www.parlemen.net
EVALUASI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU PRIORITAS TAHUN 2008 DAN RENCANA PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2009
BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
DAFTAR ISI TABEL 1
DAFTAR PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2008 DAN DAFTAR RUU LUNCURAN TAHUN 2005/ 2006/ 2007
TABEL 2
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RUU PRIORITAS TAHUN 2008 DAN PENYELESAIAN PEMBAHASAN RUU LUNCURAN TAHUN 2005/ 2006/ 2007
TABEL 3
REKAPITULASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2008 DAN RUU LUNCURAN TAHUN 2005/ 2006/ 2007
TABEL 4
USULAN RUU UNTUK PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2009 DARI KOMISI, DPD, DAN MASYARAKAT
TABEL 5
RINCIAN WAKTU YANG TERSEDIA PADA TAHUN PERSIDANGAN 2008-2009
TABEL 6
WAKTU PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
TABEL 1
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2008 NO
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KETERANGAN
1
Daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional
Sesuai dengan urgensi dan judul
2
Daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
Sesuai dengan urgensi dan judul
3
Daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka tentang Reformasi Agraria
Sesuai dengan urgensi dan judul
4
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
5
Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
6
Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
7
Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
8
Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
9
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Protokol
DPR/Badan Legislasi
10
Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR/Badan Legislasi
11
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
12
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
13
Rancangan Undang-Undang tentang Perposan
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh DPR/Pemerintah
14
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
15
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
16
Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
17
Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
18
Rancangan Undang-Undang tentang Pembangunan Perdesaan
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi
19
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh DPR/Pemerintah
20
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Draft dan Naskah Akademik disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
21
Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
22
Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Sakit
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
23
Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal logging)
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
24
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan/Penggantian Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
25
Rancangan Undang-Undang tentang Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
26
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
27
Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
28
Rancangan Undang-Undang tentang Demokrasi Ekonomi
Draft dan Naskah Akademik disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi
29
Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
30
Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
31
Rancangan Undang-Undang tentang Meteorologi dan Geofisika
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
A. DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUMULATIF TERBUKA TENTANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL
NO
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KETERANGAN
1
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
2
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC)
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
3
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Against The Smuggling of Migrant By Land, Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan Sea and Air, Suplementing The United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime, 2000 oleh Pemerintah (Protokol Memberantas Penyelundupan Imigran Melalui Darat, Laut, dan Udara, sebagai Pelengkap Pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnational Yang Terorganisasi, 2000.)
4
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan (Ratifikasi) Agreement For Implementation Of The Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan Provision Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To oleh Pemerintah The Conservation And Management Of Straddling Fish Stock (Persetujuan Untuk Melaksanakan Ketentuan-Ketentuan Dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya Terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh)
5
Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
6
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Stokholm Mengenai Persisten Organic Pollutant (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
B. DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUMULATIF TERBUKA AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO
KETERANGAN
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Draft dan Naskah Akademik disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi
2
Rancangan Undang-Undang tentang Penggantian Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
3
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
4
Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
5
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
Draft dan Naskah Akademik disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi
6
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Draft dan Naskah Akademik disiapkan oleh sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha DPR/Badan Legislasi Negara
7
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor Tahun 2005 tentang Peradilan Agama
Draft dan Naskah Akademik disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
C. DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUMULATIF TERBUKA TENTANG REFORMASI AGRARIA
NO
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KETERANGAN
1
Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
2
Rancangan Undang-Undang tentang Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
3
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
4
Rancangan Undang-Undang tentang keamanan hayati dan pangan
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
5
Rancangan Undang-Undang tentang konservasi tanah dan air
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi
6
Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
7
Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
8
Rancangan Undang-Undang tentang Penggunaan Lahan untuk Pembangunan
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
9
Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Agraria sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok agraria
Draft dan Naskah Akademik telah disiapkan oleh Pemerintah
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
D. DAFTAR LUNCURAN (CARRY OVER) PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI TAHUN 2007 KE TAHUN ANGGARAN 2008
NO
KETERANGAN
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1
Rancangan Undang-Undang tentang Lambang Palang Merah
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
2
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
3
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
4
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan tentang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
5
Rancangan Undang-Undang tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
6
Rancangan Undang-Undang tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya.
