GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 58 TAHUN 2OI4 TENTANG
RBNCANA INDUK PERKERETAAPIAN ACEH BI SMILLAHI RRAHMANIRRAHI M
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 Peraturan pemerintah Nomor 65
Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, _pe-rlu menetapkan Peratriran Guber-nur tentang Rencana Induk Perkeretaapian Aceh;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Re_publik Indonesia Tahun- 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang _ Sistem Perenclnaan P6mbangltnan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pem_erintahan Daerah- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 dan'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir d_engan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a8); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang _Perimbangan Keuangan antaia Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3Q; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Peme{nlahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nbgara Republik Indonesia Nomor 4633);
Nomor 17 Tahun 2OO.7 *tentang ^ ^Bencana pembaigunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 -Ind-onesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Republik Negara (Lembarin
6. Undang-Undang -
Tambahan Lemlbaran N^egara Republik Indonesia Nomor 47OOj; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang^fqtkg-."taapran Aceh (llembarari Nega.a Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 65, Tambahan Lembarai Negara Republik indonesia Nomor a722); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rgpublik Indonesia Tahun 2005 lVomor 140, Ti.mbahan Lem6aran Negara Republik Indonesia Nomor a57B\; 9. Peraturan ... l2 I **t
ooro*onrD
\2014\PER.GUB
-'2 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB33); 10" Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2AO9 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor I29, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5048); l" 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahwn 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); 12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2OLI tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2O7I2025; 13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kalf terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor- 21 Tahun 20 I 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2OlI tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahrun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2Ol5; 17. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2OI3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2Ol2-2O17 (Lembaran Aceh Tahun 2OI3 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56); 18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2Ol3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2073-2033; MEMUTUSI(AN MenetapKan
:
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
INDUK
PERKERETAAPIAN ACEH.
Pasal l (1) Rencana Induk Perkeretaapian Aceh merupakan bagian dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebagai perwujudan dari tatanan perkeretaapian umum. (2) Rencana Induk Perkeretaapian Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana dan arah kebijakan pengembangan perkeretaapian pada tataran transportasi wilayah Aceh.
) f*"tooro*orro\20r
Pasal 2 Rencana Induk Perkeretaapian Aceh disusun dengan memperhatikan : a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh; c. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional; dan d. Rencana Induk Jaringan Moda Transportasi lainnya pada tataran transportasi wilayah Aceh. Pasal 3 Rencana Induk Perkeretaapian Aceh disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi wilayah Aceh berdasarkan : a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antar pusat kegiatan Provinsi; b. Prakiraan ...13 4\PER.cuB.
b. prakiraan jumlah penumpang dan barang antar pusat kegiatan Provinsi dengan Pusat Kegiatan Kabupaten I Kota; c" prakiraan perpindahan orang dan/atau._barang dari dal ke simpul inoda tnanspdrtasi tain yang harus dilayani oleh perkeretaapian Provinsi; dan d. prakiraan jumlah penumpang dalam. kawasan perkotaan lang bakupannya melebihi witayah Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi. Pasal 4 (1) Rencana Induk Perkeretaapian Aceh memuat : a" arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Aceh dalam keseluruhan moda transportasi; b. prakiraan perpindahan orang dan"f atau barang menurut asal tujuan peqfalanan pada tataran wilayah Aceh; c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Aceh; d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Aceh; dan e. rencana kebutuhan sumber daya manusia. (2) Rencana Induk Perkeretaapian Aceh sebagaimana dimaksud P?d3 ayat (1) tercantum dalam iampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 5 Induk Perkeretaapian _Aceh sebagaimala dimaksud (1) ' Rencana dalam Pasal 4 berlaku sampai dengan Tahun 2O3O dan dapat dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) Tahun.
hal terjadi perubahan lingkungan .strategis. tertentu (2) ' Dalam Rencana Induk- perk6retaapian Aceli dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) Tahun. dimaksud pa_da ?yat (1) dan ayat (2\ (3) Hasil evaluasi sebagaimana * dapat digunakan sebagai dasar pbrkembangan perubahan Rehcana Induk Perkeretaapian Aceh. Pasatr 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan PJraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal,
50 -{entemh'pr 2074 q f"lzl'! r"ri;;ah i435
(%'M^Ir;r.A/ 76u"uo*uR
Diundangkan di Banda Aceh pad"atanggal, JO ;$e::ten:k-et" 2014
ZAINI ABDULLAH
DERMAWAN
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2OI4 NOMOR 4? I
{ **tooro"onrD
\2014\ PER.cuB.
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN ACEH.-.--
L
PENDAHULUAN
1.1
Umurvt
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien serta menjamin
pemerataan hasil-hasil pembangunan maka pemilihan moda transportasi menjadi isu yang sangat strategis dalam merencanakan sistem pelayanan dan teknologi sarana dan prasarana transportasi.
Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh transportasi kereta api seperti: kapasitas angkut yang
bersifat massal, cepat, aman, hemat energi, ramah lingkungan serta membutuhkan lahan yang
relatif sedikit maka transportasi kereta api menjadi pilihan yang perlu dikembangkan untuk menunjang dan mendorong kelancaran arus pergerakan orang dan barang dalam rangka melaksanakan kegiatan perekonomian wilayah.
Pembangunan transportasi perkeretaapian di Aceh diharapkan mampu menjadi tulang punggung
angkutan barang/ logistik dan angkutan penumpang di wilayah perkotaan (pemukiman padat) sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan masyarakat Aceh. Disamping itu pengembangan transportasi perkeretaapian juga merupakan upaya dalam rangka penghematan energi dan peningkatan kualitas lingkungan sehingga pembangunan transportasi dapat berjalan secara berkesinambungan (sustainable tronsportl.
Pembangunan transportasi perkeretaapian di Aceh merupakan upaya untuk menghidupkan (me-
revitalisasil kembali sejarah perkeretaapian Aceh masa lalu. Pada zaman pemerintahan Belanda di
lndonesia, Aceh telah memiliki jalur kereta api dengan lebar jalur 1067 mm. Dengan berkembangnya teknologi prasarana perkeretaapian yang ada saat di dunia serta mengantisipasi adanya rencana perkeretaapian regional yang menghubungkan beberapa negara di Asia {Trans Asian Railways), maka perkeretaapian Aceh yang merupakan bagian dari rencana pengembangan
jalur kereta api Pulau Sumatera {Trons Sumatera Roilwoysl akan dikembangkan menggunakan teknologi sarana dan prasarana perkeretaapian dengan lebar (standard gaugel.
dengan
jalur 1435
mm
Penggunaan standard gauge dalam pengembangan perkeretaapian
di Aceh diharapkan dapat
memberikan manfaat yang sangat besar bagi perekonomian nasional dan perekonomian global.
