KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : 44 TAHUN 2002 TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL MENTERI PERHUBUNGAN,

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : 44 TAHUN 2002 TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai Tatanan Kebandarudaraan Nasional; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Tatanan Kebandarudaraan Nasional dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat

:

1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146); 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

1

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL.

TENTANG

Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.

Bandar Udara adalah lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi ;

2.

Kebandarudaraan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;

3.

Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, penggunaan, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda transportasi, serta keterpaduan dengan sektor lainnya;

4.

Jaringan Penerbangan adalah kumpulan rute penerbangan yang membentuk suatu sistem pelayanan angkutan udara;

5.

Bandar Udara Umum adalah bandar udara dipergunakan untuk melayani kepentingan umum;

2

yang

6.

Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum;

7.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

8.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan;

9.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pasal 2

Tatanan kebandarudaraan nasional merupakan dasar dalam perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara - bandar udara di seluruh Indonesia, baik bandar udara umum maupun bandar udara khusus yang bertujuan : a.

terjalinnya suatu jaringan prasarana bandar udara secara terpadu, serasi dan harmonis agar bersinergi dan tidak saling mengganggu yang bersifat dinamis;

b.

terjadinya efisiensi transportasi udara secara nasional;

c.

terwujudnya penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan;

d.

terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah. Pasal 3

Penetapan Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan : a.

rencana tata ruang;

b.

pertumbuhan ekonomi;

c.

kelestarian lingkungan;

d.

keamanan dan keselamatan penerbangan;

e.

keterpaduan intra dan antar moda transportasi; dan

f.

keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya. 3

Pasal 4 Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat fungsi bandar udara, penggunaan bandar udara, klasifikasi bandar udara, status bandar udara, peneyelenggaraan bandar udara dan kegiatan bandar udara. Pasal 5 Fungsi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibedakan dalam bentuk hirarki fungsi bandar udara yang terdiri atas : a.

bandar udara pusat penyebaran;

b.

bandar udara bukan pusat penyebaran. Pasal 6

(1)

Hirarki fungsi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan penilaian atas kriteria sebagai berikut : a.

bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi;

b.

tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara;

c.

berfungsi untuk menyebarkan penumpang ke bandar udara lain.

(2) Ketentuan tentang bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjukkan dengan variabel sebagai berikut :

(3)

a.

status kota dimana bandar udara tersebut berada sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional;

b.

penggunaan bandar udara.

Ketentuan tentang tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara cukup tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan dengan variabel : a.

jumlah penumpang datang dan berangkat;

4

b.

jumlah penumpang transit;

c.

jumlah frekuensi penerbangan.

(4) Ketentuan tentang berfungsi untuk menyebarkan penumpang ke bandar udara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjukkan dengan variabel : a.

jumlah rute penerbangan dalam negeri;

b.

jumlah rute penerbangan luar negeri;

c.

jumlah rute penerbangan dalam negeri yang menjadi cakupannya.

(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skor untuk masing-masing variabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Pasal 7 (1)

(2)

Bandar udara menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibedakan atas : a.

bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri (Internasional);

b.

bandar udara yang tidak terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri (Domestik).

Bandar udara yang ditetapkan terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan pertimbangan aspek : a.

potensi permintaan penumpang angkutan udara;

b. c.

potensi kondisi geografis; potensi kondisi pariwisata;

d.

potensi kondisi ekonomi;

e.

aksesibilitas dengan bandar udara internasional disekitarnya; dan

f.

keterkaitan intra dan antar moda. Pasal 8 5

(1) Ketentuan tentang potensi permintaan penumpang angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditunjukkan dengan : a. b.

potensi permintaan angkutan udara luar negeri; potensi permintaan angkutan udara dalam negeri.

(2) Ketentuan tentang potensi kondisi geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditunjukkan dengan variabel :

(3)

a.

lokasi bandar udara dengan bandar udara di negara lain yang terdekat;

b.

lokasi bandar udara dengan internasional yang telah ada.

bandar

udara

Ketentuan tentang potensi kondisi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditunjukkan dengan variabel : a.

bandar udara terletak di daerah tujuan wisata;

b.

tersedianya infra struktur pariwisata (hotel, restoran, tempat wisata).

(4) Ketentuan tentang potensi kondisi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditunjukkan dengan :

(5)

a.

pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto wilayah propinsi;

b.

kontribusi sektor transportasi udara terhadap pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto propinsi.

Ketentuan tentang aksesibilitas dengan bandar udara internasional disekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e ditunjukkan dengan : a.

jumlah kapasitas dan frekuensi penerbangan ke/dari bandar udara internasional disekitarnya;

b.

moda lain darat dan/atau laut ke/dari bandar udara internasional disekitarnya.

6

(6) Ketentuan tentang keterkaitan inter dan antar moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f ditunjukkan dengan : a.

keterkaitan dengan moda darat untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain;

b.

keterkaitan dengan moda laut untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain. Pasal 9

(1)

(2)

Bandar udara menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibedakan berdasarkan atas : a.

fasilitas bandar udara;

b.

kegiatan operasional bandar udara; dan

c.

jenis pengendalian ruang udara disekitar bandar udara (Tingkat Pelayanan Lalu Lintas Udara).

Klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.

Bandar Udara Kelompok A;

b.

Bandar Udara Kelompok B;

c.

Bandar Udara Kelompok C;

(3)

Tata cara pengelompokan dan komponen fasilitas bandar udara, kegiatan pengoperasian bandar udara dan jenis pengendalian ruang udara di sekitar bandar udara untuk masing-masing kelompok bandar udara tercantum dalam Lampiran II. Pasal 10

(1)

Bandar udara menurut statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

(2)

a.

bandar udara umum;

b.

bandar udara khusus.

Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

7

(3)

Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pasal 11

Bandar udara menurut penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibedakan atas: a.

bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Badan Usaha Kebandarudaraan;

b.

bandar udara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Badan Hukum Indonesia. Pasal 12

(1)

(2)

Bandar udara menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari bandar udara yang melayani kegiatan : a.

pendaratan dan lepas landas pesawat udara untuk melayani kegiatan angkutan udara;

b.

pendaratan dan lepas landas Helikopter melayani kepentingan angkutan udara.

untuk

Bandar udara untuk Pendaratan dan lepas landas Helikopter untuk melayani kepentingan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut heliport, helipad dan helideck. Pasal 13

Tatanan Kebandarudaraan Nasional berdasarkan fungsi bandar udara, penggunaan bandar udara, klasifikasi bandar udara, status bandar udara, penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan IIIB, berlaku sampai dengan tahun 2007 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Pasal 14 (1)

Untuk mencapai tujuan Tatanan Kebandarudaraan Nasional sampai dengan tahun 2007 sebagaimana 8

dimaksud dalam Pasal 13 pembangunan, pendayagunaan, pengoperasian bandar udara. (2)

digunakan strategi pengembangan dan

Strategi pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini. Pasal 15

Strategi pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara dilaksanakan dengan memperhatikan : a. prinsip dasar pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara; b. kriteria indikasi awal pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara. Pasal 16 (1)

(2)

Prinsip dasar pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi : a.

bandar udara harus terletak pada lokasi yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan operasi penerbangan serta dapat dikembangkan dan dipelihara sesuai standar yang berlaku;

b.

bandar udara harus mempertimbangkan kemudahan pencapaian bagi pengguna;

c.

bandar udara harus mudah dikembangkan, untuk memenuhi peningkatan permintaan akan jasa transportasi udara;

d.

bandar udara harus menjamin pengoperasian dalam jangka panjang;

e.

bandar udara harus berwawasan lingkungan;

f.

bandar udara harus terjangkau secara ekonomis bagi pengguna dan penyelenggara bandar udara.

Terjangkau secara ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan biaya untuk pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara diupayakan diperoleh dari penerimaan bandar udara dan sedikit mungkin menggantungkan pada 9

anggaran pemerintah serta memperhatikan aspek publik, keamanan dan keselamatan penerbangan. Pasal 17 (1)

Kriteria indikasi awal Pembangunan, pendayagunaan , pengembangan dan pengoperasian bandar udara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf b didasarkan atas tingkat utilisasi operasional.

(2)

Tingkat utilisasi operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

(3)

a.

fasilitas sisi udara;

b.

fasilitas sisi darat.

Tingkat utilisasi operasional bandar udara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan ini. Pasal 18

Direktur Jenderal melakukan pelaksanaan Keputusan ini.

pengawasan

terhadap

Pasal 19 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 7 Agustus 2002 MENTERI PERHUBUNGAN Ttd AGUM GUMELAR, M.Sc. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perkonomian; 3. Menteri Keuangan;

10

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Menteri Dalam Negeri; Menteri Kehakiman dan HAM; Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; Menteri Negara Bandan Usaha Milik Negara; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; 10. Para Gubernur; 11. Para Bupati/Walikota; 12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan; 13. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I; 14. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II; 15. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO NIP. 120105102

11

KM No. 44 Tahun 2002 LAMPIRAN I KRITERIA DAN CARA PENILAIAN / PERHITUNGAN BANDAR UDARA PUSAT PENYEBARAN No. 1.

Kriteria Terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi

Bobot 0,125

a.

b. 2.

3.

Kepadatan Penumpang

Berfungsi penyebaran

0,550

0,325

a.

Sub Kriteria Status kota dalam RTWN

Bobot 0,063

Sub Kriteria 1) PKN 2) PKW 3) PKL

Bobot 0,0313 0,0219 0,0094

Status Bandar Udara Penumpang dating dan berangkat

0,063

1) 2) 1) 2) 3) 4) 5)

Internasional Domestik > 1.000.000 500 – 1.000.000 100.000 – 499.000 50.000 – 99.999 < 50.000

0,0500 0,0125 0,1609 0,1073 0,0536 0,0268 0,0089

b.

Penumpang transit

0,124

1) 2) 3) 4) 5)

> 200.000 50.000-100.000 10.000-49.999 5.000-9.999 < 5.000

0,0557 0,0371 0,0186 0,0093 0,0031

c.

Frekuensi penerbangan

0,069

a.

Rute penerbangan dalam negeri

0,114

1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3)

> 100 50 – 100 10 – 49 5–9 <5 >7 3–7 <2

0,0309 0,0206 0,0103 0,0052 0,0017 0,0683 0,0341 0,0114

b.

Rute penerbangan luar negeri

0,016

1) > 3 2) 1 – 3 3) < 1

0,0098 0,0049 0,0016

c.

