KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016 DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA – BAPPENAS 21 APRIL 2015
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.
RPJMN 4 (2020-2025)
Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian
RPJMN 3 (2015-2019)
Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat
RPJMN 2 (2010-2014)
RPJMN 1 (2005-2009)
TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SM berkualitas dan berdaya saing.
Slide - 2
VISI, MISI dan NAWACITA (Agenda Prioritas) VISI
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
MISI
NAWACITA – 9 Agenda Prioritas
1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenapbangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
3. Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Kualitas hidup manusian Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
5. Bangsa berdaya saing
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa 9. Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
Slide - 3
Dengan Visi, 7 Misi dan 9 Nawa Cita Presiden, yang dituju adalah Indonesia yang:
•
Memiliki kedaulatan atas pengelolaan pangan, energi dan sumber daya maritim dan kelautan;
•
Rakyatnya menikmati peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan makin merata;
•
Warganya menjadi manusia-manusia unggul dan berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya hidup dalam keharmonisan antarkelompok sosial, antarsektor ekonomi dan antarwilayah; dan
•
Menjadi poros maritim dunia.
4
STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN 1) 2) 3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan Perumahan Mental / Karakter
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 5
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUN AN MANUSIA
KETAHANAN PANGAN Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa 9,89 Juta Ha Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa 3,01 Juta Ha Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak 304,75 Ribu Ha Pembangunan 49 Waduk
INFRASTRUKTUR DASAR Meningkatkan akses Air Minum Layak 100% Meningkatkan akses Sanitasi Layak 100% Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 0 Ha
INFRASTR UKTUR KE-PU-AN DIMENSI SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
KONEKTIVITAS Meningkatkan Kondisi mantap jalan nasional mencapai 98%, jalan provinsi 75% dan jalan kabupaten 65% Pengembangan jalan nasional sepanjang 45.592 km Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km Pengembangan jalan tol sepanjang 1.000 km
6
TARGET BESAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN 7
TARGET OUTCOME INFRASTRUKTUR DALAM RPJMN 2015-2019 TERKAIT BIDANG KE-PU-AN INDIKATOR
Kondisi 2014
Target Akhir 2019
• Akses Air Minum layak
68,5%
100%
• Akses Sanitasi Layak
60,5%
100%
• Kawasan Kumuh Perkotaan
37.407 Ha
0 Ha
• Backlog Kebutuhan Rumah
13,5 Juta
6,8 Juta
94%
98 %
2.6 Jam / 100 Km
2.2 Jam / 100 Km
• Kapasitas Air Baku
51.4 M3/Detik
118.6M/Detik
• Storage Per Kapita
62.3 M3/Kapita
78.36 M3/Kapita
11%
20%
• Jaringan Irigasi Permukaan
7.145 Juta Ha
7.914 Juta Ha
• Kapasitas Desain Banjir
5-25 Tahunan
10-100 Tahunan
INFRASTRUKTUR DASAR
KONEKTIVITAS • Kemantapan Jalan Nasional • Waktu Tempuh Rata-Rata (Koridor Utama) KETAHANAN AIR
• Irigasi yang diairi waduk
Slide - 8
PEMBANGUNAN 65 WADUK DALAM MENCAPAI TARGET KETAHANAN AIR
= BENDUNGAN BARU 2015-2019 =Kawasan Lindung =Kawasan Konservasi Sumber: Kementerian PU, 2015(diolah)
1. 2.
Pembangunan waduk baru (serta pemanfaatannya untuk irigasi, air baku, dan listrik) akan berdampak pada perubahan fungsi lahan (contoh: perubahan kawasan lindung menjadi kawasan produksi). Di sisi lain, perubahan fungsi lahan (di hulu) akan berdampak langsung terhadap keberlanjutan fungsi waduk, terutama di pulau Jawa.