Untuk itu diperlukan integrasi jaringan dengan "Trqns sumaterq Railways" dan "Trans Asian Roilwoys" bahkan diharapkan dapat terintegrasi dengan jaringan perkeretaapian
di
Pulau Jawa
apabila pembangunan Jembatan Selat Sunda dapat diwujudkan.
t.2
Mnrsuo
DAN TUJUAN
Rencana lnduk Perkeretaapian Aceh merupakan dokumen rencana pembangunan jangka panjang
di
bidang perkeretaapian. Penetapan Rencana lnduk Perkeretaapian ini dimaksudkan untuk
memberikan arahan tentang rencana pengembangan perkeretaapian di Acehhingga tahun 2030.
Sedangkan tujuan dari Rencana lnduk Perkeretaapian Aceh adalah sebagai landasan hukum atau
dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian Aceh
serta menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan.
1.3
Drrrusr
Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya
manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari
a.
:
Perkeretaapian umum, adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran;
b.
Perkeretaapian khusus, adalah perkeretaapian yang hanya digunakan secara khusus oleh
badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokoknya dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
Perkeretaapian umum menurut jenis pelayanannya terdiri dari
a.
Perkeretaapian perkotaan, adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wi laya h perkotaa n da
b.
:
n/atau perja la na n ula ng-a lik (com m uterl
Perkeretaapian antarkota,adalahperkeretaapian yang melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain.
Perkeretaapian umum menurut tatanannya terdiri dari
a.
:
Perkeretaapian nasional, adalah tatanan (jaringan) perkeretaapian yang melayani angkutan orang dan/atau barang yang melebih satu propinsi.
b.
Perkeretaapian provinsi, adalah tatanan (jaringan) perkeretaapian yang melayani angkutan orang dan/atau barang yang melebih satu kabupaten/kota dalam propinsi.
c.
Perkeretaapian kabupaten/kota, adalah tatanan (jaringan) perkeretaapian yang melayani angkutan orang danfatau barang dalam satu kabupaten/kota.
t.4 Ruarue Lrrcrup Dokumen Rencana lnduk Perkeretaapian Aceh memuat arah kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian hingga tahun 2030, dengan ruang lingkup pembahasan sebagai
berikut
:
1..
Prakiraan dan Target Perjalanan;
2. 3. 4. 5.
Rencana Pengembangan Jaringan dan Kebutuhan Prasarana; Rencana Pengembangan dan Kebutuhan Sarana; Rencana Pengembangan dan Kebutuhan SDM;
Program Utama Pembangunan Perkeretaapian.
1.5
KeouourRN RENcANA
llour
PeRxeneranprAN AcEH
Rencana lnduk Perkeretaapian Aceh sebagai dokumen perencanaan merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh
sehingga mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di wilayah Aceh serta mengurangi kesenjangan dan ketertinggalan dari wilayah lainnya di lndonesia.
Selain sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, Rencana lnduk Perkeretaapian Aceh juga merupakan bahagian dari
Rencana lnduk Perkeretaapian Nasional, sehingga tatanan perkeretaapian di Aceh menjadi saling melengkapi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
1.6
UruerurueRnSrnerrers
Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Rencana lnduk Perkeretaapian Acehmengacu pada kerangka berpikir logis dengan memperhatikan lingkungan strategis sistem transportasi yang adadi wilayah Aceh, antara lain sebagai berikut
1.5.1
:
Potensi Bencana
Wilayah Aceh yang rawan bencana alam seperti : gempa bumi, banjir dan tanah longsor dapat
memberikan dampak negatif dan sangat merugikan layanan transportasi perkeretaapian. Oleh
karena
itu identifikasi daerah rawan bencana perlu
dilakukan agar dapat mengenali dan
meminimalkan resiko potensi dampak bencana yang dapat mengganggu keberlangsungan transportasi perkeretaapian.
Usaha untuk meminimalisasi resiko bencana tersebut dapat dilakukan dengan menyusun program
mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana. Program mitigasi dimaksudkan untuk meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan transportasi perkeretaapian akibat bencana alam, sedangkan program adaptasi dimaksudkan untuk meminimalkan jumlah korban kecelakaan kereta
api akibat bencana alam tersebut. Program-program yang telah dan akan dikembangkan untuk meminimalkan resiko bencana alam antara lain dengan menerapkan sistem peringatan dini bencana (early warning system), sistem tanggap darurat dan perencanaan investasi dengan memperhitungkan resiko bencana.
L.6.2
Globalisasi
Rencana pembangunan jalur kereta api lintas negara seperti konsep Jaringan Jalur Kereta Api di
Asia (Irons Asian Railways/ merupakan salah satu perwujudan globalisasi dalam pembangunan
jaringan jalur kereta api. Keterhubungan jaringan jalur kereta api Aceh dengan Trans Asian Roilways menpersyaratkan adanya kompatibilitos dalam penggunaan teknologi sarana dan prasarana perkeretaapian seperti penggunaan lebar jalur 1435 mm.
1.6.3
Persaingandan IntegrasiModa
Transportasi memiliki keunggulan dibanding moda transportasi lainnya, karena mampu mengangkut dengan kapasitas massal dengan konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit sehingga sangat efisien. Untuk angkutan penumpang kereta api memiliki keunggulan untuk perjalananperjalanan yang sifatnya komuter (kereta api perkotaan), karena layanan ini sangat membutuhkan
ketepatan waktu, dimana kereta api sangat dapat diandalkan (reliable), sedangkanuntuk jarak
jauh kereta api bersaing dengan pesawat udara. Demikian juga untuk angkutan barang, kereta api bersaing dengan kapal laut yang mempunyai jangkauan yang lebih luas dan dapat melayani angkutan antarpulau.
