MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM 69 TAHUN 2013 TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu diatur mengenai tata cara dan prosedur penetapan tatanan kebandarudaraan dengan Peraturan Menteri; b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional masih terdapat kekurangan dan belum mengatur ketentuan terkait rencana induk nasional bandar udara, sehingga perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013; 1
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL. Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. 2. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya. 3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 4. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 5. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2
6. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. 7. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. 8. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. 9. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. 10. Menteri adalah penerbangan.
menteri
yang
membidangi
urusan
Pasal 2 (1) Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan Nusantara. (2) Penyelenggaraan bandar udara yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang disusun dalam jaringan dan simpul yang terstruktur, dinamis dalam memenuhi tuntutan kebutuhan angkutan udara. (3) Penyelenggaraan bandar udara yang terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang saling menunjang dan mengisi peluang dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan nasional. (4) Penyelenggaraan bandar udara yang efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, tidak saling tumpang tindih dan tidak terjadi duplikasi dalam melayani kebutuhan angkutan udara. (5) Penyelenggaraan bandar udara yang berdaya saing global sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang tidak rentan terhadap pengaruh global serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan kebutuhan angkutan udara. 3
(6) Penyelenggaraan bandar udara untuk menunjang pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara sebagai pintu gerbang perekonomian, dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pengembangan Indonesia wilayah barat dan Indonesia wilayah timur. (7) Penyelenggaraan bandar udara untuk menunjang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara sebagai pembuka daerah terisolir, tertinggal dan mengembangkan potensi industri daerah. (8) Penyelenggaraan bandar udara yang berwawasan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang memandang kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dalam rangka mempersatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 Tatanan kebandarudaraan nasional memuat : a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, bandar udara; dan b. rencana induk nasional bandar udara.
dan
klasifikasi
Pasal 4 Peran bandar udara sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a, sebagai : a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya; b. pintu gerbang kegiatan perekonomian; c. tempat kegiatan alih moda transportasi; d. pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; e. pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana; dan f. prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Pasal 5 (1) Bandar udara sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu bandar udara dijadikan sebagai titik pertemuan beberapa jaringan dan rute angkutan udara. (2) Bandar udara sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan jaringan dan rute angkutan udara.
4
Pasal 6 (1) Bandar udara sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara dijadikan sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. (2) Bandar udara sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 7 (1) Bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu sebagai tempat perpindahan moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya dalam bentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan. (2) Bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Sistem Transportasi Nasional. Pasal 8 (1) Bandar udara sebagai pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu keberadaan bandar udara dapat memudahkan transportasi ke dan dari wilayah di sekitarnya dalam rangka pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata dalam menggerakkan dinamika pembangunan nasional, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya. (2) Bandar udara sebagai pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Rencana Pengembangan Ekonomi Nasional. Pasal 9 (1) Bandar udara sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu keberadaan bandar udara diharapkan dapat membuka daerah terisolir karena kondisi geografis dan/atau karena sulitnya moda transportasi lain, 5
penghubung daerah perbatasan dalam rangka mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kemudahan dalam penanganan bencana alam pada wilayah-wilayah tertentu dan sekitarnya. (2) Bandar udara sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, ketentuan di bidang pertahanan negara, ketentuan Badan Nasional Penanganan Perbatasan (BNPP) dan ketentuan Badan Nasional Pengelola Bencana (BNPB). Pasal 10 (1) Bandar udara sebagai prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu titik-titik lokasi bandar udara di wilayah nusantara saling terhubungkan dalam suatu jaringan dan rute penerbangan sehingga dapat mempersatukan wilayah untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Bandar udara sebagai prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pertahanan negara. Pasal 11 Fungsi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan: a. pemerintahan dan/atau b. pengusahaan. Pasal 12 (1) Bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan tempat unit kerja/instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat sesuai peraturan perundangundangan. (2) Unit kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu unit kerja pemerintah yang membidangi urusan: a. b. c. d.
pembinaan kegiatan penerbangan; kepabeanan; keimigrasian; dan kekarantinaan.
6
(3) Pembinaan kegiatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Otoritas Bandar Udara. (4) Fungsi unit kerja pemerintah yang membidangi urusan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan pada bandar udara internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 (1) Bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan tempat usaha bagi : a. Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara; b. Badan Usaha Angkutan Udara; dan c. Badan Hukum Indonesia atau perorangan melalui kerjasama dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara. (2) Kegiatan pengusahaan di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan b. pelayanan jasa terkait bandar udara. Pasal 14 (1) Penggunaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari bandar udara internasional dan bandar udara domestik. (2) Bandar Udara Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri. (3) Bandar Udara Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri. Pasal 15 Penetapan bandar dimaksud dalam mempertimbangkan:
udara Pasal
internasional 14 ayat
sebagaimana (2) dengan
a. b. c. d.
rencana induk nasional bandar udara; pertahanan dan keamanan negara; pertumbuhan dan perkembangan pariwisata; kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional; dan e. pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri. 7
Pasal 16 (1) Penetapan bandar udara Internasional ditetapkan oleh Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keimigrasian, bidang kepabeanan, dan bidang kekarantinaan dalam rangka penempatan unit kerja dan personel. (2) Untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat nasional dan internasional, bandar udara domestik dapat digunakan untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara penetapan bandar udara internasional dan bandar udara domestik dapat digunakan untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 17 (1) Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri: a. bandar udara pengumpul (hub); dan b. bandar udara pengumpan (spoke). (2) Bandar udara pengumpul (hub) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi yang dibedakan menjadi : a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun; b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun; dan c. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun. 8
(3) Bandar udara pengumpan (spoke) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan: a. bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal; b. bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul; dan c. bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal. Pasal 18 (1) Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan berdasarkan penilaian atas kriteria sebagai berikut: a. bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi; b. tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara; dan c. berfungsi untuk menyebarkan penumpang dan kargo ke bandar udara lain. (2) Bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditunjukkan dengan variabel sebagai berikut: a. status kota di mana bandar udara tersebut berada sesuai dengan status yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional; dan b. penggunaan bandar udara. (3) Tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan dengan variabel: a. jumlah penumpang datang berangkat dan transit; b. jumlah kargo; dan c. jumlah frekuensi penerbangan. (4) Fungsi untuk menyebarkan penumpang dan kargo ke bandar udara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjukkan dengan variabel : a. jumlah rute penerbangan dalam negeri; b. jumlah rute penerbangan luar negeri; dan c. jumlah rute penerbangan dalam negeri yang menjadi cakupannya. Pasal 19 (1) Klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas beberapa kelas bandar udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional bandar udara.
9
(2) Kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara terbesar dan jumlah penumpang/barang, meliputi: 1) kode angka (code number), yaitu perhitungan panjang landas pacu berdasarkan referensi pesawat aeroplane reference field length (ARFL); dan 2) Kode huruf (code letter), yaitu perhitungan sesuai lebar sayap dan lebar/jarak roda terluar pesawat. Pasal 20 Peran, fungsi, penggunaan, hierarki dan klasifikasi bandar udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini Pasal 21 (1) Rencana induk nasional bandar udara merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara. (2) Rencana induk nasional bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah; c. potensi sumber daya alam; d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; e. sistem transportasi nasional; f. keterpaduan intermoda dan multimoda; dan g. peran bandar udara. Pasal 22 Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang untuk kepentingan nasional, keterkaitan antar pulau dan antar propinsi, keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota. Pasal 23 Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, yaitu potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah yang diketahui atau diukur antara lain dengan survei berdasarkan asal dan tujuan penumpang (origin and destination survey) dengan memperhatikan keseimbangan antara perkembangan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan pasar atau perkembangan pasar yang mempengaruhi perkembangan ekonomi, serta konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan. 10
Pasal 24 Potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, yaitu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara efisien dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pasal 25 Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, merupakan perkembangan lingkungan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Pasal 26 Sistem transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, merupakan tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyebrangan, transportasi laut, transportasi udara, yang membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang, yang terus berkembang secara dinamis. Pasal 27 Keterpaduan intermoda dan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, yaitu keterpaduan intermoda dan multimoda yang saling menunjang. Pasal 28 (1) Rencana induk nasional bandar udara merupakan sistem perencanaan kebandarudaraan nasional yang menggambarkan: a. interdependensi; b. interrelasi; dan c. sinergi antar unsur; yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional. (2) Interdependensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggambarkan bahwa antar bandar udara saling tergantung dan saling mendukung yang cakupan pelayanannya bukan berdasarkan wilayah administrasi/kepemerintahan.
11
(3) Interrelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggambarkan bahwa antar bandar udara membentuk jaringan dari rute penerbangan yang saling berhubungan. (4) Sinergi antar unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sinergi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional, serta saling mengisi dan berkontribusi dalam bentuk: a. sumber daya alam potensial yang dikelola secara maksimal dan dapat dimanfaatkan secara efisien; b. sumber daya manusia yang dapat diberdayakan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan dan kemampuan; c. pemanfaatan potensi dan pengendalian hambatan geografis; dan d. pemanfaatan potensi ekonomi dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas usaha pencapaiannya dan pertahanan keamanan nasional. Pasal 29 Rencana induk nasional bandar udara, memuat: a. Kebijakan nasional bandar udara; dan b. Rencana lokasi bandar udara beserta hierarki, dan klasifikasi bandar udara.
penggunaan,
Pasal 30 Untuk mewujudkan kebijakan nasional bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakan strategi pembangunan, pengoperasian, pendayagunaan, dan pengembangan bandar udara, dalam bentuk: a. meningkatkan peran bandar udara dan menyiapkan kapasitas bandar udara sesuai hierarki bandar udara dengan memperhatikan tahapan pengembangan dan pemantapan hierarki bandar udara sebagai bandar udara pengumpul (hub) dengan skala pelayanan primer, sekunder, atau tersier dan bandar udara pengumpan (spoke) yang merupakan bandar udara tujuan atau penunjang serta merupakan penunjang pelayanan kegiatan lokal; b. pada bandar udara pengumpan dengan peran sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, serta prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara, dengan memperhatikan kesinambungan dan keteraturan (connectivity and regularity) angkutan udara; c. bandar udara internasional di daerah destinasi pariwisata dibangun dan dikembangkan sebagai hub dan pintu gerbang pariwisata nasional, serta bandar udara domestik di sekitarnya berperan sebagai pendorong dan penunjang kegiatan pariwisata; 12
d. bandar udara yang terletak di wilayah koridor ekonomi dikembangkan guna meningkatkan konektivitas ke pusatpusat kegiatan ekonomi; e. mengendalikan jumlah bandar udara yang terbuka untuk penerbangan ke/dari luar negeri, dengan mempertimbangkan pertahanan/keamanan negara, pertumbuhan/perkembangan pariwisata, kepentingan/ kemampuan angkutan udara nasional serta pengembangan ekonomi nasional/perdagangan luar negeri; f. meningkatkan standar operasi prosedur bandar udara untuk memenuhi ketentuan keselamatan operasi bandar udara, standar teknis dan operasional sesuai klasifikasi bandar udara; dan g. pada bandar udara pengumpul primer dengan cakupan wilayah tertentu yang telah mencapai kapasitas maksimal dan tidak terdapat kemungkinan untuk dikembangkan lagi, dilakukan kajian dengan mengembangkan konsep sistim bandar udara jamak (multiple airport system). Pasal 31 Rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara untuk mewujudkan kebijakan nasional bandar udara, terdiri atas: a. bandar udara pada ibukota provinsi dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 4D; b. bandar udara di daerah perbatasan negara dan daerah lokasi bencana dan daerah rawan bencana dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 3C untuk dapat melayani pesawat Hercules C-130 dan pesawat berpenumpang 50 orang; dan c. bandar udara di daerah terisolasi dan di daerah provinsi kepulauan dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 2C untuk dapat melayani penerbangan perintis dengan pesawat berpenumpang 25 orang. Pasal 32 (1) Pengembangan Bandar Udara dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Bandar Udara yang telah ditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara. (2) Pengembangan bandar udara dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria indikasi awal didasarkan atas tingkat utilisasi operasional. (3) Tingkat utilisasi operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitas sisi udara; dan b. fasilitas sisi darat.
