PENGUATAN KELEMBAGAAN FKUB

9/22/2017

PENGUATAN KELEMBAGAAN FKUB DAN PENANGANAN NARKOTIKA DI DAERAH DISAMPAIKAN OLEH : LUTFI TMA DIREKTUR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pada Acara :

Rapat Koordinasi Nasional Bidang Politik dan Pemerintahan Umum

PENGUATAN KELEMBAGAAN FKUB

2

1

9/22/2017

LATAR BELAKANG 1. Indonesia adalah negara yang berpenduduk kaya akan ragam adat, budaya, agama, dan ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah. 2. Penduduk Indonesia menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sebagian besar dari penduduk menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, sementara ratusan aliran keagamaan dan kepercayaan juga masih tumbuh dan berkembang. 3. Perkembangan aliran dan faham keagamaan tak jarang menimbulkan konflik antar sesama pemeluk agama yang sama maupun di antara pemeluk agama yang berbeda. Konflik yang terjadi terhadap aliran-aliran sempalan, aliran kepercayaan, paham keagamaan, dan organisasi keagamaan umumnya akibat ekslusivitas kegiatan mereka. Sehingga masyarakat memiliki prasangka yang buruk akibat ketidaktahuan mereka akan kegiatan kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, kelompok-kelompok ini kerap kali memiliki pandangan keagamaan yang tidak sama bahkan tidak sejalan dengan pandangan awam, meski mereka kerap mengaku bahwa apa yang mereka anut bagian dari agama mainstream. Gerakan “agama-agama” baru ini merupakan tantangan yang sulit dihindari. 4. Dibutuhkan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. 5. Perlu kebijakan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara kebhinnekaan, suasana keberagaman dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu.

Permasalahan NO 1.

PERMASALAHAN Pendirian Rumah Ibadat

2.

Penistaan Agama

3.

Aliran Agama bermasalah

4.

Radikalisme dan Terorisme

KASUS 1.

Gereja di Aceh singkil;

2.

Mesjid di manokwari;

3.

Gereja Pantekosta, Sumedang;

4.

Gereja HKBP Filadelfia, Kabupaten Bekasi;

5.

Gereja HKBP Binjai Baru, Kabupaten langkat;

6.

Gereja Santa Clara, Kota Bekasi;

7. Gereja santa Barnadet, kota Tangerang. Kasus yang melibatkan Calon Gubernur DKI Jakarta yang dianggap telah menistakan agama islam. 1.

Jamaah Ahmadiyah Indonesia (Depok, Kuningan, Tasimalaya, NTB, Bangka)

2.

Pengungsi Syiah di sampang

3.

Saksi Yahova di NTT (yang dianggap aliran sesat oleh umat kristen)

4.

Gafatar di kaliman Barat

5. HTI (menginginkan negara khilafah islamiyah yang bertentangan dengan Dasar Pancasila) Dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan memanipulasi simbol-simbol agama, berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. adanya kelompok yang memaksakan kepentingan melalui cara-cara terror dan kekerasan yaitu : 1.

Teror bom sarinah;

2.

Pengrusakan rumah ibadat gereja di aceh singkil;

3.

Pembakaran mesjid di tolikara;

4.

Pengrusakan dan pembakaran klenteng dan Vihara di tanjung balai;

5.

Penutupan paksa Gereja Pantekosta, Sumedang;

6.

Pengeboman gereja di Samarinda.

2

9/22/2017

Permasalahan •Hasil penelitian (sumber: tirto.id): –52,3% pelajar setuju aksi radikalisme atas nama agama. –25% pelajar menganggap Pancasila tidak lagi relevan. –20% guru menganggap Pancasila tidak lagi relevan –84,6% pelajar setuju penerapan hukum yg berbasis agama. –76,2% guru setuju penerapan hukum yg berbasis agama –14,2% pelajar membenarkan serangan Bom. •Indeks kerentanan radikalisme di Indonesia pada tahun 2011 adalah 43,6% padahal tingkat amannya berada pada 33,3%. (Survey Lembaga Lazuardi Birru). •20-30% pengurus rumah ibadah bersimpati terhadap gerakan radikalisme keagamaan. (Penelitian tahun 2010 CSRC UIN Jakarta). •Berbagai studi menyatakan adanya peningkatan radikalisme Islam di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi umum.