Disisi lain keunggulan layanan kereta apitersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila tidak terintegrasi dengan moda lainnya, karena biaya transportasi akan lebih mahal jika
harus membayar tarif sendiri-sendiri. Selain itu juga pengguna jasa transportasi enggan berpindah-pindah moda, akibatnya kereta api memiliki daya saing yang rendah.
L.6.4
Peran Pemerintah Aceh
Peran Pemerintah Daerahdalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian
di daerah telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Untuk itu Pemerintah Acehdiharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat pembangunan transportasi perkeretaapian
di
wilayahnya sehingga dapat
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh.
Dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi pemerintah Acehdalam penyelenggaraan perkeretaapian, Pemerintah Acehdapat memberikan dukungan dalam sebagian dan keseluruhan tahapan pembangunan sebagai berikut
:
1-) Dalam proses perencanaan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan ketersediaan lahan;
2l
Dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan perkeretaapian baik layanan antar kota maupun layanan perkotaan;
3)
Mendukung terwujudnya industri lokal yang kuat dan handal untuk memenuhi kebutuhan industri perkeretaapia n;
4l
Penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perkeretaapian meliputi SDM yang bekerja sebagai regulator, operator dan SDM yang bekerja di lndustri pendukung
serta kontraktor atau konsultan dibidang perkeretaapian.
1.5.5 ModernisasiTeknologi Modernisasi teknologi perkeretaapian lebih diarahkan pada penggunaan teknologi sarana perkeretaapian yang berdaya angkut massal, kecepatan tinggi, hemat energi dan ramah lingkungan. Teknologi perkeretaapian yang modern telah berkembang pesat terutama untuk
teknologi sistem kendali operasi bahkan sampai pada teknologi tanpa awak, serta teknologi
hibrida yang memungkinkan penggunaan berbagai sumber energi alternatif. Namun demikian
dalam pemilihan teknologi perkeretaapian hendaknya memperhatikan
keberlanjutan
pengembangan teknologi tersebut dan tidak hanya sebagai pemakai teknologi modern, tetapi juga ikut serta dalam mengembangkan teknologi tersebut (alih teknologi).
Modernisasi teknologi perkeretaapian nasional merupakan syarat utama dalam peningkatan
layanan transportasi perkeretaapian, karena penggunaan teknologi yang telah menimbulkan biaya tinggi (tidak efisien).
usang
2
PRAKIRAAN DAN TARGET PERJALANAN
2.1
PnercRRRw PeRmrrurnRn PerunuruRru ORRne
Berdasarkan hasil Survey Asal Tujuan Transportasi Nasional Tahun 20llsebagaimana tertera pada
Tabel
2.t
diketahui bahwa jumlah perjalanan orang
di
Aceh pada tahun 2011 telah
mencapai64.354.423 orang untuk bangkitan perjalanan dan 67.387.945 orang untuk tarikan perjalanan.
Tabel 2.1 Bangkitan dan Tarikan Angkutan Penumpang di Aceh Tahun 201L (penumpang/tahun) No.
t 2 3
4 5
KABUPATEN/KOTA Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Teneah Aceh Barat Aceh Besar
Banekitan (Oi) 2.788.080
3.172.595 5.473.674
Tarikan {Dd) 3.264.723 3.563.4L4
5.050.152
5.686.343 5.208.387
4.242.307
4.356.047
1.800.423
7
Pidie
4.r76.262
8
6.817.310 863.332 1.473.85s 5.221,.333 1.835.970
1.320.324
1..299.540
7.509.207 2.313.690
t.290.31,6
18
Pidie Jaya
786.4t2 1.722.550 1.941.135
645.491,
17
Aceh Utara Simeulue Aceh Singkil Bireuen Aceh Barat Daya Gayo Lues Aceh Jaya Nagan Rava Aceh Tamiang Bener Meriah
1.393.459 5.653.477 8.918.75s 1.087.531 1.s65.408 5.84L.O76 2.187.687
19
Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kota Subulussalam
6
9 10 1L
t2 L3 L4 15
16
20 27
22 23
TOTAL
1_.979.441
1.438.460
3.61,4.397
L.94s.794 3.177.264
417,296
379.585
2.92I.349
2.s70.LsO
3.497.424 1.394.342 64.354.423
2.857.373 1,.072.229
67.387.945
Sumber: ATTN,2011
Dengan menggunakan Hasil Survey Asal Tujuan Transportasi Nasional Tahun 2011, serta menggunakan asumsi market share yang diberikan dalam Rencana lnduk Perkeretaapian Nasional
yaitu 0,1.10 untuk angkutan penumpang, berikut ini ditampilkan hasil perhitungan perkiraan perjalanan orang untuk Aceh sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2berikut ini dan digambarkan pada Gambar 2.1.
cf
P
-c (o bo
c (o L o
CN
o o J
c
N (o
F
!
(I,
\z
o
:o
(lJ
(J
E c u0 (g
a. E
u0
N
a{ st o) N r.. d
c\,1
FI
F-
N r}
u]
o (o
rJt
(o FI
o o 6 (o N N
l- Flci ln
o
o o No
d nl
N
rn cfl
o
u; a! (o
fi .j
o c) o o co o (o f\j q oq r{ ol f'. \o (o d (o sf f-. F O)
oo
o o o o o o o No No (o (o N to t oq f! frl ol t-l c! 6 n \ d rn o rl f.. od o ro N n IN o rY) d to rn an ln N ^i d q d
f,.
st
ci r! @
n
N
@
ol
o)
m (o
o N o o q F\ m
st c;
.i
F{
o o o o o (o o N oo sf q !t'l n Fl q @ r; f'. (n d @ (o o r/) sf Fco l-. rl .i
d rt (o st (n d ro
o o o o o o o (o (o 00 oo @ q or frl q + d r/t F..
N
oq
or
-6 -c .s o uc <; F
6
cbo
lo
JG
o
f,
E
I
t: s(u o
o o
o (o
Ot
o @ o (o
n
\
N
N
N (o N
(o ^i
F..
oo F..
.j
F\ lt)
u; f; o o d
o rl H
lr)
F-
co q
o o o o o o N (o o (o (o (o n 4 oq 4 4 rn !n N N N N (..i rJ'l (o lr} r} u) o N
N
o
o o 6 oq ry c ff) d'! 3 (n a{ (n (o d !n o @ (o r"l o sf l'- m (o
(oE
J
o
l= 9s
6 6 F..
