Tantangan Menata Infrastruktur Perkotaan
PARTNERSHIP SUSTAI NI NG
Edisi Perkotaan | 2015
M E D I A I N F O R M A S I K E R J A S A M A P E M E R I N TA H D E N G A N B A D A N U S A H A
Membangun Infrastruktur Menuju Kota Berkualitas Kota-kota di Indonesia Membidik Skema KPBU
ISSN 2 0 8 8-9 1 9 4
9 772088 919408
Editorial & redaksi
Editorial Mengintegrasikan Infrastruktur Perkotaan
Susunan Redaksi penanggung jawab Plt. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Bappenas PEMIMPIN REDAKSI Jusuf Arbi dewan redaksi Delthy Sugriady Simatupang Gunsairi Rachmat Mardiana Novie Andriani Dodi Sulistio Ahmad Yudistira Eka Masropah Christiaan R. Rudolph Ajeng P. Anggita Elisabeth Ria redaktur pelaksana R Indra redaktur Thomas P Kandi Agus S Reporter Elmy Diah Larasati Dewi Sulistiawaty Andi Nur Azisa Fotografer Ponco desain grafis Afandi A, Dica H
alamat redaksi Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) BAPPENAS Jl. Jambu No.35, Jakarta 10310 website: www.irsdp.org Telp. (62-21) 31925392 Fax. (62-21) 31926438
M
embangun perkotaan ibarat membangun sebuah peradaban. Hal yang paling mudah dicermati dapat diukur dari prasarana dan sarana yang tersedia. Prasarana merupakan komponenkomponen pelayanan publik yang berfungsi mendukung kegiatan-kegiatan publik. Sedangkan sarana adalah fasilitas umum yang digunakan untuk menampung kegiatan sosial dan ekonomi penduduk. Pada kenyataannya, pembangunan infrastruktur di banyak kota di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional yang memerlukan koordinasi lintas kementerian dan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan kawasan perkotaan telah ditetapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan (engine of growth) dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan masuk sebagai salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) tahun 2015-2019. Penyediaan infrastruktur perkotaan oleh pemerintah mempertimbangkan tiga faktor yakni tipologi kota dalam sistem perkotaan, struktur tata ruang kota, dan ketersediaan lahan. Dengan menyediakan infrastruktur dan penataan kota yang terintegrasi, serta mengikuti kebutuhan masyarakat perkotaan yang ramah lingkungan, maka kota akan menjadi nyaman untuk ditempati dan dijadikan lokasi untuk berinvestasi. Prinsipnya dalam membangun perkotaan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu melayani masyarakat dan melayani industri bisnis. Infrastruktur yang dibangun secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota bersama pihak terkait lainnya, termasuk swasta, terus diperbaiki sebagai upaya menciptakan kehidupan yang lebih baik. Banyak peluang untuk meningkatan peran badan usaha dalam investasi penyediaan infrastruktur perkotaan. Tentunya hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dalam rangka menghadirkan infrastruktur yang ramah lingkungan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, pengolahan sampah, drainase yang berguna untuk mengalirkan air, sanitasi untuk mengolah limbah, dan tersedianya jalan yang memadai. Kota-kota di Indonesia perlu memiliki prasarana dan sarana kota yang efisien dan memenuhi standar kebutuhan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan, diantaranya seperti kegiatan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Tantangan pemerintah ke depan adalah mampu menghadapi berbagai kendala yang ada dan menyusun strategi yang tepat untuk pembangunan infrastruktur perkotaan di Indonesia. Diharapkan melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pembangunan infrastruktur perkotaan dapat terwujud yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.
2 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
Daftar Isi 18 Profil Proyek KPBU KPBU Berbasis Kinerja Skema ESCO
Menghemat Anggaran untuk Menerangi Kota Daerah perkotaan dipandang sebagai sentra kegiatan pelayanan sehingga arus pergerakan dari dan ke pusat kota juga tinggi.
4
Laporan Utama
Tantangan Menata Infrastruktur Perkotaan
22
Profil Lembaga Mitra KPBU
BKPRN, Lembaga Anyar yang Koordinasikan RTRWN Salah satu tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) adalah melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan program pembangunan di daerah.
Tinggal diperkotaan meruapakan impian banyak orang. Tidak heran apabila arus urbanisasi ke perkotaan terus meningkat setiap tahun.
13
Reportase
Technopark Membangun Industri Berdaya Saing Indonesia merupakan negara penghasil lulusan insinyur (bidang engineering, manufacturing, dan construction) terbesar keenam di dunia dengan jumlah lulusan mencapai lebih dari 140.000 per tahun.
24
Edukasi Pengelolaan Sampah dengan Sistem Daur Ulang Berbasis Masyarakat Pengelolaan sampah di Indonesia saat ini belum semulus pembangunan fasilitas publik lainnya. Edisi Perkotaan | 2015 Sustaining Partnership | 3
Berita Utama
Tantangan Menata Infrastruktur Perkotaan Tinggal diperkotaan merupakan impian banyak orang. Tidak heran apabila arus urbanisasi ke perkotaan terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini tentu berimplikasi pada munculnya berbagai tantangan dalam mengelola perkotaan, di antaranya berkurangnya taman kota, permukiman yang semakin padat, keterbatasan sanitasi dan air bersih, persampahan, hingga kemacetan.
seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang pesat. Secara garis besar,
permasalahan
perkotaan
yang paling mendasar di Indonesia meliputi: pertama, tingkat pelayanan infrastruktur yang masih rendah. Saat ini, akses air minum layak baru
B
mencapai
kawas
akan tinggal di perkotaan pada
an kumuh masih sebesar 37.407
Pusat
(BPS)
2045 mencapai 82,37% atau sekitar
hektare (ha), kekurangan (backlog)
yang diolah Direktorat
369 juta dari total penduduk Indo-
hunian yang tinggi mencapai 7,6
Perkotaan
nesia yang diperkirakan sebanyak
juta, Ruang Terbuka Hijau (RTH)
450 juta.
publik
Statistik dan
Perde-
saan, Kementerian PPN/Bappenas, tingkat
68,5%, luasan
erdasarkan data Badan
pertumbuhan
perkotaan
baru
8,6%,
sementara Undang-Undang tentang
penduduk
Penataan Ruang mengamanatkan
di perkotaan rata-rata mencapai
Kepala
2,75% per tahun atau lebih tinggi
Kawasan
dari
Pengembangan
Infrastruktur
duduk n asional yang hanya 1,49%
Wilayah
Kementerian
Permasalahan kedua adalah per-
per tahun. Pada tahun 2015, jumlah
Pekerjaan Umum dan Perumahan
tumbuhan penduduk yang sangat
penduduk Indonesia yang tinggal di
Rakyat
tinggi
perkotaan diperkirakan sudah men-
mengatakan, saat ini masih ada
tekanan
capai 59,35% dari total penduduk
sejumlah tantangan yang dihadapi
rentanan terhadap bencana alam,
sebanyak 237.641.326 jiwa (sensus
Indonesia
seperti banjir, kekeringan, dan long-
2010). Jika diasumsikan pertum-
infrastruktur
buhan penduduk di perkotaan rata-
ngan
rata mencapai 2,75% per tahun,
adalah
maka penduduk Indonesia yang
tingkat
pertumbuhan
pen-
Pusat
Pengembangan
Perkotaan, (BPIW), (PUPR),
dalam
Badan
Kuswardono,
menyediakan
perkotaan.
minimal 30% dari total luas wilayah.
sehingga
mengakibatkan
ekologis, termasuk
ke
Tanta
sor. Ketiga, inefisiensi penggunaan
Indonesia
lahan karena pola pembangunan
ke senjangan
kawasan perkotaan yang masih
penyediaan infrastruktur perkotaan
mengandalkan pertumbuhan hori-
terbesar
bagi
mengurangi
4 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
Berita Utama zontal yang tidak terstruktur, se
Pusat
Pengembangan
Kawasan
Selanjutnya,
penyusunan
hingga mengakibatkan inefisiensi
Perkotaan juga telah memiliki Renca-
Development Plan untuk Kawas
penyediaan infrastruktur dan me
na Strategis (Renstra) Pembangunan
an Perkotaan Baru sebagai pusat
nimbulkan
“Walau-
Perkotaan dalam rangka mewujud-
pertumbuh an
pun sebagian besar kota-kota In-
kemacetan.
kan Kota Hijau dan Cerdas pada 2025
ligus untuk m enjawab tantangan
donesia telah memiliki Rencana
dengan merujuk pada target-target
kesenjangan antarwilayah kawasan
Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang
pembangunan perkotaan yang ter-
barat Indonsia dan kawasan timur
telah diatur dalam peraturan daer-
tuang dalam Rencana Pembangunan
Indonesia. Kota-kota baru d imaksud
ah, fakta memperlihatkan bahwa
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
antara lain Kotabaru Industri Sei
kota- kota tumbuh secara sporadis,
2015-2019,
Kementerian
Mangkei, Kotabaru Pusat Peme
tidak terkendali dan tidak terta-
PUPR 2015-2019, serta pelaksanaan
rintahan Tanjung Selor, Kotabaru
ta dengan baik,” ujar Kuswardono
agenda
global
Nations
Pusat Pemerintahan Sofifi, Kotabaru
kepada Majalah Partnership awal
Human
Settlements
Programme
Pariwisata Bandar Kayangan, dan
November 2015.
(UN–HABITAT) 3. Renstra tersebut
Renstra
kemudian
United
diuraikan
ke
wilayah baru seka-
Kotabaru Terpadu Maja.
dalam Di
Berbagai upaya juga terus dilakukan
layak huni dan berkelanjutan, P usat
antaranya penyusunan Development
pemerintah dalam menata perkotaan
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Plan untuk Kawasan Perkotaan
menjadi lebih baik. Kementerian
telah menyiapkan rencana dan prog
Metropolitan
ram pengembangan (development
pertumbuhan
plan) untuk infrastruktur bidang PUPR, serta melaksanakan inkubasi
baik untuk kota-kota metropolitan
jaga fungsi sebuah perkotaan. Ke-
pengembangan kota berkelanjutan
eksisting (Medan, Jakarta, Bandung,
pala Pusat Pengembangan Kawasan
melalui penyiapan desain kawa-
Semarang, Surabaya, Denpasar, dan
Strategis, BPIW, Kementerian PUPR,
san perkotaan menuju kota hijau
Makassar)
kota-
Rezeki Perangin-angin, menyatakan,
dan cerdas dengan bera gam tema,
kota metropolitan baru (Palembang,
secara umum blue print pemba
seperti
SymbioCity,
Manado-Bitung dan Banjarmasin).
ngunan kawasan perkotaan tidak
Smart City, Kota Berketahanan, dan
Kemudian penyusunan Development
jauh berbeda dengan esensi konsep
Kota Pusaka. Penyiapan ini tentu
Plan untuk Kawasan Perkotaan
pengembangan kawas an strategis
nya perlu dikoordinasikan dengan
Besar sebagai pusat pertumbuhan
yang kebetulan secara fungsinya
pemangku
ekonomi wilayah (engine of regional
merupakan fungsi-fungsi yang ber-
Dalam
mewujudkan
EcoDistrict,
kota
kepentingan,
yang
seperti
berbagai
bentuk
kegiatan.
sebagai
mesin
PUPR menyatakan akan memfok-
ekonomi
nasional
uskan pembangunan infrastruktur
(engine of national economic growth),
dalam upaya mendukung dan men-
pemerintah daerah (pemda), masya
economic
rakat, dan badan usaha.
