i isusn d E husbagaa
PARTNERSHIP SUSTAI NI NG
K elem 015 K
2
M E D I A I N F O R M A S I K E R J A S A M A P E M E R I N TA H D E N G A N B A D A N U S A H A
ISSN 20 8 8 -9 1 9 4
9 772088 919408
Lintas Unit Kerja Tangani KPBU di Sektor Transportasi LKPP Siap Menjadi Lembaga Pengadaan Mitra Usaha Pemerintah
Penguatan Kelembagaan Kunci Keberhasilan KPBU
Editorial & redaksi
Editorial Kelembagaan untuk Akselerasi Infrastruktur
Susunan Redaksi penanggung jawab Plt. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Bappenas PEMIMPIN REDAKSI Jusuf Arbi dewan redaksi Delthy Sugriady Simatupang Gunsairi Rachmat Mardiana Novie Andriani Dodi Sulistio Ahmad Yudistira Eka Masropah Christiaan R. Rudolph Ajeng P. Anggita Elisabeth Ria redaktur pelaksana R Indra redaktur Thomas P Kandi Agus S Reporter Elmy Diah Lestari Dewi Sulistiawaty Andi Nur Azisa Fotografer Ponco desain grafis Afandi A, Dica H
alamat redaksi Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) BAPPENAS Jl. Jambu No.35, Jakarta 10310 website: www.irsdp.org Telp. (62-21) 31925392 Fax. (62-21) 31926438
I
nfrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat pembangunan nasional. Upaya efektivitas pembiayaan dan penciptaan nilai tambah proyek menjadi landasan dalam mengoptimalkan ketersediaan pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, beberapa kunci sukses pembangunan infrastruktur diantaranya terletak pada perencanaan pembangunan yang matang, manjemen kelembagaan yang tepat, dan kerjasama yang efektif. Perencanaan proyek merupakan salah satu peran sentral dalam kesuksesan pembangunan infrastruktur untuk dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terlibat. Manfaat optimal diperoleh dalam bentuk keberhasilan pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menyediakan infrastruktur publik, tidak terbebaninya masyarakat dalam mengakses infrastruktur, dan memberikan keuntungan bagi pihak swasta yang terlibat. Dalam rangka pengembangan kerangka kelembagaan, Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah terobosan guna mendukung pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Salah satunya adalah Perpres baru pengganti Perpres 67, yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Terkait dengan implementasi Perpres tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur maka dibentuklah lembaga-lembaga yang dapat meningkatkan akselerasi KPBU, seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang telah direvitalisasi dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian diperbaharui melalui penetapan Perpres Nomor 75 Tahun 2014, menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Sementara itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) juga telah beroperasi secara penuh masing-masing sebagai instrumen pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Untuk menghindari ego sektoral, muncul pemikiran perlunya payung hukum setingkat undang-undang tentang KPBU sehingga optimalisasi KPBU bisa lebih ditingkatkan lagi. Di samping itu, realisasi proyek skema KPBU dalam penyediaan infrastrukur di Indonesia harus terus diperbaiki dengan meningkatkan kapasitas lembaga dan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang menangani KPBU. Pemerintah perlu terus berupaya mendorong pembentukan simpul-simpul KPBU atau unit kerja di kementerian/lembaga maupun di daerah. Diharapkan dengan tersedianya kelembagaan yang tepat dapat muncul sinergi dan memicu terjadinya akselerasi dalam pembangunan infrastruktur. Semoga percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat terwujud. (*)
2 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
22 Reportase Sukses PPP di Korsel Bermula dari PIMAC Public and Private Infrastructure Investment Management Center (PIMAC) ialah lembaga dengan fungsi teknis yang melaksanakan Public Private Partnership (PPP) di Korea Selatan (Korsel). Melalui PIMAC, Korsel sukses menerapkan PPP.
24
Edukasi Butuh Kelembagaan untuk Pastikan Proyek KPBU Dijalankan Daerah Keberadaan kebijakan mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 telah membantu penyediaan infrastruktur bagi publik.
Daftar Isi 4
Laporan Utama Kelembagaan dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Mengingat pentingnya peran badan usaha dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah menyediakan sarana bagi badan usaha agar dapat ikut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
10
Laporan Utama Lintas Unit Kerja Urus KPBU di Sektor Transportasi Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di sektor perhubungan bukanlah hal baru. Kementerian Perhubungan sejak 10 tahun lalu sudah mulai mencoba skema KPBU untuk pembangunan pelabuhan dan bandara.
18
Reportase
Kelembagaan TPPAS Nambo Pastikan Sinergitas Empat Pemerintahan
26
Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), merupakan salah satu dari tiga TPPAS yang ada di wilayah regional Jabar.
sosok
Menyempurnakan Sistem Pengadaan dalam Skema KPBU Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
Edisi Khusus Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 3
Berita Utama
Kelembagaan dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
M
e n g i n g a t pentingnya peran Badan Usaha dalam pembangun an i nfrastruktur, Pemerintah telah menyediakan sarana bagi Badan Usaha agar dapat ikut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. KPBU menjadi pilihan alternatif pendanaan mengingat kebutuh an dana investasi yang terus meningkat selaras dengan upaya Peme rintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mempercepat dan mendorong penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU adalah dengan melakukan penyempurnaan regulasi yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam Perpres tersebut dijelaskan pengertian KPBU yaitu kerjasama antara Pemerintah dan Badan U saha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum yang me ngacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/BUMN/BUMD. Sebagian atau seluruh pelaksana
an KPBU menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Salah satu aspek dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek KPBU secara keseluruhan yaitu terkait organisasi kelembagaan KPBU. Organisasi kelembagaan yang kuat akan tercapai jika para pihak telah melaksanakan peran dan kewajibannya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa organisasi kelembagaan sebagai sebuah sistem seperangkat unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam upaya untuk mencapai keberhasilan proyek KPBU. Organisasi kelembagaan dalam tahapan pelaksanaan KPBU terdiri dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Simpul KPBU, Tim KPBU dan Panitia Pengadaan. Masing-masing organisasi tersebut memiliki peran dan tanggungjawab yang saling berkaitan. PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau BUMN/BUMD sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan
4 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
perundang-undangan. Menteri/ Kepala Lembaga yang dimaksud adalah pimpinan kementerian/ kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundangundangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Perpres 38 Tahun 2015. Kepala Daerah sebagai PJPK yaitu gubernur atau bupati/walikota atau pihak yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewakili kepala daerah bersangkutan. Apabila proyek KPBU merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis Infrastruktur, Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan pada sektor infrastruktur yang akan dikerjasamakan dapat bertindak bersama-sama sebagai PJPK dengan menandatangani nota kesepahaman mengenai PJPK. Sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor, BUMN atau BUMD dapat juga bertindak sebagai PJPK. Dalam hal ini KPBU dilaksanakan melalui perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana yaitu Perseroan Terbatas yang didirikan oleh
Berita Utama Organisasi Dalam Pelaksanaan Tahapan KPBU
Menteri/Kepala lembaga/Kepala Daerah
PJPK
Simpul KPBU bertugas melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan, dan/atau evaluasi terhadap kegiatan KPBU
Simpul KPBU
TIM KPBU
Tim KPBU mempunyai peran dan tanggung jawab: a. Melakukan kegiatan penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan b. Memastikan kegiatan tahap penyiapan dan transaksi KPBU setelah penetapan Badan Usaha Peaksanaan hingga diperolehnya Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close); dan c. Menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui Simpu KPBU; dan d. Melakukan koordinasi dengan Sumpil KPBU dalam pelaksanaan tugasnya.
Panitia Pengadaan
Panitia Pengadaan mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha setelah menyelesaikan Dokumen Prastudi Kelayakan, mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi pengadaan dengan ditandatanganinya perjanjian KPBU Koordinasi
Badan Usaha pemenang lelang atau yang ditunjuk langsung. PJPK memiliki peran dalam hal pengembalian investasi badan usaha yaitu menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. Pengembalian
tertentu. Tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna. Dalam hal pengembalian investasi dalam bentuk pembayaran atas ketersediaan layanan, PJPK menganggarkan dana pembayaran ketersediaan layanan untuk penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur
Pembentukan
investasi tersebut dapat berbentuk tarif, pembayaran ketersediaan layanan atau bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengembalian investasi berbentuk tarif, PJPK berperan dalam menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur untuk memastikan pengembalian investasi dalam kurun waktu
dalam Perjanjian Kerja Sama. Pembayaran ketersediaan layanan dilakukan apabila infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan siap beroperasi. Disamping itu juga, infrastruktur yang telah dibangun tersebut juga harus memenuhi kriteria yang disepakati dalam perjanjian kerjasama. Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah sebagai PJPK dalam melaksanakan kegiatan KPBU membentuk simpul KPBU yang melekat pada unit kerja yang sudah ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah atau unit kerja baru yang dibentuk dalam lingkungan Kementerian/ Lembaga/Daerah. Tujuan pembentukan simpul KPBU yaitu melakukan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi pada tahap perencanaan dan penyiapan kegiatan KPBU, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap
Edisi Khusus Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 5
Berita Utama transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU. Simpul KPBU berperan penting pada tahap manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU. Simpul KPBU membantu PJPK untuk mengawasi jalannya pelaksanaan KPBU sesuai dengan hal hal yang disepakati dalam perjanjian KPBU. Manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU dilakukan pada masa prakonstruksi, konstruksi, operasi komersial dan masa berakhirnya perjanjian KPBU. Pada masa prakonstruksi, simpul KPBU melaksanakan pengawasan pelaksanaan perjanjian KPBU dan pemenuhan pembiayaan (financial close). Pada masa konstruksi, simpul KPBU melaksanakan manajemen pelaksanaan rancangan fasilitas baru, maupun penggabungan fasilitas baru dengan fasilitas yang telah ada. Simpul KPBU dapat melaporkan kepada PJPK apabila terdapat permasalahan terkait dengan kegagalan dan ketidakmampuan Badan Usaha Pelaksana untuk memenuhi perjanjian KPBU, permasalahan mengenai tenaga kerja dan risiko yang ditanggung oleh PJPK. Simpul KPBU memantau jadwal konstruksi, variasi disain konstruksi, kesiapan pekerjaan, kesesuaian perencanaan teknik dengan pelaksanaan konstruksi. Pada masa operasi simpul KPBU melaksanakan manajemen pelaksanaan terhadap pelaksanaan perjanjian KPBU dan pemantauan standar kinerja
layanan sesuai dengan perjanjian KPBU. Menjelang masa berakhirnya perjanjian KPBU, jika bentuk KPBU menggunakan opsi pengalihan, simpul KPBU mempertimbangkan pengalihan kembali aset kepada PJPK. Simpul KPBU melakukan penilaian aset semua komponen sarana yang termasuk dalam perjanjian KPBU. Dalam pelaksanaan tugasnya, simpul KPBU dibantu oleh tim KPBU dan panitia pengadaan. Tim KPBU dibentuk oleh PJPK untuk membantu Simpul KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU, termasuk setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (financial close). Tim KPBU dalam pelaksanaan tugastugasnya memiliki peran dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui Simpul KPBU. Tim KPBU melakukan kegiatan pada tahap penyiapan KPBU yang meliputi kajian awal Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan. Tim KPBU juga melakukan kegiatan tahap transaksi KPBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close), kecuali kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana. Panitia Pengadaan dibentuk oleh PJPK untuk membantu Simpul KPBU dalam melaksanakan
6 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
Tim KPBU dalam pelaksanaan tugastugasnya memiliki peran dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui Simpul KPBU.
kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana. Panitia Pengadaan memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi KPBU, setelah menyelesaikan Dokumen Prastudi Kelayakan, mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi pengadaan dengan ditandatanganinya perjanjian KPBU. Pada dasarnya, tanggungjawab pembangunan infrastruktur pada akhirnya tetap ditangan Pemerintah. Sistem kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa penyediaan layanan publik yang dibangun pihak swasta tersebut layak dengan kualitas yang dapat
Berita Utama SUBYEK DALAM KPBU (PERPRES 38/2015) Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) MENTERI/KEPALA LEMBAGA
KEPALA DAERAH
Pimpinan kementerian/ kepala lembaga; atau
Gubernur/Bupati/ Walikota; atau
Pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/ lembaga berdasarkan UU
Pihak yang didelegasikan berdsrkan UU untuk mewakili kepala daerah
diterima, dan biaya yang efisien. Oleh karena itu, peran analisis kelembagaan sebagaimana tercantum pada bagan disamping sangatlah penting pada tahap penyiapan KPBU. Penyiapan KPBU sendiri bertujuan untuk mengkaji kelayakan KPBU. Analisis kelembagaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kajian hukum dan kelembagaan pada tahap penyiapan kajian Prastudi Kelayakan. Diharapkan melalui analisis kelembagaan dapat memastikan kewenangan PJPK termasuk penentuan PJPK pada proyek multi infrastruktur. Selain itu, penentuan tanggung jawab lembaga-lembaga dalam pelaksanaan KPBU dan penyiapan perangkat regulasi kelembagaan juga merupakan bagian dari pelaksanaan analisis kelembagaan. (*)
BUMN/BUMD
BUMN/D dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan sektor
Badan Usaha Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah,
Badan hukum asing,
Badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas (PT),
Koperasi
ANALISIS KELEMBAGAAN memastikan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/BUMD sebagai PJPK dalam melaksanakan KPBU termasuk penentuan PJPK dalam proyek multi infrastuktur;
melakukan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping) dengan menentukan peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pelaksanaan KPBU;
menentukan peran dan tanggung jawab Tim KPBU berkaitan dengan kegiatan penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan, dan penyelesaian kajian akhir Prastudi Kelayakan, serta menentukan sistem pelaporan Tim KPBU kepada PJPK;
menentukan dan menyiapkan perangkat regulasi kelembagaan; dan
menentukan kerangka acuan pengambilan keputusan.
Edisi Khusus Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 7
Berita Utama
Penguatan Kelembagaan KPBU di Bidang Pekerjaan Umum Penguatan kelembagaan merupakan salah satu tantangan yang perlu dibenahi agar skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastrukur lebih efektif. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pembentukan unit kerja sebagai simpul KPBU di Kementerian/Lembaga maupun daerah.
K
ementerian
Pekerjaan
Bina Investasi Infrastruktur (DBII)
Jawab Proyek Kerjasama (PJPK),
Umum dan Perumahan
sebagai simpul KPBU Kementerian
baik di tingkat pemerintah pusat
Rakyat (PUPR) selaku
PUPR. “Usulan kami didasari pada
(Kementerian/Lembaga)
maupun
instansi penyelenggara
kenyataan bahwa tugas dan fungsi
pemerintah daerah. Hal yang perlu
urusan pemerintahan di bidang
masing-masing sub direktorat di
ditingkatkan
PUPR
menyadari
pentingnya
ke
depan
adalah
bawah DBII adalah cerminan dari
sinergi dan koordinasi dari setiap
unit kerja untuk mengefektifkan
simpul
kelembagaan KPBU.
skema KPBU sebagai alternatif
dalam Peraturan Presiden (Perpres)
pembiayaan
Oleh
Nomor 38/2015. Kami berharap
Untuk memperkuat kelembagaan
karena itu, Kementerian PUPR
dengan terbentuknya simpul KPBU
KPBU di bidang PUPR, beberapa
berkomitmen segera membentuk
Kementerian PUPR, dapat lebih
hal yang diupayakan DBII antara
simpul
infrastruktur.
KPBU
yang
termaktub
lebih
mendorong penyelenggaraan KPBU
lain memperkuat koordinasi dengan
mendorong pelaksanaan KPBU di
di lingkungan Kementerian PUPR,”
mitra kerja yang terkait KPBU, baik
bidang PUPR.
ujar
Direktur
untuk
KPBU
Bina
Investasi
kepada
instansi pemerintah maupun non
Majalah Partnership, pertengahan
Dudi
Suryobintoro
pemerintah dalam hal penyiapan
November 2015.
kebijakan investas iinfrastruktur.
Infrastruktur, Direktorat Jenderal Bina
dengan
Kementerian
Kementerian
Menurut
dan
Keuangan,
Kementerian
PPN/
Suryobintoro,
penanggung jawab proyek KPBU
Bappenas,
PT
Multi
mengatakan, saat ini simpul KPBU
di bidang PUPR sebenarnya sudah
Infrastruktur
di bidang PUPR masih dalam proses
cukup jelas. Perpres Nomor 38/2015
Penjaminan Infrastruktur Indonesia
pembentukan.
telah
(PII). Selain itu, DBII
PUPR,
Konstruksi,
Misalnya,
Dudi
Pihaknya
akan
Dudi,
pelaksana
mengamanatkan
dengan
Sarana (SMI),
dan
PT
menjalin
segera mengusulkan kepada Menteri
jelas mengenai siapa yang dapat
kerjasama dengan semua pemangku
PUPR agar menunjuk Direktorat
bertindak
kepentingan KPBU, khususnya di
selaku
Penanggung
8 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
Berita Utama tataran pemerintah pusat dalam hal
infrastruktur
penyelenggaraan dan penyelesaian
skema KPBU. Kedua, melakukan
daerah juga tidak kalah penting
permasalahan
pendampingan
mengingat
KPBU.
Misalnya,
khususnya dan
dengan fasilitasi
Pembentukan
simpul
KPBU
di
proyek-proyek
setiap ada isu strategis baru tentang
penanganan permasalahan dalam
infrastruktur
KPBU, DBII akan berkoordinasi
penyelenggaraan
KPBU.
Ketiga,
di daerah. Oleh karena itu, sudah
dengan
mengembangkan
suatu
sistem
seharusnya
dapat
instansi segera
bersama.
terkait
untuk
menyelesaikannya
Langkah
informasi penyelenggaraan KPBU.
umumnya simpul
berada
KPBU
juga
dibentuk di tiap daerah.
selanjutnya
Misalnya terkait risiko kegagalan
yang akan dilakukan DBII dalam
proyek, maka mewajibkan setiap
Menurut Asisten Deputi Perumahan,
rangka memperkuat kelembagaan
pemangku
Pertanahan
KPBU adalah membangun sistem
khususnya aparatur pemerintah,
Infrastruktur,
informasi mitigasi risiko dengan
untuk
dan
Koordinator Perekonomian, Bastary
melibatkan
memperbarui (update) data dalam
Pandji Indra, hingga kini simpul
sistem informasi tersebut.
KPBU baru terbentuk di beberapa
semua
pemangku
kepentingan dalam KPBU, termasuk
kepentingan
selalu
mengisi
KPBU,
Pembiayaan Kementerian
kementerian.
Badan Usaha Pelaksana (BUP). Tiga Langkah Meningkatkan Kapasitas Aparatur
dan
Padahal,
simpul
Dudi menilai, skema KPBU sangat
KPBU tidak hanya diperlukan di
mendukung
pemerintah
tingkat pusat tetapi juga di daerah.
infrastruktur.
Pemerintah sudah mencanangkan
dalam
target
penyediaan
Dari sisi pemahaman terkait KPBU,
Melalui
Dudi melihat, masih terdapat gap
beban
anggaran
pemerintah
yang sangat besar, khususnya antara
dalam
penyediaan
infrastruktur
pemerintah
pusat
dan
daerah.
dapat direduksi, partisipasi badan
Contohnya,
pemerintah
daerah
usaha
skema
KPBU,
dalam
selain
kelembagaan KPBU dalam lima tahun
ke
depan
paling
terbentuk satu simpul di
tidak setiap
provinsi.
pembangunan
masih banyak yang mengandalkan
di
lebih
Keinginan pemerintah agar setiap
dana
atau
ditingkatkan. Akan tetapi, masih
daerah membentuk simpul KPBU
dekonsentrasi APBN
Indonesia
juga
dapat
pembangunan
ada sejumlah tantangan lain yang
mendapat
infrastruktur. Sementara di pusat,
perlu dibenahi agar skema KPBU
pemerintah
banyak Kementerian/Lembaga yang
berjalan
Tantangan
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung
saat ini tidak lagi cenderung pada
tersebut antara lain, penyusunan
sudah memiliki komitmen untuk
proyek-proyek infrastruktur yang
dokumen perencanaan yang kurang
membentuk
dananya bersumber dari APBN, tapi
memadai; sistem evaluasi kinerja
daerahnya. Wali
melalui creative financing. Padahal,
investasi
Ridwan
pemerintah daerah juga memiliki
belum
koordinasi
pembentukan satu unit kerja yang
kesempatan untuk mengembangkan
antarinstansi pemerintah pemangku
khusus menangani KPBU. Unit kerja
creative financing, seperti dengan
kepentingan KPBU masih kurang
KPBU yang ditargetkan terbentuk
skema KPBU.
optimal; dan KPBU bagi sebagian
mulai 2016 nantinya berada di
pihak dianggap sebagai privatisasi.
Badan Perencanaan Pembangunan
“Penyelesaian
APBD
dalam
Langkah-langkah diupayakan
yang
dalam
dapat rangka
meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah terkait skema KPBU,
optimal.
infrastruktur dirumuskan;
yang
respons
positif
daerah.
simpul
Kamil,
dari
Setidaknya,
KPBU
di
Kota
Bandung,
sudah
meminta
permasalahan-
Daerah (Bappeda) Kota Bandung.
permasalahan tersebut akan kami
“Kami sudah diminta oleh Pak Wali
fasilitasi,” ujarnya.
