MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 68 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BANDAR UDARA MENTERI PERHUBUNGAN, Me ni mba n g
:
bah wa da lam rangk a meni ng katkan da ya g una da n has i l g un a fungsi bandar udara dalam menunjang sistem transportasi nasional, perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara;
Mengingat
:
1.
2.
Undang-undang Nomor 15 Tentang 1992 tentang penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1 992 Nomor. 53, Tambahan Lembaran, Negara Nomor 3481); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 t e n t a n g Kemananan dan Keselamatan Penerbangan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 t e n t a n g Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4146 );
4.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 t e n t a n g Kedudukan, Tugas. Fungsi. Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5.
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
6.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
7.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2 0 0 1 t e n t a n g O r g a n i s a s i d a n T a t a K e r j a D e p a r t e m e n P e r h u b u n g a n , sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Nomor KM. 45 Tabun 2001;
Memperhatikan :
Menteri
Perhubungan
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 196/M.PAN/7/2002 tanggal 16 Juli 2002; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN T E N T A N G ORGANISASI DAN TATA KERJA BANDAR UDARA.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI Pasal 1 (1)
Bandar Udara adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
(2)
Bandar Udara dipimpin oleh seorang Kepala Pasal 2
Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian serta pelayanan jasa kebandarudaraan Untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan serta ketertiban di bandar udara. Pasal 3 Dalam me!aksanakan tugas sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 2, Bandar Udara menyelenggarakan fungsi : a.
penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas, angkutan udara;
b.
penyelenggaraan dan pengaturan keselamatan lalu lintas udara;
c.
penyediaan dan pemeliharaan telekomunikasi, navigasi dan listrik;
d.
penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang bandar udara untuk kelancaran arus penumpang dan
fasilitas
keamanan
bandar
dan
udara,
barang; e.
penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum serta hygiene dan sanitasi di bandar udara;
f.
penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga. Pasal 4
Bandar Udara diklasifikasikan dalam 6 (enam) kelas, yaitu: a.
Bandar Udara Kelas Utama;
b.
Bandar Udara Kelas I;
c.
Bandar Udara Kelas ll,
d.
Bandar Udara Kelas 111;
e.
Bandar Udara Kelas IV;
f.
Bandar Udara Kelas V. B A B
I I
SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Bandar Udara Kelas Utama PasaI 5 Bandar Udara Kelas Utama terdiri dari: a.
Bagian Umum;
b.
Bidang Operasi Darat;
c.
Bidang Komersial;
d.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 6
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, serta, kegiatan data dan informasi.
Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan ketatausahaan urusan kepegawaian ;
b.
pelaksanaan urusan data dan informasi;
c.
pelaksanaan urusan keuangan;
d.
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.
perlengkapan
perkantoran
dan
dan
urusan
Pasal 8 Bagian Umum terdiri dari : a.
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b.
Subbagian Keuangan;
c.
Subbagian Perlengkapan. Pasal 9
(1)
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha perkantoran, keprotokolan, p e n g u m p u l a n d a n p e n g o l a h a n d a t a d a n i n f o r m a s i s e r t a melakukan urusan kepegawaian.
(2)
Subbagian Keuangan keuangan.
(3)
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi barang milik negara, p e n g a d a a n , pengeluaran, penyimpanan dan pemeliharaan serta kegiatan kerumahtanggaan.
mempunyai tugas melakukan urusan
Pasal 10 Bidang Operasi Darat mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pelayanan terminal dan informasi umum, hygiene dan s ani ta s i , peng a ma nan d a n ketertib an u mu m serta pe rtolo ngan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Pasal I I Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Bidang Operasi Darat menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan terminal dan informasi;
b.
pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK);
c.
pengamanan dan bandar udara ;
d.
pengawasan dan pelaksanaan hygiene dan sanitasi di bandar udara.
pelaksanaan
ketertiban
umum
di
Pasal 12 Bidang Operasi Darat terdirl dari: a.
Seksi Terminal;
b.
Seksi Pertolongan Kecelakaan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
c.
Seksi Pengamanan Dalam (MANDAL);
d.
Seksi Hygiene dan Sanitasi.