PEMBANGUNAN 49 WADUK BARU DAN KETAHANAN AIR Peningkatan Kapasitas Air Baku Nasional (m3/detik) 150 118,6
100 50 0
51,44
2014
2019
Pembangunan/ peningkatan 1 juta ha layanan jaringan irigasi Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi
Peningkatan Kapasitas/Daya Tampung Air (miliar m3/tahun)
20,0 15,0 10,0 5,0 -
3.2
19,0
15,8 2014
2019
Pembangunan flood management di 33 WS Peningkatan rata-rata kapasitas desain pengendalian Banjir menjadi 10 – 100 tahun
Pembangunan 49 Waduk Percepatan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber energi listrik (PLTA)
DAS YANG AKAN DIPULIHKAN 2015-2019
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
DAS Asahan Toba DAS Siak DAS Musi DAS Way Sekampung DAS Way Seputih
DAS Citarum DAS Ciliwung DAS Cisadane DAS Serayu DAS Solo DAS Brantas
DAS Kapuas
1. DAS Jeneberang 2. DAS Saddang
DAS Moyo
RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL 2015-2019 Status : • HGH Sumatera Fase 1 beroperasi pada tahun 2019, sedangkan fase lainnya pada tahap persiapan penyusunan dokumen FS/Basic Design/ROW Plan, AMDAL, LARAP, DED dan pengadaan tanah • Pembangunan jalan bebas hambatan di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Bali dalam tahap persiapan, berupa penyusunan studi jaringan jalan dan dokumen kesiapan lainnya. • Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan tol adalah sebesar Rp128.727,11 Milyar. Target : Trans Jawa dan Non-Trans Jawa direncanakan akan beroperasi pada tahun 2019 NO
1 2 3 4 5
PULAU
Sumatera Jawa Kalimantan Bali Sulawesi TOTAL
NO 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
RUAS A. Trans Jawa Cikampek-Palimanan Pejagan-Pemalang Pemalang-Batang Batang-Semarang Semarang-Solo Solo-Ngawi Ngawi-Kertosono Kertosono-Mojokerto Mojokerto-Surabaya Gempol-Pasuruan Pasuruan-Probolinggo SUB TOTAL A B. Non Trans Jawa Cileunyi-Sumedang-Dawuan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
PANJANG (KM) 496.19 1,348.81 99.02 9.70 39.00 1,992.72 TARGET 2015-2019 37.78 57.50 39.20 75.00 49.69 76.30 87.02 9.90 17.40 21.13 9.39 480.31 32.14 61.70
STATUS 2014 SELESAI TIDAK 496.19 256.18 1,092.63 99.02 9.70 39.00 265.88 1,726.84 NO 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22
2015
2016
1.23 123.78 125.01
RUAS Akses Tanjung Priok Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran Kunciran-Serpong Serpong-Cinere Cinere-Jagorawi Cimanggis-Cibitung Cibitung-Cilincing Depok-Antasari Bekasi-Cawang-Ku Melayu Bogor Ring Road Ciawi-Sukabumi Gempol-Pandaan Medan – Binjai Palembang-Indralaya Manado-Bitung Pandaan-Malang
2017
16.81 67.78 19.80 104.39
TARGET 2015-2019 16.67 14.19 11.19 10.14 10.44 25.39 34.02 17.23 21.04 5.20 18.36 1.56 15.80 22.00 39.00 37.62
38.52 173.19 29.71 11.70 253.12
2018
73.52 327.08 29.71 27.30 457.61
2019
44.92 83.93 19.80 148.65
NO
RUAS
23 24 28 29 32 33
Pasirkoja-Soreang Pekanbaru-Kandis-Dumai Sunter-Rawa Buaya-Batuceper Sunter - Pulo Gebang Kayu Agung - Palembang - Betung Balikpapan-Samarinda SUB TOTAL B TOTAL
TARGET 2015-2019 174.99 775.75 99.02 39.00 1,088.76 TARGET 2015-2019 10.57 47.25 20.23 9.45 28.24 99.02 608.45 1,088.76
Slide - 12