Kota membentuk unit khusus KPBU untuk
menangani
proyek-proyek
mengadakan
Satu Unit KPBU di Tiap Provinsi
kegiatan pendidikan dan pelatihan
Keberhasilan skema KPBU tentu
Kepala Bappeda Kota Bandung,
(training) termasuk bagi aparatur
tidak cukup hanya memperkuat
Kamalia Purbani, kepada Majalah
pemerintah terkait penyelenggaraan
simpul di Kementerian/Lembaga.
Partnerhsip, awal November 2015. (*)
yakni,
pertama,
KPBU sehingga lebih fokus,” ujar
Edisi Khusus Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 9
Berita Utama
Lintas Unit Kerja Tangani KPBU di Sektor Transportasi
Ketiga,
Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di sektor transportasi bukanlah hal baru. Kementerian Perhubungan sejak 10 tahun lalu sudah mulai menerapkan skema KPBU untuk pembangunan pelabuhan dan bandara. Agar pelaksanaan penyediaan infrastruktur di sector perhubungan dengan skema KPBU lebih terarah, Menteri Perhubungan sejak 2010 lalu telah membentuk simpul KPBU Kementerian Perhubungan.
mengkoordinasikan
S
memantau
tugas pelaksana dan memberikan petunjuk dalam mengatasi setiap hambatan transportasi
lingkungan
Ke-
pelaksanaan
portasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Kementerian/ Lembaga maupun pihak lain yang bersifat lintas bidang/sektoral. Dalam
dibentuk
dengan
dasar
mengatakan, meskipun peraturan
dengan
Mahendra,
di
KPBU infrastruktur sector trans-
ini
hukum
permasalahan
menterian Perhubungan. Keempat,
KPBU
Sandi
dan
dalam pelaksanaan KPBU sector
impul
Perhubungan,
pelaksanaan
melaksanakan
tugasnya,
Pengarah dibantu oleh Pelaksana ketua
harian
Kepala
Peraturan
tentang KPBU sudah mengalami
Pusat
Perhubungan
beberapa kali pembaharuan, hingga
Pelayanan Jasa Transportasi. Dalam
(Permenhub) Nomor PM 90/2010
kini simpul KPBU Kementerian
organisasi
tentang
Perhubungan masih mengacu pada
koordinator
proyek
Permenhub Nomor PM 90/2010.
koordinator
prastudi
Menteri
Pembentukan
Simpul
KPBU Kementerian Perhubungan. Simpul
KPBU
Kementerian
proyek
Perhubungan merupakan unit kerja
Sesuai Permenhub Nomor
fungsional yang bertanggung jawab
90/2010, simpul KPBU Kementerian
dan
kepada
Simpul
PM
transaksi
proyek
pelaksana.
dan Pelaksana. Pengarah diketuai
tugasnya,
organisasi unit kerja di lingkungan
oleh Menteri Perhubungan dengan
tugas
Kementerian Perhubungan sesuai
anggota para direktur jenderal teknis.
memonitor
tugas
dan
fungsinya
masing-
Dalam
terdapat kelayakan koordinator kerjasama,
koordinator
Perhubungan terdiri atas Pengarah
dan
kerjasama,
kerjasama,
KPBU
merupakan
Kemitraan
Pelaksana
pemberdayaan
ini
Menteri.
Kajian
manajemen melaksanakan
Pelaksana
mempunyai
mengkoordinasikan pelaksanaan
dan
KPBU
Pengarah memiliki tugas, yaitu:
sektor transportasi di lingkungan
dan
pertama, memberikan petunjuk dan
Kementerian
pembangunan infrastruktur. Simpul
pengarahan kebijakan yang terkait
menyiap kan perumusan kebijakan
KPBU Kementerian Perhubungan
langsung maupun tidak langsung
pelaksanaan KPBU untuk ditetap-
mempunyai tugas untuk menyiapkan
dengan
dan
kan oleh Pengarah; membantu Pen-
perumusan kebijakan, sinkronisasi,
pelaksanaan pembangunan KPBU
anggung Jawab Proyek Kerjasama
koordinasi, pengawasan dan evaluasi
sektor transportasi di lingkungan
(PJPK) dalam penyiapan dan pelak-
pembangunan
Kementerian Perhubungan kepada
sanaan kebijakan KPBU; serta mem-
Pelaksana dalam rangka efektivitas
bantu Pengarah dalam koordinasi
pelaksanaan
Kedua,
dengan Kementerian/Lembaga dan
menetapkan
pihak-pihak lain yang berkepenting
masing
dalam
penyediaan
proyek-proyek
infrastruktur dengan skema KPBU. Kepala
Sub
Kemitraan dan
Bidang
Transportasi
Manajemen
Kajian Laut
Transportasi
substansi
program
tugas.
memutuskan
dan
kebijakan
dan
isu-isu
strategis
terkait
pelaksanaan
KPBU
Multimoda, Pusat Kajian Kemitraan
sector transportasi di lingkungan
dan Pelayanan Jasa Transportasi
Kementerian
(PKKPJT),
dirumuskan
Kementerian
Perhubungan oleh
Perhubungan;
an berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lintas sektoral/bidang.
yang
Kepala PKKPJT yang bertindak
Pelaksana.
sebagai Ketua Harian Pelaksana
10 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
Berita Utama pengakhiran
kerjasama,
menjadi
tanggung jawab. Dievaluasi Secara Sesuai Kebutuhan Simpul
KPBU
Perhubungan permanen. dievaluasi dibantu
oleh
Kementerian
bukanlah Simpul
secara
unit
ini
akan
berkala
dan
Biro
perencanaan, penyiapan prastudi
disesuaikan dengan perkembangan
Perencanaan sebagai Wakil Ketua
kelayakan, transaksi proyek dan
lingkungan strategis yang terjadi.
I, dan Kepala Biro Hukum dan
manajemen pelaksanaan perjanjian
PKKPJT pada tahun 2013 lalu
Kerjasama
sebagai
proyek kerjasama. Wakil Ketua I
sebenarnya sudah melakukan studi
Wakil Ketua II. Untuk membantu
bertugas membantu Ketua Harian
terkait revisi Permenhub Nomor
tugas Pelaksana, terdapat empat
mengkoordinasi proyek kerjasama
PM 90/2010. Hasil studi tersebut
koordinator
pada
Luar
Kepala
di
Berkala
Negeri
pada
simpul
Kementerian Keempat
KPBU
Perhubungan.
koordinator
dan
sudah diserahkan PKKPJT kepada
manajemen pelaksanaan perjanjian.
tahap
perencanaan
Biro Hukum. Namun sejauh ini
tersebut,
Untuk urusan koordinasi proyek
belum ada tindaklanjut,
yakni Kepala Biro
Perencanaan
kerjasama pada tahap transaksi,
pada
sebagai
perencanaan
Ketua Harian akan dibantu oleh
sedang menghadapi masa transisi
Wakil Ketua II.
kepemimpinan nasional.
kelayakan
Sementara itu, Koordinator Perenca-
Setelah
koordinator
proyek
kerjasama;
PKKPJT
sebagai
penyiapan proyek
Kepala
karena Indonesia
pemerintah
koordinator
naan Proyek Kerjasa, bertang gung
terbentuk
transaksi proyek kerjasama yang
jawab menyusun proses perencanaan,
perubahan
terdiri
atas
2014
koordinator
prastudi
kerjasama;
tahun
transportasi
dan
baru
terjadi
struktur
sejumlah organisasi
darat,
program dan anggaran, identifika-
dan penganggaran di Kementerian
laut, udara, perkeretaapian, dan
si, pemilihan, serta penetapan pri-
Perhubungan, belum banyak yang
sarana/prasarana
oritas
dapat
pengembangan
proyek
kerjasama. Untuk
dilakukan
dalam
rangka
Sumber Daya Manusia (SDM) yang
menyusun prastudi kelayak an, di-
memperkuat kelembagaan KPBU
dikoordinir oleh sekretaris masing-
tugaskan kepada Koordinator Peny-
di Kementerian Perhubungan. “Ada
masing direktorat; serta koordinator
iapan Prastudi Kelayakan Proyek
kendala birokrasi penganggaran di
manajemen pelaksanaan perjanjian
Kerjasama
Kemenhub sehingga revisi terkait
kerjasama
masing masing
yang
terdapat
pada
dengan menggandeng teknis.
aturan yang baru belum bisa kami
transportasi darat, laut, udara, per
Adapun tugas melakukan kegiatan
lakukan. Paling cepat itu baru dapat
keretaapian, dan sarana/prasarana
transaksi proyek kerjasama, mulai
dilakukan pada tahun 2016,” kata
pengembangan SDM yang dikoor-
dari perencanaan pengadaan Badan
Mahendra.
dinir oleh masing-masing direktur.
Usaha, Badan
pelaksanaan Usaha, dan
Setiap pihak Pelaksana memiliki
perjanjian
tugas
masing-masing
direktorat
tetapi
tanggung
merupakan satu kesatuan yang tidak
Transaksi
pengadaan pengakhiran
kerjasama, jawab
menjadi
Mahendra kelembagaan
menilai, KPBU
dari
sisi
sebenarnya
Koordinator
tidak banyak yang perlu dibenahi,
Kerjasama.
karena tidak ada perubahan yang
dapat dipisahkan. Ketua Harian
Sedangkan Koordinator Manajemen
signifikan antara peraturan KPBU
misalnya, memiliki tugas memimpin
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama,
yang lama dengan peraturan KPBU
pelaksanaan koordinasi mekanisme
bertugas menyiapkan prakonstruksi,
yang baru, yakni Peraturan Presiden
pelaksanaan KPBU, meliputi tahap
konstruksi, operasi komersial, dan
(Perpres) Nomor 38/2015 tentang
Proyek
Edisi Khusus Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 11
Berita Utama KPBU
kelayakan itu harus konsultan atau
Badan Usaha dalam Penyediaan
kepada UPT. Namun, karena terlalu
lembaga yang sudah punya reputasi
Infrastruktur,
banyak jumlahnya, kami terkendala
internasional. Tapikan itu mahal,
dalam penganggaran. Belum lagi
butuh anggaran besar,” ucapnya.
Kerjasama
Pemerintah
dengan
maupun
aturan
turunannya.
sosialisasi
rotasi
pemahaman
SDM
yang
begitu
cepat
Demikian juga dari sisi regulasi,
sehingga menyebabkan sosialisasi
Untuk
sudah mulai dilakukan harmonisasi
menjadi tidak efektif,” ujarnya.
