IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi Proses Pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa di Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang)
SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
Oleh : Dhimas Hari Prayitno (06230030)
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2011
LEMBAR PENGESAHAN
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang Dan di terima sebagai persyaratan untuk Memperoleh gelar Kesarjanaan S-1
Pada tanggal
: 2 Februari 2011
Dihadapan Dewan Penguji
1. Dr. Tri Sulistyaningsih M.Si
(
)
2. Drs. Jainuri M.Si
(
)
3. Drs. Krishno Hadi
(
)
4. Dra. Su’adah M.Si
(
)
Mengetahui : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
(Dr. Wahyudi. M. Si)
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI Nama
: Dhimas Hari Prayitno
NIM
: 06230030
Jurusan
: Ilmu Pemerintahan
Program Study
: Strata Satu (S-I)
Fakultas
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP)
Judul Skripsi
: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi Proses Pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa di Kec. Sumbermanjing Wetan. Kab. Malang)
Disetujui : Pembimbing I
(Drs. Krishno Hadi)
Pembimbing II
(Dra. Hj. Su‟adah, M.Si)
Mengetahui : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(Dr. Wahyudi, M.Si)
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
(Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si)
LEMBAR PERNYATAAN
Nama
: Dimas Hari Prayitno
NIM
: 06230030
Fakultas
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan
: Ilmu Pemerintahan
Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul: Implementasi
Kebijakan
Pembangunan
Infrastruktur
(Studi
Proses
Pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa di Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang) Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagaian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar. Saya bersedia mendapatkan sanksi akademik sebagaimana berlaku.
Malang, 2 Februari 2011 Yang Menyatakan,
Dhimas Hari Prayitno 06230030
KATA PENGANTAR
ASSALAMUALAIKUM WR.WB Alhamdullilahi Rabbil “Aalamin, segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah kepada penulis sehingga proses penulisan skripsi ini dapat disusun dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Penulis merupakan manusia biasa yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil serta dorongan dan saran yang konstruktif. Semua ini tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Bantuan dan kerjasama tersebut penulis anggap sebagai salah satu hal yang sangat berharga untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan trimakasih dan penghormatan yang setinggi – tingginya kepada : 1. Bapak Prof. Drs. Muhajir Effendi, M.Ap, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Bapak Dr. Wahyudi, M.Si, Selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 3. Bapak Dr. Try Sulistyoningsih, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. 4. Bapak, Drs. Khrisno Hadi dan Ibu, Hj Dra. Su‟adah M.Si Selaku pembimbing satu dan pembimbing dua dalam penulisan karya ilmiah sebagai syarat kelulusan Program S1.
5. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Muji Haryoko, dan Ibunda Maria, terimakasih, yang selalu sabar dan memberikan kepercayaan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas kuliah. Untuk kakakku Teguh Yuko Prasetyo, Maya Ria Desi Lilawati, Adekku Ayu Risky Ria Rahmawati, terimakasih selalu mendukung dan memberiku semangat, kalian adalah inspirasiku. 6. Untuk Brother-brother home sweet home, Cenul, Anca beserta laptop & print, Mas Oky, Budi, Gilfan terimakasih selalu menemani, membantu dan memberi semangat dengan cara kalian masing-masing, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 7. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2006, terimakasih telah memberikan spirit dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini,Ucup, Faisal, Risang, Andik, Suhardi, Yasin dan temen2 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga amal baik beliau mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT, Amin. Besar harapan penulis dengan tersusunya „Tugas Akhir” yang berupa “skripsi” ini, dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Tiada Insan yang sempurna di dunia ini, demikian halnya dengan penulis, walaupun penulis telah berusaha maksimal untuk menyusun “skripsi” menjadi tugas akhir yang baik, namun karena keterbatasan penulis sebagai orang yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan, maka dari itu, penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. WASSALAMUALAIKUM WR, WB. Malang, 02 Februari 2011 Penulis
Dhimas Hari Prayitno
ABSTRAKSI