Fl
rtt
o o sf o o o <€ q oq I .! o F.
n rtl (n (f d
a!
d
o (o rn
ro
o (:) o o sf (o ro co c! 4 rn (o r; N N r}
rt)
6i LN
N
o
o N o o o o o o (o rl r{c{ e oq n hi r; (o N lr) n o o NN N(o Fl
t.
c.j
fr)
rl
e{
co
i4
(o
.r.
F-
od
E
i:
g
s, (u
Y.
o
6 J G
b0
6
N
oo
\
rn
rl
o I
Fo
.g E
b0
(r;
N
o o o o o N (o N oo sf q N ci € t.
(.)
3 o E
o g
J G
o v.
:t
rtt .! 4 (Y)
c;
N
((J
€ oq
G
o g
6 c 3 o (l)
€
rl to O
o (o o (o o No (o o o ro o o (o (o d LN 4 4 4 o) r; n Fl (c; @ o,i N c{ (\ € oq o) rn
\
d oo (o 'Ji
L
6
o
a{
o o o oo o 6 00 oo (o o .l oo
O n c; (o fr.) t. € qrJ)
LN ^i
o o N \o rl od
o
o) o
6
(u
o-
J ! .9 .g o €J I s p .=
c o o to d)
!
-c
LO
n rn tq
N
ry m
rrt
F.
N
c, ln 00 ^i q
l1r
o (o o (o
{
f\ g) d
ul sf c!
o I
)
c
c
{, {J
.= d)
G
o
J
c .o
(u
c
(o
E
o c-
o o
-c
co
o
(o
.9 o
L =
o-
3
J F (o ttl 6
'F (o
o
L
! 16
6.!
T
.rt
t! o
sE o< :t
F
vo z U F o-
l co
)t
6
vo
r'"t'rl/ ,r&tr) ,i i ,..i $L
O
co o
J
c
N
F
-c (! ()
-c (u i5 (o
:z
E o
cuo flt
oE f
c o
(It
C
o-
o
c (o (I' '= o-
o
(g
o-
IE
.i E
.ct
(,l!
2.2
PRercRanru PennnrrurRRru PeRrRr-Rwaru BaRnrue
Berdasarkan hasil Survey Asal Tujuan Transportasi Nasional Tahun 2Ollsebagaimana tertera pada
Tabel 2.? diketahui bahwa jumlah perjalanan barang mencapai94.642.723
di Aceh
pada tahun ZALL telah
ton untuk bangkitan perjalanan dan 136.103.468 ton untuk tarikan
perjalanan.
Tabel 2.3Bangkitan dan Tarikan Angkutan Barang di Aceh Tahun 2011 (ton/tahun)
2
KABUPATEN/KOTA Aceh Selatan Aceh Tenggara
3
Aceh Timur
4
Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Besar
No. L
5
6
Pidie
8
Aceh Utara Simeulue Aceh Singkil Bireuen Aceh Barat Daya
1"0
11 12
4.663.061
4.952,740 9.459.500 7.862.L17
7
9
Banekitan (Oi)
Tarikan (Ddl 6.964.973 7.735.760 L7.4r8.423
6.t73.422 1.974.294 7.977.652 12.57L.431
9.549.539 8.954.801 2.559.199 1,0.344.4L1 18.906.458
1..460.262
2.298.378
1.948,L39 8.002.301
3.539.849
3.016.204
1r.24L.639 4.586.039 2.801.681
13
Gavo Lues
1.998.692
1,4
Aceh Jaya
2.435.L51,
15
Nasan Rava Aceh Tamiang Bener Meriah
L.942.208 2.86L.542 884.625 1.999.580
1.280.678
2.876.795 3.562.629 6.582.246 778.430 4.865.179 6.429.344 2.4L9.273
94.642.723
136.103.458
16 17 18
Pidie Jaya
2.530.345 4.020.019
19
Kota Banda Aceh
20
Kota Sabang
27
Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kota Subulussalam
22 23
453.084
TOTAL
3.060.817 3.550.010
3.990.226 1.263.045
Sumber: ATTN,20L1
Dengan menggunakan Hasil Survey Asal Tujuan Transportasi Nasional Tahun 2011", serta menggunakan asumsi market share yang diberikan dalam Rencana lnduk Perkeretaapian Nasional
yaitu 0,200 untuk angkutan barang, berikut ini ditampilkan hasil perhitungan perkiraan perjalanan
barang untuk Aceh sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini dan digambarkan pada Gambar 2.2
.
10
c 5
-c (D
c
L (It
bo (It
o (n
bo
-C t.o oc <; F
6 b0
c
Jo o
o
:Z f
E
(u
tr o
c)
3 o
6E J
-Y
@
\o
o ro o (o d! FI FI
N
m
O N rn
N
m
o N d @ c{
o (o d
ci d d
C) (o
\ F\ N N
F
o No N
\
m N 6i si ot o) !+
n
FI
F-
o r! o q fr
F. @
o o o
oq
N
t- o € LN F r} ln
o o o o o o o o o (o 00 m €
\ I rt
co ro (') ro O)
d
$
FI
o oo o o oq N
FI
r'.
.i
N
o O o o c\ (o ro (o l'. t. d d €t l- c; o a{ + sf ul N
d
O| \r q
F{ (o
o o o o (o co st o oq q c! n r N
co
rtl ro
$
O)
c;
<) (o rn
d
e
.\|
n ln ci (f, cn
f-.
o! c{
o (o o qo o N
r; st d r\
H
o (o o o (o o (o (o o .! f,'! o'! l-. f{ lr} rt; CJ rn r} (o
d N
rt)
o co o o q q (f
.r)
lr) O)
r!
1r)
m
o @ N f; sf N
i.
@
@
G
6
p p .:=o a- o- c6
(u
F{
N d co
@
r{
O d
r.l
N
!n
ol (o d'l
r/) Fl d O) (o N fn @ (o rtt q .j d
o No * o o (o
d co o c{ 'J;
d l'. .j @ c'}
I
(l)
:)
(o
o
N
{
\z
o
.j
I
5 o vo 5 E c J tr o Eo
E
o
3
(u
r{
Y.