13
Pasal 33 Kebijakan nasional bandar udara dalam pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pendayagunaan bandar udara serta rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara, serta formula perhitungan tingkat utilisasi operasional bandar udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 34 Penetapan lokasi bandar udara diluar rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, harus memenuhi persyaratan kelayakan akan diatur oleh Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini Pasal 35 (1) Tatanan Kebandarudaraan Nasional ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan ulang apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis atau setiap 5 (lima) tahun. (2) Perubahan kondisi lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional yang mengakibatkan perubahan batas wilayah provinsi. Pasal 36 Direktur Jenderal melakukan pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
pengawasan
terhadap
Pasal 37 Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, maka: a.
b.
Bandar udara internasional yang masuk dalam perjanjian ASEAN open sky yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Internasional Juanda, Bandar Udara Internasional Kualanamu, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin tetap berlaku; dan Ketentuan terkait penetapan lokasi bandar udara dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dinyatakan tetap berlaku.
14
Pasal 38 Peraturan Menteri diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2013 MENTERI PERHUBUNGAN, ttd E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1046
15
100°0'0"E
110°0'0"E
Thailand
130°0'0"E
140°0'0"E
Filipina
Laut Cina Selatan
5
1
10
. !
2 . !
9
. ! . !
Brunei Darussalam
! . 6
. !
4
. !
8
11
. !
13 ! . 16 . !
7
12
. !
14 . !
15
. !
. !
23 . !
. !
20 . !
22
. !
21
18 . !
Laut Indonesia
. !
19 . !
. ! 35
32
25
Malaysia
. !
. !
96
27
. !
34
. !
33
37
. !
30
. !
36
. !
79
76 . !
. !
. !
81 . !
84
. !
82
86 ! . 85
. !
. !
. !
80
94 . !
87 . !
83
92
. !
39
. !
. !
40
41
121 . !
. !
116
. !
. 143 !
. 141 !
142 . !
147
145
113
. !
. !
149
119
128
. !
. !
234
. !
. !
222
230 . !
. !
. !
. !
132
130 . !
. !
131
135 ! .
231
227
. !
. !
. !
235
233
218
! .
221232
. !
169
. !
. !
. !
. !
! 146 . . !
125
. !
225 . !
140
118
48
. !
. !
124 123 . ! . !
89 ! . . 91 !
144
. !
. !
224
. !
223 . !
. !
228
. !
. !
126
. !
. !
162
. !
168
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
133
. !
. !
. !
167 . !
202 180
. !
47
49 ! .
. !
45
50
. !
. !
! . 51
. !
54 . !
52 . !
55
59 ! .
800
57 ! .
56 ! .
. !
. 58 ! . !
km
63 . !
66 . !
65 . !
72 . !
. 64 !
61
. !
67
. !
73
62
. !
. !
Laut Indonesia
. !
71
. ! . !
136 ! .
69
68
. !
203
137
198 185 . !
160
208
. !
188
179
. !
154
138 . !
Timor Leste
. !
. !
216
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
53
161 155 . !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. ! . !
. !
139
. !
. !
. !
214 190 211 217 . !
. !
. !
. !. !
. !
. !
204
184
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
Laut Banda
120
187
207 209 175177 182 157158 205 196 210 213 153 212 156 .! 170 200 172186 218 189 199 192 151152 178 183 165 173 215 201
195
. !
127
. !
236
134 . ! 129
206
. !
46
. !
Sistem Grid : Grid Geografis Datum : WGS 1984
111
122
. !
. ! . !
1 cm = 139 km
117
. !
. !
112 . !
38 . !
. !
148
. 90 !
88 ! .
. !
115
108
106 . ! 103
. !
Laut Jawa
114 ! .
. !
101
110
95
. ! . !
75
. !
105
. !
. !
109
97
99
77
. !
31
42 . 44 43 ! ! . . !
4
74
. !
. !
. !
78
93
. !
98
Laut Sulawesi
100 .107 ! . !
104 ! 102 . . !
. !
. !
. !
. !
10°0'0"S
. !
26
. !
29
. !
. !
0
28
Singapura
24
. !
17 ! .
0°0'0"
. !
. !
3
. !
. !
Malaysia
0°0'0"
. !
Papua Nuigini
197 . !
191
Laut Arafura
60
10°0'0"S
. !
120°0'0"E
70
Sumber : 1. Aeronautical Information Publication, Direktorat Navigasi Penerbangan Tahun 2006 2. Aerodrome Reference Point Bandar Udara Indonesia, Direktorat Navigasi Penerbangan Tahun 2008 3. Peta Digital Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial Tahun 2008
Australia
100°0'0"E
KETERANGAN :
I. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 1. Sultan Iskandar Muda 2. Cut Nyak Dhien 3. Lasikin 4. Teuku Cut Ali 5. Maimun Saleh 6. Rembele 7. Singkil/Hamzah Fansuri 8. Alas Lauser 9. Kuala Batu 10. Malikul Saleh
V. Provinsi Kepulauan Riau
11. Kualanamu 12. Binaka 13. Sibisa 14. Dr. Ferdinand L. Tobing 15. Aek Godang 16. Silangit 17. Lasondre
32. Sultan Thaha 33. Depati Parbo
III. Provinsi Sumatera Barat
36. S.M. Badaruddin II 37. Silampari
II. Provinsi Sumatera Utara
18. Minangkabau 19. Rokot
IV. Provinsi Riau 20. Sultan Syarif Kasim II 21. Tempuling 22. Japura 23. Pasir Pangaraian 24. Pinang Kampai
25. Hang Nadim 26. RH. Fisabilillah 27. Dabo 28. Ranai 29. Raja Haji Abdullah (Seibati) VI. Provinsi Bangka Belitung 30. Depati Amir 31. H. AS. Hanandjoeddin VII. Provinsi Jambi
VIII. Provinsi Bengkulu 34. Fatmawati Soekarno 35. Muko-muko IX. Provinsi Sumatera Selatan
110°0'0"E
XII. Provinsi Banten 42. Soekarno - Hatta 43. Budiarto
XIII. Provinsi DKI Jakarta 44. Halim Perdana Kusuma XIV. Provinsi Jawa Tengah 45. Adi Sumarmo 46. Ahmad Yani 47. Tunggul Wulung 48. Dewa Daru
XV. Provinsi D.I Yogyakarta 49. Adi Sutjipto XVI. Provinsi Jawa Timur 50. Juanda 51. Abdul Rachman Saleh 52. Blimbingsari 53. Trunojoyo 54. Noto Hadinegoro
X. Provinsi Lampung
XVII. Provinsi Bali 55. I Gusti Ngurah Rai
XI. Provinsi Jawa Barat 39. Husein Sastranegara 40. Cakrabhuwana 41. Nusawiru
56. Sultan M. Salahuddin 57. Sultan M. Kaharuddin (Brangbiji) 58. Lunyuk 59. Lombok Baru
38. Radin Inten II
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Barat
XIX. Provinsi Nusa Tenggara Timur 60. El Tari 61. frans Seda 62. Umbu Mehang Kunda 63. Komodo 64. H. Hasan Aroeboesman 65. Frans Sales Leda 66. Tambolaka 67. Gewayantana 68. A.A. Bere Tallo (Haliwen) 69. Mali 70. David Constantijn Saudale (Lekunik) 71. Tardamu 72. Soa 73. Wunopito XX. Provinsi Kalimantan Barat 74. Supadio 75. Rahadi Oesman 76. Pangsuma 77. Nangapinoh 78. Paloh 79. Susilo
XXI. Provinsi Kalimantan Tengah 80. Tjilik Riwut 81. Iskandar 82. H. Asan 83. Sanggu 84. Kuala Pembuang 85. Tumbang Samba 86. Kuala Kurun 87. Beringin
XXII. Provinsi Kalimantan Selatan 88. Syamsuddin Noor 89. Gusti Syamsir Alam 90. Tanjung Warukin 91. Bersujud (Batulicin) XXIII. Provinsi Kalimantan Timur 92. Sepinggan 93. Juwata 94. Kotabangun 95. Kalimarau 96. Yuvai Semaring 97. Tanjung Harapan 98. Long Apung 99. Datah Dawai 100. Nunukan 101. Melak 102. Kol. RA. Bessing (Seluwing) 103. Temindung 104. Long Layu 105. Muara Wahau 106. Tanjung Bara (Sangata) 107. Binuang XXIV. Provinsi Sulawesi Utara 108. Sam Ratulangi 109. Naha 110. Melonguane XXV. Provinsi Gorontalo 111. Djalaluddin
120°0'0"E
XXVI. Provinsi Sulawesi Tengah 112. Mutiara 113. Syukuran Aminuddin Amir 114. Sultan Bantilan/Lalos 115. Pogogul 116. Kasiguncu
XXVII. Provinsi Sulawesi Barat 117. Tampa Padang
XXVIII. Provinsi Sulawesi Selatan
118. Sultan Hasanuddin 119. Andi Jemma 120. H. Aroepala 121. Seko 122. Rampi 123. Bua/Lagaligo 124. Pongtiku XXIX. Provinsi Sulawesi Tenggara 125. Haluoleo 126. Beto Ambari 127. Sugimanuru 128. Tanggetada/Sangia Nibandera 129. Matahora XXX. Provinsi Maluku 130. Pattimura 131. Amahai 132. Namrole 133. Dobo 134. Bandaneira
135. Wahai 136. John Becker 137. Liwur Bunga 138. Olilit 139. Dumatubun 140. Namlea XXXI. Provinsi Maluku Utara 141. Sultan Babullah 142. Kuabang 143. Gamar Malamo 144. Oesman Sadik 145. Buli 146. Emalamo 147. Pitu 148. Gebe 149. Dofa Benjina Falabisahaya XXXII. Provinsi Papua 150. Aboy 151. Akimuga 152. Alama 153. Apalapsili 154. Bade 155. Batom 156. Bilai 157. Bilogaii 158. Bilorai 159. Bokondini 160. Bomakia
130°0'0"E
161. Tsinga 162. Beoga 163. Borome 164. Dabra 165. Elelim 166. Enarotali 167. Ewer 168. Fawi 169. Frans Kasiepo - Biak 170. Illaga 171. Illu 172. Jila 173. Jita 174. Kamur 175. Karubaga 176. Kebo 177. Kelila 178. Kenyam Nduga 179. Kepi 180. Kimam 181. Kiwirok 182. Kobakma 183. Kokonau 184. Lereh 185. Manggelum 186. Mapnnduma 187. Mararena - Sarmi 188. Mindiptanah 189. Moanamani 190. Molof
