KEBIJAKAN MBNOMICS SEBAGAI IMPLEMENTASI KONSEP DEVELOPMENTAL STATE DALAM PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOREA SELATAN TAHUN 2008-2013 Yudid Dian Rinda Riami [1] Septyanto Galan Prakoso, S.IP., M.Sc[2] Abstract South Korea is one of the countries in East Asia which successful in placing the central role of the state to achieve economic development plans. This is the essential character of the implementation of the developmental state model in the South Korea’s economic development, which the role of state intervention bring South Korea into one of the great economic power in Asia. The MBnomics policy which implemented in 2008-2013 is one of South Korea's macroeconomic policy that applied the developmental state model while South Korean government become more democratic than the previous government. This is realized by the new economic development paradigm, whereas the South Korean government try to build the harmonious collaboration with the largest bussiness groups (chaebols) and the industrial sector to contribute on South Korea’s economic development.Through the principles of creative pragmatism and harmonious liberalism, South Korea’s government try to guide its economic sector to achive the national targets for strengthening the economic development. This research aims to explain and analyze MBnomics policy and its influence toward South Korea’s economic development, as well as obstacles and solutions faced by the South Korean government during the implementation of MBnomics policy. In order to examine the matter above, this research uses a qualitative approach with literature study and interview as the technique of the data collection. As a result of this study, it was concluded that overall, the implementation of MBnomics policy through several strategic policies set by the South Korean government has basically been implemented successfully in order to achieve the vision of the economic development of South Korea, in spite of not achieving Korea's 7-4-7 Plan because of some barriers. In addition, South Korea's ability to achieve the economic stability after crisis and the accomplishment to save South Korea from the declining of economic growth in Roh Moo Hyun’s era, becomes a justification that MBnomics policy has succeeded in bringing a positive influence to the process of economic development in South Korea. Keywords: MBnomics policy, developmental state, economic development, state intervention [1] D0413055 . Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS. Sebagai penulis Pertama
[2]Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS, Sebagai penulis Kedua
1
A. Pendahuluan Adanya campur tangan dan peran negara secara signifikan dalam setiap proses maupun kegiatan ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi negara-negara di Asia Timur untuk mencapai kesuksesannya dalam pembangunan ekonomi. Setiap kebijakan pemerintah yang lahir dari peran negara yang besar dalam pembangunan ekonomi ini, juga berhasil membawa negara-negara di Asia Timur ke dalam proses industrialisasi yang terus berkembang pesat hingga sekarang. Proses pembangunan ekonomi yang disertai dengan campur tangan negara inilah yang dikenal dengan istilah developmental state, dimana dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan, serta kontrol yang kuat dalam mengawasi berjalannya suatu kebijakan ekonomi. Salah satu negara di kawasan Asia Timur yang terbukti sukses menerapkan konsep ini dalam proses pembangunan ekonomi negara adalah Korea Selatan. Pengalaman Korea Selatan dalam menerapkan konsep developmental state dalam upaya mengatasi beberapa masalah yang berkaitan dengan stabilitas kondisi ekonomi dalam negeri dan pembangunan ekonomi inilah yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi di masa-masa selanjutnya. Pemerintah Korea Selatan memandang pentingnya peran negara dalam aktivitas ekonomi adalah untuk memperkuat pasar agar dapat berfungsi dengan baik dalam mencapai kesuksesan pembangunan ekonomi. Hal inilah yang menjadi pembeda antara intervensi negara pada masa rezim militer dengan transisi Korea Selatan ke arah pemerintahan yang lebih demokratis. Kebijakan MBnomics yang diterapkan pada tahun 2008 hingga 2013 adalah salah satu kebijakan ekonomi makro Korea Selatan yang mengimplementasikan konsep developmental state dalam kondisi
2