Penerbangan
dan
Pasal 13 (1)
Seksi Terminal mempunyai tugas melakukan pelayanan p enggunaan terminal dan fasilitas serta pelayanan informasi umum dl terminal bandar udara.
(2)
Seksi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) mempunyai tugas melakukan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) serta penanggulangan keadaan gawat darurat.
(3) Seksi Hygiene dan Sanitasi mempunyai tugas mengawasi dan melaksanakan hygiene dan sanitasi di bandar udara. Pasal 14 Bidang Komersial mempunyai tugas melaksanakan pengaturan usaha komersial dan non komersial jasa kebandarudaraan yang bersumber dari hasil pelayanan ataupun pemanfaatan fasilitas bandar udara. Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Komersial menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif jasa p e l a y a n a n p e n e r b a n g a n d a n n o n p e n e r b a n g a n d i b a n d a r udara;
b.
pelaksanaan administrasi perijinan usaha dan kontrak sewa menyewa fasilitas dan peralatan bandar udara;
c.
pelaksanaan upaya optimalisasi p e n g g u n a a n f a s i l i t a s d a n peralatan bandar udara yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana usaha komersial;
d.
pengaturan kegiatan usaha komersial dan non komersial di bandar udara. Pasal 16
Bidang Komersial terdiri dari: a.
Seksi Tarif Jasa ;
b.
Seksi Usaha Penerbangan ;
c.
Seksi Usaha Non Penerbangan. Pasal 17
(1)
Seksi Tarif Jasa mempuyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan dan pengawasan t e r h a d a p pelaksanaan pcmberlakuan tarif jasa pelayanan penerbangan d a n n o n p e n e r b a n g a n d i b a n d a r u d a r a s e r t a m e l a k u k a n kegiatan perijinan.
(2)
Seksi Usaha Penerbangan mempunyai tugas m e l a k u k a n kegiatan perencanaan, penyiapan dan pemasaran fasilitas, dan peralatan bandar udara untuk kegiatan usaha komersial jasa penerbangan di bandar udara.
(3)
Seksi Usaha Non Penerbangan mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan dan pemasaran fasilitas d a n p e r a l a t a n b a n d a r u d a r a u n t u k k e g i a t a n u s a h a n o n penerbangan, baik komersial maupun non komersial. Bagian Kedua Bandar Udara Kelas I Pasal 18
Bandar Udara Kelas I terdiri dari: a.
Subbagian Tata Usalia;
b.
Seksi Terminal;
c.
Seksi Pengamanan dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
d.
Seksi Jasa Kebandarudaraan;
e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 19
(1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, k e u a n g a n , perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggan, penyiapan bahan evaluasi data angkutan udara dan jasa kebandarudaraan, serta penyusunan laporan.
(2)
Seksi Terminal mempunyai tugas melakukan pcnyiapan k egi atan pel ayanan terminal dan i nformasi umum s erta pengawasan hygiene dan sanitasi d bandar udara.
(3)
Seksi Pengamanan dan Pertolongan Kccelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) mempunyai tugas melakukan pengamanan dan ketertiban umum di bandar u d a r a s e r t a p e r t o l o n g a n k e c e l a k a a n p e n e r b a n g a n d a n pemadam kebakaran dan penanggulangan keadaan gawat darurat di bandar udara.
(4)
Seksi Jasa Kebandarudaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi t e r h a d a p pel ak s a naan tafi f jasa k eband aru dara n , pen yed i aa n. pengusahaan, dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan penunjang penerbangan, terminal, dan elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan serta jasa penunjang bandar udara. Bagian Ketiga Bandar Udara Kelas II Pasal 20
Bandar Udara Kelas II terdiri dari: a.
Subbagian Tata Usaha;
b.
Seksi Operasi Darat;
c.
Seksi Jasa Kebandarudaraan;
d.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 21
(1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas m e l a k u k a n penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, penyiapan bahan evaluasi data angkutan udara dan jasa kebandarudaraan, serta penyusunan laporan.
(2)
Seksi Operasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan pelayanan terminal, informasi umum serta hygiene dan sanitasi, pengamanan dan ketertiban umum, pertolongan k e c e l a k a a n p e n e r b a n g a n d a n p e m a d a m k e b a k a r a n s e r t a penanggulangan keadaan gawat darurat di bandar udara.
