Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Kenjeran Surabaya)
Oleh : Niken Elvok Widyasari (114674056)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL JURUSAN PMPKN S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2012
KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur kehadirat Allah, atas Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Penelitian ini mengambil bidang kajian Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dalam studi kasus rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Kenjeran Surabaya. Dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucaman terimakasih yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian proposal ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga mohon untuk menyampaikan kritik dan saran yang membangun dan turut untuk menyempurnakan tulisan ini.
Surabaya, 25 Desember 2012
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i KATA PENGANTAR .....................................................................................................
ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... iii BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ...................................................................................................... 1.2. Rumusan Masalah ................................................................................................. 1.3. Tujuan penelitian ................................................................................................... 1.4. Manfaat Penelitian ................................................................................................. BAB II : KAJIAN TEORI 2.1. Kebijakan Publik .................................................................................................... 2.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik .............................................................................. 2.3. Implementasi Kebijakan Publik .............................................................................. 2.4. Model Implementasi Kebijakan Publik .................................................................. 2.4.1. Model Edward III ........................................................................................ 2.4.2. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn .......................................... 2.4.3. Model Van Meter dan Van Horn .................................................................. 2.4.4. Model Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier ............................................ 2.5. Pembangunan Berkelanjutan ................................................................................... BAB III : METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian ........................................................................................................ 3.2. Fokus penelitian ...................................................................................................... 3.3. Fenomena Penelitian ............................................................................................... 3.4. Lokasi Penelitian ..................................................................................................... 3.5. Jenis dan Sumber Data Penelitian ........................................................................... 3.6. Instrumen Penelitian ............................................................................................... 3.7. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................................... 3.8. Teknik Analisis Data ............................................................................................... DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Surabaya sebagai kota kedua terbesar di Indonesia dengan luas wilayah kurang lebih 320
pasti memiliki berbagai persoalan. Salah satunya adalah masalah
pertambahan jumlah penduduk yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan yang tinggi membuat masyarakat untuk mengadakan pembangunan. “Pembangunan sendiri merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan manusia dalam memanfaatkan teknologi.” (Sugandy, Aca & Rustan Hakim; 2007:21). Dalam proses pembangunan, manusia selalu tergantung dengan sumber daya alam dan teknologi yang ada sehingga exploitasi dan perusakan sumber daya alam sering kali terjadi. Keseimbangan lingkungan hidup dengan pembangunan juga harus di pertimbangkan agar masyarakat di masa depan tidak terkena dampaknya. Salah satu caranya dengan mengadakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan lebih menekankan mekanisme pembangunan dengan memperhatikan keterkaitan sumber daya alam, tatanan lingkungan dan ruang wilayah yang ada. “Hal ini memberikan konsekuensi dimana pengembangan yang dilakukan di suatu sektor harus memperhatikan dampaknnya pada sektor lain. (Sugandy, Aca & Rustan Hakim; 2007:4).” Pemerintahan telah berupaya aktif dalam menangani masalah tersebut diantaranya dengan membuat berbagai kebijakan mengenai pembangunan dan lingkungan hidup. Secara nasional terdapat UU no 23 tahun 1997 yang saat inin menjadi UU no 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan berpedoman pada Undang-undang tersebut, dibuatlah beberapa kebijakan yang membahas masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Kebijakankebijakn tersebut diantaranya adalah PP No 27 tahun 1999 tentang AMDAL, PP No 26 tahun 2008 tantang RTRWN, dan PP No 19 tahun1999 tentang PPL. Dari berbagai produk kebijakan pemerintahan tersebut, banyak yang masih berupa rumusan kebijakan saja. Implementasi dilapangannya masih belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari angka pencemaran lingkungan hidup yang tinggi serta diimbangi oleh jumlah pembangunan infrastruktur
yang terus meningkat. Pembangunan infrastruktur akan lebih rinci bila kita membahas masalah PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana tata ruang wilayah. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat pada setiap Kota atau Wilayah Otonom di Indonesia. Masing-maasing Kota setidaknya memiliki Peraturan Daerah yang mengatur masalah tersebut. Karena tiap daerah memiliki kewenangan masing-masing untuk mengatur daerahnya maka ditiap daerah pengimlementasian Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan ini menjadi berbeda-beda. Surabaya sendiri sebagai Kota yang memiliki Motto „Bersih dan Hijau‟ masih belum jelas masalah kebijakan tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Surabaya Memiliki Peraturan daerah yang membahas masalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang beerwawasan Lingkungan Hidup. Dari sanalah penulis ingin meneliti apakah kebijakan yang ada sudah dilaksanakan oleh para implementor atau tidak.