pemerintahan Korea Selatan yang lebih demokratis. Hal ini diwujudkan dengan paradigma pembangunan ekonomi baru, dimana pemerintah Korea Selatan mengupayakan adanya kolaborasi yang baik dengan kelompok pengusaha (chaebols) dan sektor swasta untuk saling berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Korea Selatan. Melalui paradigma baru ini, pemerintahan Lee Myung Bak mengadopsi capaian pembangunan untuk menjadikan Korea Selatan menjadi negara kelas atas, bangsa yang maju, dan untuk mencapai tujuan tersebut Korea Selatan menggunakan prinsip “creative pragmatism” sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan ekonomi.1 Artinya, kebijakan yang dibuat bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang mampu memberikan manfaat dan keuntungan bagi pembangunan Korea Selatan, salah satunya melalui lingkungan ekonomi yang pro-bisnis. Selain itu, target capaian kebijakan MBnomics ini terangkum dalam Korea 7-4-7 Plan, dimana implikasi dari rencana ekonomi ini adalah untuk membuat Korea Selatan menjadi negara yang memiliki kenaikan GDP sebesar 7% tiap tahunnya selama 10 tahun, pendapatan perkapita sebesar 40.000 US dollar, dan menjadikan Korea Selatan masuk dalam 7 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun demikian, pada penerapannya kebijakan MBnomics ini mengalami beberapa kesulitan untuk dapat mencapai target pembangunan ekonomi yang diharapkan. Langkah awal penerapan kebijakan untuk melakukan reduksi pajak bagi kelompok pengusaha besar di Korea Selatan pada prakteknya menimbulkan protes dari kelompok swasta lainnya, dimana peran negara secara langsung dalam alokasi sumber daya terhadap pelaku ekonomi secara adil dianggap telah mengalami kegagalan.2 Pada dasarnya, setiap kebijakan dalam pembangunan ekonomi Korea Selatan telah menerapkan konsep developmental state ini secara berkelanjutan. Tetapi masa penerapan kebijakan MBnomics ini
3
sendiri merupakan masa transisi implementasi developmental state dari state-led development menjadi pembangunan ekonomi yang lebih demokratis dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat Korea Selatan secara lebih bebas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk membahas secara lebih lanjut mengenai upaya intervensi negara dalam sektor pembangunan ekonomi Korea Selatan melalui penerapan
konsep
developmental
state,
yang
salah
satunya
diimplementasikan dalam kebijakan MBnomics pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Serta untuk menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi oleh pemerintahan presiden Lee Myung Bak selama menerapkan kebijakan MBnomics ini, terutama dalam mencapai hasil pembangunan ekonomi yang telah ditargetkan.
B. Kebijakan MBnomics tahun 2008-2013 Isu pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang ingin dicapai
pemerintahan
Lee
Myung
Bak
ketika
kebijakan
MyungBaknomics atau MBnomics ini diterapkan pada tahun 2008 hingga 2013. Salah satu target pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas pada waktu itu adalah menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, yang diwujudkan melalui kolaborasi antara intervensi pemerintah dan sektor publik. Implementasi dari MBnomics ini sendiri terwujud melalui beberapa kebijakan, diantaranya adalah Korea 7-4-7 Plan, reduksi pajak, serta peran chaebol (kelompok pengusaha) dalam pembangunan ekonomi Korea Selatan yang terangkum dalam visi nasional Republik Korea Selatan (일류 국가 희망공동체, 대한 민국)3, yang dirumuskan pada masa pemerintahan presiden Lee Myung Bak. Selain itu, kebijakan MBnomics ini juga mencakup strategi nation branding yang bertujuan untuk mempromosikan Korea Selatan sebagai negara dengan potensi ekonomi dan industri maju. 4
Dalam kebijakan MBnomics ini target pembangunan yang ingin dicapai pemerintah Korea Selatan adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun, dan dalam jangka waktu 10 tahun mencapai pendapatan sebesar 40.000US$ dan juga menjadi negara yang masuk dalam 7 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sebagai langkah untuk mewujudkan target pembangunan dalam Korea 7-4-7 Plan tersebut, pemerintah akan menciptakan sebuah pasar dimana persaingan antar industri dan pelaku ekonomi dijamin oleh negara. Berdasarkan visi nasional Republik Korea Selatan yang dibuat semasa pemerintahan presiden Lee Myung Bak, juga tertulis bahwa untuk membuat mesin pertumbuhan ekonomi yang baru maka daya saing perusahaan dan kegiatan investasi harus ditingkatkan. 4 Sehingga, kondisi ekonomi Korea Selatan akan hidup. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan juga telah merancang beberapa langkah untuk mencapai target pembangunan ekonomi. Sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7%, maka salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Korea Selatan adalah pembaharuan dalam sektor publik serta perbaikan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui pembangunan Grand Korean Waterway. 5 Grand Korean Waterway adalah sebuah proyek pembangunan kanal yang menjadi prioritas presiden Lee Myung Bak untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Korea Selatan. Kanal ini dibangun dengan menghubungkan Seoul yang terletak di wilayah barat laut Korea Selatan dan Busan yang terletak di wilayah tenggara. 6 Tujuan dibangunnya kanal ini adalah untuk memotong biaya transportasi yang diperlukan dalam kegiatan perdagangan. Sehingga intensitas dan kualitas perdagangan Korea Selatan semakin baik dengan adanya perbaikan infrastruktur yang mendukung, dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi Korea Selatan juga mengalami peningkatan.