Rute cakupan dalam negeri

0,195

1) > 5 2) 3 – 5 3) < 3

0,1170 0,0585 0,0195 1,000

1,000

Keterangan : 1. Pusat Penyebaran : 2. Bukan Pusat Penyebaran :

0,358

1,000

≥ 0,200 < 0,200

LAMPIRAN II I. Tata Cara Pengelompokan Bandar Udara Kelompok Bandar Udara

Tingkat Pelayanan Lalu Lintas Udara

Fasilitas dan Kegiatan Operasi Bandar Udara Landasan Fasilitas Elektronika Security PKP-PK dan Listrik

A A

Un-Attended

1

I

2 B

II B

AFIS

C

2

3 4 5

III

D

IV

6 7

E

3 C

1

8

V

ADC

9 4

VI

F

10

II. Kelompok Fasilitas dan Operasi Bandar Udara a. Pengelompokan Landasan Berdasarkan Kode Referensi Bandar Udara Kode Angka 1 2 3 4

Panjang Landasan (m)

Bentang Sayap (m)

Panjang landasan (m) < 800 m 800 m ≤ Panjang landasan (m) < 1200 m 1200 m ≤ Panjang landasan (m) < 1800

Bentang sayap (m) < 15 m

Panjang landasan (m) ≥ 1800 m

15 m ≤ Bentang sayap (m) < 24 m 24 m ≤ Bentang sayap (m) < 36 m 36 m ≤ Bentang sayap (m) < 52 m 52 m ≤ Bentang sayap (m) < 65 m

Jarak Sisi Terluar Roda Pesawat (m) Jarak sisi terluar roda psw < 4,5 m 4,5 m ≤ Jarak sisi terluar roda psw < 6 m 6 m ≤ Jarak sisi terluar roda psw < 9 m 9 m ≤ Jarak sisi terluar roda psw < 14 m 9 m ≤ Jarak sisi terluar roda psw < 14 m

b. Pengelompokan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan Kelompok I

Kelompok Kelompok III II I. Fasilitas Komunikasi Penerbangan 1. VHF 1. VHF A/G 1. VHF A/G A/G Portable Portable 2. ATIS 2. HF SSB 2. HF 3. VSCS SSB 4. Recorder 5. TTY 6. VSAT 7. DS 8. HF SSB** 9. AMHS* 10. ATN* 11. VHF Data Link*

II. Fasilitas Navigasi Penerbangan 1. NDB 1. NDB 1. NDB 2. VOR 3. DME

Kelompok IV

1.

VHF A/G

Kelompok V

1.

Kelompok VI

VHF A/G

1.

ATIS VSCS Recorder AMSC VSAT/ Radio Link 7. DS/IDD 8. HF SSB** 9. AMHS* 10. ATN* 11. VHF Data Link* 12. AIDC*

2. 3. 4. 5. 6.

ATIS VSCS Recorder AMSC VSAT/Radio Link 7. DS/IDD 8. HF SSB** 9. AMHS* 10. ATN* 11. VHF Data Link* 12. AIDC*

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

2. 3. 4. 5. 6.

NDB VOR DME

NDB VOR DME SBAS*

VHF A/G

ATIS VSCS Recorder AMSC VSAT/Radio Link 7. DS/IDD 8. HF SSB** 9. AMHS* 10. ATN* 11. VHF Data Link* 12. AIDC* NDB VOR DME SBAS*

Kelompok I

Kelompok II III. Fasilitas Bantu Pendaratan 1. Signal 1. Wind Cone 2. Apron 2. Apron Flood Flood Light Light 3. Obstruc- 3. Obstruction tion Light Light 4. Sign 4. Sign Board Board 5.

Gun Light

5. 6. 7.

Gun Light Rotating Beacon PAPI

Kelompok III

Kelompok IV

Kelompok V

Kelompok VI

1.

Signal

1.

Signal

1.

Signal

1.

Signal

2.

Apron Flood Light Obstruction Light

2.

Apron Flood Light

2.

Apron Flood Light

2.

Apron Flood Light

3.

Obstruction Light

3.

Obstruction Light

3.

Obstruction Light

4.

Sign Board

4.

4.

Rotating Beacon PAPI

5.

Taxi Guidance Sign Rotating Beacon PAPI

4.

5.

Taxi Guidance Sign Rotating Beacon PAPI

R/W Edge Light R/W End Light T/W Edge Light T/H Light Apron Edge Light MALS RTIL

7.

R/W Edge Light R/W End Light T/W Edge Light T/H Light Apron Edge Light MALS RTIL ILS RVR GBAS PALS

7.

Taxi Guidance Sign Rotating Beacon PAPI/TVASIS R/W Edge Light R/W End Light T/W Edge Light T/H Light Apron Edge Light RTIL ILS RVR GBAS PALS SQFL TDZ Light R/W Center Line Light T/W Center Line Light Stop Bar Light SMGS

3.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

6.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5. 6.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

R/W Edge Light R/W End Light T/W Edge Light T/H Light Apron Edge Light MALS RTIL ILS RVR GBAS PALS SQFL

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Kelompok I

Kelompok Kelompok III Kelompok IV II IV. Penunjang Fasilitas Penerbangan dan Operasi Bandar Udara 1. Intercom 1. Intercom 1. Inter1. Intercom com 2. Telepon 2. PABX 2. PAS 2. PAS PABX 3. Public 3. PAS 3. WTMD 3. Hand Addres Held (PAS) MD 4. IGCS 4. IGCS 4. Hand Held MD 5. FIDS 5. WTMD 5. X-Ray 6. Hand Held 6. Metal Cabin Detector MD (WTMD) 7. X-Ray 7. Hand Held Cabin MD 8. Explosive Detector 9. X-Ray Bagage 10. X-Ray Cabin

Kelompok V

Kelompok VI

1.

Intercom

1.

Intercom

2.

Telepon PABX Public Addres (PAS) IGCS

2.

Telepon PABX Public Addres (PAS) IGCS

FIDS Metal Detector (WTMD) Hand Held MD Explosive Detector CCTV

5. 6.

3.

4.

5. 6.

7. 8. 9.

10. X-Ray Bagage 11. X-Ray Cabin 12. Alarm System 13. AMC

3.

4.

7. 8. 9.