Dhimas Hari Prayitno, 06230030. Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur (Studi Proses Pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa di Kec. Sumbermanjing Kab. Malng)”, Pembimbing I: Drs. Krishno Hadi; Pembimbing II: Dra. Hj. Su‟adah, M.Si. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, karena setiap kegiatan perekonomian Nasional selalu melibatkan antar daerah. Namun faktanya ketidakmerataan pembangunan masih banyak terjadi di daeradaerah, sehingga hal tersebut memunculkan masalah disparitas dan keterisolasian wilayah. Seperti halnya wilayah utara dan wilayah selatan pulau Jawa, dimana wilayah selatan sangat tertinggal jauh dari wilayah utara. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur di wilayah selatan yang tidak memadai. Padahal jika dilihat dari segi potensi wilayah, sebenarnya wilyah selatan tidak kalah dari wilayah utara. Hal tersebut dapat dilihat secara nyata pada persentase nilai PDRB perkapita wilayah Jawa bagian selatan. Sektor pertanian memberikan kontibusi cukup besar pada nilai PDRB per kapita provinsi, yang kontribusinya mencapai 35-50%. Selain itu, terdapat potensi di bidang pariwisata terutama wisata alam, dengan kontribusi terhadap nilai PDRB per kapita provinsi sebesar 18-22%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, karena keterbatasan akses yang ada di wilayah selatan membuat daerah- daerah yang termasuk di dalamnya terasa memiliki ruang gerak sempit untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayahnya. Dalam hal ini Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang termasuk di dalamnnya. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas pemerintah pusat mengeluarkan sebuah kebijakan yakni pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi dan wawancara serta dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahanya, data dianalisis dengan cara penyajian data sekaligus dianalisis dan penarikan kesimpulan. Dari hasil data yang diperoleh (1). Jalur Lintas Selatan adalah program pembangunan Lintas wilyah yang melibatkan banyak wilayah dalam pelaksanaanya, untuk itu dibutuhkan koordinasi antar wilayah. Pelaksanaan pembangunan Jalur Lintas selatan merupakan suatu kebijakan dengan model top down. Karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari pemerintah pusat kemudian melibatkan pemerintah di level bawahnya sebagai implementor dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Sedangkan yang sesuai dengan fungsi pemerintah daerah sebagai implementor adalah dengan menggunakan metode pendekatan prosedural dan manajerial, karena implementasi tersebut benar-benar
dipandang untuk mengatasi masalah-masalah teknis dan manajerial selama proses pembangunan infrastruktur tersebut berjalan. Dinas PU Binamarga Kabupaten Malang tidak dilibatkan secara fisik melainkan hanya dilibatkan pada proses monitoring dan pelaporan hasil fisik, sedangkan Dinas Bappeda Kabupaten Malang diberi wewenang dalam hal pembebasan lahan. (2) Dalam pelaksanaan Kebijakan Infrastruktur, yang mana dalam hal ini pembangunan Jalur Lintas Selatan faktorfaktor penghambat yang muncul dapat berupa factor fisik dan nonfisik. Faktor Fisik berupa kontur Jalur Lintas Selatan yang begitu berat, sedangkan factor nonfisik mengacu pada pembebasan lahan dan anggaran. Masalah kontur wilayah selatan yang berat bukanlah menjadi hambatan vital dalam proses pembangunan Jalur Lintas Selatan, karena saat ini sudah banyak tersedia alat-alat canggih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang benar-benar menjadi penghambat dalam pembangunan Jalur Lintas Selatan adalah berkaitan dengan anggaran dana yang tersedia dan kesiapan lahan. Anggaran dana merupakan foktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan. Sedangkan dalam pelaksanaan pembebasan lahan terlebih dahulu harus melakukan pendekatanpendekatan terhadap masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan sosialisai terhadap masyarakat, memberikan pengertian mengenai tujuan dan manfaat di bangunnya Jalur Lintas Selatan. Dengan adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan diharapkan dapat meningkatakan aksesbilitas wilayah dan memacu pertumbuhan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang pada akhirnya dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun Jalur Lintas Selatan belum tersambung secara keseluruhan, aksebilitas local, dampak positif aspek ekonomi, social, budaya dan politik sudah dapat dirasa oleh masyarakat. Upaya pembangunan Jalur lintas Selatan perlu diikuti dengan perencanaan yang komperhensif melalui konsep pembangunan yang terintergrasi. Konsep pembangunan terintergrasi tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir dampak-dampak negative yang timbul pasca pembangunan Jalur Lintas Selatan.
