BAB II TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012

BAB II TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012

BAB II TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012

2.1. KONDISI UMUM 2.1.1. PENCAPAIAN TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN TAHUN 2011 Berangkat dari kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 akibat krisis ekonomi dunia 2008-2009, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010 disusun dengan Tema ”PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.“ Dengan berbagai langkah yang dilakukan pada tahun 2010, perekonomian dapat dipulihkan sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai sebesar 6,1 persen, lebih tinggi dari sasaran yang telah ditetapkan sebesar 5,0 persen. Di samping itu tingkat kesejahteraan rakyat bisa dipelihara. Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi perlu dipercepat. Oleh karena itu pada tahun RKP 2011 disusun dengan Tema ”PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH, ” Dengan berbagai upaya yang dilakukan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 6,4 persen pada tahun 2011. Keberhasilan untuk memulihkan kondisi ekonomi pada tahun 2010 didukung dan sekaligus disertai dengan keberhasilan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dalam mendorong pencapaian sasaran dan kemajuan bangsa. Pencapaian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tesebut diantaranya digambarkan sebagai berikut. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola selama tahun 2010 dan 2011 diperkuat dan diperluas. Hasil-hasil penting yang dicapai, antara lain: (i) Reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaannya telah memiliki landasan yang kuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang rujukan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Untuk melengkapinya, telah dibentuk perangkat kelembagaan berupa Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. (ii) Kementerian/Lembaga (K/L) yang melaksanakan reformasi birokrasi terus bertambah, sampai dengan tahun 2010 sudah terdapat 13 K/L, dan pada tahun 2011, diharapkan semakin bertambah dan meningkat kualitas pelaksanaannya. (iii) Dalam upaya membatasi pemekaran wilayah maka telah tersusun rancangan/draft Desain Besar Penataan Daerah sebagai pedoman pengkajian usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Desain Besar ini mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas RKP 2012

I.2-1

penggunaan dana perimbangan daerah maka dan dilakukan sosialisasi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Untuk tahun 2011, diharapkan sebanyak 75% dari keseluruhan daerah dapat mengoptimalkan penyerapan DAK sesuai Permendagri tersebut. Pada tahun 2011 ini revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah masih berlanjut, demikian juga Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah dan Undang-Undang Desa. Terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pada tahun 2010 telah dimulai penyusunan naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah. (iv) Penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM aparatur yang diarahkan untuk memperkuat integritas dan disiplin PNS, pengembangan sistem informasi dan data kepegawaian; penyempurnaan sistem diklat; penerapan manajemen kinerja, dan perbaikan tingkat kesejahteraan, yang pada tahun 2011 akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. (v) Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, pada tahun 2010 telah dilaksanakan inventarisasi dan pengkajian peraturan daerah bagi 3000 perda, dan pada tahun 2011 ditargetkan 9000 perda. Di samping itu, telah difasilitasi

penyusunan peraturan daerah di 25 provinsi disertai dengan penghimpunan dan pengkajian bagi 235 perda. Untuk lebih meningkatkan layanan ini, maka pada tahun 2011 kantor wilayah pada Kementerian Hukum dan HAM difungsikan sebagai law center untuk membantu proses penyusunan peraturan daerah. (vi) Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik di daerah, hingga tahun 2010 telah ditetapkan 13 (tiga belas) peraturan menteri tentang SPM (Standar Pelayanan Minimum) di sektor terkait, dan diharapkan pada tahun 2011 dapat tercapai target kumulatif untuk penetapan SPM selanjutnya sehingga paling tidak mencapai jumlah 15 (lima belas) peraturan menteri. Pada tahun 2011 peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diharapkan dapat ditetapkan terutama yang menyangkut penerapan sistem pelayanan terpadu, standar pelayanan publik, tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen pengaduan, dan lainnya. Terkait dengan penerapan indikator pelayanan umum, maka pada tahun 2011 ditargetkan 10 SPM telah diterapkan oleh daerah. (vii) Peningkatan pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan dengan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pada tahun 2010 Komisi Yudisial menindaklanjuti 214 aduan dari 2.915 yang diadukan masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan Mahkamah Agung (MA) yang telah menindaklanjuti 2.204 aduan. Atas rekomendasi KY, MA juga menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan. (viii) Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) juga meningkat, dari 144.557 pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN sejumlah 118.340 telah melaksanakan dan hasilnya telah diumumkannya 114.570 LHKPN ke publik. Terhadap tindak pidana korupsi, pada tahun 2010 KPK telah melakukan penyelidikan terhadap 54 perkara, penyidikan terhadap 62 perkara, penuntutan terhadap 55 perkara, dan eksekusi terhadap 38 keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari koordinasi dan supervisi terhadap perkara, telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp. 500 miliar. I.2-2

RKP 2012

(ix) Dalam rangka penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), hingga akhir tahun 2010, telah ditetapkan peraturan perundang-undangan tetang penyelenggaraan NIK dan SAK. Pada tahun 2011 sejumlah 67,29 juta penduduk di 191 Kabupaten/Kota diharapkan sudah memiliki e-KTP yang berbasis perekaman sidik jari dan 497 Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota telah dapat memberikan NIK bagi setiap penduduk di wilayah masing-masing. Pendidikan. Sejak tahun 2009, telah dilakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Secara nasional, pada tahun 2011 anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari RAPBN telah mencapai sebesar Rp. 248,98 triliun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 89,74 triliun dan Transfer Daerah sebesar 158,23 triliun. Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2010: (i) Taraf pendidikan masyarakat meningkat yang ditandai dengan meningkatnya ratarata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 7,7 tahun dan menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5,30 persen, (ii) Kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi telah dapat diturunkan baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs, sejalan dengan upaya peningkatan daya jangkau dan daya tampung sekolah melalui pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru, dan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS). Di samping itu, untuk menjangkau peserta didik yang kurang mampu, telah diberikan beasiswa siswa miskin dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, sampai dengan perguruan tinggi. Penyediaan beasiswa siswa miskin ini sudah dimulai sejak tahun 2005 dan cakupannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, beasiswa miskin disediakan untuk sekitar 6,8 juta siswa/mahasiswa. (iii) Kualitas pendidikan terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai ujian nasional (UN) dan perolehan berbagai prestasi dalam berbagai kompetisi nasional dan internasional. Upaya yang terus dilakukan untuk peningkatan kualifikasi guru dan dosen, terus berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 menjadi sebesar 24,6 persen untuk SD/SDLB/MI, 73,4 persen untuk SMP/SMPLB/MTs, 85,8 persen untuk SMA/MA, dan 91,2 persen untuk SMK/MAK (2009). (iv) Kualitas tata kelola pendidikan meningkat dengan dilakukannya berbagai perbaikan manajemen pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta upaya penyelarasan pelembagaan otonomi PT. Kesehatan. Status kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 70,9 tahun. Keberhasilan lainnya yang dicapai pada tahun 2010: (i)

Membaiknya tingkat gizi masyarakat yang antara lain ditandai oleh menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen, serta menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) menjadi sebesar 35,6 persen.

(ii)

Membaiknya pelayanan terhadap ibu hamil dan pelayanan KB, antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi menjadi 82,2 persen; meningkatnya cakupan kunjungan kehamilan

RKP 2012

I.2-3

keempat (cakupan K4) menjadi 61,4 persen; meningkatnya jumlah peserta KB baru menjadi 8,6 juta dan KB aktif menjadi 33,7 juta; (iii)

Meningkatnya kesehatan anak dilakukan melalui meningkatnya cakupan imunisasi lengkap anak balita menjadi 53,8 persen dan imunisasi campak mencapai 74,4 persen.

(iv)

Membaiknya upaya pengendalian penyakit menular yang ditunjukkan oleh persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan yang disembuhkan masing-masing mencapai 74,7 persen dan 86,4 persen, dan angka penemuan kasus malaria annual parasite index (API) sebesar 1,96 per 1.000 penduduk.

(v)

Meningkatnya upaya kesehatan preventif terpadu melaui penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi layak dengan melakukan fasilitasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di 144 ibukota kecamatan, 18 kawasan khusus, dan 1.472 desa, yang didukung peningkatan sarana/prasarana air baku kapasitas 6,31 m3/det di 28 provinsi; dan fasilitasi pembangunan sistem pengelolaan air limbah sistem off-site dan on-site di 38 kawasan di 27 kab/kota. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara derajat kesehatannya secara mandiri melalui penguatan promosi kesehatan dan peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

(vi)

Meningkatnya cakupan jaminan pembiayaan dan asuransi kesehatan menjadi sekitar 59,1 persen untuk meningkatkan perlindungan terhadap risiko finansial akibat masalah kesehatan.

(vii)

Meningkatnya jumlah, kualitas, dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

(viii) Semakin terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, mutu, penggunaan serta pengawasan obat dan makanan. Penanggulangan Kemiskinan. Sampai dengan tahun 2010, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 13,33 persen dari 14,15 persen pada tahun 2009. Diharapkan tingkat kemiskinan ini akan dapat diturunkan kembali menjadi 11,5–12,5 persen pada tahun 2011, Gambar 2.1. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan. Hasil yang diperoleh pada tahun 2010 dari Klaster I yang ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar adalah: (1) realisasi penyaluran subsidi Raskin sebesar 2,9 juta ton bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran penerima raskin, dan adanya penyaluran Raskin ke-13 untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga-harga pangan, termasuk beras; (2) pemberian pelayanan Jamkesmas bagi 76,4 juta orang; serta (3) penyediaan beasiswa yang direncanakan untuk 4,7 juta siswa. I.2-4

RKP 2012

GAMBAR 2.1 ANGKA KEMISKINAN INDONESIA TAHUN 2004-2010

Sumber: BPS, berbagai tahun (diolah)

Pada tahun 2011, program Raskin direncanakan akan tetap diberikan kepada 17,5 juta rumah tangga sasaran dengan total subsidi beras yang dialokasikan sebesar Rp 15,3 triliun. Penyediaan Jamkesmas terus disediakan sebagai upaya kuratif dan direncanakan masih melayani 76,4 juta orang. Terkait dengan pendidikan, beasiswa miskin akan diberikan pada 6,8 juta siswa baik di sekolah atau perguruan tinggi umum maupun madrasah dan perguruan tinggi Islam. Sementara itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2010 telah dilaksanakan bagi 772.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di 88 kabupaten/kota pada 20 provinsi dengan kualitas yang semakin meningkat dimana telah terjalin koordinasi antara beberapa program berbasis keluarga atau rumah tangga, seperti Jamkemas dan beasiswa miskin. Pelaksanaan PKH juga telah memberikan dampak terhadap peningkatan siswa yang terdaftar pada satuan pendidikan setingkat SMP sebesar 3,1 persen dan juga peningkatan kesehatan RTSM. Tahun 2011, jumlah penerima PKH akan ditingkatkan menjadi 1.116.000 RTSM yang tersebar di 118 kabupaten/kota pada 25 provinsi. Sejalan dengan pelaksanaan program Klaster I, hasil yang dicapai dalam pelaksanan program Klaster II untuk tujuan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2010 pelayanan PNPM Mandiri Inti sudah dilaksanakan di 6.328 Kecamatan di seluruh Indonesia, dan akan terus dilanjutkan sehingga pada tahun 2011 PNPM Mandiri Inti akan mencakup di 6.623 Kecamatan, dengan penempatan 30.000 fasilitator sebagai pendamping masyarakat dan didukung dengan penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 10,31 triliun yang berasal dari APBN dan APBD. Pelaksanaan PNPM Mandiri, juga didukung oleh pelaksanaan PNPM pendukung yaitu diantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerus; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) yang ditujukan untuk memberikan fasilitas bantuan sosial dan akses usaha modal; (iii) PNPM Agribisnis, yaitu Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP); serta (iv) PNPM Pariwisata yang baru masuk dalam PNPM Penguatan dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Pelaksanaan PNPM telah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga hingga 19 persen dan konsumsi rumah tangga hingga 5 persen dibandingkan dengan daerah yang RKP 2012 I.2-5

tidak mendapat PNPM. Selain itu, akses terhadap kesehatan juga lebih besar 5 persen dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih besar 1,25 persen di lokasi PNPM dibandingkan lokasi non PNPM. Hasil yang dicapai dalam pelaksanan Klaster III adalah terlaksananya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi. Sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2010 kredit yang tersalurkan hampir Rp 34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah dengan tingkat non-performing loan (NPL) mencapai 2,52 persen. Sebagian besar KUR diserap oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel (63,7 persen) dan pertanian (17,1 persen). Penyaluran KUR sebagian besar berada di wilayah Jawa dengan volume KUR sebesar 50,2 persen dan proporsi debitur mencapai 61,0 persen. Pada periode tahun 2010, dana KUR yang disalurkan mencapai Rp 17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,4 juta nasabah. Pada tahun 2011, direncanakan penyaluran KUR mencapai dari Rp 20 triliun. Pelaksanaan KUR telah memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata aset usaha sebesar Rp 51 juta, aset rumah tangga sebesar Rp 12,66 juta dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 279.000 per bulan. Selain itu, KUR juga telah mengatasi pengangguran terselubung bagi debitur dan keluarganya, serta meningkatkan intensitas utilisasi tenaga kerja dan kontribusi pada perekonomian nasional. Selain kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, dalam rangka meningkatkan akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin, dilakukan pula penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Pada tahun 2010, telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 186.000 bidang. Diperkirakan pada tahun 2011 akan diredistribusikan status pemilikan dan penguasaan sebanyak 181.825 bidang lagi. Ketahanan Pangan. Keberhasilan pemantapan ketahanan pangan dapat dicapai dalam tahun 2010 yang ditunjukkan oleh peningkatan produksi bahan pahan. Produksi padi tahun 2010 telah berhasil mencapai 66,4 juta ton, dan keberhasilan ini akan lebih dimantapkan pada tahun 2011 (Tabel 2.1). Kondisi harga bahan pangan pada tahun 2010 cukup fluktuatif dengan kecenderungan yang semakin meningkat yang dipengaruhi oleh kemunduran musim panen serta permasalahan distribusi dan logistik bahan pangan antar waktu dan antar wilayah. Dalam rangka menjamin aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, khususnya beras, sepanjang tahun 2010 Pemerintah telah menyalurkan beras melalui Program Raskin sebesar 3,15 juta ton beras. Pada aspek konsumsi, berdasarkan hasil Susenas, konsumsi kalori penduduk Indonesia meningkat dari rata-rata 1.927,6 kkal/kapita/hari pada tahun 2009 menjadi sekitar 1.957,0 kkal/kapita/hari pada tahun 2010. Sementara itu, ketersediaan ikan meningkat sebesar 0,99 persen dari 30,17 kg/kapita/tahun tahun 2009 menjadi 30,47 kg/kapita/tahun pada tahun 2010. Pada tahun 2011, konsumsi ikan masyarakat Indonesia diperkirakan akan terus meningkat mencapai 31,64 kg/kapita/tahun. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditargetkan akan mencapai skor 88,1 pada tahun 2011.

I.2-6

RKP 2012

TABEL 2.1 PERKEMBANGAN PRODUKSI PANGAN TAHUN 2009 – 2011 Bahan Pangan

Padi Jagung Daging Sapi Susu Perikanan - perikanan tangkap -perikanan budidaya Kedelai

Satuan

2009

2010

Perkiraan 2011

juta ton GKG juta ton ribu ton ribu ton juta ton juta ton

64,4 17,6 409 9,82 -

66,4 18,4 435 928 10,83 5,35

70,6 22,0 12,26 5,41

juta ton

-

5,48

6,85

ribu ton

974,5

908,1

1,6

Sumber: BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011

Pada tahun 2010 sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan tumbuh sekitar 2,9 persen atau lebih rendah dari tahun 2009 yang mencapai 4,0 persen. Sementara itu pada kuartal pertama tahun 2011, pertumbuhan PDB sektor pertanian meningkat menjadi 3,4 persen. Selanjutnya, pada tahun 2011, pertumbuhan ditargetkan sebesar 3,7 persen. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu menyerap sekitar 42,8 juta orang pada tahun 2010 yang akan meningkat menjadi 44,5 juta orang pada tahun 2011. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2010 masing-masing mencapai 100,79 dan 105,5. Seiring dengan semakin kondusifnya sistem perekonomian nasional, diupayakan pada tahun 2011, NTP akan mencapai lebih besar dari 105 dan NTN akan mencapai nilai 107. Peningkatan ketahanan pangan tidak terlepas dari keberhasilan dalam membangun infrastruktur irigasi, yang pada tahun 2010 telah berhasil: 1) meningkatkan luas lahan yang dilayani jaringan irigasi yaitu 115 ribu hektar; 2) mengembalikan fungsi semula jaringan irigasi melalui rehabilitasi 293,04 ribu hektar jaringan irigasi; dan 3) meningkatkan/ merehabilitasi jaringan rawa bagi 87,45 ribu hektar. Selain itu telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah untuk mengairi lahan seluas 11,13 ribu hektar; pembangunan 45 embung; serta rehabilitasi 12 waduk dan 21 embung. Pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai peningkatan dan rehabilitasi 226,98 ribu ha jaringan irigasi dan 149,72 ribu ha jaringan rawa; serta pembangunan 60 embung dan rehabilitasi 33 waduk dan 50 embung. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mencakup pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi; transportasi, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, serta pertanahan dan penataan ruang dan dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mendukung daya saing sektor riil perekonomian nasional. Hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai RKP 2012

I.2-7

berikut: Pembangunan pengairan dan irigasi dalam tahun 2010 ditujukan pada pengendalian dan pengurangan dampak kerusakan akibat banjir, abrasi dan erosi pantai, terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian, dengan hasil antara lain: (i) diselesaikannya konstruksi utama Kanal Banjir Timur Jakarta paket 22-29; (ii) dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi 492 km sarana/prasarana pengendali banjir dan 26,58 km bangunan pengaman pantai; (iii) perbaikan dan pengaturan Sungai Bengawan Solo Hilir untuk pengamanan Kota Cepu; serta (iv) pengadaan 2 unit pompa di Kabupaten Madiun untuk penanganan banjir di Sub DAS Kali Madiun. Pembangunan infrastruktur transportasi mencakup prasarana jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), perkeretaapian, angkutan laut, dan angkutan udara. Untuk prasarana jalan, pada tahun 2010 telah diselesaikan preservasi jalan nasional sepanjang 43.140 km dan jembatan sepanjang 181.070 m, serta peningkatan kapasitas jalan sepanjang 1.790 km jalan dan 4.540 m jembatan pada jalur lintas utama. Untuk ASDP telah dilaksanakan pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 6 unit (baru dan lanjutan), dan pembangunan dermaga danau 36 unit (baru dan lanjutan), serta pembangunan kapal penyeberangan perintis 30 unit (baru dan lanjutan). Untuk perkeretaapian telah berhasil dilakukan antara lain: peningkatan jalan rel 1.849,62 km dan pembangunan jalur KA baru 244,80 km, dimulainya pembangunan MRT Jakarta; melanjutkan pembangunan double track Manggarai-Cikarang, serta pengadaan kereta kelas ekonomi (K3). Sementara itu, capaian pembangunan transportasi laut selama tahun 2010 diantaranya: pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran sebanyak 7,7 juta m3 di 19 lokasi; pembangunan baru dan lanjutan pelabuhan di 146 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; serta pemasangan sistem National Single Window di pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan dari sisi transportasi udara yang telah dilaksanakan diantaranya adalah: pengembangan 26 bandar udara pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan; rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan, fasilitas terminal, dan fasilitas bangunan pada 179 bandara; lanjutan pembangunan bandara Medan Baru; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan sebanyak 31 paket; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan sebanyak 116 paket; serta pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis pada 118 rute. Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, pada tahun 2010 pemerintah telah membangunan 86 Twin Blok (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa); penataan lingkungan permukiman kumuh 30 Ha; dan peningkatan sarana/prasarana air baku kapasitas 6,31 m3/det di 28 provinsi. Untuk menanggulangi masalah persampahan telah dilakukan pembangunan 6 TPA Regional untuk melayani 7 kab/kota; pembangunan infrastruktur persampahan (TPA Sanitary Landfill) di 55 kab/kota; penyediaan prasarana persampahan terpadu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di 49 lokasi; serta penanganan drainase perkotaan di 26 kawasan di 26 kab/kota. Terkait dengan pembangunan komunikasi dan informatika, kegiatan dititikberatkan untuk memperkuat konektivitas nasional yaitu (1) penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum tahun 2013 dan (2) maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat tahun 2014. Hasil pelaksanaan kedua kegiatan tersebut pada tahun 2010 adalah (1) penyelesaian konsep Information and Communication Technology (ICT) Fund yang akan menjadi salah satu I.2-8 RKP 2012

