PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN ENERGI TAHUN 2012

BAPPENAS

PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN ENERGI TAHUN 2012 Oleh : Deputi Bidang Bidang Sarana dan Prasarana

Disampaikan dalam acara Penutupan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta, 27 April 2011

KERANGKA PRESENTASI 1

HASIL PRA MUSRENBANGNAS INFRASTRUKTUR (PRIORITAS 6) DAN ENERGI (PRIORITAS 8)

2

HASIL PEMUTAKHIRAN PAGU INDIKATIF

3

PELAKSANAAN DIREKTIF PRESIDEN UNTUK BIDANG INFRASTRUKTUR DAN ENERGI :  MASTERPLAN EKONOMI  PERKUATAN PROGRAM PRO RAKYAT/KLUSTER4  PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN NTT

4

PENUTUP

5

LAMPIRAN

2

HASILPRA-MUSRENBANGNAS INFRASTRUKTUR (PRIORITAS 6) DAN ENERGI (PRIORITAS 8) BEBERAPA CATATAN PENTING : Infrastruktur Non Status

Diperlukan kebijakan untuk penanganan infrastruktur yang statusnya belum jelas, contoh : jalan akses ke prasarana perhubungan seperti terminal dan pelabuhan

Tambahan New Initiative

Dalam rangka mempercepatan pertumbuhan ekonomi regional, maka pemerintah daerah mengusulkan dana tambahan melalui kegiatan new inisiatif

Dana Dekonsentrasi

Beberapa daerah meminta untuk dikaji kembalibesarandana dekonsentrasi untuk pembinaan dan pengawasan, contoh : untuk pertambangan. Hal ini sedang dikaji lebih dalam oleh KESDM mengingat potensi dan luas daerah pertambangan per provinsi yang berbeda-beda diharap bisa diterapkan pada tahun selanjutnya.

Tambahan AlokasiKetena galistrikan

Beberapa daerah mengusulkan tambahan alokasi khususnya untuk perluasan pembangunan PLTS Terpusat, PLTMH, jaringan transmisi, distribusi, gardu distribusi, program listrik hemat dan murah serta pemboran air tanah, jaringan gas kota.Untuk itu diperlukan usulanalokasi anggaran tambahan. 3

HASIL PEMUTAKHIRAN PAGU INDIKATIF No

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PAGU BASELINE 2012

1

ALOKASI PAGU INDIKATIF SEB 2012 RUPIAH

PNBP

PHLN

JUMLAH

HASIL PEMUTAKHIRAN PAGU 2012 RUPIAH

PNBP

PHLN

JUMLAH

2013

2014

2015

1

Pekerjaan Umum

59.539,0

49.830,4

456,5

8.609,6

58.896,4

49.830,4

53,9

8.155,5

58.039,8

63.612,9

68.507,2

68.507,2

2

Perhubungan

23.759,6

20.016,2

582,6

2.182,8

22.781,5

20.016,2

582,6

1.940,0

22.538,8

27.775,1

30.984,8

30.984,8

3

Perumahan Rakyat

3.416,7

3.222,6

194,1

-

3.416,7

3.222,6

-

-

3.222,6

2.065,1

2.274,8

2.274,8

4

ESDM

15.688,9

14.142,2

1.531,1

15,6

15.688,9

14.142,2

1.531,1

15,6

15.688,9

19.837,3

14.681,5

16.152,2

5

KOMINFO

2.679,1

323,8

2.310,5

44,7

2.679,1

323,8

2.310,5

44,7

2.679,1

3.161,9

3.221,4

3.547,1

6

BPLS

1.331,0

1.331,0

-

-

1.331,0

1.331,0

-

-

1.331,0

1.515,7

1.736,7

1.736,7

7

BASARNAS

798,6

909,3

-

50,0

959,2

909,3

-

50,0

959,2

902,8

1.046,8

1.046,8

8

BPWS

299,6

299,6

-

-

299,6

299,6

-

-

299,6

1.481,2

1.614,2

1.614,2

106.052,4

90.075,0

5.074,8

10.902,6

106.052,4

90.075,10

4.478,10 10.205,80

104.759,00

TOTAL INFRASTRUKTUR

120.351,9 124.067,4 125.860,3

Catatan: • Kementerian PU berkurang Rp 856,6 Miliar dari pengurangan PHLN Cipta Karya dan PNBP Bina Marga • Alokasi Kementerian Perhubungan berkurang karena ada penurunan alokasi PHLN sebesar Rp 242,72 Miliar • PNBP/BLU Kemenpera tidak masuk dalam BA 091 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp 194,1 Miliar

4


2

Alokasi Pagu Indikatif Per Propinsi

Catatan:* diluar ditjen penataan ruang

5


3

3.464,0

Catatan:* diluar ditjen penataan ruang Kem.Kominfo : 1. Alokasi sejumlah Rp 41,86 M untuk pelaksanaan proyek ICT Utilization for Educational Quality Enhancement di Provinsi DI Yogyakarta. 2. Alokasi sejumlah Rp 1.501,34 M digunakan untuk Program Desa Dering, PLIK, M-PLIK, Nusantara Internet Exchange, dll yang tersebar di seluruh provinsi. Alokasi anggaran tersebut tidak dapat dirinci per provinsi karena kontrak berbasis blok, yang terdiri dari beberapa provinsi 6

RINGKASAN CATATAN HASIL KESEPAKATAN

Kementerian PEKERJAAN UMUM 1.

2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9.

1

 

Terminal, Pelabuhan, Bandara Jalan Non-Status

Kegiatan 2012 diprioritaskan untuk pencapaian target Kewenangan???? RPJMN sesuai Direktif Presiden, MP3EI, pengembangan 6 koridor ekonomi, cluster-4, dan Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat dan NTT dengan memperhatikan Pagu Indikatif. Jalan Nasional (Bina Marga) Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi sepakat dengan usulan kegiatan dari K/L yang didasarkan pada hasil Konsultasi Regional Wilayah Barat dan Wilayah Timur. Kegiatan yang sudah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Kementrian/Lembaga dalam Konreg, namun belum tertampung dalam alokasi 2012, akan menjadi prioritas penanganan dalam alokasi inisiatif baru. Kegiatan yang belum dibahas maupun disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Kementrian/Lembaga dalam Konreg, namun diusulkan kembali dalam Pra-Musrenbang, akan menjadi pertimbangan diusulkan melalui pendanaan inisiatif baru, ataupun alternatif pendanaan lain, seperti DAK (dilihat status dan kewenangannya). Penanganan terhadap akses jalan dari jalan nasional menuju ke outlet (pelabuhan, bandara, terminal) termasuk pembebasan lahannya, dapat dilakukan melalui DAK atau ditetapkan menjadi jalan strategis nasionalyang memerlukan penetapan Kementerian PU. Hampir sebagian besar provinsi pagu indikatifnya lebih rendah dibandingkan dengan hasil kesepakatan dalam Konreg PU, hal ini dapat dipahami karena hasil rekapitulasi kesepakatan hasil konreg untuk Sub Bidang SDA sebesar Rp 20 triliun, sementara pagu indikatif sebesar Rp. 14,6 triliun Semua provinsi telah mengacu pada hasil Konreg tersebut dalam Musrenbangprov, sehingga dengan hasil Pramusrenbang ini terdapat kendala-kendala pendanaan terutama pada berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam Musrenbangprov. Terhadap kondisi pagu indikatif per provinsi yang lebih rendah dari kesepakatan Konreg, terdapat 2 (dua) provinsi yakni Gorontalo dan Sulawesi Barat yang belum memberikan persetujuan dalam catatan trilateral desk yang disertai keberatannya. Meskipun pagu indikatif pada trilateral desk dalam Pramusrenbang lebih kecil dibandingkan dengan hasil kesepakatan Konreg, keseluruhan kegiatan yang akan dibiayai dari Ditjen SDA adalah usulan kegiatan yang telah dibahas dalam Konreg PU tersebut, dan pada prinsipnya hampir sebagian ebsar provinsi menerima pagu indikatif dalam Pramusrenbang ini. 8

Kementerian PEKERJAAN UMUM 10. 11.

12. 13. 14.

15. 16.

17. 18. 19. 20.