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
7
Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
8
Rancangan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
9
Rancangan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
10
Rancangan Undang-Undang tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
11
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
12
Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (pengganti Undang-Undang no. 23 tahun 1992)
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
13
Rancangan Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
14
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
15
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
16
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
17
Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
18
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
19
Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
20
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
21
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
22
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
23
Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
24
Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
25
Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
26
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Penyelenggaraan Ibadah Haji 27
Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
28
Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
29
Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
30
Rancangan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
31
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
32
Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
33
Rancangan Undang-Undang tentang OMBUDSMAN RI
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
34
Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
35
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
36
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
37
Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
38
Rancangan Undang-Undang tentang Standar Pelayanan Publik
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
39
Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara
Luncuran Pembahasan Tahun 2006
40
Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah
Luncuran Pembahasan Tahun 2005
41
Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
42
Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah
43
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
tentang Pemerintahan Daerah 44
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
45
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
46
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
47
Rancangan Undang-Undang tentang Lahan Abadi Pertanian
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
48
Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI)
Luncuran Pembahasan Tahun 2007
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
TABEL 2
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RUU PRIORITAS TAHUN 2008 DAN PENYELESAIAN PEMBAHASAN RUU LUNCURAN TAHUN 2005/ 2006/ 2007 NO
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RUU PRIORITAS TAHUN 2008
POSISI
DIAJUKAN OLEH
DITUGASKAN KEPADA
PRIORITAS TAHUN
NO. PRO
Dari 31 RUU prioritas tahun 2008 telah diajukan sebanyak 9 RUU, yaitu: 1
Daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional
terbuka
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Pansus telah terbentuk, Pemerintah Untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum pimpinan pansus belum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak ditetapkan (Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC)
Pansus
47
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Pansus telah terbentuk, Pemerintah Againts The Smuggling of Migrant By Land, Sea and Air, pimpinan pansus belum Suplementing The United Nations Convention Againts ditetapkan Transnational Organized Crime, 2000 ( Protokol Memberantas Penyelundupan Imigran Melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional terorganisir )
Pansus
48
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
2
RUU tentang Pengesahan Charter of the Association of Pembicaraan Tk. I. Pemerintah Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa- Mendengarkan bangsa Asia Tenggara) keterangan pemerintah
PANSUS
RUU tentang Pengesahan Persetujuan untuk melaksanakan Ketentuan-ketentuan dari Konvensi PBB tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh
PANSUS
Pembicaraan Tk I Pemerintah memasuki pembahasan pada panja & panja masih melakukan RDP, target selesai masa sidang II
Daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Telah disetujui oleh DPR /Baleg Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Paripurna sbg RUU Kehakiman inisiatif DPR. Pansus sudah dibentuk tetapi RUU belum disampaikan kepada Presiden
Pansus
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Telah disetujui oleh DPR /Baleg Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah Paripurna sbg RUU diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 inisiatif DPR. Pansus tentang Peradilan Umum sudah dibentuk tetapi RUU belum disampaikan kepada Presiden
Pansus
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Telah disetujui oleh DPR /Baleg Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah Paripurna sbg RUU diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 inisiatif DPR. Pansus
Pansus
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sudah dibentuk tetapi RUU belum disampaikan kepada Presiden
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Telah disetujui oleh DPR /Baleg Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah Paripurna sbg RUU diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 inisiatif DPR. Pansus tentang Peradilan Agama sudah dibentuk tetapi RUU belum disampaikan kepada Presiden
Pansus
Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Sesuai jadwal Pemerintah Pidana Korupsi direncanakan pembicaraan tingkat I dimulai pada tanggal 15 Oktober 2008
pansus
3
Rancangan Undang-Undang tentang Perposan
Telah disetujui oleh DPR Paripurna sbg RUU inisiatif DPR. RUU sudah dikirim ke Presiden. Status, menunggu Surpres.