sumber pembiayaan pembangunan jaringan serat optik (Palapa Ring); (2) beroperasinya akses telekomunikasi 27.670 desa atau 83,4% dari target dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 4.269 desa ibukota kecamatan atau 74,3% dari target sebagai bagian dari program Universal Service Obligation (USO). Pada tahun 2011, diharapkan dapat dibangun dan direhabilitasi 257 km sarana/prasarana pengendali banjir dan 40,17 km pengaman pantai, serta penyelesaian bangunan pendukung dan pelengkap Kanal Banjir Timur Jakarta dan Waduk Gonggang di Magetan Jawa Timur untuk mengurangi dampak banjir di DAS Bengawan Solo. Di sisi pembangunan infrastruktur transportasi yang diperkirakan akan dapat dicapai yaitu: preservasi jalan nasional sepanjang 37.360 Km dan jembatan sepanjang 212.260 m; peningkatan kapasitas/pelebaran jalan sepanjang 2.490 Km dan pembangunan baru jalan sepanjang 80 km dan jembatan sepanjang 14.170 m; pembangunan 58 dermaga penyeberangan (baru dan lanjutan); peningkatan jalan kereta api sepanjang 126,12 Km; serta peningkatan /pembangunan pelabuhan strategis di 7 lokasi. Selanjutnya pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai pembangunan 170 TB rusunawa; penataan lingkungan permukiman kumuh 1.000 Ha dan 112 kawasan; serta peningkatan/pembangunan TPA di 60 kab/kota; penyediaan prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R di 77 lokasi persampahan terpadu; serta penanganan drainase perkotaan di 20 kab/kota. Selain itu pencapaian infrastruktur komunikasi dan informatika di tahun 2011 adalah (1) penetapan ICT Fund dan penyelesaian dokumen lelang proyek Palapa Ring; (2) diselesaikannya pembangunan link Mataram-Kupang sebagai bagian dari Palapa Ring yang dibangun oleh PT Telkom; (3) penyelesaian penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet sehingga target 33.186 desa (Desa Berdering) dan 5.748 desa ibukota kecamatan (PLIK) tercapai. Dalam rangka pelaksanaan skema kerjasama pemerintah swasta (KPS), pada tahun 2010 telah digulirkan berbagai proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp. 120,75 triliun. Proyek-proyek tersebut telah mengalami kemajuan antara lain: proyek jalan tol telah mulai dilakukan pembebasan lahan untuk 4 ruas proyek jalan Tol BalikpapanSamarinda, Manado-Bitung, Pandaan-Malang, dan Pekanbaru-Kandis-Dumai, serta ruas Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim dan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta. Selain itu, sebanyak 5 proyek Pelabuhan, di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya, serta 1 proyek yang telah masuk tahap pelelangan yaitu: Tanah Ampo Cruise Terminal, Karang Asem dengan total investasi sebesar Rp. 500,0 milyar. Sedangkan untuk transportasi udara, terdapat 6 proyek bandara di Jawa, Bali, dan di Kalimantan yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya. Untuk sektor transportasi darat, terdapat 3 proyek terminal terpadu di Sumatera dan Jawa yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya. Diupayakan kelanjutan penyelesaian proyek monorail Jakarta serta pembangunan kereta api Bandara Soetta yang telah masuk pada tahap transaksi. Untuk sektor Air Minum terdapat 13 proyek air minum di Jawa, Bali, NTB, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang sedang disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya. Untuk sektor persampahan dan sanitasi terdapat 12 proyek di Sumatera, Bali dan NTB sedang disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya serta 2 proyek di Jawa dalam proses penyiapan pelelangan dengan perkiraan investasi sebesar Rp. 1,2 triliun. Selain itu, sebanyak 5 proyek listrik sedang disiapkan pra-studi kelayakannya. Pencapaian yang telah dicapai dalam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mendukung pembangunan infrastruktur pada Tahun 2010 adalah: (1) telah diselesaikan RKP 2012 I.2-9

Rancangan Akhir Perpres 4 (empat) RTR Pulau (Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan) serta 5 (lima) RTR KSN (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata), Batam-Bintan-Karimun (BBK), Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Kasaba) dan Denpasar-Badung-GianyarTabanan (Sarbagita)); (2) ditetapkannya 5 RTRWP, 6 RTRW Kabupaten dan 3 RTRW Kota yang disusun dengan merujuk pada UU 26/2007 dan PP 26/2008. Adapun perkiraan pencapaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2011 dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan MP3EI pada enam koridor antara lain adalah: (1) ditetapkannya Raperpres RTR Pulau Sumatera, JawaBali, Kalimantan dan Sulawesi serta Raperpres RTR KSN Mebidangro, Mamminasata, BBK, Kasaba dan Sarbagita; (2) disetujuinya substansi teknis RTRW yang telah berakhir masa berlakunya oleh BKPRN untuk 17 provinsi, 170 kabupaten dan 32 kota; serta (3) terselesaikannya materi teknis 3 Raperpres RTR Pulau dan 13 Raperpres RTR KSN. Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha yang diperlukan untuk mendorong peningkatan investasi terus dilakukan dan telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Laporan World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2010-2011, menyebutkan bahwa posisi daya tarik Indonesia meningkat 10 tingkat dari peringkat ke 54 menjadi ke 44 mengungguli Brazil, Rusia, dan India yang merupakan bagian dari kelompok negara berkembang dan perpengaruh dalam perekonomian global pada kelompok BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Membaiknya iklim investasi dan prospek ekonomi Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya peringkat Indonesia pada tahun 2010 dari berbagai lembaga pemeringkat seperti Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s, R & I, dan Japan Credit Rating Agency. Bahkan peringkat sovereign Indonesia kembali meningkat awal tahun 2011 dari Ba2 ke Ba1 yang berada satu tingkat di bawah investment grade oleh Moody’s dan Fitch. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) juga menaikkan posisi Indonesia ke peringkat 6 dari peringkat 8 tahun 2009. Dengan membaiknya iklim investasi, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) tahun 2010 mencapai 8,5 persen, jauh melampaui tahun 2009 yang hanya mencapai 3,3 persen. Tingginya kenaikan investasi sebagian ditopang oleh realisasi PMDN dan PMA sektor non migas yang masing-masing mencapai Rp 60,6 triliun dan USD 16,2 Miliar, yang pada tahun 2009 masing-masing hanya sebesar Rp 37,8 Triliun dan USD 10,8 Miliar. Sasaran PMTB 2011 sebesar 10,5 persen diharapkan dapat dicapai. Kondisi ekonomi global yang membaik di tahun 2010 juga telah mendorong pulihnya ekspor Indonesia yang tumbuh sebesar 35,4 persen, melebihi pertumbuhan nilai ekspor tahun 2008, saat sebelum krisis ekonomi global. Berlanjutnya pemulihan ekonomi global tersebut turut memicu sentimen positif di pasar keuangan global, meskipun pada sisi lain juga mendorong peningkatan harga komoditas di pasar internasional. Kenaikan harga komoditas tersebut menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya nilai ekspor Indonesia, terutama untuk komoditas pertanian dan pertambangan. Di sisi lain, impor Indonesia di tahun 2010 meningkat cukup tinggi sebesar 40,1 persen karena kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik yang disertai dengan menguatnya konsumsi masyarakat, serta menguatnya rupiah di sepanjang tahun 2010 yang menyebabkan barang impor relatif lebih murah. Selain itu, meningkatnya aktivitas produksi dalam negeri juga mendorong kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong. I.2-10

RKP 2012

Pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat tahun 2010 memungkinkan pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja. Selama periode Februari 2010 – Februari 2011, terdapat peningkatan dalam jumlah orang yang bekerja, sebanyak 3,87 juta, dan angkatan kerja baru bertambah 3,4 juta. Pertambahan kesempatan kerja yang lebih besar dari pertambahan angkatan kerja ini, telah menurunkan angka pengangguran terbuka (TPT) dari 7,41 persen di bulan Februari 2010 menjadi 6,80 persen di bulan Februari 2011. Jumlah penganggur berkurang sebanyak 470 ribu, dari 8,59 juta menjadi 8,12 juta orang. Sektor industri mampu menyerap tambahan pekerja 660 ribu orang dan sektor jasa kemasyarakatan menyerap tenaga kerja 1,41 juta kesempatan kerja baru, Gambar 2.2. Dari 3,87 juta kesempatan kerja baru, lulusan SMU dan Perguruan tinggi memperoleh pekerjaan terbesar, yaitu 2,5 juta, terdiri dari sekitar 2,1 juta lulusan SMU dan 0,4 juta lulusan diploma dan universitas. Sementara itu dari 2,5 juta lulusan SMU dan perguruan tinggi yang baru masuk pasar kerja, ada kemungkinan dapat tertampung dalam pekerjaan yang baik (lapangan kerja formal). Indikasi ini dapat terlihat dari tambahan lapangan kerja formal yang berjumlah 4,36 juta, dan sekitar 3,79 juta merupakan buruh/karyawan baru. GAMBAR 2.2 ANGKATAN KERJA, BEKERJA, DAN PENGANGGUR TERBUKA 140

14%

120

12% 10,26% 8,46%

10% 8,14%

80

7,41%

8% 6,80%

60

TPT

Juta Orang

100

6%

40

4%

20

2%

0

0% 2005

Angkatan Kerja

Feb-08 Pekerja

Feb-09

Feb-10

Feb-11

Pengangguran Terbuka

TPT (%)

Sumber: BPS – Sakerna, diolah

Energi. Bauran energi nasional tahun 2010 menunjukkan perbaikan pangsa minyak bumi menjadi 48 persen, batubara 30 persen, gas bumi 19 persen, panas bumi 1 persen, dan tenaga air 2 persen. Produksi dan konsumsi berbagai jenis energi di tahun 2010 dan 2011 cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Tabel 2.2. Namun peningkatan produksi minyak bumi dan produksi BBM jumlahnya sangat terbatas, sehingga mengakibatkan konsumsi BBM nasional makin tergantung pada impor, baik untuk minyak mentah maupun BBM. Di sisi lain, produksi gas bumi menunjukkan RKP 2012

I.2-11

perkembangan yang baik dan berpotensi menggantikan peran minyak bumi di masa depan. Produksi batubara juga terus meningkat dan masih lebih banyak ditujukan untuk ekspor. Meskipun demikian, terdapat pula peningkatan volume batubara yang digunakan di dalam negeri, yaitu 67 juta ton pada tahun 2010 dan diperkirakan 79 juta ton tahun 2011. Di dalam negeri, sebagian besar batubara tersebut (sekitar 80 persen) digunakan untuk pembangkit listrik. Ketahanan energi juga didukung dengan peningkatan produksi dari sumber daya energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, matahari, biomassa, biofuel dan bahan bakar nabati (BBN). Pada tahun 2010, produksi bio-diesel sebesar 4,5 juta kilo liter (KL), bio-ethanol 220,1 ribu KL, dan bio-oil 37,3 ribu KL. Diperkirakan pada tahun 2011, produksi energi berbasis nabati meningkat menjadi 4,68 juta KL (bio-diesel), 226,7 ribu KL (bio-ethanol), dan 37,3 ribu KL (bio-oil). Dengan berbagai perkembangan ini, pada tahun 2010, rasio elektrifikasi nasional mencapai 67,20 persen dan rasio desa terlistriki 92,5 persen. Pada tahun 2011, kedua rasio tersebut diperkirakan menjadi 70,4 persen dan 95,59 persen. Bauran energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik adalah batubara (35 persen), gas (26 persen), BBM (25 persen), hidro (12 persen), dan panas bumi (2 persen), dengan total kapasitas terpasang 32,9 GW. Di samping itu, kapasitas terpasang energi non-fosil pada tahun 2010 mencapai 1.189 MW (panas bumi), 4.200 MW (tenaga air), 18,3 MW (PLTS), 1,4 MW (PLTB), 98,5 MW (PLTMH), 450 MW (PLT Biomassa). TABEL 2.2 PRODUKSI/KONSUMSI BEBERAPA JENIS ENERGI (2010 dan Perkiraan Realisasi tahun 2011) Produksi/Konsumsi Berbagai Jenis Energi

2010

2011

954

970

Produksi BBM (juta barel)

235,5

247,3

Konsumsi BBM (juta barel)

419,1

435,8

Produksi Panas Bumi (PLTP, MW)

1.189

1.209

Produksi gas bumi (setara ribu barel minyak per hari)

1.362

1.387

275

327

Produksi minyak bumi (ribu barel per hari)

Produksi batubara (juta ton) Sumber: kementerian ESDM

Pemanfaatan gas bumi ditingkatkan melalui pembangunan jaringan distribusi gas bumi di beberapa kota, yakni Tarakan, Depok, Bekasi dan Sidoarjo. Dalam tahun 2011, upaya ini dilanjutkan dengan persiapan pembangunan transmisi gas bumi ruas Kalimantan-Jawa Tengah dan Trans-Jawa, serta beberapa wilayah distribusi, yakni Jakarta, Banten, Cepu, Palembang, dan Surabaya, termasuk jaringan gas kota di Bontang, Sengkang, Sidoarjo, dan Jabodetabek. Dari sisi regulasi, guna mendorong pengembangan pembangunan ketahanan dan kemandirian energi, telah disusun berbagai rumusan Peraturan Pemerintah sebagai I.2-12

RKP 2012

pelaksanaan UU No. 30/2007 tentang Energi, UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral, dan UU No. 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan. Peraturan Pemerintah tersebut antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, RPP tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, RPP tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi perubahan iklim telah dilakukan berbagai upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, pada tahun 2010 telah disusun Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2020, yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh masing-masing sektor terkait. Disamping itu, di tingkat daerah juga akan disusun Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN-GRK ditanda tangani. Dalam mengembangkan mekanisme pengelolaan pendanaan bagi program perubahan iklim telah dibentuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), yang merupakan alternatif mekanisme pendanaan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan di Indonesia. Pada tahun 2010 melalui ICCTF telah mendanai 3 (tiga) kegiatan percontohan (pilot project), yaitu (i) pengembangan manajemen lahan gambut berkelanjutan, (ii) konservasi energi pada industri baja dan pulp kertas, dan (iii) penyadaran publik, pelatihan dan pendidikan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan melalui: (i) penataan batas kawasan; (ii) konservasi termasuk penanggulangan illegal logging dan kebakaran hutan, pengembangan jasa lingkungan dan rehabilitasi hutan dan lahan; (iii) peningkatan fungsi daya dukung daerah aliran sungai (DAS); dan (iv) peningkatan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan. Dalam penataan batas kawasan, sampai dengan tahun 2010 telah diselesaikan tata batas kawasan sepanjang 4.582 km. Dalam kegiatan penanaman, sampai dengan akhir bulan Pebruari 2011 jumlah pohon yang telah ditanam adalah sekitar 1,399 milyar batang. Selanjutnya, berdasarkan analisa citra periode 2006-2009, upaya- upaya rehabilitasi telah berhasil menurunkan laju deforestasi dan degradasi menjadi sebesar 0,86 juta ha, dan diperkirakan akan terus menurun pada tahun berikutnya. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan ini juga didukung dengan kegiatan lain dalam rangka peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti pembangunan hutan kota seluas 1.055 ha. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan untuk mempertahankan pelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan. Untuk itu pada tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain: (i) pengendalian pencemaran lingkungan dengan perbaikan pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH), Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), serta program langit biru dengan mengembangkan standar dan teknologi emisi dan kebisingan kendaraan; (ii) penataan dan penegakkan hukum lingkungan; (iii) menurunkan beban pencemaran RKP 2012

I.2-13

limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah, serta (iv) peningkatan tata kelola lingkungan yang baik. Pada tahun 2011 diperkirakan beban pencemaran lingkungan akan menurun dan tingkat polusi turun dengan didukung oleh pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah padat di daerah serta memperkuat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan hidup di daerah. Dalam rangka memelihara ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya, pada tahun 2010 telah dilakukan rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil antara lain melalui: (i) pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 13,95 juta hektar; (ii) dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi; serta (iii) pengembangan kerja sama antarnegara tetangga dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, antara lain Coral Triangle Initiatives (CTI), SuluSulawesi Marine Ecoregion (SSME), Arafura and Timor Seas Action (ATSEA), dan Mangrove For the Future (MFF). Pada tahun 2011 kawasan yang dikonservasi diperkirakan semakin terkelola melalui penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dan peningkatan pengawasan kawasan konservasi perairan. Pada tahun 2011, pencapaian lain yang dapat dihasilkan adalah meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim dan tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami. Dalam pengembangan sistem peringatan dini, pencapaian yang dapat dihasilkan adalah terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) meliputi antara lain, Radar Cuaca, Automatic Weather Station (AWS), Automatic Rain Gauge (ARG), dan Penakar Hujan Observasi sebanyak 1000 unit. Disamping itu, dihasilkan Atlas Nasional Indonesia dengan tema fisik dan lingkungan yang memuat informasi iklim, meliputi curah hujan, kelembaban udara, suhu udara, arah angin dan kecepatan angin, serta terkelolanya Sistem Operasional TEWS yang meliputi antara lain, Sensor Seismik, Sistem Sirine, Sistem Komunikasi dan Integrasi, dan Sistem Prosesing; terbangunnya Sistem Monitoring CCTV, Sistem Sirine; dan terpasangnya Accelerometer. Dalam hal penanggulangan bencana, khususnya dalam pengendalian kebakaran hutan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Luasan kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan dimana rerata luas kawasan hutan yang terbakar pada periode 2005-2009 sebesar 12.272 ha, dan akan terus turun menjadi sebesar 9.818 ha pada tahun 2011. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui pembaharuan data sebaran hotspot secara periodik, antisipasi secara dini berdasarkan hotspot, peningkatan kesiagaan posko dan patrol kebakaran hutan, dan penguatan kelembagaan pengendali kebakaran hutan. .Jumlah hotspot telah berkurang menjadi 9.765 titik hotspot, dan luas kebakaran hutan pun berhasil dikurangi dengan realisasi hanya seluas 1.535,29 ha. Pada tahun 2010 upaya penanggulangan bencana juga diarahkan kepada peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan pelaksanaan tanggap darurat bencana, antara lain melalui: (i) pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan kesiapsiagaan di 16 lokasi yang dapat menjangkau daerah-daerah rawan bencana; (ii) peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penyusunan rencana kontijensi, dan (iii) peningkatan kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB). Sedangkan perkiraan pencapaian tahun 2011 antara lain adalah: (i) peningkatan kapasitas penanggulangan bencana; (ii) fasilitasi penyusunan rencana kontijensi; dan (iii) I.2-14

RKP 2012

pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam penyediaan peta dasar dan peta tematik, sampai dengan tahun 2010, telah tersedia peta dasar dan peta tematik nasional bagi keperluan mitigasi bencana, antara lain (i) peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 6 Nomor Lembar Peta (NLP) dan peta multirawan bencana sebanyak 92 NLP; (ii) Peta rupabumi Skala 1:10.000 sebanyak 789 NLP; (iii) Peta tematik MCRMP dalam 31 tema skala 1:50.000 sebanyak 197 NLP; (iv) Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:250.000 sebanyak 720 NLP; (v) Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:50.000 sebanyak 89 NLP, dan (vi) Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:25.000 sebanyak 53 NLP. Pada tahun 2011 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dalam kapasitas penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana, pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan, fasilitasi penyusunan rencana kontijensi, serta peningkatan kapasitas dan pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan efisien. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik. Pembangunan daerah tertinggal telah menunjukkan hasil yang lebih baik khususnya dibidang perekonomian dan pembangunan manusia, yang secara rinci disajikan dalam Tabel 2.3. Untuk meningkatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan telah dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011, dan badan baru ini telah memulai kegiatannya khususnya mengkoordinasikan pelaksanaan 3 dokumen pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selain itu, dalam penegasan batas wilayah negara, pada tahun 2010 telah terbangun sebanyak 2 pos pertahanan di wilayah Kodam VI/TPR dan 5 pos pertahanan di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih. Dengan demikian, sampai saat ini telah terbangun 206 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 395 pos pertahanan. Sementara itu dari 92 pulau kecil terluar, baru 12 pulau yang dibangun pos pengamanan. Di samping itu, untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan, melalui Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2010, pemerintah telah memberikan tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas pada batas wilayah negara. TABEL 2.3 KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL INDIKATOR

2010

Perkiraan 2011

Rp. 9.377 ribu

Rp. 9.800 ribu

Pertumbuhan PDRB

6,32 persen

6,4 persen

Angka Kemiskinan

19,4 persen

17,4 persen

69

69,6

PDRB

Indeks Pembangunan (IPM)

