KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KP TAHUN 2016 DAN RENCANA TAHUN 2017
Kepala Biro Perencanaan Disampaikan pada Rapat Kerja Teknis BPSDMKP Bogor, 3 Februari 2016 Jenderal Biro PerencanaanSekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Visi & Misi KKP 2015-2019
LAUT ADALAH MASA DEPAN BANGSA “Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana”. Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014
TRISAKTI & NAWA CITA
VISI KKP Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
3 PILAR MISI KKP 1 Kedaulatan 2 Keberlanjutan 3 Kesejahteraan
1
Jenderal Biro PerencanaanSekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pelaksanaan Misi KKP MISI Kedaulatan
MISI Kesejahteraan
(Sovereignty)
(Prosperity)
MISI Keberlanjutan
1
2
2
DJPSDKP : Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan BKIPM : Perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
(Sustainabiltiy)
6 3
DJPRL : Penataan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4
DJPT DAN DJPB : Keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5
DJPDS : Daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
7
BPSDMKP : SDM Aparatur dan masyarakat BALITBANG KP : Inovasi iptek kelautan dan perikanan
Jenderal Biro PerencanaanSekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
CUSTOMERRS PERSPECTIVE
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
SASARAN STRATEGIS KKP 2015-2019
3
SS 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat KP
SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP
PERUMUSAN KEBIJAKAN
SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN KEBIJAKAN
SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif
HUMAN CAPITAL
INFORMATION CAPITAL
ORGANIZATION CAPITAL
FINANCIAL CAPITAL
SS7.Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional & berkepribadian
SS 8.Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien & akuntabel
Jenderal Biro PerencanaanSekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan
1
PROGRAM PRIORITAS
USAHANELAYAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2
SISTEM RANTAI DINGIN
354
Paket Ice Flake Machine
21 skala besar 333 skala kecil
29 Paket Integrated Cold Storage 15 skala besar 14 skala kecil 3
6
32 Paket Single Cold Storage 10 Unit Pabrik Rumput Laut 7 Unit Warehouse Rumput Laut 4 Sentra Kuliner
PENGAWASAN SDKP
Pesawat Patroli
1
Speedboat 5
Kapal Markas
7
13.872 Alat tangkap
4
REHABILITASI WILAYAH PESISIR
500.000 Batang Vegetasi Pantai
IPTEK& SDM
3 Unit Pabrik Tepung Ikan 2 Unit Kapal Angkut Ikan 1 Unit Kapal Pengolah 1200 GT 1 Unit Pasar Ikan Terintegrasi
10 Research Buoy 60.000 Kelompok disuluh 8 Taman Teknologi 7225 Pendidikan Anak 40.000 5 Unit Politeknik Pelatihan Masyarakat Pelaku Utama 2 Pusat Riset Kelautan 3000 8000 1 Unit Kapal Riset Pelatihan Aparatur Penyuluh Bantu
30 GT
ASURANSI NELAYAN
1
2
Juta Orang
SERTIFIKASI TANAH 20.000 15.000 Bidang Tanah Nelayan
5 USAHAGARAM RAKYAT
4 JUTA Batang Mangrove
6
Bidang Tanah Pembudidaya
30
Kab
USAHAPEMBUDIDAYAIKAN
29,4 KM Pelindung Pantai
100 JUTA Benih Ikan
3000 UNIT
765 Paket
Kebun Bibit Rumput Laut
2000 TON
Sarana Budidaya Minapadi
100 Unit 450 Unit Excavator Karamba Jaring Apung 60 Paket Budidaya 360 Paket Pakan Mandiri
1020 Kapal <5 GT 1020 Kapal 5 GT 1000 Kapal 10 GT 250 Kapal 20 GT 30 Kapal 30 GT 5 Kapal Angkut
Kekerangan
Biro Perencanaan
Pakan Ikan
2000 UNIT Kincir Air
aket 1500 Paket 5 PBiofloc Sarana Budidaya Ikan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
15 Lokasi Sentra KP Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2016
Jenderal Biro PerencanaanSekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tujuan dan Proses Bisnis Sentra KP Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan
Jenderal Biro PerencanaanSekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan
PERSIAPAN 2016 APBN 2017 PEMANTAPAN (Hal yang perlu disiapkan) PERSIAPAN PERSIAPANAPBN APBN2017 2017 1. Kesiapan regulasi : • Per Ka Badan tentang Pedoman/Juklak/Juknis • SK tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa • SK tentang Pejabat Perbendaharaan 2. Pengisian SIRUP 2016 dan Jadwal PBJ 1. Pembukaan blokir pada DIPA 2016 2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 : • MKP dengan Eselon I • Eselon I dengan Eselon II dan Ka UPT • Kepala dinas provinsi dengan MKP 3.
Pengelolaan Kinerja : • Penetapan Tim Pengelolaan Kinerja setiap eselon I
4.
