) PEMBERIAN FASILITAS Peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi (Orang) Pemberian bantuan dan bimbingan teknis (unit) Pemberian bantuan Bahan Baku dan bahan penolong (unit) Pemberian bantuan mesin atau peralatan (unit) Pengembangan produk (unit) Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (unit) Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran (unit) Fasilitasi akses pembiayaan (unit)

Periode 2015-2020

2020-2025

2025-2035

1.090

1.305

2285

110

260

685

1.000

1.200

2.100

590

649

1282

545

760

1415

8805

14290

39350

600

975

2300

815

1165

2665

2065

2650

6390

85

135

365

1150

1500

2200

5200

6300

12600 95

No

9 10 11 12

Periode

Sasaran Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (Kawasan) Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit) Fasilitasi HKI terhadap IKM (unit) Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM (unit)

2015-2020

2020-2025

2025-2035

10

10

15

145

280

790

1250

1500

3250

2500

3000

6000

2. Program Pengembangan Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas meliputi : a. Penguatan kapasitas kelembagaan bagi IKM yang dilakukan melalui : 1) Peningkatan kemampuan kelembagaan Sentra IKM dan Sentra Industri Kreatif; 2) Peningkatan kemampuan kelembagaan UPT; 3) Peningkatan kemampuan kelembagaan TPL; 4) Peningkatan kemampuan kelembagaan UPL; 5) Peningkatan kemampuan Konsultan IKM; 6) Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan; 7) Kerjasama kelembagaan dengan lembaga penelitian dan pengembangan; 8) Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri dan/atau asosiasi industri; 9) Kerjasama kelembagaan dengan asosiasi profesi. b. Pemberian fasilitas bagi IKM yang dilakukan melalui: 1) Fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; 2) Fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis; 3) Fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong; 4) Fasilitasi bantuan mesin atau peralatan; 5) Fasilitasi pengembangan produk; 6) Fasilitasi

bantuan

pencegahan

pencemaran

lingkungan

hidup untuk mewujudkan Industri Hijau; 7) Fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;

96

8) Fasilitasi

akses

pembiayaan,

termasuk

mengusahakan

penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; 9) Fasilitasi penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau 10) Fasilitasi pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan. B. Industri Hijau 1. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran Industri hijau bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Lingkup penerapan industri hijau meliputi standardisasi, sertifikasi dan pemberian fasilitas untuk industri hijau. Penerapan

industri

hijau

dilaksanakan

dengan

pemenuhan

terhadap Standar Industri Hijau (SIH). Pada tahap awal Standar Industri Hijau (SIH) akan diberlakukan secara sukarela dan secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau akan ditetapkan melalui sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilakukan oleh auditor industri hijau yang telah memenuhi standar kompetensi. Untuk

mendorong

percepatan

terwujudnya

industri

hijau,

pemerintah akan memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal. Strategi pengembangan industri hijau akan dilakukan yaitu: a. mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan b. membangun

industri

baru

dengan

menerapkan

standar

industri hijau. Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan industri hijau adalah sebagai berikut: 97

Tabel 21. Sasaran Pengembangan Industri Hijau PERIODE

NO

URAIAN

1

Jumlah standar industri hijau (jenis industri) Jumlah lembaga sertifikasi terakreditasi (unit) Jumlah auditor industri hijau yang tersertifikasi (orang) Jumlah bantuan prasarana industri hijau pada sentra IKM (unit)