Manusia

Sumber: BPS (2010), diolah

Dalam rangka menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, Indonesia telah mengupayakan penyelesaian 12 perundingan dengan Timor Leste (batas darat), Malaysia (batas darat dan laut), Singapura (batas laut wilayah segmen timur), Filipina (batas ZEE dan landas kontinen), Palau, Vietnam, Thailand dan India (batas ZEE). Pada tahun 2011 Indonesia akan menindaklanjuti hasil 12 perundingan RKP 2012 I.2-15

yang telah disepakati tersebut. Salah satu upaya mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar melalui pembangunan dan pengembangan kawasan dan masyarakat transmigrasi. Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan dan masyarakat transmigrasi mencakup: (1) Penyediaan lahan seluas 48.000 Ha dengan 16.320 Ha lahan yang telah disertifikasi untuk daerah tertinggal dan penyediaan lahan seluas 32.000 Ha dengan 10.880 Ha lahan yang telah disertifikasi untuk daerah perbatasan; (2) Pembuatan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) di permukiman transmigrasi sebanyak 7.950 unit untuk daerah tertinggal dan 2.510 unit untuk daerah perbatasan; dan (3) Fasilitasi perpindahan keluarga transmigran dari daerah asal ke daerah tujuan sebanyak 7.386 KK untuk daerah tertinggal dan 285 KK untuk daerah perbatasan. Di samping pembangunan fisik, juga dilakukan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan tersebut, yang pada tahun 2010 antara lain melalui rintisan pembangunan kawasan perkotaan baru melalui skema Kota Terpadu Mandiri (KTM) di 22 kawasan di 15 provinsi, yaitu 5 kawasan di Pulau Sumatera (Provinsi Sumbar, Bangka dan Belitung, Sumsel, dan Lampung), 3 kawasan di pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan), 8 kawasan pulau Sulawesi (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara), 1 kawasan di Provinsi Maluku, 2 kawasan di Provinsi Papua, 1 kawasan di Provinsi NTT, dan 2 kawasan di Provinsi NTB. Selain itu, juga dilaksanakan rintisan pembangunan kawasan perkotaan baru dengan skema Kota Terpadu Mandiri (KTM) di daerah perbatasan pada tahun 2010 di 5 kawasan pada 4 provinsi, yaitu 2 kawasan di Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), 2 kawasan di Provinsi Papua, dan 1 kawasan di Provinsi NTT. Pada tahun 2011, upaya-upaya ini tetap dilanjutkan dan dikembangkan di wilayah lain. Pada bidang pertanahan, capaian pada tahun 2010 ditunjukkan melalui kegiatan Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT), yaitu sebanyak 186 SP (Satuan Pekerjaan) dan 1 (satu) paket kegiatan di Badan Pertanahan Nasional berupa inventarisasi pulau terluar. Pada tahun 2011, target yang akan dicapai melalui kegiatan WP3WT yaitu 187 SP dan 1 (satu) paket kegiatan di pusat berupa inventarisasi pada 21 pulau terluar. Dalam upaya pendayagunaan pulau-pulau kecil sebagai usaha menegakkan eksistensi NKRI, pada tahun 2010 telah dilakukan identifikasi potensi dan pemetaan pada 20 pulaupulau kecil, termasuk 5 pulau kecil terluar/terdepan, serta penyediaan infrastruktur berupa sarana air bersih, listrik tenaga surya, jalan setapak, dan sarana perikanan di 19 pulau-pulau kecil. Sejalan dengan itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan sumber daya laut dari berbagai kegiatan yang merusak dan ilegal di sekitar pulau-pulau kecil terluar, terus dilakukan upaya untuk penanganan illegal fishing dan pelanggaran lainnya. Pada tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.253 kapal perikanan, sebanyak 183 kapal diindikasi melakukan pelanggaran. Sedangkan terkait dengan pembangunan data dan informasi spasial, pada tahun 2010 telah dilakukan pembuatan peta foto dan peta garis pulau-pulau kecil terluar sebanyak 48 NLP (Nomor Lembar Peta), pemeliharaan Border Sign Post (BSP) batas RI-RDTL sebanyak 75 BSP, dan pembuatan peta perbatasan RI-PNG skala 1:50.000 sebanyak 37 NLP. I.2-16

RKP 2012

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Pembangunan kebudayaan dilakukan dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta melestarikan budaya nusantara. Berbagai upaya untuk meneguhkan jati diri dan karakter bangsa telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai antara lain oleh semakin meningkatnya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) akan pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Kemajuan tersebut terutama didukung oleh semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya; pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Pada tahun 2011, upaya memantapkan karakter dan jatidiri bangsa terus dilanjutkan dan ditingkatkan yang didukung oleh kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Bidang Politik, hukum dan Keamanan. Dari sisi Keamanan, penanganan tindakan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan hasil yang semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Polri dalam mengungkap 35 perkara tindak pidana terorisme pada tahun 2010, sementara pada tahun 2009 hanya 10 perkara. Pada awal 9 Maret 2010, Polri berhasil menewaskan tokoh penting terorisme internasional. Hasil ini memberikan harapan semakin kondusifnya keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme. Hasil lain adalah: penangkapan kelompok jaringan teroris di Aceh yang pemimpinnya diperkirakan berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang diduga teroris di Pejaten, Menteng dan Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; dan penangkapan tokoh teroris di Klaten, Jawa Tengah yang diduga sebagai pemasok dana bagi kelompok-kelompok teror di Indonesia. Untuk melembagakan penanganan penanggulangan terorisme telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010. Dalam penanganan kejahatan lintas negara di tingkat internasional terutama terkait dengan isu terorisme, Indonesia mengembangkan kegiatan dialog lintas agama sebagai upaya pro aktif dalam mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Dari sisi pertahanan, dalam rangka memenuhi pembentukan postur minimum essential force serta terwujudnya kemandirian, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk produk-produk militer yang secara teknis mampu diproduksi di dalam negeri. Guna mewujudkan hal tersebut, melalui Perpres Nomor 42 tahun 2010, pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang merumuskan kebijakan pembelian Alutsista TNI dan Alut Polri, diselesaikannya Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map menuju revitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Upaya tersebut, didukung dengan mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan alutsista TNI yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan. Dalam rangka penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung telah membentuk pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Jakarta Pusat, Bandung, Semarang dan Surabaya. Di samping itu, telah dilaksanakan peningkatan kompetensi hakim-hakim Tipikor dengan dihasilkannya hakim Tipikor bersertifikat sebanyak 238 orang (terdiri dari hakim karir dan ad-hoc mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi). Capaian ini masih harus ditingkatkan sesuai amanat UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. RKP 2012

I.2-17

Pada penanganan tindak pidana korupsi pada tahun 2010, di tingkat Kejaksaan mencakup Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri telah mencapai peningkatan kinerja penyidikan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan 2.315 perkara (125,47%) dan dilakukan penuntutan sebanyak 715 perkara (92,95%). Untuk di tingkat Kejaksaan Agung RI, jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang telah ditangani adalah sebanyak 148 perkara (102,07%) dari yang ditargetkan dan telah dilanjutkan ke tingkat penuntutan sebanyak 48 perkara (33,10%). Dalam rangka kerjasama pengembalian aset dan kerjasama penanganan kasus pidana, Kejaksaan Republik Indonesia telah memfasilitasi permintaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) baik permintaan dari Indonesia ke negara lain, maupun sebaliknya. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi pelanggaran HAM terus dilaksanakan. Sebagaimana mandat Komnas HAM untuk menangani pengaduan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, pada tahun 2010 pengaduan yang masuk ke Komnas HAM adalah sebanyak 6.437 berkas pengaduan dengan klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah terkait hak memperoleh keadilan, dan hak atas kesejahteraan. Sedangkan berdasarkan klasifikasi kasus, kasus yang terbanyak adalah terkait sengketa lahan, dan ketenagakerjaan. Terkait dengan upaya diseminasi HAM telah dilaksanakan penyebarluasan informasi HAM. Dalam rangka penegakan hukum yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945, penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (PHPU Kada) yang ditangani pada tahun 2010 adalah sebanyak 224 perkara. Di tahun selanjutnya, tumbuhnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konstitusi akan membawa konsekuensi peningkatan penanganan perkara peraturan perundang-undangan (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) akan meningkat. Bidang Ekonomi. Industri pengolahan non migas telah menunjukkan perbaikan kinerja sejak triwulan ke-empat tahun 2009. Peningkatan pertumbuhan kinerja ini ditunjang oleh daya beli masyarakat yang terjaga serta termanfaatkannya peluang pasar di luar negeri. Dalam menghadapi perekonomian dunia yang makin terbuka dan terintegrasi, Indonesia sudah mampu menunjukkan peran serta dan aktif dalam berbagai diplomasi perdagangan internasional yang merupakan upaya untuk meningkatkan akses pasar dan citra produk, mengurangi hambatan perdagangan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan perdagangan seperti anti dumping dan safeguard. Prioritas lain dibidang ekonomi terutama terkait dengan persoalan ketenagakerjaan. Dari sisi ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja seluas-luasnya adalah salah satu upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja agar tingkat pengangguran terus menurun. Dengan memperoleh pekerjaan, diharapkan pendapatan akan meningkat dan tingkat kemiskinan akan menurun. Selama bulan Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2010 telah dapat diciptakan 3,34 juta kesempatan kerja. Dengan demikian, pada bulan Agustus 2010 terdapat 108,21 juta tenaga kerja, dimana sebanyak 72,43 juta (66,93 persen) adalah tenaga kerja di sektor informal. Penyerapan tenaga kerja di sektor informal yang meningkat ini memberikan kelangsungan pendapatan bagi masyarakat di sekitar garis kemiskinan. Dalam rangka pelayanan kepada pekerja migran (TKI), pada tahun 2010 telah I.2-18 RKP 2012

terbangun infrastruktur dan aplikasi sistem informasi layanan pekerja migran/TKI (SIM TKI). SIM TKI ini nantinya akan mengintegrasikan sistem informasi di 13 K/L. Pada tahun 2011, ditargetkan 3 K/L telah terhubungan dengan SIM TKI dan juga diintegrasikan dengan layanan kependudukan (NIK) di tiga kabupaten/kota sebagai uji coba. Selanjutnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) telah merintis pembentukan pusat layanan 24 jam (hotline service/crisis center) sebagai pusat penerimaan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian masalah. Sementara itu, terkait dengan pemulangan TKI bermasalah, tahun 2011 akan dipulangkan WNI/TKI overstayer yang jumlahnya diperkirakan 20.000 orang. Pemerintah juga telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat bagi TKI (KUR TKI). Tujuan penyaluran KUR TKI adalah membantu TKI untuk membiayai proses penempatan bekerja di luar negeri, sehingga TKI akan terhindar dari jeratan utang rentenir. Pada akhir tahun 2010, tiga bank siap menyalurkan KUR TKI yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di luar negeri, pada tahun 2010 telah disusun grand design pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, penguatan 24 Citizen Service di luar negeri, dan sebanyak 6928 orang WNI bermasalah telah diberikan bantuan, diselesaikan masalahnya, dan direpatriasi. Pada tahun 2011 akan tetap dilakukan penguatan terhadap 26 citizen services, dan pelaksanaan repatriasi terhadap 6500 WNI di luar negeri. Bidang Kesejahteraan Rakyat. Perkembangan pembangunan kepariwisataan menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hasilnya adalah meningkatnya penerimaan devisa dari kunjungan wisman pada tahun 2010 mencapai USD 7,6 milyar atau meningkat sebesar 20,63 persen dari penerimaan devisa tahun 2009 yang sebesar USD 6,3 milyar. Pada tahun 2011 diperkirakan kunjungan wisman mencapai 7,1 juta orang dengan perkiraan devisa sekitar USD 7,2 miliar. Secara rinci ditunjukkan dalam Tabel 2.4. TABEL 2.4 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN URAIAN

2009

2010

Wisatawan Mancanegara (wisman) - Jumlah (juta orang) - Rata-rata pengeluaran per kunjungan (US $) - Rata-rata lama tinggal (hari) - Rata-rata pengeluaran per hari (US $) - Perkiraan penerimaan devisa (miliar US $)

6,32 995,93 7,69 129,57 6,3

7,00 1.085,75 8,04 135,01 7,6

Wisatawan Nusantara (wisnus) - Jumlah perjalanan (juta perjalanan) - Total pengeluaran (triliun rp)

229,73 137,91

234,37 150,49

Sumber: BPS per 1 Februari 2011

Dari sisi Pemuda dan Olahraga, pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama tahun 2010 telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Gerakan pramuka telah RKP 2012

I.2-19

disahkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2010. Selain itu partisipasi dan peran aktif pemuda, terus ditingkatkan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) pelatihan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda; (2) pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda; (3) pemberdayaan organisasi kepemudaan; dan (4) peningkatan kapasitas dan wawasan pemuda. Sementara itu prestasi olahraga semakin membaik yang ditandai dengan meningkatnya peringkat Indonesia pada kejuaraan Asian Games dari peringkat 22 pada tahun 2006 menjadi peringkat 15 pada tahun 2010. Budaya dan prestasi olahraga juga terus ditingkatkan melalui : (1) pemberian penghargaan kepada atlet yang berprestasi di tingkat internasional, regional, nasional serta pelatih dan mantan atlet yang berprestasi; (2) pelaksanaan berbagai event olahraga untuk menggairahkan semangat dan budaya olahraga di masyarakat; dan (3) keikutsertaan dalam berbagai event olahraga internasional dan regional. Pada tahun 2011 diperkirakan partisipasi dan peran aktif pemuda serta budaya dan prestasi olahraga semakin meningkat. Perkembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah berhasil meningkatkan akses yang memadai serta adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan, yang ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada tahun 2009 telah mencapai 0,668 (2010, BPS); dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang telah mencapai 0,635 pada tahun yang sama (2010, BPS). Pembangunan perlindungan anak telah berhasil menurunkan persentasi pekerja anak usia 10-14 tahun; dan pada tahun 2010 telah tersusun RUU tentang sistem peradilan anak yang berbasis restorative justice. Dalam kehidupan beragama telah terjadi perkembangan yang makin baik dengan meningkatnya intensitas kegiatan beragama dan semangat kerjasama lintas agama yang difasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang hingga tahun 2010 telah terbentuk di semua provinsi dan di sebagian besar kabupaten/kota. Sementara itu, kegiatan pelayanan ibadah haji telah memperoleh sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 yang menunjukkan semakin profesionalnya manajemen penyelenggaraan ibadah haji. 2.1.2. MASALAH DAN TANTANGAN POKOK TAHUN 2012 Meskipun berbagai kemajuan pembangunan telah dicapai pada tahun 2010 dan diperkirakan akan lebih baik lagi pada tahun 2011, namun masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan dalam pembangunan agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM 2010-2014 yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Kemajuan perekonomian memang sudah sangat baik. Pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai terus meningkat dan cukup tinggi. Namun demikian penyumbang dari pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada sektor-sektor dan wilayah-wilayah tertentu. Pemerataaan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat masih harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan merupakan suatu tantangan yang harus dapat dicarikan jalan keluarnya. Dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan saja tidak I.2-20

RKP 2012

cukup. Berbagai permasalahan yang ada juga harus dapat diselesaikan. Beberapa permasalahan dan tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Dalam rangka pencapaian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi semakin berat dan kompleks akibat dinamika perubahan yang cepat. Tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan kelembagaan, otonomi daerah, sumber daya manusia aparatur, regulasi, sinergi pusat dan daerah, penegakan hukum dan data kependudukan. Permasalahan utama dalam Kelembagaan menyangkut struktur yaitu masih banyak instansi pemerintah yang struktur organisasi dan tatalaksananya belum sepenuhnya mendukung tupoksi sehingga berdampak pada rendahnya kinerja. Tantangan pada tahun 2012 adalah: meraih kepercayaan masyarakat bahwa birokrasi telah berubah; membangun mental melayani; meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur; memperluas reformasi birokrasi untuk berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penataan otonomi daerah permasalahan yang dihadapi adalah masih terdapat usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB); belum ditetapkannya Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), selain itu adanya masalah belum optimalnya penggunaan dana perimbangan dalam mendukung investasi pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan tantangan utama yang dihadapi adalah perlunya daerah meningkatkan kapasitas daerahnya masing-masing dan menurunkan keinginan (berbagai pihak) untuk pemekaran daerah. Terkait dengan SDM aparatur, permasalahan utama aalah meningkatkan integritas, kompetensi, netralitas, kesejahteraan dan profesionalisme. Di samping itu, rekruitmen, mutasi dan promosi, serta pemberian penghargaan belum dilaksanakan atas dasar kompetensi dan kinerja. Tantangan di tahun 2012 adalah menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Dalam hal regulasi, masih banyak ditemukan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dan banyak yang tidak kondusif bagi investasi. Tantangannya adalah melakukan percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah serta peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah. Pada aspek penegakan hukum, permasalahan yang masih dirasakan menyangkut pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, sehingga timbul opini bahwa keadilan berpihak pada yang kuat. Tantangannya adalah membangun kembali mekanisme penyelesaian perkara melalui mediasi, maupun upaya pembatasan perkara sehingga kasus ringan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan biayanya ringan. Ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan di lapangan, membuka potensi praktek korupsi oleh oknum-oknum penegak hukum. Terkait dengan Data Kependudukan, permasalahan utama adalah: masih banyaknya daerah yang belum menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); masih adanya penduduk dengan KTP ganda, KTP palsu, NIK ganda; serta NIK yang diterbitkan tidak mencerminkan data yang faktual. Tantangan yang dihadapi tahun 2012 adalah menyediakan data kependudukan yang akurat dan up to date melalui pengembangan SIAK secara sistem online, penerapkan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang dilengkapi biometrik (perekaman sidik jari) dan chip bagi 100,51 juta jiwa RKP 2012

I.2-21

penduduk wajib KTP di 497 kabupaten/kota untuk mengeliminasi KTP ganda dan KTP palsu. Pendidikan. Upaya untuk mewujudkan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat masih menghadapi permasalahan sebagai berikut: (i) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa; (ii) masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; (iii) rendahnya kualitas, relevansi, dan masih rendahnya daya saing pendidikan; (iv) masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; (v) terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (vi) belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan (vii) belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Lebih jauh, upaya akses dan kualitas pendidikan masih menyisakan tantangan sebagai berikut: (i) meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (ii) meningkatkan tingkat keberaksaraan; (iii) meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (iv) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan soft-skill lulusan; (v) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah; (vi) meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas penelitiannya; dan (vii) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Selanjutnya, terkait masalah ketenagaan, serta sarana dan prasarana, pembangunan bidang pendidikan masih menyisakan tantangan dalam hal : (i) meningkatkan pemerataan distribusi guru; (ii) meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (iii) mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (iv) meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran; (v) meningkatkan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan (vi) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Untuk mewujudkan manajemen, tatakelola, serta pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, pembangunan pendidikan masih menyisakan tantangan antara lain: (i) meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (ii) melakukan penyeralasan dalam penerapan otonomi perguruan tinggi; (iii) meningkatkan kemitraan publik dan swasta; (iv) memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan (v) menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua. Kesehatan. Berbagai permasalahan dan tantangan juga masih harus dihadapi dalam bidang kesehatan. Beberapa permasalahan ke depan yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, antara lain: (i) masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak terutama pada pelayanan persalinan dan cakupan imunisasi; (ii) masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi; (iii) masih rendahnya status gizi masyarakat; (iv) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (v) masih terbatasnya jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (vi) masih terbatasnya ketersediaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan; yang ditandai dengan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas; (vii) masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor I.2-22

RKP 2012

informal; (viii) belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; (ix) masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; (x) masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi; (xi) belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan; serta (xii) masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, persampahan, dan drainase. Kesemuanya ini merupakan tantangan dalam tahun 2012 untuk dapat diatasi. Penanggulangan Kemiskinan. Walaupun angka dan tingkat kemiskinan cenderung menurun, masih banyak permasalahan dan tanntangan yang harus dihadapi untuk mempercepat turunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2012. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam. Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 (data mikro kemiskinan), terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang hampir miskin dari 36,5 persen pada tahun 2005 menjadi 43,8 persen pada tahun 2008. Diperkirakan, kecenderungan ini akan terus berlanjut pada tahun 2012. Untuk itu, perlu upaya-upaya peningkatan kesejahteraan mereka yang dapat menahan agar mereka tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan. Di lain pihak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2012 adalah ketepatan sasaran dari program-program tersebut. Dengan demikian, memastikan data kemiskinan yang sudah dimutakhirkan melalui PPLS tahun 2011 untuk digunakan oleh semua program penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Masalah dan tantangan lainnya adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin, sehingga belum bisa memberikan lompatan yang signifikan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan. Sebagai contoh, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mampu menciptakan 4,8 juta lapangan kerja pada tahun 2010 namun sebagian besar merupakan pekerjaan sementara. Demikian juga dengan penyaluran kredit untuk rakyat (KUR), yang pada awalnya diharapkan dapat menyerap 5 juta tenaga kerja, akan tetapi kesempatan kerja per tahun yang diciptakan masih kurang dari 400.000 orang. Kebanyakan tenaga kerja adalah tenaga kerja di sektor informal yang hanya bisa memberikan kekuatan bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengaitkan kebijakan makro ekonomi baik yang bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi maupun untuk menjaga stabilitas harga di daerah dan secara nasional dapat lebih menggerakkan sektor riil dan berdampak pada penambahan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara permanen dan layak. Terjadinya perubahan iklim juga masih menjadi tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kegagalan panen oleh petani akibat banjir dan tidak melautnya nelayan akibat cuaca buruk masih akan menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan di tahun 2012. Untuk itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap becana alam harus menjadi perhatian masing-masing daerah. Selain itu, masyarakat miskin di perdesaan yang sebagian besar adalah petani semakin termarjinalkan akibat adanya alih fungsi lahan pertanian. Pada tahun 2010, data BPS menunjukkan bahwa 56,5 persen dari RKP 2012