5
Sementara untuk perbaikan di sektor publik, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% maka pajak yang dinilai terlalu tinggi akan diterapkan kebijakan reduksi. Tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan bagi perusahaan-perusahaan dan sektor industri Korea Selatan untuk terus berkembang. Selain itu, kebijakan MBnomics ini juga menuntut induk-induk perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan ekonominya secara bersih, karena dengan demikian Korea Selatan memiliki citra yang baik berkaitan dengan aktivitas ekonomi dalam negeri. Sedangkan untuk mencapai pendapatan per kapita sebesar 40.000US$ selama jangka waktu 10 tahun, maka setiap tahunnya 60 jenis
pekerjaan
baru
diciptakan
untuk
mengurangi
angka
pengangguran. Sehingga, pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan secara merata, dengan detail target pada tahun 2013 pendapatan perkapita akan mencapai 30.000 US$ hingga pada tahun 2017 pendapatan per kapita Korea Selatan dapat mencapai angka 40.000 US$.
7
Target pembangunan ekonomi melalui kebijakan
MBnomics yang berikutnya adalah menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan 7 potensi ekonomi terkuat di dunia. Jika selama periode 2008 hingga 2017 ekonomi Korea Selatan terus meningkat sebesar 7% secara berkelanjutan, maka selama 10 tahun ekonomi Korea Selatan akan masuk dalam standar ekonomi 7 besar dunia.8 Selain itu, jika standar ekonomi ini dapat terpenuhi maka kekuatan ekonomi Korea Selatan di bidang diplomasi, keamanan, pendidikan, budaya, dan olahraga juga akan semakin meningkat.9 Sehingga hal ini juga akan memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat internasional.
6
C. Implementasi Kebijakan MBnomics di Korea Selatan tahun 2008-2013 Kebijakan MBnomics yang diterapkan di Korea Selatan pada tahun 2008 hingga 2013, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk implementasi konsep developmental state sebagai dasar pembangunan ekonomi Korea Selatan. Namun ada beberapa hal yang pada akhirnya tidak berjalan sesuai dengan target pembangunan ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah Korea Selatan, di bawah pemerintahan presiden Lee Myung Bak pada waktu itu. Hal ini disebabkan dengan munculnya beberapa hambatan seperti krisis global pada tahun 2008 yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Korea Selatan di awal implementasi kebijakan MBnomics ini. Sementara di sisi lain, kebijakan MBnomics justru memiliki pengaruh yang besar dalam upaya pemerintah untuk ‘mengglobalkan’ Korea Selatan (Global Korea Policy) sebagai negara dengan sektor industri maju melalui strategi nation branding dengan berbagai proyek pembangunan ekonomi lainnya. Pemerintah Korea Selatan juga menilai bahwa Korea 7-4-7 Plan ini dapat tercapai melalui dua prinsip utama, yaitu creative pragmatism dan harmonious liberalism, dimana hal ini mengarah pada peran politik dan pemerintah yang menjadi faktor penting dalam menentukan performa ekonomi Korea Selatan. 10 Prinsip creative pragmatism mengarah pada strategi pemerintah untuk menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang unggul melalui beberapa agenda perubahan di sektor ekonomi. Sedangkan prinsip harmonious liberalism mengarah pada
upaya
pemerintah
Korea
Selatan
untuk
menggunakan
pendekatan ekonomi yang terbentuk dari adanya kombinasi seimbang antara peran negara dengan market oriented economy, yang dalam hal ini direpesentasikan melalui sektor industri Korea Selatan. Pada dasarnya kebijakan Korea 7-4-7 Plan ini merupakan sebuah target makroekonomi jangka panjang, dimana diperlukan proses untuk dapat mencapai target pembangunan ekonomi yang direncanakan di
7
dalamnya. Selain itu, perlu ada penyesuaian antara strategi maupun langkah-langkah yang diambil pemerintah Korea Selatan terkait upaya pencapaian 7-4-7 Plan, dengan opini publik dan kondisi ekonomi global dimana Korea Selatan turut terintegrasi di dalamnya. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah Korea Selatan untuk menjadikan kebijakan MBnomics ini sebagai target pembangunan ekonomi Korea Selatan dengan orientasi yang mengarah pada masa depan ekonomi Korea Selatan. Selain itu, kebijakan MBnomics juga merupakan sebuah kebijakan ekonomi politik, dimana dalam hal ini pemerintah Korea Selatan sebagai aktor utama yang menggerakkan proses pembangunan ekonomi
berupaya untuk memanfaatkan