2

Dengan pertimbangan kemampuan penyerapan seperti pemaketan kontrak dan rasionalitas satuan kerja serta penelaahan output, pada beberapa provinsi dilakukan re-focusing kegiatan dan output Tidak semua rencana permbangunan/ peningkatan dan rehab jaringan irigasi dan rawa dapat disetujui meskipun upaya tersebut dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi, sebagai contoh Provinsi Papua yang produksi padinya rata-rata 5 juta ton/tahun, namun dengan pertimbangan bahwa tidak seluruh penduduk Papua mengkonsumsi beras dan mahalnya transportasi antar wilayah, maka produksi beras di Papua hanya sebatas memenuhi kebutuhan setempat (Provinsi Papua) saja. Lingkup kegiatan adalah untuk pengembangan permukiman, penataan bangunan dan gedung, pengembangan sanitasi dan persampahan serta penyediaan air minum. Alokasi disepakati mempergunakan alokasi sesuai hasil Renja K/L (pagu indikatif). Namun daerah akan menyampaikan kegiatan dan lokasi prioritas sesuai dengan pagu indikatif yang ada. Bagi daerah yang akan mengusulkan rusunawa, usulan lokasi dan kesiapan lahan disampaikan selambatlambatnya pada Juni 2011. Dalam rangka pelaksanaan direktif Presiden terkait penyediaan rumah murah dan penyediaan air bersih untuk rakyat, daerah perlu mempersiapkan kesiapan lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Cluster IV, antara lain untuk penyediaan rumah, pembangunan SPAMuntuk MBR. Aceh dan Kep Riau mengusulkan penyediaan air minum bagi pulau-pulau terluar dan perbatasan dengan teknologi penyulingan air laut (Reverse osmosi). Demikian pula penyediaan air minum di P. Madura dalam rangka mendukung rencana induk BPWS. Sumbar dan Bengkulu mengusulkan kegiatan untuk penanganan kawasan bencana Riau, Babel, dan Sumsel membutuhkan dukungan Cipta Karya dalam pelaksanaanPON (Riau), Sail Buton (Babel) dan SEA Games (Sumsel) Dukungan pengembangan koridor ekonomi di Ujung Jabung, Jambi Rehabilitasi jaringan air minum karena bencana lahar dingin di DIY. 9

Kementerian PERHUBUNGAN 1. Kegiatan 2012 diprioritaskan untuk pencapaian target RPJMN sesuai Direktif Presiden, MP3EI dan pengembangan 6 koridor ekonomi dengan memperhatikan Pagu Indikatif. 2. Sebagian besar provinsi menyepakati kegiatan utama yang sudah masuk dalam Renja Kementerian Perhubungan, karena merupakan usulan kegiatan daerah sebagaimana dibahas dalam Raker antara Dinas-Dinas Perhubungan dengan Kementerian Perhubungan; 3. Alokasi untuk Kementerian Perhubungan sangat terbatas sesuai dengan kemampuan pendanaan Pemerintah Pusat (Pagu Indikatif). Hal ini membuat semua usulan daerah tidak bisa masuk dalam Renja. Oleh karena itu banyak pemerintah propinsi mengajukan tambahan alokasi agar usulan yang belum ditampung dapat dimasukkan dalam Renja; 4. Beberapa usulan kegiatan yang tidak terakomodir dalam Rencana Kerja K/L 2012, akan ditampung untuk diprioritaskan apabila terdapat penambahan alokasi pendanaan; 5. Rincian usulan kegiatan yang disepakati dan catatan penting Pemerintah Provinsi sebagaimana kesepakatan yang ditandatangani masing-masing Pemerintah Provinsi dengan Kementerian Perhubungan; 6. Kebutuhan tambahan alokasi berdasarkan hasil Pra-Musrenbangnas sebesar Rp 7,14 Triliun antara lain untuk Jalur KA Ganda Semarang-Surabaya, percepatan peningkatan kapasitas Bandara dan percepatan penyelesaian Pelabuhan. Berdasarkan pagu kebutuhan hasil rakernis adalah sekitar Rp. 45 Triliun, sedangkan pagu SEB sebesar Rp.22,78 Triliun. 10

Kementerian KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.

Sepakat bahwa Kemenkominfo untuk tahun 2012 tidak mempunyai dana Dekon/TP. Karena Kemenkominfo tidak mempunyai dana Dekon/TP maka dana yang disepakati disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) Kemenkominfo;

2.

Koordinasi mengenai penentuan wilayah, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Desa Berdering, PLIK, dan M-PLIK akan dilakukan antara Kemenkominfo, Pemerintah daerah, dan penyedia jasa terkait;

3.

Sesuai PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa mengenai perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orbit satelit serta pelaksanaan penugasan kepada unit pelaksana teknis untuk monitoring spektrum frekuensi radio merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;

4.

Usulan tambahan alokasi pagu indikatif sebesar Rp 172 Miliar

11

Kementerian ESDM 1.

2.

3.

4.

KESDM mengalokasikan dana dekonsentrasi untuk pembinaan dan pengawasan pertambangan sebesar 1 Milyar rupiah per propinsi Beberapa daerah meminta untuk dikaji kembali besaran dana dekonsentrasi untuk pembinaan dan pengawasan pertambangan mengingat lingkup kerja masing-masing provinsi yang berbeda-beda Disepakati bahwa KESDM tidak mengalokasikan dana Tugas Perbantuan (TP) dan dana Urusan Bersama (UB) sesuai aturan yang berlaku KESDM mempunyai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di daerah. Daerah mendapatkan benefit: a. Pembangunan Jaringan Transmisi, Gardu Induk, Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi yang dilaksanakan oleh satkersatker PT. PLN; b. Pembangunan Jaringan gas kota dan SPBG; c. Pemboran air tanah; d. Penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana; e. Pembangunan desa mandiri energi BBN (Bahan Bakar Nabati) dan non BBN yang disesuaikan dengan potensi daerah; serta f. PLTS terpusat ( dapat di kombinasikan dengan pembangunan PLTMH dengan catatan alokasi tidak ditambah)

5.

6.

7.

8.

Beberapa daerah mengusulkan tambahan alokasi khususnya untuk perluasan pembangunan kelistrikan, pemboran air tanah, jaringan gas kota, PLTS Terpusat dan PLTMH Secara keseluruhan daerah sepakat atas penyandingan F2(long list) antara UPPD dan Renja K/L. Beberapa usulan daerah yang belum dapat diakomodir oleh KESDM antara lain tambahan pembangunan jaringan distribusi listrik, gardu distribusi, jaringan gas kota, PLTMH, PLTS Terpusat dan Pemboran air tanah.Tidak terpenuhinya beberapa permintaan daerah dikarenakan alokasi anggaran baseline KESDM yang direncanakan sekitar Rp. 23 triliun danusulan new initiative sebesar 14,49 triliun hanya dapat terpenuhi sekitar Rp. 15 triliun. Disepakati disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) KESDM yaitu sebesar Rp. 10,57 Triliun

12

Kementerian PERUMAHAN RAKYAT 1.

Lingkup kegiatan adalah PSU kawasan perumahan dan permukiman, penataan lingkungan permukiman kumuh, pembangunan rusunawa, pembangunan rumah khusus dan fasilitasi perumahan swadaya;

2.

Alokasi disepakati, namun lokasi akan diverifikasi dan kemudian disampaikan kembali paling lambat Juni 2011;

3.

Propinsi Sumut meminta contoh mekanisme pembangunan rumah murah dan sangat murah dengan menggunakan tenaga TNI dalam pelaksanaanya (sistem swakelola);

4.

Kebutuhan rumah untuk relokasi warga akibat terkena genangan Waduk Jati Gede adalah ± 6.000 unit rumah. Harga perunit adalah Rp 45 juta. Bentuk intervensi yang dibutuhkan adalah pembangunan perumahan secara gratis, namun tidak ada kegiatan di Kemenpera yang dapat mengakomodirnya (keterbatasan dana). Saran: penugasan khusus kepada Kemenpera yang disertai dengan tambahan pendanaan (on top) sebesar Rp 270 miliar. Tanah sudah dibebaskan oleh Pemprov Jabar. Tahun 2012 harus dibangun sebanyak 844 unit rumah.

5.

Terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 8,75 Triliun.

13

BPLS – Badan SAR - BPWS BPLS 1.

2.

Badan SAR Nasional

Penanganan Kawasan Terdampak Diluar Area Yang Ditetapkan Melalui Perpres 14/2007, 48/2008 dan 40/2009 Mengingat pengaruh luapan lumpur telah menyebabkan meluasnya wilayah tidak layak huni (wilayah 9 RT dan wilayah terdampak lainnya) maka penyelesaian permasalahan sosial di wilayah tersebut perlu segera ditindaklanjuti setelah diterbitkannya perubahan Perpres ketiga.

1.

Basarnas dalam penyelenggaraan Diklatsar di masing-masing kantor SAR diharapkan dapatmengundang staf diluar instansi BASARNAS;

2.

Perlu penambahan dana sebesar Rp. 69 Miliar sebagai dana pendamping (RMP) kegiatan PHLN pengadaan Helikopter SAR pada Tahun 2012, karena alokasi dana pendamping tersebut belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2011;

Penyelesaian relokasi infrastruktur Relokasi jalan arteri SiringPorong ditargetkan selesai pada tahun 2011 sementara relokasi pipa PDAM Kota Surabaya direncanakan untuk diselesaikan tahun 2012

3.

Terdapat kekurangan anggaran Basarnas sebesar Rp. 780,8 M (44,8 %) dari usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1,74 T.

BPWS 1.

Kegiatan-kegiatan BPWS untuk fasilitasi infrastruktur pengembangan wilayah Suramadu diluar kawasan BPWS sebesar Rp 601,5 Miliar yang dilakukan oleh K/L terkait (Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM) akan dikoordinasikan dengan masingmasing K/L dan Bappenas serta Bappeda Provinsi Jawa Timur;

2.

Kegiatan di Renja 2012 BPWS sudah disepakati sebesar Rp 299,5 Miliar;

3.

