PERANAN BADAN NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA TERTIB HUKUM ( STUDI SK BUPATI NOMOR 188.4/79/2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN PEMALANG ) Oleh : Natal Kristiono Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unissula Semarang. ABSTRAK Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang belum bisa teratasi. Banyak kasus yang menggambarkan makin menakutkan masalah tersebut. Penyalahgunaan narkoba ini memang seperti fenomena gunung es yang kelihatannya sudah habis namun dalam dasarnya masih banyak,bila dihadapkan dengan kenyataan yang ada masalah penyalahgunaan ini diperlukan perhatian khusus. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Peranan BNK Pemalang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba?, (2) Faktor Penghambat dan Pendukung yang dihadapi oleh BNK Pemalang dalam menjalankan fungsinya? (3) Bagaimanakah seharusnya peran BNK Pemalang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan fungsi BNK Pemalang mempunyai peranan di bidang pencegahan dan penegakan, terapi dan rehabilitasi serta Bidang Informatika; (2) dalam menjalankan fungsinya, BNK Pemalang mengalami hambatan-hambatan, yaitu kurangnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan untuk faktor yang mendukung yaitu kompetensi dan kemampuan personal , partisipasi masyarakat dan dukungan instansi lainnya. Kata Kunci : Narkoba, Peranan, BNK Pemalang ABSTRACT Drug abuse to be a problem that can not be resolved. Many cases that illustrate the increasingly daunting problem. Drug abuse is indeed like an iceberg phenomenon that seems to have run out, but in essence there are many, when confronted with the fact that there is abuse problems required special attention. The main issues that were examined in this study were: (1) BNK Pemalang role in the prevention of drug abuse?, (2) and Supporting Obstacles faced by BNK Pemalang in carrying out its functions? (3) How should the Pemalang BNK role in the prevention of drug abuse in Pemalang. Based on the results, it can be concluded that: (1) the implementation of the function BNK Pemalang have a role in the field of prevention and enforcement, treatment and rehabilitation as well as the Information Technology field, (2) in carrying out its functions, BNK Pemalang experiencing barriers, the lack of budget, lack of facilities and infrastructure. As for the factors that support the competencies and personal skills, community participation and support of other agencies. In general, the need for awareness of the society and the government in tackling drug abuse, so that the implementation of BNK Pemalang function in drug abuse prevention to be effective. Keywords : Drugs, Role, BNK Pemalang 1
I.
PENDAHULUAN Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
dirumuskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial1. Hal ini dituangkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka kualitas sumber daya manusia Indonesia Perlu ditingkatkan secara terus menerus sebagai modal pembangunaan nasional, termasuk didalamnya peningkatan derajat kesehatan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan dengan melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia kian mengkhawatirkan dengan dampak ekonomi dan sosial yang semakin
besar pula. Dari hasil penelitian BNN dan
Puslitkes UI tahun 2005 menyatakan bahwa kerugian ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba tahun 2004 diperkirakan Rp. 23,6 triyun dengan prevalensi jumlah penyalahgunaan 2,9 juta hingga3,6 juta orang atau setara 1,5 % penduduk indonesia2. Dalam surveri nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok rumah tangga di Indonesia, juga disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah sampai 1 2
Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 BNN, 2005, Hasil-Hasil Penelitian Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Tahun 2005, BNN, Jakarta
2
di rumah tangga dan terkonsentrasi
pada kelompok generasi penerus3. Masalah
penyalahgunaan narkoba yang semakin marak bukan hanya masalah nasional atau masalah regional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena dampaknya dapat mengganggu semua sendi
kehidupan sosial
masyarakat,
bangsa dan negara4. Di
Indonesia,
penyalahgunaan atau pelanggaran narkoba juga mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk mengawasi secara ketat penggunaan dan peredaran narkotika bagi pelayanan kesehatan. Ditinjau dari sudut para korban penyalahgunaan narkoba nampak dengan jelas bahwa terjerumus dalam pemakaian narkoba sebagian besar adalah remaja. Remaja putra maupun putri adalah generasi penerus yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara di masa depan. Generasi muda merupakan bagian terbesar dari jumlah penduduk di Indonesia, tetapi kalau dilihat dari sudut usia, narkoba tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun dewasa. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam tiga tingkatan golongan5.
Narkoba secara farmakologis medis adalah
obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi pemakainya serta adiksi6.
3
BNN, 2007c, Hasil-Hasil Penelitian Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Tahun 2006 dan 2007, Jakarta, h. 8 4 BNN, 2007, Jurnal Data Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba, Jakarta, h. 25 5 Pasal 1 ayat 1 UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika 6 Balai Pustaka, 1980, Kamus Ensiklopedia Indonesia IV, Jakarta, h .2336
3
Para pelaku yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba baik dari pihak pengedar sampai dengan pihak pengguna dimana mereka sebagai pelaku yang menderita akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba maka yang bersangkutan diancam dengan hukuman menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam memerangi
kejahatan
penyalahgunaan narkoba, Pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur kejahatan narkoba. Adapun ketentuan itu adalah Undang-undang No. 35 tahun 2009 sebagai pengganti Undang Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 9 Tahun 1976, serta Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Penyalahgunaan narkoba mengancam generasi muda kita terutama anak usia remaja, disini yang sungguh mengkhawatirkan adalah kebanyakkan diusia ini anak memperoleh pendidikan sekolah yang kemudian bisa dikatakan sebagai seorang pelajar. Tabel 1. Tabel tersangka Tindak Pidana Narkoba di Indonesia tahun 2002-20077 No 1. 2. 3. 4.
PENDIDIKAN SD SMP SMA Perguruan Tinggi Jumlah
2002 165 1711 3141 293
2003 949 2688 4960 1120
2004 1300 3047 6149 817
2005 2542 5148 14341 749
2006 3247 6632 20977 799
2007 1640 2613 7930 297
5310
9717
11323
22780
31635
12460
. Dari tabel 1 tersebut dapat diketahui jumlah penyalahguna narkoba di kalangan pelajar yang telah tertangkap menggunakan narkoba. Meskipun di tahun 2007 jumlah penyalahguna narkoba menurun. Data Badan Narkotika Nasional menyatakan telah menangani sebanyak 28.382 kasus penyalahgunaan narkoba selama periode Januari sampai November 2009. Dari jumlah itu, sebanyak 32.299 orang telah ditangkap. Dalam hal ini, untuk persentasenya dari tahun ke 7
www.polri.go.id
4
tahun mengalami kenaikan. Total jumlah penyalahgunaan narkoba, sebanyak 9.661 kasus adalah kasus narkotika, 8.698 kasus psikotropika, dan 10.023 kasus bahan berbahaya lainnya. Jumlah tersangka yang sudah ditangkap sebanyak 35.299 orang, dengan rincian 13.051 orang untuk kasus narkotika, 11.601 orang untuk kasus psikotropika, dan 10.647 kasus bahan berbahaya lainnya8 Kepolisian Daerah Jawa Tengah
mencatat kecenderungan kasus
yang terus
meningkat dari tahun 2003-2006 . Tahun 2003 terdapat 232 kasus dengan 474 tersangka, tahun 2004 meningkat menjadi 278 kasus dengan 465 tersangka, demikian pula pada tahun 2005 meningkat 413 kasus dengan 578 tersangka, namun demikian pada tahun 2006 terjadi penurunan kasus menjadi 339 kasus dengan 491 tersangka. Dari daftar tersangka tersebut, karyawan swasta merupakan kelompok tertinggi, dan selalu mengalami peningkatan . Tahun 2003, karyawan yang menjadi tersangka mencapai 42,8 % (203 tersangka), tahun 2004 sebesar 54,8 % (225 tersangka), tahun 2005 sebesar 55,7 % (322 tersangka) dan tahun 2006 sebesar 49,08 % (241 tersangka). Menurut tingkat usia, sejak 2003-2006, rata-rata 6,27 % tersangka berusia 16-19 tahun. Kelompok usia tertinggi adalah usia lebih dari 30 tahun, dengan komposisi sebesar 42,03 %. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, 8
www.bnn.go.id, diakses pukul 14.30 WIB, 25 Febrari 2013
5
melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun
internasional. Berdasarkan hal tersebut guna
peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya9. Mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyilidikan dan penyidikan BNN berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota10. II.