potensi ekonomi yang dimiliki Korea Selatan (kelompok bisnis dan sektor industri) untuk membawa Korea Selatan masuk dalam jajaran negara dengan kondisi ekonomi terkuat. Hanya saja terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan bagi pemerintah Korea Selatan untuk menerapkan kebijakan MBnomics serta strategi-strategi pembangunan ekonomi di dalamnya. Awal diterapkannya kebijakan MBnomics ini, Korea Selatan harus mengahadapi krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 sebagai pengaruh dari krisis yang melanda Amerika Serikat dan bangkrutnya perusahaan Lehman-Brothers. Krisis finansial global 2008 ini turut mempengaruhi ekonomi Korea Selatan karena pada dasarnya kegiatan ekonomi Korea Selatan banyak bergantung dengan ekonomi di Amerika Serikat, seperti halnya Amerika Serikat yang merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk-produk ekspor yang dihasilkan oleh sektor industri Korea Selatan terutama karena ekonomi Korea Selatan banyak didukung oleh sektor industri yang orientasi utamanya adalah di sektor ekspor. Sejalan dengan hal tersebut, Profesor Kim Eun Mee dari Ehwa Woman University juga menyampaikan bahwa krisis finansial global pada tahun 2008 ini menjadi hambatan terbesar bagi
8
implementasi kebijakan MBnomics, karena ekonomi Korea Selatan sendiri banyak bergantung pada pasar luar negeri sebagai pengaruh dari aktivitas perdagangan industri Korea Selatan.11 Oleh karena hal itulah, krisis finansial global ini menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah Korea Selatan untuk mencapai target pembangunan ekonomi melalui implementasi kebijakan MBnomics ini. Berkaitan dengan hal tersebut, nilai tukar won juga mengalami depresiasi dari 1.187 won per dollar pada awal Oktober, 1.467,8 won per dollar pada tanggal 28 Oktober hingga 1.513 won pada 24 November.12 Melemahnya nilai tukar won inilah yang pada akhirnya menyebabkan para investor dari luar negeri yang memiliki modal di sektor industri dan investasi Korea Selatan juga mengalami penurunan. Sehingga, upaya pemerintah untuk mecapai target pembangunan dalam Korea 7-4-7 Plan ini mengalami hambatan, karena kondisi ekonomi Korea Selatan sendiri yang sedang tidak stabil dan sulit untuk mendukung tercapainya target pembangunan ekonomi dalam kebijakan MBnomics ini. Selain itu, hal lain yang menjadi hambatan selama proses implementasi kebijakan MBnomics adalah kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan presiden Lee Myung Bak yang dinilai tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan ekonomi. Sebagai contoh adalah rencana pembanguan Grand Korea Waterway yang dinilai terlalu menghamburkan pendapatan negara, sehingga 56,8% masyarakat Korea Selatan menolak dan tidak setuju terhadap realisasi dari proyek kanal ini, sementara hanya 37,3% dari total masyarakat saja yang mendukung pembangunan Grand Korean Waterway. Dukungan masyarakat inilah yang pada akhirnya mempengaruhi hasil dari impelementasi sebuah kebijakan pembangunan ekonomi. Sementara itu, sebagai solusi terhadap hambatan yang dihadapi oleh
pemerintahan
presiden
Lee
Myung
Bak
dalam
mengimplementasikan kebijakan MBnomics ini, melalui Economic
9
Planning Board dan Korea Fair Trade Commission pemerintah Korea Selatan mulai memperketat kontrol terhadap para chaebol dan sektor industri agar tidak terlalu mendominasi ekonomi Korea Selatan, dimana hal ini juga merupakan respon pemerintah terhadap opini publik mengenai kebijakan MBnomics yang dinilai terlalu berorientasi terhadap chaebol dan sektor industri besar saja. Sedangkan sebagai respon pemerintah terhadap kritik dari pelaku ekonomi di Korea Selatan yang berada dalam skala kecil menengah, pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang selaras dan harmonis melalui peningkatan peran usaha industri kecil menengah, dimana hal ini mengarah pada peran dan kontribusi yang sinergis antar pelaku ekonomi Korea Selatan untuk menunjang pembangunan ekonomi di negaranya.13
D. Dampak Implementasi Kebijakan MBnomics terhadap Perekonomian Korea Selatan Berkaitan dengan upaya campur tangan atau intervensi dari pemerintah Korea Selatan untuk mendukung kesuksesan dari implementasi kebijakan MBnomics, maka penting untuk menjelaskan pengaruh karakteristik konsep developmental state selama kebijakan MBnomics ini diterapkan dalam menunjang pembangunan ekonomi Korea Selatan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa
pemerintah
mempertahankan
Korea
konsep
Selatan
telah
developmental
menerapkan
state
dalam
dan sektor
ekonominya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang dirumuskan oleh pemerintah Korea Selatan pada dasarnya
merupakan
representasi
dari
implementasi
konsep
developmental state ini sendiri, begitu pula dengan kebijakan MBnomics ini yang nantinya juga mempengaruhi hasil implementasi kebijakan dalam kondisi ekonomi Korea Selatan.
