1
Rekapitulasi Perkembangan RUU Prioritas 2010 (70 RUU yang terdiri dari 36 RUU usul inisiatif DPR dan 34 RUU usul inisiatif Pemerintah) __________________________________ N0. NAMA RUU Draft NA dan RUU
RUU USUL INISIATIF DPR-RI TINGKAT PENYELESAIAN Harmonisasi Pengambilan Surpres Pembicaraan Pembicaraan Keputusan Tingkat I Tingkat II di Paripurna
1.
RUU Protokol
ada
-
4 Maret 2010
R.33/Pres/04/ 2010, 5 Mei 2010 tgl 13 April '10
2.
RUU Mata Uang
ada
-
4 Maret 2010
R-22/Pres/03 /2010, 9 Juni 2010 tgl 26 Maret 2010
3.
RUU Bantuan Hukum RUU Kepramukaan
ada
-
25 Mei 2010
ada
7 sd 26 April 25 Mei 2010 2010
No. R-51/Pres/ 06/ 1 September 2010, tgl.24 Juni 2010 2010 R.46/Pres/06/ 2010, 26 Juli 2010 26 Oktober tgl. 17 Juni 2010 2010
5.
RUU Budaya
Cagar
ada
7 sd 26 April 25 Mei 2010 2010
6.
RUU Perubahan
ada
4.
-
25 Mei 2010
No.R.45/Pres 20 uli 2010 /06/2010 tanggal 16 Juni 2010 R.50/Pres/06/2010, 1 Sep '10
26 Oktober 2010
26 Oktober 2010
Keterangan
Pansus Set. Pansus Komisi IX Set. Kom IX Baleg Set Baleg Kom. X Set. Kom. X Kom. X Set. Kom. X Baleg
2
N0. NAMA RUU Draft NA dan RUU
7.
8.
9. 10.
11.
12.
atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RUU Perumahan dan Permukiman RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RUU Hortikultura RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial RUU Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun RUU Intelijen
ada
RUU USUL INISIATIF DPR-RI TINGKAT PENYELESAIAN Harmonisasi Pengambilan Surpres Pembicaraan Pembicaraan Keputusan Tingkat I Tingkat II di Paripurna
6 sd 20 Mei 1 Juni 2010 2010
ada -
Keterangan
tgl. 24 Juni 2010
Set. Baleg
No. 49/Pres/06/2010, 22 Juli 2010 tgl 24 Juni 2010
Komisi V Set Kom. V
R.87/Pres/10/2010, tgl.22 Oktober 2010
Komisi III. Set. Kom III
27 Sept 2010
ada ada
ada
ada
31 Mei sd 14 Juni 2010 7 Juni sd …
18 Juni 2010
2 sd 16 Juni 15 Juli 2010 2010
MS IV
MS I
No.R52/Pres/07/ 2010 R.77/Pres/09/2010, tgl 29 Sep 2010 No.R64/Pres/08/2010 Tgl 24 Agustus 2010
25 Agustus 26 Oktober '10 2010 7 Oktober 2010
Komisi IV Set Kom. IV Pansus Set Kom. IX Komisi V Set Kom. V
3
N0. NAMA RUU Draft NA dan RUU
13.
14.
15.
16.
RUU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik RUU Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD RUU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 20004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundang-an RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan
RUU USUL INISIATIF DPR-RI TINGKAT PENYELESAIAN Harmonisasi Pengambilan Surpres Pembicaraan Pembicaraan Keputusan Tingkat I Tingkat II di Paripurna
ada -
ada
12 Oktober 2010
R.89/Pres/10/2010, tgl 26 Oleh karena itu 2010
Keterangan
Komisi II. Set Kom II
MS II -
ada
-
21 September 2010
ada
Minggu I MS IV
MS IV
R.84/Pres/10/2010, tgl 11 Oktober 2010
Pansus Set Risalah
4
N0. NAMA RUU Draft NA dan RUU
17. 18.
19. 20.
21.
22.
23.
Umum RUU Kelautan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. RUU Jalan. RUU Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. RUU Perubahan atas UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat RUU tentang Penanganan Fakir Miskin. RUU Jaminan Produk Halal.
RUU USUL INISIATIF DPR-RI TINGKAT PENYELESAIAN Harmonisasi Pengambilan Surpres Pembicaraan Pembicaraan Keputusan Tingkat I Tingkat II di Paripurna
ada Ada
Ada Ada
MS II MS I
Ada
Ada
Ada
MS II MS I
31 Agustus 2010
25 s/d 31 Agustus 2010 MS I
27 Sept' 2010
MS I
R.76/Pres/09/2010, tgl. 29 Sep. 2010
R.76/Pres/09/2010, tgl 29 Sept 2010
R.88/Pres/10/2010, tgl 25 Oleh karena itu 2010
Keterangan
5
N0. NAMA RUU Draft NA dan RUU 24.