I.2-23

rumah tangga pertanian memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, bahkan berdasarkan Sakernas 2008 tercatat bahwa 52 persen angkatan kerja di sektor pertanian tidak memiliki lahan sendiri. Kecenderungan alih lahan pertanian ini diperkirakan akan tetap terjadi di tahun 2012. Terkait dengan upaya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, perbaikan akses penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah pertanian kurang dari 0,5 ha masih perlu dilakukan. Ketimpangan kemiskinan antar daerah juga masih akan terjadi pada tahun 2012. Diperkirakan wilayah Indonesia bagian timur masih memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Barat. Berbagai karakteristik daerah telah menyumbang pada bervariasinya tingkat kemiskinan antar daerah. Selain itu, efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik program pusat maupun daerah masih akan terkendala oleh berbagai permasalahan sinkronisasi dan koordinasi program serta kegiatan dan juga penganggarannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, perlu adanya penajaman upaya-upaya penurunan kemiskinan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti untuk Papua, Papuar Barat, dan NTT untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Hal ini juga perlu didukung dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menyusun rencana dan anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat miskin karena salah satu tantangan yang dihadapi pula adalah meningkatkan ketepatan kebijakan, program dan kegiatan di daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Semakin termarjinalkannya masyarakat miskin di perkotaan juga menjadi tantangan yang akan dihadapi tahun 2012. Masyarakat miskin semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak. Kegiatan yang bersifat affirmative/keberpihakan pada masyarakat miskin perkotaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan bahkan diperluas cakupannya pada tahun 2012, terutama agar dapat memberikan akses yang lebih luas dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin perkotaan. Tantangan lain yang juga akan dihadapi adalah masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan sosial, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, seperti tenaga lapangan yang terdidik, terlatih dan memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu, belum optimalnya lembaga pelaksanaan program-program jaminan sosial terutama untuk menjaga agar masyarakat miskin atau hampir miskin tidak semakin parah kondisi sosial ekonominya. Ketahanan Pangan. Meskipun secara umum terjadi peningkatan dalam produksi pangan, namun berbagai permasalahan harus diselesaikan dalam tahun 2012 terkait dengan upaya peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian. Tantangan pembangunan ketahanan pangan terutama terkait dengan aspek lahan, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, investasi dan pembiayaan, pangan dan gizi, serta adanya perubahan iklim. Terkait dengan aspek lahan, pengembangan kawasan, dan tata ruang, ketersediaan dan kualitas sumberdaya alam (lahan, air, dan kelautan) semakin menghadapi tekanan. Alih fungsi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain masih terus terjadi dan belum terkendalikan dengan baik. Pemanfaatan lahan kering masih terkendala oleh ketersediaan air irigasi. Sedangkan, pemanfaatan lahan terlantar masih belum dapat secara efektif I.2-24

RKP 2012

dilakukan. Selain itu, permasalahan deforestasi, degradasi lahan, akan menyebabkan penurunan kualitas lahan dan penurunan dukungan ketersediaan air. Tata ruang harus terus diefektifkan sebagai bentuk nyata dukungan sumberdaya alam terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, aspek sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan, dukungan infrastruktur pertanian, perikanan, dan kehutanan masih perlu ditingkatkan. Selain kerusakan yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi, sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan belum sepenuhnya mampu melayani seluruh wilayah produsen pangan. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian juga masih sangat diperlukan untuk mendukung pemanfaatan lahan kering dan lahan terlantar. Selain itu jaringan irigasi yang ada masih belum berfungsi secara optimal sehingga memerlukan upaya peningkatan dan rehabilitasi terutama di sentra produksi pangan dan daerah-daerah irigasi besar. Di sub sektor perikanan, penataan kembali kawasan tambak serta perbaikan sarana prasarana perikanan tangkap penting untuk dilakukan. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan logistik masih memerlukan pembenahan guna mendukung distribusi bahan pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberpihakan pemerintah terhadap perbaikan sistem distribusi bahan pangan antar waktu dan antar wilayah (connectivity) sangat diperlukan. Cakupan penyuluhan serta kualitas penyuluh pertanian dan perikanan juga tetap akan menjadi tantangan berat pencapaian ketahanan pangan ke depan. Aspek lain yang penting peranannya yaitu penelitian dan pengembangan pertanian terutama dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah komoditas bahan pangan. Mutu produksi pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan selama ini masih memerlukan upaya keras untuk ditingkatkan, baik untuk memenuhi tuntutan konsumsi dalam negeri maupun standar perdagangan internasional. Selain itu, penyediaan induk dan benih unggul varietas bernilai tinggi juga masih memerlukan dukungan penuh dari hasil inovasi penelitian dan pengembangan pertanian. Terkait dengan aspek investasi, pembiayaan, serta subsidi pangan dan pertanian, ketersediaan dan keterjangkauan input produksi dan sarana perlu dijamin agar peningkatan produksi pangan dapat terus berkelanjutan. Skema mekanisme investasi, pembiayaan pertanian dan perikanan masih perlu pembenahan dan pengembangan agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut, ketersediaan dan keterjangkauan input dan sarana produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan tetap memerlukan keberpihakan investasi dan pembiayaan publik, terutama melalui subsidi pemerintah. Terkait dengan pangan dan gizi, penduduk dan daerah yang rentan terhadap rawan pangan masih relatif tinggi, baik dalam persentase maupun jumlahnya. Di samping itu, masih terjadi kasus kekurangan gizi pada anak balita yang diukur dengan prevalensi anak balita gizi kurang dan gizi buruk yang merupakan indikator kelaparan dan terkait erat dengan kondisi kerawanan pangan di masyarakat. Jaminan terhadap peningkatan produksi bahan pangan harus tetap menjadi prioritas pembangunan, termasuk untuk mengantisipasi peningkatan pertumbuhan dan kualitas permintaan masyarakat terhadap bahan pangan. Dalam aspek ini, produksi dalam negeri dituntut untuk mampu menyediakan seluruh kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Ketidakpastian dan kecenderungan kenaikan harga pangan juga menuntut pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah stabilisasi harga pangan dalam negeri. Selain itu, upaya percepatan RKP 2012 I.2-25

penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat tetap menjadi penekanan pemerintah, sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah bahan pangan. Lebih lanjut, perbaikan sistem mutu, keamanan pangan, kandungan residu dan bahan berbahaya dalam proses pengolahan, perbaikan lingkungan serta penanggulangan penyakit zoonosis juga masih akan menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian. Yang lebih penting lagi adalah bahwa peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan harus menjadi upaya penting yang harus diintegrasikan dalam menjamin aksesibilitas pangan terutama oleh masyarakat miskin. Aspek penting lain yang berpengaruh dalam ketahanan pangan adalah perubahan iklim. Kemampuan penyediaan bahan pangan dari produksi dalam negeri dipengaruhi pula oleh kondisi iklim dan cuaca. Perubahan iklim yang berpengaruh terhadap frekuensi dan intensitas bencana banjir dan/atau kekeringan sangat mempengaruhi kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri. Oleh karena itu, kapasitas mitigasi dan adaptasi pelaku pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap perubahan iklim akan terus ditingkatkan agar dampak negatif akibat perubahan iklim dapat diminimalkan. Infrastruktur. Permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi untuk meningkatkan dukungan infrastruktur diantaranya adalah sebagai berikut. Terkait dengan infrastruktur sumber daya air terutama dalam pengendalian banjir, permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah: 1) tingginya tingkat kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi dan intensitas bahaya banjir semakin meningkat; 2) buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai yang menyebabkan terjadinya banjir pada daerah perkotaan, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya; 3) tingginya eksploitasi air tanah yang menyebabkan penurunan muka tanah (land subsidence), sehingga meningkatkan resiko banjir; 4) terhambatnya pelaksanaan pembangunan prasarana pengendali banjir akibat lambatnya proses pembebasan tanah; 5) padatnya pemukiman dan aktivitas di bantaran sungai yang menghambat upaya pengendalian banjir; dan 6) dampak perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan muka air laut, sehingga memicu terjadinya banjir rob/pasang air laut, abrasi pantai, dan gelombang pasang yang mengancam kawasan pantai Indonesia, terutama pada daerah yang menjadi pusat-pusat perekonomian, perkotaan, permukiman, dan industri. Terkait dengan pembangunan transportasi, masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan dan tantangan tersebut diantaranya adalah: (a) Pelayanan transportasi saat ini belum mampu menawarkan solusi yang optimal dalam menciptakan jaringan transportasi yang secara efektif dan biaya transportasi yang efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk wilayah perkotaan; (b) Pengembangan teknologi sistem dan pola transportasi masih belum mampu mengurangi hambatanhambatan geografis, sehingga kebutuhan terhadap aksesibilitas pelayanan transportasi bagi masyarakat di perdesaan, perbatasan, wilayah terpencil, pulau-pulau terluar dan terdepan belum terpenuhi; (c) Kompetensi dan jumlah SDM dan kinerja kelembagaan transportasi belum mampu memenuhi tuntutan dalam mewujudkan tata kelola standar pelayanan minimal ; (d) Masalah sosial dan lingkungan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan; (e) Sistem transportasi nasional belum sepenuhnya siap dalam menghadapi tuntutan kompetisi global yang semakin tinggi; (f) Koordinasi antara sektoral dan daerah belum berjalan secara optimal dalam mensinergikan pola transportasi yang selama ini I.2-26

RKP 2012

masih parsial untuk mewujudkan “domestic connectivity” yang mendukung ketahanan pangan dan distribusi hasil-hasil produksi masyarakat. Dari sisi perumahan, meskipun upaya dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak telah dilakukan, namun sampai saat ini upaya tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam pembangunan perumahan antara lain adalah: 1) terbatasnya akses MBR terhadap penguasaan dan legalitas lahan; 2) terbatasnya akses MBR terhadap pembiayaan perumahan; 3) kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman belum mantap; 4) pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang ada belum berjalan secara optimal; 5) efisiensi pembangunan perumahan masih rendah; serta 6) pemanfaatan sumberdaya perumahan dan permukiman yang belum optimal. Dalam pembangunan air minum dan sanitasi, permasalahan pokok yang dihadapi adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) yang secara umum diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain adalah: 1) belum memadainya perangkat peraturan; 2) terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional; 3) belum optimalnya sistem perencanaan; dan 4) terbatasnya ketersediaan pendanaan. Yang terakhir adalah yang terkait dengan sektor komunikasi dan informatika. Permasalahan dan tantanganyang dihadapi tahun 2012 di antaranya adalah belum terintegrasinya dan tidak interoperabilitasnya sistem komunikasi dan informasi instansi pemerintah yang tidak saja merupakan pemborosan investasi tetapi juga menyulitkan pertukaran dan memastikan validitas informasi/data antarinstansi pemerintah. Sedangkan tantangan tahun 2012 adalah semakin banyaknya kasus cyber crime dan penyalahgunaan (misuse dan abuse) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti penipuan, pencurian identitas, terorisme, dan pornografi sehingga perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas dan keamanan infrastruktur komunikasi dan informatika serta pendidikan/sosialisasi tentang pemanfaatan TIK secara sehat/bijak. Mengingat pencapaian kinerja Prioritas Bidang Penyelenggaraaan Penataan Ruang pada Tahun 2010 dan 2011, permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani pada Tahun 2012 adalah: (1) belum ditetapkannya seluruh peraturan perundangan pelaksanaan UU 26/2007 termasuk Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) yang dapat digunakan sebagai arahan untuk pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan MP3EI; (2) belum mantapnya kelembagaan penataan ruang yang diharapkan dapat menyerasikan rencana pembangunan, termasuk di dalamnya materi MP3EI 2011-2025, dengan Rencana Tata Ruang. Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Meskipun kondisi perekonomian dunia pada tahun 2012 diperkirakan sudah akan membaik karena dampak resesi global sudah mereda, namun demikian upaya peningkatan daya tarik investasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Birokrasi yang terkait dengan proses perijinan mendirikan usaha dan proses perijinan investasi di Indonesia juga belum efisien sebagai sebagai akibat dari: (i) belum harmonisnya antar peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat dan daerah; (ii) masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha; dan (iii) masih banyaknya perda bermasalah di daerah, merupakan kendala RKP 2012

I.2-27

yang masih harus terus menerus diperbaiki. Selain itu, masalah yang terkait dengan pertanahan mulai dari ketersediaan peta sampai dengan pendaftaran tanah telah membawa resiko terjadinya sertifikat ganda dan sengketa lahan yang berpotensi menurunkan daya tarik investasi domestik. Permasalahan dalam keterbatasan iklim investasi juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur termasuk energi terutama di Indonesia bagian timur yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah. Sementara itu, masih belum efisiennya sistem logistik nasional menjadi salah satu penyebab tingginya biaya distribusi barang, yang kemudian menyebabkan harga barang yang kurang kompetitif, dan masalah ketenagakerjaan terutama peraturan kontrak berjangka waktu tertentu (fixed-terms) dan sub kontrak, serta terkait dengan pesangon berimplikasi pada lambatnya penyesuaian terhadap permintaan tenaga kerja dan menjadi kendala utama berkembangnya sektor pengolahan. Dari sisi eksternal, terjadinya gejolak politik di negara-negara Arab diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menarik investasi asing terutama dalam bentuk FDI lebih besar. Namun, perlu juga diwaspadai kemungkinan penurunan investasi dari Jepang sebagai akibat hantaman tsunami baru-baru ini dan dampak radiasi nuklir yang belum mereda. Energi. Upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi pada tahun 2012 masih menghadapi permasalahan dan tantangan. Ketergantungan energi-ekonomi nasional terhadap minyak bumi masih tinggi. Pangsa minyak bumi dalam komposisi penyediaan energi nasional masih cukup besar, sekitar 48 persen pada tahun 2010. Ketergantungan tinggi pada minyak bumi membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap ketersediaan dan harga minyak bumi. Volume impor BBM juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, cadangan minyak bumi nasional belum menunjukkan peningkatan yang berarti sedangkan pembukaan ladang baru terkendala belum sinkronnya beberapa legislasi lintas sektor, terutama konflik lahan. Tantangan selanjutnya adalah tingkat pelayanan infrastruktur energi masih terbatas. Ketergantungan terhadap impor BBM juga dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi di dalam negeri. Saat ini, hanya tersedia 10 (sepuluh) unit kilang pengolahan BBM dengan kapasitas kilang sebesar 1,16 juta barel per hari. Kapasitas kilang ini masih berada di bawah tingkat kebutuhan konsumsi BBM nasional sebesar 1,4 juta barel per hari. Keterbatasan jaringan distribusi BBM, seperti pelabuhan, pipa distribusi, depot, dsb, juga mempengaruhi reliabilitas pasokan BBM dan sekaligus ketahanan energi di masing-masing wilayah. Kelangkaan BBM dan harga yang tinggi, jauh diatas harga yang dipatok secara nasional, seringkali ditemui diberbagai wilayah, terutama di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur dan daerah-daerah terpencil lainnya. Di samping itu, kapasitas pembangkit tenaga listrik juga masih terbatas, baik dari segi jumlah, kualitas dan keandalan; demikian pula sistem transmisi masih relatif belum andal (losses-nya masih tinggi). Teknologi yang dipakai, baik untuk pembangkit maupun transmisi dan distribusi, masih tergantung kepada teknologi asing. Penyediaan infrastruktur energi masih didominasi oleh pemerintah. Upaya untuk mengajak partisipasi pihak swasta maupun pemerintah daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership) belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. I.2-28

RKP 2012

Tantangan berikutnya adalah pemanfaatan gas di dalam negeri masih belum optimal. Produksi gas bumi cukup besar, dimana kurang-lebih setengahnya diekspor. Gas bumi di dalam negeri dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan baku industri pupuk dan petrokimia. Pemanfaatan gas bumi untuk sektor lainnya, seperti transportasi dan rumah tangga, masih sangat terbatas. Jaringan transmisi gas bumi yang saat ini membentang di sepanjang Sumatera Bagian Tengah dan Selatan telah memasok gas ke Jawa Bagian Barat, namun dengan kapasitas yang masih terbatas. LNG Liquefaction Plant di Arun, Bontang, dan Tangguh menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemasok LNG terbesar di dunia, namun semuanya digunakan untuk ekspor. Di samping itu, pemanfaatan gas untuk dalam negeri juga terkendala oleh volume gas yang dapat dipasok ke pasar dalam negeri. Pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas karena dibandingkan energi berbasis fosil, harga energi terbarukan relatif mahal dan belum diproduksi skala besar. Pengembangan panas bumi masih terkendala kualitas data reserves, prosedur pelelangan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) Panas Bumi serta lambannya pencapaian kesepakatan mengenai PPA (Power Purchase Agreement). Di samping itu, pengembangan panas bumi terbentur konflik dengan kawasan hutan. Pengembangan bahan bakar nabati terkendala lahan budidaya serta konflik pemanfaatan untuk kepentingan pangan. Pengembangan energi nuklir menghadapi kendala kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan PLTN, investasi yang mahal dan persiapan pembangunan yang kompleks. Energi surya belum dapat berkembang untuk skala besar karena biaya komponen dan pemasangannya masih tinggi. Berikutnya, efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini diperlihatkan dengan tingginya angka elastisitas energi sebesar 1,6 dan intensitas energi nasional yakni sebesar 401 Ton Oil Equivalent (TOE)/juta US$. Tingginya intensitas energi menunjukkan pemakaian energi di Indonesia termasuk belum efisien, sedangkan besarnya angka elastisitas energi menunjukkan peningkatan kebutuhan energi yang masih sangat besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Terakhir, subsidi energi belum tepat sasaran, sedangkan besarannya cenderung meningkat. Penyediaan subsidi energi, baik BBM maupun listrik, masih belum tepat sasaran. Sebagian besar penerima subsidi energi adalah masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Kenaikan nilai subsidi BBM disebabkan oleh ketergantungan konsumsi BBM nasional terhadap impor, baik minyak mentah maupun BBM, serta harga minyak mentah dunia. Untuk listrik, besarnya subsidi disebabkan karena masih besarnya ketergantungan bahan bakar pembangkit listrik kepada BBM. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim, antara lain adalah: (i) banyaknya pemangku kepentingan dalam penanggulangan dampak perubahan iklim, (ii) rendahnya kesiapan institusi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, (iii) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim, (iv) masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pelaksana kegiatan di bidang perubahan iklim, (v) masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan penanganan dampak perubahan iklim, serta (vi) belum terciptanya sistem dan mekanisme insentif/disinsentif. Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) meningkatnya luas wilayah RKP 2012 I.2-29

yang tercemar dan rusak berat; (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iv) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (v) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (vi) pengawasan pemanfaatan ruang; serta (vii) pengelolaan terumbu karang, lamun dan mangrove yang perlu terus ditingkatkan. Masalah dan tantangan pokok dalam system peringatan dini adalah tetap terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS), sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat segera disampaikan kepada masyarakat secepatnya. Selain itu, penyampaian informasi terkait iklim dan cuaca yang akan digunakan di sektor pertanian akan sangat penting karena terkait dengan pola tanam jenis tanaman tertentu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola system peringatan dini juga akan menjadi tantangan di tahun 2012. Selanjutnya dari sisi penanggulangan bencana, permasalahan dan tantangan pada tahun 2012 berdasarkan hasil pencapaian pembangunan sebelumnya adalah sebagai berikut: (i) kapasitas kelembagaan bencana di daerah sampai dengan tingkat kabupaten/kota, yang harus terus ditingkatkan; (ii) peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan, dan (iii) peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik. Tantangan pembangunan ke depan adalah melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di daerah tertinggal, terpencil, terdepan, terluar, dan daerah paska-konflik. Namun demikian upaya ini tidak mudah karena berbagai permasalahan yang dihadapi. Salah satu diantaranya adalah rendahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya pendukung kegiatan ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, dan air bersih. Sedangkan permasalahan dan tantangan pokok dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang paling mendesak untuk ditangani antara lain: (1) belum terselesaikannya beberapa segmen batas wilayah yang menimbulkan potensi konflik dengan negara tetangga; (2) belum optimalnya keberpihakan dan sinergitas kontribusi seluruh stakeholder terkait dalam rangka mengelola potensi dan permasalahan di kecamatan-kecamatan perbatasan; (3) akses transportasi, komunikasi, dan informasi yang masih terbatas. Selain itu, pos pengamanan perbatasan yang tersedia belum memadai karena ratarata jarak antara satu pos dengan pos masih berkisar 50 km, demikian juga dengan pos pulau terdepan (terluar) baru yang baru terbangun di 12 pulau. Terkait dengan pelaksanaan perundingan perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan. I.2-30