PENGUSAHAAN JALAN TOL SELANJUTNYA RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL 1.000 KM 2
1 11
3
5
4 6 7
8
9 10
*) **)
dalam proses tender proyek prakarsa
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MedanKualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi *)
Medan-Binjai
PekanbaruKandis-Dumai
PalembangIndralaya
KayuagungPalembangBetung **)
BakauheniTerbanggi Besar
Serpong-Balaraja *)
PasirkojaSoreang
CileunyiSumedangDawuan
PandaanMalang
ManadoBitung
Panjang (km)
61,8
15,80
135,00
22,00
111,65
150,00
30,00
10,57
58,50
37,62
39,00
Biaya Investasi (Rp. Milyar)
6,277
2,295
17,347
2,313
13.298
17.389
5.177
1.786
10.033
2.968
2,166
Biaya Tanah (Rp. Milyar)
441
116
974
156
410
1,033
1.751
696
1.295
294
365
Pengadaan tanah (81,36%) & tahap pelelangan
Persiapan pengadaan tanah
Pengadaan tanah (7,72%)
Pengadaan Tanah (13,89%)
Persiapan Pengadaan tanah
Persiapan pengadaan tanah
Pengadaan tanah (Seksi I SerpongLegok 10 km sudah bebas)& persiapan
Pengadaan tanah (38,11%)
Pengadaan tanah (28,58%) & konstruksi
Pengadaan tanah (14,90%)
Pengadaan tanah oleh Pemda (33%)
Nama Ruas
Status
JALAN TOL PRIORITAS
Slide - 13
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN UNTUK MENDUKUNG PELABUHAN, BANDARA, KEK, KAWASAN INDUSTRI, DAN PARIWISATA
PEMBANGUNAN 24 PELABUHAN STRATEGIS MENDUKUNG TOL LAUT
PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWA
Dukungan Infrastruktur ke-PU-an meliputi: • Pembangunan jalan dan jembatan (akses) • Pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih • Pengendalian banjir • Pembangunan infrastruktur air baku PEMBANGUNAN 15 BANDARA BARU • Pembangunan infrastruktur perumahan untuk DAN PENGEMBANGAN 9 BANDARA KARGO kawasan strategis • Pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi
DESTINASI WISATA DALAM RPJMN 2015-2019
14
Dukungan Infrastruktur untuk Pembangunan Kawasan Industri KAWASAN INDUSTRI TELUK BINTUNI
KAWASAN INDUSTRI LANDAK-KALBAR POWER STATION
KANTOR MANAJEMEN
PERKANTORAN PERKANTORAN
AREA KOMERSIAL
KIM I
KAWASAN INDUSTRI SEIMANGKE
KIM II
PENGELOLAAN AIR BERSIH MEDIA CENTER
INOVATION CENTER
EXHIBITION CENTER
FUEL STATION
CONVENTION CENTER PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN
MEDICAL CENTER
PERDAGANGAN
SARANA PERIBADATAN
PERUMAHAN
COMMUNITY CENTER
PUSAT PENGEPAKAN
07 PEMAKAMAN
INDUSTRI KECIL MENENGAH INDUSTRI KECIL MENENGAH
INDUSTRI KARET
INDUSTRI KARET
INDUSTRI KARET
ANEKA INDUSTRI
ANEKA INDUSTRI
ANEKA INDUSTRI
ANEKA INDUSTRI
PEMADAM KEBAKARAN
INDUSTRI SEDANG
INDUSTRI SEDANG
KAWASAN INDUSTRI BITUNG
INDUSTRI SEDANG
INDUSTRI KARET INDUSTRI KECIL MENENGAH ANEKA INDUSTRI INDUSTRI SEDANG INDUSTRI BESAR PERUMAHAN INDUSTRI BESAR
PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN INDUSTRI BESAR
SARANA OLAH RAGA SARANA PERIBADATAN COMMUNITY CENTER KANTOR MANAJEMEN PERKANTORAN PUSAT INOVASI MEDIA CENTER CONVENTION CENTER EXHIBITION CENTER AREA KOMERSIAL PERDAGANGAN MEDICAL CENTER
IPAL
PENGELOLAAN LIMBAH KERING
PEMADAM KEBAKARAN POWER STATION FUEL STATION PENGELOLAAN AIR BERSIH IPAL PENGELOLAAN LIMBAH KERING PUSAT PENGEPAKAN
KAWASAN INDUSTRI MANDOR II KABUPATEN LANDAK