10
Pada dasarnya kebijakan ekonomi di Korea Selatan merupakan salah satu prioritas utama bagi pemerintah untuk mencapai targettarget pembangunan ekonomi, sehingga dibutuhkan elit-elit politik dan birokrasi yang kompeten untuk merumuskan dan mengawasi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan rencana pembangunan ekonomi. Adanya elit-elit birokrasi yang kompeten selama masa implementasi kebijakan MBnomics ini juga termasuk dalam salah satu karakteristik konsep developmental state yang memegang bagian penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan MBnomics. Hal ini terbukti dengan adanya pembagian fungsi dan peran yang jelas dalam pemerintahan presiden Lee Myung Bak terkait dengan implementasi kebijakan MBnomics melalui beragam institusi yang bertugas untuk membantu dan mendukung para pelaku ekonomi Korea Selatan dalam mengembangkan usahanya. Korea Trading Corporation adalah salah satu institusi yang dibentuk oleh pemerintah Korea Selatan untuk membantu perusahaan dan industri skala kecil-menengah untuk mengatasi keterbatasan mereka dalam menjangkau pasar luar negeri dan mengembangkan ekspor. Melalui institusi ini, pemerintah Korea Selatan ingin melibatkan para pelaku ekonomi dari berbagai sektor untuk terlibat dalam proses pembangunan ekonomi dimana hal ini sesuai dengan karakter dari kebijakan MBnomics sendiri yang berupaya untuk menciptakan sebuah lingkungan ekonomi yang mendukung sektor industri dan perusahaan. Selain itu, elit-elit politik dan birokrasi yang bertugas dalam Ministry of Finance dan Ministry of Trade and Industry juga memiliki peran yang besar dalam mencapai kesuksesan implementasi kebijakan Mbnomics ini. Ministry of Finance dalam hal ini bertugas untuk membantu transfer investasi bagi sektor privat dan industri sebagai bentuk campur tangan negar dalam mengatur alokasi sumber daya bagi pelaku ekonomi Korea Selatan, sedangkan Ministry of Trade and Industry bertugas untuk
11
mempromosikan
sektor
privat
dan
industri
dalam
kompetisi
perdagangan internasional dan menetapkan regulasi bagi perusahaanperusahaan di Korea Selatan. Melalui
keterlibatan
elit-elit
politik
inilah,
implementasi
kebijakan MBnomics sebagai sebuah strategi ekonomi mampu membawa Korea Selatan ke arah pembangunan ekonomi yang lebih baik dan mempromosikan Korea Selatan sebagai sebuah negara industri maju, terutama melalui keterlibatan dan kontribusi yang berhasil dibawa oleh sektor privat dan industri dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tiap tahunnya. Sementara itu, hal ini juga tidak terlepas dari sistem politik Korea Selatan yang telah mengalami transisi dari otoritarian di masa awal industrialisasi menjadi lebih demokratis hingga saat ini. Sistem politik Korea Selatan yang demokratis inilah yang memberikan akses lebih besar bagi publik dan pelaku ekonomi dari berbagai kalangan untuk dapat berkontribusi dalam membangun dan memajukan ekonomi negara, tetapi juga terus diimbangi dengan kontrol dan arahan dari pemerintah yang berada pada garis depan pembangunan ekonomi Korea Selatan. Artinya, ada kolaborasi yang seimbang antara keterlibatan sektor privat dengan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengarahkan kelompok pengusaha dan industri Korea Selatan agar menggerakkan aktivitas ekonominya sesuai dengan target dan rencana pembangunan ekonomi. Sementara itu seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa sistem politik yang diterapkan di Korea Selatan pada dasarnya juga memberikan ruang dan kewenangan yang cukup bagi elit-elit politik untuk mengambil langkah-langkah inisiatif dalam menjalankan tugasnya terkait dengan upaya pembangunan ekonomi Korea Selatan. Hal ini telah terwujud ketika elit-elit politik yang bekerja dibawah pemerintahan presiden Lee Myung Bak berupaya untuk
12
memanfaatkan potensi kemajuan industri Korea Selatan secara efisien melalui kebijakan ekonomi yang memprioritaskan peran sektor industri dan kelompok chaebol untuk menunjang perekonomian Korea Selatan. Sebagai hasilnya, selama kebijakan MBnomics ini diterapkan sektor industri Korea Selatan yang dimiliki oleh kelompok pengusaha atau chaebol ini berhasil memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, dimana sumbangan total aset dan pendapatan chaebol dalam GDP Korea Selatan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Bahkan sejak tahun 2009 hingga 2013, sekitar 80-90% ekonomi Korea Selatan didukung oleh profit yang diterima oleh 30 industri dan chaebol terbesar di Korea Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya implementasi kebijakan MBnomics untuk melibatkan sektor industri dan chaebol secara aktif membangun ekonomi Korea Selatan telah berhasil. Proses yang dialami oleh Korea Selatan untuk lepas dari dampak dan pengaruh buruk dari krisis finansial global tahun 2008 juga didukung oleh potensi industri dan chaebol Korea Selatan untuk menciptakan keunggulan komparatif dalam berbagai produk industri di pasar internasional. Selain itu, pengaruh sistem politik Korea Selatan yang demokratis dan peran penting para elit politik dalam menerapkan konsep developmental state dalam kebijakan MBnomics, terutama melalui langkah inisiatif pemerintah untuk membangun kerja sama yang harmonis dengan sektor privat dan industri, telah berhasil membawa Korea Selatan menjadi lebih terintegrasi lagi dengan sistem ekonomi yang lebih global dan menciptakan nation branding yang positif bagi Korea Selatan sebagai sebuah negara industri maju. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu indikator kesuksesan dari implementasi kebijakan MBnomics ini dalam proses pembangunan ekonomi Korea Selatan.