RKP 2012

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa yang dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat juga menimbulkan pengaruh negatif, seperti menurunnya penghargaan pada nilai budaya, bahasa, dan nilai solidaritas sosial. Oleh karena itu tantangan pokok tahun 2012 dalam memperkukuh jati diri dan karakter bangsa adalah (i) melestarikan nilai-nilai tradisi luhur yang menjadi identitas budaya; (ii) meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI); (iii) meningkatkan upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, dan (iv) meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Di bidang politik, tantangan utama yang dihadapi di tahun 2012 adalah membentuk KPU yang kredibel, independen, serta tidak menjadi lembaga yang partisan. Di samping itu tantangan utama lainnya adalah penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang lebih baik dan demokratis. Untuk itu diharapkan revisi perundang-undangan lain bidang politik diharapkan dapat selesai dan ditetapkan pada 2012. Selanjutnya di bidang keamanan, akar masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia diantaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga sangat mudah diarahkan dan direkrut menjadi anggota jaringan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penuntasan masalah terorisme adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar masyarakat memahami bahwa terorisme adalah musuh bersama dan dalam mengatasinya sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat. Tantangan lainnya adalah meyakinkan dan mengoptimalkan peran seluruh komponen masyarakat dan negara bahwa terorisme adalah musuh yang harus dihadapi bersama-sama, serta perlu ditangani secara terkoordinasi, terintegrasi dan komprehensif. Tantangan lain adalah mewaspadai ancaman nyata dari persoalan imigran gelap, penyelundupan manusia, kejahatan lintas negara dan terorisme. Dari sisi industri pertahanan, secara umum peran industri pertahanan nasional dalam keamanan nasional relatif belum maksimal. Potensi Industri Pertahanan yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan termanfaatkan dalam sistem keamanan nasional. Di sisi lain, industri pertahanan nasional yang saat ini masih kurang efisien, kurang kompetitif, dan kurang memiliki keunggulan komparatif, sehingga tidak mampu memenuhi spesifikasi teknis yang diminta, juga harus mentransformasi perilaku bisnisnya agar mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan, untuk memenuhi kesesuaian harga dan kualitas produk serta ketepatan waktu penyerahan. Berbagai permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan ini sangat terkait dengan ketersediaan dan belum kuatnya payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial. Untuk itu penuntasan berbagai permasalahan dalam lima tahun mendatang agar peran industri pertahanan nasional semakin signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional. Dari sisi penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi pada tahun 2010 masih ada terkendala pada adanya oknum aparat penegak hukum yang berintegritas rendah. Sedangkan upaya penyelamatan asset akibat korupsi masih terkendala saat implementasi di lapangan khususnya dalam proses penelusuran, pembekuan, serta penyitaan asset. RKP 2012 I.2-31

Hakim Tipikor masih banyak memiliki pengetahuan yang terbatas dalam menyusun putusan terutama menyangkut penyitaan asset. Terkait dengan penanganan perkara pelanggaran HAM berat, masih terkendala dengan adanya intervensi dari lembaga lain yang mengakibatkan melambatnya proses penyelesaian perkara yang ditangani. Bidang Perekonomian. Meskipun perekonomian mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam tahun 2010 dan akan lebih maju lagi dalam tahun 2011, namun tetap masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Industri pengolahan masih menghadapi berbagai kendala yaitu: (1) belum kuatnya postur populasi usaha industri; (2) struktur industri belum kuat; dan (3) masih rendahnya produktivitas usaha industri. Untuk menyelesaikan permasalahan ini tantangan utama yang dihadapi pada tahun 2012 adalah membangun klaster-klaster industri yang memberi nilai tambah bagi hasil-hasil bumi Indonesia. Permasalahan diplomasi perdagangan internasional yang saat ini dihadapi yang bersumber dari lingkungan eksternal antara lain: (i) kebijakan negara mitra dagang yang menghambat akses pasar ekspor Indonesia; (ii) meningkatnya hambatan non-tarif; serta (iii) meningkatnya blok-blok kerjasama perdagangan bebas. Adapun permasalahan yang berasal dari lingkungan internal antara lain: (i) kurang tersosialisasinya hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional di kalangan para pembuat kebijakan nasional; (ii) belum memadainya jumlah sumber daya manusia yang mampu mengamankan kebijakan nasional di bidang investasi dan perdagangan; serta (iii) belum optimalnya pemanfaatan hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional oleh dunia usaha. Dari sisi tenaga kerja, perlu dilakukan peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama penyiapan, pemberangkatan dan kepulangan. Kualitas pelayanan dan perlindungan bagi TKI masih rendah, yang antara lain ditunjukkan oleh keterbatasan akses informasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri, mahalnya biaya persiapan keberangkatan, masih maraknya praktek percaloan, pemalsuan dokumen, dan penempatan ilegal di luar negeri, masih rendahnya pengetahuan dan kompetensi calon TKI, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan jumlah TKI yang menghadapi masalah saat bekerja di luar negeri masih tinggi. Penanganan TKI bermasalah ini menimbulkan biaya tinggi bagi Pemerintah. Oleh karena itu tantangan pokok ke depan adalah meningkatkan pelayanan bagi TKI di dalam negeri serta meningkatkan pengetahuan dan kompetensi TKI. Terkait dengan SIM TKI, tantangan yang dihadapi adalah memperluas jangkauan SIM TKI ke seluruh Indonesia, sejalan dengan selesainya pengadministrasian NIK secara nasional. Selain itu, masih sangat diperlukan peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk membantu TKI bermasalah di luar negeri, telah dibangun tempat penampungan (shelter) di beberapa perwakilan RI. Tantangan lainnya adalah menyelesaikan masalah-masalah TKI yang belum terselesaikan (pending) dengan pemberian bantuan hukum atau lawyer. Dari sisi perdagangan, perhatian perlu diberikan pada peningkatan ekspor. Selain itu perlu juga diupayakan peningkatan koordinasi untuk mendorong penuh kerjasama ekonomi dalam rangka persiapan Indonesia menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Bidang Kesejahteraan Rakyat. Di bidang pariwisata, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) daya saing destinasi pariwisata masih rendah karena (a) belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata; (b) belum memadainya sarana dan prasarana I.2-32 RKP 2012

pendukung pariwisata, seperti transportasi darat, laut dan udara, dan ketersediaan fasilitas umum; (c) belum optimalnya kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat; (d) belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di bidang pariwisata; (ii) pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif karena: (a) belum optimalnya kemitraan antar pemangku kepentingan; (b) belum optimalnya pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana promosi yang didukung oleh ketersediaan informasi dan basis data pariwisata; (iii) terbatasnya daya saing sumber daya manusia pariwisata yang disebabkan antara lain oleh: (a) terbatasnya jumlah, jenis, dan kualitas SDM di bidang pariwisata; dan (b) belum optimalnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata. Dengan demikian tantangan pembangunan kepariwisataan pada tahun 2012 adalah: (i) menciptakan iklim usaha dan investasi pariwisata yang kondusif; (ii) meningkatkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat (public private partnership) dan kerjasama lintas bidang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi dan jasa; (iii) meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi dan teknologi; serta (iv) meningkatkan profesionalisme dan kemampuan (skill) SDM di bidang pariwisata dalam menghadapi persaingan global dan liberalisasi tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan. Selanjutnya dari sisi pemuda dan olahraga pada tahun 2012 masih dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda serta budaya dan prestasi oahraga. Dengan demikian tantangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2012 adalah: (i) meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; (ii) menanggulangi masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS; (iii) meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun; (iv) menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 15 tahun ke atas; (v) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; (vi) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka olahraga; (vii) meningkatkan jumlah dan kualias SDM keolahragaan; (viii) meningkatkan upaya pembibitan atlet unggulan; (ix) meningkatkan apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi. Kehidupan beragama masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Pertama, harmoni sosial dalam kehidupan umat beragama belum sepenuhnya terwujud. Potret masyarakat Indonesia yang plural, dan terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, dan agama perlu menjadi fokus perhatian pemerintah karena apabila tidak segera dikelola dengan arif dan bijaksana, dikhawatirkan akan berakibat terjadinya disharmoni di masyarakat. Beberapa contoh dari permasalahan tersebut adalah adanya upaya penodaan agama, kekerasan atas nama agama dan adanya aliran sektarian. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah proses memperkokoh kohesivitas dan harmoni sosial umat beragama. Kedua, manajemen penyelenggaraan haji masih belum optimal. Walaupun penyelenggaraan haji telah mendapatkan sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008, namun masih saja terjadi kekurangan dan kesalahan teknis di lapangan. Pelayanan ibadah haji, terutama selama di Arab Saudi yang terkait dengan konsumsi, kondisi pemondokan, RKP 2012 I.2-33

jarak pemondokan yang masih jauh dari Masjidil Haram, serta pelayanan transportasi, masih belum memuaskan sebagian jemaah haji. Oleh karena itu penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimum (SPM) dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 (1433 H) harus dapat diselesaikan dalam tahun 2012. Pembangunan nasional juga masih dihadapkan pada permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang belum optimal. Di samping itu perlindungan anak masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2012 adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak.

2.2. TEMA PEMBANGUNAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2.2.1. TEMA PEMBANGUNAN Berdasarkan pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2010, perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2011, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2012, masih diperlukan berbagai upaya percepatan untuk mencapai sasaran RPJMN 2010-2014. Pencapaian pembangunan tahun 2010 dan perkiraan pencapaian tahun 2011 harus dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2012. Masalah dan tantangan yang dihadapi tahun 2012 harus dapat diatasi dan diselesaikan dengan menggunakan penekanan pembangunan dan strategi yang tepat sehingga rencana kerja pemerintah yang dilaksanakan di samping dapat mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan tahun 2012, juga memberi kontribusi yang penting bagi terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan, yang menjadi Visi Indonesia pada tahun 2014. Masalah dan tantangan secara keseluruhan yang masih dihadapi tahun 2012 masih cukup berat dan harus ditangani secara cermat agar memberikan hasil pembangunan yang optimal. Masalah dan tantangan tersebut diantaranya ada yang berasal dari lingkungan eksternal, dan ada juga yang berasal dari lingkungan internal. Tantangan eksternal yang dihadapi pada tahun 2012 a.l. adalah meningkatnya ketidakpastian global terutama terkait harga-harga komoditi seperti bahan pangan, minyak dan gas bumi serta produk-produk ekspor dari hasil pertanian. Kondisi eksternal ini antara lain: gejolak politik di Timur Tengah ; krisis fiskal di Eropa, walau sudah menunjukkan gejala perbaikan namun efeknya masih tetap ada hingga tahun 2012; perubahan iklim dengan berbagai cuaca ekstrim; serta bencana alam khususnya gempa dan tsunami di perairan Sendai – Jepang pada tanggal 11 Maret 2011. Untuk mengatasinya perekonomian nasional perlu diperkuat dengan melakukan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi dan dengan mengelola sumber-sumber secara berkelanjutan. Tantangan dari lingkungan internal juga perlu mendapat perhatian setimpal. Angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 13,33 persen pada tahun 2010. Namun demikian jumlah orang miskin yaitu 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi. Demikian juga dengan tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 persen pada tahun perlu 2005 menjadi 7,14 persen pada bulan Agustus 2010. Walau sudah membaik, jumlah I.2-34

RKP 2012

daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Tantangan internal lainnya adalah kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediaan, kehandalan, maupun kualitasnya serta efektivitas birokrasi yang belum optimal. Pembangunan nasional pada saat ini jelas masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan yang masih luas. Tema pembangunan tahun 2012 disusun dengan memperhatikan tantangan eksternal dan internal diatas serta keberlanjutan pembangunan sesuai perkiraan pencapaian pada tahun 2011, Gambar 2.3. Untuk menghadapi ketidakpastian global tahun 2012 tantangan pembangunan adalah membangun kemampuan nasional untuk menahan gejolak. Di samping itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pada tahun 2011 perlu dijaga agar tidak kehilangan momentum. Strateginya adalah memperluas sumber-sumber pertumbuhan baik dilihat dalam dimenasi regional maupun sektoral. Sehingga kata kunci untuk strategi ini adalah perluasan dan percepatan pertumbuhan. Artinya pembangunan nasional (growth with equity) harus dapat dijabarkan ke dalam pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dan menyebar secara luas. Oleh karena itu pembangunan 6 koridor ekonomi menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal ini. Dari perkiraan capaian pembangunan tahun 2011 tantangan yang dihadapi di tahun 2012 utamanya masih menyangkut peningkatan kesejahtaraan yaitu kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal. Untuk mengatasinya perlu dibuka kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang lemah dan tertinggal (affirmative policy) guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Sehingga strategi pembangunan yang dipilih adalah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. GAMBAR 2.3 PERUMUSAN TEMA RKP 2012

RKP 2012

I.2-35

Dengan demikian maka: Tema RKP 2012 PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. Penjabaran tema pembangunan RKP 2012 tersebut tetap dalam koridor untuk menjalankan empat jalur strategi pembangunan yakni: mendorong pertumbuhan (progrowth), memperluas kesempatan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespon persoalan-persoalan perubahan iklim (pro-environment). Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, secara berturut-turut tema RKP ditunjukkan dalam Gambar 2.4. Krisis ekonomi global pada tahun 2009, Indonesia berhasil menahan gejolaknya dengan tetap tumbuh positif, walau dengan tingkat pertumbuhan yang melemah. Oleh sebab itu, RKP 2010 disusun dengan semangat pemulihan ekonomi dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tahun 2011, dengan keyakinan ekonomi nasional telah pulih maka RKP disusun dengan semangat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tahun 2012, Pemerintah bertekad memanfaatkan momentum percepatan perekonomian dengan memusatkan upaya pada perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. GAMBAR 2.4 KRONOLOGIS TEMA RKP

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menjaga stabilitas harga, serta langkah-langkah perluasan/pemerataan untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal. Selanjutnya telah ditetapkan prakarsa-prakarsa baru sebagai pengungkit (leverage) bagi percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencakup: I.2-36

RKP 2012

1. 2. 3. 4.

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia; Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur; Program Klaster Keempat; Peningkatan Ketahanan Pangan, Penanganan Transportasi Kota-kota Besar, dan Perluasan Kesempatan Kerja. Uraian singkat masing-masing prakarsa baru adalah sebagai berikut:

1.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025

Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 merupakan tindak lanjut dari direktif Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada retreat Bogor pada 30 Desember 2010, Raker Presiden di JCC tanggal 10 Januari 2011, Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah dan BUMN di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 21-22 Februari 2011 dan Rapat Kerja dengan Dunia Usaha di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 18 - 19 April 2011. MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025, dan 6 (enam) negara besar dunia pada tahun 2050 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7%-8% per tahun secara berkelanjutan. Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional. Fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) kegiatan utama yaitu: industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, perkayuan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan, food estate, pariwisata, telematika, batubara, alutsista, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat Sunda. Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) bukan Business As Usual, melalui: pertama, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan MP3EI, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, Pemerintah akan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi di 8 (delapan) program utama. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Kedua, dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/ Lembaga dan antara Kementerian/ Lembaga dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan MP3EI, dunia usaha akan menjadi aktor utama dalam kegiatan investasi, produksi dan distribusi. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: RKP 2012

I.2-37

a.

Mengembangkan 6 (enam) koridor ekonomi indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku. Pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Gambar 2.5.

GAMBAR 2.5. PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA

b.

Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (locally integrated, internationally connected). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (transaction cost) logistik, Hal ini akan dilakukan melalui: Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Penguatan konektivitas antar koridor (pulau) untuk memperlancar pengumpulan dan pendistribusian (collection and distribution) bahan baku, bahan setengah jadi dan produk akhir dari dan keluar koridor (pulau), dan; Penguatan konektivitas internasional sebagai pintu keluar dan masuk perdagangan dan pariwisata antar negara;

I.2-38

RKP 2012

c.

Mempercepat peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Elemen utama untuk percepatan kemampuan SDM dan IPTEK meliputi: Meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan terutama untuk yang terkait dengan pengembangan program utama. Meningkatkan kompetensi teknologi dan ketrampilan/ keahlian tenaga kerja. Meningkatkan kegiatan dan membangun pusat-pusat pengembangan R & D di pusat-pusat pertumbuhan (KEK dan Klaster Industri) di setiap koridor ekonomi melalui kolaborasi antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi. Mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang berkelanjutan.

Pengembangan koridor ekonomi diharapkan akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang dapat mendorong pengembangan wilayah. Pengembangan koridor ekonomi dilakukan melalui: Pertama, pembangunan yang menekankan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam dengan memperluas rantai kegiatan dari hulu sampai hilir. Kedua, pembangunan dilakukan dengan menciptakan kegiatan ekonomi produktif dan inklusif di setiap koridor ekonomi dan akan dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi. Hal ini diharapkan agar semua wilayah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Ketiga, pembangunan dilakukan dengan mengupayakan sinergi antara pembangunan sektor dan wilayah untuk meningkatkan keuntungan komperatif dan kompetitif secara nasional. Keempat, pembangunan yang didukung oleh penyediaan infrastruktur termasuk penyediaan energi, dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Kelima, pembiayaan pembangunan infrastruktur di setiap koridor ekonomi tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah semata, namun juga dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS). Keenam, pembangunan yang didukung dengan penyiapan kelembagaan, kerangka peraturan terkait serta pemberian kemudahan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penyusunan MP3EI dimaksudkan bukan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan RPJPN dan RPJMN, namun merupakan penjabaran dan peningkatan peran swasta secara lebih luas dalam melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 5 – 15 tahun mendatang. Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia diharapkan dapat menghasilkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebutuhan pendanaan pembangunan investasi, termasuk pembangunan RKP 2012

I.2-39

infrastruktur dengan sumber pendanaan yang berasal dari dalam negeri (pihak Swasta, KPS (PPP), BUMN, dan APBN/APBD) maupun luar negeri (Foreign Direct Investment). 2.

Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan di beberapa wilayah tertinggal, namun masih belum terlihat perubahan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Melihat perkembangan pembangunan yang berjalan relatif lambat, pemerintah pusat berinisiatif untuk melakukan berbagai upaya percepatan di beberapa wilayah di tahun 2012. Upaya tersebut menjadi suatu instrumen kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan dengan mengefektifkan koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antarsektor dan pusat-daerah yang dilakukan oleh kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan menekankan pada berbagai kebijakan prioritas, dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, provinsi yang menjadi prioritas percepatan pembangunan adalah Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal yang mendasari dilakukannya percepatan pembangunan adalah karena kondisi pembangunan yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah yang lain serta memiliki berbagai permasalahan pembangunan yang harus segera diselesaikan. Di sisi lain, wilayah tersebut memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Khususnya untuk Papua dan Papua Barat, dengan mempertimbangkan bahwa pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus belum berhasil secara optimal dalam upaya untuk mengefektifkan koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antarsektor dan kebijakan antara pusat dan daerah, maka diperlukan suatu kebijakan khusus dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2011-2014, di dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Adapun tujuan umum percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, yang dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan pembangunan di Tanah Papua, dengan memperhatikan kebijakan pokok percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang difokuskan pada sasaran manfaat untuk masyarakat asli Papua dan Papua Barat. Percepatan pembangun Papua dan Papua Barat dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi pendekatan, yaitu: (a) pendekatan sosial ekonomi, yakni peningkatan hasilguna dan dayaguna pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi terpadu, infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi rakyat; dan (b) pendekatan politik dan budaya, yakni membangun komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua dan Papua Barat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikeluhkan masyarakat Papua dan Papua Barat selama ini. Kebijakan pokok percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat mengacu pada RPJMN 2010-2014, yaitu: (a) Mengedepankan hubungan fungsional antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mencermati kondisi dan permasalahaan riil yang dihadapi masyarakat untuk membuat terobosan intervensi pembangunan di Tanah Papua; (b) Memperhatikan kapasitas aparatur dalam mewujudkan konsistensi antara I.2-40

RKP 2012

realitas permasalahan, strategi penanganan kebijakan program/kegiatan, dan anggaran, yang dibarengi dengan kualitas belanja dan daya serap yang baik; (c) Menerapkan sistem keterkaitan pola bertingkat yang solid antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota; (d) Melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan, diikuti dengan membangun wilayah Tanah Papua yang mengacu pada RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota; (e) Melakukan revitalisasi pelayanan pendidikan yang menjangkau hingga pelosok kampung untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan Tanah Papua; (f) Melakukan revitalisasi pelayanan kesehatan yang menjangkau hingga pelosok wilayah Papua dan Papua Barat; (g) Melakukan percepatan pengembangan transportasi terpadu (darat, laut dan udara) yang berbasis pusat-pusat pengembangan wilayah untuk mendukung pengembangan otonomi wilayah/masyarakat dan pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan; (h) Melakukan percepatan pengembangan infrastruktur dasar energi, komunikasi, dan air bersih dan sanitasi yang menjangkau hingga pelosok wilayah Papua dan Papua Barat; dan (i) Pengembangan ekonomi yang berdayasaing, melalui pengembangan klaster pada 3 (tiga) kawasan strategis di Papua dan 1 (satu) kawasan strategis di Papua Barat, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2012 akan dilakukan dengan memberikan prioritas pada bidang pelayanan publik yang mendesak untuk diperbaiki, meliputi: (a) Peningkatan pelayanan kesehatan, dengan memprioritaskan peningkatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas di tingkat distrik, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tingkat kampung; (b) Peningkatan pelayanan pendidikan, dengan memprioritaskan peningkatan pelayanan pendidikan dasar terutama untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di semua wilayah kampung dan distrik dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai, serta menyiapkan pendidikan kejuruan; (c) Peningkatan perekonomian tingkat kampung, dengan memprioritaskan pengembangan kelompok usaha petani dan nelayan untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat kampung; (d) Pengembangan transportasi terpadu, dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur transportasi terpadu yang menghubungkan kawasankawasan terisolir, kawasan pedesaan maupun kawasan strategis dengan pintu keluarnya; dan (e) Penyediaan infrastruktur dasar, dengan memprioritaskan dukungan pelayanan energi, telekomunikasi, dan air bersih dan sanitasi melalui pendekatan kawasan yang terdiri dari kawasan terisolir, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan strategis. Sementara itu, upaya percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui berbagai kebijakan prioritas, dengan fokus pada: (a) pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian (jagung, kakao), peternakan (sapi, babi) serta produksi rumput laut dan garam; (b) pengembangan pariwisata pulau Komodo, danau Kelimutu dan Taman Laut di wilayah Nusa Tenggara Timur; (c) pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata serta penyediaan infrastruktur sosial dasar bagi warga pendatang baru (eks Timor-Timur); (d) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; serta (e) pembangunan daerah tertinggal dan kawasan strategis. RKP 2012

I.2-41

Ke depan, percepatan pembangunan akan diarahkan untuk mendorong daerah tertinggal lainnya yang memiliki ketertinggalan di bidang ekonomi dibandingkan dengan daerah lainnya, khususnya di luar wilayah Jawa-Bali, sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 3.