KAWASAN INDUSTRI JORONG-KALSEL
TAMAN PEMAKAMAN RTH/BUFFER
15
Kebutuhan Pendanaan INFRASTRUKTUR RPJMN 2015-2019 dalam Rp Triliun SEKTOR
APBN1
BUMN2
APBD
Swasta3
Total
Jalan
340.0
200.0
65.0
200.0
805.0
Kereta Api
150.0
-
11.0
122.0
283.0
Perhubungan Laut4
498.0
-
238.2
163.8
900.0
Perhubungan Udara
85.0
5.0
50.0
25.0
165.0
Darat (termasuk ASDP)
50.0
-
10.0
-
60.0
Transportasi Perkotaan5
90.0
15.0
5.0
5.0
115.0
Ketenagalistrikan6
100.0
-
445.0
435.0
980.0
Energi (Migas)
3.6
-
151.5
351.5
506.6
Teknologi Komunikasi dan Informatika
12.5
15.3
27.0
223.0
277.8
Sumber Daya Air
275.5
68.0
7.0
50.0
400.5
Air Minum dan Limbah
227.0
198.0
44.0
30.0
499.0
Perumahan
384.0
44.0
12.5
87.0
527.5
TOTAL INFRASTRUKTUR
2,215.6
545.3
1,066.2
1,692.3
5,519.4
Persentase
40.1%
9.9%
19.3%
30.7%
100%
1
2
3
4
5
6
Dukungan pendanaan APBN yang diharapkan Dukungan pendanaan BUMN yang diharapkan. Kemampuan maksimal swasta melalui percepatan kerjasama pemerintah dan swasta termasuk business to business Kenaikan karena pertambahan komponen tol laut serta biaya rutin Alokasi tersebut terdiri untuk kegiatan Angkutan Perkotaan Berbasis Rel dan Jalan. Kemampuan PT PLN hanya sekitar 250 T, selebihnya memerlukan PMN
Kebutuhan pendanaan Infrastruktur ke-PU-an mencapai Rp.2.232,0 Triliun atau 40% dari Total infrastruktur sebesar Rp.5.519,4 Triliun. Slide - 16
PENINGKATAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM ALOKASI INDIKATIF RPJMN 2005-2009 s.d 2015-2019
Anggaran Infrastruktur, terutama Kementerian PU terus meningkat tajam. Peningkatan dari Periode I RPJM ke Periode II sebesar 223% dan diperkirakan terus meningkat. No
Kementerian/ Lembaga
1
Pekerjaan Umum
2
Perhubungan *)
3
Perumahan Rakyat
4
ESDM
5
RPJMN 2005 -2009
RPJMN 2010 -2014
RPJMN 2015 -2019 (Indikatif)
Kenaikan 2010 - 2019
123.006,0
398.784,61
657.733,80
64,9%
57.123,0
188.046,94
494.045,00
162,7%
2.585,0
22.622,92
0,00
-100,0%
27.990,0
83.991,35
97.306,10
15,9%
Kominfo
9.529,0
21.795,20
23.696,40
8,7%
6
BPLS
2.294,0
8.054,20
4.523,80
-43,8%
7
Basarnas
-
9.116,51
10.339,10
13,4%
8
BPWS
-
1568,8
1437,8
-8,4%
9
LPP RRI
-
2872,7
1511,7
-47,4%
10
LPP TVRI
-
2806,3
2350,6
-16,2%
221.929,0
739.659,53
1.292.944,30
74,8%
Total Infrastruktur
Slide - 17
RPI2JM Sebagai Alat Koordinasi dan Sinkronisasi Prioritas Pusat (RPJMN) dan Daerah 1
ARAHAN SPASIAL
2
PRIORITAS PROGRAM INFRASTRUKTUR NAS/PROV/KAB/KOTA
3 RENCANA TERPADU
Indentifikasi arahan spasial mengacu Pada : Rencana Tata Ruang Nasional dan Wilayah Rencana Pembangunan Wilayah Dalam Buku III RPJMN 2015 Rencana Induk Sektroral Indentifikasi Prioritas Program Infrastruktur mengacu Pada : Sasaran, Arahan dan Strategi Pembagunan Infrastruktur dalam Buku II RPJMN 2015 Sasaran, Arahan dan Strategi Pembagunan Infrastruktur dalam RPJMD Propinsi dan Kab/kota
Melakukan integrasi arahan spasial pengembangan wilayah dengan program prioritas pembangunan infrastruktur di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
4
SINKRONISASI PROGRAM
5
IDENTIFIKASI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Mengidentifikasian bentuk atau wujud pembiayaan penganggaran RPI2-JM.