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah mengenai Peranan Badan Narkotika dalam
penanggulangan penyalahgunaan narkoba, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 9 10
Sejarah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Narkotika, www.google.com diakses 26 Januari 2013 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
6
1.
Bagaimana Peranan Badan Narkotika Kabupaten Pemalang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4/79/2011 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Pemalang?
2.
Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi BNK berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4/79/2011 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Pemalang?
3.
Bagaimanakah
seharusnya
peran
BNK
Pemalang
dalam
penanggulangan
penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pemalang ? III.
PEMBAHASAN Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pemalang menjadikan kekhawatiran kita
bersama bukan hanya dari Badan Narkotika Kabupaten Pemalang namun juga masyarakat serta Kepolisian yang memang diserahi tugas untuk
mengayomi ataupun melindungi
masyarakat terutama dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Kita menyadari bahwa KabupatenPemalang merupakan daerah yang cukup strategis bagi Bandar dan pengedar untuk memperjual-belikan Narkoba, apalagi Kabupaten Pemalang merupakan Kabupaten yang aman dan kondusif. Kondisi ini didukung oleh sarana transportasi yang semakin baik, hal ini dapat dilihat dari adanya Terminal penumpang antar kota dalam propinsi dan antar kota antar propinsi
dan dermaga laut Tanjung sari yang merupakan pintu masuk
perhubungan antar daerah, provinsi sehingga hal ini merangsang para pengedar dan Bandar Narkoba untuk melaksanakan dan meluaskan bisnis penjualan Narkoba di Kabupaten Pemalang. Masalah penyalahgunaan Narkoba dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Pemalang menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat. Data yang dihimpun dari Satuan Narkoba Polres Pemalang menunjukkan bahwa jumlah kasus Narkoba pada tahun
7
2008 terdapat 1 kasus, diantarannya 1 kasus narkotika, kasus psikotropika tidak ada. Pada tahun 2009 terdapat 8 kasus Narkoba diantarannya 6 kasus narkotika, 2 kasus psikotropika. Pada tahun 2010 terdapat 9 kasus Narkoba, diantaranya 9 kasus narkotika, kasus psikotropika tidak ada. Pada tahun 2011 terdapat 14 kasus Narkoba diantarannya 10 kasus narkotika, 4 kasus psikotropika. Pada tahun 2012 terdapat 19 kasus narkoba diantarannya 12 kasus narkotika dan 7 psikotropika. Sedangkan pada tahun 2013 hingga kwartal tahun I terdapat 2 kasus Narkoba diantaranya 1 kasus narkotika dan 1 kasus psikotropika. Tabel 2. Data Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2008 s.d. 2013 Tahun Narkotika Psikotropika Jumlah Kasus
Kasus
Kasus
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 6 9 10 12 1
0 2 0 4 7 1
1 8 9 14 19 2
Jumlah
39
14
53
Sumber : Satnarkoba Polres Pemalang Apabila dilihat dari kelompok pekerjaan, jumlah tersangka kasus Narkoba dari tahun ketahun menunjukkan komposisi yang berbeda. Pada tahun
2008 presentase terbesar
tersangka Narkoba dilakukan oleh Kelompok pelajar ada 1 orang, kelompok wiraswasta, buruh, dagang, PNS dan anggota DPRD tidak ada. Pada tahun 2009 presentase tersangka kasus Narkoba tersebar merata oleh kelompok pelajar, wiraswasta, buruh, dagang masingmasing 2 orang sedangkan untuk PNS dan anggota DPRD tidak ada. Pada tahun 2010 presentase terbesar tersangka kasus Narkoba dilakukan oleh kelompok wiraswasta ada 4 orang, kelompok pelajar 1 orang, kelompok dagang ada 1 orang, kelompok buruh ada 3 8
orang dan kelompok PNS dan anggota DPRD tidak ada. Pada tahun 2011 presentase terbesar tersangka kasus Narkoba dilakukan oleh kelompok wiraswasta ada 5 orang, kelompok pelajar ada 3 orang, kelompok dagang ada 2 orang, kelompok buruh ada 3 orang. Kelompok PNS 1 orang, sedangkan untuk kelompok DPRD tidak ada. Pada tahun 2012 presentase terbesar tersangka kasus narkoba ada di kelompok Buruh ada 6 orang, kelompok pelajar dan Dagang masing-masing 4 orang, sedangkan kelompok PNS dan Angota DPRD tidak ada. Disamping itu yang paling mengejutkan adalah di tahun 2013 pada kwartal tahun pertama ada 2 kasus narkoba dengan tersangka 2 orang, terdiri atas kelompok DPRD sebanyak 1 orang dan kelompok wiraswasta 1 orang.