Kebutuhan kekurangan dana sebesar Rp 1,1 Triliun akan diusulkan melalui pendanaan new initiatives yang akan dilakukan dengan kegiatan prioritas penyediaan lahan untuk pelabuhan dan jalan penghubung.

14

Proyek KPS  Telah diterima 248 usulan Proyek KPS untuk Buku Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (RPKPS) dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), baik dari Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dari seluruh Indonesia, adapun dengan rincian sebagai berikut:  82 Proyek Transportasi  52 Proyek Tol dan Jembatan Tol  3 Proyek Pengairan  39 Proyek Air Minum  15 Proyek Air Limbah  15 Proyek Ketenagalistrikan  46 Proyek diluar lingkup Perpres 13/2010  Saat ini Bappenas sedang melakukan penilaian atas kelengkapan persyaratan, cross check dengan pengusul proyek dan K/L sektor terkait serta kelayakan proyek KPS tersebut.  Awal Mei akan diadakan Rapat Eselon 1 K/L Infrastruktur untuk memutuskan Draft Akhir Buku RPKPS 2011.  Finalisasi Buku RPKPS 2011 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Pertengahan Mei 2011.  Launching Buku RPKPS 2011 pada Awal Juni 2011.

15

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DALAM MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

Dukungan Infrastruktur untuk Pengembangan

KORIDOR SUMATERA INFRASTRUKTUR JALAN Provinsi

Dukungan Infrastruktur Ruas Jalan Pematang Siantar - Tb. Tinggi

Sumatera Utara

Riau

-

2013

2014

2015-2020

2020-2025

23.935,1

39.992,69

1.914,8

-

-

53.380,0

25.187,4

28.790,73

7.251,5

286.760,0

434.040,0

Ruas Jalan Tb. Tinggi - Kisaran

246.620,0

110.662,0

24.906,08

9.082,8

-

-

4.250,0

64.867,5

50.066,82

16.839,4

-

-

Ruas Jalan Akses Kualanamu Tahap II

39.000,0

15.000,0

-

-

-

50.150,0

Pembangunan FO Kualanamu Tahap I dan II

75.000,0

15.000,0

-

-

-

-

Ruas Jalan Sp. Kulim - Pel. Dumai

52.480,0

31.162,5

35.012,50

4.187,5

-

-

Ruas Jalan Sp. Kulim - Kandis

71.490,0

46.228,0

42.026,50

2.853,0

-

-

Ruas Jalan Kandis - Pekanbaru

7.670,0

11.683,5

10.283,50

3.483,5

-

-

Ruas Jalan Rengat - Kuala Enok

35.850,0

41.014,5

12.789,50

10.914,5

-

-

Ruas Jalan Medan – Belawan

9.430,0

9.990,9

690,95

690,9

-

-

Ruas Jalan Muara Bungo - Muara Tembesi

25.220,0

50.692,5

39.436,05

42.336,1

517.430,0

1.010.740,0

Ruas Jalan Sarolangun - Muara Tembesi

41.830,0

7.831,7

7.831,70

25.499,7

289.790,0

636.460,0

2.300,0

12.492,9

5.617,00

1.227,9

10.510,0

38.450,0

Ruas Jalan Muara Enim - Palembang

67.300,0

23.897,9

64.486,88

122.715,6

105.320,0

140.940,0

Ruas Jalan Lubuk Linggau - Muara Enim

17.780,0

18.589,7

48.802,08

94.545,8

-

56.870,0

Ruas Jalan Jambi - Talang Dukuh Sumatera Selatan

2012

Ruas Jalan Medan - Tb. Tinggi

Ruas Jalan Sp. Batang - Sp. Dumai Jambi

Anggaran (Juta Rupiah) 2011

INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN 1. NAD • Pengerukan Alur Kolam • Pelayanan angkutan udara perintis Bandara Cut Nyak Dien 2. Sumut (Pem. KA, Pel. Belawan) • Pembangunan badan Jalan BandarTinggi- Kuala Tanjung • Peningkatan Jalan KA Medan-Tebing Tinggi • Pemb. Gedung Kantor Pel. Belawan • Pengerukan kolam pelabuhan Belawan dan alur pelayaran

3. Sumsel (Pel Palembang) • Pengerukan alur pelayaran sungai Musi • Pengembangan Faspel Laut Tj. Api-Api • Pembangunan Sinyal Elektrik dan Stasiun Kertapati 4. Riau (Pel. Dumai) • Pengemb. Dermaga multipurpose Dumai • Pengadaan kapal perintis dan bus air • Pengadaan kapal penyeberangan (Mangkapan-Kp. Balak) • Peningkatan bandara Japura-Rengat

17


KORIDOR SUMATERA

INFRASTRUKTUR IRIGASI

18


KORIDOR JAWA-BALI

manufaktur

Cirebon

Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia

INFRASTRUKTUR JALAN Provinsi Banten Jawa Barat

Dukungan Infrastruktur

2. JAWA BARAT • Peningkatan Jalan KA untuk Angkutan Aqua Bogor-Sukabumi • Pemb. jalan KA Shortcut (Pemb. tubuh jalan KA berikut drainase dan tembok penahan tanah, serta membuat Box Culvert berikut drainase di 8 lokasi) Cibungur – Tanjungrasa • Pembangunan Jembatan Cibungur - Tanjungrasa) • Peninggian Container Yard Tahap I di Gedebage • Pengerukan alur/kolam pelabuhan Cirebon Anggaran (Juta Rupiah) 2011

2012

2013

2014

2015-2020

2020-2025

Ruas Jalan Cilegon - Pasauran

49,420.00

1,032.87

1,136.15

6,214.82

Ruas Jalan Cilegon –Merak

17,030.00

17,469.48

27,774.67

302.14

-

-

Ruas Jalan Cikampek-Pamanukan-Lohbener

40,930.00

42,385.92

7,958.55

8,754.41

-

-

Ruas Jalan Lohbener-Jatibarang-Palimanan-Cirebon-Losari

89,900.00

54,419.37

3,796.99

4,176.69

-

-

Ruas Jalan Pekalongan-Kendal-Semarang

21,500.00

30,161.24

62,545.00

30,662.50

25,500.00

45,479.66

77,031.43

56,471.55

99,070.00

148,720.00

202,300.00

182,701.11

114,320.86

88,411.87

217,140.00

339,660.00

7,500.00

25,822.80

18,750.00

18,750.00

197,080.00

352,460.00

Jawa Tengah Peningkatan Magelang-Ungaran-Semarang Ruas Jalan Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Tuban Ruas Jalan Tuban-Sadang-Gresik-Surabaya Jawa Timur

INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN 1. DKI JAKARTA • Pemb. jalur ganda Duri - Tangerang • Pemasangan Rel Ganda Parungpanjang - Maja • Pemb. Jembatan antara Parungpanjang - Maja • Pemba. Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Parungpanjang - Maja • Pemb. Listrik Aliran Atas Jalur Ganda Parungpanjang - Maja • Pekerjaan Konstruksi/Elektrifikasi Bekasi – Cikarang • Pekerjaan Badan Jalan Double Doube Track Jatinegara - Bekasi • Pembangunan Jembatan lintas Duri – Tangerang • Urgent Rehabilitation of Tg. Priok Port • Rehab dan Sterilisasi Jalan KA Stasiun Kampung Bandan -Jatinegara • Penggantian jembatan Kampung Bandan - Stasiun Rajawali lintas Jakarta Kota - Pasar Senen • Sterilisasi kawasan jalur layang KA St JakartaKota – St Manggarai

Ruas Jalan Gempol-Pandaan-Malang Ruas Jalan Tuban-Lamongan-Gresik

46,100.00

17,430.00

-

1,779.33

-

-

-

17,524.80

-

-

-

277,940.00

2,820.00

25,340.00 -

19


KORIDOR JAWA-BALI INFRASTRUKTUR ENERGI No

PROJECT

INVESTASI (MILYAR RUPIAH) 7.856

2011

PERIODE

1

Pembangunan 5 PLTU di Banten (4210 MW)

2

Pembangunan 2 PLTUdi Jawa Tengah(1233 MW)

4.647

2011

3

Percepatan pengembangan hidro skala besar (4x250 MW) Upper Cisokan di Jawa Barat

8.000

2011

PELAKSANA UTAMA 2014 Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, PLN 2014 Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, PLN 2014 Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, PLN

LOKASI

TYPE PROJECT

Banten

Infrastruktur Power dan Energi

Jawa Tengah

Infrastruktur Power dan Energi

Jawa Barat

Infrastruktur Energi


20


KORIDOR KALIMANTAN

INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN 1. KALIMANTAN TIMUR • Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Maloy • Lanjutan Pembangunan Faspel Kariangau

INFRASTRUKTUR JALAN Provinsi

Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat

Dukungan Infrastruktur Maloy-Sp Perdan-Sangatta-Bontang Samarinda –Loajanar-Sp Samboja Batas Provinsi Kalteng – Tenggarong - Samarinda Tj. Redeb – Tj. Selor - maloy Batu Licin-Pagatan-Satui-Pelaihari Batas Kalsel-Kuala Kapuas-Pulau Pisau Sampit-Sp Runtu-Pangkalan Bun-Kumai. Sp Runtu-Runtu Teraju – Tayan Sosok-Tayan-Pontianak Pontianak-Sei Pinyuh