Komisi I
2008
57
4
Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial
Telah disetujui oleh DPR Paripurna sbg RUU inisiatif DPR dan telah diajukan ke Presiden. Status, menunggu Surpres.
Komisi VIII
2008
203
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
5
Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Sakit
6
Pansus
2008
Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Pembicaraan Tingkat I – Pemerintah Yogyakarta melakukan penyerapan aspirasi / RDPU
Komisi II
2008
7
Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal
Komisi VIII
2007
8
Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Sudah diajukan ke DPR Khusus
-
2008
9
Rancangan Geofisika
Komisi V
2008
248
PRIORITAS KEPADA
NO. PRO
D
Undang-Undang
tentang
Pembicaraan Tingkat I – Pemerintah pembahasan dalam Panja
Meteorologi
Pembicaraan Tingkat I – Pemerintah Penyusunan DIM oleh fraksi Pemerintah
dan Pembahasan di internal Pemerintah Komisi V
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RUU LUNCURAN DARI TAHUN 2005/2006/2007
POSISI
DIAJUKAN OLEH
DITUGASKAN KEPADA
Dari 48 RUU Prioritas tahun 2008 telah selesai sebanyak 13 RUU, yaitu: 1
Rancangan Undang-Undang tentang Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Pemerintah
Pansus 7 Juni 2007
2007
2
Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, UU No. 20/2008 dan Menengah
Pemerintah
Komisi VI 10 Mei 2007
2007
3
Rancangan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Pemerintah
Komisi XI 13-3-2007
2007
Pemilihan
Umum Disahkan Tgl. 3 Maret 2008 UU No. 10/2008
Disahkan Tgl. 9 April 2008 UU No. 19/2008 PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
271
www.parlemen.net
4
Rancangan Undang-Undang tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
Disahkan Tgl. 19 Feb 2008 UU No. 9/2008
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Disahkan Tgl. 2 Sep 2008
6
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
Disahkan Tgl. 8 April 2008 UU No. 17/2008
7
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Disahkan Tgl. 1 April 2008 UU No. 13/2008
8
Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
9
Pemerintah
PANSUS 06-03-2007
2007
PANSUS 08-09-2005
2005
Komisi V 16-03-2006
2006
DPR / Komisi XI
PANSUS 27-10-2005
2005
Disahkan Tgl. 25 Maret 2008 UU No. 11/2008
DPR / Komisi VIII
PANSUS 22-09-2005
2005
Rancangan Undang-Undang tentang OMBUDSMAN RI
Disahkan Tgl. 9 Sept 2008
DPR / BALEG
Komisi III 23-06-2005
2005
10
Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
Disahkan Tgl. 3 April 2008 UU No. 14/2008
DPR / Komisi I
Komisi I 25-08-2005
2005
11
Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah
Pemerintah
Komisi XI 27-10-2005
2005
12
Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah
Disahkan Tgl. 9 April 2008 UU No. 18/2008
Pemerintah
PANSUS 20-02-2007
2007
13
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Disahkan Tgl. 1 April 2008 UU No. 12/2008
Pemerintah
Komisi II
5
UU No. 21/2008
Pemerintah
Pemerintah
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
2007
272
www.parlemen.net
Pemerintahan Daerah Dari 48 RUU prioritas tahun 2008 dalam pembahasan sebanyak 35 RUU, yaitu: 1
Rancangan Undang-Undang tentang Lambang Palang Merah
Pembicaraan Tk. I, Pembahasan dalam Panja. Diperkirakan akan selesai masa sidang ini
Pemerintah
Komisi III 27-10-2005
2006
2
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD
Pembicaraan Tk. I, Pembahasan dalam Panja, membahas DIM
Pemerintah
Pansus 7 Juni 2007
2007
3
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pembicaraan Tk. I, Pembahasan dalam Panja, membahas DIM
Pemerintah
Pansus 7 Juni 2007
2007
4
Rancangan Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
Pembicaraan Tk. I, Pembahasan dalam Panja, membahas DIM, akan masuk timus, timsin. Pembahasan dalam Panja, oktober 08 akan mulai bahas lagi. Target selesai masa sidang II
DPR/ Baleg
PANSUS 24-05-2007
2007
5
Rancangan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pembicaraan Tk. I, Pembahasan dalam Panja. Sudah masuk ke Timus.