1.2.Rumusan Masalah Dari penjabaran latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah pokoknnya sebagai berikut : Bagaimanakah Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan (Studi kasus Rencana Tata Ruang Wilayah) di Kenjeran Surabaya?
1.3.Tujuan Penelitian Untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan (Studi Kasus Rencana Tata Ruang Wilayah) di Kenjeran Surabaya.
1.4.
Manfaat Penelitian a. Secara teoritis 1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca. 2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya. b. Secara praktis 1. Bagi pemerintahan
Penelitian ini berguna bagi aparatur pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijkan yang ada dan mencermati penerapan kebijakannya dilapangan. 2. Bagi masyarakat Sebagai bahan informasi untuk mengetahui kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia serta sebagai pedoman masyarakat untuk dapat ikut serta dalam mengembangkan prinsip ini di Indonesia (khususnya Surabaya) 3. Bagi Penulis Penelitian ini berguna sebagai penambahan ilmu pengetahuan penulis, terutama dalam bidang implementasi kebijakan publik yang ada di Indonesia.
BAB II KAJIAN TEORI
2.1.Kebijakan Publik Kebijakan publik menurut Willy N Dunn (dalam Inu Kencana, 2006:106), adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. sedangkan menurut Thomas R. Dye (dalam Inu Kencana, 2006:106) mengungkapkan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintahan, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.” Anderson (dalam Wahab, 2001:3) merumuskan “kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.” Sehingga dapat kita lihat bahwa terdpat kesamaan dari ketiga definisi dari para ahli tersebut. kesamaan tersebut adalah kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh aparatur pemerintahan atau orang-orang yang memiliki wewenang dalam menangani masalah-masalah publik.
2.2.Tahap-Tahap Kebijakan Publik Terdapat beberapa pakar kebijakan yang menganalisis tentang tahapan dalam pembuatan kebijakan publik. Salah satunya adalah menurut William Dunn (dalam Budi Winarno, 2007:32-33) adalah : 1. Tahap penyusunan agenda Dalam tahap ini berbagai masalah akan berkompetisi dahulu agar dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada tahap ini dimungkinankan ada masalah yang tidak tersentuh sama sekali, sementara masalah lainnya akan menjadi fokus pembahasan, atau ada masalah-masal tertentu yang akan tertunda dalam waktu yang lama. 2. Tahap formulasi kegiatan
Di tahap ini, masalah-masalah didefinisikan kemudian dicarikan pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan permasalahan tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap ini, Para aktor penentu kebijakan tersebut masing-masing juga akan ikut dalam menentukan kebijakan yang akan dibuat. 3. Adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari kebijkan tersebut akan diadopsi. Dengan dukungan dari pihak legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 4. Implementasi kebijakan Keputusan program kebijakan yang telah diambil selanjutnya akan di implementasikan. Implementasi kebijakan artinya kebijakan yang diambil akan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah. Dalam tahap ini kemungkinan yang terjadi adalah ada beberapa kebijakan yang diterima atau dilaksanakan olem para implementor (pelaksana), ada pula yang tidak mendapat dukungan dari pelaksana sehingga kebijkan yang telah diambil tidak dilaksanakan di lapangan. 5. Evaluasi kebijakan Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, untuk mrlihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada.