Program Klaster Keempat

Untuk meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan yang afirmatif (ada keberpihakan) untuk penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2012 akan dilakukan peningkatan dan perluasan program-program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Program-program ini ditujukan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, cakupan sasaran, program dan kegiatan untuk pengurangan kemiskinan akan diperluas termasuk juga keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Program-program tersebut dituangkan kedalam Klaster 4 program pro-rakyat. Klaster 4 program pro-rakyat akan dilakukan melalui 6 program, yaitu: (i) pembangunan rumah murah dan sangat murah bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, yang ditujukan untuk menyediakan rumah sangat murah melalui PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman sebanyak 50.000 unit dan penyediaan rumah murah sebanyak 100.000 unit. Penyediaan rumah murah dan sangat murah ini dilakukan sejauh mungkin berbasis masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan melalui lembaga keswadayaan masyarakat serta ditujukan untuk masyarakat nelayan dan masyarakat miskin perkotaan yang termarjinalkan; (2) penyediaan angkutan umum murah yang diutamakan untuk daerah perdesaan; (3) penyediaan air bersih untuk rakyat; (4) penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi masyarakat miskin dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio elektrifikasi desa, meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya penghematan pemanfaatan tenaga listrik. Penyediaan listrik murah ini dilakukan dari sisi penyediaan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik, serta meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik. Adapun dari sisi pemanfaatan dilakukan dengan menggalakkan pemakaian meteran listrik pra-bayar dan labelling peralatan listrik yang hemat energi; (5) peningkatan kehidupan nelayan yang diarahkan pada 400 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dilakukan melalui: (a) kegiatan pembangunan rumah sangat murah dengan pemberian sertifikasi tanah nelayan dan pembangunan rumah ramah bencana di lokasi rawan bencana; (b) pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan berupa pengembangan usaha Mina Perdesaan perikanan dan pengembangan alternatif mata pencaharian pada kelompok budidaya perikanan, penyediaan peralatan pengolahan, perlindungan nelayan dan konversi BBM ke gas; (c) pengembangan skema UMK dan KUR melalui pembinaan konsultan keuangan mitra bank (KKMB); (d) pembangunan SPBU solar melalui pembangunan SPDN; (e) pembangunan cold storage, pembangunan pabrik es, pengembangan sarana sistem rantai pendingin; (f) pengembangan angkutan umum murah melalui penyediaan sarana pemasaran bergerak; (g) fasilitas sekolah dan puskesmas murah dilaksanakan melalui pemberian beasiswa pendidikan untuk anak nelayan; dan (h) fasilitasi bank ”rakyat” melalui penguatan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) pesisir; I.2-42

RKP 2012

serta (6) peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan mencakup pembangunan rumah murah atau upaya realokasi jika kondisi sangat buruk, pengembangan ekonomi masyarakat melalui KUR dan UKM juga penyediaan fasilitas khusus sekolah dan puskesmas. Dari 6 program yang dicanangkan, 4 program pertama diatas, ditargetkan untuk mensasar seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Sementara itu 2 program lainnya pada Klaster 4, yaitu program 5 dan 6, merupakan suatu program yang dikhususkan untuk menjangkau kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat nelayan dan masyarakat pinggir perkotaan. Kelompok ini dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai program yang ada pada Klaster 4 dan ketiga klaster lainnya. Kelompok masyarakat pada program 5 dan 6, pada umumnya masuk pada 60% masyarakat termiskin, yaitu kelompok RTSM dan RTM, serta sebagian kecil dari RTHM. Selain 6 program dalam Klaster 4, juga terdapat 3 program tambahan, yaitu Program Surplus Beras, Transportasi Jakarta, dan Lapangan Kerja. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Program Lapangan Kerja sangat terkait dengan keempat Klaster program prorakyat, seperti sumbangan peningkatan kesempatan kerja dari Program PNPM dan KUR. Secara Makro kebijakan Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat ini saling mendukung dengan kebijakan dalam MP3EI. 4.

Peningkatan Ketahanan Pangan, Penanganan Transportasi Kota-kota Besar, dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan dimana surplus beras 10 juta ton pertahun sudah harus dicapai dalam waktu 5-10 tahun, maka langkah-langkah yang akan dilakukan, meliputi: (1) pengelolaan produksi tanaman padi melalui Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Terpadu (SL-PTT); (2) perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian melalui cetak sawah, pemanfaatan lahan kering, dan optimasi lahan; (3) pengalolaan air irigasi melalui layanan irigasi tersier, pembangunan infrastruktur irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi; (4) fasilitasi sarana produksi pertanian melalui penyaluran pupuk bersubsidi dan bantuan langsung pupuk, benih bersubsidi dan bantuan benih unggul, penyediaan pestisida, serta penangan pasca panen; dan (5) pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan petani melalui penyuluhan pertanian, dan diseminasi teknologi dan informasi pertanian. Pengembangan transportasi perkotaan difokuskan untuk melanjutan pengembangan angkutan umum masal di kota-kota besar baik yang berbasis rel maupun berbasis jalan. Untuk pengembangan angkutan umum masal berbasis rel, akan dimulai konstruksi MRT (Mass Rapid Transit) Tahap I (rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia) dalam rangka memenuhi target pengoperasian pada November 2016 serta dimulainya pembangunan double-double track kereta api lintas Manggarai-Cikarang. Sedangkan untuk pengembangan angkutan umum masal berbasis jalan dititik-beratkan pada kelanjutan pengembangan BRT (Bus Rapid Transit), di antaranya adalah rencana mulai beroperasi BRT di Kota Surabaya, Makasar dan Medan serta peningkatan kinerja pengoperasian BRT di Kota Bandung, Palembang dan Solo melalui penambahan rute dan armada, pembangunan halte BRT maupun pengembangan ATCS (Area Traffic Control Systems) serta pengembangan sistem pengumpan (feeder) BRT di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Sedangkan RKP 2012

I.2-43

pengembangan prasarana jalan di perkotaan dilaksanakan dalam rangka mengurangi kemacetan lalu-lintas, di antaranya adalah memulai pembangunan ruas W2 tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) serta pembangunan jalan tol akses ke Pelabuhan Tanjung Priok serta penyelesaian pembangunan jembatan layang (flyover) di Pasar Kembang Surabaya. Perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen di tahun 2012 diperkirakan akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga berkisar antara 6,4-6,6 persen. Kesempatan kerja yang tercipta diperkirakan sekitar 3,0 juta dan rata-rata untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 440.000 tenaga kerja. Penciptaan kesempatan kerja baru membutuhkan langkah-langkah konkrit baik dalam kerangka kebijakan maupun kerangka anggaran. Langkah-langkah yang diperlukan adalah: (1) dari sisi permintaan, antara lain dengan: (a) optimalisasi tenaga kerja dalam percepatan pembangunan ekonomi termasuk infrastruktur, sesuai zona ekonomi dan klaster industri, (b) meningkatkan elastisitas kesempatan kerja dengan mendorong industri-industri padat pekerja di provinsi pulau Jawa seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sesuai fokus pengembangan master plan ekonomi, (c) memberi insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dengan mengembangkan berbagai alternatif, seperti sistem insentif melalui pola Tabungan Dana Pelatihan; serta (2) program khusus untuk pengembalian anak usia sekolah (10-15 tahun) yang drop out atau tidak mampu melanjutkan ke sekolah, terutama yang belum tamat SD, SD atau belum tamat SLTP. Langkah kebijakan selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas program-program pemerintah yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja lebih luas, yang difokuskan kepada: (1) pengembangan KUR untuk UMKM melalui: (a) penetapan target penyaluran KUR bagi nelayan, (b) meningkatkan penyaluran KUR melalui pola linkage dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya di desa-desa nelayan dan wilayah pesisir, dan (c) menyiapkan rencana tindak operasional dalam rangka penyiapan kelayakan usaha dan pendampingan nelayan untuk mengakses KUR; (2) pelaksanaan program padat karya produktif melalui pembangunan infrastruktur sederhana menggunakan banyak tenaga kerja dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan; (3) konsolidasi program-program kewirausahaan dari berbagai kementerian/lembaga; (4) pengembangan UMKM dengan peningkatan iklim usaha, peningkatan SDM, dan pemberian dukungan pembiayaan, produksi dan pemasaran; dan (5) penajaman program-program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut diarahkan sesuai kebutuhan daerahnya. Lokasi program/kegiatan difokuskan di daerah dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tinggi, baik lulusan SD dan SLTP, lulusan SMU dan SMK, dan lulusan perguruan tinggi. Sedangkan untuk program pengembangan UMKM difokuskan kepada provinsi/kabupaten/kota yang mempunyai UMK tergolong perusahaan informal, provinsi/kabupaten dengan jumlah setengah penganggur tinggi terutama dilihat dari status pekerjaan tanpa upah di perdesaan, serta perusahaan/industri yang menyerap tenaga kerja besar.

I.2-44

RKP 2012

2.2.2. SASARAN PEMBANGUNAN Tema pembangunan tahun 2012 beserta semua prakarsa-prakarsa yang menyertainya dijabarkan kedalam rencan-rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Rencana aksi tersebut dibagi dalam 3 bagian, yaitu: I. Rencana aksi dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Nasional Lainnya; II. Rencana aksi menurut bidang-bidang pembangunan; dan III. Rencana aksi dalam Pembangunan Kewilayahan Masing-masing rencana aksi dilengkapi dengan target keluaran pada tahun 2012 dan secara keseluruhan diarahkan mencapai Sasaran Utama RPJMN 2010-2014. Hubungan antara tema, rencana aksi dan sasaran utama pembangunan ditunjukkan dalam Gambar 2.6.

GAMBAR 2.6 TEMA, RENCANA AKSI, DAN SASARAN UTAMA

Sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014, maka sasaran pembangunan tahun 2012 akan dikelompokkan ke dalam tiga bagian yakni: (1) sasaran pembangunan kesejahteraan, (2) sasaran perkuatan pembangunan demokrasi, dan (3) sasaran penegakan hukum. Rincian ketiga kelompok sasran ini disajikan dalam Tabel 2.5. RKP 2012

I.2-45

TABEL 2.5 SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012 NO.

PEMBANGUNAN

SASARAN

SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.

2.

Ekonomi a)

Pertumbuhan Ekonomi

6,5 – 6,9 persen

b)

Inflasi

5,0 – 6,0 persen

c)

Tingkat Pengangguran (terbuka)

6,4 - 6,6 persen

d) Tingkat Kemiskinan Pendidikan

Status Awal (2008) 7,50

a)

3.

74,1 juta ton GKG

a)

Produksi Padi

b)

Produksi Jagung

24,0 juta ton

c)

Produksi Kedelai

1,9 juta ton

d)

Produksi Gula

4,4 juta ton

e)

Produksi Daging Sapi Produksi Ikan

471 ribu ton 14,86 juta ton

Energi a)

I.2-46

Target tahun 2012

Meningkatnya rata-rata lama sekolah 7,85 penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) b) Menurunnya angka buta aksara 5,97 4,8 penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen) c) Meningkatnya APM SD/SDLB/ 95,14 95,7% MI/Paket A (persen) d) Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ 72,28 75,4% MTs/Paket B (persen) e) Meningkatnya APK SMA/SMK/ 64,28 79,0% MA/Paket C (persen) f) Meningkatnya APK PT usia 19-23 21,26 27,4% tahun (persen) g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Pangan

f) 4.

10,5 - 11,5 persen

b)

Peningkatan kapasitas pembangkit listrik Meningkatnya rasio elektrifikasi

c)

Meningkatnya produksi minyak bumi

d)

Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi

3.000 MW

(Termasuk yang dilakukan oleh badan usaha)

73,6 persen 970 ribu barrel per hari PLTP 1.374 MW

RKP 2012

NO. 5.

PEMBANGUNAN

SASARAN

Infrastruktur a) b)

Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda

c)

Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur

d)

Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan)

Meningkatnya keterhubungan wilayah untuk memperlancar arus distribusi barang dan manusia. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda. Prosentase jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani jaringan broadband mencapai sekurang-kurangnya 76 persen dari total ibukota kabupaten/kota. Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone serta optik nasional mencapai 50 persen Meningkatnya pelayanan dan keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.

SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI 1.

Meningkatnya Indonesia

kualitas

demokrasi

Pada tahun 2012 Indeks Demokrasi Indonesia berkisar 68-70 dengan rincian: Indeks kebebasan sipil pada kisaran 88,0 – 90,0. Indeks pada aspek hak-hak politik diharapkan berada pada kisaran 55,0 - 57,0. Indeks pada aspek institusi demokrasi diharapkan berada pada kisaran 64,0 - 66,0.

Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.

Pada tahun 2012 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diharapkan meningkat dari 2,8 pada tahun 2009, menuju sasaran IPK 5,0 pada tahun 2014.

SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM 1

2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN 2.3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan 2010-2014 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. Untuk mewujudkan visi ini juga telah ditetapkan 3 (tiga) misi yang harus diemban yakni: RKP 2012 I.2-47

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Untuk melaksanakan misi ini telah ditetapkan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas nasional lainnya sebagaimana ditujukkan dalam Gambar 2.7.

GAMBAR 2.7 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2010-2014

Uraian rinci tentang sasaran dan arah kebijakan masing-masing prioritas nasional adalah sebagai berikut: Prioritas 1: REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Sasaran Prioritas: a) Makin meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. b) Makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang professional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal, dan data kependudukan yang valid dan up to date. c) Makin efektifnya pelaksanaan otonomi daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik.

I.2-48

RKP 2012

Arah Kebijakan Prioritas: a) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal. b) Penataan otonomi daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi dan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilukada 2012 c) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan. d) Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. e) Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. f) Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk. Prioritas 2: PENDIDIKAN Sasaran Prioritas a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun), meningkat dari 7,50 tahun pada tahun 2008 menjadi 7,85 tahun pada tahun 2012; b) Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (persen) meningkat dari 5,97 pada tahun 2008 menjadi 4,8 pada tahun 2012; c) APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen) meningkat dari 95,14 pada tahun 2008 menjadi 95,7% pada tahun 2012; d) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen) dari 72,28 pada tahun 2008 menjadi 75,4 pada tahun 2012; e) APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen) meningkat dari 64,28 pada tahun 2008 menjadi 79,0 pada tahun 2012; f) APK PT usia 19-23 tahun (persen) meningkat dari 21,26 pada tahun 2008 menjadi 27,4 pada tahun 2012; g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah: (a) peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (b) peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah; (c) peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (d) peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; (e) peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan non-formal dan RKP 2012

I.2-49

pendidikan informal; (f) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; (g) pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (h) peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; (i) penguatan tata kelola pendidikan; dan (j) peningkatan pendidikan karakter. Prioritas 3: KESEHATAN Sasaran Prioritas 1)

Meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu, ditandai dengan: a. Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi sebesar 88 persen; b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) menjadi sebesar 90 persen; c. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi sebesar 85 persen; d. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi sebesar 88 persen; e. Meningkatnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan menjadi sebesar 100 persen; f. Meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 75 persen; g. Meningkatnya persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat menjadi 95 persen; h. Terlaksananya fasilitasi pembangunan air minum di 392 kawasan, 894 desa, dan 124 ibukota kecamatan (IKK) dan pembangunan sanitasi di 143 kawasan dan 155 kabupaten/kota.

2)

Meningkatnya peserta KB baru menjadi 7,3 juta dan KB aktif menjadi 28,2 juta;

3)

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta.

4)

Meningkatnya jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) menjadi 3 kota.

5)

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan melalui 2.269 fasilitas pelayanan kesehatan.

6)

Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 90 persen;

7)

Meningkatnya persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan menjadi 67,5 persen; dan

8)

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan: a. Terkendalikannya prevalensi kasus HIV menjadi sebesar < 0,5 persen; b. Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang melakukan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS pada penduduk usia 15 – 24 tahun menjadi 55 persen; I.2-50 RKP 2012

c. d.

Meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan menjadi sebesar 80 persen dan yang disembuhkan menjadi sebesar 87 persen; Meningkatnya angka penemuan kasus malaria menjadi sebesar 1,5 per 1.000 penduduk.

Arah Kebijakan Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada: (1) pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care, peningkatan cakupan imunisasi dasar, serta penyediaan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi dasar berkualitas; (2) revitalisasi program KB ditekankan pada kualitas layanan KB melalui penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan; (3) peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, termasuk peningkatan kualitas layanan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional; (4) peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu, dan penggunaan obat, terutama obat esensial generik; dan (5) penerapan asuransi kesehatan nasional untuk masyarakat miskin dan diperluas secara bertahap. Prioritas 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sasaran Prioritas Pada tahun 2012, tingkat kemiskinan diturunkan hingga pada kisaran 10,5-11,5 persen dari jumlah penduduk. Arah Kebijakan Sebagai upaya untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, maka penurunan tingkat kemiskinan untuk mencapai sasaran pada tahun 2012 akan lebih diperluas baik sasaran maupun cakupan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian akan lebih banyak melibatkan masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk memperluas keterlibatan pihak-pihak diluar pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: (i)

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;

(ii)

meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan afirmatif/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program penanggulangan kemiskinan;

(iii) meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah termasuk RKP 2012

I.2-51

percepatan pembangunan daerah terpencil dan perdesaan; dan (iv) menata dan meningkatkan kualitasn pelaksanaan lembaga jaminan sosial. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada lima hal yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga. Penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri. Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif. Peningkatan dan perluasan program-program pro-rakyat. Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.

Prioritas 5: KETAHANAN PANGAN Sasaran Prioritas Sasaran peningkatan ketahanan pangan tahun 2012, adalah: a) terpeliharanya dan meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok; b) terjaminnya penyaluran subsidi pangan bagi masyarakat miskin; c) terjaganya stabilitas harga bahan pangan dalam negeri; d) meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) menjadi sekitar 89,8; e) terlindunginya dan meningkatnya lahan pertanian pangan; f) terbangunnya dan meningkatnya luas layanan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi; g) meningkatnya PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan pertumbuhan sekitar 3,2 persen; serta h) tercapainya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 110. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: (1)

Meningkatkan produksi pangan terutama daging sapi dan ikan serta mencapai surplus produksi padi untuk memantapkan ketahanan pangan, melalui: (a) perluasan areal/ekstensifikasi dan optimasi lahan, (b) intensifikasi, dengan peningkatan produktivitas (teknologi) dan intensitas tanaman, (c) peningkatan produktivitas dengan penyediaan sarana pertanian (bantuan benih, pupuk), penerapan teknologi dan penyuluhan, (d) peningkatan kualitas pascapanen (penurunan losses/susut), dan

I.2-52

RKP 2012

(e) mendukung pelaksanaan undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (2)

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, melalui: (a) pengelolaan konsumsi dengan melakukan diversifikasi konsumsi pangan, pengembangan industri pangan berbasis tepung dan pangan lokal, (b) stabilisasi harga pangan dalam negeri dengan peningkatan efisiensi distribusi dan logistik pangan, terutama peningkatan peran serta BUMN, dan (c) penyediaan pangan bersubsidi untuk keluarga miskin;

(3)

Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, melalui: (a) peningkatan mutu pangan, melalui pengolahan hasil, dan (b) peningkatan ketersediaan sumber protein terutama ikan.