6 J
\
N
g
bD
.g E
o F o .c o o o
u0
6
d
o o C) o o o o o o (o N co oo o (o 00 (o t N oq (o (o F\ (o ol ro rci o lod o; (o + (o F. o dr- o) o t. oq
+
l'.
o No o o o o (o q .! '4
c{
a{ N (o 6
o o o o o o c{ (o € o o q oq vl 14 d fi d o <+ N l-. 'J;
f..
f.. d
c) o o o (o oj a- r) @
N
o ifc) o a te o an
rf' ol
Fi
m
fn o (o O)
N
o o o o o N sl oo o @ ol N q oq ro 00 -i o) c; N fn (o q n i.; (n
n N
o dl
N
G
.i ln
F\
d
N f!
tr
o @
o No (f, (o r) F.
F@
fn
r! r; + n
tfl
(o
O
o o o
o o co 00 q q o O)
ol
o e F\ € n c.l
o U
o
c
N q
c) r'.
d
oq
F\
d fn .j
o o (o o q 4 r+
co F.
c
d)
.=
(u
(u
I
o
f c
o
I 5AEo o (\ c
5
-c (I,
F
\4
o
(! E
(J
-c o bo
E 6 G
c G' L (E
o
o
6 E C-
0
co
o
L
.o p
l!
.9 g
c
(E
m 5 f
F (o
tn aa
-v.
(!
'6
-v € qJ
oq
^l E .ct
o
3t s<
F
o v z u co
F A f !z
U
6 o o dt EO o -c (u .9 .9
o
:Z
FI rl
r _c
.fi c]
F t-{J
L
G
pl
e(3 cle
S oc) Ets $ focYTo h<)o(fo -vuuv Idouvo t$cf,(}C) .=o * a
{J*?Lifi fi-v-NA
*
€)
o (Y)
c
O N
F
s(gf (J
-c OJ i5 (o
\Z
o
-o bo (o L
(o
o
o c (u c (o (! 'c {g
o-
o o-
c!
E
N (! tl
('l!
N el
2.3
TRReer oeru SRsRRaru
Berdasarkan data hasil survei asal-tujuan (origin-destinationl perjalanan orang dan barang tahun
2011 dan prakiraan perjalanan orang dan barang tahun 2030, maka dapat dirumuskan share angkutan kereta api di Aceh adalah sebagai berikut
a.
:
Share angkutan penumpang melalui kereta api sebesar
L\
Yo atau setara dengan jumlah
angkutan penumpang melalui kereta api sebesar 97.977.840 orang/tahun.
b.
Share angkutan barang melalui kereta api sebesar 2O % atau setara dengan jumlah angkutan barang melalui kereta api sebesar .83.420.527 ton/tahun.
13
3
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN DAN KEBUTUHAN PRASARANA
3.1
Annn
KEBTJAKAN oRru
SrRnreer
Dalam rangka mencapai target angkutan penumpang dan barang sesuai dengan prakiraan perjalanan pada bab sebelumnya diperlukan pembangunan jaringan prasarana perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi dengan sistem tranportasi lainnya di Aceh.
Pembangunan jaringan prasarana perkeretaapian di Aceh diarahkan untuk melayani kebutuhan
angkutan penumpang dan barang. Sedangkan kebiiakan pengembangannya menggunakan teknologi standard gauge atau lebar jalur 1435 mm karena merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Pulau Sumatera (Trons Sumotera Railwaysl yang diharapkan dapat
terhubung dengan Trans Asian Railways. Untuk itu spesifikasi prasarana perkeretaapian di Aceh ditetapkan dengan lebar jalur 1435 mm, kecepatan operasi mencapai200 km/jam, radius minimal 800 m, tipe
rel UIC60/54, beban Gandar
25 ton serta sistem persinyalan elektrik;
Untuk mewujudkan pembangunan jaringan prasarana perkeretaapian di Aceh akan ditempuh melalui beberapa strategi antara lain
:
1-. Pembangunan dan revitalisasijaringan jalur kereta api, stasiun serta fasilitas pendukungnya
di pesisir timur, yang menghubungkan
operasi
Banda Aceh dengan Besitang (batas
Sumut) dengan menggunakan lebar jalur 1435 mm, berupa layanan kereta api antar kota maupun layanan kereta api perkotaan;
2.
Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan kawasan industri di Aceh denganPelabuhan Malahayati,Krueng Geukuh dan Kuala Langsa;
3.
Pengembangan jaringan dan layanan kereta apidalam kota Banda Aceh menghubungkan
pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis Aceh Bandara lnternasional Sultan lskandar Muda;
L4
3.2
Rerucnrun PrNeeMeeNGAN JRnrrueenr
Pembangunan Jaringan Perkeretaapian di Aceh akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan
kemampuan pendanaan pemerintah daerah. Sampai denganTahun 2030, Pemerintah Acehmerencanakan pembangunan jalur kereta api layanan antar kota sepanjang 420,5km.
Disamping jalur kereta api layanan antar kota, juga akan dibangun jaringan kereta api perkotaan
di kota Banda Aceh sepanjang 52 kmdalam rangka mengantisipasi semakin padatnya pergerakan lalu lintas di kota Banda Aceh dan jalur kereta api yang menghubungkan kota Banda Aceh dengan Bandara Sultan lskandar Muda.
Dalam rangka mendukung angkutan barang/ logistik di wilayah Aceh dan sekitarnya, juga akan dibangun jaringan jalur kereta api menuju Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Krueng Geukuh dan
Pelabuhan Kuala Langsa yang merupakan outlet kegiatan ekspor dan import barang hasil bumi dan industri di wilayah Aceh.
Sebagai tahapan pembangunan jalur kereta api di Aceh telah ditetapkan prioritas pengembangan,
yaitu
a.
:
Revitalisasi Kereta Api Lintas Timur sepanjang 420,5km, meliputi
-
Tahap Pertama (Tahun
20LL-2}t7l,lintas
Tahap Kedua (Tahun 2018 Lhokseumawe
-
-
Bireun
-
2021), lintas Bireun
:
Lhokseumawe sepanjang52,3 km;
-
Sigli sepanjang 94,2 km dan lintas
Batas Sumut sepanjang 205 km {termasuk jalur ke Pelabuhan Kuala
Langsa 17 km);
-
Tahap Ketiga (Tahun 2A22-2O25l,lintas Sigli- Banda Aceh sepanjang 68 km.