Rumah Ibadah dan Upaya De-radikalisasi

• Salah satu sarana penyebaran radikal adalah rumah ibadah. • Rumah ibadah harus dikembalikan fungsi nya sebagai tempat penyebar kedamaian dan kemajuan sosial bersama.

3

9/22/2017

(cont’d) • Problem dalam pengelolaan Rumah Ibadah; 1. Kegagalan dalam merespon modernisasi, dan memilih untuk tetap menjaga tradisi 2. Minimnya contoh manajerial yang baik, ataupun best practice dalam administrasi rumah ibadah

(cont’d) • Dalam riset yang dilakukan oleh Centre for Real Estate Studies (CRES), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), bahwa dalam menciptakan sebuah tata kelola rumah ibadah (Masjid) yang efektif, terdapat empat indikator kunci (Sapri, Muin, dan Sipan, 2016): 1. Desain struktur organisasi 2. Proses seleksi pengelola yang berbasis kepada pengetahuan dan kemampuan 3. Semangat bekerja sama 4. Change Management yang kuat

4

9/22/2017

Perbandingan Pengelolaan Masjid Singapura •Memiliki Mosque Excellence System (MES) sebuah standar pengelolaan Masjid yang dikeluarkan oleh Islamic Religious Council of Singapore (Arasteh, 2014) •MES kemudian memberikan assessment kepada masjid-masjid yang ada. Selain indikator yang terkait dengan fungsi pelayanan peribadatan, juga dilengkapi dengan indikator seperti: peran Masjid dalam pendidikan Islam •MES kemudian menjadi acuan dalam melihat fungsi Masjid secara lebih luas, tidak hanya sebagai rumah ibadah, tetapi juga sebagai pusat dari perkembangan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. •Dibentuk cluster masjid berdasar wilayah dan antarmasjid saling bersinergi.

Inggris •Masjid berperan sebagai muslim centre. Fungsi sosial kemasyarakatan masjid melengkapi fungsi utama sebagai rumah ibadah •East London Mosque misalnya menjadi salah satu pusat untuk menyebarluaskan pesan toleransi dan menolak segala bentuk ekstrimisme yang berbasis agama. Mereka bahkan membentuk forum lintas iman dengan para penganut Yahudi. •Mengambil contoh East London Mosque, pengelolaan dilakukan dengan membentuk East London Mosque Trust yang terdiri dari 14 orang. •Dewan Pengurus ini kemudian memiliki tingkatan, trustees, dan key staff yang melaksanakan tugas harian. •Secara badan hukum mereka dikelompokkan sebagai limited charity. Mereka wajib menyampaikan kepada publik laporan tahunan dan laporan keuangan secara terbuka.

Perbandingan Pengelolaan Masjid •

Brunei Darussalam

•Seluruh masjid merupakan milik negara •Seluruh pegawainya diigaji oleh negara •Imam memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan negara •Jika ingin melakukan kegiatan di Masjid, harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama •Khutbah Jumat diatur oleh negara, dan harus seragam.

• • • •

•

•

Malaysia Keberadaan Masjid diatur oleh negara. Setiap wilayah (setingkat kecamatan) memilki 1 masjid Pengurus Masjid ditentukan melalui proses, bukan asal tunjuk. Imam Masjid memiliki fungsi sentral, biasanya dipilih dari lulusan universitas Islam. Dengan kompetensi tersebut, layak jika Imam diberikan gaji yang cukup besar

5

9/22/2017

Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, antara lain program yang dituangkan dalam Nawa Cita Kabinet Kerja 2015-2019 adalah

(1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (2) Memperteguh Ke – Bhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

RPJMN 2015-2019

PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA 1. PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA; 2. PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA; 3. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA; 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH; 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.