191. Mopah - Merauke 192. Mozes Kilangin - Timika 193. Mugi Nduga 194. Mulia 195. Nabire 196. Obano 197. Okaba 198. Oksibil 199. Paro Nduga 200. Potawai 201. Sugapa 202. Senggeh 203. Senggo 204. Sentani - Jayapura 205. Sinak 206. Soedjarwo - Serui 207. Taive II - Tolikara 208. Tanahmerah 209. Kobakma 210. Tiom 211. Ubrub 212. Waghete 213. Wamena 214. Waris 215. Nop Goliat Dekai - Yahukimo 216. Yanirumal 217. Yuruf 218. Aboyaga 219. Numfor 220. Wangbe
140°0'0"E
XXXIII. Provinsi Papua Barat
221. Anggi 222. Ayawasi 223. Babo 224. Bintuni 225. DEO Sorong 226. Ijahabra 227. Inanwatan 228. Utarom 229. Kambuaya 230. Kebar 231. Merdey 232. Ransiki 233. Rendani - Manokwari 234. Teminabuan 235. Torea - Fak-fak 236. Wasior 237. Werur
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL PETA BANDAR UDARA EKSISTING DI INDONESIA
Lampiran I.A. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 69 TAHUN 2013 Tanggal : 16 AGUSTUS 2013
MENTERI PERHUBUNGAN TTD
E.E. MANGINDAAN
Lampiran I.B Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 69 Tahun 2013 Tanggal : 16 Agustus 2013
II. TABEL PERAN, FUNGSI, PENGGUNAAN, HIERARKI DAN KLASIFIKASI BANDAR UDARA EKSISTING PERAN NO
BANDAR UDARA
I
KOTA/LOKASI
Simpul
Gerbang Ekonomi
Alih Moda Transportasi
Peindag/ Pariwisata
9
PROPINSI NANGGROE ACEH. D Sultan Iskandar Muda Cut Nyak Dhien Lasikin Teuku Cut Ali Maimun Saleh Rembele Singkil (Hamzah Fansuri) Alas Lauser Kuala Batu Malikul Saleh
Banda Aceh Nagan Raya Sinabang Tapak Tuan Sabang Takengon Singkil Kutacane Blang Pidie Lhok Seumawe
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 7
PROPINSI SUMATERA UTARA Kualanamu Binaka Sibisa Dr. Ferdinand L. Tobing Aek Godang Silangit Lasondre
Medan Gn. Sitoli Parapat Sibolga Padang Sidempuan Siborong-borong Pulau-pulau Batu
9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9
1 2
PROPINSI SUMATERA BARAT Minangkabau Rokot
Padang Sipora
9 9
9 9
9 9
9 9
1 2 3 4 5
PROPINSI RIAU Sultan Syarif Kasim II Tempuling Japura Pasir Pangaraian Pinang Kampai
Pekanbaru Indragiri Hilir Rengat Pasir Pangaraian Dumai
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9
1 2 3 4 5
PROPINSI KEPULAUAN RIAU Hang Nadim RH. Fisabilillah Dabo Ranai Seibati (Raja Haji Abdullah)
Batam Tanjung Pinang Singkep Natuna Tanjung Balai Karimun
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
1 2
PROPINSI BANGKA BELITUNG Depati Amir H. AS. Hanandjoeddin
Pangkal Pinang Tanjung Pandan
9 9
9 9
9 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
III
IV
V
VI
FUNGSI
Daerah Terisolir
Rawan Bencana
9 9 9 9 9 9 9
9 9 9
Daerah Perbatasan
9
Pengusahaan
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9
9 9 9 9 9 9 9
9
Penggunaan
Hierarki
Klasifikasi
Bandar Udara
Bandar Udara
Bandara
Int'l Dom Dom Dom Int'l Dom Dom Dom Dom Dom
PT P P P P P P P P P
4E 3C 3C 2C 3C 2C 2B 3B 2B 2B
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PP P P P P P P
4E 3C 1B 4C 3C 4C 3C
9
9 9
9 9
9 9
9 9
9
9
Int'l Dom
PS P
4D 2B
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9
Int'l Dom Dom Dom Dom
PS P P P P
4C 3B 3C 3B 3C
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
Int'l Int'l Dom Dom Dom
PS P P P P
4E 4C 2C 4C 2B
9 9
9 9
Dom Dom
PS PT
4C 4C
9 9
9 9
9
9
9 9
9 9
Pemerintahan
9 9 9 9 9 9 9
9 9 9
9
9 9
Wawasan Nusantara
9
9
9
PERAN NO
BANDAR UDARA
VII
KOTA/LOKASI
Simpul
Gerbang Ekonomi
Alih Moda Transportasi
Peindag/ Pariwisata
Daerah Terisolir
FUNGSI Rawan Bencana
Daerah Perbatasan
Wawasan Nusantara
Pemerintahan
Pengusahaan
9 9
9 9
9
9
9 9
9 9
9 9
Penggunaan
Hierarki
Klasifikasi
Bandar Udara
Bandar Udara
Bandara
Dom Dom
PS P
4C 3C
Dom Dom
PT P
4C 3C
Int'l Dom
PS P
4D 3C
Dom
PS
4D
1 2
PROPINSI JAMBI Sultan Thaha Depati Parbo
Jambi Kerinci
9 9
9 9
9 9
9 9
1 2
PROPINSI BENGKULU Fatmawati - Soekarno Muko-Muko
Bengkulu Muko-Muko
9 9
9 9
9 9
9
1 2
PROPINSI SUMATERA SELATAN S.M. Badaruddin II Silampari
Palembang Lubuk Linggau
9 9
9 9
9 9
9 9
9
9 9
9 9
1
PROPINSI LAMPUNG Radin Inten II
Tanjung Karang
9
9
9
9
9
9
9
1 2 3
PROPINSI JAWA BARAT Husein Sastranegara Cakrabhuwana Nusawiru
Bandung Cirebon Ciamis
9 9 9
9 9 9
9 9 9
9
9 9 9
9
9
9 9 9
Int'l Dom Dom
PT P P
4C 3C 3C
1 2
PROPINSI BANTEN Soekarno - Hatta Budiarto
Jakarta Curug
9 9
9 9
9 9
9
9 9
9 9
9
9
Int'l Dom
PP P
4E 3D
1
PROPINSI DKI JAKARTA Halim Perdanakusuma
Jakarta
9
9
9
9
9
9
Int'l
P
4E
1 2 3 4
PROPINSI JAWA TENGAH Adi Sumarmo Ahmad Yani Tunggul Wulung Dewa Daru
Solo Semarang Cilacap Karimunjawa
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9
Int'l Int'l Dom Dom
PS PS P P
4D 4D 3C 2C
1
PROPINSI DI. YOGYAKARTA Adi Sutjipto
Yogyakarta
9
9
9
9
9
9
9
Int'l
PS
4D
1 2 3 4 5
PROPINSI JAWA TIMUR Juanda Abdul Rachman Saleh Blimbingsari Trunojoyo Noto Hadinegoro
Surabaya Malang Banyuwangi Sumenep Jember
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9
9 9 9 9 9
9
9 9 9
9 9 9 9 9
Int'l Dom Dom Dom Dom
PP P P P P
4E 4C 3C 2B 3C
1
PROPINSI BALI I Gusti Ngurah Rai
Denpasar
9
9
9
9
9
9
9
9
Int'l
PP
4E
XVIII 1 2 3 4
PROPINSI NTB Sultan M. Salahuddin Brangbiji (Sultan Muh. Kaharuddin) Lunyuk Lombok Baru
Bima Sumbawa Besar Sumbawa Lombok Tengah
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9
Dom Dom Dom Int'l
P P P PS
3C 3C 2B 4D
XIX
PROPINSI NTT Eltari Frans Seda Umbu Mehang Kunda Komodo
Kupang Maumere Waingapu Labuhan Bajo
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
Int'l Dom Dom Dom
PS P P P
4D 4C 3C 3C
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
1 2 3 4
9
9
9
PERAN NO
BANDAR UDARA
KOTA/LOKASI
Simpul
Gerbang Ekonomi
Alih Moda Transportasi
Peindag/ Pariwisata
FUNGSI
Daerah Terisolir
Rawan Bencana
Wawasan Nusantara
Pemerintahan
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9
Pengusahaan
Penggunaan
Hierarki
Klasifikasi
Bandar Udara
Bandar Udara
Bandara
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
P P P P P P P P P P
3C 3C 4C 2C 3B 3C 2C 2B 3B 2C
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom
PS P P P p p
4C 3C 3C 2B 1B 3C
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PT PT P P P P P P
4D 4C 4C 1B 3C 2B 2B 2B
H. Hasan Aroeboesman Frans Sales Leda Tambolaka Gewayantana Haliwen (A.A. Bere Tallo) Mali Lekunik (David Constantijn Saudele) Tardamu Soa Wunopito
Ende Ruteng Waikabubak Larantuka Atambua Alor Rote Sabu Bajawa Lewoleba
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9
1 2 3 4 5 6
PROPINSI KALIMANTAN BARAT Supadio Rahadi Oesman Pangsuma Nangapinoh Paloh Susilo
Pontianak Ketapang Putussibau Nangapinoh Sambas Sintang
9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9
9 9 9
1 2 3 4 5 6 7 8
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Tjilik Riwut Iskandar H. Asan Sanggu Kuala Pembuang Tumbang Samba Kuala Kurun Beringin
Palangkaraya Pangkalan Bun Sampit Buntok Kota Waringin Timur Tumbang Samba Kuala Kurun Muara Teweh
9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Syamsuddin Noor Gusti Syamsir Alam Tanjung Warukin Bersujud
Banjarmasin Kotabaru Tanjung Warukin Batu Licin
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9
Dom Dom Dom Dom
PS P P P
4D 3C 3C 3C
XXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Sepinggan Juwata Kotabangun Kalimarau Yuvai Semaring Tanjung Harapan Long Apung Datah Dawai Nunukan Melak Kol. RA. Bessing (Seluwing) Temindung Long Layu Muara Wahau Tanjung Bara (Sangata) Binuang
Balikpapan Tarakan Kotabangun Tj. Redep Longbawan Tj. Selor Long Apung Datah Dawai Nunukan Sendawar Malinau Samarinda Long Layu Muara Wahau Kutai Timur Binuang
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9
Int'l Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PP PT P P P P P P P P P P P P P P
4D 4D 1B 4D 2B 3C 2B 1B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B
XXIV 1 2 3
PROPINSI SULAWESI UTARA Sam Ratulangi Naha Melonguane
Manado Tahuna Sangihe Talaud
9 9 9
9 9 9
9 9 9
9 9 9
9 9 9
9
Int'l Dom Dom
PS P P
4D 3C 3C
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 XX
XXI
XXII
