BAHAYA RUU ORMAS Disiapkan oleh: Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)
PENGANTAR • Dibentuknya Pansus RUU Ormas pada 3 Oktober 2011 merupakan kesempatan yang sangat baik untuk meluruskan kesalahan dan kerancuan pengaturan yang telah berlangsung selama 27 tahun ini. • Pansus RUU Ormas perlu menggali lebih jauh soal sejarah masa lalu dan rencana pengaturan di masa kini dan mendatang. • Pansus seharusnya tidak membangkitkan UU Ormas, namun mengembalikan pengaturan organisasi masyarakat sipil ke dalam kerangka hukum yang benar, yaitu Yayasan dan Perkumpulan.
1870 - Stb 1870-64 mengenai Aspek Sejarah Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtpersoonlijkheid van Verenegingen) - (28 Maret 1870)
2011: RUU Ormas menjadi prioritas legislasi dan disiapkan oleh DPR
ASPEK SEJARAH
18 November 1912 Persyarikatan Muhammadiyah didirikan dan resmi sebagai badan hukum perkumpulan pada 1914
31 Januari 1926 Nahdlatul Ulama didirikan dan mendapat status badan hukum perkumpulan pada 1930
30 Agustus 2010: DPR mengadakan rapat gabungan dengan pemerintah untuk merespon maraknya berbagai tindak kekerasan yang diduga terkait ormas. Rapat itu dihadiri antara lain oleh Wakil Ketua DPR, Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Rapat itu menghasilkan kesepakatan bersama untuk mendorong revisi UU Ormas.
10 Desember 1987: Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) dibubarkan Mendagri Soepardjo Rustam dengan alasan karena tidak menyesuaikan dengan UU Ormas.
UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan 1994 - RUU Yayasan dan Perkumpulan mulai disiapkan Pemerintah
2006 :RUU Ormas mulai disiapkan Depdagri
2004: Revisi UU Yayasan
2001: UU Yayasan
Aspek Sejarah (2) • Bentuk Ormas tidaklah dikenal dalam kerangka hukum yang benar. Ormas merupakan kreasi rezim Orde Baru yang bertujuan mengendalikan dinamika organisasi masyarakat di Indonesia • UU No. 8 Tahun 1985 lahir dengan semangat mengontrol dan merepresi dinamika organisasi masyarakat • Bentuk Ormas sendiri dipaksakan karena kebutuhan rezim Orde Baru untuk menerapkan “Asas Tunggal” dan “Wadah Tunggal” • UU Ormas juga memuat ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa mensyaratkan proses pengadilan yang adil dan berimbang • Pada 1987, Mendagri Soepardjo Rustam membubarkan Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), dan juga berbagai organisasi lain dengan alasan tidak sesuai dengan UU Ormas
Aspek Kerangka Hukum • Ormas bukanlah badan hukum, melainkan hanya status terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri • Perlu dipahami bahwa kerangka hukum yang ada untuk organisasi yang bergerak di bidang sosial di Indonesia terbagi menjadi dua jenis: – Untuk organisasi tanpa anggota (non-membership organisation), hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Yayasan yang diatur melalui UU Yayasan – Sementara untuk organisasi yang berdasarkan keanggotaan (membership based organisation), hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Perkumpulan yang masih diatur dalam peraturan Stb.1870-64 tentang PerkumpulanPerkumpulan Berbadan Hukum (Rechtpersoonlijkheid van Verenegingen).
Aspek Relasi 3 Sektor: Negara - Swasta - Masyarakat Sipil • Relasi yang ada saat ini masih timpang • Dalam berurusan dengan private sector, negara berupaya menciptakan iklim kondusif, memberikan fasilitas, dukungan, dan kemudahan • Dalam berurusan dengan sektor masyarakat, negara masih menggunakan pendekatan politik, keamanan, pembatasan, dan kontrol • Relasi tiga sektor ini harus dibuat menjadi seimbang, kondusif, dan kolaboratif dan tidak boleh saling menegasikan
Aspek Penegakan Hukum • Tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan tidak ada kaitannya dengan UU Ormas maupun upaya untuk merevisinya • KUHP sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelaku, yang turut serta, yang memerintahkan suatu tindak kejahatan, ataupun yang menyatakan permusuhan ataupun kebencian terhadap suatu golongan secara terbuka di muka umum • UU Ormas 1985 memuat ancaman pembekuan dan pembubaran sepihak yang represif tanpa mensyaratkan proses pengadilan • Aspek pembubaran organisasi perlu diatur melalui mekanisme proses pengadilan yang adil dan berimbang. Pembubaran secara paksa hanya dimungkinkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Organisasi harus diberi kesempatan membela dirinya di muka pengadilan. Hal-hal ini seharusnya diatur dalam UU Perkumpulan.
Akuntabilitas dan Transparansi • Akuntabilitas dan transparansi merupakan aspek yang penting untuk didorong dan difasilitasi bagi organisasi masyarakat sipil • Beberapa pengaturan yang baik dari UU Yayasan bisa dijadikan rujukan dalam menyusun RUU Perkumpulan, dengan catatan perlu dibuat lebih fleksibel dan konsisten diterapkan
DUA PILIHAN Membangkitkan kembali UU Ormas yang sudah salah secara konsep, kerangka hukum, maupun sejarah. Relasi 3 sektor: Negara - Swasta Masy. Sipil akan timpang. Iklim kebebasan berserikat semakin tidak kondusif dan terciderai ??? Mengembalikan kepada kerangka hukum yang benar yaitu UU Yayasan dan UU Perkumpulan. Berupaya terus memperbaiki relasi 3 sektor: Negara - Swasta - Masy. Sipil agar seimbang, kondusif, dan kolaboratif serta tidak boleh saling menegasikan
Kesimpulan dan Rekomendasi • Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pansus RUU Ormas perlu mengambil kesempatan untuk meluruskan kesalahan dan kerancuan pengaturan yang telah berlangsung selama 27 tahun ini. • Mengembalikan pengaturan kepada kerangka hukum yang benar, yaitu badan hukum Yayasan (untuk organisasi sosial tanpa anggota) dan badan hukum Perkumpulan (untuk organisasi sosial dengan anggota). RUU Perkumpulan telah masuk dalam Prolegnas 2010-1014 No. 228. • Memberikan kewenangan pengaturan badan hukum sepenuhnya kepada Kementerian Hukum dan HAM. • Menghapuskan pendekatan represif politik-keamanan terhadap organisasi masyarakat sipil dengan menghilangkan peran Kemendagri dan menggantinya dengan pendekatan hukum melalui Kemenkumham. • UU Ormas harus dicabut, bukan direvisi. Pansus RUU Ormas sebaiknya mengubah pembahasan RUU Ormas ini menjadi RUU Perkumpulan yang lebih punya dasar kerangka hukum yang benar dan lebih positif dalam pengembangan relasi antar 3 sektor Negara - Swasta - dan Masyarakat Sipil.