SASARAN MENINGKATKAN HARMONI SOSIAL DAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA: 1.Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Antarumat Beragama di Kalangan Tokoh Agama, Pemuda, dan Lembaga Sosial Keagamaan; 2.Pengelolaan Rumah Ibadah; 3.Pembinaan dan Pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

6

9/22/2017

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MELALUI : 1. Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur. 2. Pengelolaan Rumah Ibadat; 3. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota. 4. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik. 5. Penguatan peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama.

mengenai

Rumah Ibadah dan Upaya De-radikalisasi 1. Rumah ibadah harus dikembalikan fungsi nya sebagai tempat penyebar kedamaian dan kemajuan sosial bersama. 2. Membangun pola manajerial yang baik dalam pengelolaan rumah ibadah

7

9/22/2017

PENGANGGARAN FKUB Menurut PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 26 (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

LANGKAH KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN FKUB C. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 903/117/SJ TANGGAL 12 JANUARI 2017 TENTANG PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM ANGGARAN APBD; D. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 .  Lampiran : pada Angka Romawi V yang mengatur tentang Hal Khusus Lainnya Point 54 huruf r : “Pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dianggarkan dalam APBD, dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ Tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

8

9/22/2017

TUGAS FKUB PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006

1.Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. 2.Menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. 3.Menyalurkan aspirasi Ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk “rekomendasi” sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 4.Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukuanan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. 5.Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat (khusus FKUB kabupaten/kota).

6.Pembinaan

Pengelolaan Rumah Ibadah

Alternatif Kebijakan • Pembinaan Pengelolaan Rumah Ibadah melalui perangkat pemerintahan daerah dengan pendekatan persuasif serta adanya reward dan punishment dari pemerintah daerah, dengan memerankan Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Lurah/Kepala Desa untuk menumbuhkembangkan harmoni kehidupan beragama.

9

9/22/2017

PROSENTASE PEMBENTUKAN FKUB SE-INDONESIA DAERAH

JUMLAH

SUDAH TERBENTUK

BELUM TERBENTUK

PROSENTASE

PROVINSI

34

34

-

100 %

KOTA

98

98

-

100 %

416

402

14

96,6 %

KABUPATEN  SUMATERA BARAT (3)

 SULAWESI TENGGARA (3)

 PAPUA (6)

 PAPUA BARAT (2)

a. Kab. Tanah Datar b. Kab. Agam c. Kab. Pesisir Selatan

a. Kab. Muna Barat b. Kab. Buton Tengah c. Kab. Buton Selatan

a. b. c. d.

a. Kab. Manokwari Selatan b. Kab. Pegunungan Arfak

Kab. Biak Numfor Kab. Puncak Jaya Kab. Paniai Kab. Mamberamo Raya e. Kab. Mamberamo Timur f. Kab. Intan Jaya

HIMBAUAN MENDAGRI MENYIKAPI KONFLIK SOSIAL BERLATAR BELAKANG KEAGAMAAN DI DAERAH 1. FKUB merupakan Forum Lintas Agama yang memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia guna mempercepat pencapaian cita-cita tujuan berbangsa dan bernegara. Untuk itu Pemerintah Daerah dihimbau agar memberikan perhatian dan dukungan anggaran terhadap FKUB sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017; 2. Pemerintah daerah bersama FKUB perlu terus melakukan kegiatan peningkatan wawasan multikultural dan wawasan kebangsaan, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kerukunan umat beragama secara intensif dan menyeluruh, dilakukan secara secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengoptimalkan berbagai saluran media sosialisasi;. 3. Mendorong peningkatkan peran FKUB provinsi dan kabupaten/kota, revitalisasi Tim PAKEM, dan fórum-forum lainnya (FKDM, FPK, FPT) di daerah bersama-sama dengan Majelis Agama dan Ormas Keagamaan. 4. Dalam penyelesaian konflik sosial bernuansa agama perlu penegakkan hukum secara tegas dengan pendekatan sosiologis dengan mempertimbangkan kearifan lokal melalui pranata adat atau pranata sosial; 5. Meningkatkan intensitas komunikasi, jalinan kemitraan, dan fasilitasi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan ormas keagamaan dalam rangka mengantisipasi munculnya permasalahan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama di daerah. 6. Menumbuhkan keteladan Pemerintah daerah dan tokoh agama dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama; 7. Membangun komitmen bersama, kesamaan pemahaman, memupuk rasa saling percaya, saling menghormati dan hubungan yang sinergis antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, Tokoh-Tokoh Agama, Majelis Agama dan Ormas Keagamaan dalam menjaga harmonisasi sosial dan kehidupan keagamaan dalam kerangka kebhinnekaan berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