2.3.Implementasi Kebijakan Publik Menurut
Jones
(dalam
Joko
widodo,2007:86)
mengatakan
bahwa
“Implementasi sebagai Getting the job done and doing it.” Selanjutnya menurut Joko Widodo (2007:85), “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisional yang dilakukan oleh pemerintahan maupun swasta (individu atau kelompok).” Sehingga dapat dikatakan implementasi adalah suatu proses mengerjakan dan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah. Implementasi kebijakan sendiri merupakan menurut William N Dunn (2003:132) “implementasi adalah pelaksanakan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.” Menurut Joko Widodo (2007:88) mengemukakan
bahwa, “implementasi kebijakan merupakan proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata.” Jadi Implementasi kebijakan merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
2.4.Model Implementasi Kebijakan Publik 2.4.1. Model Edward III (dalam Joko Widodo,2007:96) Di model ini terdapat 4 faktor yang berpengaruh pada keberhasilan atau
kegagalan
implementasi
kebijkan.
Empat
faktor
itu
adalah
Communication, resources, dispositions dan beureucratic stuktur. a. Faktor komunikasi (communication) Komunikasi
diartikan
sebagai
proses
penyampaian
informasi
komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksanan kebijakan (policy implementors). b. Sumber daya (Resources) Sumber daya yang disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan di dalam melaksanakan kebijakan. c. Disposisi (Dispostion) Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguhsungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat di wujudkan. d. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi ini mencangkup aspek-aspek seperti struktur organisassi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang bersangkutan dan hubungan antara organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. (Joko Widodo, 2007)
2.4.2. Model Brian W. Hogwood (1978) dan Lewis A. Gunn (1986) Model ini biasa disebut dengan model Top down approach. Menurut Hogwood dan Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijakasanaan secara sempurna memerlukan beberapa syarat, yaitu :
a. Kodisi eksternal yang di hadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai c. Perpaduan sumber-sumber yang di perlukan benar-benar tersedia d. Kebijaksanaan yang akan di implementasikan di dasari oleh suatu hubungan kausalitas yang Andal e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Solichin Abdul wahab,2008:7178)
2.4.3. Model Van Meter dan Van Horn Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Solichin Abdul Wahab,2008:79) perbedaan dalam proses implementasi akan di pengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan akan dilaksananakan. Mereka mencoba untuk menghubungkan kebijaksanaan dan prestasi kerja. Yang mana didalamnya terdapat variabel-variabel diantaranya : a. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan b. Sumber-sumber kebijaksanaan c. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan e. Sikap para pelaksana, dan f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Gambar : Model Proses Implementasi kebijakan
Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan Ukuran dan Tujuan kebijaksanaan Ciri Badan Pelaksana
Sikap para pelaksana
Prestasi kerja
Sumber-sumber kebijaksanaan Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
Sumber : Solichin Abdul Wahab, 2008 2.4.4. Model Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier Model ini sering disebut sebagai a frame work for Implementation Analysis (kerangka analisis implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengindentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat dikatagorikan kedalam tiga katagori yang besar, yaitu : 1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan 2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya, dan 3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.
2.5.Pembangunan Berkelanjutan Budimanta (2005) menyatakan bahwa, pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan dating
untuk menikmati dan memanfaatkannya. Selanjutnya menurut UU no 23 tahun 1997 mendefinisikan “pembangunan berkeanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Dari kedua definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembangunan berkelnjutan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memadukan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dimasa kini dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang. Tiga
pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stockholm 1972
menuju Rio De Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johanesburg 2002 ditekankan adanya koordinasi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan manusia dalam pembangunan. Ketiga pilar tersebut dapat digambarkan kedalam Three Dimensional Model. North
Today’s Generation
Tommorrow’s Generation
Sumber : Sugandy, Aca (2007)
BAB III METODE PENELITIAN
3.1.Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Menurut Nurul Zuriah (2006:47) “penelitian deskriptif adalah peneltian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, faktafakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.” Peneliti mengumpulkan data berupa cerita respoden dan latar sosial yang akan di teliti di lapangan. Pendekatan kualitatif di pilih peneliti karena didalam penelitian ini peneliti akan meneliti sebuah fenomena yang belum di ketahui sebelumnya dan tidak dapat di perhitungkan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Serupa yang dikemukakan Nurul Zuriah (2006:91) bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti merasa „tidak tahu apa yang tidak diketahui, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan sesuai kondisi di lapangan.