15
'tY.$rs.uc
}*
Tahao
T.hap
ltl
{--i26zi:ziis;--->
4--t1n31'---p, (2011 2017)
ll +-------:-------> .2o',a-za2Ll
-
lahap ll
+--------l,nle-7o,1r
Gambar 3.lTahapan Revitalisasi Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Timur Aceh
b.
Tahapan pembangunan Kereta Api Perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya sepanjang 52 km
akan dilanjutkan dengan prakiraan dan target perjalanan, penetapan koridor, penetapan
trase, kebutuhan sarana dan prasarana perkeretaapian sertaanalisis lingkungandengan arah pengembangan seperti gambar berikut
dampak
:
L6
Gambar 3.2 Arah Pengembangan Perkeretaapian Kota Banda Aceh dan Sekitarnya
3.3
KrsuruHnN
PRASARANA DAN lruvesrRsr
Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jaringan perkeretaapian Aceh tersebut diperlukan dukungan pendanaan yang relatif besar. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan pihak
swasta dalam pendanaannya, khususnya pada lintas-lintas yang mempunyai nilai kelayakan ekonomis tinggi.
Berdasarkan spesifikasi
dan kebutuhan prasarana perkeretaapian (prasarana utama), telah
diidentifikasi unsur-unsur pembiayaan sebagaimana tertera pada Tabel 3.2.
17
Tabel 3.2 Kebutuhan lnvestasi Prasarana Perkeretaapian Lintas Timur Aceh (sampai Tahun 2030)
Unsur Pembiayaan
No 1.
2 3
Jalur KA dan Jembatan Bireun - Lhokseumawe Bireun - Sieli Lhokseumawe - Batas Sumut Sieli- Banda Aceh Stasiun / shelter / halte Fasilitas Operasi (Sintel)
Jumlah
Panjang lintas
Perkiraan Biaya
{km}
(Jutaan Rp.)
52,3 km
2.600.000
94,2km
4.280.000
206 km 68 km 100 unit
7.920.000 4.800.000 500.000 2.450.000
420,5 km
22.550.000
18
4
RENCANA PENGEMBANGAN DAN KEBUTUHAN SARANA
4.1
ARnH, KesunKAN, DAN SrRRreet
Pelayanan angkutan kereta api harus ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu layanan yang bersifat umum
(transportasi publik) dan layanan angkutan yang bersifat usaha komersial. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pengembangan sarana perkeretaapian harus mencerminkan kedua aspek tersebut sesuai kebutuhan.
Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah No.56
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, bahwa investasi atau pengadaan sarana
perkeretaapian merupakan tanggungjawab penyelenggara sarana (operator sarana). Namun dalam prakteknya seringkali diperlukan adanya campur tangan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam bentuk pemebrian subsidi secara langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka kebijakan pengembangan sarana perkeretaapian
di Aceh diarahkan untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik disamping angkutan komersial
berupa layanan angkutan penumpang komersial dan angkutan barang atau logistik melalui beberapa strategi antara lain
1)
:
Penyelenggaran sarana untuk angkutan penumpang publik atau non-komersial terutama untuk angkutan komuter dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan Swasta melaluimekanisme
2)
KPS;
Penyelenggaran sarana untuk angkutan penumpang komersial khususnya yang angkutan penumpang jarak jauh serta angkutan barang/logistic sepenuhnya diserahkan kepada Swasta dengan tetap dalam Pembinaan dari Pemerintah Aceh.
4.2
Rencnrun PeNceMeeNGAN SRnaruR
Rencana pengembangan sarana perkeretaapian merupakan turunan dari jumlah permintaan angkutan penumpang dan barang. Oleh karena itu tahapan pengadaan sarana akan disesuaikan
dengan jumlah permintaan dan grafik perjalanan kereta api yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sebagai regulator di daerah.
L9
4.3 Krsuruxnru
SnRRnn onru lruvesrnsl
Sampai dengan tahun 2030 telah diidentifikasi kebutuhan sarana dan investasi perkeretaapian sesuai dengan perkiraan permintaan perjalanan orang dan barang sebagaimana Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Kebutuhan lnvestasi Sarana Perkeretaapian Aceh (hingga Tahun 2030) Jenis Sarana
No 1,
2
3
Jumlah {unit)
Harga satuan
Perkiraan Biaya
{Juta Rp.)
{Juta Rp.}
KA Penumpang
600
30.000 3.000
1.710.000 1.800.000
Lokomotif
47
30.000
Barang
940
1.O00
1.410.000 940.000
KA Perkotaan
100
10.000
Lokomotif
57
Kereta KA Barang
Jumlah
1.000.000
6.860.000
Sumber pembiayaan pemerintahuntuk investasi sarana perkeretaapian semakin terbatas, sehingga jumlah sarana yang tersedia tidak mencukupi permintaan jasa transportasi perkeretaapian. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya mobilisasi pendanaan dari pihak
swasta, kerjasama pemerintah-swasta (KPS), pemerintah daerah atau pinjaman dari negaranegara donor. Upaya
ini perlu didukung oleh kerangka regulasi, kelembagaan dan
kebijakan
pemerintah yang kondusif bagi iklim investasi untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang efektif, efisien dan akuntabel.
20
5
RENCANA PENGEMBANGAN DAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA
5.1
AnRH, Krgunrnn, DAN SrRerect
Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten atau profesional merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan perkeretaapian.Oleh karena itu dalam pengembangan sumber daya
manusia perkerataapian perlu ditetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia perkeretaapian di Aceh.
Kebijakan pengembangan SDM perkeretaapian di Aceh diarahkan untuk memenuhi jumlah dan
kualitas tenaga kerja yang kompeten
di bidang
perkeretaapian dalam rangka menjamin
terselenggaranya penyelenggaraan perkeretaapian di Aceh, meliputi : SDM Pemerintah Daerah sebagai regulator di daerah, SDM operator prasarana, operator sarana dalam berbagai jenjang keahlian atau kompetensi.
Strategi yang akan ditempuh dalam melaksanakan kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:
a.
Melakukan rekruitment
dan
peningkatan kompetensi SDM Dinas Perhubungan
Telekomunikasi lnformasi dan Telemarika Aceh yang ada saat ini yang diharapkan menjadi cikal bakal SDM regulator perkeretaapian di Aceh;
b.