Pekanbaru,
maupun
growth),
untuk
seperti
Yogyakarta,
Banda Aceh, dan Malang.
kota
cirikan perkotaan. Misalnya, ditan-
Padang,
dai dengan kepadatan penduduk, aktivitas
ekonomi
lebih
intensif,
serta pergerakan orang dan barang yang sangat tinggi. “Esensi secara normatifnya adalah bagaimana agar dukungan infrastruktur PUPR d apat menjaga
fungsi-fungsi
perkotaan
sebagai lokasi yang menjadi refleksi peradaban kehidupan manusia yang ultimate,” ujarnya kepada Majalah Partnership. Menurut Rezeki, kawasan perkotaan harus dipahami seperti mahkluk Pertumbuhan kendaraan di-Jakarta Terlalu Cepat
hidup,
yang
memiliki
siklus
Edisi Perkotaan | 2015 Sustaining Partnership | 5
Berita Utama pengelolaan
air
PUPR, untuk kurun waktu 2015-
Kepulauan
Riau;
2019, pembangunan infrastruktur
pengolahan air limbah Bogor-Depok,
pemerintah akan terus berupaya
bidang PUPR berupa jalan, sumber
Jawa Barat. Selanjutnya, proyek
agar kawasan kota tetap hidup
daya air, air minum, sanitasi dan
jalan tol dalam kota di sejumlah
selama mungkin dan menjaga agar
persampahan,
serta
wilayah di DKI Jakarta, meliputi
kualitas hidupnya tidak menurun.
membutuhkan
anggaran
kehidupan, mulai dari bayi, anak-
Menurut
anak, remaja, dewasa, tua dan akhirnya meninggal. Karena itu,
perkiraan
Kementerian
perumahan,
limbah
Batam,
serta
proyek
sebesar
Kemayoran-Kampung Melayu, jalan
Rp2.232 triliun atau berkisar 40%
tol Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper,
pendekatan-pendekatan
dari total kebutuhan pembiayaan
jalan
yang berkembang seperti green cities,
infrastruktur secara keseluruhan.
jalan tol Pasar Minggu-Casablanca,
smart cities, resilience cities, sustain-
“Dengan demikian, peran swasta dan
dan jalan tol Sunter-Pulo Gebang-
able cities, dan livable cities, harus
BUMN akan sangat menentukan
Tambelang.
dipahami sebagai refleksi harapan
keberhasilan pembangunan infra
KPBU yang siap ditawarkan, yakni
masyarakat terhadap kondisi perko-
struktur PUPR,” kata Kuswardono.
SPAM Kota Semarang Barat, SPAM
“Berbagai
tol
Ulujami-Tanah
Abang,
Sedangkan
proyek
Pondok Gede, Bekasi; dan SPAM
taan di Indonesia yang perlu diwujudkan bersama, salah satunya
Kuswardono
melalui dukungan infrastruktur dari
Kerjasama
Kementerian PUPR,” ucapnya.
Badan
menyebutkan, Pemerintah
Usaha
dengan
(KPBU)
dalam
Pekanbaru, Riau. Adapun proyek KPBU perkotaan yang potensial, yakni
proyek
instalasi
sistem
pembangunan infrastruktur bidang
pengolahan limbah rumah tangga
Renstra
PUPR saat ini telah berjalan dengan
atau limbah cair domestik (sewage
Kementerian PUPR, terdapat 35
baik di sektor jalan tol. Sementara
treatment plant) DKI Jakarta.
Wilayah Pengembangan Strategis
di sektor lainnya masih dalam
(WPS) yang tersusun atas kota-
pengembangan, seperti sektor air
Di
kota sebagai pusat pertumbuhan
bersih, persampahan dan sanitasi
KPBU
wilayah, kawasan strategis nasional,
yang sesungguhnya memiliki potensi
perkotaan
mencakup
Secara
umum,
dalam
luar
itu,
peluang
dalam juga
investasi
pengembangan masih
cukup
industri,
besar untuk dikerjasamakan dengan
besar. Di antaranya, untuk sistem
dan perbatasan, serta outlet-outlet
badan usaha dengan memanfaatkan
transportasi perkotaan berbasis rel,
mencakup produksi dan distribusi.
inovasi
pariwisata,
yang
yakni mass rapid transit (MRT) dan
efektif dan efisien. “Di Kementerian
light rapid transit (LRT), khususnya
PUPR beberapa infrastruktur PUPR
pada kawasan-kawasan perkotaan
yang sudah dikerjasamakan dengan
metropolitan yang memiliki demand
Tata kelola infrastruktur perkotaan
badan usaha melalui service contract
yang tinggi terhadap kebutuhan
saat ini ditangani oleh pemerintah
adalah
mobilitas
pusat, pemda, dan badan usaha.
pemeliharaan taman, penyediaan
pengembangan sistem penyediaan
Dari sisi pemerintah pusat dan
air minum, dan pengolahan air
air
pemda, masih dihadapkan dengan
limbah,” ucapnya.
terintegrasi dalam satuan wilayah
Mobilisasi Sumber Pembiayaan dari Badan Usaha
keterbatasan
anggaran.
teknologi
tertentu
pengelolaan
sampah,
yang
bersih
dan
andal. sanitasi
Lalu, yang
yang luas, seperti pada kawasan
Kondisi
keuangan pemda masih sangat ter-
Hingga awal November 2015, proyek
metropolitan; sistem
batas dimana hanya 25,5% yang
skema KPBU di bidang PUPR yang
dan
pengolahan
memiliki kapasitas fiskal tinggi.
telah dilelang antara lain Sistem
yang
non-konvensional,
Dengan demikian, sisa kebutuhan
Penyediaan
memiliki potensi revenue tambahan
pembiayaan pembangunan infra-
Umbulan di Jawa Timur yang sudah
dari bangkitan listrik;
struktur h arus dimobilisasi dari
dalam tahap finalisasi. Kemudian,
dalam kota untuk meningkatkan
sumber pembiayaan swasta dan
SPAM Bandar Lampung; proyek
aksesibilitas penduduk perkotaan,
berbagai skema investasi, seperti
pengelolaan air limbah (solid waste
pembangunan
direct investment, penyertaan mod-
management
al, dan joint venture.
Bandung,
Air
(SPAM)
improvement)
Jawa
6 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
Minum
Barat;
Kota proyek
pasar
pengelolaan persampahan sehingga jalan tol
tradisional,
dan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). (*)
Berita Utama
Bangun Infrastruktur, Kota-Kota di Indonesia Membidik Skema KPBU Banyak kota yang telah m enyadari pentingnya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membangun infrastruktur di daerahnya. Bagi sebuah kota, skema KPBU menawarkan sejumlah keuntungan. Sejumlah proyek dengan skema KPBU pun telah diproyeksikan untuk kota-kota di Indonesia.
K
esadaran untuk mene rapkan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur kota tercer-
min melalui pernyataan Wali Kota Bandung Ridwan K amil saat beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo dalam Hari Habitat D unia medio Oktober lalu di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ridwan bersama Gubernur
Jawa
Barat
Ahmad
Heryawan, Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Lampung Ridho Ficardo, dan Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat mengusulkan kepada Presiden agar pembangunan kotakota di Indonesia memakai skema KPBU yang bentuknya turn-key multiyears. Jadi, pembangunan infrastruktur semacam sekolah, rumah sakit, taman, penjara maupun penerangan jalan dapat dikerjakan oleh badan usaha. Nantinya pemerintah kota akan membayar secara bertahap setiap dengan
tahun
anggaran
kemampuan
sesuai
anggaran
daerah itu. Melalui skema itu, Ridwan menjelaskan, perubahan yang dirasakan rakyat bisa lebih cepat. Pasalnya, langkah itu tidak akan membebani APBD. Diakuinya, cara membangun kota saat ini cenderung konvensional dimana yang
Pemerintah memiliki
membelanjakan
Kota
uang
lantas
uangnya
dalam
jumlah itu pula. “Begitu seterusnya Kemacetan masih menjadi PR besar bagi kota-kota besar di Indonesia. Melalui skema KPBU, pembangunan infrastruktur jalan di perkotaan diharapkan bisa terpenuhi.
setiap tahun anggaran. Saya sendiri baru 6 bulan lalu menemukan
Edisi Perkotaan | 2015 Sustaining Partnership | 7
Berita Utama
Pembangunan MRT Tahap II (Kampung Bandan – HI) memungkinkan dengan menggunakan skema KPBU.
rumus KPBU dari Inggris. Inggris
Kim menambahkan, pemerintah
Perdanakusuma.
itu
daerah
estimasi biaya untuk proyek ini
jagonya
begini,
makanya
mempunyai
proyek
Disebutkan
kotanya maju-maju,” sebut Ridwan.
prioritas
Bandung
pun, lanjutnya, akan
dengan hajat hidup orang banyak,
Proyek lainnya ialah Manado –
menerapkan apa yang dilakukan
seperti transportasi, pengelolaan
Bitung Toll Road yang terbagi seksi
kota-kota
air
energi.
Manado – Airmadidi sepanjang
skema KPBU menurutnya, banyak
Sektor-sektor tersebut, jelasnya,
13,5 km dan Airmadidi – Girian
proyek besar dapat diwujudkan
dapat dimaksimalkan untuk skema
sepanjang 25,5 km. Proyek ini
dengan
KPBU.
membutuhkan
di
cepat
Inggris.
Dengan
kemudian
dicicil
yang
serta
berhubungan
ketersedian
Diterangkannya, tidak
mencapai
US$
2.570
biaya
million.
US$
353
dalam jangka waktu yang panjang.
semua pengusaha mau mengambil
milion. Sementara Balikpapan –
Skema KPBU juga lebih efisien
risiko tinggi demi mendapatkan
Samarinda Toll Road terdiri dari
dibandingkan dengan menerbitkan
hasil imbal balik yang besar (high
lima seksi (Balikpapan – Samboja
obligasi
daerah.