3.2.Fokus Penelitian Fokus
penelitian
ini
adalah
implementasi
kebijakan
pembangunan
berkelanjutan. Yang mana penelitian akan dipusatkan pada implementasi PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana tata ruang wilayah. Pemilihan fokus penelitian ini dikarenakan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ada di dalam PP No 26 tahun 2008 masih direalisasikan. Hal tersebut dapat terlihat dari keadaan pembangunan pemukiman serta sentra-sentra industri maupun pariwisata masih belum berwawasan lingkungan hidup.
3.3.Fenomena Penelitian Fenomena-fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini gejala yang diteliti adalah Sasaran
kebijakan pembangunan berkelanjutan Pemerintahan kota Surabaya dan realisasi mengenai pembangunan berkelajutan setelah munculnya PP No 26 Tahun 2008. Dengan melihat pada model yang dikembangkan oleh Edward III bahwa terdapat embat syarat penting yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yaitu : 1. Komunikasi Komunikasi merupakan penyampaian informasi dari para pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan. Di dalam penelitian ini, komunikasi dikatakan baik ketika para pelaksana kebijakan (Dinas-dinas terkait) bukan hanya mengetahui informasi kebijakan yang telah terdokumenkan, tetapi juga memahami setiap hal menenai kebijakan tersebut. 2. Sumber daya Adanya komunikasi yang baik saja belum bisa menentukan suatu kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik. sehingga perlu adanya Sumber daya yang memadai yang meliputi sumber daya manusia (para pelaksana kebijakan), sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan). 3. Disposisi Disposisi merupakan sikap para pelaksan kebijakan yang mengarah kepada dukungan bukan sebaliknya. Sikap tersebut diantaranya adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan untuk dapat mewujudkan kebijakan yang telah disahkan. 4. Stuktur Birokrasi Struktur birokrasi ini mencangkup aspek-aspek seperti struktur organisassi, pembagian kewenangan, SOP (Standard Operating Prosedures), hubungan antara unit-unit organisasi yang bersangkutan.
3.4.Lokasi Dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian diadakan di kecamatan Kenjeran Surabaya. Alasan penentuan lokasi tersebut berasal dari berbagai segi yaitu segi kepadatan penduduk. Yang mana jumlah penduduk di kecamatan Kenjeran Surabaya berjumlah 163.438 jiwa dan pertumbuhan penduduk (2000-2010) sebesar 4,61 %. Sehingga bisa dikatakan penduduk di kecamatan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi sebesar 21.034 dari luas wilayah 7,70
(berdasarkan data BPS Surabaya, 2011).
Kecamatan kenjeran merupakan salah satu kecamatan di Surabaya yang memiliki lingkungan perumahan kumuh terbanyak. Diantarannya terdapat di kelurahan bulak banteng dan sidotopo wetan. Selain itu, terdapat beberapa industri besar dan kecil yang berada di kecamatan ini.