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tabel 3. Klasifikasi Pekerjaan Tersangka Narkoba Pekerjaan Pelajar Wiraswasta Dagang Buruh PNS DPRD 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 4 1 3 0 0 3 5 2 3 1 0 4 5 4 6 0 0 0 1 0 0 0 1 Sumber : Satnarkoba Polres Pemalang
Jumlah 1 8 9 14 19 2
Apabila dilihat dari kelompok pendidikan, maka bisa kita peroleh gambaran bahwa pada tahun 2008 untuk tersangka kasus narkoba untuk pendidikan SD , SMP dan S1 tidak ada, sedangkan pada pendidikan tersangka kategori SMU 1 orang. Kemudian di tahun 2009 terjadi kenaikan signifikan yaitu8 kasus dengan rincian kelompok SD 2 orang, kelompok SMP 4 orang, SMU 2 orang dan kelompk S1 tidak ada. Pada tahun 2010 kelompok SD ada 2 orang, SMP 4 orang, SMU 3 orang dan S1 tidak ada. Kemudian pada tahun 2011 kembali terjadi kenaikan kasus menjadi 14 orang, terdiri dari kelompok SD 4 orang, kelompok SMP 5 orang, kelompok SMU 3 orang, dan kelompok S1 sebanyak 2 orang. Hal yang lebih tragis lagi bisa kita lihat pada paparan jumalah kasus narkoba mengalami kenaikan prevalensinya 9
sebanyak 19 kasus dengan klasifikasi tersangka SD 4 orang, SMP 6 orang, SMU 9 orang, sedangkan kelompok S1 tidak ada. Sementara itu ditahun 2013 pada kwartal pertama ada 2 kasus narkoba yang rinciannya adalah sebagai berikut kelompok SD,SMP tidak ada, sementara untuk kelompok SMU dan S1 masing-masing 1 orang. Data yang dihimpun oleh Satuan Narkoba Polres Pemalang tersebut tidak menggambarkan kenyataan di lapangan, dari data yang terungkap hanya sebagai gambaran kecil penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Dari data tersebut tentunya tidak menggambarkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pemalang hanya sebesar yang diungkapkan oleh pihak Polres tersebut, hal ini dikarenakan kasus penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kasus yang susah untuk diungkap. Ada fenomena yang menarik untuk di ungkap, yaitu dalam kurun waktu 2008 hingga 2012 , pada kelompok pelajar, senantiasa ada kasus atau dengan kata lain bahwa pelajar merupakan kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala satuan narkoba AKP Faizal Liza dinyatakan bahwa kecenderungan dari bandar narkoba saat ini mengarah kepada pelajar . Pelajar menjadi sasaran karena dimasa-masa inilah anak masih mencari jati diri dan juga mudah mengambil keputusan tanpa memikirkan dampak buruknya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pelajar menyalahgunakan narkoba yaitu11 : a)
Faktor
pergaulan
yaitu
seseorang
pelajaringin
dikatakan
keren
sehingga
menyalahgunakan narkoba, karena biasanya anak remaja itu ingin diterima oleh kelompoknya sehingga apabila ingin masuk menjadi anggota kelompok harus melakukan hal yang menjadi tradisi kelompok tersebut yaitu dengan menggunakan narkoba. b) 11
Faktor religi , yaitu latar belakang rendahnya pengetahuan agama yang memudahkan
Wawancara tanggal 28 Maret 2013 dengan AKP Faizal Lisa Kepala Satuan Narkoba Polres Pemalang.