Prioritas 6: INFRASTRUKTUR Sasaran Prioritas (1)

Sumber Daya Air a. Meningkatkan jumlah kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir dan abrasi pantai, termasuk pemulihan pasca bencana alam. b. Mempercepat pencapaian prioritas nasional penanganan secara terpadu DAS Bengawan Solo. c. Mendukung upaya peningkatan akses penduduk terhadap air minum sesuai target MDG’s.

(2)

Transportasi a. Meningkatnya keterhubungan wilayah untuk memperlancar arus distribusi barang dan manusia. b. Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi. c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.

(3)

Perumahan dan Permukiman Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau melalui pembangunan rusunawa 223 twin blok (TB), fasilitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 190.500 unit serta fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya sebanyak 53.333 unit.

(4)

Komunikasi dan Informatika a. Prosentase jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani jaringan broadband mencapai sekurang-kurangnya 76 persen dari total ibukota kabupaten/kota. b. Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone serat optik nasional mencapai 50 persen.

RKP 2012

I.2-53

c. Lanjutan beroperasinya fasilitas jasa akses telekomunikasi di 33.186 desa dan Pusat Layanan Internet Kecamatan di 5.748 desa ibukota kecamatan sebagai bagian dari program USO. (5)

Penataan Ruang a. Penguatan kelembagaan dalam rangka paduserasi rencana pembangunan, termasuk MP3EI, dengan RTR. b. Penyelesaian peraturan perundang-undangan amanat UU 26/2007, termasuk di dalamnya RTR Pulau, RTR KSN, RTRWP dan RTRWK, yang juga dilakukan dalam rangka menunjang paduserasi rencana pembangunan dan RTR.

Arah Kebijakan Secara umum arah kebijakan pembangunan infrastruktur berdasarkan RPJMN 20102014 akan difokuskan pada: (i) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (ii) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, dan (iii) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Sasaran fokus prioritas adalah terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan tingkat kinerja yang telah ditetapkan, dengan indikator presentase tingkat pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika. Secara lebih rinci, arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai SPM meliputi: 1.

Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi untuk menjamin keberlanjutan dan tingkat pelayanan transportasi kepada seluruh lapisan masyarakat;

2.

Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi yang memenuhi standar keselamatan internasional, guna mendukung penurunan tingkat kecelakaan sebesar 50 persen dari kondisi saat ini, yang didorong melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3.

Penyediaan pelayanan transportasi perintis di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan dan public service obligation (PSO) untuk angkutan penumpang kelas ekonomi perkeretaapian dan angkutan laut;

4.

Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi (petugas, operator dan pengguna), melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi;

5.

Pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

6.

Penyediaan dan penambahan fasilitas dan peralatan pencarian dan penyelamatan (SAR) untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan tindak awal SAR dalam operasi penanganan kecelakaan transportasi dan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya. I.2-54 RKP 2012

7.

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau;

8.

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;

9.

Mendukung upaya peningkatan akses penduduk terhadap air minum sesuai target MDG’s melalui: (1) pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; (2) pengendalian pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku; dan (3) meningkatkan pembangunan tampungan-tampungan dan saluran pembawa air baku, dan optimalisasi sumber air baku yang ada melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan.

10.

Meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air, dengan: (1) mempercepat penyelesaian peraturan pemerintah dan pedoman teknis lainnya sebagai turunan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (2) meningkatkan komunikasi, kerjasama, koordinasi antarlembaga dan antarwadah pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (3) melanjutkan proses peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat terutama di tingkat kabupaten/kota; 4) mempercepat penyelesaian rancangan pola pengelolaan Sumber Daya Air yang berbasiskan wilayah sungai, baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten.

11.

Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data serta informasi dalam rangka pengelolaan sumber daya air secara terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, dengan: (1) mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders); (2) membangun dan mengoptimalkan jaringan basis data antar seluruh stakeholders dan menetapkan standar, kodifikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur pengumpulan dan penyebaran data dan informasi; dan (3) melakukan collecting, updating dan sinkronisasi data serta informasi secara rutin dari instansi/lembaga terkait.

12.

Menutup wilayah blank spot informasi melalui pemerataan penyediaan infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika; serta peningkatan jangkauan dan mempertahankan keberlanjutan layanan komunikasi dan informatika di wilayah perbatasan, perdesaan, terpencil, dan wilayah non komersial lain.

Arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Sasaran fokus prioritas adalah meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung sektor riil, dengan indikator presentase peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika. Secara lebih rinci, arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil meliputi: RKP 2012

I.2-55

1.

Pembangunan jalan lintas strategis nasional dan terintegrasi dalam suatu sistem transportasi nasional dan regional yang mampu menghubungkan wilayah-wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh, serta outlet-outlet (terminal, pelabuhan dan bandara) untuk meningkatkan perekonomian nasional;

2.

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pertanian dan industri;

3.

Pengembangan sarana dan prasarana penghubung antar-pulau dan antarmoda yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda;

4.

Pengembangan transportasi umum massal di wilayah perkotaan yang terjangkau dan efisien sesuai dengan cetak biru transportasi perkotaan;

5.

Memenuhi tuntuan kompatibilitas global yang menempatkan jaringan transportasi nasional sebagai subsistem dari jaringan global dan regional, sehingga standar sistem operasi, standar keselamatan, dan kualitas pelayanan dituntut memenuhi standar internasional.

6.

Mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang terutama dari aspek penegakan hukum, deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, dan penataan jaringan dan ijin trayek.

7.

Dalam upaya pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai, arah kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air tahun 2012 diarahkan pada upaya pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir, terutama pada daerah perkotaan dan pusat-pusat perekonomian melalui: (1) percepatan pelaksanaan penanganan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo secara terpadu sesuai dengan tahapan yang direncanakan; (2) memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan lahar sedimen untuk pemulihan pasca bencana Merapi dan Wasior; (3) mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir; (4) meningkatkan pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai dan optimalisasi fungsi sarana/prasarana pengamanan pantai yang telah ada; (5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna mengoptimalkan upaya pengendalian banjir dan pengamanan pantai; dan 6) meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan sosial dalam pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air

8.

Pembangunan komunikasi dan informatika diarahkan kepada: (a) memperkuat konektivitas nasional secara virtual (virtual domestic connectivity) melalui pengembangan infrastruktur broadband nasional termasuk mendorong penetrasi broadband sebagai bentuk universal service melalui pemanfaatan ICT Fund dan mempercepat penetrasi siaran TV digital; (b) memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi pemerintah melalui pengembangan egovernment secara nasional; (c) meningkatkan e-literasi melalui peningkatan kualitas SDM TIK termasuk aparatur pemerintah; dan (d) mendukung pengembangan industri manufaktur TIK dalam negeri.

I.2-56

RKP 2012

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan rakyat, pada RKP 2012 diupayakan beberapa inisiatif baru yang mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Program Klaster IV (6 Program +3). Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah: (a) melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundangundangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS, (b) mempersiapkan proyek KPS yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu, (c) melakukan penguatan peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam menyusun strategi perencanaan dan prioritas sektor yang akan dikerjasamakan, dan (d) menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan dana pendukung di dalam APBN. Strategi yang akan ditempuh adalah: (a) membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS; (b) membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPS, seperti: fasilitasi dalam penyediaan tanah dan pendanaan seperti Infrastructure funds dan guarantee funds; (c) mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha, dan konsumen; (d) memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPS secara efisien dan mengikat; (e) mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel; (f) memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel; (g) meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik. Arah kebijakan penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2012 adalah: (1) penyelesaian materi teknis peraturan perundangan amanat UU 26/2007 antara lain penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Pangandaran-KalipuncangSegara Anakan-Nusakambangan (Pacangsanak), RTR KSN Candi Prambanan, RTR KSN Fasilitas Uji Terbang Roket dan Pengamat Dirgantara Pamengpeuk, RTR KSN Taman Nasional Kerinci Seblat, RTR KSN Kawasan Toraja dan sekitarnya, RTR KSN KAPET Khatulistiwa, RTR KSN KAPET Batulicin, RTR KSN Taman Nasional Komodo, RTR KSN Tanjung Puting, RTR KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat, dan RTR KSN Kawasan Timika, persetujuan substansi teknis RTRW untuk 184 kabupaten dan 52 kota; (2) penyerasian sasaran dan indikator rencana pembangunan (RKP, RPJMD dan RKPD) dengan indikasi program lima tahunan dalam RTRWN, RTR Pulau, RTRWP dan RTRWK. Prioritas 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Sasaran Prioritas Sasaran pertumbuhan investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada tahun 2012 diperkirakan tumbuh sebesar 11,5 persen. RKP 2012

I.2-57

Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan investasi tersebut maka dilakukan upaya melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan logistik nasional, peningkatan infrastruktur dan energi melalui skema KPS, perbaikan sistem informasi, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan. Perbaikan kepastian hukum dilakukan melalui reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk lebih meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam implementasinya. Penyederhanaan prosedur dilakukan melalui Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 50 kabupaten/ kota dengan arah kebijakan yaitu penerapan SPIPISE di PTSP sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas PTSP; pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Perbaikan logistik nasional dilakukan melalui pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi serta didukung oleh infrastruktur yang memadai dan kebutuhan dananya akan diupayakan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Perbaikan sistem informasi tetap dilakukan melalui pengoperasian secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor dan ekspor. Hingga saat ini, uji coba pengoperasian NSW telah selesai dilaksanakan. Selain pengoperasian secara penuh NSW, percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan, juga terus dilakukan, yakni dengan implementasi Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang. Sementara itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan melalui pengembangan KEK dengan memfokuskan penetapan KEK di 5 lokasi sampai tahun 2012. Selain itu, diperlukan pula sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Sasaran ketenagakerjaan pada tahun 2012 adalah tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan hingga berkisar antara 6,4-6,6 persen. Untuk itu, arah kebijakan pada tahun 2012 adalah: (1) mempercepat proses penyempurnaan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; (2) mendorong pencapaian proses negosiasi bipartit; (3) memperkuat kapasitas organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha; dan (4) memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang peraturan/kebijakan ketenagakerjaan dengan cara melakukan dialog tentang tata cara penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dukungan pertanahan untuk membangun iklim investasi dilakukan dengan sasaran: (1) terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, yang kondusif bagi iklim usaha di seluruh Indonesia; (2) terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah; dan (3) tersedianya data dan informasi per-tanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan nasional/Simtanas). Untuk itu arah kebijakannya adalah penataan dan penegakan hukum pertanahan sehingga dapat mengurangi potensi sengketa serta meningkatkan penerapan sistem informasi dan manajemen pertanahan, melalui kegiatan peta pertanahan 2.500.000 hektar, legalisasi aset tanah sebanyak 939.854 bidang, penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru dengan target: 2.791 kasus, serta I.2-58 RKP 2012

peningkatan akses layanan pertanahan melalui Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di 419 kab/kota. Prioritas 8: ENERGI Sasaran Prioritas 1.

Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha

2.

Meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 73,6 persen

3.

Meningkatkan produksi minyak bumi menjadi 970 ribu barrel per hari

4.

Meningkatkan produksi gas bumi menjadi 1.404 ribu setara barel minyak per hari

5.

Meningkatkan produksi batubara menjadi 332 juta ton

Arah Kebijakan Arah kebijakan ketahanan dan kemandirian energi ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan energi yang bertumpu pada sebanyak-banyaknya kemampuan sumber daya dari dalam negeri untuk mendukung percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan yang ditempuh adalah (i) meningkatkan daya tarik investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, guna meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak dan gas bumi; (ii) meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur energi, termasuk infrastruktur BBM, gas, dan ketenagalistrikan; (iii) meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara untuk keperluan industri di dalam negeri; (iv) menerapkan inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; dan (v) meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan menyediakan subsidi energi tepat sasaran. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan guna meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak dan gas bumi adalah (i) mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi tinggi seperti EOR (Enhanced Oil Recovery) terutama untuk peningkatan produksi di sumur-sumur yang sudah tua/marjinal; (ii) meningkatkan kualitas monitoring volume produksi dan lifting minyak dan gas bumi; (iii) mempercepat pengambilan dan pengolahan data potensi sumber daya minyak dan gas bumi, melalui pengolahan data seismik 2D, terutama di daerah lepas pantai, dan di daerah remote; (iv) meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan, penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi geologi sumber daya minyak dan gas bumi; dan (v) menyiapkan dan mempromosikan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. Peningkatan pelayanan infrastruktur energi, termasuk infrastruktur BBM, gas, dan ketenagalistrikan dilakukan dengan (i) mengembangkan kilang dan depo BBM; (ii) membangun pipa transmisi dan distribusi gas; (iii) membangun pembangkit listrik, termasuk jaringan transmisi dan distribusinya; (iv) meningkatkan peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur energi; dan (v) melaksanakan penyediaan listrik hemat dan murah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dalam rangka diversifikasi energi, perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan gas dan batubara untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk pemanfaatan gas dan batubara RKP 2012

I.2-59

adalah (i) meningkatkan pasokan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik, pupuk/non-pupuk, industri petrokimia, rumah tangga, dan transportasi; (ii) membangun Small Scale LNG Receiving Terminal guna menerima dan menimbun pasokan/ penyediaan gas pembangkit listrik, dan kilang mini LPG untuk memasok gas rumah tangga; (iii) membangun sistem jaringan distribusi gas (SPBG) untuk angkutan umum, dan jaringan distribusi pipa gas kota untuk melayani rumah tangga; (iv) menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri melalui Domestic Market Obligation (DMO) terutama sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik sesuai dengan UU No. 30 tahun 2007; (v) mengatur harga batubara di dalam negeri dengan mengacu kepada indeks harga batubara ekspor; dan (vi) mendorong pembangunan sarana dan prasarana pengangkutan batubara untuk keperluan pasar dalam negeri. Inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam pengembangan energi terbarukan adalah (i) memfokuskan pengembangan energi terbarukan (EBT) pada panas bumi, bio-energi, dan aneka energi baru terbarukan, seperti biomassa, tenaga surya, tenaga angin, tenaga nuklir, dan tenaga hidrogen; (ii) menerapkan subsidi (green subsidy) dengan memperlakukan harga khusus dan insentif pada EBT sehingga selisih harga EBT dan energi fosil bisa terjembatani; (iii) meningkatkan pemanfaatan sumber energi lokal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Desa Mandiri Energi (DME), baik DME BBN maupun DME non-BBN, termasuk di pulau kecil terluar. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan efisiensi dan subsidi tepat sasaran adalah (i) menerapkan audit energi dan mekanisme mandatori penghematan energi; (ii) meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi aparat pemerintah dan masyarakat; (iii) mengembangkan industri peralatan hemat energi untuk industri dan gedung-gedung dan memfasilitasi pembentukan Energy Service Company (ESCO); (iv) melakukan pengaturan kembali subsidi BBM supaya lebih tepat sasaran, baik melalui scheme pembatasan penerima BBM bersubsidi, seperti angkutan umum, kendaraan roda dua, nelayan, dan sebagainya, maupun opsi kenaikan harga BBM, terutama Premium; (v) mensubtitusi BBM dengan bahan bakar gas (BBG); (vi) meningkatkan mutu pengawasan BBM yang beredar, baik kualitas maupun kuantitas, di dalam negeri; dan (vii) meneruskan konversi minyak tanah ke LPG serta menurunkan potensi kecelakaan penggunaan LPG. Prioritas 9: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Arah kebijakan yang akan dikembangkan pada tahun 2012 dalam penanggulangan perubahan iklim, antara lain adalah: ( i ) terus dilakukannya upaya-upaya dalam mengurangi lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan; (ii) peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut; (iii) terus ditingkatkannya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu; (iv) rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir; (v) evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bersifat lintas K/L; (vi) dukungan terhadap penelitian dan pengembangan untuk penurunan gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim; (vii) peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan daerah; (viii) penyusunan insentif ekonomi dan fiskal bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk berpartisipasi I.2-60

RKP 2012

dalam program penanganan perubahan iklim. Selain itu, Peraturan Presiden mengenai RAN-GRK akan segera ditetapkan yang akan menjadi peraturan payung bagi seluruh sektor, dan akan ditindaklanjuti dengan disusunnya pedoman untuk Rencana Aksi Daerah dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Dalam pengendalian perbaikan kualitas lingkungan hidup, arah dan kebijakan yang akan dikembangkan adalah meningkatkan kualitas pengelolaan daya dukung lingkungan hidup agar kemampuannya dapat pulih kembali dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada tahun 2012, arah kebijakan tersebut terus dilanjutkan, yang terutama difokuskan pada : (i) penurunan beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan; (ii) menekan laju kerusakan SDA dan lingkungan hidup, melalui upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, baik di kawasan hutan, laut, pesisir, maupun di areal bekas pertambangan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati; (iii) penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup. Terkait dengan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, arah dan kebijakan akan dikembangkan dengan: (i) melanjutkan proses internalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 3 (tiga) pilar utama pembangunan berkelanjutan; (ii) menjabarkan hal-hal konkrit dalam pilar kerangka kelembagaan untuk mempercepat internalisasi 3 (tiga) prinsip pembangunan berkelanjutan; serta (iii) menyepakati ukuranukuran untuk pembangunan berkelanjutan yang tepat dan dapat digunakan baik di tingkat nasional dan daerah sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dapat berjalan nyata di lapangan. Arah dan kebijakan untuk pembangunan sistem peringatan dini adalah: (i) mengembangkan produk peringatan dini gempa bumi dan tsunami; (ii) meningkatkan manajemen penanganan gempa bumi dan tsunami; (iii) pendirian stasium agroklimat di 11 provinsi; (iv) pemantauan kawasan perbatasan yang rawan bencana; (v) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan; (vi) meningkatkan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi melalui penambahan dan pembangunan jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi; serta (vii) meningkatnya jumlah dan kemampuan akses informasi terkait perubahan iklim. Sehingga diharapkan pola pembangunan yang dilakukan memenuhi kaidah keberlanjutan (pro-environment) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Selanjutnya, arah dan kebijakan untuk mencapai sasaran pengurangan risiko bencana adalah: (i) mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah; (ii) penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; (iii) mendorong keterlibatan dan partisipasi lembaga-lembaga nonpemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; (iv) peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan yang dilengkapi dengan peralatan dan logistik yang memadai; serta (v) percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. Sedangkan terkait dengan penanggulangan bencana juga ditekankan pada upaya untuk menjaga keutuhan NKRI melalui: (i) pemetaan seluruh wilayah nasional termasuk wilayah rawan bencana; (ii) penyediaan peta rawan bencana bagi keperluan mitigasi bencana; (iii) meningkatkan kapasitas kelembagaan bencana di daerah terutama di daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, dan mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; serta (iv) meningkatkan penanganan RKP 2012 I.2-61

kedaruratan yang efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas sumber daya penanggulangan bencana daerah. Adapun strategi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial dilakukan dengan memprioritaskan tersedianya peta dasar dan tematik nasional baik di darat maupun di laut pada wilayah nasional yang terkena bencana nasional yang mengakibatkan perubahan rona muka bumi secara massive; serta meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim serta bencana alam laut. Prioritas 10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK Sasaran Prioritas Sasaran pembangunan daerah tertinggal adalah: a. b. c.

Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,8 persen pada tahun 2012; Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 16.6 persen pada tahun 2012; dan Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2012 menjadi 69.9.

Sedangkan sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan antara lain: a. b. c. d. e. f.

Terselesaikannya secara bertahap permasalahan perbatasan; Tercapainya kemajuan yang signifikan dalam upaya penyelesaian segmen batas darat, dengan prioritas batas negara antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan dan RI-Timor Leste di Provinsi NTT; Mulai menurunnya tingkat kejadian kegiatan ilegal secara gradual di seluruh kawasan perbatasan darat dan laut; Mulai meningkatnya akses masyarakat kepada sarana dan prasarana dasar, dengan prioritas 39 kecamatan perbatasan prioritas; Mulai meningkatnya pendapatan masyarakat dengan prioritas di 39 kecamatan perbatasan prioritas; Mulai terciptanya keterkaitan sistem produksi dan distribusi antara Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan pusat kegiatan di kecamatan perbatasan sekitarnya dalam suatu sistem kawasan pengembangan ekonomi.