FIDS Metal Detector (WTMD) Hand Held MD Explosive Detector CCTV

10. X-Ray Bagage 11. X-Ray Cabin 12. X-Ray Cargo 13. Alarm System 14. Security Door System 15. AMC

Kelompok I

Kelompok Kelompok III II V. Fasilitas Penunjang Penerbangan 1. Power 1. Power 1. Power Supply Supply Supply a. PLN 80 a. PLN 50 a. PLN 10 s/d 250 s/d 80 s/d 50 KVA KVA KVA b. Genset 80 b. Genset b. Genset s/d 250 50 s/d 10 s/d KVA 80 KVA 50 KVA c. JTM 6 c. JTR 220 c. JTR 220 KV /380 V V d. JTR 220 d. Control d. Solar /380 V Power Cell Automatic/ manual e. Control e. Control Power Power Automatic 2.

AC Window

2.

3.

Sirine

3.

AC Split/ Window Sirine

Kelompok IV

1.

Power Supply a. PLN 250 s/d 1000 KVA b. Genset 250 s/d 1000 KVA c. JTM 6 KV

Kelompok V

1.

Power Supply a. PLN 1000 s/d 3000 KVA b. Genset 1000 s/d 3000 KVA c. JTM 20 KV

Kelompok VI

1.

Power Supply a. PLN > 3000 KVA

b. Genset > 3000 KVA c. JTM 20 KV

d. JTR 220 /380 V

d. JTR 220 /380 V

d. JTR 220 /380 V

e. Control Power Automatic



2.

AC Split

2.

AC Split

2.

AC Central

2.

AC Central

3.

Sirine

3.

Sirine

3. 4.

AC Split Sirine

3. 4. 5.

AC Split ADGS Sirine

Catatan : * = Teknologi penerbangan yang belum diimplementasikan ** = Disesuaikan dengan kebutuhan operasional

c. Pengelompokan Fasilitas Security Kelompok Fasilitas Security

Jarak Terbang D (KM)

Type Pesawat Udara

RataRata Kapasitas

A

181 < D < 460

40

B

461 < D < 740

CN-235, DO-328, SAAB-340, ATR-72, DHC-8100/300 N-250, F-27, F-50, HS-748, ATR, ATR-72

Grouping Airport Security System 1-2

55

2-3

C

741 < D < 1600

F-28, F-100, DC-9, B-373, BAC-146, BAC-NRA

100

3-4

D

1600 < D < 3200

B-757, MD-90, MD-XX, A-320, A-300, A-310,

200

4-5

E

3201 < D

DC-10, MD-11, B-747

320

6

Fasilitas Jenis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Walk Through MD Small Conveyor Hand Held MD Handy Talky Mobil Patroli Motor Pantroli X-Ray Cabin Walk Through MD Hand Held MD Handy Talky Radio Mobil Patroli Motor Pantroli X-Ray Cabin X-ray Bagasi Walk Through MD Hand Held MD Simple CCTV Handy Talky Radio Mobil Patroli Motor Pantroli X-Ray Cabin X-ray Bagasi Walk Through MD Hand Held MD Explosive D CCTV & Monitoring System Handy Talky Radio Mobil Patroli Motor Pantroli X-Ray Cabin X-ray Bagasi Mobile X-Ray (Cargo X-Ray) Walk Through MD Hand Held MD Explosive D CCTV & Monitoring System Electronic Gate ACC Control Handy Talky Radio Mobil Patroli Motor Pantroli

JML

1 1 2 4 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 1 2 4 1 8 2 2 2 1 1 2 6 1 1 12 3 2 3 2 1 1 3 6 2 1 1 1 15 4 2 4

Kelompok Fasilitas Security

Jarak Terbang D (KM)

F

Type Pesawat Udara

RataRata Kapasitas

Pesawat Udara lebih besar DC-10, MD-11, B-747

> 500

Grouping Airport Security System 7

Fasilitas Jenis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

JML

2 2 2

X-Ray Cabin X-ray Bagasi Mobile X-Ray (Cargo X-Ray) Walk Through MD Hand Held MD Explosive D CCTV & Monitoring System Electronic Gate ACC Control Electronic Perimeter Handy Talky Radio Mobil Patroli Motor Pantroli

4 6 2 1 1 1 1 20 5 3 4

d. Pengelompokan Fasilitas PKP-PK

Kelompok Fasilitas PKP-PK

Minimum Kebutuhan Air Dalam Kendaraan (Liter)

1

350

Peralatan Tambahan

Minimum Kendaraan PKP-PK Jenis

J M L

RIV Tipe IV

1

Jenis

-

2

1000

RIVCA Tipe III

1

-

Ambulance Breathing Aparatus Baju Tahan Panas Resucitator Mega Phone Radio Komunikasi Ambulance Breathing Aparatus Baju Tahan Api Baju Tahan Panas Resucitator Mega Phone Radio Komunikasi Bak Air Mock-up

J M L 1 2 2 7

Kualifikasi Personil Jumlah Personil (per shift)

Supervi sor

Se ni or

Yu ni or

7

1

3

2

B a s i c 1

7

1

3

2

1

1 1 2 1 2 2 7 1 2 4 1 1



3

1800

Minimum Kendaraan PKP-PK

Peralatan Tambahan

Jenis

J M L

RIVCA Tipe III

1

Jenis

-

4

3600

Foam Tender Tipe II

1

RIV Tipe IV

1

-

5

8100

Foam Tender Tipe II

1

RIVCA Tipe II

1

-

Ambulance Skin Nozzel Breathing Aparatus Baju Tahan Api Baju Tahan Panas Resucitator Mega Phone Radio Komunikasi Bak Air Mock-up Ambulance Nurse Tender Command Car Skin Nozzel Breathing Aparatus Baju Tahan Api Baju Tahan Panas Resucitator Mega Phone Radio Komunikasi Bak Air Mock-up Smoke House Ambulance Nurse Tender Command Car Skin Nozzel Breathing Aparatus Baju Tahan Api Baju Tahan Panas Resucitator Mega Phone Radio Komunikasi Bak Air Mock-up Smoke House