10
seorang pelajar terbujuk pada rayuan maksiat termasuk didalamnya menyalahgunakan narkoba. c)
Faktor keluarga: keluarga juga ikut menentukan apakah pelajar menyalahgunakan narkoba atau tidak. Keluarga yang harmonis memiliki kemungkinan kecil untuk menyalahgunakan narkoba, namun demikian ini tidak menjadi suatu jaminan juga karena meskipun kedua orang tuanya harmonis namun apabila pribadinya si anak lemah juga dapat memungkinkan anak menyalahgunakan narkoba.
d)
Pribadi anak: Kepribadian anak itu sendiri juga sangat menentukan, karena apabila pribadi anak kuat maka dorongan untuk menyalahgunakan narkoba akan melemah. Berdasarkan pantauan lapangan, AIPTU Edi12 menyatakan bahwa faktor yang
mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar di Kabupaten Pemalang dikarenakan adanya pengaruh negatif dari globalisasi dimana komunikasi saat ini sudah lancar dengan adanya teknologi Handphone dan internet dapat mempermudah pemasaran narkoba serta menjadi alat penghubung antar pengguna narkoba yang satu dengan yang lain, adanya perubahan perilaku masyarakat dalam hal ini pelajaryang mengikuti pola hidup kebarat-baratan dan pengaruh kehidupan yang semakain kompleks dapat meningkatkan stres sehingga mencari pelampiasan dengan mengunjungi Klub atau tempat karaoke yang pada kahirnya berujung pada penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tentunya ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Kedua faktor tersebut antara lain13 : a) Faktor yang mendukung 12
Wawancara tanggal 30 maret 2013 dengan AIPTU Edi staff Bidang Pencegahan dan Penegakan Badan Narkotika Kabupaten Pemalang 13 Wawancara tanggal 9 Maret 2013 dengan M. Nur Aziz, Sekretaris BNK Pemalang
11
1) Faktor internal Faktor pendukung penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pemalang yaitu dari segi personel BNK dapat bekerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas pendidikan, maupun Polres. 2) Faktor eksternal Sekolah sangat pro aktif untuk mengarahkan anak didiknya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. b) Faktor yang menghambat 1) Faktor internal. Faktor yang menjadi penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar di Kabupaten Pemalang yaitu, kurangnya keterpaduan personel karena personel BNK Pemalang berasal dari instansi-instansi terkait yang sulit untuk terpadu, dari segi biaya meskipun ini adalah alasan yang klasik namun ini juga menjadi permasalahan karena ketika akan melangkah selama satu tahun tentunya akan mempertimbangkan mengenai masalah dana yang ada. 2) Faktor eksternal Adannya sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba karena mereka beranggapan yang memakai dan pengedar bukan keluarga sendiri. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut secara umum informasi dari Bapak M. Nur Aziz,S.H.Msi. Selaku sekretaris pelaksana harian BNK Pemalang14, tidak terlalu mempengaruhi BNK Pemalang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba .Sementara kendala yang dirasa teralalu berat adalah terbatasnya anggaran yang ada di APBD untuk 14
Wawancara tanggal 9 Maret 2013 dengan M. Nur Aziz, Sekretaris BNK Pemalang
12
alokasi kegiatan BNK Pemalang sehingga perlu adanya komitmen yang besar dari pemerintah kabupaten agar BNK mendapatkan alokasi anggaran dari APBD. Selain itu adalah terbatasnya kemampuan personel dan jumlah personel yang ada, hal ini dikarenakan personel yang ada merupakan pimpinan di masing - masing instansi terkait yang karena tugas utamanya sehingga komunikasi terhambat. Dengan adanya hambatan tersebut upaya yang ditawarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten Pemalang adalah : (a)
BNK pada awal tahun 2007 sudah membentuk Keputusan Bupati sebagai pedoman pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Pemalang
(b)
Membentuk pelaksana harian BNK sambil menunggu proses dalam pembentukan Perda
(c)
Setelah adanya BNK yang eksis dengan Keputusan Bupati dan Peraturan daerah maka perlu disusun personel yang terpadu.
