CHECKLIST DOKUMEN PRASTUDI KELAYAKAN KPBU SEKTOR PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) Checklist Dokumen Prastudi Kelayakan KPBU (Dokumen) ini bukan merupakan template yang bersifat “WAJIB” melainkan lebih kepada arahan mengenai hal-hal yang sebaiknya ada dalam Dokumen tersebut.
Tidak Ada
Ada 1.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Kondisi pelayanan PJU saat ini 2. Target dan rencana pembangunan PJU 3. Kemampuan anggaran daerah (APBD) dan kendala yang dihadapi dalam upaya pembangunan PJU 4. Kesimpulan diperlukannya KPBU B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud dari penyusunan Dokumen 2. Tujuan dari penyusunan Dokumen C. Sistematika Pembahasan
2.
KAJIAN KEBUTUHAN DAN KEPATUHAN A. Kajian Kebutuhan Menggambarkan kebutuhan akan ketersediaan proyek KPBU B. Kajian Kepatuhan Menggambarkan kesesuaian proyek KPBU terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang ada
3.
KAJIAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN A. Kajian Hukum 1. Analisis Peraturan Perundang-undangan
Kesesuaian rencana kerjasama, penetapan PJPK, dan tahapan/tata cara pelaksanaan serta persyaratan pengembangan proyek dengan skema KPBU Perpres 38/2015 Permen PPN 4/2015
i
Kesesuaian rencana kerjasama dengan peraturan terkait sektor PJU serta batasan yang perlu diperhatikan UU 22/2009 UU 28/2009 Perpres 61/2011 PP 38/2007 PP 65/2002 Permen PU 19/PRT/M/2011 Kepmendagri 10/2002 Permenhub 83/2010 Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah
Mekanisme dan persyaratan pendirian badan usaha sebagai Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU UU 40/2007
Kebutuhan dokumen pendukung terkait lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, atau Izin Lingkungan) UU 32/2009 PP 27/2012 Permen LH 5/2012
Pembiayaan daerah Permendagri 13/2006 dan perubahannya
Tata cara pelaksanaan pengadaan proyek KPBU Perka LKPP 19/2015
Daftar bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan, batas kepemilikan modal asing Perpres 39/2014
Kesesuaian serta tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara/daerah PP 27/2014 Permenkeu 78/PMK.06/2014 Permenkeu 164/PMK.06/2014
Kesesuaian model pembiayaan proyek KPBU dengan peraturan perundang-undangan berlaku
Pengenaan pajak yang berkaitan langsung dengan pengusahaan PJU oleh Badan Usaha serta identifikasi kemungkinan pemberian insentif perpajakan (jika dibutuhkan)
Persyaratan serta tata cara pemberian Dukungan Pemerintah (jika diperlukan) Permenkeu 223/PMK.011/2012 (untuk pemberian Dukungan Pemerintah atas sebagian biaya konstruksi)
Persyaratan serta tata cara pemberian Jaminan Pemerintah (jika ii
diperlukan) Perpres 78/2010 Permenkeu 260/PMK.011/2010 2. Risiko hukum dan strategi mitigasinya 3. Perijinan-perijinan yang dibutuhkan 4. Rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan hukum B. Kajian Kelembagaan 1. Analisa kewenangan PJPK 2. Pemetaan peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan yang terlibat (PJPK, Tim KPBU, Badan Usaha Pelaksana, DPRD, Dinas Pengelola PJU, PT PLN, Badan Regulator, PT PII (jika dibutuhkan), dsb). 3. Penjelasan kebutuhan perangkat regulasi untuk mendukung peran dan tanggung jawab lembaga terkait , serta untuk pembentukan lembaga baru (jika diperlukan). 4. Kerangka acuan pengambilan keputusan 4.
KAJIAN TEKNIS A. Kajian Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Eksisting 1. Inventarisasi PJU 2. Kajian jenis lampu dan sumber listrik 3. Evaluasi kesesuaian kondisi eksisting dengan standar yang berlaku 4. Kajian pertumbuhan dan pemeliharaan PJU 5. Evaluasi kesesuaian tata ruang eksisting 6. Evaluasi kondisi transportasi eksisting B. Kajian Rencana Sistem Penerangan Jalan Umum 1. Kajian tata ruang di tahun rencana
2.
3. 4.
2. Kajian kondisi transportasi di tahun rencana
3.
4. 5.
3. Kajian teknologi yang dapat diadopsi
4.
5. 6.
4. Kajian penghematan energi
5.
6. 7.
3. Umur operasi PJU
4.
5. 6.
4. Penurunan flux selama siklus operasi
5.
6. 7.
5. Keseragaman cahaya
6.
7. 8.
6. Ketinggian tiang lampu terkait jarak antar tiang
7.
8. 9.
7. Peralatan tambahan
8.
9. 10.