Meyetujui, Dosen Pembimbing I
(Drs. Krishno Hadi)
Dosen Pembimbing II
(Dra. Hj. Su‟adah, M.Si)
ABSTRAC Dhimas Hari Prayitno, 06230030, Muhammadiyah University Malang, Faculty of Social and Political Sciences, Department of Government. "Implementation of Infrastructure Development Policy (Studies in the Development Process Line Southern Cross in the district of Java. Sumbermanjing District. Malng)", Advisor I: Drs. Krishno Hadi; Advisors II: Dra. Hj. Su'adah, M.Sc. Regional development is an integral part of national development, because each national economic activity always involves the inter-regional. But the fact of inequality is still a lot of development happening in these areas, so it raises the problem of disparity and isolation. As well as northern and southern regions of Java island, where the region is lagging far south of the northern region. One reason is the infrastructure in the southern region is not adequate. In fact, if viewed in terms of potential territory, south wilyah actually no less than the north. This can be seen significantly in the percentage of the value of GDP per capita area of southern Java. The agricultural sector provides significant contributions to the value of GDP per capita of the province, whose contributions reach 35-50%. In addition, there is potential in tourism, especially nature tourism, with a contribution to provincial GDP per capita value of 18-22%. To overcome these problems, the need for adequate infrastructure development, due to limited access in the southern region to make the areas included in it was a narrow space to develop the potential possessed by the territory. In this case the southern district of Malang Regency Sumbermanjing included in dalamnnya. So to address the above issues the central government issued a policy that is the construction of Southern Cross Line Java. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive methods. Technique of data collecting is done through: Observations and interviews and documentation. After examination the truth, the data were analyzed by way of presenting the data at once analyzed and conclusion. From the data obtained (1). Southern Cross Line is a program that involves the construction of Cross many areas in its implementation, for it required coordination between regions. Implementation of development Southern Cross Line is a model of top-down policy. Since the implementation is done in a centralized starting from the central government and involving the government at lower levels as an implementor and the decisions taken at central level. Meanwhile, according to local government functions as the implementor is to use a procedural approach and managerial methods, because the implementation is actually considered to overcome the problems of technical and managerial infrastructure development during the current. Public Works Department Binamarga Malang Regency was not involved physically but is only involved in the process of monitoring and reporting of physical results, while the Department of Malang Regency Bappeda is authorized in terms of land acquisition. (2) In the implementation of Infrastructure Policy, which in this case
the construction of Southern Cross Line inhibiting factors that appear to be physical and nonphysical factors. Physical factors in the form of contour lines are so heavy Southern Cross, while the non-physical factors refer to land acquisition and budget. Contour problem areas south of the weight is not a barrier vital in the development process of South Cross Line, because now widely available advanced tools for addressing the issue. The problem really is the bottleneck in the development of Southern Cross Line is related to the budget funds available and the readiness of land. Budget funds are foktor important in supporting the accelerated development of Southern Cross Line. While the implementation of land acquisition should first make approaches to the community. This is done with the socialization of the community, provide an understanding of the purpose and benefits on the rise and Southern Cross Line. With the Southern Cross Line construction is expected to increase the accessibility of regions and spur growth in south Sumbermanjing, which in turn can promote the economic activities of society. Although Southern Cross Line has not been connected as a whole, local accessibility, the positive impact of economic, social, and political culture can already be perceived by the public. Southern Cross Line development efforts need to be followed by a comprehensive planning through the integrated development concept. The concept of integrated development is intended to minimize the negative impacts that arise after the construction of Southern Cross Line.