10

9/22/2017

PENANGANAN NARKOTIKA DI DAERAH 21

INDONESIA DARURAT NARKOTIKA • 40-50 Orang Meninggal Setiap Hari

• Pengguna Narkoba di Indonesia 5,9 Juta Orang • Terdapat 46 Jenis Narkotika Baru di Indonesia • Kerugian Negara 63,1 trilliun/tahun

11

9/22/2017

KONDISI PENYALAHGUNAAN NARKOBA SAAT INI 1. Peredaran narkoba semakin menunjukan peningkatan pesat baik kuantitas maupun kualitas. 2. Indonesia sudah tidak lagi menjadi tempat transit peredaran narkoba, namun sebagai tempat peredaran. 3. Penyalahguna narkoba telah merebak di berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai profesi baik pejabat, pengusaha, pelajar, penegak hukum dan sebagainya. 4. Dari segi usia, penyalahguna narkoba tidak lagi mengenal batas usia, baik anak – anak hingga remaja hingga orang tua. 5. Dari segi geografis, peredaran narkoba tidak lagi hanya di kota besar namun telah merambah hingga ke desa.

BAHAYA NARKOBA 1. Menganggu kesehatan pisik dan psikis bahkan kematian. 2. Menimbulkan ketidak ketentraman - kedamaian rumah tangga. 3. Mengganggu ketentraman – kedamaian masyarakat terutama lingkungan sekitar. 4. Ancaman hilangnya generasi muda yang sehat yang menjadi tiang utama generasi penerus pembangunan negara dan bangsa Indonesia. 5. Meningkatnya berbagai masalah sosial di masyarakat antara lain seperti penyakit HIV – AIDS, kriminalitas misal perkosaan, pencurian dan lainnya. 6. Ancaman terhadap melemahnya ketaqwaan terhadap ajaran agama. 7. Ancaman terhadap stabilitas keamanan negara.

12

9/22/2017

UPAYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENANGANAN NARKOBA 1. Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika; 2. SE 354/4052/SJ Tgl 14 Agustus 2014 tentang Tidaklanjut Permendagri Nomor 21 tahun 2013; 3. SE 356/8945/SJ tanggal 27 Des 2013 ttg Penanganan Penyalahgunaan Narkoba; 4. SE mendagri no. 460/916/SJ tanggal 22 Feb 2013 ttg Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan; 5. Nota Kesepahaman dengan BNN (MoU) No. NK/02/II/2014/BNN dan No. 471.12/966/SJ tanggal 20 Februari 2014 ; 6. Radiogram Mendagri No.354/5996/SJ tanggal 22 Oktober 2015 kepada Gub/Bup/Walikota ttg penyuluhan kepada siswa sekolah tentang tindakan kejahatan seksual dan peredaran narkoba; 7. Surat Mendagri No.354/6611/SJ/ tanggal 25 Nopember 2015 tentang pemasangan spanduk tentang anti narkoba; 8. Radiogram Nomor : 910/1769/SJ tanggal 13 Mei 2016 kepada Gub/Bup/Walikota perihal Pengalokasian anggaran tes urine pada tahun anggaran 2017.