C. Spesifikasi Keluaran 1. Indeks rendering warna 2. Konsumsi energy dari sistem PJU
iii
8. Emisi CO2 selama siklus kerjasama 5.
KAJIAN EKONOMI DAN KOMERSIAL A. Analisis Permintaan (Demand) 1. Analisis kondisi eksisting PJU 2. Proyeksi permintaan PJU B. Analisis Pasar 1. Tanggapan dan pendapat investor potensial (hasil market sounding) 2. Tanggapan dan pendapat dari lembaga keuangan 3. Tanggapan dan pendapat dari lembaga penjaminan 4. Kajian risiko pasar dan strategi untuk mengurangi risiko pasar 5. Kajian struktur pasar C. Analisis Struktur Pendapatan KPBU 1. Potensi-potensi sumber pendapatan proyek KPBU bagi setiap pihak 2. Besaran tarif serta mekanisme penyesuaiannya pada setiap sumber pendapatan 3. Identifikasi dampak terhadap pendapatan jika terjadi kenaikan biaya KPBU (cost over run) 4. Identifikasi dampak terhadap pendapatan jika pembangunan KPBU selesai lebih awal 5. Identifikasi dampak terhadap pendapatan jika pengembalian KPBU melebihi tingkat maksimum yang ditentukan sehngga dimungkinkan pemberlakuan mekanisme penambahan pembagian keuntungan (clawbac mechanism) 6. Identifikasi dampak terhadap pendapatan jika terjadi pemberian insentif atau pemotongan pembayaran dalam hal pemenuhan kewajiban D. Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) 1. Asumsi, termasuk faktor konversi 2. Identifikasi biaya 3. Identifikasi manfaat yang akan dikuantifikasi 4. Konversi biaya dan manfaat ke dalam nilai ekonomi menggunakan faktor konversi 5. Kajian kelayakan ekonomi proyek KPBU melalui parameter EIRR, ENPV, dan BCR 6. Analisis sensitivitas E. Analisis Keuangan 1. Informasi ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dan asumsi lainnya 2. Rincian pendapatan selama periode evaluasi
iv
3. Rincian biaya investasi, biaya O&M, dan biaya lainnya 4. Kajian kelayakan keuangan proyek melalui parameter IRR, NPV, dan DSCR 5. Proyeksi kinerja keuangan Badan Usaha Pelaksana (laba rugi, arus kas, neraca) 6. Analisis sensitivitas F. Analisis Nilai Manfaat Uang (Value for Money - VFM) 1. Perhitungan NPV PSC 2. Perhitungan NPV KPBU 3. Besar VFM dan kesimpulannya 6.
KAJIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL A. Pengamanan Lingkungan 1. Proses penapisan (analisis kebutuhan dokumen pendukung: wajib AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL) 2. Kajian awal lingkungan B. Pengamanan Sosial dan Pengadaan Lahan 1. Potensi dampak sosial dan rencana mitigasinya 2. Kajian kegiatan pengadaan lahan
7.
KAJIAN BENTUK KPBU A. Alternatif Skema Kerjasama 1. Alternatif skema KPBU yang mungkin diterapkan beserta kelebihan dan kekurangannya B. Pemilihan Skema KPBU 1. Pertimbangan penetapan skema KPBU 2. Penjelasan tentang skema KPBU terpilih:
8.
Lingkup kerjasama KPBU, termasuk pembagian tanggung jawab antara PJPK dan Badan Usaha, faktor-faktor kritis yang akan menentukan suksesnya proyek KPBU Jangka waktu dan pentahapan KPBU Keterlibatan pihak ketiga Penggunaan aset daerah Alur finansial operasional Status kepemilikan aset dan pengalihat aset
KAJIAN RISIKO A. Identifikasi Risiko B. Prinsip Alokasi Risiko C. Metode Penilaian Risiko
v
D. Mitigasi Risiko 9.
KAJIAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN/ATAU JAMINAN PEMERINTAH A. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah 1. Uraian kebutuhan Dukungan Pemerintah, termasuk bentuk dukungannya 2. Uraian proses dan strategi untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah 3. Kajian kesiapan proyek untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah B. Kajian Kebutuhan Jaminan Pemerintah 1. Uraian kebutuhan Jaminan Pemerintah, termasuk cakupannya
2.
3. 4.
2. Uraian proses dan strategi untuk mendapatkan Jaminan Pemerintah
3.
4. 5.
3. Kajian kesiapan proyek untuk mendapatkan Jaminan Pemerintah
4.
5. 6.
10. KAJIAN MENGENAI HAL-HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI (OUTSTANDING ISSUES) A. Identifikasi hal-hal kritis B. Rencana penyelesaian hal-hal kritis 11. KAJIAN PENGADAAN A. Landasan hukum pengadaan KPBU B. Pembentukan panitia pengadaan C. Tahapan dalam pengadaan KPBU D. Proses pengadaan E. Jadwal dan kontak
vi