6
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Inisiasi pelaksanaan RPI2-JM ke dalam penganggaran publik tahunan, yaitu Kementerian/Lembaga, SKPD, atau pembiayaan kerjasama (dengan swasta)
Penyerasian program prioritas pembangunan infrastruktur dari aspek lokasi, waktu, dan kebutuhan indikatif pembiayaan.
PERAN BAPPENAS • Melakukan Koordinasi Nasional Penyusunan RPI2-JM • Mengindentifikasi dan Menetapkan Kegiatan-Kegiatan Dalam Dokumen RPI2-JM Berdasarkan Kesesuaian dengan: 1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. RPJMD Propinsi, Kab/Kota 6. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7. Waktu Penyelesaian Tahun 2019 • Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI2-JM PERAN KL • Melakukan pemuktahiran draft daftar kegiatan RPI2JM dengan memperhatikan dan mengindentifikasi: 1. Kesesuaian Kewenangan 2. Kondisi Eksisting Kegiatan 3. Kebutuhan Pembiayaan 4. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 5. Perkiraan waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan 6. Indentifikasi dukungan pemerintah daerah yang dibutuhkan • Melakukan indentifikasi kegiatan yang akan diusulkan berdasarkan kesesuaian dengan: 1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. Kewenangan 6. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7. Waktu Penyelesaian Tahun 2019 • Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI2-JM PERAN PEMERINTAH PROVINSI • Melakukan koordinasi pembahasan kegiatan RPI2-JM di daerahnya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota • Mengindentifikasi dan mengkonfirmasi dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan RPI2-JM di daerahnya.
PRIORITAS INFRASTRUKTUR DALAM RKP 2016
19
TEMA RKP 2016 “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”
Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.
Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.
Pembangunan berkualitas :
Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan. 20
KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR 2016 300,00 250,00 121,41
200,00 150,00
291,72
100,00
170,30
50,00
• Kebutuhan Pendanaan APBN Infrastruktur Tahun 2016 mencapai 291,72 Triliun. Sementara alokasi pagu indikatif hanya Rp. 170,3 Triliun • Terdapat Gap pendanaan sebesar Rp. 121,4 Triliun • Dimungkinkan adanya Mekanisme Inisiatif Baru
Kebutuhan Prioritas
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pagu Indikatif 2016
Kementerian/Lembaga Kemen ESDM Kemen Perhubungan Kemen PU Pera Kemen Kominfo BPLS Basarnas BPWS LPP RRI LPP TVRI TOTAL
Gap Pembiayaan
Kebutuhan Prioritas 19.107,2 98.259,4 164.776,8 4.410,8 901,4 2.056,9 265,8 567,2 1.371,5 291.717,0
Pagu Indikatif 2016 13.295,9 49.635,9 99.311,0 4.221,2 821,2 2.056,9 260,2 274,4 426,7 170.303,4
Gap Pembiayaan 5.811,3 48.623,5 65.465,8 189,6 80,2 5,6 292,8 944,8 121.413,6
Potensi Permasalahan/Tantangan: KETERBATASAN KETERSEDIAAN DAN KEMAMPUAN SDM (KONTRAKTOR, KONSULTAN, DLL) Dalam Tahap Penyiapan Proyek Penyusunan Prastudi Kelayakan meliputi Outline Business Case (OBC) dan Final Business Case (FBC) dibutuhkan sekurang-kurangnya: • Tenaga Ahli Bidang Hukum, Tenaga Ahli Bidang Teknis (Engineering), Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, dan Keuangan, Tenaga Ahli Bidang Lingkungan, Tenaga Ahli Bidang Sosial. Dalam Tahap Transaksi Proyek Penyusunan Dokumen Lelang dan Pendampingan Tim Lelang dibutuhkan sekurang-kurangnya: • Tenaga Ahli Pengadaan (Transaction Advisor), Tenaga Ahli Hukum, Tenaga Ahli Bidang Teknis (Engineering), Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, dan Keuangan. Dalam Tahap Perjanjian Kerjasama Finalisasi dan Negosiasi Dokumen Perjanjiann Kerjasama dibutuhkan sekurang-kurangnya: • Tenaga Ahli Hukum (Transaction Advisor), Tenaga Ahli Bidang Teknis (Engineering), Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, dan Keuangan.