Monitoring dengan format 8 kolom tahun 2016 (per triwulan): • Kegiatan Prioritas • Kegiatan di Sentra KP Terpadu di Pulau-Pulau Kecil Terluar Jenderal Biro PerencanaanSekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan
SE MKP 39/2015 : Pedoman Umum Jadwal Kegiatan 2016 Perencanaan jadwal kegiatan: • Pelaksanaan kegiatan KKP dipadatkan di bulan Januari hingga November 2016. • Kegiatan perjalanan dinas dilakukan terakhir pada tanggal 26 November 2016. • Tanggal 1-7 Desember 2016 digunakan untuk review kegiatan yang dilaksanakan selama setahun, dan tanggal 8-15 Desember 2016 digunakan untuk persiapan akhir kegiatan tahun 2017. • Selama bulan Desember 2016 seluruh staff KKP berkegiatan di kantor Setiap Direktur Jenderal/Kepala Badan harus menyerahkan jadwal program dan kegiatan yang bersifat pertemuan, seminar, FGD, dan kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri selama setahun ke depan kepada Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 31 Januari 2016.
Setiap Direktur Jenderal/Kepala Badan harus menyerahkan jadwal pengadaan barang dan jasa kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal paling lambat 31 Januari 2016. Jenderal Biro PerencanaanSekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Penyusunan TOR dan RAB sesuai output kegiatan • Finalisasi ADIK
JULI AGUSTUS
• Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran (QC III) • Pidato Presiden dan Nota Keuangan
SEPTEMBER
• Raker DPR-RI : Pagu anggaran 2017 berdasarkan hasil Banggar dan RDP Pendalaman
OKTOBER
• Rakernis Eselon • Trilateral Meeting , Finalisasi Renja dalam Aplikasi • Raker DPR-RI : Pagu Indikatif dan Renja, Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) • Penyusunan, Penelitian dan Penelaahan RKA-K/L APBN-P 2016
• Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran (QC I) dan Penetapan Lokasi Kegiatan Prioritas • Raker DPR-RI : Pagu Anggaran • Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran (QC II)
• • • • •
NOVEMBERDESEMBER
JANUARI FEBRUARI
• Penetapan Prioritas dan Proporsi Anggaran, usulan pagu Indikatif ke Menkeu dan Bappenas • Rakornas KKP • Penyusunan ADIK(output dan komponen) • APBN-P 2016 (Tentative)
MEI - JUNI
• Review target dan indikator kinerja, reviu baseline 2017 • Penyelasaran dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), termasuk trilateral PHLN
MARET - APRIL
JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN 2017
Raker DPR-RI : Pagu Alokasi Anggaran (definitif) Pengesahan RKA-K/L Pagu Anggaran 2017 RUU tentang APBN Perpres tentang RAPBN Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran
• Penelaahan RKA-KL dengan DJA dan Bappenas (QC III) • Pengesahan DIPA
Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
REVIEW TARGET DAN INDIKATOR KINERJA (Januari 2016) Dokumen yang harus disiapkan
FORM RKKL
RENJA
RENSTRA
ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015
FORM II target dan anggaran per program FORM III alokasi s.d output dan KPJM No.
Program/ Kegiatan
Sasaran Strategis
Indikator
Output
2015 Target
Realisasi
Rencana Target 2016
Usulan Target 2017
Ket
Ket : Diisi penjelasan capaian target
OUTPUT : USULAN INDIKATOR DAN TARGET PER PROGRAM DAN KEGIATAN KKP TAHUN 2017 Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
REVIEW BASELINE 2017 (BIAYA OPERASIONAL) (Januari 2016) data yang diperlukan
REALISASI ANGGARAN No.
GAJI POKOK PEGAWAI 2015
Belanja Alokasi
1.
Gaji Pegawai
2.
Tunjangan Kinerja
3.
Keperluan perkantoran
Realisasi
SA – BMN/ SIMAN Alokasi 2016
Usulan 2017
Keterangan
Ket : diisi dengan jumlah pegawai,dll
OUTPUT : USULAN KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL TAHUN 2017 Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Reviu Angka Dasar PERENCANAAN PAGU INDIKATIF 2017 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pagu DIPA dan realisasi anggaran 2014 yang telah diaudit per jenis belanja Pagu DIPA dan realisasi anggaran 2015 per jenis belanja Pagu DIPA dan realisasi 2015 untuk belanja operasional (001 dan 002) Tunggakan atau kekurangan pembayaran untuk biaya operasional 2015 Kegiatan prioritas 2016 yang akan berlanjut pada 2017 Perkiraan kebutuhan belanja operasional 2017 Pemutakhiran data KPJM 2017 Capaian kinerja output RKA-KL 2015 Jenderal Biro PerencanaanSekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan
TERIMA KASIH
Kementerian Kelautan dan Perikanan Bogor, 3 Februari 2016
Jenderal Biro PerencanaanSekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan
