RASIONALISASI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DI KABUPATEN PATI
Oleh : Ir. SUHARYONO, MM DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PATI
1
RASIONALISASI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) Di KABUPATEN PATI 1.
Latar Belakang Berdasarkan data sebelum pembangunan sistem Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum, kewajiban pembayaran rekening PLN sesuai dengan tagihan PT. PLN (Persero) tahun 2005 s/d 2006 cenderung mengalami kenaikan. Dan jumlah tunggakan tersebut berpotensi terus melambung tinggi seiring belum tertatanya jaringan Penerangan Jalan Umum dan semakin maraknya pemasangan Penerangan Jalan Umum Swadaya Masyarakat (ilegal). Total rekening PJU sebelum kerjasama Rasionalisasi PJU sesuai dengan tagihan dari PT. PLN (Persero), Pemerintah Kabupaten Pati mempunyai kewajiban tunggakan rekening PJU yang harus dibayar pada tahun 2006 sebesar Rp.13.269.302.215,-.(Tiga Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah). Jumlah tunggakan tersebut
terus
bertambah
dan
hingga
akhir
2007
sudah
menjadi
Rp.23.370.791.740,- (Dua Puluh Tiga MilyarTiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah). Sesuai Surat Gubernur Jawa Tengan Nomor: 621.9/00410/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Penyelesaian Masalah Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Swadaya, sebagai tindak lanjut hasil sosialisasi penyelesaian masalah pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) oleh masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2004. Dalam surat tersebut, diantaranya, Gubernur Jawa Tengah memerintahkan agar Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah segera melakukan penertiban terhadap LPJU Swadaya di wilayah kerja masing-masing. Guna mengatasi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pati memutuskan untuk melakukan kerja sama Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam rangka melakukan effisiensi /penghematan pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pati yang diprakarsai oleh PIHAK KETIGA (Rekanan).
2
Di dalam perjanjian kerjasama ini mulai dari pembiayaan kerjasama dari tahap awal sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama termasuk jaminan pemeliharaan selama 1 (satu) tahun secara keseluruhan ditanggung oleh PIHAK KETIGA (Rekanan). Sistem pengembalian seluruh biaya atas kegiatan Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum diperoleh dari alokasi penghematan anggaran rutin.
2.
Tujuan Kerjasama Kerjasama Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) atau dikenal dengan istilah Unsolicited Project pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan penghematan pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum di Daerah Pemerintah Kabupaten Pati.
3.
Dasar Kerjasama Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam rangka Penghematan Pembayaran
Rekening
Penerangan
Jalan
Umum
di
Kabupaten
Pati,
berdasarkan : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energy;
3
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2002 tentang Kerjasama dengan Pihak Ketiga; 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 11/KEP/2006 tentang Persetujuan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pati dengan CV. HARSARI, AMT – Magetan tentang Penataan Penerangan Jalan Umum.
4.
Bentuk Kerja Sama dan Pembiayaan Bentuk kerja sama rasionalisasi Penerangan Jalan Umum antara PIHAK KETIGA (Rekanan) dengan Pemerintah Kabupaten Pati disebut dengan istilah
Unsolicited Project. Adapun pekerjaan yang harus dilakukan adalah meliputi: a) Penyusunan Data Base PJU; b) Melaksanakan pembangunan sistem rasionalisasi dan peningkatan faktor daya PJU; c)
Pengadaan dan pemasangan segala peralatan yang dibutuhkan guna tercapainya penghematan pembayaran rekening PJU.
Pekerjaan sebagaimana tersebut di atas mencakup sepuluh dari 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Pati. Kesepuluh kecamatan yang dikerja-samakan tersebut adalah: (1)
Kecamatan Pati;
(2)
Kecamatan Winong;
(3)
Kecamatan Kayen;
(4)
Kecamatan Gabus;
(5)
Kecamatan Sukolilo;
(6)
Kecamatan Margorejo;
(7)
Kecamatan Wedari Jaksa;
(8)
Kecamatan Juwana;
4
(9)
Kecamatan Jakenan, dan;
(10)
Kecamatan Jaken.
Ukuran keberhasilan penghematan yang harus dicapai dalam pekerjaan rasionalilasi PJU tersebut adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran rekening PJU sebelum dilakukan rasionalisasi. Jika target minimal tersebut tidak tercapai, maka tidak berhak atas pembayaran tersebut. Dengan demikian, dalam kerja sama ini PIHAK KETIGA (Rekanan) menanggung seluruh risiko, baik risiko finansial maupun risiko kinerja (Financial &
Performance Risk). Di Indonesia, bentuk kerja sama semacam ini masih sangat terbatas. Namun, menurut UNEP (2006) praktek kerja sama semacam ini sudah lazim. Istilah yang lazim digunakan dalam kerja sama tersebut adalah ESCO Shared Saving
Performance Contract. ESCO (Energy Service Company) adalah perusahaan privat/swasta yang menyediakan jasa penghematan energi atau jasa penurunan beban secara komprehensif kepada kliennya (UNEP 2006). Menurut konsep ESCO (UNEP 2006) istilah yang lazim untuk skema pembiayaan seperti ini adalah Shared Saving atau lebih lengkapnya adalah
ESCO - Shared Saving Performance Contract. Dalam skema ini umumnya konsumen/klien harus membayar persentase yang lebih besar dibanding jika klien yang mendanai proyek kerja sama tersebut.