3.5.Jenis Dan Sumber Data Penelitian Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibedakan kedalam sumber data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh langsung dilapangan seperti wawancara pada para ahli dan meninjauan langsung lokasi penelitian. Untuk sumber data sekunder diperoleh dari data-data histori kecamatan kenjeran Surabaya dan teoriteori penunjang penelitian yang diperoleh dari beberapa buku diktat. Mengingat peneliti menggunakan pedekatan kualitatif maka dipilihlah informan penelitian sebagai sumber data primer penelitian. Menurut Lexy J Moleong (dalam Devita ayu, 2007:42) pada “penelitian kualitatif tidak ada sampel asal, tetapi sampel tujuan (purposive sampling).” Purposive sampling yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti atau pelaku yang terlibat langsung kedalam permasalah penelitian. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah Informan penelitian ini. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian adalah 1. Badan perencanaan dan pembangunan kota surabaya 2. Badan lingkungan hidup Kota Surabaya 3. Dinas Tata ruang dan Cipta karya Jatim 4. Kecamatan Kenjeran Surabaya 5. Organisasi lingkungan hidup Surabaya 6. Masyarakat kecamatan kenjeran surabaya
3.6.Instrumen Penelitian Menurut Nurul Zuriah (2008:168), “Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data.” Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penelitian sebagai instrumen mempunyai kepekaan yang sangat tinggi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Sehingga dapat memahami setiap fenomena sosial yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Selain itu, sebagai alat bantu penelitian antara lain pedoman wawancara, buku catatan, alat perekam suara, dan kamera.
3.7.Teknik Pengumpulan Data Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data baik itu data primer maupun data sekunder diantaranya 1. Observasi Observasi merupakan cara pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian ini. Hal yang akan ditelti dengan metode ini adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat dan keadaan fisik kota pada saat penelitian. Metode ini dipergunakan karena masyarakat Indonesia masih sulit dipahami hanya dengan sekali kunjungan saja sehingga dibutuhkannya metode ini untuk memahami masalah dan dapat memperoleh data yang benar-benar valid dan realibel.(Nurul Zuriah, 2008). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dalam dua tahap yaitu sebelum menulis proposal penelitian dan setelah dibuatnya proposal penelitian. Pada tahap sebelum di tulisnya proposal peneliti melakukan penjelajahan umum di kecamatan Kenjeran. Tahap kedua yaitu dengan cara melakukan pencarian bahan melalui dinas-dinas terkait. Selannjutnya, peneliti akan membandingkan data-data yang telah terkumpul dari dinas-dinas terkait dengan keadaaan yang sebenarrnya di lapangan. 2. Wawancara (interview) Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti terlebih dahulu membuat pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu. Wawacara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara
dilakukan
ketika
pewawancara
dan
interviewee
sama-sama
mengetahui permasalahan yang akan dibahas dalam wawancara tersebut. 3. Studi pustaka atau studi dokumenter Studi pustaka atau Dokumenter ini dilakukan di perpustakaan. Dengan cara membaca buku-buku rujukan atau referensi, perundang-undangan, dokumendokumen pemerintah serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sehingga yang akan dikumpulkan merupakan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3.8.Teknik Analisis Data Dalam penelitian kualitatif berdasarkan kurun waktunya, data dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Teknik analisis yang dipergunakan peneliti adalah Analisis Taksonomis (Taxonomic Analysis). Analisis Taksonomis menfokusksan pada penelitian yang lebih terperinci dan mendalam pada masalah atau domain penelitian. Dengan menggunakan teknik analisis ini, penelitian akan mendeskripsikan tema utama lebih rinci dan mendalam.
DAFTAR PUSTAKA Budimanta, A. Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21. 2005. Dunn, William N. 2003. Analisis kebijakan Publik. Gadja mada Univesity press. Yogyakarta Zuriah, Nurul. 2006. Metode penelitian sosial dan pendidikan teori-aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta Sugandhy, Aca & Rustam Hakim. 2007. Prinsip dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. PT Bumi Aksara. Jakarta Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta
Winarno, Budi.2007. Teori dan praktek kebijakan publik.Media Pressindo. Yogyakarta Widodo, Joko. 2007. Analisis kebijakan publik. Bayumedia Publishing. Malang