2 3 4

2015-2020

2020-2025

2025-2035

100

100

200

25

30

60

300

300

600

200

250

300

2. Program Pengembangan Program yang dilakukan dalam rangka mewujudkan industri hijau sebagaimana target tersebut adalah sebagai berikut: a. Penetapan standar industri hijau, meliputi antara lain: 1) Melakukan benchmarking standar industri hijau di beberapa negara 2) Melakukan penyusunan standar industri hijau b. Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau, meliputi antara lain: 1) Melakukan kajian tentang lembaga sertifikasi industri hijau 2) Melakukan penyusunan panduan pembentukan lembaga sertifikasi industri hijau 3) Melakukan penetapan lembaga serifikasi industri hijau 4) Penyusunan SKKNI Industri Hijau 5) Penyusunan Modul Pelatihan Industri Hijau 6) Penyusunan Mekanisme Sertifikasi Auditor Industri Hijau c. Pemberian fasilitas untuk industri hijau, meliputi: 1) Fasilitas fiskal berupa: i. fasilitas pembiayaan; ii. bantuan

pembelian

dan/atau

modifikasi

mesin

peralatan untuk penerapan Industri Hijau; iii. pembebasan bea masuk untuk importasi teknologi ramah lingkungan; iv. pengurangan pajak; dan/atau v. fasilitas fiskal lainnya. 2) Fasilitas non-fiskal berupa : 98

i. bantuan

peningkatan

kemampuan

Sumber

Daya

Manusia; ii. pembangunan

prasarana

bagi

Perusahaan

Industri

skala kecil dan menengah dalam rangka pengembangan industri hijau; iii. bantuan

promosi

bagi

Perusahaan

Industri

dalam

rangka pengembangan industri hijau; iv. bantuan fasilitas non fiskal lainnya.

C. Industri Strategis 1. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran Industri

strategis

adalah

Industri bagi

kebutuhan

yang

penting

menguasai

hajat

hidup

orang

prioritas

yang

kesejahteraan banyak;

memenuhi

rakyat

atau

meningkatkan

atau

menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; atau mempunyai

kaitan

dengan

kepentingan

pertahanan

serta

keamanan negara. Meskipun disadari pentingnya keberadaan industri strategis dalam pembangunan industri nasional, namun dalam kenyataannya industri

strategis

belum

berperan

secara

berarti.

Hal

ini

disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, resiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan

industri

strategis

tidak

dapat

sepenuhnya

mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut diatas

sehingga

memerlukan

keterlibatan

dan

penguasaan

Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis. Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan. Strategi yang ditempuh untuk mendukung pembangunan industri strategis adalah sebagai berikut: a. Mengembangkan industri hulu dan antara dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis, 99

mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, dan sekaligus memperkuat struktur industri nasional; b. Mengembangkan

industri

yang

dapat

meningkatkan

ketersediaan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil; c. Mengembangkan teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri yang memiliki keunggulan kompetitif. d. Mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. e. Mengembangkan industri yang dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan. 2. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran Program pembangunan industri strategis yang dilakukan meliputi: a. Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri strategis tertentu b. Pembentukan usaha patungan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan industri strategis c. Pengalihan sebagian modal yang dimiliki pemerintah pada industri strategis kepada pemerintah daerah d. Pemberian Fasilitas kepada Industri Strategis yang melakukan: i. pendalaman struktur; ii. penelitian dan pengembangan teknologi; iii. pengujian dan sertifikasi; iv. restrukturisasi mesin dan peralatan; e. Renegosiasi kepemilikan industri strategis oleh pemerintah yang dimiliki oleh swasta nasional atau asing. f. Pengkajian potensi industri strategis yang perlu dikembangkan. D. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 1. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk: a. Meningkatkan

penggunaan

produk

dalam

negeri

oleh

pemerintah, badan usaha dan masyarakat. 100

b. Memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. c. Memperkuat

struktur

industri

dengan

meningkatkan

penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Sasaran Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi: a. Peningkatan

penggunaan

produk

dalam

negeri

oleh

Kementerian / Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta maupun masyarakat. b. Peningkatan capaian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). c. Peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN. d. Peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri. Peningkatan

penggunaan

belanja

modal

untuk

pengadaan

barang/jasa produksi dalam negeri ditargetkan sebagaimana pada Tabel 22. Tabel 22. Sasaran Penggunaan Belanja Modal untuk pengadaan barang/jasa produksi Dalam Negeri