(d)
Untuk mengatasi masalah anggaran dengan cara mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah dan juga mengajak peran serta perusahaan untuk menjadi sponsorship dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BNK
(e)
Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga mereka peduli, hal ini dilakukan dengan penyuluhan hukum, Talk show/ dialog interaktif, pemutaran film, penyebaran Stiker/panflet tentang sanksi hukum. Dengan adanya kepedulian dari semua komponen masyarakat diharapkan penyalahgunaan narkoba dapat teratasi.
13
Pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten Pemalang, tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 220/11.B tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Pemalang. Dimana tugasnya adalah membantu Bupati dalam 15: a)
Melakukan penyuluhan, pencegahan dan kegiatan operasi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya di wilayah kabupten pemalang, dan mengacu pada ketenteuan perundangundangan
b)
Melakukan koordinasi pemanduan dan standar metode dalam upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya, baik dari segi aspek sosial maupun medis untuk dijadikan acuan bagi lembaga / badan-badan resmi yang menyelenggarakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya
c)
Melaporkan Informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya di kabupaten Pemalang.
d)
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut di atas kepada Bupati Pemalang
Berdasarkan uraian tugas diatas, maka BNK Pemalang menjalan fungsinya berdasarkan pembidangannya sebagai berikut 16: a) Bidang Pencegahan dan Penegakan Hukum
15
Wawancara dengan Bapak Drs.Hendro Susilo, MSi. Ka bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pemalang tanggal 28 Maret 2013. 16 Wawancara tanggal 15 Maret 2013 dengan M. Nur Aziz, Sekretaris BNK Pemalang
14
Dalam melaksanakan fungsinya di bidang pencegahan dan penegakan hukum bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal ini adalah unit satnarkoba Polres Pemalang untuk merazia orang-orang yang diindikasikan membawa dan mengkonsumsi narkoba di tempat-tempat yang disinyalir rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. BNK Pemalang dalam melakukan penyedikan terhadap tersangka narkoba dilimpahkan ke Polres Pemalang, mengingat BNK Pemalang belum mempunyai penyidik. Sementara dari sisi pencegahan BNK Pemalang melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat, pelajar, anggota TNI dan Polri, serta pejabat. Dalam sosialisasi dan kampanye anti narkoba ini BNK pemalang bekerja sama dengan Satpol PP, Dindikpora, Kemenag, TIM Penggerak PKK, UKM Gerhana, dan dari beberapa LSM yang ada di Pemalang. Pencegahan juga dijalankan dengan mengadakan kegiatan test urin bagi para pelajar di kabupaten Pemalang, apa bila dalam test urin ini didapati ada siswa yang menggunakan narkoba, maka pihak sekolah akan diinformasikan dan kepada siswa yang bersangkutan diberi rujukan agar di terapi pada panti rehabilitasi narkoba. Namun apabila dalam tes urin tersebut tidak didapati satu orangpun siswa yang menggunakan narkoba maka sekolah tersebut akan dideklarasikan dan di nobatkan menjadi sekolah bebas narkoba17. Disamping itu, sebagai pelaksanaan program kerja juga dilakukan kegiatan pembentukan KAMA Narkoba diseluruh desa yang ada di pemalang pada tahun 2007 , Desa Siaga Narkoba ditahun 2010 dan KAPA Narkoba di tahun 2009 yang salah satu di antaranya aadalah SMK PGRI 1 Taman Pemalang. 17
“SMK PGRI 1 Taman Ditunjuk Sebagai Sekolah Bebas Narkoba”, berita diambil dari Koran Radar Pemalang edisi Kamis 4 Oktober 2012, berita yang sama juga dimuat dalam Suara Merdeka edisi Rabu 3 Oktober 2012 dengan judul “450 Pelajar SMK PGRI 1 Ikuti Training ESQ anti narkoba”
15
b) Bidang Terapi dan Rehabilitasi Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan aatau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial yang bersangkutan. Rehabilitasi sendiri merupakan upaya berkesinambungan yang kegiatannya meliputi berbagai aspek, yaitu faktor biologi, psikologi, sosial, kultural dan spiritual sehingga pelaksanaannya memerlukan kerjasama multidispliner dan lintas sektor. Untuk itulah dalam bidang ini BNK mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu pertama dengan
Dinsosnakertrans
untuk
rehabilitasi
sosialnya
dengan
harapan
ketika
