17 November 2016
EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2016 USUL DPR NO
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DRAFT DAN RUU DISIAPKAN OLEH
KETERANGAN
RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UNDANG-UNDANG (3 RUU) 1.
RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
DPR
2.
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Dalam Prolegnas 2015 judul tertulis: Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan) RUU tentang Penyandang Disabilitas
DPR
3.
Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 23 Februari 2016. Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Maret 2016.
DPR
Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Maret 2016.
RUU DALAM PROSES PEMBICARAAN TINGKAT I (10 RUU) 4. RUU tentang Pertanahan
DPR
5.
RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
DPR
6.
RUU tentang Jasa Konstruksi
DPR
7.
RUU tentang Arsitek
DPR
Ditetapkan sebagai RUU usul DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 15 Maret 2016 Surpres Tgl. 20 Mei 2016 No. R-33/Pres/05/2016. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 09 Juni 2016 MP.V 2015-2016 dibahas oleh Komisi II. Ditetapkan sebagai RUU usul DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 15 Maret 2016. Surpres Tgl 25 Mei 2016 No. R-35/Pres/05/2016. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 09 Juni 2016 MP.V 2015-2016 dibahas oleh Komisi IV RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi V pd MP. III TS.2015-2016 Surpres Tgl 16 Mei 2016 No. R-31/Pres/05/2016 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 31 Mei 2016 dibahas oleh Komisi V MP.V 2015-2016
1
8.
RUU tentang Kewirausahaan Nasional
DPR
9.
RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
DPR
10.
DPR
11.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Dalam Prolegnas 2015, judul tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) RUU tentang Sistem Perbukuan
12.
RUU tentang Kebudayaan
DPR
13.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
DPR
Surpres Tgl 4 Mei 2016 No. R-27/Pres/05/2016 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 31 Mei 2016 dibahas oleh Komisi VI MP.V 2015-2016 ditetapkan sebagai RUU usul DPR dalam Ra.Pur. tgl 26 Mei 2016 Surpres Tgl 29 Juli 2016 No. R.52/Pres/07/2016 MP. I 2016-2017 Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tgl 1 September 2016 dibahas oleh Komisi VIII RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IX MP. II TS.2015-2016 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 25 Pebruari 2016 dibahas oleh Komisi X MP.III Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 25 Pebruari 2016 dibahas oleh Komisi X MP.III Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 2 Sept 2015 dibahas oleh Pansus MP II MP 2015-2016
RUU YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI USUL INISIATIF DPR DAN MENUNGGU SURAT PRESIDEN (1 RUU) 14. RUU tentang Jabatan Hakim Disetujui Paripurna sbg RUU usul inisiatif DPR tgl 12 DPR Oktober 2016 Menunggu SurPres RUU YANG SELESAI HARMONISASI DAN MENUNGGU PENJADWALAN RAPAT PARIPURNA UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI RUU USUL INISIATIF DPR (2 RUU) 15. RUU tentang Pertembakauan Selesai harmonisasi pada tanggal 27 Juli 2016 DPR Menunggu Penjadwalan pada Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR 16. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi DPR Selesai harmonisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menunggu penjadwalan Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR 2
RUU DALAM PROSES HARMONISASI (4 RUU) 17.
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
DPR
19.
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
DPR
20.
RUU tentang Perkelapasawitan.
DPR
Surat No: TU/47/KOM.VI/DPR RI/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 (Permintaan Harmonisasi) Surat tanggal 14 Oktober 2016 mengenai penyampaian draf RUU tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditandatangani oleh Rieke Dyah Pitaloka, M. Hum (A160) Surat Nomor TU/ /DPR RI/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penyampaian draf RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Anggota
18.
DPR
RUU DALAM PROSES PENYUSUNAN (10 RUU) 21.
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR
Komisi I
22.
RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
DPR
Komisi I
23.
RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara RUU tentang Kebidanan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
DPR
Komisi VI
DPR
Komisi VII
DPR
Komisi VII
DPR DPR
Komisi IX Komisi XI
24. 25. 26. 27.
3
28. 29. 30.
RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
DPR
Komisi XI
DPR
Komisi XI
DPR
Anggota
PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017 USUL BARU DARI DPR
NO 1.
DRAFT DAN RUU JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG DISIAPKAN KETERANGAN OLEH RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Komisi, Fraksi, dan Diusulkan oleh Komisi IV, FPKB, dan Anggota Baleg Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Anggota
2.
RUU tentang Energi
Komisi
Diusulkan oleh Komisi VII
3.
RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Komisi
Diusulkan oleh Komisi VIII
4.
RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial
Komisi
Diusulkan oleh Komisi VIII
5.
Komisi
Diusulkan oleh Komisi IX
6.
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia; RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PPHI
Komisi
Diusulkan oleh Komisi IX
7.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Komisi
Diusulkan oleh Komisi IX
8.
RUU Perubahan atas UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Kedokteran (juga diusulkan oleh masyarakat Bengkulu)
Anggota
Anggota Baleg
Pendidikan
4
9.
RUU tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (No. 168)
Anggota
Anggota Baleg
10.
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (No. 145)
Anggota
Anggota Baleg
11.
RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan (No. 109)
Anggota
Anggota Baleg
12.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Fraksi
FPKB
13.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman
Fraksi
FPKB
14.
RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
Fraksi
FPKB
15.
RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan
Fraksi
FPKB
16.
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Fraksi
FPKB
17.
RUU Ketenagalistrikan
Fraksi
FPKB
18.
RUU Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren
Fraksi
FPKB
19.
RUU tentang Perlindungan Ummat Beragama
Fraksi
FPKB
20.
Revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
21.
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
22.
Organisasi kemasyarakatan
Nahdlatul Ulama
Fraksi
FPKB
Fraksi
FPKB
5
23.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RUU tentang Kepramukaan
Fraksi
FPKB
Fraksi
FPKB
Fraksi
FPKB
Fraksi
FPKB
28.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu LIntas Devisa dan Sistem Nilai Tukar RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua sebagai perubahan atas UU NO. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
29.
24. 25. 26. 27.
Fraksi dan Pemda
Fraksi NasDem dan Pemerintah Provinsi Papua
Fraksi
FPPP
RUU tentang Propaganda LGBT
Fraksi
FPPP
30.
RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus
Fraksi
FPPP
31.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Fraksi
FPPP
32.
RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
Fraksi
FNasDem
33.
RUU Pertebuan
Hasil Kunker Baleg
34.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Hasil Kunker Baleg
35.
RUU tentang Perubahan Atas UU tentang Administrasi Pemerintahan.
Hasil Kunker Baleg
36.
RUU tentang Pengadilan Pemilihan Umum.
Hasil Kunker Baleg
6