13
Masing-masing rezim pemerintahan Korea Selatan memiliki strategi dan karakter yang berbeda satu sama lain ketika menerapkan konsep developmental state melalui kebijakan ekonomi. Hal inilah yang pada akhirnya mempengaruhi praktek intervensi negara terhadap sektor ekonomi serta hasil implementasi kebijakan ekonomi yang direncanakan oleh masing-masing rezim pemerintahan Korea Selatan, seperti halnya perbedaan implementasi konsep developmental state antara masa pemerintahan presiden Lee Myung Bak melalui kebijakan MBnomics ini dengan masa pemerintahan presiden Roh Moo Hyun dengan beberapa reformasi ekonomi yang diterapkan secara lebih liberal dan demokratis. Hal ini kemudian menjadi titik penting perbedaan intervensi negara pada masa pemerintahan Lee Myung Bak dengan masa pemerintahan Korea Selatan sebelumnya dibawah kepemimpinan presiden Roh Moo Hyun, dimana hal ini dapat menjadi sebuah justifikasi tersendiri mengenai kesuksesan yang mampu dicapai oleh pemerintahan presiden Lee Myung Bak dalam menerapkan kebijakan MBnomics. Di sisi lain, presiden Lee Myung Bak yang memimpin Korea Selatan setelah masa pemerintahan presiden Roh Moo Hyun, berusaha untuk membawa perubahan dalam kebijakan ekonomi dikarenakan kegagalan reformasi ekonomi di masa pemerintahan Roh Moo Hyun sebelumnya yang disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi politik dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan prinsip kebijakan ekonomi creative pragmatism dan harmonious liberalism yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dan melalui kebijakan MBnomics, presiden Lee Myung Bak berupaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang orientasi utamanya adalah campur tangan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengarah pada pasar bebas. 14 Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintahan Lee Myung Bak ingin ‘memperbarui’ penerapan konsep
14
developmental state dalam proses pembangunan ekonomi di masanya, dimana hal tersebut diwujudkan melalui deregulasi chaebol dan sektor industri dengan diterapkannya reduksi pajak sebagai bentuk intensif pemerintah Korea Selatan, serta efisiensi peran chaebol untuk mewujudkan business-friendly dan kebijakan ekonomi politik yang pro terhadap pasar. Sehubungan dengan hal tersebut, Park Gyuseong dari Keduataan Besar Republik Korea di Indonesia, juga menambahkan bahwa kerja sama antara elit politik dengan kelompok bisnis Korea Selatan juga menjadi karakter penting dalam implementasi kebijakan MBnomics ini, terutama berkaitan dengan upaya Korea Selatan untuk lepas dari dampak buruk krisis finansial global 2008.15 Bahkan untuk mewujudkan hal
itu, pemerintah Korea
Selatan mengadakan
pertemuan dengan Menteri Keuangan Jepang, China, dan Korea Selatan sendiri untuk bekerjasama dalam upaya mengatasi dampak krisis. Atas dasar inilah, kebijakan MBnomics menjadi sebuah kebijakan ekonomi yang berusaha untuk menyelamatkan dan mengangkat ekonomi Korea Selatan dari penurunan pertumbuhan ekonomi di masa sebelumnya, terutama setelah ekonomi Korea Selatan turut terkena dampak dari terjadinya krisis global finansial pada tahun 2008. Sehingga ekonomi Korea Selatan lebih cepat pulih karena adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan surplus perdagangan dari investasi maupun sektor ekspor. Selain itu angka pengangguran di Korea Selatan dapat dikendalikan oleh pemerintah Korea Selatan karena adanya upaya untuk mempertahankan terciptanya lapangan pekerjaan melalui sektor industri terutama dengan adanya peningkatan promosi pemerintah Korea Selatan bagi industri Korea Selatan yang masih berada dalam skala kecil dan menengah. Sebagai hasilnya, kondisi dimana jumlah pengangguran berada di angka lebih dari 5 persen merupakan hal yang jarang terjadi di Korea Selatan, bahkan ketika masa krisis 1997 dan krisis finansial global tahun 2008 melanda
15