Sebab
dengan
risk,
high
dari
(25,40 km), Samboja – Palaran I
obligasi, uang yang diterima akan
itu,
skema KPBU menawarkan
(23,26 km), Samboja – Palaran II
masuk lagi ke APBD serta melalui
risiko bisnis yang lebih rendah,
(22,60 km), Palaran – Jembatan
proses lelang yang panjang.
tetapi imbal balik yang stable
Mahkota
return).
Lebih
II
(16,90
km)
dan
(low risk, high return). Meskipun
Balikpapan – Sepinggan (11,11
Sementara itu, Senior Infrastructure
begitu, pemerintah berkewajiban
km). Estimasi biaya untuk proyek
Finance
menjaga
ini mencapai US$ 1.200 milion.
Initiative
New
Cities
stabilitas
keamanan
Foundation Julie Kim menyebut,
dan
skema KPBU bisa meningkatkan
swasta
efisiensi
membutuhkan kepastian.
menjadi
pengeluaran. rahasia
pembangunan
umum
yang
Sudah
perekonomian
bagi
mengingat
pihak
pengusaha
pemerintah
bahwa
ditawarkan
Kemudian di awal Desember 2015, melalui
Direktorat
Pengelolaan Dukungan Pemerintah Berdasarkan
data
PPP
Book
dan
Pembiayaan
Infrastruktur
kepada swasta relatif membutuhkan
2015, tecantum beberapa proyek
Kementerian
biaya
KPBU yang menargetkan pada
mengumumkan proyek KPBU yang
pemerintah tak perlu menanggung
penyediaan
kota.
telah disetujui untuk diberikan
sepenuhnya biaya tinggi tersebut.
Diantara proyek itu ialah Airport
Viabilty Gap Funding (VGF) atau
Adapun
Railway
dana bantuan tunai pemerintah.
dan
tinggi.
Dengan
anggaran
belanja
begitu
pendapatan
daerah
alokasi
infrastruktur –
Soekarno
International
Airport
penggunaannya tentu sangat sangat
Rencananya
jalur
beragam. “Jadi, pengusaha tinggal
37
melihat kesempatan,” cetus Kim.
SHIA
km
akan hingga
8 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
Hatta (SHIA).
Proyek
Keuangan
tersebut
adalah
juga
Water
sepanjang
Supply System, Semarang Barat
menghubungkan
yang nilai investasinya mencapai
Bandara
Halim
US$ 76 milion. (*)
Berita Utama
Menciptakan Kota Berkualitas melalui Pengembangan Kawasan Pembangunan kawasan perkotaan menjadi salah satu mesin pertumbuhan (engine of growth) dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dirancang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tidak heran jika pengembangan kawasan perkotaan yang berkualitas termasuk fokus Kementerian PUPR dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono (kanan) memukul gong saat pembukaan Asia Pasifik Urban Forum (APUF) ke-6 di Jakarta, akhir Oktober 2015.
U
ntuk
membangun
Berdasarkan
data
Kementerian
sebuah
kawasan
PUPR, kondisi ketersediaan air
perkotaan
tersebut,
dari total potensi 3,9 triliun m3
sejumlah
kepada Majalah Partnership, 29 Oktober 2015.
tantangan
air di Indonesia, baru lebih kurang
Kedua, kata Rezeki, sektor Bina
dihadapi pemerintah. Kepala Pusat
15 miliar m3 atau 63,5 m3 per
Marga
Pengembangan Kawasan Strategis
kapita yang dapat dikelola menjadi
kemacetan di pusat pertumbuhan
(PPKS)
Peranginangin
reservoir. “Distribusi air juga tidak
dan perkotaan yang hingga saat
menyebutkan, kondisi infrastruktur
merata di masing-masing pulau,
ini belum terpecahkan dan terjadi
perkotaan di bidang PUPR saat ini
prasarana banjir belum optimal,
dominasi
dibagi menjadi empat sektor utama.
dan terjadi peningkatan alih fungsi
transportasi
lahan pada catchment area menjadi
84% penumpang dan 90% barang.
lahan
“Kualitas dan kuantitas jaringan
Rezeki
Pertama, sektor sumber daya air.
terbangun,”
kata
Rezeki
menghadapi
persoalan
penggunaan jalan
terdiri
moda dari
Edisi Perkotaan Perkotaan || 2015 2015 Sustaining Sustaining Partnership Partnership || 9 9 Edisi
Berita Utama jalan antar kawasan perkotaan
mendorong percepatan pemerataan
yang menjadi tanggung jawab PPKS
maupun antarpusat dan daerah
pembangunan di luar Jawa.
yang dia pimpin adalah menyusun
belum seimbang,” ujar Rezeki.
rencana teknis area inkubasi pada Ketiga, mengembangkan 20 kota
kawasan strategis yang dibangun.
Ketiga, tantangan akses terhadap
otonom di luar Pulau Jawa dan
PPKS
air
cakupan
Bali, khususnya di kawasan timur
memfasilitasi pencadangan tanah
pelayanan nasional juga dihadapi
Indonesia (KTI) yang diarahkan
dan
oleh sektor Cipta Karya. Tahun 2013,
sebagai buffer arus urbanisasi ke
pembangunan WPS.
lanjut Rezeki, cakupan pelayanan
Pulau Jawa. Sebanyak 20 kota
nasional untuk air minum baru
otonom ini ditargetkan menjadi
mencapai 67,7% dan masih terdapat
best
kawasan kumuh perkotaan dengan
berkelanjutan.
minum
dengan
practices
perwujudan
kota
juga
ditargetkan
pengadaan
adalah,
konsep
wilayah
strategis,
dalamnya
10%. “Ditambah lagi, belum semua
Development
masyarakat
pengembangan
memperoleh
akses
nasional baru mencapai 59,7% dan sarana pengelolaan sampah kurang memadai,” tutur Rezeki. akses
Keempat, perkotaan
masyarakat
untuk
perumahan
mendapat
layak
huni
masih
sulit. Berdasarkan hasil pendataan terakhir, layak
jumlah
huni
rumah
sebanyak
tidak
3,4
juta
Prinsipnya dalam membangun perkotaan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu melayani masyarakat dan melayani industri bisnis. Sehingga dua hal tersebut dapat dipilah secara jelas agar kota dapat dihuni dengan nyaman
termasuk tertulis
Plan,
di
dalam
memadukan
wilayah
dengan
market driven, mempertimbangkan daya dukung, dan daya tampung lingkungan. “Selanjutnya, semua sektor dan daerah, termasuk dunia usaha
yang
akan
melakukan
investasi, diharapkan mengarahkan pembangunannya sesuai dengan wilayah pengembangan strategis,” ujar Rezeki. Kepala
Badan
Infrastruktur
tersebut,
Hermanto
Pengembangan
untuk
pengembangan
yang
unit. Menjawab empat tantangan Badan
tanah
Menurut Rezeki, yang perlu dicatat
luas mencapai 38.431 hektare atau
sanitasi dengan cakupan pelayanan
untuk
Pengembangan
Wilayah
Dardak
(BPIW)
mengatakan,
Infrastruktur
Wilayah
(BPIW)
Keempat, Rezeki menjelaskan, ada
dalam
Kementerian
PUPR
telah
10 kota baru publik yang mandiri
analisis untuk mengetahui daya
menyusun Rencana Pengembangan
dan terpadu di sekitar kota atau
dukung dan daya tampung kawasan
(Development Plan) yang fokus
kawsan metropolitan. Ke-10 kota ini
perkotaan.
pada
lima
kawasan
Development
Plan,
ada
utama.
berada di luar Pulau Jawa dan Bali
Pertama, tujuh kawasan perkotaan
yang diperuntukan bagi masyarakat
“Prinsipnya
metropolitan yang sudah ada untuk
berpenghasilan menengah kebawah
perkotaan ada dua hal yang harus
diarahkan sebagai pusat kegiatan
dan buffer urbanisasi.
diperhatikan,
berskala global. “Hal ini untuk meningkatkan
daya
saing
dan
kontribusi ekonomi,” kata Rezeki.
dalam
membangun
yaitu
melayani
masyarakat dan melayani industri Kelima, 39 pusat pertumbuhan baru
bisnis. Sehingga dua hal tersebut
yaitu
minapolitan,
dapat dipilah secara jelas agar
sentra wisata, dan kota terpadu
agropolitan,
kota dapat dihuni dengan nyaman,
Kedua, membangun lima kawasan
mandiri
sekaligus produktif antara produksi
perkotaan metropolitan baru di
keterkaitan desa dan kota,” ujar
primer
luar Pulau Jawa dan Bali sebagai
Rezeki.
industri, yang selanjutnya akan
yang
mengembangkan
pusat investasi dan penggerakan pertumbuhan wilayah kawasan
ekonomi
sekitarnya. ini
diharapkan
bagi
dan
produksi
kawasan
diolah dan dibawa kembali ke kota, Untuk
bisa
merealisasikan
Lima
pembangunan
dapat
menurut Rezeki, salah satu target
10 10 || Sustaining Sustaining Partnership Partnership Edisi Edisi Perkotaan Perkotaan || 2015 2015
WPS
tersebut,
maupun
dibawa
ke
pelabuhan
untuk distribusi antar wilayah,” kata Dardak kepada media. (*)
Berita Utama
Meningkatkan Perekonomian dengan Tata Kelola Sampah Berkelanjutan Untuk mewujudkan kota yang berkualitas dan layak huni diperlukan pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan. Ada 5 aspek penting yang harus dilaksanakan dalam tata kelola sistem pembuangan sampah.