J M L 1 1 2


Supervi sor

Se ni or

Yu ni or

7

1

3

2

B a s i c 1

15

2

6

5

3

15

2

6

5

3

2 7 1 2 4 1 1 1 1 1 2 2 2 15 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15 1 2 4 1 1 1



6

11800


Peralatan Tambahan

Jenis

J M L

Foam Tender Tipe I

1

Foam Tender Tipe II

2

RIV Tipe IV

1

-

7

8

18200

27300

-

Foam Tender Tipe I

1

Foam Tender Tipe II

2

RIVCA Tipe III

1

-

RIV Tipe IV

1

-

-

-

Foam Tender Tipe I

2

Foam Tender Tipe II

2

RIVCA Tipe II

1

-

RIV Tipe IV

1

-

-

-

Ambulance Nurse Tender Command Car Skin Nozzel Breathing Aparatus Baju Tahan Api Baju Tahan Panas Resucitator Mega Phone Radio Komunikasi Bak Air Mock-up Smoke House Ambulance Nurse Tender Command Car Skin Nozzel Breathing Aparatus Baju Tahan Api Baju Tahan Panas Resucitator Mega Phone Radio Komunikasi Bak Air Mock-up Smoke House Ambulance Nurse Tender Command Car Skin Nozzel Breathing Aparatus Baju Tahan Api Baju Tahan Panas Resucitator Mega Phone Radio Komunikasi Bak Air Mock-up Smoke House

J M L 2 1 1 2 4


Supervi sor

Se ni or

Yu ni or

22

2

8

7

B a s i c 5

30

3

12

9

6

37

4

15

11

7

6 22 2 2 10 1 1 1 2 1 1 2 6 8 30 2 3 10 1 1 1 2 1 1 2 6 8 37 2 3 10 1 1 1



9

36400

10

48200


Peralatan Tambahan

Jenis

J M L

Foam Tender Tipe I

3

Foam Tender Tipe II

2

RIVCA Tipe II

1

-

RIV Tipe IV

1

-

-

-

Foam Tender Tipe I

4

Foam Tender Tipe II

3

RIVCA Tipe II

1

-

RIV Tipe IV

1

-

-

-

Ambulance Nurse Tender Command Car Skin Nozzel Breathing Aparatus Baju Tahan Api Baju Tahan Panas Resucitator Mega Phone Radio Komunikasi Bak Air Mock-up Smoke House Ambulance Nurse Tender Command Car Skin Nozzel Breathing Aparatus Baju Tahan Api Baju Tahan Panas Resucitator Mega Phone Radio Komunikasi Bak Air Mock-up Smoke House

J M L 3 2 1 2 8


Supervi sor

Se ni or

Yu ni or

44

4

18

13

B a s i c 9

51

5

20

17

9

10 44 2 4 10 1 1 1 4 4 1 2 10 15 5 4 4 16 1 1 1

e. Pengelompokan Tingkat Pelayanan Lalu Lintas Udara Klasifikasi Ruang Udara

Tipe Penerbangan

Separasi yang diberikan

Pelayanan yang diberikan

Limitasi Kecepatan

IFR

Tidak perlu

250 kts dibawah 10.000 ft

VFR

Tidak perlu

Pelayanan saran LLU & pelayanan informasi penerbangan Pelayanan informasi penerbangan

IFR

Tidak perlu

VFR

Tidak perlu

IVR

IFR dari IFR

VFR

IFR dari VFR

A (F-Unattended)

B (F-AFIS)

C (B-ADC)

VFR dari VFR

Pelayanan pengaturan LLU dan bila memungkinkan informasi LL penerbangan VFR Informasi LL bila memungkinkan Pelayanan pengaturan LLU termasuk didalamnya pelayanan informasi penerbangan

Radio Komunikasi Dipersyarat kan Dua arah

Ijin ATC

Tidak perlu

250 kts dibawah 10.000 ft 250 kts dibawah 10.000 ft

Dua arah

Tidak perlu

Dua arah

Tidak perlu

250 kts dibawah 10.000 ft 250 kts dibawah 10.000 ft

Dua arah

Tidak perlu

Dua arah

Perlu

250 kts dibawah 10.000 ft

Dua arah

Perlu

LAMPIRAN IV

STRATEGI PEMBANGUNAN, PENDAYAGUNAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA 1. Tatanan Kebandarudaraan Nasional sampai dengan tahun 2007 mengacu pada prakiraan sebagai berikut : a. Fasilitas bandar udara yang tersedia masih mencukupi b. Terjadi peningkatan hirarki fungsi pada 3 bandar udara, dari Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran menjadi Bandar Udara Pusat Penyebaran c. Tidak ada perubahan jumlah bandar udara yang terbuka untuk penerbangan ke/dari luar negeri, yaitu 23 bandar udara. d. Terjadi peningkatan klasifikasi pada 10 bandar udara e.

Tidak ada perubahan jumlah bandar udara menurut statusnya

f. Tidak ada perubahan jumlah bandar udara menurut penyelenggaraannya g. Tidak ada perubahan jumlah bandar udara menurut kegiatannya

2. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka digunakan strategi sebagai berikut : a. Optimalisasi Fasilitas bandar udara yang telah tersedia b. Menerapkan prinsip-prinsip dasar dan kriteria indikasi awal pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandar udara; c. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberi kemudahan penanaman modal dibidang transportasi udara; d. Meningkatkan aksesibilitas dengan mengembangkan rute penerbangan baru dengan memperhatikan potensi permintaan jasa angkutan udara.

LAMPIRAN V

FORMULASI PERHITUNGAN TINGKAT UTILISASI OPERASIONAL BANDAR UDARA 1.