25.
26.
27.
28.
RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. RUU Perdagangan Berjangka RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2009 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. RUU Pengambilalihan Tanah Untuk Kepentingan
RUU USUL INISIATIF DPR-RI TINGKAT PENYELESAIAN Harmonisasi Pengambilan Surpres Pembicaraan Pembicaraan Keputusan Tingkat I Tingkat II di Paripurna
Ada
MS I
MS I
Ada
-
MS I
Ada
20 Okt s/d
MS I
Ada
-
MS I
Ada
-
MS I
Keterangan
6
N0. NAMA RUU Draft NA dan RUU
29.
30. 31.
32.
33. 34.
Pembangunan. RUU Perubahan Proses atas UU Nomor penyusunan 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD RUU Lembaga ada Keuangan Mikro RUU Ada Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. RUU Perubahan ada UU No. Tahun …. tentang Resi Gudang RUU Ada Keperawatan RUU Perubahan ada Ke-dua atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepe-gawaian
RUU USUL INISIATIF DPR-RI TINGKAT PENYELESAIAN Harmonisasi Pengambilan Surpres Pembicaraan Pembicaraan Keputusan Tingkat I Tingkat II di Paripurna -
MS I
20 Okt s/d MS I
20 Oleh karena itu MS I
20 Okt s/d
-
-
-
Keterangan
7
N0. NAMA RUU Draft NA dan RUU 35.
36.
RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RUU Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Ada
ada
RUU USUL INISIATIF DPR-RI TINGKAT PENYELESAIAN Harmonisasi Pengambilan Surpres Pembicaraan Pembicaraan Keputusan Tingkat I Tingkat II di Paripurna -
MS IV
Keterangan
8
NO. NAMA RUU 1 RUU Komponen Cadangan Negara 2. RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi 3. RUU Keimigrasian 4.
5. 6.
7.
8.
Draft NA dan RUU ada
RUU USUL INISIATIF PEMERINTAH TINGKAT PENYELESAIAN Surpres Penetapan Penetapan Pembicaraan Pembicaraan Bamus Paripurna Tingkat I Tingkat II R.5/Pres/1/ 2010, 11 Feb MS I tgl 25 Jan 2010 2010
Keterangan Komisi I Set Komisi I
ada
R-10/Pres/2/ 2010, 25 Feb' 10 tgl. 8 Feb 2010
-
Komisi III Set Komisi III
ada
R.16/Pres/2/ 2010, 25 Feb' 10 tgl 23 Feb 2010
MS IV
RUU Tindak Pidana Pencucian Uang RUU Transfer Dana RUU Informasi Geospasial
ada
R.13/Pres/2/2010 Tgl 18 Feb'2010
25 Feb'2010
Komisi III Set Komisi III Pansus Set Risalah
R.11/Pres/2/ 2010, tgl. 15 Feb'2010 R.12/Pres/2/2010, tgl 16 Feb'2010
25 2010 25 2010
RUU Publik
Akuntan
RUU Otoritas Jasa Keuangan
15 April '10
5 Oktober '10
Feb
25 Feb' 2010
MS I
Feb
3 Mei 2010
ada
R.24/Pres/04/2010, 29 April '10 tgl 7 April 2010
9 Juni 2010
ada
R.47/Pres/06/2010, tgl. 17 Juni 2010
18 Agustus 2010
ada
4 Mar '10
MS I (Agustus '10)
Pansus Set Komisi I Komisi VII Set Komisi VII Komisi XI Set Komisi XI Pansus. Set. Kom
9
NO.
NAMA RUU
Draft NA dan RUU
RUU USUL INISIATIF PEMERINTAH TINGKAT PENYELESAIAN Surpres Penetapan Penetapan Pembicaraan Pembicaraan Bamus Paripurna Tingkat I Tingkat II
Keterangan XI,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
RUU Konvergensi Telematika RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi RUU Administrasi Pemerintahan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RUU Kitab Undang-undang
ada
ada (sudah
diharmonisasi) ada (sdh di Presiden) ada (sdh di Presiden)
ada (sdh di Presiden)
ada (sdh di Presiden) ada
10
NO.
NAMA RUU Hukum Pidana. 16. RUU Perdagangan 17. RUU Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 18. RUU Perubahan atas UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi./RUU Koperasi dan UKM 19. RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 20. RUU Keantariksaan.