S
eperti toilet bagi sebuah rumah, infrastruktur pengelolaan sampah adalah toilet dari sebuah kota atau kabupaten. Seperti bagian lain dari sebuah kota, infrastruktur pengelolaan sampah juga mempunyai peran penting untuk mendukung keberlanjutan hidup bagi penghuninya. Dengan adanya tumpukan sampah dimana-mana, tentu penularan penyakit semakin cepat dan mempengaruhi kondisi kesehatan penghuninya. Selain itu, pandangan juga pasti terganggu. Untuk itu, dibutuhkan sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan sehingga kualitas hidup masyarakat bisa dipertahankan. Berdasarkan penelitian Indonesia Solid Waste Association (INSWA), apabila sampah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia dikumpulkan maka jumlahnya bisa mencapai 77 juta ton setiap tahun. Jumlah ini setara dengan 22 kali berat Candi Borobudur. Untuk itu, dalam penangannya harus memakai cara yang efektif dan efisien serta berkelanjutan, baik dari segi pengolahan ataupun
pembiayaannya. Menurut Ketua Indonesia INSWA, Sri Bebassari, ada 5 aspek penting yang harus diperhatikan dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pertama, aspek hukum. Aspek regulasi merupakan hal mendasar dalam menyusun sistem pengeloaan sampah suatu negara. Saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai payung hukum untuk mengatur tata kelola sampah. Melalui undangundang ini pula diharapkan law enforcement untuk menciptakan gaya hidup bersih dapat terwujud.
dan regulator yang terkoordinasi, serta dapat bekerjasama dengan masyarakat maupun badan usaha melalui sistem kemitraan. Ketiga, aspek pembiayaan. Setiap proses pengolahan sampah dibutuhkan dana yang tidak sedikit, mulai dari proses pengangkutan ke Tempat Pengolahan Sementara (TPS) hingga ke Tempat Penampungan Akhir (TPA). Selain itu, dibutuhkan dana yang tidak
Kedua, aspek kelembagaan. Dalam tata kelola sampah diperlukan sistem kerjasama yang baik antara stakeholder terkait agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan saling mengabaikan tanggung jawab. Mengacu pada undang-undang penge lolaan sampah tersebut, diperlukan adanya pembagian peran yang jelas antara operator
Ketua INSWA, Ir. Sri Bebassari M.Si
Edisi Perkotaan | 2015 Sustaining Partnership | 11
Berita Utama sedikit untuk melakukan proses pemilahan dan pengolahannya, baik di TPS maupun TPA. Mengingat minimnya biaya restribusi dari masyarakat dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah, diperlukan alternatif pembiayaan dalam mengolah persampahan. Salah satu solusinya adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah dan dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 4/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur disebutkan, salah satu jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha untuk sistem pengelolaan persampahan adalah pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Saat ini partisipasi swasta dalam pengolahan sampah hanya terbatas pada pengumpulan dan pengangkutan sampah.
Partisipasi swasta untuk pengolahan dan pemrosesan akhir masih sangat minim. Hal ini dikarenakan perjanjian kontrak yang tersedia bukan jangka panjang, melainkan kontrak tahunan, sehingga dari segi bisnis kurang menguntungkan. Keempat, aspek teknologi. Teknologi pengolahan sampah seperti incinerator dan composting, dapat menjadi alternatif solusi untuk membantu pengolahan sampah di perkotaan. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat kota setempat agar pemanfaatannya dapat lebih optimal . Kelima, aspek sosial budaya. Sebaik apapun regulasi dan sistem yang ada apabila tidak disosialisasikan kepada masyarakat dan stakeholder terkait akan menjadi sia-sia. Untuk itu, komunikasi yang baik dan berkelanjutan menjadi kunci sukses dari aplikasi 4 aspek lainnya.
TPS Sutorejo Surabaya, Jawa Timur
12 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
Untuk menjadikan kebersihan sebagai gaya hidup, diperlukan komunikasi multimedia melalui pendidikan agama dan sekolah guna mengubah persepsi masyarakat. Selain itu, di setiap keluarga perlu digalakkan budaya untuk melakukan pengeloaan sampah secara benar. Prinsipnya adalah reduce, reuse, and recycle (mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang) sampah sebelum akhirnya dibuang. Apabila kelima aspek tersebut sudah berjalan, diharapkan budaya bersih akan tercipta di tengah masyarakat. “Semua harus berpikir bahwa kebersihan adalah investasi. Karena, dengan menciptakan kota yang bersih dan layak huni maka akan banyak investor dan turis yang datang sehingga pendapatan daerah dapat meningkat dan mendorong kemajuan ekonomi,” ujar Sri Bebassari. (*)
kolom
Technopark Mewujudkan Industri Berdaya Saing Istasius Angger Anindito, SE, MA Perencana di BAPPENAS, master di bidang Economic Development di Vanderbilt University, Nashville, USA.
I
ndonesia merupakan negara pencetak
lulusan
insinyur
(bidang engineering, manu-
facturing, dan construction)
terbesar keenam di dunia dengan jumlah lulusan mencapai lebih dari 140.000 per tahun. Hanya Rusia, AS, Iran, Jepang dan K orea Selatan yang
memiliki
jumlah
Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hadir di Bandung Techno Park mendengarkan penjelasan dari Direktur Bandung Techno Park, Jangkung Raharjo.
l ulusan
insinyur melebihi Indonesia (WEF
jadi
industriawan. Industriawan
menyiapkan ide bisnis, mencari
2015). Namun kontribusi sektor
ini diharap kan mampu mencip-
rekan
industri manufaktur dalam Produk
takan perusahaan yang memiliki
usaha, mendaftarkan izin, mencari
Domestik Bruto (PDB) menunjuk
nilai tambah tinggi yang mampu
karyawan, dan seterusnya sendiri.
kan penurunan dari 29% (2001)
menciptakan
Wajar
menjadi 23,7% (2014). Apakah ini
pekerjaan.
merupakan tanda bahwa sektor
banyak
lapangan
usaha,
apabila
mendaftar
banyak
badan
lulusan
sarjana potensial berakhir ‘hanya’ bekerja sebagai karyawan, bukan
industri manufaktur merupakan
Peran Pemerintah?
industri yang sudah tidak diminati
Seorang
(sunset industry)? Apakah ini tan-
Indonesia, bila ingin bekerja sebagai
memfasilitasi
da bahwa insinyur Indonesia ‘man-
karyawan, dia dapat melamar suatu
untuk
dul’? Bukan nya mengembangkan
pekerjaan. Bila dia ingin bekerja di
Pengalaman di negara maju, negara
perusahaan sendiri, lulusan in-
pemerintahan, dia dapat melamar
hadir dalam wujud entitas yang
sinyur di Indonesia banyak memi-
sebagai PNS. Namun bagaimana
khusus didesain untuk membantu
lih menjadi karyawan. Padahal
bila dia ingin menjadi pengusaha,
calon start-up. Entitas ini disebut
dalam fase transformasi struktural
kemana
technopark.
perekonomian, fase industrialisasi
Jawabannya nihil. Untuk membantu
adalah tahap yang paling sesuai
insinyur-insinyur Indonesia dalam
Apa Itu Technopark?
dengan profil Indonesia saat ini.
membuat
(start-up),
Technopark adalah sebuah ter-
Ketersediaan tenaga
lulusan
dia
sebagai
sarjana
harus
perusahaan
di
melamar?
pengusaha.
Apa
yang
dapat dilakukan pemerintah untuk warga
membuat
negaranya start-up?
kerja yang
pemerintah perlu turun tangan.
minologi umum untuk menggam-
besar dengan tingkat pendidikan
Banyak pandangan, untuk dapat
barkan sebuah kawasan terpadu
dan keterampilan yang rendah
menjadi
seseorang
untuk mendorong mengembangkan
mengharuskan Indonesia memiliki
haruslah sangat gigih dan pantang
kewirausahaan dan industri berba-
lebih banyak insinyur untuk men-
menyerah.
sis teknologi. Menurut UNESCO,
pengusaha, Seseorang
harus
Edisi Perkotaan | 2015 Sustaining Partnership | 13
kolom Beberapa
output
utama
yang
diharapkan dari sebuah technopark adalah:
jumlah
dihasilkan,
inovasi
yang
komersialisasi
hasil
inovasi, jumlah start-up, jumlah paten/HAKI,
volume
transaksi
yang dihasilkan di dalam kawasan, dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Dalam jangka panjang, outcome yang diharapkan pada akhirnya
adalah
kesejahteraan
meningkatnya
masyarakat
pada
umumnya. Peran technopark dalam rantai aktivitas penelitian hingga komersialisasi.
Contoh Technopark Kelas Dunia
technopark didefinisikan sebagai
vasi yang kontinyu. Proses inova-
sebuah wilayah yang dikelola oleh
si dilakukan mulai dari riset dan
Pengalaman di Korea Selatan (Kor-
profesional yang bertujuan untuk
pengembangan produk penelitian
sel), dimulai ketika Presiden Park
meningkatkan kesejahteraan ang-
yang berasal dari universitas, per
Chung Hee berkuasa (1961-1979),
gotanya melalui peningkatan dan
usahaan, dan industri, dalam ben-
desain
penciptaan ekosistem pendukung
tuk joint research dan collaboration
di mulai
inovasi dan peningkatan dayasaing
research,
komersialisasi
kapasitas ilmu pengetahuan dan
dari industri dan institusi yang be-
hasil penelitian; Kedua, pengelola
teknologi. Di masa itu, Korsel mer-
rada di lokasinya. Dalam perkem-
kawasan technopark yang profe-
upakan negara miskin yang memi-
bangannya di dunia, technopark
sional. Manajemen harus mampu
liki PDB/capita dibawah $100, lebih
memiliki banyak sinonim, a.l: busi-
membuat jejaring antar komponen,
rendah dibandingkan Filipina dan
ness-park, cyber-park, hi-tech park,
menyediakan
konsulta-
Indonesia. Presiden Park yang terk-
innovation centre, science and tech-
si bisnis, teknologi dan keuangan,
enal otoriter membangun lembaga
nology center, research park, research
menyediakan pelatihan, serta me
penelitian pemerintah, universitas,
and technology parks, science and
ngelola
umum;
dan technopark yang yang kuat se-
technology park, technology incuba-
Ketiga, penyewa (tenant) dan in-
bagai basis untuk mendukung sek-
tor, dan masih banyak lagi. Seluruh
dustri. Wirausaha baru (start-up),
tor ekonomi. Ekonomi Korsel tidak
sinonim diatas merujuk pada ‘tech-
unit R&D perusahaan, spin-off,
didukung oleh sumberdaya alam
nopark’ yang memiliki tujuan yang
alumni dari inkubator bisnis adalah
yang memadai. Penentuan industri
sama yakni: (1) merangsang dan
komponen inti dari sebuah techno-
strategis yang akan dikembangkan
mengatur arus pengetahuan dan te-
park. Kehadiran industri jangkar
merupakan strategi yang urgent
knologi antar universitas, lembaga
di dalam technopark dapat sangat
dan krusial. Korsel memilih untuk
R&D, dan industri; (2) memfasilita-
berdampak positif bagi keberlanju-
mengembangkan industri perka-
si penciptaan dan pertumbuhan pe-
tan technopark tersebut; Keempat,
palan, mesin, besi baja, elektronik,
rusahaan berbasis inovasi melalui
sarana dan prasarana. Sarana dan
semikonduktor dan automotif. Bagi
inkubasi dan proses spin-off; dan (3)
prasarana di dalam sebuh techno-
negara semiskin Korsel, strategi in-
menyediakan layanan nilai tambah
park meliputi lahan dan bangunan,
dustrialisasi yang dimulai dengan
lainnya melalui penyediaan ruang
fasilitas litbang, pelatihan dan ma-
mempersiapkan sumberdaya ma-
dan fasilitas berkualitas tinggi.