Mendorong terciptanya badan usaha penyelenggara perkeretaapian yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten.
5.2
Rrrucnrun PrNeennsRNGAN SuMeen Dnyn MRruusla
Rencana Pengembangan SDM perkeretaapian di Aceh tidak terlepas dari rencana kelembagaan
yang akan dibentuk. Oleh karena itu diperlukan tahapan pengembangan kelembagaan dan SDM antara lain sebagai berikut
a.
:
Membentuk kelembagaan perkeretaapian pada tataran Pemerintah Aceh dengan melakukan restrukturisasi/ mengembangkan Dinas Perhubungan dengan membentuk unit kerja yang
membidangi perkeretaapian yang didukung oleh SDM yang kompeten
di
bidang
perkeretaapian;
b. c.
Melakukan rekruitmen tenaga SDM yang kompeten di bidang perkeretaapian;
Bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan (Pemerintah Pusat) dalam bentuk mengikutsertakan pegawai/karyawan Pemerintah Aceh untuk memperdalam pendidikan
21
tentang perkeretaapian pada lembaga pendidikan yang ada saat ini; d.
Dalam jangka panjang Pemerintah Aceh secara bertahap sesuai kebutuhan penyelenggaraan
perkeretaapian
di daerah dapat mendirikan pendidikan dan latihan perkeretaapian
baik
secara sendiri maupun dengan bekerja sama dengan operator perkeretaapian dan/ atau pihak swasta yang telah mendapatkan akreditasi dari Pemerintah Pusat; e.
Mendorong keikutsertaan swasta serta mengembangkan pola kerjasama dalam penyediaan tenaga kerja di bidang perkeretaapian.
5.3
KrauruuRN DAN KomprrrrusrSuMBER Devl Mltrtusra
Jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penyelenggaran perkeretaapian merupakan
turunan dari perkiraan perjalanan orang dan barang yang akan dilayani dengan angkutan kereta
api. Dari perkiraan perjalanan tersebut dapat diketahui jumlah sarana prasarana yang akan dioperasikan dirawat oleh SDM yang kompeten.
Perkiraan kebutuhan SDM tersebut hanya merupakan illustrasi dalam rangka penyediaan SDM
perkeretaapian
di Aceh, karena sampai saat ini belum ada penelitian resmi tentang
rasio
kebutuhan SDM terhadap jumlah sarana dan prasarana perkeretaapian, khususnya yang ada di lndonesia saat ini.
Pada tahun 2030 dengan asumsi panjang jalan rel yang telah terbangun di Aceh sekitar 42O,5 km,
maka dibutuhkan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk mengatur, mengoperasikan dan merawat jaringan jalur KA (Prasarana) dan sarana perkeretaapian di Aceh adalah sebagai berikut:
5.3.1
Kebutuhan SDM Regulator
SDM Regulator adalah
o o r o
:
Ahlijalan KA dan jembatan KA
25 orang
Ahli Persinyalan
15 orang
AhliTelekomunikasi
10 orang
Ahli Kelistrikan
10 orang.
Sumber daya manusia regulator tersebut akan melaksanakan fungsi pembinaan meliputi
:
pengaturan, pengendalian dan pengawasan dengan kompetensi sebagai : auditor, inspektor dan penguji pada bidang sarana dan prasarana perkeretaapian.
22
5.3.2
Kebutuhan SDM Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
Sumber daya manusia badan usaha prasarana perkeretaapian meliputi tenaga kerja bidang perencanaan dan administrasi (Manajerial), pemeriksaan (Pengawas), pengoperasian dan perawatan (Teknisi).
5.3.3
Kebutuhan SDM Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
Sumber daya manusia badan usaha sarana perkeretaapian meliputi tenaga kerja bidang perencanaan
dan administrasi {Manajerial}, Masinis, Assisten Masinis dan
Kondektur
(pengoperasian), pemeriksa dan perawatan (Teknisi) dan tenaga yang memberikan pelayanan kepada penumpang (Crew).
1.
Manajerial
SDM Manajerial untuk bidang perencanaan dan administrasi hingga tahun 2030 dibutuhkan sebanyak L00 orang.
2.
Awak Sarana Perkeretaapian dan Awak Lainnya
SDM yang bekerja di atas Kereta api selama di perjalanan, lihat Tabel 5.1
Tabel 5.1 PrediksiJumlah CRU
NO
JENIS PEKERJAAN
JARAK
KA Tahun 2014 Hingga Tahun 2030
TAHUN
RATA2
WAKTU TEMPUH
2014
2019
2025
2030
KEC
tkm/jam)
(menit)
(orang)
(orang)
(orane)
(orang)
95,787
70
82,1
22
40
198
Kondektur
L37,2L0
70
7L7,6
LI
20
3
Pelayan Teknik KA
2L1,247
70
r87,1
1,1,
20
4
Pengamanan KA
444,244
80
333,2
1.1
20
87 44 44 44
55
101
2L8
495
1
Masinis Dan Asisten
2
JUMLAH
99
99 99
23
3.
Pelaksana Perjalanan Kereta Api Di Lapangan
Tabel 5.2 Kebutuhan SDM Terkait Perjalanan NO
1
2 3
4 5 6 7
8
JENIS PEKERJMN
Pengatur Perjalanan Peneendali Perjalanan Kepala Stasiun Besar Dan Staf Kepala Stasiun Sedang Dan Staf Kepala Stasiun Kecil Dan Staf Urusan Kereta/Gerbong Depo BalaiYasa
JUMTAH
JUMLAH UNIT
KEBUT SDM
20L4
20t9
2025
2030
(ore)
(org)
(ore)
(orgl
53
53
53
53
3
30
35
40
45
5
150
150
150 330 33 73 24
330 68
150 1s0 330 80
150
150
115
228
65
I42 1.t74
53
10
33 6 3 1
843
967
150
330
t79 529 343
1.779
24
(tl
f\J
o,
o
NJ
c g
o,
o=
OJ
ct
o,
OJ
o
-o
oo
f
o) o)
Iq
o)
o a 5
9.