Arah Kebijakan Arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah meningkatkan sinergi antar sektor pembangunan dan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan ke dalam upaya-upaya sebagai berikut: a. b. c. d. I.2-62

Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal; Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal; RKP 2012

e.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Sedangkan arah kebijakan yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan adalah mengoptimalkan dan mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan dalam penegakan kedaulatan wilayah NKRI dan membuka akses masyarakat terhadap pelayanan sosial-ekonomi melalui upaya-upaya strategis sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

Peningkatan diplomasi perbatasan dan menindaklanjuti hasil-hasil perundingan perbatasan; Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara; Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum; Peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan; Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan Penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Prioritas 11: KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Kebudayaan Sasaran pembangunan kebudayaan yang menjadi prioritas nasional adalah (1) meningkatnya upaya pengelolaan terpadu cagar budaya dan museum; (2) meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni dan budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (4) meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten; dan (4) meningkatnya kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas di bidang kebudayaan. Untuk mencapai sasaran prioritas tersebut, maka arah kebijakan prioritas pembangunan kebudayaan adalah peningkatan upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keberagaman budaya untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri bangsa. Inovasi Teknologi Sedangkan sasaran pembangunan iptek dalam rangka inovasi teknologi adalah meningkatnya kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas. Untuk itu arah kebijakannya adalah penguatan sistem inovasi nasional melalui penguatan kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek nasional serta upaya inovasi dibidang-bidang teknologi yang strategis.

RKP 2012

I.2-63

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Sasaran Prioritas Sasaran Pembangunan Prioritas lainnya bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah: a.

Meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektivitas proses deradikalisasi.

b.

Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya.

c.

Meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia.

d.

Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang.

Arah Kebijakan Arah kebijakan Prioritas lainnya bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah: a.

Menyempurnakan tata kelola koordinasi pencegahan dan penangggulangan tindak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme.

b.

Melaksanakan pendidikan politik untuk penanaman nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan kepada masyarakat luas.

c.

Melanjutkan upaya pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya.

d.

Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia melalui peningkatan kerja sama multilateral di bidang kejahatan lintas negara dan terorisme.

e.

Peningkatan koordinasi penanganan perkara Tipikor dan upaya penyelamatan aset hasil Tipikor diantara penegak hukum.

f.

Peningkatan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN Industri Pengolahan NonMigas Sasaran pertumbuhan industri pengolahan non migas tahun 2012 adalah 6,3 persen. Untuk itu kebijakan industri pada tahun 2012 untuk tujuan jangka pendek diarahkan pada pengamanan pasar domestik dari produk impor serta berbagai upaya harmonisasi tarif. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang diarahkan pada revitalisasi industri penumbuhan I.2-64

RKP 2012

klaster industri berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia terampil, dan industri untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang difokuskan pada: (1) Revitalisasi industri, khususnya industri pupuk, industri gula, dan revitalisasi berbagai rumpun (cluster) industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional; dan (2) Penumbuhan rumpun industri berbasis minyak sawit (oleochemical) serta rumpun industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi. Perdagangan Internasional Sasaran perdagangan internasional adalah meningkatnya angka pertumbuhan ekspor. Dalam rangka meningkatkan akses pasar, Indonesia melakukan multitrack strategy, yaitu strategi diplomasi di fora multilateral, regional, dan bilateral. Melalui multitrack strategy ini, Indonesia telah berhasil memperkuat perannya di berbagai fora internasional, baik di forum WTO melalui G-20, G-33, dan NAMA 11, di forum ASEAN, ASEAN – Mitra dan Sub Regional ASEAN serta forum Bilateral. Tenaga Kerja Indonesia Pada tahun 2012, diperkirakan TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah mencapai 700.000 orang. Sasaran yang ingin dicapai untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada TKI adalah: (1) terselenggaranya sistem informasi layanan TKI (SIM TKI) yang mengintegrasikan sistem informasi yang dimiliki oleh K/L terkait yang mendukung pelayanan dan perlindungan TKI; (2) tertanganinya seluruh pengaduan yang diterima oleh hotline service dalam waktu 2x24 jam; (3) terwujudnya pos pelayanan TKI di kecamatan di daerah-daerah kantong TKI; dan (4) terlaksananya revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaga penyelenggara pengiriman uang non-bank akan diformalkan agar proses transfer uang oleh TKI ke Indonesia (remitansi) menjadi lebih murah, efisien dan handal. Terkait dengan hal tersebut, akan ditetapkan UU Transfer Dana yang mengatur pengiriman uang hanya bisa dilakukan oleh perbankan atau lembaga non-bank yang berbadan hukum, dan tidak membolehkan dilakukan perorangan. PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Kepariwisataan Sasaran pembangunan kepariwisataan tahun 2012 adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 7,5 juta orang dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara 245 juta perjalanan; Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,50 juta orang; Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penerimaan PDB menjadi 5,10 persen; Meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi sebesar 5,76 persen; Meningkatnya perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman menjadi USD 7,65 miliar; dan Meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi sebesar Rp. 171,00 triliun.

RKP 2012

I.2-65

Untuk mencapai sasaran prioritas tersebut, maka arah kebijakan prioritas pembangunan kepariwisataan adalah mendorong peningkatan penerimaan devisa dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui penguatan pariwisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi pariwisata bahari dan budaya, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, dan berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan iptek, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kepemudaan dan Keolahragaan Sasaran pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang menjadi prioritas nasional pada tahun 2012, adalah: (1) meningkatnya character building, konsolidasi, dan revitalisasi gerakan kepemudaan dan kepramukaan; (2) meningkatnya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda; (3) meningkatnya pemberdayaan organisasi kepemudaan; dan (4) meningkatnya penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Untuk mencapai sasaran prioritas tersebut, maka arah kebijakan prioritas nasional pembangunan pemuda dan olahraga adalah: (1) peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan (2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. Kehidupan Beragama Sasaran pembangunan bidang agama adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang ditandai dengan: (1) terwujudnya harmoni sosial yaitu dengan meningkatnya pertemuan dan kerjasama antarumat beragama; dan (2) meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yaitu pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar. Arah kebijakan pembangunan bidang agama adalah: (1) meningkatkan harmoni sosial antarumat beragama melalui sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ada, khususnya Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian Rumah Ibadat dan SKB tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia, serta meningkatkan efektifitas FKUB; dan (2) meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar dengan menerapkan standar pelayanan minimum (SPM). Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sasaran pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak adalah tersusunnya kebijakan: perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan tenaga kerja perempuan, dan korban perdagangan orang; penyusunan data gender; dan penghapusan kekerasan pada anak. Untuk itu arah kebijakannya adalah peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

I.2-66

RKP 2012

2.3.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG, PENGARUSUTAMAAN, DAN LINTAS BIDANG Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Bidang Ekonomi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Politik Bidang Pertahanan dan Keamanan Bidang Hukum dan Aparatur Bidang Wilayah dan Tataruang Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan dalam Buku II. Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RKP 2012. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKP 2012 terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip pengarustamaan ini, upaya-upaya mengatasi masalah dan tantangan pembangunan akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. RKP 2012 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi (1) penanggulangan kemiskinan ; (2) perubahan iklim global; (3) pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, dan (4) perlindungan RKP 2012

I.2-67

anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. 2.3.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah memberikan arahan yang jelas agar pembangunan selama 20 tahun kedepan dapat mencapai sasaran pokok yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapai hal tersebut, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional 2010-2014, yaitu: 1.

Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera;

2.

Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik;

3.

Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;

4.

Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana;

5.

Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

perdagangan

Sesuai dengan titik berat Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 sebagaimana di atas, maka berbagai strategi pembangunan wilayah tersebut akan dilaksanakan dalam kerangka memperluas basis pertumbuhan, baik secara sektor maupun secara wilayah melalui pemantapan sinergi antara pusat-daerah dan antardaerah dalam mensinkronisasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang terbatas. Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah namun juga tidak mengorbankan kepentingan nasional. Dalam mempercepat pembangunan wilayah akan dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Selain itu, akan dilakukan upaya-upaya untuk mempercepat pembangunan di beberapa wilayah yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah lainnya serta meningkatkan keterkaitan intrawilayah dan antarwilayah (domestic connectivity) melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Arah dan kebijakan pengembangan kewilayahan pada tahun 2012 ditujukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran prioritas nasional sejalan dengan isu strategis yang ada di setiap wilayah. Penyiapan RKP Tahun 2012 dilakukan untuk mempertahankan momentum pembangunan dan mendorong pembangunan yang I.2-68

RKP 2012

berkeadilan dengan tetap mengacu pada 11 prioritas dan empat jalur pembangunan: progrowth, pro-poor, pro-jobs, dan pro-environment. Selain itu, sesuai dengan strategi pengembangan wilayah tahun 2010-2014 terutama pada butir (1), (2) dan (3) seperti tersebut di atas, Pemerintah telah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 program utama yang meliputi 22 kegiatan utama pada 6 koridor ekonomi seperti yang sudah dijelaskan di atas. A)

PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU-PULAU BESAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, maka kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. (1)

Pengembangan Wilayah Sumatera

Kebijakan pengembangan wilayah Sumatera dalam tahun 2012 diarahkan untuk menjadikan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikulutura, sawit dan karet, serta sebagai sentra produksi perikanan dan hasil laut yang dilakukan dengan meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut. Wilayah Sumatera juga diarahkan untuk mengembangkan (cluster) industri unggulan yang dilakukan dengan strategi mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi, sehingga wilayah Sumatera dapat diperhitungkan sebagai salah satu wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebagai sentra produksi dan industri unggulan, wilayah Sumatera perlu didukung oleh iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan investasi di wilayah Sumatera. Dengan demikian, kebijakan pengembangan wilayah Sumatera juga perlu diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas legislasi, meningkatkan penegakan hukum, Hak Azazi Manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel. Pembangunan wilayah Sumatera perlu dilakukan secara sinergis di berbagai sektor dengan tetap mengupayakan pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional, pengembangan industri pariwisata alam dan budaya, pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi, penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera, pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN, peningkatan program penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional, dan pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera serta diikuti upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas RKP 2012

I.2-69

pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Sumatera akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: kelapa sawit, karet, batubara, yaitu sebagai sentra produksi dan pengolahannya serta sebagai lumbung energi nasional. (2)

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Arah kebijakan pembangunan Wilayah Jawa-Bali di tahun 2012 ditujukan untuk tetap mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional yang akan dilakukan melalui berbagai upaya dengan menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan, serta menekankan juga pada pengembangan industri unggulan potensial di berbagai wilayah potensial di Jawa-Bali. Sementara itu dalam upaya percepatan transformasi ekonomi di Wilayah Jawa-Bali akan dilakukan dengan strategi memantapkan PKN Jabodetabek sebagai pusat jasa dan perdagangan berkelas internasional; serta mengembangkan PKN Gerbangkertosusila, Bandung dan Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri. Pengembangan wilayah Jawa-Bali tetap diarahkan untuk mendorong pembangunan wilayah Selatan Jawa melalui percepatan transformasi struktur ekonomi serta penguatan produktivitas ekonomi dan investasi. Sementara itu, kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali perlu dikembangkan dengan pola distribusi penduduk yang lebih seimbang serta diikuti dengan fokus pada kebijakan pengurangan tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta pengurangan tingkat kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Sementara itu, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia diarahkan sejalan dengan transformasi ekonomi ke arah sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa). Untuk mendorong perekonomian, wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mengembangkan jasa pariwisata dan meningkatkan nilai surplus perdagangan internasional serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk memperlancar arus barang dan jasa dengan mengutamakan pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung dan sumber daya air dan lahan. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali tidak akan terlepas dari dukungan pelaksanaan tata kelola yang baik, oleh karena itu penekanan upaya pemantapan tata kelola di Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 dilakukan melalui reformasi birokrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien; mengembangkan sistem pengurusan perizinan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kredibilitas lembaga hukum. Selain itu, diperlukan upaya-upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa wilayah di Jawa-Bali, khususnya bencana banjir, longsor dan gunung berapi serta diikuti upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Jawa dan Koridor Bali – Nusa Tenggara akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan yaitu: industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, perkapalan, alutsista, telematika, dan pariwisata sebagai pendorong industri dan jasa nasional serta sebagai pintu gerbang pariwisata nasional. I.2-70

RKP 2012

(3)

Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pada tahun 2012, pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; serta meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dilaksanakan dengan strategi pengembangan yaitu meningkatkan produktivitas budi daya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, pengembangan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional dilaksanakan dengan strategi pengembangan mengoptimalkan industri migas dan pertambangan, serta mengembangkan industri energi alternatif terbarukan. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan juga tetap diarahkan untuk melanjutkan upaya pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri pariwisata alam dan budaya. Untuk memperkuat keterkaitan domestik antarwilayah, diarahkan pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Pengembangan kawasan perbatasan di wilayah Kalimantan sebagai beranda depan wilayah nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan transportasi. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan juga ditujukan untuk pengamanan pulau-pulau terluar serta pencegahan dini adanya abrasi pantai. Terkait dengan upaya pemantapan tata kelola, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mengembangkan daerah otonom yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, yaitu dengan upaya meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi, meningkatkan penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Kalimantan akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu kelapa sawit, batubara, alumina/bauksit, migas, perkayuan, dan besi baja sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta sebagai lumbung energi nasional. (4)

Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pembangunan wilayah Sulawesi pada tahun 2012 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan dan lumbung pangan nasional dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan, serta meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap. RKP 2012

I.2-71

Dalam upaya mengembangkan wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional, kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi juga perlu tetap memperhatikan pengembangan gugus industri unggulan wilayah, pengembangan wilayah Sulawesi sebagai satu kesatuan ekonomi domestik melalui pengembangan integrasi sistem jaringan transportasi serta pengembangan Sulawesi sebagai hub Kawasan Timur Indonesia melalui peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan. Untuk mendorong perekonomian Wilayah Sulawesi, pembangunan diarahkan untuk pengembangan jalur wisata alam dan budaya dengan memperkuat jalur wisata di wilayah Sulawesi serta jalur wisata dengan wilayah lainnya. Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia didorong dengan kebijakan pengurangan tingkat pengangguran dan pengurangan kemiskinan serta peningkatan akses kesehatan dan pendidikan di beberapa wilayah di Sulawesi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan manusia. Dalam bidang sarana dan prasarana, pengembangan diarahkan pada kebijakan di sektor energi yaitu meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik, yang dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik serta diversifikasi sumber energi primer. Pengembangan kawasan perbatasan di wilayah Sulawesi sebagai beranda depan wilayah nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal serta pengamanan pulau-pulau terluar serta pencegahan dini adanya abrasi pantai. Dalam upaya pemantapan tata kelola di wilayah Sulawesi, arah kebijakan yang diambil yaitu penguatan daerah otonom dan kualitas pelayanan publik, yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas legislasi dan regulasi; penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi; serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Sulawesi akan dilaukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel, dan migas sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional. (5)

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pembangunan wilayah Nusa Tenggara di tahun 2012 diarahkan untuk mengoptimalisasikan pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, yang dilakukan dengan strategi mengembangkan sentra produksi rumput laut, jagung, kakao, peternakan, dan perikanan tangkap. Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan dari pengembangan komoditas unggulan tersebut, maka Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mengembangkan PKN Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan komoditas unggulan dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mendorong perekonomian wilayah Nusa Tenggara, pembangunan diarahkan melalui pengembangan sektor unggulan yaitu pariwisata bahari yang didorong oleh peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Nusa Tenggara. Sedangkan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja I.2-72

RKP 2012

berketerampilan dan berpendidikan tinggi serta peningkatan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara di tahun 2012 tidak terlepas dari upaya-upaya pelaksanaan tata kelola yang baik, yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara itu sendiri. Dalam upaya mendukung pemantapan tata kelola, kebijakan diarahkan untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah; meningkatkan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk penanganan kasus korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Bali – Nusa tenggara akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan yaitu: pariwisata, peternakan dan perikanan sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan sebagai pendukung pangan nasional. (6)

Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan Wilayah Maluku tahun 2012 diarahkan untuk pengembangan sentra produksi komoditas unggulan dengan meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya serta diversifikasi produk untuk pasar dalam dan luar negeri, mengembangkan klaster industri perikanan dengan Ambon sebagai pusat industri pengolahan penganekaragaman produk olahan kelapa dan mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan. Untuk mendorong perekonomian wilayah Maluku, pembangunan diarahkan melalui pengembangan sektor unggulan yaitu pariwisata bahari. Sedangkan untuk peningkatan ketahanan pangan dan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pembangunan diarahkan untuk peningkatan pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil serta diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Maluku dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi serta peningkatan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dalam mendukung upaya pemantapan tata kelola, Wilayah Maluku diarahkan pada peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola yang akan dilakukan dengan strategi: meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah; meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi; serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Disamping itu, pembangunan Wilayah Maluku juga tetap diarahkan untuk penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan dan peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan serta percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, upayaupaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui RKP 2012

I.2-73

penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: perikanan dan nikel sebagai pengembangan energi, pangan, perikanan, dan tambang nasional. (7)

Pengembangan Wilayah Papua

Pembangunan Wilayah Papua tahun 2012 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, dalam upaya mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki oleh Wilayah Papua, maka pembangunan Wilayah Papua tahun 2012 diarahkan untuk pengembangan sektor dan komoditas unggulan yang dilakukan dengan mengembangkan sentra produksi pertanian, perikanan laut, mengembangkan industri pengolahan perikanan laut, serta mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya. Untuk mendorong perekonomian wilayah Papua serta untuk peningkatan ketahanan pangan, pembangunan diarahkan untuk peningkatan pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, didalam upaya mendukung pemantapan tata kelola di Wilayah Papua, maka pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan dengan memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal, menghormati dan memperkuat lembaga adat, pengendalian HIV/AIDS serta meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik. Disamping itu, pembangunan Wilayah Papua juga tetap diarahkan untuk pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan serta penguatan ekonomi daerah. Sementara itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: food estate (MIFEE), perikanan, tembaga, peternakan, migas dan nikel sebagai pengembangan energi, pangan, perikanan, dan tambang nasional. B)

PENGEMBANGAN WILAYAH LAUT

Pengembangan wilayah laut dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek geologi, oseanografi, biologi atau keragaman hayati, habitat, potensi mineral dan energi, potensi perikanan, potensi wisata bahari, potensi industri maritim, potensi transportasi, dan teknologi. Pendekatan ini merupakan sinergi I.2-74 RKP 2012

dari pengembangan pulau-pulau besar dalam konteks pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Pendekatan ini memandang wilayah laut Indonesia atas dua fungsi: (i) sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antarwilayah, dan (ii) sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah. Pengembangan wilayah laut didasarkan pada sektor unggulan dan potensi keterkaitan depan dan belakang dengan sektor-sektor lain. Pada tahun 2012, pengembangan wilayah laut nasional diprioritaskan pada wilayah pengembangan kelautan Makassar-Buton dan Banda-Maluku, dengan tetap melanjutkan upaya pengembangan di wilayah pengembangan kelautan Sumatera, Malaka dan Jawa. Untuk meningkatkan pengembangan wilayah kelautan Makassar-Buton, arah kebijakan yang diambil yaitu optimalisasi peran strategis kelautan dalam meningkatkan interaksi perdagangan intra pulau (antar provinsi di Sulawesi) maupun dalam mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai penggerak Kawasan Timur Indonesia. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi pengembangan: (1) peningkatan sistem transportasi laut yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi; (2) pemantapan sistem transportasi laut untuk memperkuat fungsi intermediasi Sulawesi bagi KBI dan KTI; (3) pembangunan pelabuhan-pelabuhan ikan dalam klaster-klaster industri pengolahan hasil laut; (4) pengembangan pelabuhan hub ekspor komoditas unggulan; (5) peningkatan pengawasan jalur pelayaran internasional untuk mencegah aktivitas penyelundupan; (6) pengembangan lembaga pendidikan dan kurikulum berbasis kelautan (perikanan, pariwisata, perkapalan); (7) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); dan (8) pengembangan wisata bahari. Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Sementara itu, fokus prioritas pengembangan kelautan Banda-Maluku diarahkan untuk merintis pengembangan industri berbasis sumber daya kelautan dan wisata bahari. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi pengembangan yang diambil adalah: (1) pengembangan sumber daya manusia berketrampilan tinggi di bidang kelautan (pendidikan dan pelatihan); (2) pengembangan komoditas unggulan bernilai tinggi berbasis kelautan seperti kerang mutiara dan ikan hias; (3) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); (4) pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat khususnya wilayah pesisir untuk memperkuat modal sosial; (5) peningkatan akses permodalan bagi nelayan; (6) pengembangan wisata bahari. Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. C)

PENGEMBANGAN KAWASAN

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah juga diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, serta keterkaitan antara kota-desa; (2) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, serta (3) pengembangan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan rawan bencana. Pada tahun 2012, arah kebijakan pengembangan kawasan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Mengembangkan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota;

RKP 2012

I.2-75

2.

Memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan;

3.

Meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi (hulu-hilir);

4.

Mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional dan internasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata-rantai proses produksi dan distribusi;

5.

Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional;

6.

Melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju;

7.

Mendorong pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah; penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana; mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan; serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

I.2-76

RKP 2012