Anggaran (Juta Rupiah) 2011 105,060.00 11,980.00 1,990.00 172,090.00 17,160.00 40,240.00 45,760.00 60,390.00 35,250.00

2012 111,814.88 28,868.75 155,262.16 219,738.20 6,868.16 75,216.92 117,401.96

2013 151,325.26 45,374.85 270,529.66 374,962.00 7,848.84 88,324.50 216,606.82

653.10 119,500.95 12,585.00

51,277.16 331,746.90 2,224.75

2014 155,325.26 52,868.75 267,119.66 410,563.50 35,001.90 24,113.02 219,518.49 44,496.72 331,014.68 23,796.48

2015-2020 13,960.00 -

2020-2025 18,680.00 -

21


KORIDOR KALIMANTAN



KORIDOR SULAWESI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN 1. SULAWESI SELATAN • Pembangunan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port) • pengerukan di Dermaga Penyeberangan Bira • Peningkatan Derm. Angkutan Sungai Danau Matano Lintas Soroako Nuha Tahap IV (Termasuk Supervisi) selesai • Pemb. Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Pongtiku-Tana Toraja

Kasamba

4. SULAWESI UTARA • Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bitung • Pemb. Derm. Penyeb Biaro Tahap III • Pemb. Derm. Penyeb MaroreTahap II • Pemb. Kapal Penyeb. Perintis Lintas Melong - Marampit Miangas 600 GT Thp II

2. SULAWESI TENGAH • Lanjutan pembangunan Faspel Laut Poso tahap II • Pemb. Dermaga Penyeberangan Kolonedale Tahap IV • Pembangunan Dermaga Penyeberangan Salakan Tahap II • Pemb. Kapal Penyeb Perintis Lintas Kolonedale - Baturube 300 GT 3. SULAWESI TENGGARA • Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bungkutoko Tahap IV INFRASTRUKTUR JALAN Provinsi

Dukungan Infrastruktur

ruas jalan Jalan Bitung-Manado ruas jalan Tol Manado – Bitung *) ruas jalan Kaluku - Mamuju Sulawesi Barat ruas jalan Mamuju-Tapalang ruas jalan Palu – DonggalaSulawesi Tengah ruas jalan Palu-Tobali-Parigi Gorontalo ruas jalan Paguyaman – Isimu-Gorontalo ruas jalan Sp.Torobulu-Lainea-KendariSulawesi Tenggara ruas jalan Kendari - Asera ruas jalan Maros-Makassar Sulawesi Selatan ruas jalan Makassar-Takalar ruas jalan Jalan Sofifi – Weda Maluku Utara ruas jalan Jalan Tobelo-Bosso-Sofifi Sulawesi Utara

5. GORONTALO • Lanjutan pembangunan Faspel Laut Poso tahap II • Pemb/Reh/Pemel. Prasarana Bandara Djalaludin-Gorontalo • Penyelesaian pembangunan Faspel Laut Bumbulan Anggaran (Juta Rupiah)

2011 7,230.00

2012 8,062.34

2013 4,309.73

2014 19,837.46

460,000.00 19,990.00 52,230.00 22,790.00 12,520.00 35,090.00 28,000.00 35,550.00 10,000.00

1,006.32 36,262.09 710.49 778.44 9,313.24 28,425.35 30,818.00 5,211.44 1,031.09 41,600.15 3,071.35

390,000.00 16,030.30 179,483.80 13,790.04 875.84 39,414.92 83,526.00 147,859.75 831.44 45,302.19 38,409.25 15,404.95

156,000.00 1,147.05 12,954.94 566.77 965.65 62,033.17 87,067.12 38,343.00 831.44 31,237.04 39,971.65 16,604.95

2015-2020 236,800.00 4,730.00 99,820.00 132,370.00 27,990.00 -

2020-2025 9,910.00 22,770.00 133,580.00 177,140.00 159,090.00 -

*)2012 tidak dapat dialokasikan karena Usulan New Initatif 2012 tidak dipenuhi, sedangkan 2013-2014 merupakan estimasi jika New Initiatif diterima

23


KORIDOR SULAWESI



KORIDOR BALI-NUSA TENGGARA 2. NUSA TENGGARA BARAT • Pembangunan faspel laut Sokotong • Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Adpel Bima, Adpel Lembar, Adpel Badas • Pengoperasian Bandar Udara brangbiji - Sumbawa Besar • Pengoperasian Bandar Udara M. Salahuddin-Bima 3. NUSA TENGGARA TIMUR • Lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan Laut Marapokot • Lanjutan pembangunan faspel Laut Labuhan Bajo • Pembangunan Faspel Laut Moyo • Lanjutan pembangunan Faspel Laut Sape • Lanjutan pembangunan Faspel Laut Pulau Ende • Lanjutan pembangunan Faspel Laut Kota Ende • Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Namlea • Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dulionong • Pengembangan Faspel Ippi INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN • Pembangunan Pelabuhan Baing 1. BALI • Pembangunan Faspel Binanatu • Pengerukan alur/kolam pelabuhan Benoa • Pemb/Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Ngurah Rai • Pembangunan Dermaga Penyeberangan Gunaksa Tahap V INFRASTRUKTUR JALAN Provinsi

Bali

Dukungan Infrastruktur Pakutatan – Surabrata – Tabanan

2012 13,839.86

2013 2,857.17

2014 28,538.37

2015-2020 18,830.00

2020-2025 133,390.00

Tabanan – Denpasar – Nusa Dua

107,120.00

5,896.91

1,298.27

20,934.65

226,320.00

309,880.00

23,270.00

561.99

961.89

1,058.08

103,640.00

220,980.00

500,000.00

-

-

-

-

-

8,280.00

170.45

170.45

170.45

-

-

5,940.00

165.00

547.58

547.58

-

-

232,560.00

41,857.49

5,390.43

5,555.43

-

-

Lb. Bajo - Ruteng

30,560.00

27,482.31

-

-

-

-

Ruteng - Reo

34,980.00

2,777.80

-

-

-

-

4,990.00

10,593.37

-

-

-

-

Tohpati – Gianyar – Klungkung – Kosamba Jalan Tol Tj. Benoa - Sarangan *)

NTB

Jl. Dalam Kota Mataram (Lingkar Lombok) Kopang - Praya Blanggo – Dompu – Raba – Lb. Bajo

NTT

Anggaran (Juta Rupiah) 2011 84,240.00

Ende - Nuakesi *)Sejak 2012 didukung melalui Konsorsium (Bukan Pemerintah)

25


KORIDOR BALI-NUSA TENGGARA INFRASTRUKTUR ENERGI NO

PROJECT

INVESTASI (MILYAR RUPIAH)

PERIODE

1

Penambahan kapasitas energi listrik dengan membangun pembangkit listrik baru dan meningkatkan jaringan listrik Jawa- Bali (PLTU NTB Bima 2x10MW, PLTU NTB Lombok 2x25 MW, PLTU NTT Kupang 2x16,5WM, PLTU NTT Ende 2x7MW, PLTP Sembalun 20 MW, PLTU Lombok 2x25MW)

2

Penambahan kapasitas energi listrik dengan membangun pembangkit listrik baru dan meningkatkan jaringan listrik Jawa- Bali (PLTP Huu 20 MW, PLTU Sumbawa Baru 2x10MW, PLTP Sukoria 5MW, PLTP Atadei5 MW, PLTU Larantuka 8 MW, PLTU Waingapu 8 MW, PLTU Bali Timur 200 MW)

3,783

2011

2015

3

Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Air Bersih (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air)

100

2012

2015

1,826

2011

PELAKSANA

LOKASI

TYPE OF PROJECT

2015

Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, PLN

Jawa-Bali

Infrastrukt ur Energi

Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, PLN

Jawa-Bali


Kab. Lombok Utara


26


KORIDOR MALUKU-PAPUA Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia

Arahan Pengembangan Komoditi Utama

INFRASTRUKTUR JALAN Provinsi

Dukungan Infrastruktur Peningkatan Jalan Merauke-Muting

Papua

Peningkatan Jalan Jayapura-Sentani-Genyem

Membangunan dan meningkatkan jaringan irigasi serta meningkatkan daya dukung jalan dari pusat perkebunan menuju ke pelabuhan.

Pertambangan Emas dan Tembaga Mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dengan kemudahan regulasi dan infrastruktur.

Membangun dan meningkatkan konektivitas antar pusat pertambangan dengan pelabuhan dengan prasarana perhubungan yang menerus.

LNG Meningkatkan kemampuan pengembangan cadangan gas serta memperkuat pengaturan yang kondusif bagi investor migas.