Kementerian
di
masing-masing
mengatasi
kendala
Perhubungan
ini, kini
mendorong model unsolicited atau
Kementerian/
Lembaga. Hal yang perlu dibenahi
PKKPJT juga masih dihadapkan
prakarsa
saat ini adalah kapasitas sumber
dengan persoalan anggaran untuk
proyek unsolicited studi kelayakan
daya
di
melakukan studi kelayakan proyek
sepenuhnya
unit KPBU pusat maupun di unit
yang dilaksanakan melalui skema
jawab Badan Usaha pemrakarsa.
pelayanan
KPBU. Sebab, saatini belum ada
Mahendra mengatakan, salah satu
payung
contoh proyek unsolicited di sektor
manusia
(SDM),
teknis
baik
(UPT)
sektor
perhubungan. Menurut fungsi
Mahendra,
selama
ini
kelembagaan
KPBU
di
hukum
di
Kementerian
Badan
Usaha.
menjadi
tanggung
Perhubungan yang mengatur pos
transportasi
anggaran
berjalan dan sudah penandatangan
studi
untuk
kelayakan
pelaksanaan proyek
KPBU.
adalah
kini
sedang
pembangunan
Pelabuhan
Kuala
Kabupaten
Batubara,
Tanjung
di
sektor transportasi belum begitu
Padahal,
kuat karena masih ada perbedaan
sangat
persepsi terkait tugas dan fungsi
kepastian investasi kepada investor.
masing-masing unit kerja KPBU,
Studi kelayakan tidak cukup jika
baik itu di lingkungan Kementerian
hanya dilakukan oleh unit KPBU
Ke depan, agar skema KPBU semakin
Perhubungan
Unit
di Kementerian/Lembaga melalui
kuat,
Pelaksana Teknis (UPT). Misalnya,
konsultan yang berstandar lokal.
perlunya payung hukum setingkat
Kepala PKKPJT sudah ditugaskan
Mahendra
undang-undang.
sebagai koordinator penyiapan pra
yang melakukan studi kelayakan
undang-undang tentang KPBU, ego
studi kelayakan proyek kerjasama,
proyek idealnya konsultan atau
sektoral diharapkan tidak terjadi
pada kenyataannya masing-masing
lembaga yang memiliki reputasi
lagi. Tidak bisa dipungkiri, kurang
unit kerja KPBU melakukan pra
internasional. Dengan begitu proyek
optimalnya
studi sendiri-sendiri.
maupun
studi kelayakan proyek
konsesi,
yang
Dalam
penting
untuk
memberi
berpendapat,
pihak
Utara, yang diusulkan PT Pelindo I.
yang ditawarkan punya nilai jual
juga
masih banyak yang belum sepaham
tinggi
di
dengan kebijakan KPBU. Di unit-unit
investor asing.
Selain itu,
bagi
investor,
khususnya
proyek-proyek
untuk
dilaksanakan dengan dana APBN. Oleh
karena
itu,
agar
skema
Mahendra
akibat
mengusulkan
Dengan
KPBU
di
adanya
Indonesia
banyaknya
regulasi
Kementerian/Lembaga
yang
terkadang saling tumpang tindih. Kini pemerintah sedang berupaya
tertentu masih ada yang cenderung mendorong
Sumatera
“Investor selama ini hanya tertarik
melakukan
pada proyek yang ditawarkan,tapi
regulasi yang tumpang tindih. Tapi
tidak berani untuk bergerak jauh.
harmonisiasi akan sulit dilakukan
Menurut
itu
jika tidak ada payung hukum yang
studi
kuat. “Menurut saya, ke depan
berbunyi
diperlukan undang-undang untuk
identifikasi
kami,
regulasi-
KPBU dapat menjadi salah satu
kemungkinan
sumber pembiayaan infrastruktur
kelayakannya
transportasi, peningkatan kapasitas
atau mereka masih meragukan.
mengharmonisasikan
SDM
Walaupun
yang
KPBU. Dengan demikian, KPBU ini
tetapi, PKKPJT hingga kini masih
punya reputasi tinggi di Indonesia,
bisa difasilitasi dengan lebih baik.
dihadapkan
kan belum tentu di luar negeri itu
Tidak ada lagi peraturan-peraturan
“Kami
dikenal investor. Jadi, menurut saya,
tandingan di masing-masing Kemen-
melakukan
mestinya yang melakukan studi
terian/Lembaga,” pungkasnya. (*)
mutlak
keterbatasan sudah
diperlukan. dengan
persoalan
anggaran.
berusaha
Akan
dikarenakan
harmonisasi
ada
tidak
lembaga
12 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
aturan
Berita Utama
LKPP Siap Menjadi Lembaga Pengadaan Mitra Usaha Pemerintah Melalui Perka LKPP Nomor 19/2015, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengatur tata cara pemilihan badan usaha pelaksana proyek infrastrukfur KPBU dengan terperinci. Namun, hingga kini belum ada kementerian/lembaga (K/L) yang bertanggungjawab penuh memonitoring pelaksanaannya. LKPP siap bertanggungjawab apabila diberi mandat oleh presiden.
Badan Penyiapan dan Tata Cara
Pengadaan
Badan
Usaha Pelaksana Proyek KPBU. Untuk itu, LKPP telah
mengundangkan
Perka
LKPP
Nomor
19/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan
Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan
Infrastruktur
sejak Agustus 2015 lalu. LKPP
juga
telah
mensosialisasikan
U
ntuk
menjalankan
fungsinya pelayan
telah
memperbaharui
sebagai
tentang
Kerjasama
masyarakat,
dengan
Badan
sudah
kewajiban
merupakan
pemerintah
untuk
Medan, Makasar dan Batam. Saat
Usaha
Dalam
Perka 19/2015 pada proyek KPBU
Peraturan
Peraturan
Nomor
Presiden
38/2015
Menteri
Pengelolaan Sampah Kota Batam
Perencanaan
yang dalam waktu dekat akan
Pembangunan
(APBN) dan Anggaran Pendapatan
Badan Perencanaan Pembangunan
dan
Nasional (Permen PPN/Bappenas)
Daerah
sayangnya,
(APBD).
dana
implementasi
project
dan
Pendapatan dan Belanja Negara Belanja
ini, LKPP sedang melaksanakan
menerbitkan
memanfaatkan
Anggaran
Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya,
Pemerintah
piloting
(Pepres)
dana
regulasi
Penyediaan Infrastruktur dengan
menyediakan infrastruktur dengan
Namun
Perka
19/2015 ke 5 Kota Besar di
Nasional/
Kepala
dilaksanakan
proses
pengadaan
Badan Usahanya.
dari
Nomor 4/2015 tentang Tata Cara
Menurut Kepala LKPP, Dr.Ir. Agus
APBN dan APBD tidak mencukupi
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
Prabowo, M.Eng, dalam penerapan
untuk
Dengan
proyek
melakukan
percepatan
pembangunan infrastruktur. Dalam
Badan
Usaha
Dalam
Penyediaan Infrastruktur.
hal ini, pemerintah perlu melibatkan partisipasi badan usaha. Untuk
mendukung
penyediaan bagi
masyarakat,
percepatan
Skema
KPBU
dalam
pembanguan infrastruktur ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan
Mengacu pada pasal 28 dan pasal
yaitu
40 Perpres 38 tahun 2015, tugas
dan transaksi. Keputusan suatu
Lembaga
proyek
Kebijakan
Pengadaan
perencanaan, menggunakan
penyiapan skema
infrastruktur
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
KPBU atau pengadaan barang dan
Pemerintah
adalah mengatur Tata Cara Seleksi
jasa tradisional ada pada tahap
Edisi Khusus Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 13
Berita Utama penyiapannya
yang
dilakukan
Metode
melakukan
Feasibility
merupakan
hasil
FS
diterapkan dalam pemilihan badan
menunjukkan bahwa pelaksanaan
usaha pelaksana KPBU. Pemilihan
proyek lebih menguntungkan bagi
dengan
pemerintah dengan skema KPBU
dapat dilakukan sepanjang tidak
maka proyek dilaksanakan sesuai
bertentangan
Perpres Nomor 38/2015. Prospek
undang dan peraturan pemerintah
keuntungan yang dimaksud sudah
sektor terkait.
dengan Study
Apabila
(FS).
penunjukan metode
langsung baru
penunjukan
yang
langsung
dengan
undang-
mempertimbangkan alokasi resiko, kemampuan teknis dan finansial.
Penunjukan
langsung
dapat
dilakukan apabila peserta yang lolos
Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng Pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jurusan Arsitektur (1977 – 1984) S2 dan S3 di Hokkaido University, Jepang, Bidang Urban and Regional Planning (1989-1995) Alumni Lemhannas PPRA-40 Tahun 2007 Pekerjaan/Jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)/ Deputy Chairman for Human Resources Development, National Public Procurement Agency of Republic of Indonesia. dan Plt. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Riwayat Pekerjaan Dari 1984 s/d sekarang, antara lain: BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi); Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Direktur Utama PDAM Kabupaten Kendari Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Kementerian PPN/Bappenas (Direktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah) Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP. (Deputy Chairman for Policies and Strategy Development) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP . Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam Perka LKPP Nomor 19/2015
dalam proses prakualifikasi hanya
diatur
metode
satu peserta dan KPBU dengan
pemilihan badan usaha pelaksana
mengenai
suatu kondisi tertentu. Maksud dari
penyediaan infrastruktur,
yaitu
kondidi tersebut adalah Pertama,
Penunjukan
infrastruktur yang telah dibangun
Pelelangan
dua
dan
Langsung.
secara
dan atau dioperasikan sebelumnya
teknis akan melibatkan sebanyak-
Pelelangan
oleh badan usaha pelaksana yang
banyaknya
lelang
sama; Kedua, pekerjaan pelaksanaan
selayaknya dalam proses pengadaan
peserta
KPBU hanya dapat dilaksanakan
barang/jasa pemerintah. Apabila
dengan penggunaan teknologi baru
dalam proses prakualifikasi hanya
dan penyedia jasa yang mampu
dihasilkan
mengaplikasikan
satu
peserta, proses
hanya
satu-
pelelangan tetap dilakukan untuk
satunya; Ketiga, badan usaha telah
mempercepat
menguasai
proses
pemilihan
badan usaha.
seluruh
sebagian
lahan
yang
besar
atau
diperlukan
untuk melaksanakan KPBU. Proses pelelangan dapat dilakukan satu
tahap
disesuaikan proyek
atau dengan
KPBU.
dua
tahap
Selain mengatur tentang metode
karateristik
pemilihan badan usaha pelaksana
Pelelangan
satu
KPBU, dalam Perka LKPP Nomor
tahap dilakukan apabila spesifikasi
19/2015
penyediaan
pengadaan
infrastruktur
dirumuskan
dengan
tidak
melakukan
perlu
optimalisasi dua tahap
teknis.
