CHECKLIST DOKUMEN PRASTUDI KELAYAKAN KPBU SEKTOR PERSAMPAHAN Checklist Dokumen Prastudi Kelayakan KPBU (Dokumen) ini bukan merupakan template yang bersifat “WAJIB” melainkan lebih kepada arahan mengenai hal-hal yang sebaiknya ada dalam Dokumen tersebut.
Tidak Ada
Ada 1.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Kondisi pengelolaan sampah saat ini 2. Target dan rencana program pengelolaan sampah 3. Kemampuan anggaran daerah (APBD) dan kendala untuk pencapaian target dan rencana program pengelolaan sampah 4. Kesimpulan diperlukannya KPBU B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud dari penyusunan Dokumen 2. Tujuan dari penyusunan Dokumen C. Sistematika Pembahasan
2.
KAJIAN KEBUTUHAN DAN KEPATUHAN A. Kajian Kebutuhan Menggambarkan kebutuhan akan ketersediaan proyek KPBU B. Kajian Kepatuhan Menggambarkan kesesuaian proyek KPBU terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang ada
3.
KAJIAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN A. Kajian Hukum 1. Analisis Peraturan Perundang-undangan
Pembagian kewenangan pemerintah dalam sub urusan persampahan UU 23/2014
Kesesuaian rencana kerjasama, penetapan PJPK, dan tahapan/tata cara pelaksanaan serta persyaratan pengembangan proyek dengan skema KPBU Perpres 38/2015 Permen PPN 4/2015
i
Kesesuaian rencana kerjasama dengan peraturan terkait sektor persampahan serta batasan yang perlu diperhatikan UU 18/2008 PP 81/2012 Permendagri 33/2010
Mekanisme dan persyaratan pendirian badan usaha sebagai Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU UU 40/2007
Kebutuhan dokumen pendukung terkait lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, atau Izin Lingkungan) UU 32/2009 PP 27/2012 Permen LH 5/2012
Tata cara pelaksanaan pengadaan proyek KPBU Perka LKPP 19/2015
Daftar bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan, batas kepemilikan modal asing Perpres 39/2014
Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat UU 5/1999 dan peraturan pelaksananya
Kesesuaian proyek KPBU dari sisi ketenagakerjaan UU 13/2003
Kesesuaian serta proses dan prosedur pengadaan tanah UU 2/2012 Perpres 71/2012 dan perubahannya Perka BPN 5/2012 dan perubahannya Permendagri 72/2012 Permenkeu 13/PMK.02/2013
Kesesuaian serta tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara/daerah PP 27/2014 Permenkeu 78/PMK.06/2014 Permenkeu 164/PMK.06/2014
Kesesuaian model pembiayaan proyek KPBU dengan peraturan perundang-undangan berlaku
Kesesuaian serta tata cara penentuan dan penetapan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku
Pengenaan pajak yang berkaitan langsung dengan pengusahaan persampahan oleh Badan Usaha serta identifikasi kemungkinan pemberian insentif perpajakan (jika dibutuhkan)
ii
Persyaratan serta tata cara pemberian Dukungan Pemerintah (jika diperlukan) Permenkeu 223/PMK.011/2012 (untuk pemberian Dukungan Pemerintah atas sebagian biaya konstruksi)
Persyaratan serta tata cara pemberian Jaminan Pemerintah (jika diperlukan) Perpres 78/2010 Permenkeu 260/PMK.011/2010
2. Risiko hukum dan strategi mitigasinya 3. Perijinan-perijinan yang dibutuhkan 4. Rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan hukum B. Kajian Kelembagaan 1. Analisa kewenangan PJPK 2. Pemetaan peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan yang terlibat (PJPK, Tim KPBU, Badan Usaha Pelaksana, DPRD, Pengelola Persampahan, Badan Regulator, PT PII (jika dibutuhkan), dsb). 3. Penjelasan kebutuhan perangkat regulasi untuk mendukung peran dan tanggung jawab lembaga terkait , serta untuk pembentukan lembaga baru (jika diperlukan). 4. Kerangka acuan pengambilan keputusan 4.
KAJIAN TEKNIS A. Kajian Pengelolaan Persampahan Eksisting 1. Kajian cakupan layanan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada 2. Kajian sumber, jumlah, komposisi dan karakteristik sampah 3. Kajian sistem pengelolaan sampah eksisting B. Kajian Rencana Sistem Pengelolaan Sampah 1. Perhitungan proyeksi timbulan sampah hingga akhir tahun proyek KPBU berdasarkan proyeksi penduduk, dan sebagainya 2. Penetapan jumlah timbulan sampah yang akan diolah dan wilayah pelayanannya. C. Rencana Teknis Operasional 1. Penetapan standar pelayanan minimal yang akan diberikan 2. Rencana sistem pengelolaan sampah mulai dari pemilahan hingga pengolahan akhir 3. Teknologi pengolahan yang akan diterapkan 4. Ketersediaan lahan untuk TPS/TPST hingga TPA 5. Perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana
iii
D. Kajian Kesesuaian dengan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah 1. Kesesuian dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah wilayah Kab/Kota, Lintas Kab./Kota dan Lintas Propinsi untuk kategori Kota Besar/Metropolitan 2. Kesesuaian dokumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) untuk wilayah Kota Sedang dan Kecil E. Spesifikasi Keluaran 1. Unit-unit pengelolaan sampah yang akan dikerjasamakan. 2. Spesifikasi teknis pengolahan 3. Terdapat jadwal pelaksanaan konstruksi dan rencana tahapan operasional 4. Mitigasi permasalahan jadwal pelaksanaan konstruksi 5. Spesifikasi aset pada saat serah terima setelah selesainya KPBU 5.