Pemerintah
Komisi IV 21-11-2006
2007
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
6
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembicaraan Tk. I., Pembahasan dalam Panja. Diprioritaskan untuk dibahas lagi secepatnya.
Pemerintah
Komisi III 21-11-2006
2007
7
Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (pengganti Undang-Undang no. 23 tahun 1992)
Pembicaraan Tk. I, Pembahasan dalam Panja. Diperkirakan akan selesai akhir tahun 2008
DPR/ Komisi IX
Komisi IX 25-08-2005
2005
8
Rancangan Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi
Pembicaraan Tk. I, Pembahasan dalam Panja. Masuk pembahasan di timsin dan segera masuk timus. Diharapkan masa sidang ini masuk pembicaraan tk II.
DPR/ Komisi VIII
PANSUS 22-09-2005
2005
9
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pembicaraan Tk.I, Fraksifraksi menyusun DIM.
Pemerintah
PANSUS 08-09-2005
2005
10
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Pembicaraan Tk. I, Pembahasan dalam Panja terjadi dead lock
DPR/Komisi IX
Komisi IX 25-08-2005
2005
11
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
Diprioritaskan utk dibahas secepatnya.
Pemerintah
Komisi III 24 Mei 2007
2006
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
12
Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian
Pembicaraan Tk. I., Pembahasan dalam Panja. Diprioritaskan untuk dibahas lagi secepatnya.
Pemerintah
Komisi III 27-10-2005
2006
13
Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pembicaraan Tk. I, Pembahasan dalam Panja, membahas DIM
DPR/KOMISI VII
PANSUS 01-12-2005
2005
14
Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan
Pembicaraan Pembahasan Panja.
Komisi VII 27-10-2005
2006
15
Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan
Pembicaraan Tk. I., Pembahasan dalam Panja. Diprioritaskan untuk dibahas lagi secepatnya.
Komisi X 16-01-2007
2006
16
Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika
Pembicaraan Tk. I., Pemerintah Pembahasan dalam Panja (173 DIM dari 557DIM). Dead lock 3 kali (definisi, kewenangan & kelembagaan), akan mulai pembahasan lagi, 200 DIM dari 557 dim, target: selesai sebelum masa keanggotaan habis.
PANSUS 27-10-2005
2006
Tk. I, Pemerintah dalam DPR/Komisi X
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
17
Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang
Pembicaraan Tk. Pembahasan DIM.
I, DPR/ Baleg
PANSUS
2006
18
Rancangan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan
Pembicaraan Tk. I., Pembahasan dalam Panja. Diprioritaskan untuk dibahas lagi secepatnya.
Pemerintah
Komisi X 10-5-2007
2006
19
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pembicaraan Tk. I., Pemerintah Menunggu DIM dari Pemerintah dan belum bisa diselesaikan di masa sidang ini
Komisi XI 18-5-2006
2006
20
Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara
Pembicaraan Pembahasan Panja.
