LOGO KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGUATAN KELEMBAGAAN LPSE
DIREKTORAT FASILITASI KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH DITJEN OTONOMI DAERAH
UU NOMOR 23 TAHUN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSOLUT
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. 2. 3. 4. 5.
KONKUREN
WAJIB Kes, Pendidik, PU, dll.
YAN DASAR
SPM
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
PILIHAN Pertambangan, Perdagangan, dll.
NON YAN DASAR
CATATAN:
Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian 2 hasilnya dibagikan ke Kab/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan 1. Pengamalan Pancasila, terlaksananya UUD 1945, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI; 2. Persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Kerukunan antar umat beragama, antar etnis dan kelompok lainnya; 4. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di daerah terkait 4 pilar bernegara; 5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi kegiatan politik di daerah
Dilimpahkan oleh Presiden kepada: GUBERNUR
dibiayai APBN
BUPATI/WALIKOTA
sbg kepala wilayah adm. (dibantu perangkat pusat: kesbangpol)
Pelaksanaan di kecamatan CAMAT
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN UU 23/2014) WAJIB berkaitan dengan pelayanan dasar
1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6. sosial.
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 1. tenaga kerja; 2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3. pangan; 4. pertanahan; 5. lingkungan hidup; 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9. perhubungan; 10. komunikasi dan informatika; 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. penanaman modal; 13. kepemudaan dan olah raga; 14. statistik; 15. persandian; 16. kebudayaan; 17. perpustakaan; dan 18. kearsipan.
PILIHAN
1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumber daya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN
PEMETAAN
KEMENTERIAN/LPNK
Melakukan pemetaan prioritas urusan wajib dan urusan pilihan dari provinsi dan kab/kota yang dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.
WAJIB
PILIHAN
Dasar untuk memfasilitasi daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan secara nasional Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah mencapai tujuan nasional
GUBERNUR
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
(WAKIL PEMERINTAH) Pembinaan,
Pengawasan, Supervisi, Monev Fasilitasi Kab/Kota melaksanakan Otda
PELAYANAN OPTIMAL
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (berdasarkan UU 23/2014 1. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. 2. Perda berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. 3. Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan 4. Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Perangkat daerah provinsi terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5.
sekretariat daerah; sekretariat DPRD; Inspektorat dinas; badan;
Perangkat daerah Kabupaten/kota terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
sekretariat daerah; sekretariat DPRD; Inspektorat; dinas; badan; kecamatan; dan
DINAS DAERAH Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Dinas dibentuk dengan ketentuan: 1. 2. 3.
Dinas/badan tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan daerah dengan beban kerja yang besar; Dinas/badan tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan daerah dengan beban kerja yang sedang; dan Dinas/badan tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan daerah dengan beban kerja yang kecil.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN DAERAH
Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: 1. perencanaan; 2. keuangan; 3. kepegawaian; 4. penelitian dan pengembangan; 5. pendidikan dan pelatihan; dan 6. fungsi lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
LATAR BELAKANG Good Governance Intinya adalah meningkatkan sinergi pencapaian tujuan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Swasta
Pemerintah
(max. profit)
(opt. services)
Good Governance
Masyarakat (max. utility)
PENGADAAN YANG KREDIBEL MENINGKATKAN EFISIENSI Melalui Sistem Pengadaan yang Kredibel (Transparan, Konsisten, dan Akuntabel); Tercipta Persaingan Sehat Diantara Penyedia Barang/Jasa Publik; Memperkecil Peluang Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas Penggunaan Keuangan Negara dan Daerah (Sesuai Maksud dan Tujuan Perpres)
UNIT-UNIT PROCUREMENT
ULP
LPSE
UNIT-UNIT PENGADAAN
ULP Diharapkan Terbentuk PALING LAMBAT 2014 UNIT PERMANEN
LPSE WAJIB DIBENTUK GUB/WALKOT/BUP, (DAPAT K/L/I), SEJAK DITETAPKAN PERPRES, PALING LAMBAT DIGUNAKAN UNTUK LELANG SECARA ELEKTRONIK 2012 Diharapkan Tim/UNIT PERMANEN (tidak harus struktural)
11/16/2015
ASPEK HUKUM E-PROCUREMENT Kewajiban Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik
UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 131 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Inpres No. 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Perka LKPP No. 2/2010 tentang LPSE;
ASPEK HUKUM E-PROCUREMENT
Perpres 54 KETENTUAN UMUM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Pasal 106 (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara etendering atau e-purchasing. Pasal 107 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; d. mendukung proses monitoring dan audit; dan e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
Pasal 131 (1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.