dapat
jelas
dan
diskusi
Pelelangan
juga
mengatur badan
proses
penyiapan
atau konsultan perencana proyek infrastruktur. ini
dilakukan
Lelang
konsultan
sebelum
proyek
dilaksanakan apabila
KPBU memasuki tahap penyiapan
karateristik spesifikasi penyediaan
dengan tujuan pengerjaan proyek
infrastruktur dalam proyek KPBU
tidak terhambat atau terhenti di
belum pasti karena adanya variasi
tengah jalan. Selain Badan Usaha,
inovasi dan teknologi. Selain itu,
perencanaan proyek infrastruktur
juga masih memerlukan
diskusi
dapat dilaksanakan oleh Lembaga/
optimalisasi teknis untuk mencapai
Institusi/Organisasi nasional atau
output yang optimal.
internasional seperti JICA, ADB,
14 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
Berita Utama IFC, Word Bank, PT. SMI, PT. IIF
Menurutnya,
mayoritas
skema KPBU. “Apabila diberi tanggu-
atau lembaga perbankan. Tugasnya
masyarakat Indonesia selalu ingin
ng jawab oleh Presiden untuk me
adalah
mendapatkan
gratis,
lakukan pengadaan pembangunan
Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
padahal untuk membangun dan
infrastruktur dengan skema KPBU,
pada tahap penyiapan dan pada
mengadakan
pelayanan publik
LKPP siap menjalankan. Amanatnya
tahap transaksi KPBU.
memerlukan biaya. “Masyarakat
harus dari presiden langsung sehing-
kita maunya serba gratis padahal
ga tidak terhambat dengan tatanan
untuk
birokrasi di K/L lain,” ujarnya.
membantu
Agus
Penanggung
mengatakan
bahwa
pelayanan
mendapatkan
pelayanan
pembangunan infrastruktur dengan
yang bagus kita harus bersedia
skema KPBU merupakan hal yang
membayar. Di dunia ini tidak ada
mendesak, mengingat terbatasnya
yang gratis. Bahkan oksigen yang
lembaga pelaksana yang menangani
pemerintah
kita anggap gratis saja kalau kita
pengadaan
dalam membangun infrastruktur.
tidak mau menanam pohon dan
infrastruktur
“Pengadaan Skema KPBU harus
memlihara hutan maka akan habis,
KPBU karena secara historis cita-
segera
begitu pula pelayanan yang tertib
cita awal dibentuknya LKPP oleh
dan bagus,”paparnya.
Kementerian PPN/Bappenas adalah
dana
yang
dimiliki
diwujudkan
mengingat
saat ini banyak infrastruktur yang sudah
dibutuhkan
Menurut Agus, LKPP siap menjadi
untuk
masyarakat
pembangunan dengan
melaksanakan
skema
pengadaan
tetapi dana dari pemerintah belum
Hal lain yang kurang mendukung
barang dan jasa serta pengadaan
ada,”ujarnya
pelaksanaan skema KPBU adalah
mitra
tidak
badan usaha).
Namun
sayangnya
dalam
adanya
lembaga
khusus
pemerintah
Setelah
LKPP
memonitoring
masih
“Siapa yang bertanggung jawab
pengadaan
dalam
beberapa
hambatan.
atau
yang bertanggung jawab untuk
mengimplementasikan skema KPBU ada
(swasta
pelaksanaannya.
terbentuk,
mitra
tugas
pemerintah
KPBU?,
tersebut belum dapat diwujudkan
pembebasan
jawabannya tidak ada. Silahkan ini
karena LKPP masih berkonsentrasi
tanah, resiko politik dimana setiap
ditanyakan ke semua Kementerian
membenahi sistem sistem pengadaan
pergantian
atau
atau Lembaga (K/L) yang ada, pasti
barang dan jasa pemerintah. Kini
berganti
diam semua,” kata alumni Institut
setelah sistem pengadaan barang
Teknologi Bandung ini.
dan jasa pemerintah telah teratur
Beberapa lambatnya
kepala pula
diantaranya proses kepala
daerah, kebijakan
adalah
negara
maka
pembangunan,
melaksanakan
rapi, maka sudah saatnya bagi
masih rendahnya kapasitas PJPK ini,
LKPP untuk membenahi sistem
tanggung
pengadaan mitra pemerintah untuk
jawab untuk menjadi lembaga pelak-
melaksanakan pembangunan infra-
dalam pelaksanaan KPBU serta
Untuk
mengisi
kekosongan
masih adanya persepsi masyarakat
LKPP
bersedia
diberi
yang
penerapan
skema KPBU merupakan bentuk
sana yang menangani pengadaan
struktur dengann skema KPBU apa-
komersialisasi.
pembangunan infrastruktur dengan
bila diberi mandat oleh Presiden. (*)
menganggap
Edisi Edisi Khusus Khusus KElembagaan Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 15
reportase
Peran Bappenas dalam Pelaksanaan Public Private Partnership (PPP)
P
enerapan
skema
sebagai
PPP
alternatif
p e m b i a y a a n infrastruktur
sudah
banyak diterapkan di berbagai negara
termasuk
di
Indonesia
dan Korea Selatan. Di Indonesia sendiri, skema ini sudah mulai diterapkan
sejak
tahun
1998
ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. sebagai
Saat
itu,
lembaga
Bappenas
perencanaan
Novie Andriani, Perencana Muda
mencoba mencari solusi terkait pemenuhan kebutuhan penyediaan
PPP di Indonesia. Selain regulasi,
perekonomian yang serupa dengan
infrastruktur
Pemerintah juga telah menyiapkan
Indonesia pada era 1960-an. Pada
perekonomian dan kondisi fiskal
fasilitas-fasilitas
untuk
tahun 1960 Korea Selatan tergolong
sedang
mempercepat
PPP
salah satu negara miskin dengan
Viability
GDP per kapita US$80. Namun,
penjaminan
lihatlah kondisi Korea Selatan
meskipun
lesu.
PPP
kondisi dianggap
lainnya
pelaksanaan
sebagai salah satu solusi yang
seperti
berpotensi untuk menarik minat
Gap
swasta untuk berpartisipasi dalam
pemerintah,
pembayaran
atas
saat ini,
GDP per kapitanya
pembangunan infrastruktur. Maka,
ketersediaan
layanan
dan
lebih
US$
pada
insentif
tahun
1998,
Pemerintah
pemberian
Fund
(VGF),
perpajakan.
dari
20.000.
Sejak
Namun
tahun 1995 hingga 2007, investasi
sekian
swasta melalui skema PPP terus
Indonesia menerbitkan Keputusan
pertanyaannya,
Presiden No 7 Tahun 1998 tentang
banyak fasilitas yang diberikan
meningkat.
Kerjasama Pemerintah dan Badan
oleh
mengapa
yang bisa kita tiru dari Korea
Usaha Swasta dalam Pembangunan
hingga kini masih sedikit proyek
Selatan dalam mengembangkan
dan atau Pengelolaan Infrastruktur
infrastruktur yang menggunakan
perekonomiannya adalah adanya
sebagai payung hukum awal untuk
skema PPP. Meskipun ada proyek
“unified
pelaksanaan PPP di Indonesia.
infrastruktur yang menggunakan
penentuan skema pendanaan untuk
Seiring
skema
proyek-proyek
dengan
berjalannya
Pemerintah
PPP,
waktu, regulasi PPP mengalami
cenderung
perubahan-perubahan.
Hingga
membuat
2015
Indonesia
akhirnya ini,
pada
tahun
Pemerintah
Peraturan
Presiden
menerbitkan Nomor
38
dengan
perkembangannya
lamban.
Apa
pelaksanaan
yang
PPP
di
Pelajaran
menarik
dalam
framework”
dimana
infrastrukturnya, semua
infrastruktur
proyek
diusulkan
kepada
secemerlang
Ministry of Strategy and Finance
dibandingkan negara lain? Korea
(MOSF) melalui Public and Private
Selatan contohnya.
Investment Management (PIMAC).
tidak
PIMAC-lah yang kemudian akan
Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Berkaca pada pengalaman Korea
melakukan
Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Selatan
studi
Perpres 38/2015 ini diharapkan
negaranya, Korea Selatan pun
dilakukan
mampu mempercepat pelaksanaan
sebetulnya berawal dari kondisi
Competent Authority (kementerian/
dalam
membangun
16 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
penilaian
kelayakan oleh
terhadap
yang
telah
masing-masing
reportase pembangunan. merupakan tidak
MOSF
hanya
yang
memiliki
fungsi
namun
juga
perencanaan, fungsi
sendiri
kementerian
penganggaran.
MOSF
merupakan hasil merger antara dua kementerian, yaitu Ministry of
Finance
and
Economy
dan
Ministry of Planning and Budget. Apabila
dianalogikan
dengan
Indonesia, Ministry of Finance and Economy adalah Kementerian Keuangan,
sedangkan
Ministry
of Planning and Budget adalah Kementerian Sumber: Hyeon Park, Training Program for Public Policy Development, 2015, South Korea.
lembaga).
Sehingga, belajar dari pengalaman
hasil
tank perencanaan pembangunan
Korea Selatan, apabila kita ingin
PIMAC,
selanjutnya
Korea Selatan. Sehingga apabila
mempercepat
skema
pendanaan
dianalogikan
Indonesia
Berdasarkan
penilaian
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas.
ditentukan
dengan
Indonesia,
pembangunan
dengan
skema
di PPP,
yang tepat. Namun, apabila proyek
fungsi KDI mirip dengan fungsi
maka
tersebut diusulkan sebagai proyek
yang saat ini diemban Bappenas.
penganggaran harus berada pada
PPP maka harus diuji satu tahap
Hasil studi dari KDI dijadikan
satu
lagi dengan Value for Money Test.
sebagai
adalah, siapkah kita dengan konsep
Berdasarkan hasil penilaian dan
ketika
rekomendasi membuat
MOSF
perencanaan
fungsi
perencanaan
institusi.
dan
Pertanyaannya
unifikasi ini? (*)
rekomendasi dari PIMAC inilah, suatu proyek infrastruktur dapat dilelangkan
oleh
Competent
Melalui
Authority. penentuan
prosedur
sumber
yang
seperti
Korea
Selatan
mempercepat
ini,
pendanaan Pemerintah
terbukti
efektif
pembangunan
di
Korea Selatan. Dengan adanya unified skema
maka
framework, pendanaan
ditentukan
berdasarkan hasil analisa yang teruji dan kredibel. PIMAC
merupakan
lembaga
yang bernaung dibawah Korea Development Institute (KDI) yang dibentuk oleh MOSF. KDI sendiri merupakan institusi pemerintah yang
bertugas
sebagai
think
Sumber: Korea Development Institute, 2015
Edisi Khusus Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 17
Reportase
Kelembagaan TPPAS Nambo Pastikan Sinergitas Empat Pemerintahan
T
empat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo, Kabupaten
Bogor,
Jawa
Barat, merupakan salah satu dari tiga TPPAS yang ada di wilayah regional Jabar. TPPAS yang sudah dirintis sejak tahun 2002 ini mengantongi Surat Persetujuan Menteri Kehutanan untuk pinjam pakai kawasan hutan Perum Perhutani tahun 2013. Dalam surat persetujuan itu, TPPAS Regional Nambo akan menempati
Kolam B Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, kini diurug tanah karena tak lagi mampu menampung volume sampah.