gang, inkubator bisnis, prototype
nusia melalui pembangunan kawa-
center, dan lembaga pendanaan
san terpadu dilandaskan oleh lemlit
bagi start-up.
pemerintah, universitas, dan unit
Elemen
utama
dalam
sebuah
hingga
layanan
wilayah
technopark adalah: Pertama, ino-
14 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
secara
pembangunan dengan
ekonomi
meningkatkan
R&D perusahaan di dalam sebuah
kolom
Master Plan Bandung Techno Park (BTP). Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menyatakan BTP menjadi role model technopark yang akan dibangun di Indonesia.
technopark dapat dikatakan sangat
Indonesia membutuhkan techno-
berhasil. Lima dekade kemudian,
park yang memiliki elemen yang
Korsel sudah menjadi negara maju
lengkap sehingga mampu menjadi-
yang memiliki PDB/capita lebih
kan sumber penghela pertumbuhan
dari $20.000, jauh diatas Filipina
ekonomi. Technopark sebagai wu-
dan Indonesia.
jud peran pemerintah untuk membantu warga negaranya untuk ber-
Bagaimana Technopark Dapat Membantu Ekonomi Indonesia? Mempersiapkan sebuah technopark
wirausaha adalah salah satu kunci keberhasilan pengalaman di negara-negara maju. Keberhasilan techGedung Utama Bandung Techno Park.
yang baik, adalah sebuah pekerjaan
nopark membantu banyak perusahaan di Korsel, Amerika Serikat
besar. Amerika Serikat membangun
kan sumberdaya departemen berte-
dan di banyak negara lain dapat
technopark pertama dipertengahan
knologi tinggi di dalam research
dijadikan contoh pola-pola pengem-
1950-an di Stanford University,
park tersebut. Butuh waktu tiga
bangan kerjasama pemerintah, uni-
California sebagai wadah pengem-
dasawarsa untuk menyelesaikan
versitas, swasta, dan komunitas di
bangan pusat inovasi dan imple-
pembangunan research park yang
Indonesia. Akhir kata, technopark
mentasi. Stanford memanfaatkan
lengkap dengan infrastrukturnya.
diharapkan dapat menjadi alat
lahan kosong dimana tanah dan
Research park ini pula yang me
yang efektif untuk mampu menja-
ruang disewakan kepada usaha
rupakan embrio dari salah satu
di stimulus bagi tumbuhnya eko-
kecil dan perusahaan milik nega-
research park paling terkenal se
sistem industri berbasis teknologi
ra, yang kemudian berkembang
antero dunia yaitu Silicon Valley,
yang berdayasaing secara global
mengerjakan pesanan kebutuhan
rumah bagi Google, Yahoo, Apple
dan dapat menjadi garda terdepan
militer pemerintah federal. Pemer-
Computer, ebay, Hewlett Packard
dalam meningkatkan kesejahter-
intah federal kemudian menempat-
dan masih banyak lagi.
aan masyarakat. (*)
Edisi Perkotaan | 2015 Sustaining Partnership | 15
Profil Proyek KPBU
TPPAS Nambo Siap Olah 1.500 Ton Sampah per Hari
P
residen Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan sampah dilakukan dengan membangun sistem terobosan terpadu mulai dari rumah tangga, pemilahan, penjemputan, pemilihan, hingga sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas tentang manajemen pengelolaan sampah pada 23 Juni 2015.
tender, pengelolaan aset, dan prosedur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Yang paling penting, pengolahan sampah memberikan manfaat baik secara ekonomi dan tentu saja lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Yang paling penting, dapat mengubah perilaku masyarakat,” kata Jokowi.
TPPAS Nambo yang akan menjadi tempat pembuangan sampah akhir bagi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok ini akan dibangun di area seluas 55 hektare. Area tersebut terdiri dari 40 hektare milik Perum Perhutani dan 15 hektare milik Pemerintah Kabupaten Bogor. Menurut pengumuman lelang, perkiraan nilai proyek adalah sebesar Rp600,204 miliar.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar merespons instruksi Presiden dalam rapat terbatas (ratas) tersebut dengan melakukan Rapat Teknis Pengelolaan Sampah dengan gubernur, wali kota, dan instansi terkait, dua hari kemudian. Poin penting dalam rapat tersebut yaitu pemerintah diminta menerbitkan kebijakan yang memudahkan perizinan bermitra dengan dunia usaha, kemudahan investasi, proses
Salah satu proyek pengelolaan sampah yang menggunakan skema KPBU yaitu Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo. TPPAS Nambo terletak di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pada 5 Februari 2015, panitia lelang TPPAS Regional Nambo Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan prakualifikasi proyek TPPAS Nambo. Dalam pengumuman lelang itu disebutkan, Pemprov Jabar merencanakan untuk membangun infrastruktur yang dapat mengolah minimal 1.500 ton sampah per
16 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
hari dengan teknologi Mechanical Biological Treatment (MBT) yang menghasilkan Refused Derived Fuel (RDF). Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Pemprov Jabar Bambang Riyanto mengatakan, tanda tangan kontrak dengan pemenang lelang TPPAS Nambo akan dilakukan pada Januari 2016. “Agak mundur dari rencana Desember 2015. Jadi kami targetkan pemenang lelang ditetapkan pada Desember 2015 dan kontrak dilakukan awal Januari,” ujar Bambang kepada media. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor menyebutkan, sampah di TPPAS Nambo akan didaur ulang dan dibuat menjadi bahan baku pembakaran pembuatan semen. PT Indocement Tunggal Perkasa
Profil Proyek KPBU
Yang paling penting, pengolahan sampah memberikan manfaat baik secara ekonomi dan tentu saja sehat lingkungan bagi masyarakat. Yang paling penting, dapat mengubah perilaku masyarakat.
Akses jalan menuju TPPAS Nambo di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sudah dibangun pemerintah.
Tbk memiliki kontrak kerjasama dengan Pemprov Jabar terkait pemanfaatan produk TPPAS Nambo. Kontrak tersebut akan kembali dipelajari dan dikonsultasikan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai tata cara dan aturannya. Dalam kontrak, Indocement meminta hak sebagai pembeli pertama untuk setiap produk TPPAS Nambo dari pemenang tender investasi proyek. Selain kerjasama dengan Indocement, pembangunan TPPAS Nambo juga bermitra dengan Perum Perhutani Jawa Barat. Dalam kerjasama yang ditandatangani akhir tahun 2014, disebutkan tugas Perhutani yaitu melakukan clear and clean lokasi TPPAS Nambo. Kerjasama dengan Perhutani
dilakukan dalam bentuk Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pemprov Jabar. Dalam hal ini, Pemprov Jabar m emastikan, TPPAS Nambo dirancang sedemikian rupa sehingga pengelolaannya bersifat ramah lingkungan. Pembangunan TPPAS Nambo di atas lahan milik Perhutani ditetapkan sesuai Keputusan Bupati Bogor tahun 2002 sebagai penetapan lokasi pembangunan TPA. Surat keputusan Bupati Bogor itu ditindaklanjuti dengan surat Menteri Kehutanan tertanggal 19 April 2013 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk TPPAS Nambo seluas 40 hektare. Sebagai proyek berskema KPBU, Pemprov Jabar juga mengalokasikan anggaran Rp15 miliar tahun 2015 untuk TPPAS Nambo. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah
Jabar Iwa Karniwa menjelaskan, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan ope rasi, pematangan lahan, serta pe ngadaan dan pemasangan pagar di lokasi TPPAS Nambo. ”Untuk pembangunan jalan operasi dan pematangan lahan, dari APBD Rp9,8 miliar, oleh Dinas Pemukiman dan Perumahan Jabar. Pengadaan dan pemasangan pagar lanjutan Rp5 miliar lebih,” kata Iwa. Pemerintah pusat juga menyalurkan dana Rp86 miliar untuk TPPAS Nambo. Anggaran terse but digunakan untuk pembangunan sanitary landfill dan pembuatan instalasi pengolahan. “Saat ini kami sedang melakukan tender untuk pengadaan teknologi gasifikasi. Sehingga sampah ha sil olahan tersebut akan menjadi sumber listrik,” tutur Iwa. Proses konstruksi TPPAS Nambo ditargetkan dimulai tahun 2016 dan setahun kemudian ditargetkan beroperasi. (*)
Edisi Perkotaan | 2015 Sustaining Partnership | 17
Profil Proyek KPBU Skema KPBU dalam Pengadaan PJU
Dengan ESCO, Hemat Anggaran Kota Tetap Terang
D
Direktur CV Harsari, Soehargo
aerah perkotaan dipandang sebagai sentra kegiatan pelayanan sehingga arus pergerakan dari dan ke pusat kota cenderung tinggi. Demikian juga di sepanjang ruas-ruas jalan utama dan jalur pendukung lainnya. Terkait dengan hal ini, keberadaan infrastruktur perkotaan, khususnya penyediaan jaringan listrik, menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kegiatan di perkotaan. Salah satunya adalah penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Selain memperhitungkan geometri permukaan jalan dan tata letak, penataan lampu untuk PJU harus memperhatikan unsur efisiensi dari tenaga listrik yang dipancarkan sehingga dapat menghemat energi. Bagi pemerintah daerah (pemda), pengadaan PJU memang cukup dilematis. Di satu sisi merupakan sumber pendapatan asli daerah
(PAD) dari pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di sisi lain, pengeluaran yang harus dibayarkan untuk tagihan listrik PJU cukup besar, terutama yang berada di daerah perkotaan. Tidak heran jika tunggakan tagihan listrik PJU di berbagai daerah terus membengkak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011, tunggakan listrik pemda seluruh Indonesia mencapai Rp 2,2 triliun. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya tagihan listrik PJU. Pertama, sistem pembayaran PJU sebagian besar masih menggunakan sistem block rate atau lump sum sehingga tidak ada insentif bagi pemda untuk menghemat penggunaan listrik. Kedua, sebagian besar PJU masih menggunakan lampu jenis konvensional. Ketiga, minimnya data yang memadai terkait jumlah dan jenis lampu yang terpasang akibat tingginya jumlah sambungan illegal dan rendahnya penghitungan pemakaian listrik untuk penerangan jalan. Untuk menghemat tagihan pemakaian listrik PJU maka
18 18 || Sustaining Sustaining Partnership Partnership Edisi Edisi Perkotaan Perkotaan || 2015 2015