FASILITAS SISI DARAT

( LUAS EKSISTING TERMINAL )

= IAP4 sisi darat ( PENUMPANG WAKTU SIBUK x STANDARD LUAS TERMINAL ) •

IAP4 sisidarat Indikator Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan dan Pengoperasian

• •

IAP4 > 0.75 Kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan 0.75 > IAP4 > 0.6 Kapasitas yang tersedia menjadi perhatian untuk dikembangkan IAP4 < 0.6 Kapasitas yang tersedia masih mencukupi, tidak perlu dikembangkan

Keterangan : Luas eksisting Penumpang Sibuk

(PWS)

Luas bangunan teminal yang digunakan bagi kegiatan operasional; tidak termasuk fasilitas komersial / konsesi

Waktu Penumpang Waktu Sibuk dihitung berdasarkan tabel sebagai berikut : Jml Pnp Tahunan (juta) 30 keatas 20 – 29.99 10 – 19.99 1 - 9.99 0.5 – 0.99 0.1 – 0.499 dibawah 0.1

Standar Terminal

Luas Standar luas terminal 14 m2 / PWS Domestik 17 m2 / PWS Internasional

Faktor pengali (%) 0.035 0.040 0.045 0.050 0.080 0.130 0.200

2. FASILITAS SISI UDARA a. PERPANJANGAN LANDASAN Berdasar pada : -

Take Off Weight yang direncanakan Critical Aircraft yang direncanakan. Minimal mempunyai rencana pergerakan pesawat aircraft/tahun (min sekali seminggu) Rute penerbangan terjauh yang dilayani.

> 104 pergerakan critical

b. LANDAS PACU BARU (PERGERAKAN PSWT TAHUNAN EKSISTING)

= IAP4 sisi udara (KAPASITAS PERGERAKAN PSWT TAHUNAN )

•

IAP4 sisi udara Indikator Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan dan Pengoperasian

• •

IAP4 > 0.9 Kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan 0.9 > IAP4 > 0.75 Kapasitas yang tersedia menjadi perhatian untuk dikembangkan IAP4 < 0.75 Kapasitas yang tersedia masih mencukupi, tidak perlu dikembangkan

Keterangan : Pergerakan Pesawat tahunan eksisting Kapasitas Pergerakan Pesawat tahunan landas pacu

Lihat tabel di halaman berikut

TABEL KAPASITAS LANDAS PACU TAHUNAN Konfigurasi

Diagram Konfigurasi Landas Pacu

A Landas Pacu Tunggal B Dua Landas Pacu

700 s/d 2.499

C Independent IFR Paralles

4.300 atau lebih

D Paralles plus Crosswind Runway E Empat Landas Pacu Pararel F

2.500 s/d 3.499

700 s/d 2.499 3.500 atau lebih 700 s/d 2.499

Landas Pacu Terbuka Bentuk V G 700 s/d 2.499

Landas Pacu Pararel dan Silang

Sumber : *) C: D:

Mix Index Percent (C + 3D) *)

Hourly Capacity (Operations per Hour) VFR

IFR

0-20 21-50 51-80 81-120 121-180 0-20 21-50 51-80 81-120 121-180 0-20 21-50 51-80 81-120 121-180 0-20 21-50 51-80 81-120 121-180 0-20 21-50 51-80 81-120 121-180 0-20 21-50 51-80 81-120 121-180

98 74 63 55 51 197 145 121 105 94 197 149 126 111 103 197 149 126 111 103 394 290 242 210 189 150 108 85 77 73

59 57 56 53 50 59 57 56 59 60 119 114 111 105 99 62 63 65 70 75 119 114 111 117 120 59 57 56 59 60

Annual Service Volume (Operations per Year) 230.000 195.000 205.000 210.000 240.000 355.000 275.000 260.000 285.000 340.000 370.000 320.000 305.000 315.000 370.000 355.000 285.000 275.000 300.000 365.000 715.000 550.000 515.000 565.000 675.000 270.000 225.000 220.000 225.000 265.000

0-20 21-50 51-80 81-120 121-180

295 210 164 146 129

59 57 56 59 60

385.000 305.000 275.000 300.000 355.000

Airport Capacity and Delay. FAA Advisor Circular 150/5060-5, September 23, 1983. Pesawat besar, berat pesawat 6,750 ton s/d 150 ton Pesawat sangat besar, berat pesawat lebih dari 150 ton

Lampiran IIIA KM 44 Tahun 2002

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL TAHUN 2002-2007 No. I

FUNGSI

KLASIFIKASI PENGGUNAAN PENYELENGGARAAN 2002 2007 2002-2007 2002-2007

2002

2007

STATUS 2002-2007

Banda Aceh Meulaboh Sinabang Tapak Tuan Sabang

Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum Umum

C A A A B

C A A A C

Internasional Domestik Domestik Domestik Domestik

BUMN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pusat

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

Medan Gunung Sitoli Parapat Sibolga Padang Sidempuan Siborong-Borong Kepulauan Nias

Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum

C B A A A A A

C B A B A A B

Internasional Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik

BUMN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

Padang Sipora

Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap

Umum Umum

C A

C A

Internasional Domestik

BUMN Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW

Pekanbaru Tanjung Pinang Batam Rengat Pasir Pangaraian Tj. Balai Karimun Singkep

Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum

C C C B A A B

C C C B A A B

Internasional Internasional Internasional Domestik Domestik Domestik Domestik

BUMN BUMN Pusat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

NAMA BANDARA

LOKASI

KEGIATAN 2002-2007

Propinsi Daerah Istimewa Aceh 1 2 3 4 5

II

Sultan Iskandar Muda Cut Nyak Dhin Lasikin Teuku Cut Ali Maimun Saleh Propinsi Sumatera Utara