40 hektare lahan hutan Perhutani. Selain itu, TPPAS ini juga akan
yang ditetapkan melalui Peraturan
sebagai pelayanan sampah lintas
berada di area seluas 15 hektare milik
Gubernur Nomor 113 Tahun 2009
kota/kabupaten,” kata Edi kepada
Pemerintah Kabupaten Bogor. TPPAS
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Majalah Partnership.
Regional Nambo berlokasi di Desa
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Nambo, Kecamatan Klapanunggal,
Badan di Lingkungan Pemerintah
TPPAS
Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Provinsi Jawa Barat.
dengan skema Kerjasama Pemerintah
Surat
Kepala BPSR Jabar Edi Bahtiar
ini telah memasuki tahap evaluasi
merupakan salah satu izin yang
menjelaskan,
penyelenggaranaan
proposal yang diajukan peserta lelang
melegalkan
TPPAS
pengelolaan sampah lintas kabupaten/
setelah sebelumnya dilakukan tahap
Regional
Nambo
digarap
dengan Badan Usaha (KPBU). Saat persetujuan
tersebut
keberadaan
lokasi
kota memang menjadi kewenangan
prakualifikasi dan tahap pelelangan.
pengolahan sampah akhir bagi tiga
pemprov sesuai amanat Undang-
“Tantangan terbesar adalah menjalin
daerah yaitu Kabupaten Bogor, Kota
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
kerjasama antar daerah Provinsi
Bogor, dan Kota Depok.
Pemerintahan
Jabar dengan ketiga wilayah itu,”
Regional
Nambo
sebagai
Daerah.
Namun
dalam pelaksanaannya, kewenangan Pemerintah Barat
(Jabar)
Provinsi telah
Jawa
yang
diberi
menjalankan
pengelolaan
Jabar
tutur Edi.
bersinggungan
dengan urusan pengelolaan sampah
Untuk mengurai tantangan tersebut,
tugas
di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan
BPSR
sampah
Kota Depok yang akan menggunakan
pembagian
pelayanan TPPAS Regional Nambo.
masing-masing pemerintahan. Dalam
menetapkan
kelembagaan
Pemprov
regional, termasuk TPPAS Regional
telah hak
mengkoordinasi dan
kewajiban
konteks kelembagaan, BPSR bertugas
Nambo, adalah Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jabar. BPSR
“BPSR merupakan bukti komitmen
dalam penyiapan pembangunan dan
berfungsi sebagai Unit Pelaksana
Pemprov
memastikan
teknis
menyiapkan
dan
pada
Dinas
Perumahan
Permukiman
Provinsi
Jabar
Jabar
untuk
konsisten
pelaksanaan
proyek
dan
TPPAS Regional Nambo berjalan.
pengelolaan TPPAS Regional Nambo
Sementara Kabupaten Bogor, Kota
pembangunan
18 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
Reportase Bogor, dan Kota Depok berperan
Kerjasama (PKS) yang ditandatangani
dibentuk Badan Usaha Pelaksana
sebagai pengguna layanan TPPAS
bersama
Proyek (BUPP) sebagai badan usaha
Regional Nambo.
Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, dan
yang
Pemkot Depok pada 18 Agustus 2014.
pemenang dalam lelang.
antara
Pemprov
Jabar,
Dari aspek teknologi, TPPAS Regional
Dalam PKS itu disebutkan, Pemprov
Nambo akan menerapkan teknologi
Jabar berkewajiban dalam penyediaan
BUPP
pengelolaan
dibentuk
dari
konsorsium
berkewajiban
menjadikan
lahan TPPAS, perencanaan teknis,
pembangunan
sampah sebagai sumber daya. Dalam
pembangunan jalan akses menuju
pengelolaan TPPAS Regional Nambo.
pelaksanaannya, sampah di TPPAS ini
TPPAS, pembangunan TPPAS, peng
Sebagai
akan dikelola semaksimal mungkin
operasian dan pemeliharaan, serta
memperoleh
dan ditimbun seminimal mungkin.
pengelolaan pasca operasi TPPAS.
pembayaran jasa pengolahan sampah
untuk
dan
melakukan melaksanakan
kompensasinya
akan
pendapatan
berupa
(tipping fee) dari Pemprov Jabar Untuk memenuhi realisasi konsep
“Atas kewajiban itu, Pemprov Jabar
sesuai tarif yang ditentukan dalam
tersebut, BPSR Jabar memastikan
berhak
PKS. “BUPP juga berhak memperoleh
kesiapan sumber daya manusia dan
Kompensasi
pembiayaan yang memadai. BPSR
(KJP) dari Pemerintah Kabupaten
Jawa Barat telah mengumumkan
Bogor, Pemerintah Kota Bogor dan
prakualifikasi
Pemerintah Kota Depok, berdasarkan
Dalam hal ini,lanjut Edi,Pemprov Jabar
tarif
juga memiliki kewajiban memastikan
Nambo
proyek
pada
5
TPPAS
Februari
2015.
Dalam pengumuman lelang TPPAS Regional Pemprov
Nambo Jabar
menerima
pembayaran
Jasa
yang
Pelayanan
ditetapkan
dalam
dari
hasil
penjualan
produk olahan sampah,” ujar Edi.
dan menjamin ketersediaan anggaran
perjanjian kerjasama,” kata Edi.
untuk membayar tipping fee. Atas
disebutkan, merencanakan
pendapatan
Sementara
itu,
Pemerintah
kewajiban ini, Pemprov Jabar juga
yang
Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota
berhak mendapat kepastian terkait
dapat mengolah minimal 1.500 ton
Bogor, dan Pemerintah Kota Depok
kelangsungan pelayanan pengelolaan
sampah per hari dengan teknologi
berkewajiban
untuk
mengangkut
sampah di TPPAS yang ditargetkan
Mechanical
sampah
wilayah
pelayanan
mulai beroperasi akhir tahun 2017
membangun
infrastruktur
Biological
Treatment
dari
(MBT). Teknologi ini ditargetkan
masing-masing ke TPPAS Regional
menghasilkan
Nambo dan membayar KJP kepada
Refused
Derived
Fuel (RDF) dengan nilai proyek
tersebut. Untuk
Pemprov Jabar.
memastikan
dilaksanakan,
diperkirakan lebih dari Rp600 miliar. “Ketiga
pemerintah
kabupaten/
bersinergi
proyek
BPSR
dengan
Jabar
ini juga
Kementerian
“Sesuai ketentuan dalam kerjasama
kota itu juga diwajibkan membayar
Pekerjaan Umum dan Perumahan
antar
Menteri
Kompensasi Dampak Negatif (KDN)
Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
kepada Pemerintah Kabupaten Bogor
Pembangunan Nasional (Bappenas),
tentang Petunjuk Teknis dan Tata
sebagai daerah yang ketempatan
Kementerian
Cara
bahwa
TPPAS Regional Nambo. Tarifnya
dan
daerah yang menerima pelayanan
diatur dalam PKS,” Edi menjelaskan.
Kementerian Dalam Negeri.
jasa tertentu kepada daerah yang
Terkait
“Bentuk
memberikan pelayanan,” ujar Edi.
digunakan
daerah
Peraturan
Kerjasama
Daerah,
Lingkungan
Kehutanan
Hidup
(KLHK),
serta
berkewajiban membayar kompensasi skema
proyek
KPBU
dalam
yang
penggarapan
pembangunan
TPPAS
sinergitasnya
berupa
kesepakatan
bersama
pengikatan
dan PKS sebagai bentuk komitmen
Pengaturan hak dan kewajiban setiap
Regional Nambo, BPSR Jabar juga
menjalankan
kewajiban
daerah yang menggunakan pelayanan
telah menetapkan pola Build Own
mewujudkan
TPPAS
TPPAS Regional Nambo, menurut
Operation
Edi, telah diatur dalam Perjanjian
Dalam
and
Transfer
menjalankan
(BOOT).
pola
ini,
Nambo. Sinergitas
ini
untuk Regional
dilakukan
secara konsisten,” katanya. (*)
Edisi Khusus Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 19
Reportase
Inilah Peran Lembaga Pendukung Skema KPBU di Indonesia Seiring dengan good will pemerintah untuk mendorong Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur, lembaga pembiayaan maupun jaminan pun dibentuk. Siapa dan apa saja peran dan misi mereka? Majalah Partnership membagi informasi ini untuk anda.
U
ntuk memacu pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU, dibutuhkan persiapan proyek yang memadai, struktur pendanaan yang sesuai dengan karakteristik investasi proyek infrastruktur, juga dukungan serta jaminan pemerintah. Sebagai informasi, hingga kini lembaga pembiayaan yang ada, seperti perbankan m aupun lembaga keuangan bukan bank, belum maksimal memberikan kontribusinya ter hadap pendanaan proyek-proyek infrastruktur. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat
memfasilitasi pembiayaan infrastruktur dengan memberikan tenor pembiayaan jangka panjang serta suku bunga tetap. Hal ini dikarenakan proyek-proyek infrastruktur memerlukan tingkat pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hingga kini, sumber-sumber dana jangka panjang seperti Reksa Dana, Asuransi serta Dana Pensiun masih diinvestasikan pada instrumen pasar modal yang tidak terkait langsung dengan pembiayaan infrastruktur. Melalui lembaga pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan infrastruktur, diharapkan akan menggiring
20 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
sumber dana jangka panjang untuk memacu investasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Pada beberapa kesempatan, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini mengatakan, peran lembaga pembiayaan infrastruktur sangat penting sebab akan menjadi katalis yang menghubungkan sumber dana jangka panjang dengan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT SMI yang didirikan pada 2009 memang memiliki tugas khusus, yakni memacu pembangunan infrastruktur di
Reportase
Bandara Radin Inten II yang tercantum dalam PPP Book 2015 sebagai proyek potensial.