JENIS PEMILIHAN E-PROCUREMENT Jenis pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari: Barang/Jasa Lainnya
Pekerjaan Konstruksi
Jasa Konsultansi
• Pelelangan Umum • Pelelangan Sederhana
• Pelelangan Umum • Pemilihan Langsung
• Seleksi Umum • Seleksi Sederhana
Prinsip-Prinsip Dasar e-Procurement Membangun pasar pengadaan yang:
Transparan Terbuka Menyatu Bersaing Sehat Sesuai Aturan Memudahkan (Membantu) Pengelola Pengadaan
LPSE Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik (e-Procurement) atau unit yang mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Fungsi LPSE Mengelola sistem e-Procurement atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); Menyediakan pelatihan kepada Panitia/ULP dan Penyedia Barang/Jasa; Menyediakan akses internet bagi Panitia/ULP dan Penyedia Barang/Jasa; Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada Panitia/ULP dan Penyedia barang/jasa; Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap Admin Agency dan Penyedia barang/jasa.
Perbedaan ULP dan LPSE ULP
1
Sebagai unit pelaksana pengadaan barang/jasa
2
Merupakan kumpulan panitia pengadaan barang/jasa
3
Menghimpun pengadaan barang/jasa
LPSE
Sebagai pengampu kesisteman pengadaan barang/jasa secara elektronik Bukan panitia pengadaan barang/jasa Merupakan fasilitator pengadaan barang/jasa secara elektronik
Perbedaan ULP dan LPSE 4
ULP
LPSE
Berfungsi: - Mengumumkan paket pengadaan - Menerima pendaftaran rekanan - Menjelaskan dokumen pemilihan - Menerima dan membuka dokumen penawaran - Mengevaluasi dokumen penawaran (administrasi, teknis, kewajaran harga, dan kualifikasi) - Menyusun berita acara-berita acara (BA aanwijzing, BA pemb. Penawaran, BA hasil lelang) - Membuat adendum (jika ada) - Mengusulkan calon pemenang
Berfungsi Sebagai: -Admin Agency: meng-entrykan data kepanitian, rencana paket, PPK dan panitia atas penetapan SOPD - Trainer: memberikan pelatihan aplikasi LPSE kepada Panitia, PPK, Rekanan - Verifikator: melakukan verifikasi data rekanan untuk divalidasi masuk ke database LPSE, memberikan user id danpassword, mengeksekusi black list rekanan berdasarkan surat penetapan PPK - Helpdesk: memberikan penjelasan atas berbagai hal menyangkut LPSE
1) LPSE dapat menjadi unit kerja tersendiri atau menjadi fungsi salah satu unit kerja dengan memaksimalkan organisasi yang ada atau bersifat ad-hoc (kepanitiaan).
(2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan. (3) Ketentuan penetapan organisasi LPSE yang menjadi unit tersendiri ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala LKPP dan berdasarkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi.
PERANGKAT ORGANISASI
Perangkat organisasi LPSE yang berdiri sendiri disusun sesuai dengan kebutuhan, sekurangkurangnya menyelenggarakan fungsi yang meliputi: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Unit Administrasi Sistem Elektronik; d. Unit Registrasidan Verifikasi; e. Unit Layanan dan Dukungan.
Bagi LPSE yang tidak berdiri sebagai unit sendiri, kepala dan sekretariat dapat menjadi satu dengan unit yang aDa. Tugas Perangkat Organisasi : Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE. (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan' pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait; b. penyelengg araan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya' d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
(1) Unit Administrasi sistem Elektronik mempunyai tugas rnelaksanakan pengelolaan sPsE‘ (2) Dalam melaksanakan tugas, Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan, b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan laYanan; c. pernberian infoimasi kepada LKPP terrtang kendala teknis yang terjadi di LPSE; d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP'
Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PEGAWAI LPSE (1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan`menjalankan tugas dan fungsi LPSE. (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; b. memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK ULP/Pejabat Pengadaan. (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa,
Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundangundangan.
TERIMA KASIH SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
29