(3)
Seksi Jasa Kebandarudaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dm evaluasl pelaksanaan tarif j a s a k e b a n d a r u d a r a a n , p e n y e d i a a n , p e n g u s a h a a n d a n pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan penerbangan, terminal dan elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan serta jasa penunjang bandar udara. Bagian Keempat Bandar Udara Kelas III Pasal 22
Bandar Udara Kelas III terdiri dari: a.
Urusan Tata Usaha;
b.
Subseksi Operasi Darat;
c.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 23
(1)
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat- menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, penyiapan bahan evaluasi data angkutan
udara dan jasa kebandarudaraan, penyusunan laporan scrta pengawasan pelaksanaan tarif jasa kebandarudaraan serta penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan penerbangan, terminal dan elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan serta jasa penunjang bandar udara. (2)
Subseksi Operasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan pelayanan terminal, informasi umum serta hygiene dan sanitasi, pengamanan dan ketertiban umum, pertolongan k e c e l a k a a n p e n e r b a n g a n d a n p e m a d a m k e b a k a r a n s e r t a penanggulangan keadaan gawat darurat di bandar udara. Bagian Kelima Bandar Udara Kelas IV Pasal 24
Bandar Udara Kelas IV terdiri dari: a.
Urusan Tata Usaha;
b.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 25
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, penyiapan bahan evaluasi data angkutan udara dan jasa kebandarudaraan, serta penyusunan laporan. Bagian Keenam Bandar Udara Kelas V Pasal 26 Bandar Udara Kelas V terdiri dari: a.
Petugas Tata Usaha;
b.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 27
Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat,
kerumahtanggaan, penyiapan bahan evaluasi data angkutan udara dan jasa kebandarudaraan, serta penyusunan laporan. Bagian Ketujuh Satuan Kerja Pasal 28 Satuan Kerja Bandar udara merupakan bandar udara non kelas sebagai satuan tugas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bandar udara yang membawahinya. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 29 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tagas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 30 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan pcnindangundangan yang berlaku.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Bandar Udara.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. B A B T A T A
I I I K E R J A
Pasal 31 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bandar udara, Kepala Bagian Umum, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, Para Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Subseksi, dan
Petugas Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Bandar Udara sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 32 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 33 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bandar Udara bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 34 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 35 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 36 Dalam menyampalkan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV ESELON Pasal 38
(1)
Kepala Bandara Udara Kelas Utama adalah jabatan Eselon Il.b.
(2)
Kepala Bagian Umum dan Para Kepala Bidang pada Bandar Udara Kelas Utama adalah jabatan Eselon Ill.b.
(3)
Kepala Bandar Udara Kelas I adalah jabatan Eselon III.a.
(4)
Kepala Bandar Udara Kelas II adalah jabatan Eselon Ill.b.
(5)
Kepala Subbagian dan Para Kepala Seksi pada Bandar Udara Kelas I adalah jabatan Eselon IV.a.
(6)
Kepala Bandar Udara Kelas III adalah jabatan Eselon. IV.a.
(7)
Kepala Bandar Udara Kelas IV adalah jabatan Eselon IV.a.
(8)
Para Kepala Subbagian dan Para Kepala Seksi pada Bandar Udara Kelas Utama dan Bandar Udara Kelas II adalah jabatan Eselon IV.b.
(9)
Kepala Bandar Udara Kelas V adalah jabatan Eselon IV.b.
(10) Kepala Urusan dan Subseksi pada Bandar udara Kelas III dan Kelas IV adalah jabatan Eselon V.a. BAB V LOKASI Pasal 39 (1)
Sejak berlakunya Keputusan ini , jumlah bandar u d a r a sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) bandar udara yang terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.
(2)
1 (satu) Bandar Udara Kelas Utama; 1 (satu) Bandar Udara Kelas 1; 17 (tujuh belas) Bandar Udara Kelas II; 15 (lima belas) Bandar Udara Kelas III; 38 (tiga puluh delapan) Bandar Udara Kelas [V; 47(empat puluh tujuh) Bandar Udara Kelas V; 45 (empat puluh lima) Satuan Kerja.