Indonesia. Hal ini diperkuat dengan izin usaha seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 396/KMK.010/2009 tanggal 12 Oktober 2009. Dalam keputusan tersebut, disebutkan PT SMI sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang fokus pada pembiayaan infrastruktur di Indonesia. PT SMI pun harus mempromosikan skema Public Private Partnership (PPP) atau KPBU. Mengingat PT SMI adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur, maka kegiatan operasional PT SMI tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/ PMK.010/2009 yang diantaranya mengatur lingkup objek pembiayaan yang terdiri dari infrastruktur pengairan, transportasi, jalan, air minum, air limbah, kete nagalistrikan, minyak dan gas bumi, telekomunikasi juga infrastruktur lain atas persetu juan Menteri Keuangan.
Selain PT SMI, Indonesia pun memiliki Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lain yang fokus pada pembiayaan infrastruktur di Indonesia, khususnya dengan skema KPBU. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) merupakan LKBB yang didirikan atas prakarsa dan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan lembaga multila teral lainnya (termasuk PT SMI) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Ijin usaha PT IIF dikeluarkan oleh Menteri Keuang an Republik Indonesia melalui KMK No.439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010. PT IIF mempunyai tugas layaknya PT SMI yang fokus pada pembiayaan infrastruktur. Perusahaan swasta nasional ini pun menyediakan jasa konsultan/advisory baik
kepada swasta maupun kepada pemerintah. Untuk jasa konsultan kepada pemerintah, PT IIF secara nyata sudah berperan dalam pengembangan skema KPBU di Indonesia, baik dari sisi penyiapan kebijakan maupun dari sisi pengembangan proyek-proyek KPBU itu sendiri. Sementara itu, sebagai respon pemerintah terhadap kebutuhan akan adanya risiko politik yang melekat pada investasi di bidang infrastruktur, didirikanlah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia persero (PT PII) sendiri dikenal pula sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Eksistensi PT PII sebagai BUPI diharapkan akan mendorong partisipasi badan usaha dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan kelayakan kredit (creditworthiness) proyek KPBU yang dapat berdampak pada penurunan cost of fund dari proyek-proyek infrastruktur. (*)
Edisi Khusus Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 21
Reportase
Sukses PPP di Korsel Bermula dari PIMAC
Jalur Rel Kereta Cepat Honam yang melayani bagian selatan Korsel dan diresmikan pada 2013.
Public and Private Infrastructure Investment Management Center (PIMAC) ialah lembaga dengan fungsi teknis yang melaksanakan Public Private Partneship (PPP) di Korea Selatan (Korsel). Melalui PIMAC, Korsel sukses menerapkan PPP.
P
IMAC
merupakan
akuntansi,
hukum,
teknik,
ialah
bertanggung
jawab
tata kota, dan lainnya. PIMAC
mempersiapkan
dua badan yang ada
melakukan
kegiatan,
anggaran yang baik untuk PPP.
di Korea Development
diantaranya uji kelayakan dan
MOSF juga sangat disiplin dalam
tes
kebijakan fiskal terkait skema PPP.
penggabungan
Institute
(KDI)
antara
yakni
Public
Value
beberapa For
Money
(VFM),
rancangan
for
Bahkan, jika dirasa perlu, MOSF
Agency (PIMA) dengan Private
Proposal), mengevaluasi proposal,
mampu menunda atau memblokir
Infrastructure Investment Center of
dan negosiasi. Disaat bersamaan
anggaran yang merupakan bagian
Korea (PICKO) di Korea Research
juga bertugas sebagai duta yang
dari pengeluaran program PPP.
Institute for Human Settlements
mempromosikan
(KRIHS).
kepada dunia internasional.
Investment
Management
Penggabungan
dilaksanakan
setelah
ini
menghitung
RFP
(Request
PPP
Korsel Secara struktural, PIMAC memiliki tiga divisi. Divisi pertama ialah
Korsel Undang-
Selain itu PIMAC juga memberikan
Divisi Evaluasi Investasi Publik
Undang Public Private Partnership
saran kebijakan kepada MOSF
yang melaksanakan eksekusi dan
(UU PPP) pada Januari 2005.
(Ministry of Strategy and Finance).
manajemen proyek infrastruktur
MOSF adalah kementerian yang
yang dibiayai pemerintah. Divisi
PIMAC berfungsi sebagai lembaga
tugasnya memberikan kebijakan
kedua ialah PPP, dimana divisi
pendukung profesional dan riset
terkait PPP di Korsel. Kementerian
ini
dalam proyek PPP. Lembaga ini
ini selalu bekerjasama dengan
admisnistratif dan teknis dalam
terdiri dari berbagai kalangan
PIMAC untuk suksesnya PPP.
persiapan
ahli
Diantara tugas MOSF lainnya
implementasinya.
mengamandemen
baik
ekonomi,
keuangan,
22 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
menyediakan proyek
dukungan PPP
serta Adapun
Reportase divisi terakhir ialah Penelitian
di Korsel, nyatanya PIMAC tetap
dan
terbuka
Kebijakan.
melakukan
Tugasnya
penelitian
secara
PPP
terhadap negara
pengalaman
lain.
Seperti
independen terkait pelaksanaan
dikemukakan Direktur Eksekutif
proyek
sebagai
PIMAC, Kim Kangsoo, “Harapan
pedoman bagi pemerintah. Divisi
saya, PIMAC terus belajar dan
ini
berbagi
yang
pun
untuk
hasilnya
bertanggung manajemen
pembangunan pelatihan
pengalaman
negara-negara
dan
dengan organisasi-
dan
organisasi lainnya. Sebagai bagian
kerjasama
dari upaya tersebut , PIMAC
kapasitas serta
jawab
database,
mempromosikan
internasional.
internasional
kerjasama
melalui
seminar
Dengan tugas dan struktur seperti
dan konferensi dengan organisasi
itu, proses screening PPP di Korsel
internasional
lebih efisien. Skema kerjasamanya
Dunia dan Asian Development
pun tersiapkan dengan baik, mulai
Bank.”
termasuk
Bank
dari proses birokrasi, perizinan hingga implementasinya. Dengan
Selain
begitu, tak ada istilah proyek yang
berfungsi
ditawarkan
teknis dalam pelaksanaan PPP
justru
membebani
pemerintah Korsel.
PIMAC,
lembaga
sebagai
yang
Harapan saya, PIMAC terus belajar dan berbagi pengalaman dengan negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya. Sebagai bagian dari upaya tersebut , PIMAC mempromosikan kerjasama internasional melalui seminar dan konferensi dengan organisasi internasional termasuk Bank Dunia dan Asian Development Bank.
lembaga
dan dibentuk berdasarkan UU PPP
Korsel
adalah
Korean
sebagai
lembaga
Meski dunia mengakui PIMAC
Infrastructure Credit Guarantee
pinjaman
sebagai lembaga PPP terkemuka
Fund (KICGF). KICGF berfungsi
izin
penjamin
kepada
pemegang
yang
memperoleh
proyek
pinjaman dari bank. Penjaminan juga diberikan kepada pemegang izin yang menerbitkan obligasi infrastruktur dalam proyek PPP. KICGF mulai beroperasi pada tahun 1995 berdasarkan UndangUndang
Private
Infrastructure PPI
Participation
(UU
berpatokan
PPI).
pada
UU
Korea
Credit Guarantee Act (KCG Act) yang diundangkan pada 1974. KCG Act merupakan kebijakan yang dikeluarkan Korea Credit Guarantee Bersama Bank
Fund Korea
dan
(KCGF). Development
Korea
Technology
Credit Guarantee Fund, KCGF kemudian disebut KODIT. Nah, ketiga lembaga yang bernaung dalam Salah satu sisi Pelabuhan Gwangyang yang terletak di Teluk Gwangyang, Korsel.
KODIT
inilah
yang
mengoperasikan KICGF. (*)
Edisi Edisi Khusus Khusus KElembagaan Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 23
Edukasi
Pelaksanaan Proyek KPBU di Daerah Butuh Kepastian Kelembagaan
Bappenas bersama Bappeda Kota Surakarta melakukan sosialisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur fasilitas perkotaan di Kompleks Balaikota Surakarta, 28 September 2015.
K
eberadaan kebijakan mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 telah membantu penyediaan infrastruktur bagi publik. Skema yang saling menguntungkan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat itu dianggap menjadi salah satu solusi dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan anggaran ribuan triliun setiap tahun.
Dosen Teknik Sipil Universitas Andalas Yossyafra menyatakan, KPBU telah berperan penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yossyafra menyebutkan, kebu tuhan pembiayaan infrastruktur berdasarkan minimum 5 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) tahun 2010-2014 mencapai Rp1.923,7 triliun, dengan kemampuan pemerintah hanya sebesar Rp559,54 triliun sudah termasuk dana alokasi khusus (DAK). “Potensi pendanaan lain yaitu
24 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
BUMN, swasta, dan APBD sebesar Rp1.040,59 triliun. Pada tahun 2014 saja, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi saat itu, terdapat gap pembiayaan yang sangat besar. Sehingga diharapkan peran pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan,” tutur Yossyafra saat berbincang dengan Partnership pada pertengahan November 2015. Menurut Yossyafra, ada empat hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mendorong ketertarikan badan usaha swasta terlibat
Edukasi pada proyek infrastruktur. Bagi Yossyafra, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) belum bisa mengambil peran tersebut.
dalam proyek infrastruktur. Keempat hal tersebut yaitu regulasi untuk kemudahan dan percepatan pelaksanaan proyek; kelembagaan yang jelas tidak hanya pada tingkat pusat tetapi juga hingga ke daerah; sumber daya manusia yang mampu membuat dokumen terkait proyek apa saja yang bisa dikerjasamakan; serta sosialisasi dan diseminasi proyek infrastruktur. “Keterlibatan swasta akan mempercepat pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagi swasta, kepastian regulasi menjadi salah satu pertimbangan mereka sebelum terlibat,” kata Yossyafra. Perpres Nomor 38 tahun 2015 memang belum bisa dikatakan ideal sebagai payung hukum dalam menjalankan proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Namun untuk saat ini, peraturan tersebut sudah cukup mengakomodir kebutuhan standar.