Tidak ada kebutuhan mendesak infrastruktur PU

Anggaran (Juta Rupiah) 2011

2012

10,000.00

129,807.03

2013

2014

2015-2020

2020-2025

90,529.00

104,116.00

332,240.00

444,620.00

80,300.00

107,460.00

8,556.67

9,413.00

10,826.00

-

13,927.97

15,321.00

17,620.00

19,000.00

219,116.99

177,030.00

164,528.00

-

35,040.79

31,669.87

36,420.35

-

-

Peningkatan Jalan Maruni-Manokwari

10,000.00

49,433.53

10,370.29

11,925.83

-

-

Peningkatan Jalan Manokwari – Kebar

73,500.00

84,695.05

97,658.19

112,306.92

-

-

Peningkatan Jalan Pasir Putih - Sorong

61,500.00

55,110.73

51,821.80

59,595.07

-

-

Peningkatan Jalan Masohi – Haya

10,000.00

14,041.88

5,850.92

6,630.84

-

-

Peningkatan Jalan Masohi – Wahai-Pasahari

25,970.00

39,768.67

49,183.75

22,528.15

-

-

Peningkatan Jalan Fakfak-Kokas-Bomberay

Maluku

Industri Pangan khususnya K. Sawit (MIFEE) Mengembangkan teknologi dan sumberdaya manusia bidang perkebunan sawit serta mendorong BUMN/swasta untuk berinvestasi.

5,000.00

Peningkatan Jalan Timika-Mapurujaya-Pomako 2 Peningkatan Jalan Wagheta- Bedupipa-Nabire

Papua Barat

Arahan Pengembangan Infrastruktur PU

931.54

1,246.61

27


KORIDOR MALUKU-PAPUA INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN 1. MALUKU • Pemb. Derm. PenyebAir Nanang Thp. III (Termasuk Supervisi) • Pemb. Derm. PenyebGeser Thp. II (Termasuk Supervisi) • Pengadaan/Pembangunan Kapal Penyeb. Perintis 500 GT Lintas Dobo - Benjina - Batu GoyangThp I 2. MALUKU UTARA • Pengembangan Faspel Laut Buli • Lanjutan pembangunan Faspel Laut Subaim • Pembangunan Faspel Laut Dorosagu • Lanjutan pembangunan Faspel Laut Daruba • Pemb, Rehab dan Pemel Prasarana Bandara Babullah Ternate • Pemb, Rehab dan Pemel Prasarana Bandara Oesman SadikLabuha • Pemb, Rehab dan Pemel Prasarana Bandara GamarmalamoGalela • Pemb, Rehab dan Pemel Prasarana Bandara Buli-Maba • Pemb, Rehab dan Pemel Prasarana Bandara Kuabang-Kao

3. PAPUA • Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Depapre tahap IV • Pengembangan Faspel Laut Jayapura Tahap II • Pelayanan Angkutan Udara Perintis Bandar Udara Sentani • Pelayanan Angkutan Udara Perintis Bandar Udara MopahMerauke • Pelayanan Angkutan Udara Perintis Bandar Udara Wamena 4. PAPUA BARAT • Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Arar/Sorong Tahap IV • Pemb. Der. Penyeb Fak-Fak Thp.VI(TermasukSupervisi) • Pemb. Der. PenyebWaigeo (Raja Ampat)Thp. III(Termasuk Supervisi) • Lanjutan Pembangunan Dermaga Disnav Sorong

INFRASTRUKTUR ENERGI NO

PROJECT

1

Pembangunan pembangkit listrik di Urumka, Mimika

2 3

INVESTASI (MILYAR RUPIAH)

PERIODE MULAI

PERIODE SELESAI

PELAKSANA UTAMA

LOKASI

TYPE OF PROJECT

5,500

2012

2019

Kementerian ESDM, PT. PLN

Mimika


Pembangunan PLT Biomasa 1 (Merauke)

250

2012

2015

PT. PLN

Merauke


Pembangunan PLT Biomasa 2 (Tanah Miring)

500

2013

2016

PT. PLN

Tanah Miring

28


KORIDOR MALUKU-PAPUA


PERKUATAN PROGRAM PRO RAKYAT/CLUSTER4

Perkuatan Program Kluster-4 INFRASTRUKTUR

Listrik Hemat dan Murah Penambahan untuk program Listrik hemat dan murah (Direktif Presiden) sebesar Rp 2,53 Triliun *), termasuk untuk pembangunan PLTS terpusat dengan skenario target : Dengan Tambahan Tanpa Tambahan Output Anggaran Rp 2,53 T Anggaran Rp 2,53 T Listrik hemat dan murah (pelanggan) 1.327.600 83.000 *) Denganpagu indikatif yang ada, alokasi untuk program ini yang tersedia hanya sebesar Rp 288 Miliar

Program Rumah Murah Program Penjaminan KPR Rumah Murah sebanyak 100.000 unit dengan total kebutuhan tambahan dana Rp. 125 Milyar

Program / Kegiatan Prioritas

Satuan

Target

Penjaminan KPR Rumah Murah

unit

100.000

Total Rp Milyar 125,00

31

PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN NTT

Percepatan Pembangunan PROVINSI PAPUA

Keterangan: Total anggaran Earmarked New Initiative

: Rp. 1.860.512.800.000 : Rp. 1.470.134.000.000 : Rp. 390.378.800.000

33

Percepatan Pembangunan PROVINSI PAPUA BARAT

Keterangan: Total anggaran Earmarked New Initiatives

: Rp. 937.671.300.000 : Rp. 775.762.000.000 : Rp. 161.909.300.000

34

Percepatan Pembangunan PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Rp Miliar)

RINCIAN

Pembangunan Waduk Raknamo Subsidi Transportasi Perintis Konektivitas (Jalan, Dermaga Penyeberangan, Pelabuhan Laut dan Bandara)

TARGET 2011 Penyusunan AMDAL dan LARAP (Waduk Raknamo, Kolhua, Mbay) 35 Trayek & 4 Rute 45 Lokasi

Penyediaan Ketenagalistrikan

JTM: 570,8 kms JTR: 381,7 kms GD: 17,6 MVA

Listrik Hemat dan Murah (New Initiative)

-

Penyediaan Desa Berdering dan Pelayanan Internet Kecamatan

2.207 desa (desa berdering) dan 213 desa (internet)

ALOKASI 2011 1,50

TARGET 2012

*)

27,46 44 Trayek & 4 rute 1.131,06

54 Lokasi

JTM: 570,8 kms JTR: 230,40 381,7 kms GD: 17,6 MVA 10 Ribu Pelanggan **)

ALOKASI 2012

Pengoperasian (lanjutan)

*) 29,90 1.190,24

241,90 28,80 **)

Catatan: * Pembangunan Waduk Raknamo, Kolhua dan Mbay merupakan salah satu kegiatan dalam DRPHLN-JM Tahun 2011-2014 dengan jumlah pinjaman sebesar US$ 125,9 Juta; ** Alokasi Desa Berdering NTT merupakan bagian dari kontrak Desa Berdering untuk Bali, NTB dan NTT selama 5 tahun(2010-2014) sebesar Rp 209.042,3 Juta dan alokasi PLIK NTT merupakan bagian dari kontrak PLIK untuk Bali, NTB dan NTT selama 5 tahun (2010-2014) sebesar Rp 92.051,9 Juta. 35

PENUTUP

36

Penutup 1. 2. 3. 4.

5.

Kegiatan 2012 diprioritaskan untuk pencapaian target RPJMN sesuai Direktif Presiden, MP3EI, pengembangan 6 koridor ekonomi, Papua, Papua Barat, dan NTT, serta program Kluster-4 dengan memperhatikan Pagu Indikatif. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi sepakat dengan usulan kegiatan dari K/L yang didasarkan pada hasil Konsultasi Regional maupun rakernis antara pemerintah pusat dan daerah Kegiatan yang sudah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Kementrian/Lembaga dalam Konreg, namun belum tertampung dalam alokasi 2012, akan menjadi prioritas penanganan dalam alokasi inisiatif baru. Meskipun pagu indikatif pada trilateral desk dalam Pramusrenbang lebih kecil dibandingkan dengan hasil kesepakatan Konreg, pada prinsipnya hampir sebagian besar provinsi menerima pagu indikatif dalam Pramusrenbang ini. Namun terdapat 2 (dua) provinsi yakni Gorontalo dan Sulawesi Barat yang belum memberikan persetujuan dalam catatan trilateral desk yang disertai keberatannya. Kegiatan yang belum dibahas maupun disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Kementrian/Lembaga dalam Konreg, namun diusulkan kembali dalam PraMusrenbang, akan menjadi pertimbangan diusulkan melalui pendanaan inisiatif baru, ataupun alternatif pendanaan lain, seperti DAK (dilihat status dan kewenangannya).