perlu dilakukan sistem rasionalisasi. Sistem rasionalisasi PJU merupakan sebuah inovasi teknologi dan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan antara tindakan teknik, manajemen, serta tata kelola administrasi. Dengan sistem rasionalisasi, pengelolaan PJU dapat lebih sistematis, efektif, rasional, efisien, dan ekonomis terhadap pemakaian energi listrik maupun biaya rekening. Untuk menerapkan sistem rasionalisasi PJU, pemda dapat menggandeng badan usaha melalui kerjasama skema Energy Saving Company (ESCO). ESCO merupakan skema yang memberikan imbalan jasa berdasarkan penghematan yang diperoleh dari peningkatan efisiensi energi mitra atau pelanggan. Pada nantinya, hasil kerjasama sistem rasionalisasi PJU berbasis ESCO akan memberikan manfaat ekonomi karena dana hasil efisiensi dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang lain. Skema ini dikembangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendukung percepatan kebijakan konservasi energi dan memberikan jaminan kepastian efisiensi energi listrik di sektor
Profil Proyek KPBU PJU. Untuk implementasinya, Skema ESCO dapat dilaksanakan atas prakarsa pemerintah (solicited) atau atas prakarsa badan usaha (unsolicited). Salah satu badan usaha yang telah menerapkan skema ESCO unsolicited project adalah CV Harsari AMT yang berkantor pusat di Kota Ngawi, Jawa Timur. Menurut Direktur Utama CV Harsari, Soehargo, sebagai badan usaha pemrakarsa kerjasama, CV Harsari menanggung semua biaya dan risiko finansial yang terjadi selama kerjasama berlangsung. Sedangkan tugas pemda adalah memberikan izin dan dukungan jaminan pembayaran dari alokasi hasil penghematan hasil kinerja ESCO. Proses pembayaran jaminan ini dapat dilaksanakan oleh Pemda apabila terjadi penghematan energi. Namun sebaliknya, apabila tidak terjadi penghematan, Pemda tidak akan melakukan pembayaran kepada
CV Harsari. Beberapa Pemda yang telah bekerjasama dengan CV Harsari antara lain Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Magetan di Provinsi Jawa Timur; dan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah. Dan selama hampir 10 tahun bergerak di bidang PJU, CV Harsari telah melakukan penghematan energi sebesar 417 juta kwh. Apabila harga setiap kwh sekitar Rp1.500, berarti CV Harsari telah menghemat anggaran dana kelistrikan untuk PJU sebesar Rp625 miliar. Dana sebesar itu sudah dapat digunakan untuk membangun pembangkit baru di daerah lain. Kendati sudah terbukti sukses menghemat anggaran, namun masih ada beberapa hambatan yang dihadapi CV Harsari untuk melanjutkan kerjasama dengan pemda, yakni kurangnya aturan
pendukung terkait Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) skema ESCO saat ini. “Banyak pemda yang menanyakan pedoman teknis cara menjalankan KPBU skema ESCO atas prakarsa badan usaha, sehingga mereka kurang yakin untuk melakukan tanda tangan proyek meskipun tertarik dengan model kerjasama yang ditawarkan,” ujar Soehargo. Dia berharap, pemerintah segera menerbitkan aturan pendukung atau petunjuk teknis untuk mendukung skema ESCO unsolicited project. Sebab, kebutuhan penghematan energi sudah sangat mendesak. Selain itu, dengan menghemat biaya tagihan PJU, anggaran pemerintah dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak sehingga memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. (*)
Edisi Edisi Perkotaan Perkotaan || 2015 2015 Sustaining Sustaining Partnership Partnership || 19 19
Profil Proyek KPBU SPAM Pondok Gede
Upaya Pemerintah Penuhi Kebutuhan Air Bersih Kota Bekasi Layaknya wilayah lain di Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Gede masih kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih bagi warganya. Karenanya, Pemerintah Kota Bekasi bermaksud mengembangkan beberapa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya. Khusus untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pondok Gede, Pemerintah Kota Bekasi bersama Pemerintah Pusat mengembangkan SPAM dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
P
erusahaan Air
Daerah
Minum
(PDAM)
Bekasi mengungkapkan bahwa
bersih
yang
sembilan
jaringan
dimiliki
kecamatan
air
meliputi dari
total
12 kecamatan di wilayah Kota Bekasi. Sebagai informasi, PDAM Tirta Patriot melayani Kecamatan Bekasi Utara, Medan Satria dan sebagian Kecamatan Bekasi Barat.
PDAM Tirta Bhagasari yang juga melayani pemenuhan air minum warga kota Bekasi
Sementara PDAM Tirta Bhagasasi melayani sebagian wilayah Bekasi
masyarakat di wilayah kecamatan
merupakan jiran Kota Jakarta ini,
Timur, Rawalumbu serta Bekasi
Pondok Gede mengandalkan air
Pemkot telah menempuh berbagai
Selatan. Adapun untuk Kemang
tanah untuk kebutuhan sehari-
langkah
Pratama
hari.
riset
dengan membangun SPAM di Teluk
dan
Pondok
Hijau
Padahal
sejumlah
strategis.
Diantaranya
pelayanan air bersihnya dilakukan
mengungkapkan
kondisi
Buyung, Jati Asih, Mustika Jaya
oleh
setempat
air tanah di Kecamatan Pondok
dan Pondok Gede. SPAM tersebut
mengakui bahwa penyediaan air
Gede tidak cocok untuk digunakan
masing-masing memiliki kapasitas
bersih di kota Bekasi baru mencapai
sebagai
produksi
23% sehingga masih ada 77% lagi
kandungan besi dan mangan yang
skema pembiayaan yang berbeda.
yang belum terlayani.
tinggi serta langkanya air selama
Menurut Direktur Utama PDAM
musim kemarau.
Tirta Patriot Kota Bekasi Tb. Hendy
swasta.
PDAM
air
bahwa
minum
mengingat
Kecamatan Pondok Gede adalah
yang
berbeda
serta
Irawan, SPAM Teluk Buyung sudah
satu diantara beberapa kecamatan
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi
proses di LPSE. Sedangkan SPAM
di Kota Bekasi yang belum terlayani
bukannya
menyadari
Mustika Jaya kerja sama dengan
oleh PDAM Bekasi dalam hal
hal
memenuhi
PJT II dalam proses survei dan
penyediaan air bersih. Sementara ini
kebutuhan air bersih di Kota yang
analisa. Sementara SPAM Pondok
tidak
tersebut. Untuk
20 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
Profil Proyek KPBU
Sumber Foto : Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sepatan, Tangerang yang dibangun dengan skema KPBU menjadi acuan pula pembangunan SPAM Pondok Gede, Bekasi.
Gede masih dalam tahap persiapan
Sistem
lelang dengan menggunakan skema
(SPAM)
KPBU. “Jadi, kelihatannya SPAM Teluk Buyung dan Mustika Jaya
ini
(IPA) akan dibangun. Pemerintah
terlebih dahulu yang dikerjakan,”
Presiden, Joko Widodo.
Penyediaan
Minum
Gede akan menggunakan Kanal
Pengusahaan
Tarum Barat (Kalimalang). Di lokasi
Sumber Daya Air (SDA) yang saat
tersebut, Instalasi Pengolahan Air
dan
tinggal
Air
RPP
ditandatangani
oleh
mematok, total pengambilan air
katanya.
dapat mencapai 300 liter/ detik Pembangunan SPAM Pondok Gede
untuk
Meskipun masih persiapan lelang,
tersebut dirasa penting yakni untuk
bersih di Kecamatan Pondok Gede.
bukan berarti Pemkot Bekasi tak
meningkatkan cakupan pelayanan
Ditargetkan
mempersiapkan kebutuhan lahan
air
di
SPAM Pondok Gede sudah dapat
SPAM Pondok Gede. Hingga kini
Pondok Gede, Jati Asih, Bekasi.
beroperasi. Dengan nilai investasi
masih dalam proses penyiapan lahan
Pemkot
menargetkan,
Rp 325 milyar, SPAM Pondok Gede
serta proses penilaian Kerangka
SPAM Pondok Gede dapat melayani
diharapkan dapat melayani 120
Acuan Analisis Dampak Lingkungan
masyarakat
ribu jiwa penduduk Pondok Gede
(KA-ANDAL)
dilaksanakan
perumahan dan non perumahan
oleh Tim Teknis dan Tim Penilai
di 9 kelurahan, yakni Kelurahan
Komisi AMDAL (KPA) Kota Bekasi
Jatiwaringin, Jati Cempaka, Jati
Dalam catatan Badan Pendukung
di Badan Pengelolaan Lingkungan
Makmur, Jati Bening, Jati Bening
Pengembangan Sistem Penyediaan
Hidup
Bekasi.
Baru, Jati Kramat, Jati Mekar,
Air
Sayangnya sampai saat ini, menurut
Jati Rasa dan Kelurahan Jati Asih.
Kementerian Pekerjaan Umum dan
anggota Komisi Penilai Amdal (KPA)
Diperkirakan pelanggan potensial
Perumahan Rakyat, di Indonesia
Kota Bekasi, Tengku Imam Kobul
untuk
Gede
banyak sekali proyek SPAM yang
Moh. Yahya S, pembangunan SPAM
hingga Jati Asih mencapai 26.790
sangat potensial untuk dikerjakan
Pondok
Gede
sambungan
dengan
belum
yang
(BPLH)
Kota
masih
undang-undang
terkendala
adanya yang
regulasi mengatur
soal air minum. Pasalnya, UndangUndang
Nomor
7 Tahun
minum
bagi
penduduk
setempat yang
wilayah
bermukim
Pondok
pada
kebutuhan tahun
air 2018
dan sekitarnya.
Minum
(BPPSPAM)
pelanggan
dengan skema KPBU. Kurang lebih
(perumahan)
ada SPAM di 13 lokasi yang akan
dan 4.760 pelanggan potensial non
berpotensi untuk dikelola pihak
domestik
swasta. Adapun nilai investasinya
potensial
rumah
di
melayani
domestik
2004
mencapai Rp12,22 triliun dengan
tentang Sumber Daya Air sudah
SPAM Pondok Gede sendiri paling
kapasitas pasok mencapai 19,325
dibatalkan
Mahkamah
tidak memerlukan pemasangan pipa
liter
Konstitusi (MK). Pihaknya masih
oleh
distribusi sepanjang 50 km. Untuk
mencukupi air bersih untuk 7,73
menunggu RPP Penyelenggaraan
sumber air baku, SPAM Pondok
juta jiwa. (*)
per
detik
dan
mampu
Edisi Perkotaan | 2015 Sustaining Partnership | 21
Profil Lembaga Mitra KPBU
BKPRN, Lembaga Anyar yang Koordinasikan RTRWN Salah satu tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) adalah melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan program pembangunan di daerah. Dalam tugasnya, BKPRN pun telah memberikan rekomendasi penyelesaian konflik pemanfaaatan ruang PLTU Batang Jawa Tengah yang lokasinya berbatasan dengan lokasi Taman Wisata Alam Laut Daerah (TWALD).
dan
program
pembangunan
di
daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya Rencana
ialah
Umum
sinkronisasi dan
Rencana
Rinci Tata Ruang Daerah dengan peraturan
perundang-undangan,
termasuk dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah
Nasional
dan
rencana rincinya. Terkait dengan tugas penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul
dalam
penyelenggaraan
penataan ruang, baik di tingkat nasional
maupun
memberikan
pengarahan
rekomendasi BKPRN
daerah,
dan serta
penyelesaiannya, telah
memberikan
rekomendasi penyelesaian konflik pemanfaaatan ruang PLTU Batang Jawa
Tengah
yang
lokasinya
berbatasan dengan lokasi Taman Wisata Alam Laut Daerah (TWALD).