KAJIAN EKONOMI DAN KOMERSIAL A. Analisis Permintaan (Demand) 1. Survei Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey - RDS) telah dilakukan 2. Kajian kondisi timbulan sampah dan tingkat pelayanan yang diharapkan 3. Kajian Willingness to Pay (WTP) 4. Kajian Affordability To Pay (ATP) B. Analisis Pasar 1. Tanggapan dan pendapat investor potensial (hasil market sounding) 2. Tanggapan dan pendapat dari lembaga keuangan 3. Tanggapan dan pendapat dari lembaga penjaminan 4. Kajian risiko pasar dan strategi untuk mengurangi risiko pasar 5. Kajian struktur pasar C. Analisis Struktur Pendapatan KPBU 1. Potensi-potensi sumber pendapatan proyek KPBU bagi setiap pihak 2. Besaran tarif serta mekanisme penyesuaiannya pada setiap sumber pendapatan 3. Identifikasi dampak terhadap pendapatan jika terjadi kenaikan biaya KPBU (cost over run) 4. Identifikasi dampak terhadap pendapatan jika pembangunan KPBU selesai lebih awal 5. Identifikasi dampak terhadap pendapatan jika pengembalian KPBU melebihi tingkat maksimum yang ditentukan sehngga dimungkinkan pemberlakuan mekanisme penambahan pembagian keuntungan (clawbac mechanism) 6. Identifikasi dampak terhadap pendapatan jika terjadi pemberian insentif atau pemotongan pembayaran dalam hal pemenuhan kewajiban iv
D. Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) 1. Asumsi, termasuk faktor konversi 2. Identifikasi biaya 3. Identifikasi manfaat yang akan dikuantifikasi 4. Konversi biaya dan manfaat ke dalam nilai ekonomi menggunakan faktor konversi 5. Kajian kelayakan ekonomi proyek KPBU melalui parameter EIRR, ENPV, dan BCR 6. Analisis sensitivitas E. Analisis Keuangan 1. Informasi ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dan asumsi lainnya 2. Rincian pendapatan selama periode evaluasi 3. Rincian biaya investasi, biaya O&M, dan biaya lainnya 4. Kajian kelayakan keuangan proyek melalui parameter IRR, NPV, dan DSCR 5. Proyeksi kinerja keuangan Badan Usaha Pelaksana (laba rugi, arus kas, neraca) 6. Analisis sensitivitas F. Analisis Nilai Manfaat Uang (Value for Money - VFM) 1. Perhitungan NPV PSC 2. Perhitungan NPV KPBU 3. Besar VFM dan kesimpulannya 6.
KAJIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL A. Pengamanan Lingkungan 1. Proses penapisan (analisis kebutuhan dokumen pendukung: wajib AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL) 2. Kajian awal lingkungan B. Pengamanan Sosial dan Pengadaan Lahan 1. Potensi dampak sosial dan rencana mitigasinya 2. Kajian kegiatan pengadaan lahan
7.
KAJIAN BENTUK KPBU A. Alternatif Skema Kerjasama 1. Alternatif skema KPBU yang mungkin diterapkan beserta kelebihan dan kekurangannya
v
B. Pemilihan Skema KPBU 1. Pertimbangan penetapan skema KPBU 2. Penjelasan tentang skema KPBU terpilih: 8.
Lingkup kerjasama KPBU, termasuk pembagian tanggung jawab antara PJPK dan Badan Usaha, faktor-faktor kritis yang akan menentukan suksesnya proyek KPBU Jangka waktu dan pentahapan KPBU Keterlibatan pihak ketiga Penggunaan aset daerah Alur finansial operasional Status kepemilikan aset dan pengalihat aset
KAJIAN RISIKO A. Identifikasi Risiko B. Prinsip Alokasi Risiko C. Metode Penilaian Risiko D. Mitigasi Risiko
9.
KAJIAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN/ATAU JAMINAN PEMERINTAH A. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah 1. Uraian kebutuhan Dukungan Pemerintah, termasuk bentuk dukungannya 2. Uraian proses dan strategi untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah 3. Kajian kesiapan proyek untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah B. Kajian Kebutuhan Jaminan Pemerintah 1. Uraian kebutuhan Jaminan Pemerintah, termasuk cakupannya
2.
3. 4.
2. Uraian proses dan strategi untuk mendapatkan Jaminan Pemerintah
3.
4. 5.
3. Kajian kesiapan proyek untuk mendapatkan Jaminan Pemerintah
4.
5. 6.
10. KAJIAN MENGENAI HAL-HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI (OUTSTANDING ISSUES) A. Identifikasi hal-hal kritis B. Rencana penyelesaian hal-hal kritis 11. KAJIAN PENGADAAN A. Landasan hukum pengadaan KPBU B. Pembentukan panitia pengadaan C. Tahapan dalam pengadaan KPBU D. Proses pengadaan E. Jadwal dan kontak vi
vii