37

LAMPIRAN

CATATAN PEMBAHASAN PER PROPINSI YANG BELUM TERTAMPUNG

39

Hasil Pembahasan Pra-Musrenbang

SUMATERA

Perbatasan

DAK

Inter-Moda

MP3EI

ACEH  Lanjutan fasilitas keselamatan penerbangan Bandara Lasikin  Penyelesaian Air strip di Bandara Gayo Luwes  Percepatan penyelesaian terminal A Meulaboh agar diprioritaskan  Percepatan pembangunan KA Aceh  Percepatan pembangunan dermaga Meulaboh  Pembangunan pelabuhan dan penanganan jalan di di Pulau Rondo Aceh dan pulau terluar SUMATERA UTARA  Kejelasan status tanah Labuhan Angin SUMATERA BARAT  Pembangunan bandara di Pulau Pagai Selatan  Penyediaan kapal cepat untuk penanganan bencana alam di wilayah Kepulauan Mentawai  Pembangunan pelabuhan Ceuruk Painan RIAU  Pembangunan flyover Sudirman- T. Tambosai dengan flyover Sudirman –Imam Munandar, dukungan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Duri-Dumai, jalan Batas Kampar-Bangkinang (jalan nasional) pecepatan pelebaran jalan dari 2 lajur menjadi 4 lajur  Percepatan perpanjangan dan pelebaran landasan pacu di Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru)  Penyelesaian bandar udara Pasir Pangaraian dan dokumen penyerahan Bandara Pinang Kampai Dumai KEPULAUAN RIAU  Jalan menuju bandara dan akses Dompa  Pembangunan pelabuhan pelabuhan di pulau-pulau terluar yang berpenduduk

Inisiatif Baru

PROVINSI / CATATAN PEMBAHASAN SEKTOR TRANSPORTASI



 









 40


SUMATERA

Perbatasan

DAK

Inter-Moda

MP3EI

JAMBI  Pelebaran landasan pacu bandara Sultan Thaha  Penanganan ruas Sp Niam – Lb Kambing, Lb Kambing – Merung BENGKULU  Pembangunan break water di Pulau Baai  Relokasi Jembatan Air Manula  Pemindahan terminal penumpang Bandara Fatmawati  Ruas Kayapuh – Malokoni – Banjarsari (Pulau Enggano) SUMATERA SELATAN  Pembangunan Jembatan Musi III  Percepatan penyelesaian pembangunan bandara Silampari  Fasilitas keselamatan di jalan nasional sepanjang 152 km, pengadaan jembatan timbang portable 2 unit, pengadaan bus air 1 unit  Dermaga sungai Muara Kuang, Lembong, Pelabuhan Dalam, Mesuji, Muara Telong, Pulokerto, Pelo Kemaro  Jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Api-api sepanjang 15 Km BANGKA BELITUNG  Pembangunan apron bandara Adipati Anwar  Pembangunan dermaga/pelabuhan Tanjung Berikat LAMPUNG  Ruas Simpang Penawar – Rawajitu – Mesuji dan Simpang Mataram – Sedewa diusulkan sebagai strategis nasional  Pembangunan pelabuhan Sembalang  Akses jalan bandara Pekan Serai ke jalan nasional dengan panjang 2,3 km (termasuk jembatan)

Inisiatif Baru






 

 



 41


JAWA







42

Perbatasan

DAK

Inter-Moda

MP3EI

BANTEN  Sudah sesuai pembahasan Konreg/Rakortek DKI JAKARTA  Pembangunan Fly Over Cibubur, Kartini, Cilandak dan Fatmawati diusulkan melalui new initiatives JAWA BARAT  Pembangunan Lingkar Majalaya dan Lingkar Banjaran JAWA TENGAH  Sudah sesuai pembahasan Konreg/Rakortek DI YOGYAKARTA  Sudah sesuai pembahasan Konreg/Rakortek JAWA TIMUR  Penyediaan lahan untuk pelabuhan dan jalan penghubung di kawasan Suramadu sebesar Rp 1,1 Triliun  Kegiatan pembangunan jalan dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Suramadu sebesar Rp 327 Miliar BALI 42  Sudah sesuai pembahasan Konreg/Rakortek

Inisiatif Baru



KALIMANTAN

Perbatasan

DAK

Inter-Moda

MP3EI

KALIMANTAN BARAT  Pembangunan jalan paralel perbatasan  Pembangunan landasan pacu yang baru di bandara Supadio  Pembangunan jalan akses ke terminal Ambawang KALIMANTAN TENGAH  Pembangunan jalan akses ke pelabuhan Bahaur Hilir, jalan akses ke pelabuhan Kuala Pambuang, Kab Sampit, jalan Palangkaraya – Buntok, jalan lingkar di kota Palangkaraya (mendukung terminal AKAP)  Pembangunan pelabuhan Teluk Sigintung (Kuala Pembuang)  Bandara Cilik Riwut untuk perbaikan slope dan pengurugan tanah untuk terminal KALIMANTAN TIMUR  Pembangunan Jembatan P. Balang, jalan tol dan jalan paralel perbatasan, jalan akses TPK Palaran Samarinda, akses pelabuhan Kariangau – Balikpapan  Pembangunan bandara Long Bawang I dan pembangunan pelabuhan Maloi (Kutai Timur)  Penyelesaian pembangunan pelabuhan Kariangau di Balikpapan dan pembangunan terminal penumpang di pelabuhan Samarinda.  Pembangunan bandara Tarakan (terminal dan tower)  Pembangunan terminal penumpang di Batuampar Kota Balikpapan  Pembangunan bandara baru Temindung  Jalan akses untuk pelabuhan penyeberangan Ancam-Sebatik  Pembangunan bandara di Pulau Maratua (pulau terluar), pembangunan jalan dari Malinau ke Long Bawang KALIMANTAN SELATAN  Pembangunan jalan akses menuju kawasan industry Batu Licin, pembangunan terminal penumpang dan perpanjangan runway bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, pembangunan pelabuhan Muara Batuan.  Pembangunan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin  Pembangunan lanjutan Pelabuhan Pelaihari  Pembangunan Terminal Banjar Baru KM 17 43  Pembangunan pelabuhan sungai Barito dan Marabahan serta Pembangunan penyeberangan ASDP pulau laut timur

Inisiatif Baru


   





   

43


SULAWESI







 

44

Perbatasan

DAK

Inter-Moda

MP3EI

SULAWESI UTARA  Pembangunan Jalan tol Manado – Bitung GORONTALO  Sudah sesuai pembahasan Konreg/Rakortek, kecualiuntuk Ditjen Hubud SULAWESI BARAT  Penanganan akses dari Mamuju menuju Belang-belang, penanganan jalan strategis nasional (Salubatu – Mamasa – Bts Sulsel & Salubatu – Bonehan – Bts Luwu Utara)  Jalan strategis nasional dari Jl Martadinata – Pelabuhan Ferry – Komplek Perkantoran Pemprov  Relokasi jalan nasional dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara sepanjang 5 Km di Palipi, Kab Majene SULAWESI TENGAH  Ruas Pape – Tomata (jalan strategis) SULAWESI SELATAN  Ruas Maros – Bone, ruas Makale – Seseng – Bts Sulbar dan Sabang – Talang – Sae – Bts Sulbar (jalan strategis) SULAWESI TENGGARA  Sudah sesuai pembahasan Konreg/Rakortek

Inisiatif Baru



NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA Perbatasan

DAK

Inter-Moda

MP3EI

PAPUA BARAT  Perpanjangan landasan pacu di Ayawasi.  Pembangunan penyeberangan (ASDP) untuk Fak-fak (Fak-fak-Waighio-Misol) dan Sorong Selatan  Pembangunan Pelabuhan Vani Rp 5 Miliar (dermaga 70 x 8 m)  Penanganan jalan Tamboya-Yukase-Susua-Sea, Ayamaru-Yukase-Mapura-Ayawasi, Klamuno-Segun, Jembatan Tiwit dan Titen di jalan Tambuaya-Yukase PAPUA  Pembangunan dermaga Yuburu dan pemindahan Pelabuhan Deka Yahukimo  Jalur sungai dermaga Kenyam Sawaerma-Muaran (110 Km)  Pembangunan terminal ALBN Entrop Tahap (IV) NUSA TENGGARA BARAT  Sudah sesuai pembahasan Konreg/Rakortek NUSA TENGGARA TIMUR  Penanganan ruas Motoain – Metamau – Motamasin, Lintas selatan Timor, jalan perbatasan di Enklav – Oitusi, ruas Amfoang Utara – TTU (Eban) – Wini, jalan menuju perbatasan Oelmasi – Sulamu Oipoli, Lintas Selatan Sumba (KSN Perbatasan) yaitu ruas Waingapu – Melolo – Baing  Ruas jalan strategis nasional di Pulau Rote, Sabu, Lembata, Pantar, Lintas Utara Flores untuk mendukung KAPET Mbay MALUKU  Penambahan layanan perintis laut  Pembangunan dermaga di Pulau Aru  Pembangunan faspel laut Upisera – P. Wetar  Bandar Udara Tepa-MOA dan Bandar Udara Namniwel MALUKU UTARA  Pembangunan Bandara Morotai  Pembangunan ASDP 7 lokasi

Inisiatif Baru










 



45

KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG MP3EI     

SUMBER DAYA AIR TRANSPORTASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ENERGI

46

Usulan Pengembangan Infrastruktur

BIDANG SDA YANG BELUM TERAKOMODASI

dan pembangunan tanggul Alopohu, Opayato, Randangan, Paguyaman, danTilamuta.