o)
OJ
o a o fr
T
oo
t= a
uJ
o-
q
l
6'
o)
OJ
o T o o
T
OJ
=
a
(1
=
-o,
f,
3 o
o
-o
f
o)
o) q)
OJ
x fra -ln 5g *-
F
g o3o
i-
o
5 t
nf
0)
U
!) Itt
-c
o)
c
5 !
o)
tq
=. f,
:q,
a
=
o 3 a
5 !
c
= f@ 5o)
q)
$ f,
ttc
o 3
-o
c
fr
T
o
5
OJ
a
I
3
o
ts
o-
o)
3
$
OJ
-, Fc a x-
o
T
o
@
u)
0J
(D
6-
_o-
0)
J
6'
o)
OJ
(D
ir o
ID
-g
= OJ
OJ
tt,
OJ
o_
o
tq
P
o_
c
OJ
= o_
ro)
5
OJ
ti c
OJ
OJ
0)
c c F
(D
-
o
o)
(D
= = o ^
=
OJ
= o_
xc
o
6)
gq =
c(D
x-
F.
o)
o,
d 5
OJ
=
OJ
=
OJ
= = c c -9 o F c
rD
o
o)
o o
0l
f, !J 3 7\
OJ
OJ
=
OJ
OJ
0)
=. f
gq
OJ
OJ
0q o) a= ot gq
53
o:B
x-9 c(D oJ5
w
=
o)
o_
= o, 5
=.
ga
J
o)
Ic
F 0) 5
o 3
J'q
f
o
-9
-9
3
o
s
ul
=
o (D
g,
= o-
0i
@
5
OJ
OJ
tr o
(D
-I,
E.
q)
d
(D
a
5 OJ 5 7
0)
0)
-
!J
= o_
o)
J =.
gq
o,
J
OJ
= oq
o 3 6 g)
crq
5
o
-u
t\)
(o
gF 6@ N-3 3
I
I
g
gq =
p
(D
t 0)
) OJ
0q
OJ
OJ
OJ
J
T
O)
()
N'
c
Lrt
GJ
OJ
i{ n o
OJ
;) fr
OJ
o ^o
=
= 5
X
(J)
OJ
o 5 c (, o_ 3 lv f
OJ
(D
P
c o o = 3 c I F 3 J f o) oq 4. o a F 5 o I F c 0) 3 =. t
F
g -=o g:
o (D (D J co IA =
OJ
= o-
OJ
@
P
0.)
o_
o.t
O_
i5
N)
o_
t\) NJU p5 rO NJE N)= (Jl
o
ol= -r- o OU N)=
o-l F
lv
oe tsLN
N' O: Fo' PfNoJ
3
o oq
-0
zo
8<
o o o
U
)
o 0)
OJ
OJ
9r 9.
c q) = = @
0q
o,
o 3 6
-g
CN
8<
JOJ
:f,
9il !)
o-
EJ 0J@
-o
6e
6
E6
s.= 2o 2,a
E= (ttl -OoJ
Jo
s+
b'q
OJ -o co OJJ o0q
R; ao,
0q
o_E
9o:
Oq)
fd
8ol(D
OJ
='o -d q.
or ti tiE (Do
S+ Io
c=
D.*H ;{or
Io-:
or6o -r. lT di
<46
9o^ je6-
il$9 tr^.o1= d-'pt o rfi ojHo
='oJ J-(lQ :TOJ-
-o-E =0J c=J
\t
?d t\., E
z6') z Itt g
E =
m
z6)
T' m
=
c
7 ?
o 6)
F
T'
1\,
p
NSo' ?d NE
oe H_ (,
FJ NoJ
Fo'
FOr
3
OJ
oq
o
-9
zo
z
m m
v,
z
z E m z z6}
I
z
7
ltt
z6) z E 7
1
z z
z6)
E
E m
3
c
n 3
3 F o 6)
IF
z
F
T'
{
m 7 m
n
m
E
z c z z o
E
= !m
c{
v o o v
T
Or
([(o r66
P6 (t,
13 =fi, a=
-re
Hs 9:6 L(o '=3
.=o
io
c
-5
c
r{t ,(Il -o (u
c (u
o-
E fit fit E (o
E ,5
g
{s '= (l,
{1} $ iE oL
bo
(!
E
C,
c
E qJ
-c
fit
C flI
o-
(lt
o
UJ
s* cbo
.fs
Cl- --
'(!> -oh cT {t}
6-
ro
EffE
EE; b9s
oLtg
6O .{u
ct
{,
o'i c-o)Pfiri P6 6p {g(lJ
-L
tuo {,c o{E
xg
>L 69
rIt
EOL sE3 c (U'-
cLE srs oii C-rt
S.E -E :ii cE =srg) bo -s
Xo YJ sra
-vY ta€ Xfit (u=v E-P c -.y
g-H
Efi' C aug LG'= =n
ts
rO
? bE Ebn C(E 0+ d oc >rg 2_a
sl
z z z6 t!
o-
z
o vl v, trt
z gt
z
3
CI
o z
(.9
z = lrt A.
) o
E
|9 &,
a.
fn u;
>mo -o O- a\ F,3
ESN rn
;R
={Y (tr1 r{ -c aE a.I FOf\I
6 f\l
^(> trry
=
:n
FO al
(I} ".c {g r{
-ri aO
6' .y rc)
nl
-C r{ .fO .1
E io bo
o L
o-
zo
(E
q
a)
P 6
.C
.g
= 'bo (o
-o
c
=n E= o
cEO fD
c cfi,
.;N c-
{l, o,
E
c
.ra
9A
{t
Lo-
{g
<1
{G
-g (E
c, L
P
(u L
{tJ
o. L
#= 5 L q
(E L
c
,g
(E alI
.(c
! c(5 rg t'i
E 6,l o. (u
.- lc
L
aII
c
al
g E
tg b! qt ItL (Eql
boc a
=a {9(!' L{E
f
(g -:a
c
(u
-o E o o.
q.,
a)
Eff ii
cc (uo a-o
N
f
Ft
(E
Q}
at, dlt
: {s 'lc (t
o a '5 as q',
E (lt
(l,
#6 .g {E
E.E .{D
E
!
(u a_
$
F (s
c
.q
{, tr
tt,
-o;5
E* (Eo
PE *{./.l fio
hoe Cg att (o -oP gC
sp CE qJo o- o-
(Y)
a'^f
=
N Hu{
R$=
(o N