RUU USUL INISIATIF PEMERINTAH TINGKAT PENYELESAIAN Surpres Penetapan Penetapan Pembicaraan Pembicaraan Bamus Paripurna Tingkat I Tingkat II
Draft NA dan RUU ada (sdh di Presiden) ada (sdh di Presiden)
ada (sdh di No.R-69/Pres/09/ Presiden) 2010. Tgl 1 Sept
2010
ada (sdh di Presiden)
ada
7 Oktober 2010
Keterangan
11
NO.
NAMA RUU
21. RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 22 RUU Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 23. RUU Pengelolaan Keuangan Haji 24. RUU Pemilihan Kepala Daerah
Draft NA dan RUU
ada
Belum ada
ada (sdh di Presiden) Belum ada
25. RUU Perubahan Belum ada atas UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 26. RUU Badan ada Usaha Milik
RUU USUL INISIATIF PEMERINTAH TINGKAT PENYELESAIAN Surpres Penetapan Penetapan Pembicaraan Pembicaraan Bamus Paripurna Tingkat I Tingkat II
Keterangan
12
NO.
NAMA RUU Daerah
27. RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.
Draft NA dan RUU
ada
28. RUU Perubahan Belum ada atas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Belum ada. 29. RUU Desa 30. RUU Perubahan Belum ada atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 31. RUU Perubahan atas UU No. 8 Ta-hun 1995 tentang Pasar
Ada
RUU USUL INISIATIF PEMERINTAH TINGKAT PENYELESAIAN Surpres Penetapan Penetapan Pembicaraan Pembicaraan Bamus Paripurna Tingkat I Tingkat II
Keterangan
13
NO.
NAMA RUU Modal.
32. RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah.
Draft NA dan RUU
ada
33. RUU Perubahan Belum ada atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 34. RUU Perubahan Belum ada atas UU No. 3 tentang Pengadilan Anak.
RUU USUL INISIATIF PEMERINTAH TINGKAT PENYELESAIAN Surpres Penetapan Penetapan Pembicaraan Pembicaraan Bamus Paripurna Tingkat I Tingkat II
Keterangan
14
NO
NAMA RUU
1.
RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 ttg APBN Tahun Anggaran 2009 RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 RUU Pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2009
2.
3.
4.
Surpres
Penetapan Bamus
Penetapan Paripurna
RUU KUMULATIF TERBUKA TINGKAT PEMBAHASAN Pembicaraan Pembicaraan Tingkat I Tingkat II
UU
R.31/Pres/06/2009 22 Juni 2009
Keterangan Badan Anggaran Set. Badan Anggaran
R.60/Pres/12/2009, 21 Jan ' '10 tgl 9 Des '2009
4 Maret 2010 UU No.1 Th. 2010
R-17/Pres/02/ 2010, tgl. 25 Feb 2010
3 Mei 2010
R-26/Pres/4 /2010, tgl. 7 April 2010
25 Mei 2010
UU No. 2 Th. 2010
Badan Anggaran Set. Badan Anggaran Badan Anggaran Set. Badan Anggaran
Komisi III Set Komisi III
15
NO
5.
6.
NAMA RUU
Surpres
tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tetang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RUU Perjanjian 26 Maret 2010 Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura RUU tentang Juni 2010 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama Tehnik Militer
Penetapan Bamus
Penetapan Paripurna
8 April 2010
17 2010
Juni 18 2010
RUU KUMULATIF TERBUKA TINGKAT PEMBAHASAN Pembicaraan Pembicaraan Tingkat I Tingkat II
24 Mei 2010
Juni
1 Juni 2010
21 Sep'2010
UU
Keterangan
Komisi I. Set Kom.I
Komisi I. Set Kom I Catatan : Keputusan berupa Keppres
16
NO 7.
NAMA RUU
Surpres
RUU tentang Pe- Juni 2010 ngesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan 8. RUU tentang Per- R.48/Pres/06/2010, tanggungjawaban tgl 24 Juni 2010 atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 9. Rancangan Undang-undang APBN Tahun Anggaran 2011 10. RUU Pengesahan
Penetapan Penetapan Bamus Paripurna 17 Juni 18 Juni 2010 2010
RUU KUMULATIF TERBUKA TINGKAT PEMBAHASAN Pembicaraan Pembicaraan Tingkat I Tingkat II
26 Oktober 2010
MS II
UU
Keterangan
17
NO
NAMA RUU Perjanjian Pelarangan Percobaan Nuklir
Surpres
Penetapan Bamus
Penetapan Paripurna
RUU KUMULATIF TERBUKA TINGKAT PEMBAHASAN Pembicaraan Pembicaraan Tingkat I Tingkat II
UU
Keterangan