PANSUS 08-09-2005
2005
21
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pembicaraan Tk. I., DPR/KOMISI I Pembahasan dalam Timus, Target: selesai masa sidang II
PANSUS 09-05-2006
2006
22
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Pembicaraan Pembahasan Timus
Tk. I., Pemerintah dalam
PANSUS 23-06-2005
2005
23
Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Pembicaraan Tk. I, DPR/ Baleg Pembahasan dalam Panja. Sudah 85 DIM dari 93 DIM. Target: selesai
PANSUS 08-09-2005
2005
Tk. I., DPR/ Baleg dalam
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
masa sidang I 24
Rancangan Undang-Undang tentang Standar Pelayanan Publik
Pembicaraan Tk. I., Pembahasan DIM, Ketentuan Umum sudah selesai. Diprioritaskan untuk dibahas lagi secepatnya.
DPR/ Baleg
Komisi II 27-10-2005
2006
25
Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara
Pembicaraan Tk.I, Pemerintah Penyusunan DIM oleh Fraksi-fraksi dan Diperkirakan selesai masa sidang ini
Komisi I 03-10-2006
2006
26
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Pembicaraan Tk.I, DPR/ Baleg Diperkirakan akan selesai Masa Sidang II.
Komisi III
2007
27
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pembicaraan Tk.I, DPR/ Baleg Diperkirakan akan selesai Masa Sidang II.
Komisi III
2007
28
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Pembicaraan Tk. I., Pembahasan dalam Panja. Diperkirakan akan selesai masa sidang ini
Komisi III
2007
29
Rancangan Undang-Undang tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pembicaraan Tk. I., DPR/ Baleg Pembahasan DIM telah selesai pd rapat Panja tgl. 5 Sept 08, dgn jumlah
PANSUS 06-03-2007
2007
DPR/ Baleg
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
196 DIM dan 27 Pasal. Hasil DIM disepakati utk dibahas dalam Timus & Timsin. Penyelesaian pembahasan ditargetkan akan diputuskan pd tgl. 16 Okt 08 dlm rapat Pleno Pansus & diharapkan disahkan menjadi UU, dlm rapat paripurna tgl 24 Okt 2008. 30
Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI)
Pembicaraan Pembahasan Panja.
31
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
32
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tk. I., Pemerintah dalam
Pansus
2007
Pembicaraan Tk. I, Pemerintah Penyempurnaan draft oleh Komisi. Diperkirakan akan selesai masa sidang ini
Komisi V 16-03-2006
2006
Pembicaraan Tk. I, Pemerintah Penyempurnaan draft oleh Komisi. Diperkirakan akan selesai pada masa sidang III tahun 20082009
Komisi V 16-03-2006
2006
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
33
Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Penyempurnaan draft DPR/ Baleg Kerja (JAMSOSTEK) RUU untuk disampaikan kepada Presiden
Komisi IX 18-05-2006
2006
34
Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan
Penyempurnaan draft DPR/Komisi X RUU di Komisi X. Diperkirakan akan selesai masa sidang ini
Komisi X
2007
35
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Penyempurnaan draft di DPR/ Baleg Komisi IV. Tahun ini akan diusulkan ke Presiden
Komisi IV
2007
E
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RUU PRIORITAS TAHUN 2008
POSISI
DIAJUKAN OLEH
DITUGASKAN KEPADA
PRIORITAS TAHUN
NO. PRO
Dari 31 RUU prioritas tahun 2008 belum diajukan sebanyak 22 RUU, yaitu: 1
Daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka tentang Reformasi Agraria
8 RUU belum diajukan Pemerintah 1 RUU belum diajukan DPR
Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pemerintah
Rancangan Undang-Undang tentang Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Pemerintah
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang
Pemerintah PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
74
www.parlemen.net
penetapan luas tanah pertanian Rancangan Undang-Undang tentang keamanan hayati dan pangan Rancangan Undang-Undang tentang konservasi tanah dan air
DPR / Baleg
Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Pemerintah
Rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup
2
Pemerintah
tentang
Pengelolaan
Pemerintah
Rancangan Undang-Undang tentang Penggunaan Lahan untuk Pembangunan
Pemerintah
Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Agraria sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok agraria
Pemerintah
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Direncanakan 3 RUU – Pemerintah belum diajukan Pemerintah
3
Rancangan Undang-Undang tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana
RUU belum diajukan
4
Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara
RUU belum diajukan
5
Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan
6
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-
Pemerintah
2008 2005-2006
39
Pemerintah
2007
268
RUU belum diajukan
Pemerintah
2007
225
RUU belum diajukan
DPR / Baleg
2007
282
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol 7
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
8
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9
RUU belum diajukan
Pemerintah
2008
Pemerintah
2008 71
RUU belum diajukan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
RUU belum diajukan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
RUU belum diajukan
11
Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana
RUU belum diajukan
Pemerintah
12
Rancangan Perdesaan
RUU belum diajukan
DPR / Baleg
13
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
RUU belum diajukan
DPR / Baleg
14
Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan
RUU belum diajukan
Pemerintah
2008
15
Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal logging)
RUU belum diajukan
Pemerintah
2007
16
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan/Penggantian Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
Pemerintah
2007
RUU belum diajukan
Rancangan Undang-Undang tentang Pengerahan dan
RUU belum diajukan
10
17
Undang-Undang
tentang
Pembangunan
Pemerintah
2008
Pemerintah
2008 182 2008
141
2008 2008
256 214 228 138
Pemerintah
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
41
2007
www.parlemen.net
Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia 18
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan
RUU belum diajukan
Pemerintah
2007
19
Rancangan Undang-Undang Pemerintahan
RUU belum diajukan
Pemerintah
2007
20
Rancangan Undang-Undang tentang Demokrasi Ekonomi
RUU belum diajukan
DPR / Baleg
2008
21
Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset
RUU belum diajukan
Pemerintah
2008
22
Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
RUU belum diajukan
Pemerintah
2008
tentang
Administrasi
191 110 136
137
JAKARTA 09 OKTOBER 2008 BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
TABEL 3 REKAPITULASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2008 Jumlah RUU RUU PRIORITAS TAHUN 2008
31
RUU LUNCURAN TAHUN 2005/2006/2007
48
TOTAL
79
Telah Diajukan
Belum Diajukan
9
Telah Selesai
Dalam Pembahasan
22
9
22
13
35
13
35
Dengan demikian, Jumlah RUU yang diperkirakan akan diluncurkan pembahasannya pada tahun 2009 adalah sebanyak Jumlah RUU RUU PRIORITAS TAHUN 2008
9
RUU LUNCURAN TAHUN 2005/ 2006/ 2007
35 44
CATATAN: Rata-rata penyelesaian pembahasan RUU setiap tahun antara 15-20 RUU JAKARTA 09 OKTOBER 2008 BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
TABEL 4
USULAN RUU UNTUK PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2009 DARI KOMISI, DPD, MASYARAKAT NO
JUDUL USULAN RUU
PENGUSUL
NO. PRO
JUDUL RUU DALAM PROLEGNAS 2005-2009 RUU tentang Pertahanan dan Keamanan
KET
1
RUU tentang Keamanan Nasional
KOMISI I
264
2
RUU tentang Keamanan Maritim Nasional
KOMISI I
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
3
RUU tentang Komponen Cadangan
KOMISI I
262
RUU tentang Komponen Cadangan
4
RUU tentang Hak Atas Tanah
KOMISI II
67
RUU tentang Hak Milik Atas Tanah
5
RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan
KOMISI II
183
RUU tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
6
RUU tentang Arsitek
KOMISI V
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
Draft RUU dan NA telah siap
7
RUU tentang Pembangunan Daerah Tertinggal
KOMISI V
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
Naskah Akademik disiapkan
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
telah
www.parlemen.net
8
RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pengganti UU No.23/1997)
KOMISI VII
224
9
RUU tentang Perubahan atas UU no. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat
KOMISI VIII
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
10
RUU tentang Benda Cagar Budaya (Pengganti UU No. 5/ 1992)
KOMISI X
221
11
RUU tentang Kepramukaan
KOMISI X
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
12
RUU tentang Pendidikan Kedokteran
KOMISI X
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
13
RUU tentang Perfilman
KOMISI X
33
14
RUU tentang Jasa Konsultasi
KOMISI XI
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
15
RUU tentang Perubahan Perpu Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
KOMISI XI
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
16
RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
ANGGOTA
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
17
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
ANGGOTA
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
RUU tentang Perubahan Atas UU No. Draft RUU telah 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan siap Lingkungan Hidup Naskah Akademik disiapkan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
NA dan Draft RUU telah siap RUU tentang Perfilman
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
telah
Akibat MK
putusan
Draft RUU telah siap
www.parlemen.net
Anggota DPR, DPD, dan DPRD 18
RUU tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali
-
DPRD Bali DPD
Provinsi
DPD
279
RUU tentang Provinsi Bali
Otonomi
193
RUU tentang Beragama
Kerukunan
Khusus
19
RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
Umat
20
RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia DPD dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan
107
RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zone Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia
21
RUU tentang Pembentukan Kota/Kab (daftar kumulatif)
66
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
22
RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
274
RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
23
RUU tentang Pemuda dan Olahraga 214
RUU tentang Kepemudaan
29
RUU tentang Keolahragaan (“UndangUndang Sistem Keolahragaan Nasional”)
24
RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
244
RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
25
RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya
273
RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
26
RUU tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
96
RUU tentang Perlindungan Harga Komoditas Pertanian dan Pangan
232
RUU tentang Diversifikasi Pangan
236
RUU tentang Keamanan Hayati dan Pangan
27
RUU tentang Perubahan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua
278
RUU tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1980 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
28
RUU tentang Perubahan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
175
RUU tentang Perubahan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
29
RUU tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak-hak Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara
176
RUU tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak-hak Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara
30
RUU tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
256
RUU tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
31
RUU tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
272
RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
32
RUU tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak-hak Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara
238
RUU tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
33
RUU tentang Sistem Kesejahteraan Nasional Nasional
203
RUU tentang Ketentuan Kesejahteraan Sosial
34
RUU tentang Nasional
245
RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional
35
RUU tentang Etika Penyelenggara Negara
Menpan
172
RUU tentang Eika Pemerintahan
36
RUU tentang Pembentukan Kab/Kota Merauke Prov. Papua
MASYARAKAT
66
RUU tentang Pembentukan Daerah Draft RUU telah Provinsi dan Kabupaten/Kota siap
37
RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
MASYARAKAT
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
38
RUU tentang Larangan dan Pengawasan Aliran Separatisme
Pemerintah Daerah Maluku
Tidak Masuk Dalam Prolegnas
Tata
Informasi
Geospasial
Pokok
JAKARTA 09 OKTOBER 2008 BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
TABEL 5 RINCIAN WAKTU YANG TERSEDIA PADA TAHUN PERSIDANGAN 2008-2009 MASA SIDANG
WAKTU
HARI KERJA
MP I
16 Agus – 24 Okt 2008
KETERANGAN
8
Masa Reses 25 Okt – 24 Nov 2008 MP II
25 Nov – 19 Des 2008
16
Masa Reses 20 Des – 18 Jan 2009 MP III
19 Jan – 6 Mar 2009
28
Masa Reses 7 Mar – 3 Mei 2009 MP IV
Kampanye dan Pemilu Legislatif
4 Mei – 17 Juli 2009
44
Masa Reses 18 Juli 2009 – Belum dijadwalkan
Kampanye dan Pemilu Presiden Putaran I Peralihan masa keanggotaan
96 CATATAN : Waktu persidangan DPR sampai dengan 30 September 2009 JAKARTA 09 OKTOBER 2008 BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
TABEL 6 WAKTU PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PROLEGNAS 2008xxx_latest
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