Kekurangan Anggaran

KEMENPERA 2012 Program / Kegiatan Prioritas

Satuan

Target

Total Rp Milyar

Rusunawa

TB

56

100,80

PSU Kawasan

unit

222.000

937,50

Prog Rumah Sangat Murah

unit

67.500

810,00

Penanganan Atambua

510,46

Pembiayaan Perumahan (FLPP)

unit

229.994

5.133,77

PSO Bid Perumahan

unit

100.000

1.250,00

Penjaminan KPR Rumah Murah

unit

100.000

125,00

TOTALKEKURANGANANGGARAN

8.753,95

48

Skenario Pendanaan Cipta Karya untuk Pemenuhan Direktif Presiden Cluster IV Skenario I (Pagu Indikatif sesuai hasil Trilateral Meeting)

Skenario II (Pemenuhan sebagian kebutuhan Cluster IV)

Skenario III (Pemenuhan penuh untuk kebutuhan Cluster IV)

11.748.233

13 ,000,000

17,465,736

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman - untuk mendukung pemenuhan program rumah murah dan sangat murah melalui penyediaan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan - untuk mendukung pemenuhan program peningkatan kehidupan masyarakat terpinggirkan di perkotaan (melalui penyediaan rusunawa dan infrastruktur pendukungnya)

2.807.779

3.389.480

4.085.453

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara - untuk mendukung penanganan PNPM

2.809.061

2.959.245

3.021.062

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan - untuk mendukung pemenuhan program peningkatan kehidupan masyarakat terpinggirkan di perkotaan dan program peningkatan kehidupan masyarakat nelayan (melalui penanganan sanitasi dan persampahan)

2.902.851

2.902.852

4.059.549

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - untuk mendukung pemenuhan program air bersih untuk rakyat (melalui penyediaan air minum bagi MBR dan di kawasan perdesaan)

2.228.540

3.130.571

5.681.820

Rincian Kegiatan

TOTAL PAGU

SEKTOR TRANSPORTASI Berdasarkan hasil pembahasan Pra Musrenbang dan Trilateral Meeting, terdapat kebutuhan tambahan alokasi untuk Sektor Transportasi dalam rangka mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Master Plan Ekonomi Nasional adalah sebesar Rp.13.601,1 Miliar  Kementerian Perhubungan Rp.

7.141,3 M

 Ditjen Bina Marga

Rp.

4.588,1 M

 BPWS

Rp.

1.091,2 M

 BASARNAS

Rp.

780,8 M

50

SEKTOR ENERGI

51

51

Kegiatan Prioritas Bidang Energi Hasil Trilateral Desk Pra-Musrenbangnas NO

SUBSTANSI INTI (Kegiatan Prioritas Nasional / Bidang / K/L)

NILAI ANGGARAN (Rp. Miliar)

KETERANGAN Termasuk Survey Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan sepanjang 2000 km dengan anggaran Rp 36,04 Miliar

1.

Fasilitasi untuk lifting Migas

69,29

2.

Fasilitasi untuk pengembangan energi terbarukan(geothermal, mikrohidro, angin, BBN dll)

417,63

Terdiri dari fasilitasi geothermal sebanyak Rp. 220,02 M, BBN sebanyak Rp. 86,84 M, dan energi lainnya sebanyak Rp. 110,77 M

3.

Fasilitasi untuk perluasan distribusi Migas

272,98

Sebagian besar ditujukan untuk perluasan penggunaan gas berupa penambahan jaringan gas kota di 4 kota dengan anggaran Rp. 270,15 M

4.

Fasilitasi untuk peningkatan elektrifikasi (transmisi, distribusi dan pembangkit listrik termasuk listrik hemat dan murah)

9.186,45

Termasuk diantaranya Rp 288 M yang ditujukan untuk program listrik murah (Direktif Presiden) dengan sasaran penambahan 260 ribu pelanggan baru

5.

Kegiatan konservasi energi sebagai fasilitasi penurunan intensitas energi

70,50

Kegiatan utama adalah audit energi di sektor industri dan bangunan (obyek)

6.

Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

115,60

Kegiatan litbang ditujukan untuk bidang geologi kelautan, energi baru terbarukan dan keternagalistrikan serta di bidang migas

7.

Pengembangan regulasi; koordinasi; survey ,penelitian dan pemetaan energi sumber daya mineral; sarana dan prasarana pendukung (prioritas bidang/ K/L) Total

4.060,00

14.192,45

Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional

90,5 % dari total alokasi pagu indikatif KESDM

ALOKASI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH HASIL TRILATERAL DESK PRA - MUSRENBANGNAS Dalam Rp. Miliar

K/L

ESDM setelah Pra Musrenbangnas

PAGU INDIKATIF

PUSAT

DAERAH*)

15.688

5.120

10.568

Catatan : Dana di daerah digunakan untuk: • Pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dan gardu distribusi, • Kegiatan ESDM di daerah dalam rangka listrik perdesaan, desa mandiri energi, pembangunan PLTS/PLTMH • Dana dekonsentrasi pembinaan dan pengawasan pertambangan di masing-masing provinsi sebesar Rp 1 Miliar • Listrik hemat dan murah • Pemboran air tanah • Diklat di bidang ESDM bagi aparatur pemda • Jaringan gas kota • Pembangunan SPBG *)

53

Pokok- Pokok Substansi Pembahasan Pra Musrenbangnas Yang Masih Memerlukan Tindak Lanjut No. 1

2

Aspek Usulan Dana Dekonsenterasi /Tugas Perbantuan (TP) dan Dana Urusan Bersama (UB) KESDM

Resume  KESDM mengalokasikan dana dekonsentrasi untuk pembinaan dan pengawasan pertambangan sebesar 1 Milyar rupiah per propinsi  Disepakati bahwa KESDM tidak mengalokasikan dana Tugas Perbantuan (TP) dan dana Urusan Bersama (UB) sesuai aturan yang berlaku  Beberapa daerah meminta untuk dikaji kembali besaran dana dekonsentrasi untuk pembinaan dan pengawasan pertambangan mengingat lingkup kerja masing-masing provinsi yang berbeda-beda

Keterangan/ Tindak lanjut Jumlah dana dekon pertambangan untuk per provinsi sedang dikaji lebih dalam oleh KESDM mengingat potensi dan luas daerah pertambangan per provinsi yang berbeda-beda diharap bisa diterapkan pada tahun selanjutnya.

Kegiatan KESDM yang dilakukan di daerah

 KESDM mempunyai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di daerah. Daerah mendapatkan benefit dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut adalah : a. Pembangunan Jaringan Transmisi, Gardu Induk, Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi yang dilaksanakan oleh satker satker PT. PLN; b. Pembangunan Jaringan gas kota dan SPBG ; c. Pemboran air tanah; d. Penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana; e. Pembangunan desa mandiri energi BBN (Bahan Bakar Nabati) dan non BBN yang disesuaikan dengan potensi daerah; serta f. PLTS terpusat ( dapat di kombinasikan dengan pembangunan PLTMH dengan catatan alokasi tidak ditambah)  Beberapa daerah mengusulkan tambahan alokasi khususnya untuk perluasan pembangunan PLTS Terpusat, PLTMH, jaringan transmisi, distribusi, gardu distribusi, program listrik hemat dan murah serta pemboran air tanah, jaringan gas kota.

Tidak terpenuhinya beberapa permintaan daerah dikarenakan alokasi anggaran KESDM yang diusulkan sekitar sebesar Rp.29,76 triliun yaitu untuk kebutuhan baseline RPJMN sebesar Rp. 23 triliun dan usulan new initiative yang prioritas sebesar Rp. 6,76 triliun , hanya dapat terpenuhi sekitar Rp. 15,69 triliun. Untuk itu hal ini perlu diusulkan lebih lanjut tambahannya.

54

Usulan Tambahan Alokasi Anggaran Prioritas Energi (1) Usulan alokasi tambahan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 14,49 triliun yang akan digunakan yaitu : 1. Sebesar Rp 7,73 Triliun untuk pembangunan pembangkit ( termasuk PLTS dan PLTMH), transmisi dan distribusi serta pemboran air tanah guna mengejar sasaran baseline RPJMN (Ikitring dan Lisdes), dengan skenario target :

Output Pembangkit (MW) Jaringan transmisi ( Kms) Gardu Induk (MVA) Jaringan Distribusi (Kms) Gardu Distribusi (MVA) Rasio Elektrifikasi (%)

Dengan Tambahan Anggaran Rp 7,73 T 14 827,6 2330 20.292 517 73,6

Tanpa Tambahan Anggaran Rp 7,73 T 14 735,6 2330 9.173 234 72,5

Hal ini termasuk untuk mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 55

Usulan Tambahan Alokasi Anggaran Prioritas Energi (2) 2.