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Daerah Perbatasan
9 9 9 9
9 9
9 9 9 9
9
9
9 9
9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9
9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9
9 9
9 9
9
PERAN NO
BANDAR UDARA
KOTA/LOKASI
Simpul
Gerbang Ekonomi
Alih Moda Transportasi
Peindag/ Pariwisata
FUNGSI
Daerah Terisolir
Rawan Bencana
Daerah Perbatasan
Wawasan Nusantara
Pemerintahan
Pengusahaan
Penggunaan
Hierarki
Klasifikasi
Bandar Udara
Bandar Udara
Bandara
XXV 1
PROPINSI GORONTALO Djalaluddin
Gorontalo
9
9
9
9
9
9
9
Dom
P
4D
XXVI 1 2 3 4 5
PROPINSI SULAWESI TENGAH Mutiara Syukuran Aminuddin Amir Sultan Bantilan (Lalos) Pogogul Kasiguncu
Palu Luwuk Toli-toli Buol Poso
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
Dom Dom Dom Dom Dom
PT P P P P
4D 4C 3C 3B 3C
XXVII 1
PROPINSI SULAWESI BARAT Tampa Padang
Mamuju
9
9
9
9
9
9
Dom
P
4C
XXVIII 1 2 3 4 5 6 7
PROPINSI SULAWESI SELATAN Sultan Hasanuddin Andi Jemma H. Aroepala Seko Rampi Bua (Lagaligo) Pongtiku
Makassar Masamba P. Selayar Seko Rampi Luwu Tana Toraja
9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9
9
9
9
9
9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PP P P P P P P
4D 2B 3B 2B 2B 3C 2C
XXIX 1 2 3 4 5
PROPINSI SULAWESI TENGGARA Haluoleo Beto Ambari Sugimanuru Tanggetada (Sangia Nibandera) Matahora
Kendari Bau-bau Muna Kolaka Wakatobi
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
9 9
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
Dom Dom Dom Dom Dom
PT P P P P
4D 3C 3C 2C 3C
XXX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROPINSI MALUKU Pattimura Amahai Namrole Dobo Bandaneira Wahai John Becker Liwur Bunga Olilit Dumatubun Namlea
Ambon Pulau Seram Pulau Buru Pulau Aru Pulau Banda Pulau Seram Pulau Kisar Pulau larat Saumlaki Tual Pulau Buru
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PT P P P P P P P P P P
4D 1B 2B 2B 2C 2B 2B 2B 2C 3C 1B
XXXI 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROPINSI MALUKU UTARA Sultan Babullah Kuabang Gamar Malamo Oesman Sadik Buli Emalamo Pitu Gebe Dofa Benjina Falabisahaya
Ternate Kao Galela Labuha Maba Sanana Morotai Kab. Halmahera Tengah Mangole, Kab. Kep. Sula
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PT P P P P P P P P
4C 3C 3C 3C 3C 2B 4C 2C 3D
9
9
9
9 9 9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9
9 9
9 9 9 9 9
9
9
9
PERAN NO
XXXII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 58 56 59 67 69
BANDAR UDARA
PROPINSI PAPUA Frans Kaisiepo Sentani Mopah Ubrub Dabra Yuruf Molof Kamur Kimam Elelim Bomakia Senggeh Manggelum Wamena Kelila Kiwirok Bilorai Bilai Kebo Akimuga Enarotali Mararena Tanah Merah Mulia Oksibil Moanamani Mindip Tanah Kepi Kokonau Bokondini Okaba Numfor Illaga Illu Tiom Ewer Batom Bade Lereh Karubaga Obano Senggo Mozes Kilangin Taive II Yahukimo Sudjarwo Tj./Ros Bori/Kamanap Baru Nabire (Douw Aturure) Waghete Sinak Aboyaga Aboy Yaniruma Nop Goliat Dekai Sugapa Kobakma Apalapsili Kenyam Mapnduma Mugi
KOTA/LOKASI
Biak Jayapura Merauke Kab. Keerom Kab. Mamberamo Raya Kab. Keerom Kab. Keerom Kab. Asmat Kab. Merauke Kab. Yalimo Kab. Boven Digoel Kab. Keerom Kab. Boven Digoel Kab. Jayawijaya Kab. Mamberamo Raya Kab. Pegunungan Bintang Kab. Intan Jaya Kab. Intan Jaya Kab. Paniai Kab. Mimika Kab. Paniai Kab. Sarmi Kab. Boven Digoel Kab. Puncak Jaya Kab. Pegunungan Bintang Nabire Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Mimika Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Biak Numfor Kab. Puncak Kab. Puncak Jaya Kab. Lanni Jaya Kab. Asmat Kab. Pegunungan Bintang Kab. Mappi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Paniai Kab. Mappi Timika Kab. Tolikara Kab. Yahukimo Serui Kab. Kep. Yapen Kab. Nabire Kab. Deiyai Kab. Puncak Jaya Kab. Nabire Kab. Pegunungan Bintang Kab. Boven Digoel Kab. Yahukimo Kab. Intan Jaya Kab. Membramo Tengah Kab. Yalimo Kab. Nduga Kab. Nduga Kab. Nduga
FUNGSI
Simpul
Gerbang Ekonomi
Alih Moda Transportasi
Peindag/ Pariwisata
Daerah Terisolir
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9
9
9
9 9
Rawan Bencana
9 9
Daerah Perbatasan
9 9
9 9 9
9 9
9 9
9
9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9
9 9 9
9
9
9
9
9 9 9
9
9 9 9 9 9 9 9 9
9 9
9 9 9 9 9 9
9
9
Wawasan Nusantara
Pemerintahan
Pengusahaan
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9
Penggunaan
Hierarki
Klasifikasi
Bandar Udara
Bandar Udara
Bandara
P PS P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PT P P P P P P P P P P P P P P P P
4D 4D 4D 1C 1B 1B 1C 1B 1B 2C 2C 1B 1C 4C 1C 1C 1C 1B 2C 1B 2B 1B 2C 2C 3C 2B 1B 1B 1B 1C 1C 3B 1B 2C 1B 1B 2B 1B 1C 1B 1B 1B 4D 1B 3C 1C 3C 2B 2B 2B 2B 2B 3C 2B 2B 2B 2B 1A 1B
Int'l Int'l Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PERAN NO
68 55 57 60 61 62 63 64 65 66 70 71 XXXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BANDAR UDARA
KOTA/LOKASI
Simpul
Gerbang Ekonomi
Alih Moda Transportasi
Paro Fawi Borome Beoga Jila Jita Potowai Bilogai Tsinga Alama Wangbe Waris/Towehitam
Kab. Nduga Kab. Puncak Jaya Borome Kab. Intan Jaya Kab. Mimika Kab. Mimika Kab. Mimika Kab. Intan Jaya Kab. Mimika Kab. Pegunungan Bintang Kab. Puncak Kab. Keerom
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
PROPINSI PAPUA BARAT Rendani Domine Eduard Osok Torea Bintuni Babo Utarom Wasior Inanwatan Teminabuan Ayawasi Ijahabra Merdey Anggi Kambuaya Werur Kebar Ransiki
Manokwari Sorong Fak-fak Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Bintuni Kab. Kaimana Kab. Teluk Wondama Kab. Sorong Selatan Kab. Sorong Selatan Kab. Sorong Selatan Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
KETERANGAN : Int'l = Internasional Dom = Domestik PP = Pengumpul Skala Primer PS = Pengumpul Skala Sekunder PT = Pengumpul Skala Tersier P = Pengumpan
Peindag/ Pariwisata
9 9 9
FUNGSI
Daerah Terisolir
9
Rawan Bencana
Daerah Perbatasan
9
9 9 9
9
9
Wawasan Nusantara
Pemerintahan
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Pengusahaan
Penggunaan
Hierarki
Klasifikasi
Bandar Udara
Bandar Udara
Bandara
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
P P P P P P P P P P P P
1B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
P PT P P P P P P P P P P P P P P P
4C 4C 3C 1B 3C 3C 1C 1B 1B 2B 1C 1B 1B 1B 1C 2B 2C
MENTERI PERHUBUNGAN ttd E.E. MANGINDAAN
100°0'0"E
110°0'0"E
Filipina
Laut Cina Selatan
5
. !
1 . !
8 . !
. !
2 . !
. ! . !
9
4
. !
10
3 . !
. !
7
14
. ! 0°0'0"
. ! 22
Malaysia
13
. 15 ! . ! 18 . ! . !
. ! 32
16
21
. !
17
. !
. !
19
. !
20 . ! . !
30
31 33
. !
33
. !
. !
. !
28
. !
. ! 47
44
. !
45
. !
. !
. !
36
99
. !
. ! 95
. !
. !
41
. !
49
. !
. ! . !
98 . !
108 .107 ! . !
96 . !
42
111 . !
103
. ! 106
104
. !
. !
. !
. !
. !
126
. !
. !
102
120
109 . !
105 114
. !
116
. !
125
. ! 112
. !
. !
115 . !
150 . !
. !
. !
! . 65
57
54 55 ! . . ! 54 ! . . ! 56
155 . !
. !
. !
. !
136
. ! 180 ! . 191
141
144
. !
153
. !
190
187 ! .
148
. !
163
. !
152
. !
. !
186 189
183
. !
. !
298 295 . !
. !
! 185 . . !
. !
30. Pasir Pangaraian 31. Pinang Kampai 32. Bagan Siapi Api 33. Kep. Meranti / Bengkalis
! . 63 . ! 64
. ! . 62 ! ! . 66 66
67
. !
23. Minangkabau 24. Rokot 25. Pasaman Barat 26. Kep. Mentawai
IX. Provinsi Sumatera Selatan 49. S.M. Badaruddin II 50. Silampari 51. Pagar Alam X. Provinsi Lampung 52. Radin Inten II 53. Pekon Serai
III. Provinsi Sumatera Barat
IV. Provinsi Riau 27. Sultan Syarif Kasim II 28. Tempuling 29. Japura
V. Provinsi Kepulauan Riau 34. Hang Nadim 35. RH. Fisabilillah 36. Dabo 37. Ranai 38. Raja Haji Abdullah (Seibati) 39. Letung 40. Tambelan VI. Provinsi Bangka Belitung 41. Depati Amir 42. H. AS. Hanandjoeddin VII. Provinsi Jambi 43. Sultan Thaha 44. Depati Parbo 45. Muara Bungo
VIII. Provinsi Bengkulu 46. Fatmawati Soekarno 47. Muko-muko 48. Enggano
XV. Provinsi D.I Yogyakarta 66. Adi Sutjipto / Kulonprogo (Yogyakarta Baru) XVI. Provinsi Jawa Timur 67. Juanda 68. Abdul Rachman Saleh 69. Blimbingsari 70. Trunojoyo 71. Noto Hadinegoro 72. P. Bawean XVII. Provinsi Bali
73. I Gusti Ngurah Rai 74. Bali Utara
. !
176
168
. !
166
. !
167
. !