Korea Selatan.16 Hal ini sesuai dengan strategi MBnomics yang ingin diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan bahwa perlu adanya dorongan bagi pelaku ekonomi dari industri kecil dan menengah untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Korea Selatan, dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang harmonis bagi pelaku ekonomi di Korea Selatan sekaligus untuk menghindari dominasi yang terlalu kuat dari kelompok chaebol dalam ekonomi Korea Selatan.17 Melalui perbedaan penerapan konsep developmental state dalam dua masa pemerintahaan Korea Selatan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pula terhadap hasil maupun pencapaian pembangunan ekonomi. Hal inilah yang dapat menjadi sebuah justifikasi kesuksesan dari kebijakan MBnomics masa Lee Myung Bak untuk memperbaiki dan mengangkat kondisi ekonomi Korea Selatan melalui upaya pembaharuan developmental state dengan memanfaatkan potensi industri Korea Selatan secara maksimal. Kebijakan MBnomics yang diterapkan selama lima tahun ini juga memiliki
dampak
yang
cukup
berpengaruh
terhadap
kondisi
perekonomian dan pembangunan ekonomi Korea Selatan. Sejak diterapkannya kebijakan MBnomics pada tahun 2008 hingga 2013, ekonomi Korea Selatan mengalami peningkatan ekonomi yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat melalui perubahan dalam beberapa indikator
ekonomi
pertumbuhan
GDP,
seperti
tingkat
sektor
pendapatan
ekspor-impor,
dan
per
kapita,
juga
angka
pengangguran di Korea Selatan. Pada tabel yang terdapat pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa pendapatan per kapita Korea Selatan mengalami peningkatan mulai dari 20.463US$ pada tahun 2008 menjadi 26.205US$ pada tahun 2013. Sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan GDP selama lima tahun adalah 3,8% dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 6.5%. 18 Peningkatan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di masa itu juga
16
diimbangi dengan meningkatnya sektor ekspor Korea Selatan secara pesat karena adanya beberapa deregulasi yang diberlakukan pemerintah Korea Selatan terhadap sektor industri sehingga semakin meningkatkan
surplus
perdagangan
Korea
Selatan.
Hal
ini
menunjukkan bahwa secara peningkatan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan melalui kebijakan MBnomics ini berhasil tercapai melalui intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai sektor ekonomi.
E. Kesimpulan Implementasi kebijakan MBnomics sebagai representasi dari konsep developmental state ini telah memberikan pengaruh dan kontribusi positif bagi proses pembangunan ekonomi di Korea Selatan, terlepas dari tidak tercapainya Korea 7-4-7 Plan yang terhambat karena pengaruh dari krisis finansial global 2008. Melalui upaya pembaharuan developmental state dengan memanfaatkan potensi industri secara maksimal, Korea Selatan berhasil mencapai stabilitas pertumbuhan ekonomi terutama jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini terbukti dengan keberhasilan pemerintah Korea Selatan untuk mencapai pemulihan ekonomi pasca terkena dampak dari krisis finansial global, yaitu dengan adanya peningkatan secara signifikan pada GDP dan surplus perdagangan Korea Selatan. Oleh karena itu, secara keseluruhan implementasi dari kebijakan MBnomics ini sukses dalam menunjang proses pembangunan ekonomi Korea Selatan di tahun 2008 hingga 2013. Hanya saja, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dan perhatian Korea Selatan selama kebijakan MBnomics ini diterapkan, seperti hambatan berupa krisis finansial global 2008 dan juga respon publik yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan MBnomics ini. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa
17
sumber dapat dilihat bahwa pemerintah Korea Selatan telah berhasil menerapkan langkah-langkah inisiatif ketika muncul hambatan pada implementasi kebijakan MBnomics ini, yaitu mengubah strategi pembangunan dengan kebijakan deregulasi chaebol dan sektor industri melalui penerapan reduksi pajak sebagai bentuk intensif pemerintah Korea Selatan, serta efisiensi peran chaebol untuk mewujudkan business-friendly dan kebijakan ekonomi politik yang pro terhadap pasar. Sehingga hal ini turut membantu sektor industri dari level kecil menengah untuk semakin produktif. Oleh karena itu, surplus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan semakin meningkat, yang selanjutnya memberikan pengaruh positif bagi proses pembangunan ekonomi Korea Selatan.