6 7 8 9 10 11 12 III

Polonia Binaka Sibisa Pinangsori Aek Godang Silangit Pulau-Pulau Batu Propinsi Sumatera Barat

13 Tabing 14 Rokot IV 15 16 17 18 19 20 21

Propinsi Riau Sultan Syarif Kasim II Kijang Hang Nadim Japura Pasir Pangaraian Seibati Dabo

LampIIIB-KM44Th2002/Sheet1/3/2/04

Page 1 / 9

No. V

FUNGSI


2002

2007

STATUS 2002-2007

Pangkal Pinang Tj. Pandan

Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap

Umum Umum

C C

C C

Domestik Domestik

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW

Sultan Thaha Kerinci


Tetap Tetap

Umum Umum

C A

C A

Domestik Domestik

Pusat Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW

Bengkulu Muko Muko


Tetap Tetap

Umum Umum

C B

C B

Domestik Domestik


FW dan RW FW dan RW

Palembang Lubuk Linggau


Tetap Tetap

Umum Umum

C A

C A


BUMN Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW

Lampung

Bukan Pusat Penyebaran

Tetap

Umum

C

C

Domestik

Kabupaten/Kota

FW dan RW

Bandung Cirebon


Tetap Tetap

Umum Umum

C B

C B


BUMN Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW

Jakarta Curug


Tetap Tetap

Umum Umum

C C

C C


BUMN Pusat

FW dan RW FW dan RW

NAMA BANDARA

LOKASI

KEGIATAN 2002-2007

Propinsi Bangka Belitung 22 Depati Amir 23 H. AS. Hanandjoeddin

VI

Propinsi Jambi

24 Sultan Thaha 25 Dapati Parbo VII

Propinsi Bengkulu

26 Fatmawati Soekarno 27 Muko Muko VIII Propinsi Sumatera Selatan 28 Sultan Badaruddin 29 Lubuk Linggau IX

Propinsi Lampung

30 Radin Inten II X

Propinsi Jawa Barat 31 Husein Sastranegara 32 Penggung

XI

Jawa Barat

Propinsi Banten

33 Soekarno Hatta 34 Budiarto


Page 2 / 9

No.

NAMA BANDARA

XII

Propinsi DKI Jakarta

35 Halim Perdana Kusuma

FUNGSI


2002

2007

STATUS 2002-2007

Jakarta


Tetap

Umum

C

C

Internasional

BUMN

FW dan RW

Solo Semarang Cilacap Karimunjawa

Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Pusat Penyebaran Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum

C C B A

C C B A

Internasional Domestik Domestik Domestik

BUMN BUMN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

Yogyakarta


Tetap

Umum

C

C

Domestik

BUMN

FW dan RW

Surabaya Sumenep


Tetap Tetap

Umum Umum

C A

C A


BUMN Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW

Denpasar

Pusat Penyebaran

Tetap

Umum

C

C

Internasional

BUMN

FW dan RW

Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum

C B B B

C C B B

Internasional Domestik Domestik Domestik

BUMN Pusat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

LOKASI

KEGIATAN 2002-2007

XIII Propinsi Jawa Tengah 36 37 38 39

Adi Sumarmo Achmad Yani Tunggul Wulung Dewa Daru

XIV Propinsi Daerah Istimewa Yogjakarta 40 Adi Sucipto XV

Propinsi Jawa Timur

41 Juanda 42 Turnojoyo

XVI

Propinsi Bali

43 Ngurah Rai XVII Propinsi Nusa Tenggara Barat 44 45 46 47

Selaparang M. Salahuddin Brang Biji Lunyuk


Mataram Bima Sumbawa Besar Sumbawa

Page 3 / 9

No.

NAMA BANDARA

LOKASI

FUNGSI 2002

2007

STATUS 2002-2007


KEGIATAN 2002-2007

XVIII Propinsi Nusa Tenggara Timur 48 49 50 51 52

Eltari Wai Oti Mau Hau Komodo H.Hasan Aroeboesman

Kupang Maumere Waingapu Labuhan Bajo Ende




C B B A B

C B B A B


BUMN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota


53 54 55 56 57 58 59 60 61

Satartacik Tambulaka Gewayantana Haliwen Mali Alor Lekunik Tardamu Soa Wonopito

Ruteng Waika Bubak Larantuka Atambua Alor Rote Sabu Bajawa Lewalebo

Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum

B A A A A A A A A

B A A A A A A A A

Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

Pontianak Ketapang Sintang Putusibau Nangapinoh




C B B A A

C C B A A


BUMN Pusat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota


Palangkaraya Pangkalan Bun Sampit Buntok Muara Teweh Kota Waringin Timur Tumbang Samba Kuala Kurun

Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum

C C B A A A A A

C C B A A A A A

Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik

Pusat Pusat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

XIX Propinsi Kalimantan Barat 62 63 64 65 66 XX

Supadio Rahadi Osman Susilo Pangsuma Nangapinoh Propinsi Kalimantan Tengah

67 68 69 70 71 72 73 74

Tjilik Riwut Iskandar H. Asan Sanggu Beringin Kuala Pembuang Tumbang Samba Kuala Kurun


Page 4 / 9

No. XXI

NAMA BANDARA

FUNGSI


2002

2007

STATUS 2002-2007

Banjarmasin Kota Baru Tanjung Warukin

Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum

C B A

C B A

Domestik Domestik Domestik

BUMN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW

Balikpapan Tarakan Samarinda Kotabangun Tj Redep Longbawan Tj Selor Long Apung Datah Dawai Nunukan Melak Malinau

Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Pusat Penyebaran Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum

C C C A B A A A A A A A

C C C A B A A A A A A A

Internasional Internasional Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik

BUMN Pusat Pusat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

Manado Tahuna Sangir Talaud

Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum

C A B

C A B

Internasional Domestik Domestik

BUMN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota


Gorontalo


Tetap

Umum

C

C

Domestik

Pusat

FW dan RW

LOKASI

KEGIATAN 2002-2007

Propinsi Kalimantan Selatan

75 Syamsudin Noor 76 Stagen 77 Tanjung Warukin

XXII Propinsi Kalimantan Timur 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Sepinggan Juwata Temindung Kotabangun Kalimarau Yuvai Semaring Tanjung Harapan Long Apung Datah Dawai Nunukan Melak Malinau

XXIII Propinsi Sulawesi Utara

90 Sam Ratulangi 91 Naha 92 Melangguane XXIV Propinsi Gorontalo 93 Djalaludin


Page 5 / 9

No.