Sebesar Rp 6,76 Triliun untuk kegiatan inisiatif baru dengan rinciannya yaitu : a) Penambahan untuk program Listrik hemat dan murah (Direktif Presiden) sebesar Rp 2,53 Triliun *), termasuk untuk pembangunan PLTS terpusat dengan skenario target :

Output Listrik hemat dan murah (pelanggan)

Dengan Tambahan Anggaran Rp 2,53 T 1.327.600

Tanpa Tambahan Anggaran Rp 2,53 T 83.000

*) Denganpagu indikatif yang ada, alokasi untuk program ini yang tersedia hanya sebesar Rp 288 Miliar

56

Usulan Tambahan Alokasi Anggaran Prioritas Energi (3) b. Sebesar Rp 2,93 Triliun untuk pembangunan LNG Receiving Terminal di Halmahera dan Jawa *) dalam rangka mengurangi konsumsi dan subsidi BBM dengan target : No

Uraian

Output

1 Pembangunan FSRU 3 unit (Uang muka pembangunan 30%) 2 Pembangunan Small 1 unit (50% Scale LNG Receiving pembangunan) Terminal di Halmahera

Anggaran Keterangan (Rp.Juta) 2.484.000,00 Berpotensi menghemat subsidi listrik Rp.37,48 T/tahun mulai tahun 2014 450.000,00 • Berpotensi menurunkan biaya operasi PT Antam dan menghemat subsidi BBM untuk PT PLN sebesar Rp.186 M/tahun • Mendukung peningkatan nilai tambah mineral (pemenuhan energi bagi pabrik ferronickel PT Antam)

*) Hal ini termasuk untuk mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

c. Sebesar Rp 1,3 Triliun untuk pemasangan sistem Radio Frequency Identification (RFID) pada SPBU dalam rangka persiapan kebijakan pengendalian BBM penyaluran BBM dengan target : No

Uraian

1 Pemasangan RFID

Output 4700 SPBU

Anggaran Keterangan (Rp.Juta) 1.300.000,00 Berpotensi menghemat BBM bersubsidi 1,8 juta KL/tahun sehingga menghemat subsidi BBM Rp.3,6 T/tahun 57

REKAPITULASI HASIL KESEPAKATAN PAGU KEGIATAN KESDM YANG AKAN DILAKSANAKAN DI DAERAH (Juta rupiah) PROVINSI

No

PAGU 77.450,52

No

PROVINSI

PAGU

17

KALIMANTAN BARAT

105.556,95

18

KALIMANTAN TIMUR

424.558,26

19

KALIMANTAN SELATAN

983.431,08

20

KALIMANTAN TENGAH

386.906,96

21

SULAWESI UTARA

190.829,13

1

ACEH

2

SUMATERA UTARA

1.454.179,37

3

SUMATERA BARAT

94.000,06

4

SUMATERA SELATAN

669.659,83

5

KEP. RIAU

120.201,77

22

GORONTALO

124.006,15

6

BANGKA BELITUNG

87.282,91

23

SULAWESI TENGAH

226.730,74

7

RIAU

659.544,99

24

SULAWESI TENGGARA

353.138,02

8

JAMBI

141.669,32

25

SULAWESI SELATAN

442.857,60

9

BENGKULU

96.370,20

26

SULAWESI BARAT BALI

122.668,03

10 LAMPUNG

97.411,53

27 28

NUSA TENGGARA BARAT

581.030,92

11 DKI JAKARTA

61.663,12

29

NUSA TENGGARA TIMUR

308.597,20

12 JAWA BARAT

710.044,29

30

MALUKU

223.392,63

13 JAWA TENGAH

145.754,84

31

MALUKU UTARA

246.591,93

14 JAWA TIMUR

493.880,48

32

PAPUA

605.262,41

33

PAPUA BARAT

135.406,46

15 DIY

20.299,92

16 BANTEN

83.614,02

TOTAL

95.001,89

10.568.993,54 58

SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

59

Dana Kegiatan Kemenkominfo (dalam milyar rupiah)

K/L

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pagu Indikatif 2012

Pusat

3.464,0 1.920,8

Daerah

1.543,2 *)

*) Catatan : 1. Alokasi sejumlah Rp 41,86 M untuk pelaksanaan proyek ICT Utilization for Educational Quality Enhancement di Provinsi DI Yogyakarta. 2. Alokasi sejumlah Rp 1.501,34 M digunakan untuk Program Desa Dering, PLIK, M-PLIK, Nusantara Internet Exchange, dll yang tersebar di seluruh provinsi. Alokasi anggaran tersebut tidak dapat dirinci per provinsi karena kontrak berbasis blok, yang terdiri dari beberapa provinsi 60

PROVINSI BALI BANTEN BENGKULU D.I. YOGYAKARTA GORONTALO PAPUA BARAT JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA ACEH NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA TOTAL DAERAH PUSAT

DANA N/A yet N/A yet N/A yet 41,86 M N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet N/A yet 1.543,2 M 1.920,8 M

60

Lampiran (Rincian Kegiatan Kemenkominfo di Daerah) Desa Dering dan Desa Pinter PROVINSI

BALI BANTEN BENGKULU D.I. YOGYAKARTA GORONTALO PAPUA BARAT JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA ACEH NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA

DESA DERING Kewajiban 178 682 997 19 805 1.187 1.552 1.579 986 1.187 1.128 636 159 88 767 3.847 388 2.027 716 1.804 1.704 2.976

PT. TELKOMSEL Operasi Belum 178 682 997 19 805 1.187 1.552 1.579 983 1.187 1.127 636 159 88 767 3.847 388 2.027 716 1.801 1.704 2.976

Kewajiban 3 1 3 -

61

184 768 710 576 2.247 236 905 744 928 474 -

PT. ICON+ Siap Operasi 163 134 211 243 314 155 764 361 380 158 -

Target

DESA PINTER Realisasi

Pelaksana

Belum 21 634 499 333 1.933 81 141 383 548 316 -

3 4 3 3 3 4 3 6 10 5 4 3 9 4 4 1 3 3 3 9 3 6 3 3 3 3 3 3 3 4 3 7

3 4 3 3 3 6 10 5 4 3 9 4 4 1 3 9 3 6 3 4 3 7

Telkomsel Telkomsel Telkomsel Telkomsel Icon + Icon + Telkomsel Telkomsel Telkomsel Telkomsel Telkomsel Telkomsel Telkomsel Telkomsel Telkomsel Telkomsel Telkomsel lcon + Icon + Telkomsel Telkomsel Telkomsel Icon + Telkomsel lcon + Icon + Icon + Icon + Icon + Telkomsel Telkomsel Telkomsel 61

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) PAKE T 1

PENYEDIA JASA

II

PTJASTRINDO DINAM1KA

III

PROPINSI

PT.TELKOM

PT. JASTRINDO DINAMIKA

IV

PT. SIMS

V

PT.SIMS

VI VII

PT. JASTRINDO DINAMIKA PT.APLIKANUSA LINTASARTA

VIII

PT.APLIKANUSA LINTASARTA

IX

PT.APLIKANUSA LINTASARTA

X

PT. TELKOM

XI

PT. TELKOM

TOTAL

TARGET

TERPASANG

KEKURANGAN PT. LINTAS PT. SIMS

PT. TELKOM

PT. JASTRI

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI BENGKULU RIAU SUMATERA SELATAN

260 337 176 125 118 145 182

260 337 176 125 118 145 71

-

-

-

111

LAMPUNG KEP. BABEL KEPULAUAN RIAU JAWA BARAT BANTEN JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWATIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSATENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT

149 81 78 448 206 478 113 538 90 125 213 173

149 49 297 201 60 44 538 90 125 213 173

-

-

151 5 418 69 -

32 78 -

KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR

156 132 158

156 132 158

-

-

-

-

84 74 103 207 128 72 135 88 224 152 62 5.748

84 74 103 207 128 72 135 88 224 152 4.884

-

-

643

221

MALUKU MALUKU UTARA PAPUABARAT PAPUA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA

Mobile - Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) PAKET PAKET 1 PAKET 2 PAKET 3 PAKET 4

PAKET 5

PAKET 6 PAKET 7 PAKET 8 PAKET 9 PAKET l0

PAKET 11 PAKET 12

PAKET 13 PAKET 14 PAKET 15 PAKET 16 PAKET 17 PAKET 18 PAKET 19

PAKET 20

PROPINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU KEPULAUAN RIAU BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SUMATERA SELATAN JAWA BARAT BANTEN D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESIBARAT SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTANTENGAH KALIMANTANTIMUR MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT TOTAL

M-PLIK 105 96 114 50 50 14 45 45 14 105 64 35 8 120 132 24 40 75 16 45 50 24 60 105 77 84 98 72 32 32 60 16 1907

63

USULAN TAMBAHAN ALOKASI PAGU INDIKATIF KOMINFO (Rp Juta) NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

2

4

TARGET PI

ALOKASI PI

TARGET BARU*

USULAN ALOKASI

USULAN TAMBAHAN 48.000,00

% pengembangan sarana dan prasarana perizinan

45%

29.531,94

80%

77.531,94

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika

3

INDIKATOR

48.000,00

70.000,00 Jumlah kota target pengembangan TV digital

4 kota

23.958,89

10 kota

93.958,89

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

70.000,00

30.000,00

Pembinaan dan Pengembangan eGovernment

Nilai rata-rata egovernment (indeks egov)

Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Rupiah Mengikat

TOTAL USULAN TAMBAHAN

* Target baru sesuai Baseline RKP 2011

2,5

57.857,00

283.031,8

3,0

87.857,00

30.000,00

307.176,4

24.144,6

172.144,6

64

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN ENERGI TAHUN 2012

Recommend Documents