Provinsi yang telah mengeluarkan Perda ttg Narkoba berdasarkan Pemendagri No. 21 Tahun 2013 ttg Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

1. Prov. Yogyakarta No. 13 Thn 2010 ttg Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiksi lainnya 2. Prov Kepulauan Bangka Belitung No. 5 tahun 2015 ttg Penangulangan Penyalahgunaan, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; 3. Prov. Sulawesi Barat No. 3 Thn 2016 ttg Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika da Zat Adiktif lainnya;

13

9/22/2017

PERAN GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA

PENDANAAN PERMENDAGRI NO. 21 TAHUN 2013 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN, PENYALAH-GUNAAN NARKOTIKA

ESENSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PELAPORAN

FASILITASI DI DALAM PENYUSUNAN PERDA

PERAN GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

ESENSI FASILITASI DIMAKSUD DILAKUKAN OLEH SKPD TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DIKOORDINASIKAN OLEH KEPALA SKPD YG MEMBIDANGI KESBANGPOL

14

9/22/2017

FASILITASI DI DALAM PENYUSUNAN PERDA

ANTISIPASI DINI

PARTISIPASI MASYARAKAT

ESENSI

PENDANAAN

PENCEGAHAN

REHABILITASI

PENANGANAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

ESENSI MENDAGRI MELALUI DIRJEN POLPUM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI

GUBERNUR MELALUI KEPALA SKPD PROVINSI YANG MEMBIDANGI URUSAN KESBANGPOL MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI/KAB/KOTA DI WILAYAHNYA

BUPATI/WALIKOTA MELALUI KEPALA SKPD KAB/KOTA YANG MEMBIDANGI URUSAN KESBANGPOL MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KAB/KOTA

15

9/22/2017

SE.354/4052/SJ TGL 14 AGUSTUS 2014 TTG TINDAKLANJUT PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2013, GUB DAN BUP/WALIKOTA DIMINTA: 1. Menyusun Perda mengenai narkotika yg memuat sekurang-kurangnya antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan dan partisipasi Masyarakat ; 2. Meningkatkan kapasitas aparatur yg membidangi urusan Kesbangpol dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika; 3. Mengefektifkan peran dan meningkatkan upaya-upaya koordinasi forum-forum yang ada di daerah yaitu: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dan Komunitas Intelijen daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; 4. Meningkatkan peran serta Masyarakat dan melakukan kemitraan/kerjasama dlm rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dgn ormas, swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan dan badan hukum; 5. Menyusun program dan menyiapkan anggaran dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Prov dan Kab/Kota di wilayahnya masing-masing.

SE 356/8945/SJ TGL 27 DES 2013 TTG PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, GUB DAN BUPATI/WALIKOTA DIMINTA:

1. Agar setiap prov dan kab/kota menerbitkan keputusan kepala dinas kesehatan ttg Tim Asesmen bagi Pecandu Narkoba dalam proses hukum; 2. Agar setiap prov dan kab/kota secara bertahap memiliki Fasilitas Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yg dilengkapi dgn sarana dan prasarana yg memadai thd penyalahguna/pecandu narkoba secara sukarela dan dla proses hukum; 3. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/kota berkoordinasi secara berjenjang dgn K/L yg membidangi urusan Kesehatan, Sosial, Hukum, dan HAM, kePolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Badan Narkotika Nasional; 4. Melaporkan pelaksanaan tersebut kepada Mendagri dgn tembusan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Kepala BNN

16

9/22/2017

SE MENDAGRI NO. 460/916/SJ TGL 22 FEBRUARI 2013 TTG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN, GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA DIMINTA:  Koordinasi intensif dan sinegris serta menyiapkan anggaran dalam rangka pencegahan dan penanganan masalah sosial;  Mendorong terciptanya ketahanan masy. melalui penguatan nilai agama dan nilai sosbud;  Meningkatkan kapasitas aparatur yg membidangi urusan kesbangpol dalam pencegahan dan penanganan masalah sosial;  Mengefektifkan dan meningkatkan upaya koordinasi forum-forum di daerah: Kominda, FKDM, Forum Pembauran Kebangsaan, FKUB dan Forum lain yang dibentuk daerah;  Mendorong peran serta majelis agama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas dalam penanaman nilai keagamaan dan penguatan moral, norma dan etika sosial;  Mendorong peran serta masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat Serta mendorong kerjasama masyarakat dengan Ormas