290
289 284
276 294 288 286 292 287
291
. !
. !
. !
177
. !
223 . !
. !
. !
. !
278
. !
279
280
. !
. !
282
. !
. !
281
161
. !
. !
247
238
. !
273
. !
. !
235
! . 68
. !
. !
71 . !
. !
74 73
. 78 !
. 76 ! . 77 !
. 75 !
. !
. !
82 . !
85 . !
84 . !
! 91.
93 . !
. 83 !
80
. !
. !
92
. !
81
94 ! .
88
. !
. !
90
. ! . !
. !
87
172 . !
178
179
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. ! . !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
227
203233
. !
. !
199
200
. !
265
243
. !
244 218 204 202 214 . !
. !
. !
. !
. !
219
. !
. ! . !
. !
. !
173
229
174 . !
Timor Leste
264
. !
. !
. !
86
. !
. !
. !
69
193
230
. !
. !
. !. !
. !
. !
169
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
175
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
Laut Banda
274 275 196
248
251 198 245 215 231 195 206 251 272201 208 263 232 210 257 224240 226 249 267 197 239 209 205 256 259 260261 217 250 241 268 234 211270 252 269 207 220 254255 236 271 246 216 . !
170
213
. !
. !
. !
. ! 164
237 . !
. !
162165 . !
192
. !
. !
. !
. !
. !
. !
283
171
. !
Papua Nuigini
222 . !
194
Laut Arafura
79
89
Australia 110°0'0"E
XIII. Provinsi DKI Jakarta 61. Halim Perdana Kusuma XIV. Provinsi Jawa Tengah 62. Adi Sumarmo 63. Ahmad Yani 64. Tunggul Wulung 65. Dewa Daru
293 277
. !
. !
154
Laut Indonesia
XII. Provinsi Banten 58. Soekarno - Hatta 59. Budiarto 60. Tanjung Lesung
. !
70
km
XI. Provinsi Jawa Barat 54. Husein Sastranegara/Majalengka 55. Cakrabhuwana 56. Nusawiru 57. Karawang
296
. !
100°0'0"E
I. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 1. Sultan Iskandar Muda 2. Cut Nyak Dhien 3. Lasikin 4. Teuku Cut Ali 5. Maimun Saleh 6. Rembele 7. Singkil/Hamzah Fansuri 8. Bireun 9. Blangkejeren 10. Alas Lauser 11. Kuala Batu 12. Malikul Saleh II. Provinsi Sumatera Utara 13. Kualanamu 14. Binaka 15. Sibisa 16. Dr. Ferdinand L. Tobing 17. Aek Godang 18. Silangit 19. Lasondre 20. Bukit Malintang 21. Teluk Dalam 22. Simalungun
299
297
1. Aeronautical Information Publication, Direktorat Navigasi Penerbangan Tahun 2006 2. Aerodrome Reference Point Bandar Udara Indonesia, Direktorat Navigasi Penerbangan Tahun 2008 3. Peta Digital Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial Tahun 2008
KETERANGAN :
. !
. !
160
. !
. !
181 ! . 184 . !
. !
. !
158
188 182 . !
. !
. !
800
Sumber :
149
72
. !
Sistem Grid : Grid Geografis Datum : WGS 1984
142
138
140
159 157 . . ! !
. !
. !
147
. !
146
156
. !
151
. ! 58 . 61 59 ! ! . . !
143 . !
. ! 113
145 ! .
. !
124 122 .! ! . 117 123 . ! . !
52
. !
1 cm = 139 km
118
. !
110 . !
Laut Jawa 53
121
. !
139
. !
137
128
119
. !
. !
51
. !
127
97
100 . !
60
4
. !
101
129
. !
131
Laut Sulawesi
132 .135 ! . !
134 ! 130 . . !
. !
. !
43
50
. !
40 . !
. !
48
10°0'0"S
. !
133
. !
Malaysia
. !
46
. !
39
35
. !
38
. !
. !
0
34
29
23
26 . 24 ! . !
37
Singapura
27 ! .
25
. !
Laut Indonesia
. !
. !
Brunei Darussalam
6
11 ! .
140°0'0"E
0°0'0"
. !
130°0'0"E
10°0'0"S
Thailand
120°0'0"E
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Barat 75. M. Salahuddin 76. Brangbiji (Sultan Muh. Kaharuddin) 77. Lunyuk 78. Lombok Baru XIX. Provinsi Nusa Tenggara Timur 79. Eltari 80. Frans Seda 81. Umbu Mehang Kunda 82. Komodo 83. H. Hasan Aroeboesman 84. Frans Sales Leda 85. Tambolaka 86. Gewayantana 87. A.A. Bere Tallo (Haliwen) 88. Mali 89. David Constantijn Saudale (Lekunik) 90. Tardamu 91. Soa 92. Wunopito 93. Mbay Surabaya II 94. Kabir XX. Provinsi Kalimantan Barat 95. Supadio 96. Rahadi Oesman 97. Pangsuma 98. Nangapinoh 99. Paloh 100. Susilo/Tebelian 101. Singkawang
XXI. Provinsi Kalimantan Tengah 102. Tjilik Riwut
103. Iskandar 104. H. Asan 105. Sanggu 106. Kuala Pembuang 107. Tumbang Samba 108. Kuala Kurun 109. Beringin/Muara Teweh Baru 110. Tira Tangka Balang 111. Nanga Bulik XXII. Provinsi Kalimantan Selatan 112. Syamsuddin Noor 113. Gusti Syamsir Alam 114. Tanjung Warukin 115. Bersujud (Batulicin) XXIII. Provinsi Kalimantan Timur 116. Sepinggan 117. Kotabangun 118. Kalimarau 119. Datah Dawai 120. Melak 121. Muara Wahau 122. Tanjung Bara (Sangata) 123. Temindung / Sungai Siring 124. Bontang 125. Paser 126. Maratua 127. Long Apari XXIV. Provinsi Kalimantan Utara 128. Tanjung Harapan 129. Juwata 130. Kol. RA. Bessing (Seluwing) 131. Long Apung 132. Nunukan 133. Yuvai Semaring 134. Long Layu
120°0'0"E
135. Binuang XXV. Provinsi Sulawesi Utara 136. Sam Ratulangi 137. Naha 138. Melonguane 139. Miangas 140. Sitaro XXVI. Provinsi Gorontalo 141. Djalaluddin 142. Pohuwato
XXVII. Provinsi Sulawesi Tengah 143. Mutiara 144. Syukuran Aminuddin Amir 145. Sultan Bantilan/Lalos 146. Pogogul 147. Kasiguncu 148. Morowali 149. Tojo Una-Una
XXVIII. Provinsi Sulawesi Barat 150. Tampa Padang 151. Sumarorong XXIX. Provinsi Sulawesi Selatan
152. Sultan Hasanuddin 153. Andi Jemma 154. H. Aroepala 155. Seko 156. Rampi 157. Bua/Lagaligo 158. Bone 159. Pongtiku/Tana Toraja Baru
XXX. Provinsi Sulawesi Tenggara 160. Haluoleo
161. Beto Ambari 162. Sugimanuru 163. Tanggetada/Sangia Nibandera 164. Matahora 165. Buton Utara
XXXI. Provinsi Maluku 166. Pattimura 167. Amahai 168. Namrole 169. Dobo 170. Bandaneira 171. Wahai 172. John Becker 173. Liwur Bunga 174. Olilit/ Mathilda Batlareri (Saumlaki Baru) 175. Dumatubun/Tual Baru 176. Namlea/Namniwel 177. Bula 178. Moa 179. Tepa XXXII. Provinsi Maluku Utara 180. Sultan Babullah 181. Kuabang 182. Gamar Malamo 183. Oesman Sadik 184. Buli 185. Emalamo 186. Tepeleo 187. Bobong 188. Pitu 189. Gebe 190. Dofa Benjina Falabisahaya 191. WBN/ Weda
130°0'0"E
XXXIII. Provinsi Papua 192. Frans Kaisiepo 193. Sentani 194. Mopah 195. Ubrub 196. Dabra 197. Yuruf 198. Molof 199. Kamur 200. Kimam 201. Elelim 202. Bomakia 203. Senggeh 204. Manggelum 205. Wamena 206. Kelila 207. Kiwirok 208. Bilorai 209. Bilai 210. Kebo 211. Akimuga 212. Enarotali 213. Mararena 214. Tanah Merah 215. Mulia 216. Oksibil 217. Moanamani 218. Mindip Tanah 219. Kepi 220. Kokonau 221. Bokondini 222. Okaba 223. Numfor 224. Ilaga 225. Illu 226. Tiom 227. Ewer
228. Batom 229. Bade 230. Lereh 231. Karubaga 232. Obano 233. Senggo 234. Mozes Kilangin 235. Taive II 236. Yahukimo 237. Sudjarwo Tj./Kamanap Baru 238. Nabire/Douw Aturere (Nabire Baru) 239. Waghete/Waghete Baru 240. Sinak/Sinak Baru 241. Aboyaga 242. Aboy 243. Yaniruma 244. Koroway Batu 245. Dekai 246. Sugapa 247. Botawa 248. Fawi 249. Apalapsili 250. Borome 251. Kobakma/Taria 252. Kenyam 253. Beoga 254. Jila 255. Jita 256. Potowai 257. Bilogai 258. Tsinga 259. Alama 260. Mapnduma 261. Paro 262. Mugi 263. Wangbe
140°0'0"E
264. Towehitam 265. Aboge 266. Okteneng 267. Teraplu 268. Bime 269. Ambisibil 270. Sinalak 271. Seradala 272. Benawa 273. Kirihi 274. Mambramo Raya A 275. Mambramo Raya B
XXXIV. Provinsi Papua Barat
276. Rendani 277. Domine Eduard Osok 278. Torea 279. Bintuni 280. Babo 281. Utarom 282. Wasior 283. Inanwatan 284. Teminabuan 285. Ayawasi 286. Segun 287. Ijahabra 288. Merdey 289. Anggi 290. Kambuaya 291. Werur 292. Kebar 293. Ransiki 294. Meididga 295. Marinda 296. Kabare 297. Misool (Limalas) 298. Reni 299. Dorekar
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
PETA RENCANA BANDAR UDARA DI INDONESIA
Lampiran II.A. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 69 TAHUN 2013 Tanggal : 16 AGUSTUS 2013
MENTERI PERHUBUNGAN TTD E.E. MANGINDAAN
Lampiran II.B Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 69 Tahun 2013 Tanggal : 16 Agustus 2013 TABEL RENCANA INDUK NASIONAL BANDAR UDARA
NO
NO
BANDAR UDARA
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Klasifikasi Landas Pacu
2020
2030
2020
2030
2020
2030
PROPINSI NANGGROE ACEH. D Sultan Iskandar Muda Cut Nyak Dhien Lasikin Teuku Cut Ali Maimun Saleh Rembele Singkil/Hamzah Fansuri Bireun Blangkejeren Alas Lauser Kuala Batu Malikul Saleh
Banda Aceh Nagan Raya Sinabang Tapak Tuan Sabang Takengon Singkil Bireun Gayo Kutacane Blang Pidie Lhok Seumawe
Int'l Dom Dom Dom Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Int'l Dom Dom Dom Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PS P P P P P P P P P P P
PS P P P P P P P P P P P
4E 4D 4C 3C 4C 4D 3C 3C 3C 4C 2C 2C
4E 4D 4C 3C 4C 4D 3C 3C 3C 4C 3C 3C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROPINSI SUMATERA UTARA Kualanamu Binaka Sibisa Dr. Ferdinand L. Tobing Aek Godang Silangit Lasondre Bukit Malintang Teluk Dalam Simalungun
Deli Serdang Gn. Sitoli Parapat Sibolga Padang Sidempuan Siborong-borong Pulau-pulau Batu Mandailing Natal Nias Selatan Simalungun
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PP P P P P P P P P P
PP PT P P P P P P P P
4F 3C 3C 4C 4C 4C 3C 3C 3C 1A
4F 3C 3C 4C 4C 4C 3C 4C 3C 1A
1 2 3 4
PROPINSI SUMATERA BARAT Minangkabau Rokot Pasaman Barat Kep. Mentawai
Padang Sipora Pasaman Barat Kep. Mentawai
Int'l Dom Dom Dom
Int'l Dom Dom Dom
PS P P P
PP P P P
4E 3C 2B 2C
4E 3C 3C 3C
1 2 3 4 5 6 7
PROPINSI RIAU Sultan Syarif Kasim II Tempuling Japura Pasir Pangaraian Pinang Kampai Bagan Siapi Api Kep. Meranti/Bengkalis