Nama, kelas dan lokasi bandar udara dan satuan kerja bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40 Perubahan susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang , bertanggungjawab di Bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 41 Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan M e n t e r i Perhubungaan Nomor: KM. 50/OT/Phb-1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 46 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 42 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA Pada Tanggal : 2 Oktober 2002 MENTERI PERHUBUNGAN ttd. AGUM GUMELAR, M.Sc.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; Menteri Keuangan; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Kepala Badankepegawaian Negara; Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Sekretaris Jenderal, lnspektur Jenderal,Para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan; 8. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Dephub.
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 68 TAHUN 2002 TANGGAL : 2 Oktober 2002
No
NAMA BANDARA Prop. Nangroe Aceh Darussalam
KELAS
LOKASI
1. 2. 3. 4.
Cut Nyak Dien Lasikin Teuku Cut Ali Maimun Saleh
IV V V Satker
Meulaboh Sinabang Tapak Tuan Sabang
III Satker IV IV Satker Satker
Gunung Sitoli Prapat Sibolga Padang Sidempuan Siborong-borong Pulau-pulau Batu
Prop. Sumatera Utara 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Binaka Sibisa Pinangsori Aek Godang Silangit Lasondre Prop. Sumatera Barat
11.
Rokot
V
Sipora
Prop. Riau 12. 13. 14. 15. 16.
Hang Nadim Japura Pasir Pangaraian Dabo Seibati
Utama III Satker III IV
Batam Rengat Pasir Pangaraian Singkep Tj. Balai Karimun
Prop. Jambi 17. 18.
Sultan Thaha Depati Parbo
II V
Jambi Kerinci
II
Bengkulu
V
Muko-muko
Prop. Bengkulu 19. 20.
Padang Kemiling (Fatmawati Soekarno) Muko-muko Prop. Sumatera Selatan
21.
Lubuk Linggau Prop. Bangka Belitung
Satker
Lubuk Linggau
22. 23.
Pangkal Pinang (Depati Amir) Buluh Tumbang (H. As. Hanandjoedin)
II II
Bangka Tj. Pandan
II
Lampung
IV
Cirebon
II
Curug
IV V
Cilacap Karimun Jawa
Prop. Lampung 24.
Branti (Raden Inten II) Prop. Jawa Barat
25.
Penggung Prop. Banten
26.
Budiarto Prop. Jawa Tengah
27. 28.
Tunggul Wulung Dewa Daru Prop. Jawa Timur
29.
Truno Joyo
Satker
Sumenep
III IV Satker
Bima Sumbawa Besar Sumbawa
Prop. Nusa Tenggara Barat 30. 31. 32.
M. Salahudin (Palibeto) Brangbiji Lunyuk Prop. Nusa Tenggara Timur
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Wai Oti Mau Hau Komodo H. Hasan Aroeboesman (LPI) Satar Tacik Tambolaka Haliwen Mali Gewayantana Lekunik Tardamu Soa Wonopito Prop. Kalimantan Barat
III III IV IV IV IV V IV IV V V V V
Maumere Waingapu Labuhan Bajo Ende Ruteng Waikabubak Atambua Alor Larantuka Rote Sabu Bajawa Lewoleba
46. 47. 48. 49.
Rahadi Oesman Susilo Pangsuma Nangapinoh
III IV IV IV
Ketapang Sintang Putusibau Nangapinoh
II III III IV IV V V V
Palangkaraya Pangkalan Bun Sampit Buntok MuaraTeweh Kota Waringin Timur Tumbang Samba Kuala Kurun
Prop. Kalimantan Tengah 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
Tjilik Riwut Iskandar H. Asan Sanggu Beringin Kuala Pembuang Tumbang Samba Kuala Kurun Prop. Kalimantan Selatan
58. 59.
Stagen Warukin
III Satker
Kota Baru Tanjung
II II Satker IV IV V V V V Satker Satker
Tarakan Samarinda Kota Bangun Nunukan Tanjung Redep Long Bawang Tanjung Selor Long Apung Datah Dawai Melak Malinau
Prop. Kalimatan Timur 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
Juwata Temindung Kota Bangun Nunukan Kalimarau Yuvai Semaring Tanjung Harapan Long Apung Datah Dawai Melak Malinau / Seluwing Prop. Sulawesi Utara
71. 72.
Naha Melongguane
IV IV
Tahuna Sangir Talaud
II
Gorontalo
II III
Palu Luwuk
Prop. Gorontalo 73.