penyalahguna narkoba sudah selesai menjalani program terapi rehabilitasi maka akan siap menjalani kehidupan sosialnya secara normal dengan di bekali ketrampilan hidup dan bekerja. Kedua, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk rehabilitasi medisnya, mengingat para penyalahguna narkoba ini dimungkinkan mempunyai penyakit yang diakibatkan dari pertukaran jarum suntik narkoba. Disamping itu juga untuk mengatasi intoksikasi dan komplikasi medis berat yang memerlukan perawatan intensif dengan merujuk pada rumah sakit yang ada di Indonesia. Dalam bidang ini juga berkewajiban menyediakan data riset tentang jumlah pasien narkoba yang menjalani terapi dan rehabilitasi serta lembaga-lembaga yang menangani terapi dan rehabilitasi. c) Bidang Informatika BNK Pemalang dalam melaksanakan fungsi dibidang ini telah melaksanakan kegiatankegiatan , antara lain dengan jalan memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
16
(P4GN) dengan menjalin kerjasama dengajn berbagai lembaga yaitu UKM GERHANA, Radio-radio, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi18. Meningkatkan peran media masasa elektronik maupun cetak dalam sosialisasi P4GN, bentuk kegatannya yaitu penyebarluasan informasi tentang bahaya narkoba, kegiatan kegiatan penyuluhan hingga dialog interaktif disalah satu stasiun swasta. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam upaya penyediaan dan penyajian data yang lengkap dan komprehensip tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kabupaten Pemalang yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi P4GN. Mengembangkan jaringan informasi dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota secara langsung, sehingga mempercepat penyajian data. IV.
PENUTUP Peranan Badan Narkotika Kabupaten Pemalang dalam penanggulangan penyalahgunaan
narkoba terbagi dalam beberapa bidang, adapun peranan masing-masing bidang
yaitu Bidang
Pencegahan dan Penegakan Hukum adalah melakukan pencegahan dengan operasi rutin, tes urin, dan penangkapan tersangka pengedar dan bandar narkoba. Bidang Terapi dan Rehabilitasi melaksanakan peran pemberian terapi bagi korban narkoba baik medis maupun rokhani, menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam membangun pusat terapi dan rehabilitasi yang memenuhi persyaratan
yang
ditetapkan. Sedangkan bidang Informatika melaksanakan perananan berupa melakukan dan meningkatkan penelitian, membangun sistim informasi P4GN, mengembangkan jejaring informasi dan lembaga, serta mensosialisasikan wibesite BNN. Masing – masing peran ini dapat dirasakan maksimal, mengingat sampai dengan kwartal tahun pertama hanya ada dua kasus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Faktor – faktor pendukung antara lain yaitu kemampuan personel dalam sosialisasi P4GN, kompetensi intelegen dalam mendeteksi dini peredaran narkoba, serta 18
Wawancara dengan Ibu Siti Maryam, tanggal 20 Maret 2013
17
adanya dukungan dari lembaga / institusi lain baik berupa donasi, kerjasama maupun partisipasi aktif dalam penananggulangan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan faktor penghambat yang dialami Badan Narkotika Kabupaten Pemalang dalam menjalankan fungsinya, yaitu antara lain terbatasnya anggaran dari APBD yang menyebabkan fasilitas, sarana dan prasarana yang masih belum optimal dan belum efektifnya sistem manajemen organisasi yang diakibatkan dari BNK Pemalang sebagai lembaga koordnasi antar departemen / SKPD, sementara hal ini berbenturan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Bahwa BNK adalah lembaga vertikal. Mengingat sebagian besar korban narkoba adalah kalangan pelajar, maka peranan yang seharusnya dilakukan oleh BNK Pemalang dalam Penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tidak hanya diberikan kepada siswa saja, akan tetapi juga perlu dilibatkan guru-guru dimasing-masing sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk kader-kader anti narkoba. Selain itu , BNK Pemalang juga perlu melaksanakan operasi peredaran narkoba, test urin dan fasilitasi KPS-KAPA narkoba, melakukan penyuluhan-penyuluhan dilingkungan keluarga, kerja dan masyarakat serta membangun networking dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui koordinasi antar instansi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberi saran sebagai berikut perlu kepedulian dari masyarakat untuk lebih menyadari tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, kerjasama dan kepedulian dari pihak swasta dalam hal ini perusahan dan institusi di Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan dalam penanggulangan narkoba serta komitmen bersama antara pemerintah daerah kabupaten Pemalang dengan masyarakat .terhadap penganggaran kegiatan-kegiatan dalam APBD tahun yang berlangsung dan perlu adanya kurikulum pendidikan anti narkoba di masing-masing tingkatan sekolah, dengan harapan para siswa dibekali tentang bahaya narkoba.