NAMA BANDARA

FUNGSI


2002

2007

STATUS 2002-2007

Palu Luwuk Toli Toli Buol Poso

Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran



C B A A A

C C A A A

Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik

Pusat Pusat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota


Makassar Mamuju Tanah Toraja Masamba Pulau Selayar




C A B A A

C A B A A


BUMN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota


Kendari Bau-Bau/Pulau Buton Raha


Tetap Tetap

Umum Umum

C A

C A

Domestik Domestik


FW dan RW FW dan RW

Ambon Pulau Seram Pulau Buru Pulau Buru Langgur Saumlaki Pulau Aru Pulau Banda Pulau Seram Pulau Kisar Pulau Lara

Pusat Penyebaran Tertier Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum

C A A A B A A A A A A

C A A A B A A A A A A

Internasional Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik

BUMN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

LOKASI

KEGIATAN 2002-2007

XXV Propinsi Sulawesi Tengah 94 95 96 97 98

Mutiara Bubung Lalos Pogogul Kasiguncu

XXVI Propinsi Sulawesi Selatan 99 100 101 102 103

Hasanuddin Tampa Padang Pongtiku Andi Jemma H. Aroepala

XXVII Propinsi Sulawesi Tenggar 104 Wolter Monginsidi 105 Belo Ambari 106 Sugimanuru XXVIII Propinsi Maluku 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Pattimura Amahai Namlea Namrole Dumatubun Olilit Dobo Bandaneira Banda Wahai Pulau Kisar Pulau Lara

XXIX Propinsi Maluku Utara LampIIIB-KM44Th2002/Sheet1/3/2/04

Page 6 / 9

No.

118 119 120 121 122 123

NAMA BANDARA

Sultan Babullah Kuabang Gamar Malamo Galela Oesman Sadik Buli Emalamo

FUNGSI


2002

2007

STATUS 2002-2007

Ternate Kao Galela Labuha Maba Sanana

Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum Umum Umum

B B B A A A

C B B A A A

Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik

Pusat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

Biak Jayapura Sorong Merauke Sorong Wamena Nabire Manokwari Fak-fak Ubrub Waris Dabra Yuruf Molof Kamur Kiman Elelim Bomakia Senggeh Maggelum Werur Kelila Kiwirok Bilorai Bilai Kebo Anggi Ransiki Akimuga Enarotali

Pusat Penyebaran Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Pusat Penyebaran Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum

C C A C C C A B B A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A B

C C C C C C A C B B A A A A A A A A A A A A A A A B A B A B

Internasional Internasional Domestik Internasional Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik

BUMN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

LOKASI

KEGIATAN 2002-2007

XXX Propinsi Papua 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

Frans Kasiepo Sentani Sorong Daratan Mopah Jefman Wamena Nabire Rendani Torea Ubrub Waris Dabra Yuruf Molof Kamur Kiman Elelim Bomakia Senggeh Maggelum Werur Kelila Kiwirok Bilorai Bilai Kebo Anggi Ransiki Akimuga Enarotali


Page 7 / 9

FUNGSI


2002

2007

STATUS 2002-2007

Waghete Sarmi Jayapura Merauke Mulia Nabire Serui Kimana Oksibil Nabire (Moanamni) Merauke (Midip Tanah)




B A B B B B A B B

B A B B B B A B B




163 Bintuni 164 Teminabuan

Manokwari (Bintuni) Sorong (Teminabuan)


Tetap Tetap

Umum Umum

B B

B B

Domestik Domestik

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW

165 Kepi 166 Waisor 167 Bokondini

Kepi Waisor Wamena (Bokondini)


Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum

A A B

A A B

Domestik Domestik Domestik

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota


168 169 170 171 172 173 174 175 176

Ijhabra Kokonau Inawatan Okaba Numfor Ilaga Illu Babo Kambuaya

Ijhabra Kokonau Sorong (Inawatan) Merauke (Okaba) Numfor Ilaga Illu Babo Kambuaya (Ayawaru)




A A B B B A A B A

A A B B B A A B A




177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

Tiom Ewer Batom Bade Lereh Karubaga Kebar Ayawasi Obano Senggo Merdi

Tiom Ewer Batom Bade Lereh Karubaga Kebar Ayawasi Obano Senggo Manokwari

Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran Bukan Pusat Penyebaran

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum

A B B B A A B A A A A

A B B B A A B A A A A

Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW FW dan RW

No. 154 155 156 157 158 159 160 161 162

NAMA BANDARA Waghete Mararena Tanah Merah Mulia Sudjarwo Utarom Oksibil Moanamni Midip Tanah


LOKASI

Page 8 / 9

KEGIATAN 2002-2007

No.

NAMA BANDARA

LOKASI

FUNGSI 2002

2007

KETERANGAN FW Fixed Wing RW Rotary Wing


Page 9 / 9

STATUS 2002-2007


KEGIATAN 2002-2007

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : 44 TAHUN 2002 TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL MENTERI PERHUBUNGAN,

Recommend Documents