Pekanbaru Indragiri Hilir Rengat Pasir Pangaraian Dumai Rokan Hilir Kep. Meranti/Bengkalis
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PS P P P PT P P
PP P P P PT P P
4D 3C 4D 3C 4C 3C 3C
4D 3C 4D 3C 4D 4C 3C
1 2 3 4 5 6 7
PROPINSI KEPULAUAN RIAU Hang Nadim RH. Fisabilillah Dabo Ranai Seibati (Raja Haji Abdullah) Letung Tambelan
Batam Tj. Pinang Singkep Natuna Tj. Balai Karimun Kep. Anambas Kepulauan Bintan
Int'l Int'l Dom Dom Dom Dom Dom
Int'l Int'l Dom Dom Dom Dom Dom
PP PT P PT P P P
PP PT P PT P P P
4D 4D 3C 4D 2C 2B 2B
4E 4D 3C 4D 3C 3C 2C
1 2
PROPINSI BANGKA BELITUNG Depati Amir H. AS. Hanandjoeddin
Pangkal Pinang Tj. Pandan
Dom Dom
Dom Dom
PS PS
PS PS
4D 4D
4D 4D
1 2 3
PROPINSI JAMBI Sultan Thaha Depati Parbo Muara Bungo
Jambi Kerinci Rimbo Bujang
Dom Dom Dom
Dom Dom Dom
PT P P
PT P P
4D 3C 4C
4D 3C 4C
1 2 3
PROPINSI BENGKULU Fatmawati - Soekarno Muko-Muko Enggano
Bengkulu Muko-Muko Enggano
Dom Dom Dom
Dom Dom Dom
PT P P
PS P P
4D 3C 3C
4D 3C 3C
III 23 24 25 26 IV 27 28 29 30 31 32 33 V 34 35 36 37 38 39 40 VI 41 42 VII 43 44 45 VIII 46 47 48
Penggunaan Hierarki Bandar Udara Bandar Udara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KOTA/LOKASI
NO
NO
BANDAR UDARA
KOTA/LOKASI
Penggunaan Hierarki Bandar Udara Bandar Udara
Klasifikasi Landas Pacu
2020
2030
2020
2030
2020
2030
Palembang Lubuk Linggau Pagar Alam
Int'l Dom Dom
Int'l Dom Dom
PS P P
PP P P
4E 3C 3C
4E 3C 3C
PROPINSI LAMPUNG Radin Inten II Pekon Serai
Tanjung Karang Lampung
Dom Dom
Dom Dom
PS P
PS P
4D 4C
4D 4C
1 2 3 4
PROPINSI JAWA BARAT Husein Sastranegara/Majalengka Cakrabhuwana Nusawiru Karawang
Bandung/Majalengka Cirebon Ciamis Karawang
Int'l Dom Dom Int'l
Int'l Dom Dom Int'l
PS PT P PP
PS PT P PP
4E 3C 3C 4F
4E 3C 3C 4F
1 2 3
PROPINSI BANTEN Soekarno - Hatta Budiarto Tanjung Lesung
Jakarta Curug Pandeglang
Int'l Dom Dom
Int'l Dom Dom
PP P P
PP P P
4F 4D 3C
4F 4D 3C
1
PROPINSI DKI JAKARTA Halim Perdanakusuma
Jakarta
Int'l
Int'l
PT
PS
4E
4E
1 2 3 4
PROPINSI JAWA TENGAH Adi Sumarmo Ahmad Yani Tunggul Wulung Dewa Daru
Solo Semarang Cilacap Karimunjawa
Int'l Int'l Dom Dom
Int'l Int'l Dom Dom
PS PS P P
PS PP P P
4D 4D 3C 2C
4E 4D 3C 2C
1
PROPINSI DI. YOGYAKARTA j p / Kulon Progo g Adi Sutjipto
Yogyakarta gy
Int'l
Int'l
PP
PP
4E
4E
1 2 3 4 5 6
PROPINSI JAWA TIMUR Juanda Abdul Rachman Saleh Blimbingsari Trunojoyo Noto Hadinegoro P. Bawean
Surabaya Malang Banyuwangi Sumenep Jember Gresik
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom
PP PS P P P P
PP PS P P P P
4E 4D 3C 3C 3C 2C
4E 4D 3C 3C 3C 2C
73 74
1 2
PROPINSI BALI I Gusti Ngurah Rai Bali Baru
Denpasar Bali Utara
Int'l Int'l
Int'l Int'l
PP PP
PP PP
4E 4E
4E 4E
75 76 77 78
XVIII 1 2 3 4
PROPINSI NTB Sultan M. Salahuddin Brangbiji (Sultan Muh. Kaharuddin) Lunyuk Lombok Baru
Bima Sumbawa Besar Sumbawa Lombok Tengah
Dom Dom Dom Int'l
Dom Dom Dom Int'l
PT P P PS
PT P P PS
3C 3C 3C 4D
3C 3C 3C 4D
XIX
PROPINSI NTT Eltari Frans Seda Umbu Mehang Kunda Komodo H. Hasan Aroeboesman Frans Sales Leda Tambolaka Gewayantana Haliwen (A.A Bere Tallo) Mali Lekunik (David Constantijn Saudale) Tardamu Soa Wunopito Mbay Surabaya II Kabir
Kupang Maumere Waingapu Labuhan Bajo Ende Ruteng Waikabubak Larantuka Atambua Alor Rote Sabu Bajawa Lewoleba Nagekeo Alor
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PS PT PT PT PT P P P PT P P P P P P P
PS PT PT PS PT P P PT PT P P P P P P P
4D 4D 4D 4C 4C 3C 4C 3C 3C 3C 3C 3C 4D 3C 2C 2D
4D 4D 4D 4C 4D 3C 4C 4C 3C 3C 3C 3C 4D 3C 3C 3C
IX 49 50 51
1 2 3
PROPINSI SUMATERA SELATAN S.M. Badaruddin II Silampari Pagar Alam
1 2
X 52 53 XI 54 55 56 57 XII 58 59 60 XIII 61 XIV 62 63 64 65 XV 66 XVI 67 68 69 70 71 72 XVII
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NO
NO
BANDAR UDARA
XX 95 96 97 98 99 100 101
1 2 3 4 5 6 7 XXI
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XXII
KOTA/LOKASI
Penggunaan Hierarki Bandar Udara Bandar Udara
Klasifikasi Landas Pacu
2020
2030
2020
2030
2020
2030
Pontianak Ketapang Putussibau Nangapinoh Sambas Sintang Singkawang
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PS PT PT P P PT P
PP PT PT P P PT P
4D 4D 4C 2C 2C 4B 4C
4D 4D 4C 2C 3C 4D 4D
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Tjilik Riwut Iskandar H. Asan Sanggu Kuala Pembuang Tumbang Samba Kuala Kurun Beringin/Muara Teweh Baru Tira Tangka Balang Nanga Bulik
Palangkaraya Pangkalan Bun Sampit Buntok Kota Waringin Timur Tumbang Samba Kuala Kurun Muara Teweh Murung Raya Lamandau
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PS PS P P P P P P P P
PS PS PT P P P P P P P
4D 4C 4C 2C 3C 2C 2C 4C 2C 2C
4D 4C 4C 2C 3C 2C 2C 4C 3C 3C
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Syamsuddin Noor Gusti Syamsir Alam Tanjung Warukin Bersujud
Banjarmasin Kotabaru Tanjung Warukin Batu Licin
Dom Dom Dom Dom
Dom Dom Dom Dom
PP PT P P
PP PT P P
4D 3C 3C 3C
4D 3C 3C 4C
PROPINSI KALIMANTAN BARAT Supadio Rahadi Oesman Pangsuma Nangapinoh Paloh Susilo/Tebelian Singkawang
112 113 114 115
1 2 3 4
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
XXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Sepinggan Kotabangun Kalimarau Datah Dawai Melak Muara Wahau Tanjung Bara (Sangata) Temindung / Sungai Siring Bontang Paser Maratua Long Apari
Balikpapan Kotabangun Tj. Redep Datah Dawai Sendawar Muara Wahau Kutai Timur Samarinda Bontang Tanah Grogot Berau Kutai Barat
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PP P PT P P P P PS PT P P P
PP P PS P P P P PS PT P P P
4D 2B 4D 3C 2C 2B 2B 4D 3C 4C 2C 2C
4D 2C 4D 3C 2C 2C 2C 4D 3C 4C 3C 3C
128 129 130 131 132 133 134 135
XXIV 1 2 3 4 5 6 7 8
PROPINSI KALIMANTAN UTARA Tanjung Harapan Juwata Kol. RA. Bessing (Seluwing) Long Apung Nunukan Yuvai Semaring Long Layu Binuang
Tj. Selor Tarakan Malinau Long Apung Nunukan Longbawan Long Layu Binuang
Dom Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Dom Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PT PS P P PT P P P
PS PS P P PT P P P
3C 4D 2C 3C 2C 3C 2B 2B
4D 4D 3C 3C 3C 3C 2C 3C
135 136 137 138 139
XXV 1 2 3 4 5
PROPINSI SULAWESI UTARA Sam Ratulangi Naha Melonguane Miangas Sitaro
Manado Tahuna Sangihe Talaud Talaud Siau Tangguladang Biaro
Int'l Dom Dom Dom Dom
Int'l Dom Dom Dom Dom
PP P PT P P
PP P PT P P
4E 3C 3C 3C 2C
4E 3C 3C 3C 3C
140 141
XXVI 1 2
PROPINSI GORONTALO Djalaluddin Pohuwato
Gorontalo Pohuwato
Dom Dom
Dom Dom
PS P
PS P
4D 3C
4D 4C
142 143 144 145 146 147 148
XXVII 1 2 3 4 5 6 7
PROPINSI SULAWESI TENGAH Mutiara Syukuran Aminuddin Amir Sultan Bantilan (Lalos) Pogogul Kasiguncu Morowali Tojo Una-Una Una Una
Palu Luwuk Toli-toli Buol Poso Morowali Tojo Una-Una Una Una
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PS PT P P P P P
PS PT P P P P P
4D 4C 3C 3C 3C 3C 3C
4D 4C 3C 3C 3C 3C 4D
NO
NO
XXVIII 149 1 150 2
BANDAR UDARA PROPINSI SULAWESI BARAT Tampa Padang Sumarorong
KOTA/LOKASI
Penggunaan Hierarki Bandar Udara Bandar Udara
Klasifikasi Landas Pacu
2020
2030
2020
2030
2020
2030
Mamuju Mamasa
Dom Dom
Dom Dom
PT P
PT P
4D 3C
4D 3C
151 152 153 154 155 156 157 159
XXIX 1 2 3 4 5 6 8 7
PROPINSI SULAWESI SELATAN Sultan Hasanuddin Andi Jemma H. Aroepala Seko Rampi Bua (Lagaligo) Bone Pongtiku/Tana Toraja Baru (Buntu Kunik)
Makassar Masamba P. Selayar Seko Rampi Luwu Bone Makale
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PP P P P P P P P
PP P P P P P P P
4F 2C 3C 2B 2B 3C 2B 4C
4F 3C 3C 2C 2C 3C 2C 4C
160 161 162 163 164 165
XXX 1 2 3 4 5 6
PROPINSI SULAWESI TENGGARA Haluoleo Beto Ambari Sugimanuru Tanggetada (Sangia Nibandera) Matahora Buton Utara
Kendari Bau-bau Muna Kolaka Wakatobi Buton Utara
Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PS P P P P P
PS P P P P P
4D 4C 3C 2C 3C 2C
4D 4D 3C 2C 3C 3C
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
XXXI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROPINSI MALUKU Pattimura Amahai Namrole Dobo Bandaneira Wahai John Becker Liwur Bunga Olilit/Saumlaki Baru (Mathilda Batlayeri) Dumatubun/Tual Baru Namlea/Namniwel Bula Moa Tepa
Ambon Pulau Seram Pulau Buru Pulau Aru Pulau Banda Pulau Seram Pulau Kisar Pulau larat Maluku Tenggara Barat Maluku Tenggara Pulau Buru Seram Bagian Timur Maluku Tenggara Maluku Barat Daya
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PS P P P P P P P PT P P P P P
PS P P P P P P P PT P P P P P
4D 3C 3C 3C 3C 3C 2C 2B 4D 4C 3C 3C 3C 2C
4D 3C 3C 3C 3C 3C 3C 2B 4D 4D 3C 3C 3C 3C
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
XXXII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROPINSI MALUKU UTARA Sultan Babullah Kuabang Gamar Malamo Oesman Sadik Buli Emalamo Pitu Gebe Dofa Benjina Falabisahaya Tepeleo Bobong WBN/Weda
Ternate Kao Galela Labuha Maba Sanana Morotai Kab. Halmahera Tengah Mangole, Kab. Kep. Sula Halmahera Tengah Taliabu Halmahera Tengah
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PT P P P P P P P P P P P
PS P P P P P P P P P P P
4C 3C 3C 3C 3C 3C 4C 2C 3D 3C 3C 2C
4C 4C 3C 3C 3C 3C 4C 2C 3D 3C 3C 3C