Djalaluddin Prop. Sulawesi Tengah
74. 75.
Mutiara Bubung
76. 77. 78.
Lalos Pogogul Kasiguncu
IV Satker IV
Toli-toli Buol Poso
V IV IV Satker
Mamuju Tana Toraja Masamba Selayar
Prop. Sulawesi Selatan 79. 80. 81. 82.
Tampa Padang Pongtiku Andi Jemma H. Aroepala Prop. Sulawesi Tenggara
83. 84. 85.
Wolter Monginsidi Beto Ambari Sugimanuru
II V V
Kendari Bau-bau Raha
II IV IV IV Satker Satker
Ternate Kao Galela Labuha Maba Sanana
IV Satker Satker Satker Satker Satker IV Satker Satker Satker
Tual Pulau Seram Pulau Buru Pulau Buru Saumlaki Kepualuan Aru Kepulauan Banda Pulau Seram Pulau Kisar Pulau Yamdena
I Satker II II Satker V Satker Satker
Jayapura Sorong Merauke Sorong Ubrub Waris Dabra Yuruf
Prop. Maluku Utara 86. 87. 88. 89. 90. 91.
Sultan Babullah Kuabang Gamar Malamo Oesman Sadik Buli Emalamo Prop. Maluku
92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.
Dumatubun Amahai Namlea Namrole Olilit Dobo Bandaneira Wahai Kisar Larat Prop. Irian Jaya
102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.
Sentani Sorong Daratan Mopah Jefman Ubrub Waris Dabra Yuruf
110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.
Molof Kamur Kimam Elelim Bomakia Senggeh Manggelum Werur Wamena Kelila Kiwirok Nabire Bilorai Bilai Kebo Rendani Anggi Ransiki Torea Akimuga Enarotali Waghete Mararena Tanah Merah Mulia Sudjarwo Tjondronegoro Utarom Oksibil Moanamani Mindiptanah Bintuni Teminabuan Kepi Wasior Bokondini Ijahabra Kokonao Inanwatan Okaba Numfor Illaga Illu Babo Kambuaya Tiom Ewer Batom Bade Lereh
Satker Satker Satker Satker Satker V Satker Satker II Satker Satker II Satker Satker Satker III Satker Satker III Satker III III IV IV IV IV IV IV IV V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Satker Kamur Kimam Elelim Bomakia Senggeh Manggelum Werur Wamena Kelila Kiwirok Nabire Bilorai Bilai Kebo Manokwari Anggi Ransiki Fak-fak Akimuga Enarotali Waghete Sarmi Jayapura Merauke Mulia Serui Kaimana Oksibil Moanamani Mindiptanah Bintuni Teminabuan Kepi Wasior Bokondini Ijahabra Kokonao Inanwatan Okaba Numfor Illaga Illu Babo Kambuaya Tiom Agats Batom Bade Lereh
159. 160. 161. 162. 163. 164.
Karubaga Kebar Ayawasi Obano Senggo Merdei
V V V V Satker Satker
Karubaga Kebar Ayawasi Obano Senggo Manokwari
MENTERI PERHUBUNGAN ttd AGUM GUMELAR, M.S.c
BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS UTAMA BANDAR UDARA KELAS UTAMA
BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN T.U DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG OPERASI DARAT
SEKSI TERMINAL SEKSI PKP-PK SEKSI PENGAMANAN DALAM SEKSI HYGIENE DAN SANITASI
SUBBAGIAN KEUANGAN
BIDANG KOMERSIL
SEKSI TARIF JASA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI USAHA PENERBANGAN
SEKSI USAHA NON PENERBANGAN
SUBBAGIAN PERLENGAKAPAN
BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS I BANDAR UDARA KELAS I
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI TERMINAL
SEKSI PENGAMANAN DAN PKP-PK
BIDANG KOMERSIL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS II BANDAR UDARA KELAS II
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI OPERASI DARAT
SEKSI JASA KEBANDARUDARAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS III BANDAR UDARA KELAS III
URUSAN TATA USAHA
SUB SEKSI OPERASI DARAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS IV BANDAR UDARA KELAS IV
URUSAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI BANDAR UDARA KELAS V BANDAR UDARA KELAS V
PETUGAS TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
