1
Perkembangan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2010 : 1. Prolegnas Prioritas Tahun 2010 menetapkan 70 RUU dengan perincian 36 RUU disiapkan DPR dan 34 RUU disiapkan pemerintah. Di samping itu, telah diputuskan dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Oktober penambahan 2 (dua) RUU dalam prioritas 2010 yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang dan RUU Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dua (2) RUU Prioritas tahun 2010 dikeluarkan dari Prioritas 2010 yaitu RUU tentang Perekonomian Nasional dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan demikian jumlah RUU Prioritas Tahun 2010 tetap 70 RUU. 2. Perkembangan penyusunan 36 RUU yang disiapkan DPR : a. RUU yang telah dalam Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan Keputusan di Paripurna) : b. RUU Usul Inisiatif DPR yang telah masuk Pembicaraan Tingkat I : 1. RUU tentang Protokol. 2. RUU tentang Mata Uang. 3. RUU tentang Bantuan Hukum. 4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 5. RUU tentang Kepramukaan. 6. RUU tentang Cagar Budaya. 7. RUU Perumahan dan Permukiman. 8. RUU tentang Hortikultura. 9. RUU tentang Rumah Susun. 10. RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. c. RUU Usul Inisiatif DPR yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna menunggu Surpres : 1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 4. RUU tentang Penanganan Fakir Miskin.
2
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. d. RUU yang masih dalam proses harmonisasi di Baleg : 1. RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro. 2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor Resi Gudang. 3. RUU tentang Perdagangan Berjangka e. RUU yang sedang dalam pembahasan di Badan Legislasi : 1. RUU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. 2. RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. 3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara f. RUU yang menunggu pembahasan di Baleg : 1. RUU tentang Pengambilalihan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan. g. RUU yang sedang dalam pembahasan di Komisi : 1. RUU tentang Intelijen. 2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. 3. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 4. RUU tentang Kelautan. 5. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. 6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. h. RUU dalam proses penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draft RUU : 1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 2. RUU tentang Jalan. 3. RUU tentang Jasa Konstruksi.
3
4. RUU tentang Jaminan Produk Halal. 5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 6. RUU tentang Keperawatan (RUU tentang Tenaga Keserhatan). 3. Perkembangan penyusunan 34 RUU yang disiapkan pemerintah : a. RUU Kumulatif Terbuka yang telah disahkan menjadi UU : 1. RUU tentang Pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tetang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009. 3. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2008. 4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun 2010. 5. RUU tentang Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura. 6. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama Teknik Militer. 7. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. 8. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009. b. RUU yang telah dalam Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan Keputusan di Paripurna) : 1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. 2. RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. c. RUU yang dalam proses Pembicaraan Tingkat I : 1. RUU tentang Komponen Cadangan Negara. 2. RUU tentang Keimigrasian. 3. RUU tentang Transfer Dana. 4. RUU tentang Informasi Geospasial. 5. RUU tentang Akuntan Publik.
4
6. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan. 7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. d. RUU yang sudah di Presiden : 1. RUU tentang Administrasi Pemerintahan 2. RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. RUU tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana. 4. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. RUU tentang Perdagangan. 6. RUU tantang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 8. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. d. RUU yang telah selesai harmonisasi di Depkumham : 1. RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi. e. RUU yang sudah ada NA dan RUU-nya : 1. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2. RUU tentang Keantariksaan. 3. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 4. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah. 5. RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. 6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 7. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah. 8. RUU tentang Konvergensi Telematika. f. RUU yang dalam proses penyusunan NA dan draft RUU-nya : 1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. 3. RUU tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 5. RUU tentang Desa.
5
6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik. 8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun tentang Pengadilan Anak.
6