Aggreeing,
Counsellor I:
(Drs. Krishno Hadi)
Counsellor II:
(Dra. Hj. Su’adah, M.Si)
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan ............................................................................................ i Lembar Persetujuan ............................................................................................. ii Berita Acara Bimbingan Skripsi ........................................................................ iii Lembar Pernyataan.............................................................................................. iv Kata Pengantar .................................................................................................... v Abstraksi ............................................................................................................. vii Daftar Isi.............................................................................................................. xi BAB I : PENDAHULUAN................................................................................ 1 A. . Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1 B. . Rumusan Masalah ................................................................................... 8 C. . Tujuan Penelitian..................................................................................... 8 D. . Manfaat Penelitian................................................................................... 8 E. . Definisi Konseptual ................................................................................. 9 F... Definisi Operasional ................................................................................ 11 G. . Metode Penelitian .................................................................................... 12 1. Jenis Penelitian...................................................................................... 12 2. Lokasi Penelitian ................................................................................... 13 3. Subyek penelitian .................................................................................. 13 4. Sumber Data.......................................................................................... 14 5. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 15 6. Teknik Analisa Data ............................................................................. 17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 21 A. Kajian Pustaka ................................................................................................ 21 1. Implementasi Kebijakan ............................................................................ 21 1.1 . Pengertian Implementasi ...................................................................... 21 1.2 . Model-model implementasi Kebijakan ................................................ 23
1.3 . Pendekatan-pendekatan Implementasi ................................................. 29 1.4 . Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi .............................. 37 1.5 . Landasan dan Mutu Implementasi ....................................................... 39 1.6 . Evaluasi Implementasi ......................................................................... 41 2. Kebijakan ................................................................................................... 42 2.1 Pengertian Kebijakan ........................................................................... 42 2.2 Kebijakan Jalur Lintas Selatan ............................................................. 46 3. Pembangunan ............................................................................................. 49 3.1. Pengertian Pembangunan .................................................................... 49 B. Landasan Teori ............................................................................................... 54
BAB III : DESKRIPSI WILAYAH ................................................................. 58 A. Kondisi Umum Kabupaten Malang................................................................ 58 1. Kondisi Geografi ...................................................................................... 59 2. Kondisi Topografi .................................................................................... 60 3. Kondisi Fisiografi .................................................................................... 61 4. Kondisi Hindrologi .................................................................................. 61 B. Gambaran Umum Pembangunan Kabupaten Malang .................................... 62 C. Wilayah Pembangunan Jalur Lintas Selatan di Kab. Malang ........................ 64
BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA ........................................... 69 A. Penyajian Data................................................................................................ 69 1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur ..................................... 69 1.1 Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur ............................... 69 1.2 Bentuk dan Tujuan Kebijakan Pembangunan Jalur Lintas Selatan……..73 1.2.1. Bentuk Kebijakan Pembangunan Jalur Lintas Selatan .................. 75 1.2.2. Tujuan Pembangunan Jalur Lintas Selatan ................................... 75 1.3 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalur Lintas Selatan ................................................................................. 78
1.3.1 Anggaran Pembangunan Jalur Lintas Selatan .................................. 80 1.3.2 Pengadaan Lahan ............................................................................. 82 1.3.2.1 Lahan Warga ........................................................................ 83 1.3.2.1 Lahan Perhutani ................................................................... 87 1.3.3 Kondisi Fisik atau Kontur Selatan Pulau Jawa yang Berat .............. 88 1.4 Dampak Pembangunan Jalur Lintas Selatan bagi Masyarakat Sumbermanjing wetan ........................................................................... 89 1.4.1. Dampak Sosial ............................................................................... 90 1.4.2. Dampak Ekonomi .......................................................................... 91 1.4.3. Dampak Politik terhadap Masyarakat ............................................ 92 1.4.4. Damp[ak Aspek Budaya ................................................................ 93 B. Analisa Data ................................................................................................... 95
BAB V. PENUTUP ............................................................................................ 98 A. Kesimpulan .................................................................................................... 98 B. Saran ............................................................................................................... 100
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 101 DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... 103
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto Suharsimi, 2002, Prosedur penelitian. Jakarta. Rineka cipta. Charles, D Jones. Pengantar Kebijakan Publik, Rajawali Pers, 1990 Endang poerwanti, Dimensi-dimensi riset ilmiah,penerbit Universitas Muhammadiyah Malang,1998 hal 27 Gunn, W. N. Publik Policy Analisis : An Introduction. New jersey : Prentice Hall,1981. Hogerwert. Ilmu Pemerintahan, Erlangga. Jakarta. Islamy, M. Irfan. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Kabupaten Malang dalanm Angka, 2009 Moleong,Lexy. Metode Bandung,2002.