NOTA KESEPAHAMAN DENGAN BNN (MoU)

No: NK/02/II/2014/BNN No: 471.12/966/SJ Tanggal 20 Februari 2014

 Desiminasi informasi dan advokasi pencegahan  Pemberdayaan kader anti penyalahgunaan & peredaran gelap  Sosialisasi program wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu  Penyediaan fasilitasi dan program rehabilitasi bagi pecandu dan korban  Pelaksanaan tes/uji narkoba Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan E-KTP;  Menjaga keaslian data kependudukan

17

9/22/2017

Rdg Mendagri No.354/5996/SJ tgl.22 Okt 2015 Gub/Bup/Walikota agar melakukan: a) Penyuluhan kpd siswa sekolah/Madrasah/Lembaga Pendidikan sejenis diseluruh tingkatan , khususnya SD,SMP/setingkat lainnya dan orang tua siswa melalui guru sekolah, kpd seluruh lapisan masy lainnya secara terus menerus terkait dgn perlunya pengawasan terhadap anak agar tidak menjadi korban tindakan kejahatan seksual dan peredaran narkoba. b) Pelaksanaan penyuluhan agar bekerjasama dgn Kepolisian, BNN, Ormas dan elemen masyarakat lainnya yg perduli terhadap kejahatan seksual dan peredaran narkoba. c) Menyampaikan informasi kpd seluruh masyarakat melalui media cetak dan elektronik d) Bagi daerah yg belum menyusun Perda ttg penanggulangan narkoba agar segera menyusun Perda tsb.

Surat Mendagri No.354/6611/SJ/ ttg Pemasangan Spanduk Ttg Anti Narkoba tgl 25 Nop 2015

Gub/Bup/Walikota mengambil langkah langkah untuk melakukan pemasangan spanduk tentang anti narkoba dilingkungan : a. Instansi Pemerintah Daerah b. Kantor-kantor camat c. tempat-tempat publik/Umum d. Pertokoan dan mall-mall e. Tempat Hiburan f. Jalan-jalan protokol

18

9/22/2017

Radiogram Nomor : 910/1769/SJ tanggal 13 Mei 2016 kepada Gub/Bup/Walikota perihal Pengalokasian Anggaran Tes Urine pada tahun anggaran 2017.

Gubernur/Bupati/Walikota agar: 1. Mengadakan Tes Urine Untuk Seluruh Pegawai dimasing-masing Pemda minimal satu kali pelaksanaan dalam setahun; 2. Melakukan sosialisasi stop narkoba dan diharapkan membentuk satgas anti narkoba dimasing-masing Pemda.

HAMBATAN 1. Provinsi, Kabupaten/Kota belum seluruhnya menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika; 2. Kurangnya program kegiatan yang didukung APBD Provinsi, Kabuaten/Kota dalam rangka fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika; 3. Belum optimalnya kegiatan kemitraan antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

19

9/22/2017

POTENSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

1. Jumlah Anggota PKK mulai dari tingkat provinsi sampai ke desa kurang lebih 6.000.000 orang; 2. Jumlah Anggota Linmas mulai dari tingkat provinsi sampai ke desa kurang lebih 5.000.000 orang; 3. Jumlah Ormas yang terdata 139.957 ormas yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia; 4. Forum-forum bentukan pemerintah baik itu FKDM, FKUB, FPK; 5. Potensi berbagai Lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, RT/RW, PKK, dll. 6. Organisasi bentukan pemerintah (Pramuka, Legiun Veteran, DHN 45, PMI, KONI, dan lainnya) yang kesemuanya selama ini belum dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya P4GN di daerah

TERIMA KASIH

40

20