5.
Perhitungan Hasil Penghematan Rekening Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Pati selama enam tahun kerja sama, yakni tahun 2008 s/d tahun 2013, berhasil melakukan penghematan rekening PJU sebesar Rp 94.137.346.958,-. Dalam persentase, jumlah penghematan tersebut 84% dari biaya PJU yang seharusnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Pati jika Pemerintah Kabupaten Pati tidak melakukan Rasionalisasi PJU, yakni sebesar Rp. 112.054.971.703,- .
5
KEWAJIBAN REKENING PJU SEBELUM dan SESUDAH KERJA SAMA DISESUAIKAN DENGAN PERMEN ESDM NO. 30 TAHUN 2012 TENTANG KENAIKAN TDL TH. 2013
PERIODE BULAN JANUARI 2008 s.d DESEMBER 2013
NO.
Tahun
PERKIRAAN KEWAJIBAN REKENING PJU APABILA TIDAK DIKERJASAMAKAN
1
2
3
KEWAJIBAN SESUDAH KERJA SAMA (Tagihan PT. PLN )
Realisasi Penghematan
4
5=3-4
1
2008
15.689.878.620
2.074.238.617
13.615.640.003
2
2009
15.689.878.620
2.052.186.766
13.637.691.854
3
2010
17.594.489.870
2.588.921.740
15.005.568.130
4
2011
20.260.945.620
3.431.534.860
16.829.410.760
5
2012
20.260.945.620
3.620.260.200
16.640.685.420
6
2013
22.558.833.354
4.150.482.562
18.408.350.792
112.054.971.703
17.917.624.745
94.137.346.958
JUMLAH
Selama kerja sama Rasionalisasi PJU antara tahun 2008 hingga tahun 2013, tarif dasar listrik (TDL) telah mengalami kenaikan sebanyak 5 kali dibanding TDL awal yang besarnya = Rp 635,-/KWH, yakni pada saat perjanjian kerja sama ditanda-tangani. Adapun perubahan atau kenaikan TDL adalah sebagai berikut: a)
Tahun 2010 tarif TDL menjadi Rp. 820,-/KWH;
b)
Januari 2013
= Rp 861,-/KWH;
c)
April 2013
= Rp 904,-/KWH;
d)
Juli 2013
= Rp 949,-/KWH;
e)
Oktober 2013
= Rp 997,-/KWH.
6
6.
Manfaat yang Diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pati & PLN 1)
Manfaat Ekonomis a)
Penghematan Anggaran Biaya PJU Sebagaimana tujuan utama dari kerja sama rasionalisasi PJU manfaat ekonomis yang diterima Pemerintah Kabupaten Pati dalam kerjasama Rasionalisasi PJU tersebut adalah adanya penghematan
biaya
PJU
Kabupaten
Pati.
Jika
Pemerintah
Kabupaten Pati tidak melaksanakan kerja sama rasionalisasi PJU, maka rekening PJU Pemerintah Kabupaten Pati yang harus dibayar setiap bulan rata-rata = Rp. 1.307.489.885,- atau Rp. 15,7 Milyar per
tahun.
Sedangkan,
dengan
menjalankan
kerja
sama
rasionalisasi Pemerintah Kabupaten Pati bisa menghemat antara Rp. 13,6 Milyar hingga Rp. 18,4 Milyar per tahun. b)
Potensi Penghematan Sesudah Kerjasama Selama tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pati berpotensi mendapatkan penghematan pembayaran PJU. Seluruh potensi penghematan tersebut, akan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pati, karena pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Pati sudah tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan bagian penghematan kepada Pihak Ketiga (Rekanan). Dengan demikian, maka anggaran belanja PJU tersebut sudah bisa dikurangkan dari anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Pati. Demikian pula untuk tahun-tahun selanjutnya.
2)
Manfaat Non-Ekonomis. a)
Manfaat Langsung Manfaat non-ekonomis langsung yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pati maupun PLN UPJ Pati dan PLN UPJ Juwana adalah:
7
Tidak adanya lagi permasalahan PJU Ilegal karena semua PJU sudah “dilegalkan” dengan dilakukannya pemasangan KWH Meter atau Meterisasi. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pati dalam hal PJU serta kemudahan pengendalian/pengawasan terhadap penggunaan PJU oleh masyarakat. Bagi PLN UPJ Pati dan UPJ Juwana, manfaat non-ekonomis langsung yang diterima adalah adanya data base yang lengkap dan dilengkapi gambar situasi yang valid.
b)
Manfaat Tidak Langsung Manfaat non-ekonomis
tidak
langsung yang diterima
oleh
Pemerintah Kabupaten Pati adalah : Kontribusi dalam menghemat konsumsi energi fosil, karena adanya efisiensi. Maka, Pemerintah Kabupaten Pati juga turut andil dalam meningkatkan ketahanan nasional di bidang energi fosil. kontribusinya dalam menekan pemanasan global akibat efek rumah kaca, karena penghematan konsumsi energi berarti penurunan pelepasan CO2 ke udara yang merupakan penyebab efek rumah kaca.
8