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
XXXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PROPINSI PAPUA Frans Kaisiepo Sentani Mopah Ubrub Dabra Yuruf Molof Kamur Kimam Elelim Bomakia Senggeh Manggelum Wamena Kelila Kiwirok Bilorai Bilai Kebo Akimuga Enarotali Mararena Tanah Merah
Biak Jayapura Merauke Kab. Keerom Kab. Mamberamo Raya Kab. Keerom Kab. Keerom Kab. Asmat Kab. Merauke Kab. Yalimo Kab. Boven Digoel Kab. Keerom Kab. Boven Digoel Kab. Jayawijaya Kab. Mamberamo Raya Kab. Pegunungan Bintang y Kab. Intan Jaya Kab. Intan Jaya Kab. Paniai Kab. Mimika Kab. Paniai Kab. Sarmi Kab. Boven Digoel
Int'l Int'l Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Int'l Int'l Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PT PS PS P P P P P P P P P P PT P P P P P P P P P
PT PS PS P P P P P P P P P P PT P P P P P P P P P
4D 4D 4D 2B 2B 2B 2B 1B 1B 2C 2C 2B 2C 4C 2B 2B 2B 2B 2C 2B 2C 3C 2C
4D 4D 4D 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 3C 4C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 3C 3C
NO
NO
215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
XXXIV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BANDAR UDARA
KOTA/LOKASI
Penggunaan Hierarki Bandar Udara Bandar Udara
Klasifikasi Landas Pacu
Mulia Oksibil Moanamani Mindip Tanah Kepi Kokonau Bokondini Okaba Numfor Ilaga Illu Tiom Ewer Batom Bade Lereh Karubaga Obano Senggo Mozes Kilangin Taive II Yahukimo Sudjarwo Tj./Ros Bori/Kamanap Baru Nabire / Douw Aturure (Nabire Baru) Waghete/Waghete Baru Sinak/Sinak Baru Aboyaga Aboy Yaniruma Koroway Batu Nop Goliat Dekai Sugapa Botawa Fawi Apalapsili Borome Kobakma/Taria Kenyam Beoga Jila Jita Potowai Bilogai Tsinga Alama Mapnduma Paro Mugi Wangbe Towehitam Aboge Okteneng Teraplu Bime Ambisibil Sinalak Seradala Benawa Kirihi Mambramo Raya A Mambramo Raya B
Kab. Puncak Jaya Kab. Pegunungan Bintang Nabire Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Mimika Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Biak Numfor Kab. Puncak Kab. Puncak Jaya Kab. Lanni Jaya Kab. Asmat Kab. Pegunungan Bintang Kab. Mappi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Paniai Kab. Mappi Timika Kab. Tolikara Kab. Yahukimo Serui Kab. Kep. Yapen Kab. Nabire Kab. Deiyai Kab. Puncak Jaya Kab. Nabire Pegunungan Bintang Kab. Boven Digoel Kab. Boven Digoel Kab. Yahukimo Kab. Intan Jaya Kab. Waropen Kab. Puncak Jaya Kab Yalimo Kab. Borome Kab. Membramo Tengah Kab. Nduga Kab. Intan Jaya Kab. Mimika Kab. Mimika Kab. Mimika Kab. Intan Jaya Kab. Mimika Kab. Pegunungan Bintang Kab. Nduga Kab. Nduga Kab. Nduga Kab. Puncak Kab. Keerom Kab. Mappi Kab. Pegunungan Bintang Kab. Pegunungan Bintang Kab. Pegunungan Bintang Kab. Pegunungan Bintang Kab. Mimika Kab. Yahukimo Kab. Yahukimo Kab. Waropen Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Raya
2020 Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
2030 Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
2020 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PT P P P PT P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
2030 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PS P P P PT P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
2020 2C 3C 2C 2B 2B 2B 2B 2B 3B 2B 2C 2B 2B 2B 2B 2B 3C 2B 2B 4D 2B 4C 2B 2B 3C 3C 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 1B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B
2030 3C 3C 2C 2C 3C 2C 2C 3C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 3C 2C 2C 4D 2C 4C 2C 3C 3C 3C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
PROPINSI PAPUA BARAT Rendani Domine Eduard Osok Torea/Fakfak baru Bintuni Babo Utarom Wasior Inanwatan Teminabuan Ayawasi Ijahabra
Manokwari Sorong Fak-fak Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Bintuni Kab. Kaimana Kab. Teluk Wondama Kab. Sorong Selatan Kab. Sorong Selatan Kab. Kab Sorong Selatan Kab. Manokwari
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
PT PT P P P P P P P P P
PT PS P P P P P P P P P
4D 4D 4C 2B 3C 3C 2B 2B 2B 2B 2B
4D 4D 4C 2C 3C 3C 2C 2C 2C 2C 2C
NO 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BANDAR UDARA Merdey Anggi Kambuaya Werur Kebar Ransiki Segun Meididga Marinda Kabare Misool (Limalas) Reni Dorekar
KOTA/LOKASI Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Sorong Manokwari Waisai Kab. Raja Ampat Waigeo Utara Kab.Raja Ampat Misool Timur Kab. Raja Ampat P. Ayau Kab. Raja Ampat P. Ayau Kab. Raja Ampat
Penggunaan Hierarki Bandar Udara Bandar Udara
Klasifikasi Landas Pacu
2020 Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
2020 2B 2B 2B 2B 3C 2C 3C 2B 3C 2B 2B 2B 2C
2030 Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom
2020 P P P P P P P P PT P P P P
2030 P P P P P P P P PT P P P P
KETERANGAN : Int'l = Internasional Dom = Domestik PP = Pengumpul Skala Primer PS = Pengumpul Skala Sekunder PT = Pengumpul Skala Tersier P = Pengumpan
MENTERI PERHUBUNGAN, ttd
E.E. MANGINDAAN
2030 2C 2C 2C 2C 3C 2C 4D 2C 3C 2C 2C 2C 3C
Lampiran II.C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 6 9 T A H U N 2 0 1 3 Tanggal : 16 A g u s t u s 2 0 1 3
FORMULA PERHITUNGAN TINGKAT UTILISASI OPERASIONAL BANDAR UDARA
1. FASILITAS SISI DARAT (PENUMPANG WAKTU SIBUK X STANDARD LUAS TERMINAL) = IAP4sisi darat (LUAS EKSISTING TERMINAL) IAP4sisi darat Indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan dan Pengoperasian
o IAP4 > 0.75 Kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan o 0.75 ≥ IAP4 > 0.6 Kapasitas yang tersedia menjadi perhatian untuk dikembangkan o IAP4 ≤ 0.6 Kapasitas yang tersedia masih mencukupi, tidak perlu dikembangkan
Keterangan: Luas Eksisting
Luas bangunan terminal yang digunakan bagi kegiatan operasional; tidak termasuk fasilitas komersial/konsesi
Standar Luas Terminal
Standar luas terminal 14 m2/PWS Domestik 17 m2/PWS Internasional
2. FASILITAS SISI UDARA a. PERPANJANGAN LANDASAN Berdasar pada: 1. Take Off Weight yang direncanakan 2. Critical Aircraft yang direncanakan 3. Minimal mempunyai rencana pergerakan pesawat ≥ 104 pergerakan critical aircraft/tahun (min sekali seminggu) 4. Rute penerbangan terjauh yang dilayani b. PENAMBAHAN LANDAS PACU BARU (PERGERAKAN PSWT TAHUNAN EKSISTING) = IAP4sisi udara (KAPASITAS PERGERAKAN PSWT TAHUNAN)
IAP4sisi udara Indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan dan Pengoperasian
o IAP4 > 0.9 Kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan o 0.9 ≥ IAP4 > 0.75 Kapasitas yang tersedia menjadi perhatian untuk dikembangkan o IAP4 ≤ 0.75 o Kapasitas yang tersedia masih mencukupi, tidak perlu dikembangkan
Keterangan: Pergerakan pesawat tahunan eksisting Kapasitas Pergerakan Pesawat tahunan landas pacu
Mix index dalam waktu seminggu/70
TABEL KAPASITAS LANDAS PACU TAHUNAN Hourly Capacity (Operations per Hour) VFR
IFR
Annual Service Volume (Operations per Year)
A Single Runway
0-20 21-50 51-80 81-120 121-180
98 74 63 55 51
59 57 56 53 50
230.000 195.000 205.000 210.000 240.000
B Dual Lane Runways
0-20 21-50 51-80 81-120 121-180
197 145 121 105 94
59 57 56 59 60
355.000 275.000 260.000 285.000 340.000
Konfigurasi
Diagram Konfigurasi Landas Pacu
700 m s/d 2.499 m
Mix Index Percent (C + 3D)*)
Sumber: Airport Capacity and Delay, FAA Advisor Circular 150/5060-5, September 23, 1983 *) C : Pesawat besar, berat pesawat 6,750 ton s/d 150 ton D : Pesawat sangat besar, berat pesawat lebih dari 150 ton
MENTERI PERHUBUNGAN, ttd E.E. MANGINDAAN
100°0'0"E
110°0'0"E
120°0'0"E
Thailand
130°0'0"E
140°0'0"E
Filipina
Laut Cina Selatan Brunei Darussalam
Malaysia
Laut Sulawesi Malaysia
0°0'0"
0°0'0"
Singapura
Laut Indonesia Laut Jawa
4
0
1 cm = 139 km
Papua Nugini Timor Leste 800
Laut Arafura
km
Sistem Grid : Grid Geografis Datum : WGS 1984
10°0'0"S
10°0'0"S
Laut Banda
Laut Indonesia
Sumber :
1. Aeronautical Information Publication, Direktorat Navigasi Penerbangan Tahun 2006 2. Aerodrome Reference Point Bandar Udara Indonesia, Direktorat Navigasi Penerbangan Tahun 2008 3. Peta Digital Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial Tahun 2008
100°0'0"E
Australia 110°0'0"E
KETERANGAN :
: Wilayah yang Masuk di Dalam Cakupan Pelayanan Bandar Udara Eksisting
120°0'0"E
130°0'0"E
140°0'0"E
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL PETA CAKUPAN PELAYANAN BANDAR UDARA DI INDONESIA
Lampiran III.A. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 69 TAHUN 2013 Tanggal : 16 AGUSTUS 2013
MENTERI PERHUBUNGAN TTD
E.E. MANGINDAAN
Lampiran III.B Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 6 9 T A H U N 2 0 1 3 Tanggal : 16 A g u s t u s 2 0 1 3
I. TABEL KRITERIA CAKUPAN PELAYANAN BANDAR UDARA Wilayah Pulau Jawa dan Sumatera Pulau Kalimantan dan Sulawesi Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
Kriteria cakupan pelayanan 100 km atau jarak dua bandar udara 200 km. cakupan pelayanan 60 km atau jarak dua bandar udara 120 km. cakupan pelayanan 30 km atau jarak dua bandar udara 60 km.