Dalam Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Konsultan Manajemen Konstruksi (CM), serta Konsultan Pengawasan dan Evaluasi 22
“Dimana ada gula disitu ada semut...” Rencana pembangunan infrastruktur pada periode RPJM 2015-2019 memerlukan dana sekitar Rp 5.500 triliun.
SIAPKAH INSINYUR KITA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL? BISAKAH KITA MENJADI TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI?
Hal ini tentunya akan menarik minat para insinyur manca negara, khususnya MEA, untuk bekerja di Indonesia
Negara
PDB
GCI
(Atas dasar harga berlaku thn 2012)
(Indeks Kompetisi Global 2013-14 dari 148 negara)
$ miliar
%
Total
Ukuran Pasar
Indonesia
876.72
38%
38
15
Thailand
365.97
16%
37
22
Malaysia
305.26
13%
24
26
Singapore
286.91
12%
2
34
Philippines
250.24
11%
59
33
BCLMV
242.91
10%
-
-
ASEAN
2,328.01
100%
• •
BCLMV: Brunei Darussalam, Cambodia, Lao, Myanmar, Vietnam Sumber: • PDB diolah dari WDI, Bank Dunia, Des. 2014; • GCI dikutip dari ASEAN GCI 2014
AKTIVITAS EKONOMI TERBESAR: Seberapa besar daya tarik tersebut dapat dilihat pada tabel PDB yang menunjukkan 38% aktivitas ekonomi ASEAN berada di Indonesia. PELUANG PASAR LUAS: Di samping itu juga dapat dilihat dari sisi Indeks Kompetisi Global untuk Pilar Ukuran Pasar, Indonesia menempati ranking 15 dari 148 negara. Bandingkan dengan negara ASEAN lain yang pada posisi ranking > 22. Tetapi KURANG MAMPU BERKOMPETISI: Namun di sisi lain, Indonesia (38) dianggap kurang mampu berkompetisi dibanding Singapura (2), Malaysia (24) dan Thailand (37).
Slide - 23
Hal-Hal yang Menjadi Pemikiran: Untuk memastikan pencapaian target-target besar diperlukan pemikiran baru terkait dengan: • Outsourcing untuk Pengadaan Barang melalui Procurement Agent tanggung jawab dan pengawasan oleh Kemen PU Pera • Dalam hal Pengadaan: untuk menghindari adanya “re-tender” dapat dimungkinkan adanya Prakualifikasi dari awal.
•
Pembentukan Project Management Office (PMO) dan Project Management Unit (PMU) Procurement Agent Engineering Procurement and Construction (EPC) Desain and Build
•
Creative Financing, seperti PPP, Hibah, DAK, dan Sumber pendanaan lain di luar APBN.
•
Perkuatan Koordinasi dengan Donor untuk mengantisipasi permasalahan tata kelola Proyek PHLN (NOL Proyek, dll)
•
Perkuatan Kerjasama antara Pusat dan Pemda baik dalam Pendanaan maupun kebijakan lainnya.
•
Perkuatan DAK Infrastruktur (Transportasi, Sumberdaya Air, Perumahan, dan Air Minum dan Sanitasi) baik untuk penanganan Jalan provinsi, kabupaten/kota dan non status serta rehabilitasi jaringan irigasi, air minum dan sanitasi melalui peningkatan alokasi dan fokus pada upaya mendukung prioritas nasional. 24
Hal-Hal yang menjadi perhatian: • Arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 berorientasi Kewilayahan dan Pemerataan: – Dukungan pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya jalan nasional, tetapi juga jalan strategis dan Sub Nasional – Target pembangunan infrastruktur besar memerlukan ketersediaan lahan, diperlukan dukungan pendanaan dari APBN Kementerian PUPera untuk penyediaan lahan. – Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan dan masalah sosial dalam pembangunan infrastruktur ke-PU-an – Perkuatan sinergi dan integrasi perencanaan lintas sektor (pelabuhan, bandara, kawasan industri, pariwisata, maritim, dan infrastruktur dasar) – Efisiensi dan efektifitas implementasi pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah dan target pencapaian output (bukan pemerataan alokasi per wilayah)
25
TERIMA KASIH
26
LAMPIRAN
27
28
29
30
31
32
33