B
Seperti diketahui, pembangunan
KPRN adalah lembaga
Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun
PLTU Batang yang menggunakan
adhoc
dibentuk
2009 tentang Badan Koordinasi
skema Kerjasama Pemerintah dan
respon
Penataan Ruang Nasional yang
Badan Usaha (KPBU) seharusnya
bertanggung
sudah dimulai pada 2012 dan
yang
sebagai atas
berbagai dalam
instansi
kebutuhan pemerintah
menangani
jawab
langsung
kepada Presiden.
selesai 2016. Namun ketika itu
masalah
masih ada sebagian kecil lahan yang
pemanfaatan ruang bagi keperluan
Berdasarkan
pembangunan yang terkoordinasi.
BKPRN
Dalam
keppres
memiliki
tersebut,
tugas
yang
belum dibebaskan dan berlokasi dekat
TWALD,
penyelesaiannya
diantaranya menyiapkan kebijakan
jadi molor dari target. Akhirnya,
ini telah mengalami beberapa kali
penataan
BKPRN
perubahan nama dan struktur.
Termasuk melaksanakan Rencana
Kelautan
Keberadaan akan suatu wadah
Tata
memberikan izin, karena wilayah
koordinasi penataan ruang yang
secara
dinamis dan antisipatif dipandang
bagi
semakin
perjalanannya,
lembaga
ruang
Ruang
Wilayah
terpadu kebijakan
nasional. Nasional
sebagai
dasar
pengembangan
dan dan
Kementerian
Perikanan
telah
yang akan dibangun PLTU bukan berada
di
daerah
Langkah
konservasi
oleh
tata ruang wilayah nasional dan
laut.
pemerintah, karenanya pada 18
kawasan yang dijabarkan dalam
membebaskan tanah sisa tersebut,
Maret 2009 diterbitkan Keputusan
program
dengan menggunakan UU No 2
dibutuhkan
pembangunan
22 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
sektor
pemerintah
Profil Lembaga Mitra KPBU
Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dalam Rakernas BKPRN 2015.
tahun 2012 tentang Pengadaan
konflik pemanfaaatan ruang PLTU
BPN
Tanah bagi Pembangunan untuk
Batang Jawa Tengah.
mengungkapkan telah mengajukan
Kepentingan Umum. Sementara surat
Menteri
surat
Ferry
Mursidan
kepada
Baldan
Presiden
Tentang
Koordinator
Dalam RPJMN 2015 – 2019, bidang
Reformulasi
Kemaritiman dan surat Menteri
tata ruang memang memiliki isu yang
BKPRN. Surat itu menegaskan,
Agraria dan Tata Ruang/ Badan
sangat strategis yang diantaranya
diperlukannya
Pertanahan
terkait
lembaga BKPRN sebagai wadah
Nasional
(BPN)
pemanfaatan
dan
Dan
Restrukturisasi restrukturisasi
yang menetapkan lokasi proyek
pengendalian pemanfaatan ruang,
koordinasi
PLTU juga semakin menguatkan
kelembagaan
penataan ruang yang lintas sektor
pembebasan lahan.
penataan ruang, serta RTR sebagai
dan
acuan
berbagai
pula, hal tersebut untuk merespon
Peran BKPRN tersebut kemudian diapresiasi
penyelenggaraan
pembangunan
lintas
penyelenggaraan wilayah.
Ditegaskan
sektor. Sementara pemerintah juga
tantangan dan tuntutan penataan
oleh
Menteri
PPN/
mengarahkan
bidang
ruang saat ini. Reformulasi dan
Bappenas
Sofyan
Dalil
dalam
infrastruktur
Rakernas
BKPRN
2015
yang
2015-2019
kebijakan dalam yang
RPJMN
restrukturisasi BKPRN itu penting
diantaranya,
untuk menuju organisasi kerja lebih
merupakan salah satu rangkaian
meningkatkan
ketersedian
cepat, efektif dan efisien. Pemerintah,
acara Hari Agraria dan Tata Ruang
regulasi tata ruang yang efektif
ungkapnya, juga telah melakukan
(Hantaru) Nasional 2015 di Jakarta.
dan
survey penjajakan ekspektasi terkait
Sofyan
pembinaan kelembagaan penataan
mengakui
pencapaian
harmonis,
meningkatkan
peran BKPRN di daerah.
utama BKPRN sepanjang tahun
ruang,
2014 hingga 2015. Pencapaian itu
pelaksanaan
ialah penyelarasan lintas sektor
serta
evaluasi
kecil
dalam penyelenggaraan penataan
penyelenggaraan penataan ruang,
draft
ruang,
melalui pemantauan dan evaluasi
ruang nasional dengan beberapa
yang terukur.
alternatif.
Diharapkan
reformulasi
dan
penguatan
kelembagaan
penataan ruang serta penyelesaian
meningkatkan penataan
melaksanakan
kualitas ruang
konflik pemanfaatan ruang. Poin
Selain itu perlu dibentuk tim untuk
menyusun
kelembagaan
segera
penataan proses
restrukturisasi
terakhir menurut Sofyan terlihat
Di Rakernas BKPRN pula, Menteri
BKPRN ini dapat terselesaikan
dalam rekomendasi penyelesaian
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
pada tahun ini. (*)
Edisi Perkotaan | 2015 Sustaining Partnership | 23
Edukasi
Sistem Daur Ulang Sampah Berbasis Masyarakat
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Jalan Pulau Nibung Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Sampah masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Guna mengatasi penumpukan sampah, pemerintah mendorong pembangun fasilitas TPST 3R untuk dijadikan tempat pengolahan. Selain untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, TPST 3R juga diharapkan menjadi sumber penghasilan dan wahana kerja baru bagi masyarakat.
memperkenalkan pola pengelolaan sampah yang benar. Pola tersebut adalah 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Reduce adalah bentuk pengolahan
sampah
untuk
menghindari produksi sampah pada sumber dengan tidak menggunakan suatu benda secara berlebihan.
P
Sementara Reuse adalah bentuk
embangunan infrastruk-
pelaksanaan pengelolaan sampah
pengelolaann
tur sistem pengelolaan
domestik
mengutamakan
persampahan di Indone-
berpola kumpul, angkut, dan buang.
kembali suatu benda tanpa harus
sia saat ini belum semu-
di
Indonesia
masih
sampah
yang
penggunaan
Pola ini membuat volume sampah
menjalani
lus pembangunan fasilitas pub-
di
Akhir
terlebih dahulu. Sedangkan Recycle
lik lainnya. Padahal,
(TPA)
penyediaan
Tempat
Pembuangan
menjadi
menumpuk
proses
pengolahan
dan
adalah bentuk pengolahan sampah
infrastruktur sistem pengelolaan
membahayakan masyarakat yang
yang membedakan sampah dengan
persampahan merupakan
salah
tinggal di sekitar TPA. Tumpukan
nilai ekonomis untuk dapat diolah
satu pelayanan publik yang juga
tersebut berbahaya karena selain
lagi dalam bentuk yang sama atau
perlu disediakan oleh pemerintah
sebagai sarang penyakit juga dapat
berbeda.
kabupaten/kota.
terjadi kemungkinan longsor yang
pola 3R ini secara berkelanjutan
Dengan
menerapkan
membahayakan nyawa masyarakat
diharapkan program zero waste
Riset yang dilakukan Indonesia
sekitar, seperti peristiwa di TPA
(program tanpa sampah) dapat
Solid Waste Association (InSWA),
Leuwigajah, Bandung pada 2005.
terwujud.
bergerak di bidang manajemen
Belajar dari peristiwa tersebut,
Untuk
dan teknologi pengelolaan sampah,
banyak
mulai
tersebut,
pemerintah
menunjukkan,
peduli tentang kebersihan dengan
berbenah
untuk
sebuah
organisasi
profesi
pada
yang
umumnya,
kalangan
24 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
yang
menjalankan
program segera
melakukan
Edukasi pengolahan
hulu
Ada 3 zona terkait pengolahan
dengan tanah. Sedangkan sampah
ke hilir. Jika di hilir pemerintah
sampah di TPST, yaitu pemilahan,
yang non organik akan dipilah lagi
meningkatkan
TPA
pengolahan
non-organik
saniter
pengolahan
sampah
menjadi
sampah
dari
kualitas
lahan
urug
(sanitary landfil) sesuai dengan
Kegiatan
amanat
untuk
Undang-Undang
18/2008
tentang
Nomor
pemilahan melakukan
dan
sesuai jenis bahan dasarnya, yaitu
organik.
sampah jenis kaca, jenis kertas dan
bertujuan
jenis plastik. Sampah tersebut akan
pemilihan
diolah sehingga dapat dimanfaatkan
Pengelolaan
sampah yang masih memiliki nilai
kembali
Sampah, maka di hulu pemerintah
ekonomis sehingga dapat dijual
tangan dan sebagainya sehingga
memfokuskan
mempunyai nilai ekonomis.
pada
menjadi
kerajinan
pengelolaan
secara langsung atau diolah terlebih
sampah berbasis kawasan dengan
dahulu untuk dapat dimanfaatkan.
membangun Tempat Pengolahan
Pemilahan dilakukan pada sampah
Untuk
Sampah Terpadu (TPST) 3R.
rumah tangga yang dapat didaur
sampah biologis, pada umumnya
sampah
organik
atau
ulang. Sampah daur ulang yang
akan
Sebagai bentuk fasilitas berbasis
sudah
kemudian
Pengolahan ini sangat populer di
kawasan, TPST 3R dibuat untuk
disimpan, baik di tempat permanen
Indonesia karena prosesnya sangat
dikelola oleh Kelompok Swadaya
maupun
penyimpanan
sederhana dan dapat dilakukan
Masyarakat
(KSM)
dipisahkan tempat
diolah
menjadi
kompos.
setempat.
sementara. Selanjutnya, pembeli
oleh siapa saja baik masyarakat,
Selain sebagai tempat pengolahan
sampah yang dapat didaur ulang
pelaku usaha swasta maupun oleh
sampah yang dekat dengan sumber
mengambil dan membelinya sesuai
pemerintah kabupaten/kota di TPS
untuk mengurangi volume yang
dengan harga pasar.
dan TPA yang ada.
masuk ke TPA, fasilitas TPST 3R
juga
diharapkan
menjadi
Berdasarkan
hasil
pemilahan
Mengingat SDM yang diperlukan
sumber penghasilan dan lapangan
tersebut, sampah dibedakan menjadi
untuk
pekerjaan baru bagi warganya.