Sasaran

Tahun 2020

2025

2030

2035

25

30

35

40

Penggunaan Belanja Modal untuk pengadaan barang/jasa produksi Dalam Negeri (persen)

2. Program Pengembangan Program peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Sosialisasi

kebijakan

dan

promosi

P3DN

melalui

media

elektronik, media cetak, pameran dan talk show. b. Pemberian insentif sertifikasi TKDN. c. Program membangun kecintaan, kebanggaan dan kegemaran penggunaan produk dalam negeri melalui pendidikan. 101

d. Pemberian insentif kepada badan usaha swasta yang konsisten menggunakan produk dalam negeri. e. Audit

kepatuhan

pelaksanaan

kewajiban

peningkatan

penggunaan produk dalam negeri. f.

Pemberian penghargaan Cinta Karya Bangsa.

g. Monitoring

dan

evaluasi

dampak

kebijakan

P3DN

bagi

peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri. E. Kerjasama Internasional Dalam Bidang Industri 1. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran Kerjasama internasional bidang industri bertujuan untuk : a. melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri; b. membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri; c. meningkatkan integrasi industri dalam negeri kedalam jaringan rantai suplai global, dan; d. meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri. Lingkup kerja sama internasional di bidang industri meliputi: a. Pemanfaatan akses pasar produk industri; b. Peningkatan kapasitas sumber daya industri; c. Pemanfaatan rantai suplai global, dan d. Peningkatan investasi industri. Sasaran Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Industri sebagaimana tabel berikut. Tabel 23. Sasaran Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Industri No

Sasaran

1

Penambahan jumlah negara sebagai pasar utama / main countries produk industri (negara) Jumlah industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui kerjasama teknik.

2

Periode 2015-2020

2020-2025

2025-2035

3

5

10

10

10

20

102

Periode

No

Sasaran

3

Jumlah industri yang menjadi bagian dari rantai suplai global Penyelenggaraan forum investasi industri diluar negeri

4

2015-2020

2020-2025

2025-2035

5

5

10

15

15

30

2. Program Pengembangan Program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Industri antara lain: a. Perlindungan

dan

peningkatan

akses

pasar

internasional

produk industri melalui : 1) Penyusunan Posisi Runding dengan mempertimbangkan rencana pengembangan industri kedepan; 2) Penyusunan

Nota

Keberatan

atas

kebijakan

negara

mitra/organisasi internasional yang menghambat akses pasar; 3) Pembangunan jejaring kerja dengan mitra di luar negeri; 4) Promosi produk industri nasional di luar negeri; 5) Pendampingan dan advokasi bagi industri nasional yang menghadapi

permasalahan

di

bidang

hukum

publik

internasional; dan, 6) Pemberian fasilitasi lainnya untuk meningkatkan akses pasar internasional bagi produk industri dalam negeri. b. Peningkatan Akses Sumber Daya Industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas Industri Dalam Negeri melalui: 1) Pengembangan

dan

penyediaan

informasi

kebutuhan

sumber daya industri di dalam negeri dan penyediaan informasi sumber daya industri di negara mitra; 2) Peningkatan kerja sama internasional dalam bidang: i. SDM Industri; ii. infrastruktur teknologi; iii. Riset dan pengembangan; iv. sumber pembiayaan proyek industri; v. standard kualitas sumber daya industri. c. Pengembangan jaringan rantai suplai global melalui :

103

1) Pengembangan jejaring kerja dengan negara dan mitra industri; 2) Peningkatan

kemampuan

industri

nasional

dalam

melakukan penetrasi kedalam jaringan rantai suplai global; dan 3) Pengembangan standar kualitas produk dan kompetensi jasa industri dalam negeri yang sesuai dengan standard Negara mitra. d. Peningkatan kerja sama investasi di sektor industri melalui: 1) Penyusunan rencana promosi investasi industri, 2) Koordinasi rencana promosi investasi industri, dan 3) Promosi investasi industri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(.............................................................)

104

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN

Recommend Documents