Indikator Jarak / waktu pencapaian moda transportasi darat atau moda transportasi lainnya yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu. Jarak / waktu pencapaian moda transportasi darat atau moda transportasi lainnya yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu. Jarak / waktu pencapaian moda transportasi darat atau moda transportasi lainnya yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu.
II. TABEL KRITERIA PERAN BANDAR UDARA
Kebijakan Bandara Sebagai Pembuka Daerah Terisolir
Kriteria
Indikator
1.
Terletak di pedalaman perbukitan/pegunung an,kepulauan, pesisir, dan pulau terpencil;
− Jarak pencapaian untuk pulau terpencil ke daerah terdekat yang mempunyai moda transportasi lain yang lebih baik minimal 4 jam waktu tempuh. − Jarak pencapaian minimal 10 km atau dengan waktu tempuh minimal 3 jam berjalan kaki dari moda transportasi terdekat − Kondisi geografis terdapat sungai, gunung dan lembah
2.
Keterbatasan aksesibilitas moda transportasi lain;
− Terbatasnya prasarana infrastruktur transportasi darat dan laut/sungai seperti: jembatan, jalan dan dermaga. − Terbatasnya moda transportasi darat dan laut (belum terlayani sarana transportasi yang beroperasi secara tetap dan teratur)
3.
Rendahnya tingkat kehidupan masyarakat;
− Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat − Kurangnya sumber daya manusia
− Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. − Produktivitas masyarakat yang masih rendah (tingginya tingkat pengangguran) − Rendahnya kemampuan keuangan lokal (celah fiskal); − Adanya kemampuan masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi udara (ATP). − Adanya kemauan masyarakat menggunakan jasa transportasi udara.(WTP) 1.
Perbatasan wilayah Darat;
− Berada di daerah perbatasan antarnegara − Daerah perbatasan yang berpotensi konflik sosial; − Wilayah yang merupakan jalur rawan penyelundupan (barang, orang, hewan); − Ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan)
2.
Merupakan pulaupulau kecil terluar;
− Wilayah yang merupakan jalur rawan penyelundupan (barang, orang, hewan); − Ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) − Wilayah rawan terhadap pencurian Sumber Daya Alam.
1. Bandara sebagai Penanganan Bencana
Berada pada daerah rawan bencana;
− Tercantum di peta potensi gempa, tsunami dan gunung berapi (Badan Informasi Geospasial dan/atau Badan Nasional Penanganan Bencana); − Mempunyai indeks resiko bencana sedang atau tinggi.
2.
Berada pada daerah yang pernah terjadi bencana terutama gempa, tsunami dan gunung berapi;
− Lebih dari 1 (satu) kali terjadi bencana yang sama di daerah yang sama dalam 1 tahun; − Mempunyai indeks resiko bencana tinggi.
3.
Bandara yang dijadikan crisis center dalam penanganan bencana.
- Berada pada jarak 500-600 km dari bandara di lokasi rawan bencana. - Aman/tidak terkena dampak dari bencana.
1.
Daerah yang mempunyai potensi pariwisata:
- Ketersediaan infrastruktur pariwisata (hotel, restaurant dll); - Potensi jumlah kunjungan wisman dan wisnus (wisatawan mancanegara dan
Bandara sebagai Pengemban gan Daerah Perbatasan
Bandar Udara Sebagai Pendorong
Industri, Perekonomi an dan Perdaganga n.
nusantara) yang cukup tinggi. 2.
3.
4.
III.
Daerah yang mempunyai potensi pertambangan dan energy; Potensi perdagangan;
Potensi ekonomi.
- Ada aktivitas pertambangan; - Ada Ijin Usaha Pertambangan;
- Ada komoditi Eksport import; - Adanya potensi pertumbuhan industri yang cukup tinggi. - Laju pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tinggi; - Laju pertumbuhan Pendapatan Perkapita Penduduk tinggi.
TABEL KRITERIA PENGGUNAAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL NO 1
Kriteria Rencana induk nasional bandar udara
Sub Kriteria
Arah kebijakan nasional bandar udara
2
Pertahanan dan keamanan Negara
Arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasonal
3
Potensi, pertumbuhan dan perkembangan pariwisata
a. bandar udara terletak di daerah tujuan wisata; b. tersedianya infrastruktur pariwisata (hotel, restoran, tempat wisata).
4
5
6
Kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional serta potensi permintaan penumpang dan kargo
a. potensi angkutan udara dalam negeri dan luar negeri;
Potensi dan pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri
a. pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto provinsi;
Potensi kondisi geografis
a. lokasi bandar udara dengan bandar udara di negara lain yang terdekat;
b. potensi permintaan angkutan udara dalam negeri dan luar negeri.
b. kontribusi sektor transportasi udara terhadap pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto provinsi.
b. lokasi bandar udara dengan bandar udara internasional yang telah ada. 7
Aksesibilitas dengan bandar udara internasional disekitarnya
a. jumlah kapasitas dan frekuensi penerbangan ke/dari bandar udara internasional disekitarnya;
NO
Kriteria
Sub Kriteria b. moda darat dan/laut ke/dari bandar udara internasional disekitarnya
8
Keterkaitan intra dan antar moda
a. keterkaitan dengan moda udara untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain; b.
keterkaitan dengan moda darat untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain; dan/atau
c. Keterkaitan dengan moda laut/sungai untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kotakota lain 9
Kepentingan angkutan udara haji
a. potensi angkutan haji dalam cakupan bandar udara; b. cakupan/jarak bandar udara embarkasi/debarkasi haji terdekat.
IV. TABEL KRITERIA DAN CARA PENILAIAN HIERARKI BANDAR UDARA NO 1
KRITERIA Terletak di kota yang merupakan pusat zona ekonomi
SUB KRITERIA a. Status kota dalam RTRWN
b. Penggunaan Bandar Udara 2
Kepadatan Penumpang
a. Penumpang Datang dan Berangkat (per tahun)
b. Penumpang Transit
c. Frekuensi Penerbangan (per minggu)
SUB KRITERIA 1). PKN 2). PKW 3). PKL 1). Internasional 2). Domestik
1). 2). 3). 4). 5).
≥ 5.000.000 1.000.000 – 4.999.999 500.000 – 999.999 100.000 – 499.999 < 100.000
1). 2). 3). 4). 5).
≥ 500.000 250.000 – 499.999 100.000 – 249.999 50.000 – 99.999 < 50.000
1). 2). 3). 4). 5).
≥ 500 200 – 499 100 – 199 50 – 99 < 50
3
Fungsi Penyebaran
a. Rute Penerbangan Dalam Negeri
1). ≥ 15 2). 5 – 14 3). < 5
b. Rute Penerbangan Luar Negeri
1). ≥ 5 2). 1 – 4
c. Rute Cakupan Dalam Negeri
1). > 5 2). 3 – 5 3). < 3
V. TABEL KRITERIA KLASIFIKASI BANDAR UDARA
Kode Huruf
Jarak Roda Utama Terluar
Kode Nomor (Code Number)
Panjang RW Berdasar Referensi Pesawat (Aeroplane Reference Field Length)
(Code Letter)
1
ARFL < 800 m
A
wing span < 15
Outer Mean Gear < 4.5 m
2
800 m ≤ ARFL < 1200 m
B
15 m ≤ wing span < 24 m
4.5 m ≤ outer mean gear < 6 m
3
1200 m ≤ ARFL < 1800 m
C
24 m ≤ wing span < 36 m
6 m ≤ outer mean gear < 9 m
4
1800 m ≤ ARFL
D
36 m ≤ wing span < 52 m
9 m ≤ outer mean gear < 14 m
E
52 m ≤ wing span < 56 m
9 m ≤ outer mean gear < 14 m
F
56 m ≤ wing span < 80 m
14 m ≤ outer mean gear < 16 m
Bentang Sayap (Wing Span)
(Outer Mean Gear)
MENTERI PERHUBUNGAN, ttd E.E. MANGINDAAN