3 jenis, yaitu sampah non organik,
tidaklah sedikit, pengelola juga
mengelola
TPST
3R
sampah organik, dan sampah yang
dapat
pengolahan
tidak masuk dalam 2 kategori
berpartisipasi.
sampah, kegiatan utama TPST 3R
tersebut. Sampah yang tidak masuk
selain
memberikan
kontribusi
terdiri atas kegiatan pengumpulan
dalam jenis non organik atau organik
kebersihan, TPST 3R
juga dapat
dan
Layaknya
proses
pengangkutan sampah dari
mengajak
masyarakat
Dengan
begitu
akan langsung diangkut ke TPA.
membuka lapangan pekerjaan bagi
sampah
Agar tidak terjadi penumpukan,
masyarakat sekitar. (*)
pada TPST dan pemasaran produk-
maka dilakukan pengolahan dengan
produk hasil pengolahan sampah.
sistem
sumbernya, pengolahan
sanitary
landfill,
yakni
sampah dipadatkan dan diurug Pengumpulan dan pengangkutan merupakan kegiatan utama dalam pengelolaan sampah. Secara umum, pengumpulan
sampah
domestik
dilakukan dengan dua cara yang berbeda yaitu, sampah dipindahkan terlebih
dahulu
ke TPST
lalu
kemudian sampah tersebut diolah. Atau cara kedua, sampah langsung diangkut ke TPST. Dalam pola 3R, pengelolaan sampah menggunakan cara yang pertama, yaitu sampah dipindahkan terlebih dahulu ke TPST lalu diolah.
Petugas memeriksa pipa gas metana dari sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kampung Jawa, Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Edisi Perkotaan | 2015 Sustaining Partnership | 25
sosok
Membangun Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing
Ir. Hayu Parasati, MPS, Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas
S
wilayah perkotaan difokuskan untuk
berkeadilan serta ramah lingkungan;
membangun kota berkelanjutan dan
menyediakan sarana dan prasarana
berdaya saing menuju masyarakat
yang berorientasi pada konsep hijau
kota yang sejahtera berdasarkan
dan berketahanan, antara lain green
karakter fisik, potensi ekonomi, dan
open space (ruang tebuka hijau),
budaya lokal. Untuk itu, terdapat
green waste (pengolahan sampah
lima strategi pembangunan perko-
dan limbah), green water (efisiensi
taan yang dipersiapkan.
pemanfaatan dan pengolalaan air
osok Ir. Hayu Parasati, MPS, sebagai salah satu konsep-
Pertama,
tor pembangunan perkotaan
perwujudan
Sistem
permukaan),
green
(transportasi
ramah
transportation lingkungan),
Perkotaan Nasional (SPN) dengan
green energy (pemanfataan sumber
sudah tak asing lagi di Indonesia. Di
mendorong
perkotaan
energi yang ramah lingkungan dan
posisinya saat ini sebagai Direktur
metropolitan baru sebagai sentra
terbarukan), serta green economy
Perkotaan dan Perdesaan, Kemente-
produksi
(pengembangan
rian PPN/Bappenas, lulusan Master
jasa untuk melayani Kawasan Timur
of Development Studies dari Univer-
Indonesia, serta memantapkan peran
sity of Queensland ini sudah banyak
dan fungsi kawasan metropolitan
Keempat, pengembangan kota cerdas
merancang
pemba ngunan
yang sudah ada untuk menjadi pusat
yang berdaya saing dan berbasis
perkotaan, baik yang bersumber dari
berskala global. Kedua, percepatan
teknologi dan budaya lokal. Hal ini
pembiayaan APBN, maupun melalui
pemenuhan
akan diwujudkan melalui pengemba
skema
konsep
Kerjasama
kawasan
pengolahan
Standar
barang
dan
Pelayanan
ekonomi
yang
berwawasan lingkungan).
Pemerintah
Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan
ngan perekonomian dengan memban-
dengan Badan Usaha (KPBU), misal
kota aman, nyaman dan layak huni.
gun pencitraan kota (city branding)
nya pengelolaan air limbah, pengelo-
Hal ini akan diwujudkan dengan cara,
yang mendukung pencitraan bangsa
laan Sistem Penyediaan Air Minum
di antaranya
menyediakan sarana
(nation branding); m enyediakan in-
(SPAM), dan persampahan.
dan prasarana dasar perkotaan sesuai
frastruktur dan pelayanan publik
dengan tipologi, fungsi dan peran
melalui penggunaan TIK; serta mem-
Perempuan pekerja keras ini boleh
kotanya;
bangun kapasitas masyara kat yang
dibilang
dalam
transportasi publik yang terintegrasi
tak
mengedukasi
kenal
lelah
sistem
inovatif, kreatif, dan p roduktif.
hingga
dan multimoda sesuai dengan tipologi
pemerintah daerah akan penting
kota dan kondisi geografisnya; serta
Kelima, peningkatan kapasitas tata
nya kota berkelanjutan dan berdaya
meningkatkan keamanan kota melalui
kelola
saing. Karena itu, dalam lima tahun
pencegahan penyediaan fasilitas dan
dengan
mendatang, alumnus Institut Tekno
sistem penanganan kriminalitas dan
peraturan
dan
logi Bandung (ITB) Jurusan Planologi
konflik berbasis Teknologi Informasi
birokrasi
kepemerintahan
Angkatan 1981 ini sudah menyiapkan
dan Komunikasi (TIK).
yang tanggap terhadap kebutuhan
sejumlah
masyarakat
mengembangkan
program
pembangunan
masyarakat;
pembangunan
perkotaan
mewujudkan prosedur
serta
dalam kota
meningkatkan
perkotaan, sebagaimana telah di-
Ketiga, perwujudan kota hijau yang
peran
tuangkan dalam Rencana Pemba
berketahanan iklim dan bencana
Masyarakat Sipil (OMS) dan asosiasi
ngunan Jangka Menengah N asional
dengan
profesi dalam penyusunan kebijakan,
(RPJMN)
dan
2015-2019.
Menurut
Hayu, arah kebijakan pembangunan
cara
menata,
memanfaatkan
mengelola, ruang
dan
kegiatan perkotaan yang efisien dan
26 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
aktif
sistem,
swasta,
Organisasi
perencanaan dan pembangunan kota berkelanjutan. (*)
Sekilas Berita Proyek Prakarsa dalam Penyediaan infrastruktur
memadai. Dalam Perpres tersebut dijelaskan badan usaha pemrakarsa
S
kema Kerjasama P emerintah
baga maupun kepala daerah dapat
wajib menyusun studi kelayakan
dengan
Usaha
memprakarsai penyediaan infra-
atas KPBU yang diusulkan.
Badan
salah
struktur yang akan dikerjasama-
satu alternatif pembiayaan pem
kan dengan badan usaha melalui
Dalam Perpres tersebut juga dise-
bangunan infrastruktur di Indone-
skema KPBU. Badan usaha juga
butkan, badan usaha pemrakarsa
sia. Pada prinsipnya, proyek skema
dapat mengajukan prakarsa KPBU
KPBU dapat diberikan alternatif
KPBU digolongkan ke dalam dua
kepada menteri, kepala lembaga
kompensasi berupa pemberian tam-
jenis yaitu proyek kerja sama yang
atau kepala daerah.
bahan nilai sebesar 10%; pemberian
(KPBU)
merupakan
ber asal dari inisiasi pemerintah
hak untuk melakukan penawaran
(solicited) dan proyek kerjasama
Sesuai
Perpres
yang diinisiasi oleh badan usaha
penyediaan
(unsolicited).
dapat
Nomor
38/2015,
infrastruktur
diprakarsai
harus memenuhi
badan
oleh badan usaha pemrakarsa ter-
yang
hadap penawar terbaik (right to
usaha
match) sesuai dengan hasil peni
kriteria, yakni
laian dalam proses pelelangan; ser-
Jika merujuk pada Peraturan Pre
terintegrasi secara teknis dengan
ta pembelian prakarsa KPBU. Pem-
siden
38/2015
rencana induk pada sektor yang
belian prakarsa KPBU ini antara
Pemerintah
bersangkutan; layak secara ekonomi
lain berupa hak kekayaan intelek-
dengan Badan Usaha dalam Penye-
dan finansial; dan badan usaha yang
tual oleh menteri, kepala lembaga,
diaan Infrastruktur, pada Bab VII
mengajukan
kepala daerah atau oleh pemenang
disebutkan, menteri, kepala lem-
kemampuan
(Perpres)
tentang
C A L O N P E M R A K A R S A
P J P K
Nomor
Kerjasama
prakarsa keuangan
memiliki yang
lelang. (*)
KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA (UNSOLICITED Project) Calon Pemrakarsa menyusun Prastudi Kelayakan dan menyampaikan usulan Kompensasi BU
PJPK mengevaluasi secara mendalam Dokumen Prastudi Kelayakan: g Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; g Layak secara ekonomi dan finansial; dan g Calon Pemrakarsa memiliki kemampuan kewenangan yang memadai untukmembiaya pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
Penyelesaian Dokumen Studi Kelayakan dan Pemenuhan Persyaratan Prakualifikasi g Dilaksanakan oleh Calon Pemrakarsa g Diserahkan kepada PJPK
Bila Prastudi Kelayakan memperoleh persetujuan dari PJPK: g PJPK menerbitkan Letter to Proceed to Feasibility Study g Calon Pemrakarsa melanjutkan dengan penyusunan Studi Kelayakan
PJPK mengevaluasi secara mendalam Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Pemenuhan Persyaratan Prakualifikasi: g Rencana bentuk kerjsama; g Rencana pembiayaan proyek dan sumber dana; dan g Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
Bila Dokumen Studi Kelayakan memperoleh persetujuan PJPK: g Surat penetapan usulan KPBU sebagai proyek prakarsa badan usaha (unsolicited); g Surat penetapan Calon Pemrakarsa sebagai Badan Usaha Pemrakarsa; dan g Surat penetapan pemberian bentuk kompensasi untuk Badan Usaha Pemrakarsa
Edisi Perkotaan | 2015 Sustaining Partnership | 27
Direktorat Pengembangan kerjasama pemerintah dan Swasta
Air Minum Kabupaten Tangerang 28 | Sustaining Partnership Edisi Perkotaan | 2015