18
V.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Narkotika Nasional, 2004a, Peran Remaja Dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan Narkotika, BNN, Jakarta. _______, 2004b, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, BNN, Jakarta. _______, 2007, Jurnal Data Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba, BNN, Jakarta. _______, 2007, Modul Pelatihan Manajemen Penelitian Dan Informatika Serta Analisis Data, BNN, Jakarta. _______, 2007c, Hasil-Hasil Penelitian Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Tahun 2006 dan 2007, Penelitian, PUSLITBANGINFO BNN, Jakarta. _______, 2008, Hasil-Hasil Penelitian Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Tahun 2006 dan 2007, BNN, Jakarta. _______, 2008, Modul Distribusi Dan Monitoring Prekusor, Nrkotika, Psikotopika dan Zat Akditif, BNN, Jakarta. Clinebel, 1981, The Role Of Religion In The Prevention And Tratment of Addiction-The Growth And Councelling Perspectives, Canbera Australia. Departemen Of Public Information And The United Nations Drug Control Programme, 1992, The United Nation And Drug Abuse Control, United Nations Publication. Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional, 2010, Narkotika dalam Pandangan Agama, Jakarta. Fauzan Al Anshari, dkk, 2005, Hukuman Bagi Konsumen Miras dan Narkoba, Khairul Bayan Press, Jakarta. Fidiansyah, 2004, Pendekatan Islam Pada Penyalahgunaan NAPZA, Yogyakarta. GR Hanson, 2002, Stress And Substance Abuse, NIDA Community Drug Alert H Soelaiman, 2006, Comprehensive Multidiciplanary Outline ( CMO ), BNN, Jakarta. John Lofland dan Lyn H.Lofland, Analyzing Social Seeting : A Guide to Qualitative Observation and Analysis, Wads Worth Publishing Company, California. Lisdiana, 2007, Penyalahgunaan dan Ketergantungan Pada Narkoba tinjauan Psikobiospiritual, UNNES Press, Semarang.
19
Martono, Lydia Harlina dan Satya Jawana, 2005, Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat Untuk Pembimbing dan Pecandu Narkoba, Balai Pustaka, Jakarta _______, 2006, Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah Buku Panduan Untuk Guru, Konselor, dan Administrator, Balai Pustaka, Jakarta. Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri dan PT Tempo Scan Pacific Tbk, 2000, Penanggulangan Narkoba Dengan Teknik Pendekatan Yuridis, Psikologis, Medis Dan Religius, The Tempo Group, Jakarta. UNODC, 2002, Global Illict Drugs Trends 2002, New York USA. PeraturanPerundang-undangan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota Peraturan Presiden Nomer 44 tahun 2010 Tentang Prekusor Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 168 Tahun 2005 Tentang Prekusor Farmasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
20
PERANAN BADAN NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA TERTIB HUKUM ( Studi Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/79/2011 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Pemalang )
JURNAL ILMIAH
Oleh : Natal Kristiono NIM.
: MH. 11.19.1140
Program Studi
: Ilmu Hukum
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 2013
21