18
Catatan Kaki 1
Sung-Hee Jwa, “Mbnomics: A Review and The Road Ahead”, International Journal of Korean Studies, Vol. XII, No.1 (2008), dilihat 29 April 2016, dari https://www.ciaonet.org/attachments/13729/uploads 2 Ibid 3 Lee Myung Bak Foundation, “일류 국가 희망공동체, 대한 민국”, hal. 18, diakses pada tanggal 20 September 2016, dari http://www.leemyungbak.org/record/result.php 4 Ibid, hal. 18 5 Ibid, hal. 31 6 Yang Ensook, “ South Korean Government Under the Former CEO, President lee Myung Bak”, Universidad Complutense de Madrid Discussion Paper, Oktober 2008, hal. 128 dilihat pada tanggal 29 September 2016, dari https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag72511/UNISCI%20DP%2018%20-%20YANG.pdf 7 Lee Myung Bak Foundation ,Op.cit, hal. 32 8 Ibid 9 Ibid 10 Kim Sung Ho, “Korea’s Conservatives Strike Back: An Uncertain Revolution Revolution in Seoul”, Global Asia Feature Essay Vol.3, No. 1 (2008), dilihat pada tanggal 5 Desember 2016, dari https://www.globalasia.org/wp-content/uploads/2008/03/165.pdf 11 Prof. Kim Eun Mee (Dekan Graduate School of International Studies, Ehwa Woman University), e-mail untuk peneliti, 11 November 2016 12 Chung In Moon, “South Korea in 2008: From Crisis to Crisis”, Asian Survey Vol. 49,The Regents of the university of California, 2009, hal. 125, dilihat pada tanggal 10 Desember 2016, dari https://www.researchgate.net/publication/249973670_South_Korea_in_2008_From_Crisis_to_C risis 13 Prof. Kim Eun Mee, Op.cit 14 Eun Mee Kim, “Crisis of the Developmental State in South Korea,” Asian Perspective Vol. 23 No.2 (1999), dilihat 30 April 2016, dalam Poppy S. Winanti, “Developmental State dan Tantangan Globalisasi,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 7, No. 2 (2003) 15 Park Gyuseong, (Staff Economic Section,Embassy of the Republic of Korea), e-mail untuk peneliti, 5 Januari 2017 16 Kim Myung Oak dan Sam Jaffe, The New Korea: An Inside Look at South Korea’s Economic Rise, (New York: American Management Association, 2010), hal. 47 17 Prof. Kim Eun Mee, Op.cit 18 Bank of Korea, “ The Korean Economy 2014”, The Bank of Korea, Seoul, Mei 2014, hal. 18-20, diakses pada tanggal 28 September 2016, dari http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=744#filelist
19
DAFTAR PUSTAKA Buku Myung Oak, Kim dan Sam Jaffe, The New Korea: An Inside Look at South Korea’s Economic Rise. New York: American Management Association, 2010
Jurnal Ensook, Yang. “ South Korean Government Under the Former CEO, President lee Myung Bak”. Universidad Complutense de Madrid Discussion Paper, Oktober 2008. Dilihat pada tanggal 29 September 2016, dari https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag72511/UNISCI%20DP%2018%20-%20YANG.pdf
Eun Mee, Kim. “Crisis of the Developmental State in South Korea”. Asian Perspective Vol. 23 No.2 (1999). Dilihat 30 April 2016, dalam Poppy S. Winanti, “Developmental State dan Tantangan Globalisasi,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 7, No. 2 (2003)
Hee Jwa, Sung. “Mbnomics: A Review and The Road Ahead”. International Journal of Korean Studies, Vol. XII, No.1 (2008). Dilihat 29 April 2016, dari https://www.ciaonet.org/attachments/13729/uploads
In Moon, Chung. “South Korea in 2008: From Crisis to Crisis”.Asian Survey Vol. 49,The Regents of the university of California, 2009. Dilihat pada tanggal 10 Desember 2016, dari https://www.researchgate.net/publication/249973670_South_Korea_in_ 2008_From_Crisis_to_Crisis
Sung Ho, Kim. “Korea’s Conservatives Strike Back: An Uncertain Revolution Revolution in Seoul”. Global Asia Feature Essay Vol.3, No. 1 (2008). Dilihat
20
pada tanggal 5 Desember 2016, dari https://www.globalasia.org/wpcontent/uploads/2008/03/165.pdf
Web: Bank of Korea. “ The Korean Economy 2014”. The Bank of Korea, Seoul, Mei 2014. Diakses pada tanggal 28 September 2016, dari http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=744#filelist Lee Myung Bak Foundation, “일류 국가 희망공동체, 대한 민국”. Diakses pada tanggal 20 September 2016, dari http://www.leemyungbak.org/record/result.php
Interview E-mail: Park Gyuseong, (Staff Economic Section,Embassy of the Republic of Korea), email untuk peneliti, 5 Januari 2017 Prof. Kim Eun Mee (Dekan Graduate School of International Studies, Ehwa Woman University), e-mail untuk peneliti, 11 November 2016
21