Penelitian
Kualitatif,
PT.
Remaja
Rosdakarya.
Moeljarto T. Politik Pembangunan, Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1995. Monografi Kecamatan Sumbermanjingwetan tahun 2009 Nugroho, Riant, Public Policy, Elex Media Komputindo.Jakarta, 2008. Parsons, Wayne. Publik Policy (Pengantar Teori dan Praktik AnPalisis Kebijakan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. Samodra, Wibawa, Kebijakan Publik ; Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta, 1990. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Negara, PT. Raja Grasifindo Persada, 2000 Studi Pengendalian Ruang Sepanjang Koridor Jalur Lintas Selatan,2009 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Alfabeta, Bandung, 2009.
Wahab Solichin Abdul, Analisis Kebijaksanaan(Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara) Bumi Aksara, Jakarta, 2004. Winarno, Budi, 2002. Teori dan Kebijakan Publik, Yogyakarta :Media Pressindo. http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/eakt/2004/jiunkpe-ns-s1-2004-32400108-8927 pajak_reklame-chapter1.pdf. diakses tgl 7 Januari 2010. http://tsharto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/2369/Sistem+Perencanaan+Pem bangunan+Nasional.pdf. Diakses tanggal 03, maret 2010 http://www.usdrp-indonesia.org/files/downloadContent/736.pdf. diakses tanggal 03, maret 2010 http://www.vivanews.com/appaux/jatim.css diakses tanggal 01, Maret 2010. http://www.pemprovjatim.co.id/appaux/jatim.css diakses tanggal 01 Maret, 2010 http://www.usdrp-indonesia.org/files/downloadContent/736. diakses tanggal 13 juli, 2010 http://www.askoxford.com/concise_oed/infrastructure diakses tgl 7 Januari 2010
Lampiran Gambar 3 Peta Jalur Lintas Selatan Kab. Malang
Landasan Hukum Adapun dasar hukum dalam penyusunan Studi Pengendalian Ruang Sepanjang Koridor Jalur Lintas Selatan, adalah : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-poko Agraria, Lembaran Negara tahun 1960 No. 104, tambahan Lembaran Negara tenun 1960 No. 3034. 2. Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 3. Undang-undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. 4. Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 5. Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. 7. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 8. Undang-undang No.38 Tahun 2004 tentang Tentang Jalan. 9. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1991 tentang Sungai. 10. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta
Bentuk dan Tata Cara Peran Serata Masyarakat .dalam
Penataan Ruang. 11. Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
12. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 13. Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1989 tentang Kebijaksanaan Pembangunan Kota. 14. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah. 15. Keputusan Presiden No. 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Kepres no. 53/1989 tentang Kawasan Industri. 16. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional. 17. Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan permukiman Nasional. 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I dan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tingkat II. 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 147 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Andal. 21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu.
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkunan. 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1998 tentang Penetapan Batas Wilayah kota. 24. Keputusan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Sempadan Sungai, Daerah manfaat Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai. 25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 295 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Pemberian Hak ats tanah Perusahaan yang tidak Menggunakan Fasilitas Penanaman Modal. 26. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkunan No. 24 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 27. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 38 Tahun 1988 tentang Penetapan Lokasi/Letak Tempat dan Pembebasan Tanah untuk Usaha/Kegiatan Bukan Pertanian.