Peraih gelar doktor dari Universitas of New South Wales, Australia, ini menekankan pentingnya aspek kelembagaan di daerah. Pernyataan ini disampaikan karena Yossyafra menilai belum ada badan hukum yang jelas terkait pelaksanaan proyek infrastruktur berskema KPBU, mulai dari persiapan hingga tahap operasi. “Harus jelas badan hukumnya. Misal di pusat sudah ada PII (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur), tetapi di daerah belum tersedia. Kelembagaan di daerah harus sama. Karena belum ada kelembagaan yang firm, akan menyulitkan bagi swasta,” ujar Yossyafra. Secara lebih teknis, Yossyafra yang juga menjadi pengamat infrastruktur transportasi ini menyebutkan, tantangan terbesar di daerah saat ini adalah, siapa yang harus dihubungi pihak swasta jika swasta tersebut tertarik menanamkan investasi
“Swasta harus menghubungi siapa di daerah untuk bekerja sama, ini belum jelas. Maka harus ada kelembagaan di daerah yang mengurus administrasi dan izin. Silakan badan itu yang mengurus. Jadi swasta tinggal mengurus ke lembaga itu. Bappeda hanya bicara pada tataran kebijakan, tidak bisa memutuskan bahwa perusahaan swasta itu boleh bekerja sama pada proyek infrastruktur tertentu,” jelas Yossyafra. Yossyafra menyebut, kelembagaan yang dia maksud telah ada di Provinsi Jawa Barat namun belum ada di daerah lain, termasuk Sumatra Barat, yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. “Yang pasti harus ada task force yang menciptakan dan menghubungkan swasta dengan pemerintah untuk membahas dan menyepakati proyek infrastruktur di daerah yang bisa dikerjasamakan,” ujarnya. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat pada Mei 2015 melansir, nilai investasi di provinsi itu paling besar di Indonesia mencapai Rp90 triliun hingga Rp96,3 triliun. Hal ini terjadi karena Jabar memperkuat empat gerai pelayanan perizinan di Bogor, Cirebon, Garut, dan Purwakarta. (*)
Edisi Khusus Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 25
Sosok
Dorong Penggabungan Unit Kerja KPBU dan Unit PBJ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci suksesnya pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk itu, diperlukan penggabungan antara unit kerja KPBU dengan unit pengadaan barang dan jasa dalam penyediaan infrastruktur. KPBU di Tanah Air stagnan. Dari
dengan skema KPBU, dibutuhkan
sisi penguatan
PJPK yang memiliki kemampuan
kelembagaan dan
sistem misalnya,
Drs. Robin Asad Suryo M.A, Ph.D Deputi Bidang Pengembangan dan Strategi Kebijakan Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
S
Robin Asad
menyusun proyek yang layak secara
melihat sudah ada kemauan yang
ekonomi dan finansial. Namun,
kuat dari sejumlah Kementerian/
kemampuan PJPK di tiap instansi
Lembaga. Hal ini dibuktikan dengan
pemerintah
dibentuknya
lembaga-lembaga
KPBU dalam pembangunan infra-
pelaksanaan KPBU
struktur tidak seragam dan secara
pendukung
di bidang infrastruktur, seperti
ebagai sosok yang hampir
Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
20 tahun menekuni bidang
dan
Kerjasama
Indonesia (PII).
dengan
Pemerintah
Badan
Penjaminan
Infrastruktur
terkait
umum masih kurang mumpuni. Hal
tersebut
mengingat proyek
Usaha
dapat
proses
KPBU
(KPBU), Drs. Robin Asad Suryo
Menurut Robin Asad, ada beberapa
kompleks.
M.A,
merasakan
alasan belum optimalnya proyek-
perjanjian
banyak asam garam pelaksanaan
proyek KPBU di Indonesia. Pertama,
barang
proyek pembangunan infrastruktur
kerangka
dimana
dengan skema KPBU. Robin Asad
banyak tumpang tindih sehingga
selesai
juga telah menghadiri berbagai
menyebabkan
kontraktor dan
diskusi
Ph.D
sudah
regulasi
yang
investor
masih kurang
pelaksanaan
dipahami penyiapan
memang
Berbeda kontrak
dan
jasa
setelah dana
sangat dengan
pengadaan (PBJ)
biasa,
pembangunan
diberikan
kepada
pengelolaannya
skala
nyaman. ”Kelemahan kita regulasi
dikembalikan kepada pemerintah.
nasional dan internasional tentang
banyak yang tumpang tindih, tidak
Sementara untuk proyek KPBU
KPBU,
wawasannya
hanya di KPBU. Tapi kita tidak
umumnya
terkait KPBU tidak diragukan lagi.
boleh menyerah. Artinya dengan
lama, bisa sampai 20-30 tahun,
dan
sosialisasi
sehingga
berlangsung
cukup
kondisi keterbatasan tersebut, kita
tergantung model kontrak
Pria yang menjabat Deputi Bidang
harus
diterapkan. Oleh karena itu, PJPK
Pengembangan
Strategi
dan kelembagan yang ada untuk
harus
Lembaga
membangun target infrastruktur,”
studi kelayakan (feasibility study/
katanya.
FS). FS mencakup di antaranya
Kebijakan Kebijakan
dan
Khusus Pengadaan
Barang
memaksimalkan
regulasi
dan Jasa Pemerintah (LKPP) ini
melakukan
sebuah
yang pra
memprediksi tingkat pertumbuhan
mengaku masih prihatin dengan
Permasalahan
kedua,
kapasitas
penduduk, peningkatan pendapatan
perkembangan KPBU di Indonesia,
Penanggung
Jawab
Proyek
masyarakat sampai pada kebijakan
terutama
Kerjasama
terkait
efektivitas
instansi
pemerintah dapat mempengaruhi
dari regulasi yang telah dibuat,
pemerintah terkait pembangunan
tingkat kelayakan atau tingkat
hasilnya belum maksimal. Meski
infrastruktur. Untuk menyiapkan
profitabilitas dari proyek KPBU.
begitu, bukan berarti pelaksanaan
proyek yang akan dikerjasamakan
Selain itu, dalam
(PJPK)
di
26 | Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan | 2015
FS juga harus
Sosok mencamtumkan jumlah dan skema
dalam unit kerja tetap di sebuah
Selama ini, penugasan PJPK untuk
penjaminan yang harus diberikan
intansi pemerintahan, maka tata
menyiapakan proyek KPBU di K/L
pemerintah untuk menjamin resiko
laksana
maupun daerah, keberadaannya
yang
lebih efektif dan efisien. Saat ini,
hanya
di daerah sudah terdapat Unit
sementara saat ada kegiatan atau
mungkin
muncul
selama
kerjasama berlangsung. Kendala
ketiga
kelembagaan
di
instansi
kelembagaannya
akan
bersifat
temporer
atau
Pelaksana Pengadaan (ULP) yang
proyek. Bisa saja, setelah terlaksana
adalah
bertanggung jawab melaksanakan
atau bahkan kegiatannya belum
yang
PBJ yang kompetensinya secara
terlaksana,
SDM
PJPK
ditugaskan melakukan penyediaan
umum
dengan
ditugaskan
sudah
kembali
infrastruktur
pengadaan
belum
kuat
atau
hampir
sama
yang ke
dengan
unit kerjanya semula. Akibatnya
Di tingkat pusat
muncul persoalan, karena ketika
juga sudah ada Lembaga Kebijakan
ada PJPK baru yang ditugaskan
Pengadaan
Jasa
untuk menyiapkan proyek KPBU,
proses perencanaan, penyiapan, dan
Pemerintah (LKPP) yang bertugas
tidak ada proses transfer ilmu atau
pelaksanaan proyek KPBU menjadi
melaksanakan PBJ. Selain itu, LKPP
pengalaman dari PJPK lama. Hal ini
tidak terukur, sehingga sering tidak
juga
dikarenakan tidak ada kewajiban
berjalan secara mulus. Lemahnya
pemberian advokasi dan bimbingan
yang
sistem kelembagaan tersebut juga
teknis kepada badan usaha maupun
membagi ilmu dan pengalamannya
menyebabkan kapasitas SDM yang
lembaga penyelenggara KPBU.
kepada PJPK yang baru.
“Selain
Atau ketika ada SDM yang sudah
masih belum
ada
yang
sama
terbentuk.
kelembagaan
ini
sekali
Lemahnya menyebabkan
infrastruktur
skema KPBU.
Barang
dan
menyelenggarakan
fungsi
mengharuskan
PJPK
berkecimpung di bidang KPBU menjadi tidak berkembang.
tata Dalam
rangka
lebih
laksana
mengefisienkan kelembagaan
di
dilatih untuk menyiapkan KPBU,
menguatkan
bidang pengadaan, pengabungan
begitu
lembaga KPBU dan meningkatkan
pengadaan infrastruktur dengan
dapat menularkan ilmu kepada
kapasitas SDM, Robin mengusulkan
skema KPBU dan lembaga PBJ
rekannya karena berbeda unit.
penggabungan (merger) unit kerja
dalam satu unit, juga bermanfaat
Kondisi ini juga dapat membuat
KPBU yang ada di Kementerian/
untuk
kompetensi
Lembaga maupun pemerintahan
peningkatan
daerah, dengan
penanggung
unit Pengadaan
Barang dan Jasa (PBJ) yang sudah ada.
Alasannya,
melakukan
percepatan
kompetensi jawab
SDM proyek
pelatihan
SDM
berkembang.
tidak
KPBU
Dengan
sulit
adanya
lembaga atau unit tetap tersebut, diharapkan transfer ilmu dapat
kerjasama KPBU,” katanya.
prinsip-prinsip
berjalan.
dasar dan metode yang digunakan
Mantan Kepala Sub Direktorat
untuk
Kelembagaan,
pemilihan badan usaha
selesai
Informasi
dan
“Selama
ini
kompetensi
Kelembagaan Direktorat Pengem-
yang
berbeda dengan prinsip dasar dan
bangan
kurang banyak karena setelah
metode yang dipergunakan dalam
dan Swasta (PKPS), Kementeri-
mendapatkan
PBJ. Prinsip dasar pengadaan yang
an PPN/Bappenas ini lebih lanjut
mengikuti
digunakan adalah efektif, efisien
menyebutkan, kompetensi SDM di
KPBU, orang tersebut tidak bisa
transparan, terbuka, bersaing, adil,
sebuah lembaga dapat meningkat
menularkan ilmu kepada rekan-
tidak diskriminatif dan accountable,
dengan cepat apabila ada interaksi
rekannya karena lembaganya tidak
serta sesuai dengan koridor tata
yang intens antar SDM yang ada di
ada. Dengan adanya penggabungan
kelola pemerintahan yang baik.
dalamnya. Interaksi ini bisa terwu-
lembaga
jud apabila personil-personil terse-
pelaksana
Dia menilai, dengan penggabungan
but berada dalam satu wadah atau
transfer
unit kerja KPBU dan unit
lembaga tetap yang menaunginya.
dapat terwujud, “pungkasnya. (*)
pelakasana
KPBU, tidak jauh
PBJ
Kerjasama
Pemerintah
paham
mengenai
SDM KPBU
pengalaman
pelatihan
PBJ
dan
KPBU,
atau
mengenai
lembaga diharapkan
pengetahuan
tersebut
Edisi Khusus Kelembagaan | 2015 Sustaining Partnership | 27
Direktorat Pengembangan kerjasama pemerintah dan Swasta
28 | Udara Sustaining Partnership Bandar Radin IntenEdisi II Khusus Kelembagaan | 2015
