[102] Ormas Dalam Bahaya Friday, 19 April 2013 19:43
Sejak era reformasi pemaksaan setiap ormas untuk mencantumkan Pancasila sebagai asas yang ditetapkan oleh TAP MPR no. II/1978 telah dibatalkan oleh TAP MPR no. XVIII/1998.
Gelombang aksi protes menyusul pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) muncul akhir Maret lalu. Elemen-elemen umat Islam menolak pembahasan RUU tersebut.
Tidak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa pun melanda kota-kota besar di Indonesia. Suara mereka sama, yakni menolak RUU Ormas. RUU itu dianggap represif karena pasal-pasalnya mengandung pengekangan dan tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah.
Beberapa ormas telah mengkaji draft RUU Ormas ini. Di antaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini sampai pada kesimpulan yang sama yakni RUU ini berpotensi memunculkan kembali rezim represif jika melihat draft yang sedang dibahas di Panitia Kerja (Panja) akhir Maret lalu.
Apa saja pasal-pasal itu? Pertama, RUU tersebut memaksa setiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi, barulah setelah itu boleh mencantumkan asas sesuai organisasi masing-masing. Hal ini tercantum dalam pasal 2 dinyatakan: “ Asas Ormas adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta dapat mencantumkan asas lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 .”
Berdasarkan kajian, pemaksaan penggunaan Pancasila sebagai asas ini mengherankan. Pasalnya, sejak era reformasi pemaksaan setiap ormas untuk mencantumkan Pancasila sebagai asas yang ditetapkan oleh TAP MPR no. II/1978 telah dibatalkan oleh TAP MPR no. XVIII/1998.
1/5
[102] Ormas Dalam Bahaya Friday, 19 April 2013 19:43
Fakta menunjukkan, pemaksaan itu pada era Orde Baru memunculkan tindakan kekerasan oleh negara terhadap rakyat dan berbagai macam ormas. Betapa tidak, pemaksaan asas tunggal itu kepada umat Islam telah melahirkan hubungan penuh ketegangan dan konflik panjang antara umat Islam dengan pemerintah. Sejumlah ormas Islam dinyatakan terlarang lalu banyak tokoh-tokoh umat yang dipenjarakan karena dianggap membahayakan rezim Orba pimpinan Soeharto.
Peristiwa Tanjung Priok, Jakarta, menjadi bukti sejarah yang tak terelakkan. Banyak orang tewas akibat peluru aparat keamanan rezim Soeharto. Puluhan bahkan ratusan dai di masa Orde Baru dianggap musuh pemerintah. Sebagian ditangkap dan disiksa serta dibatasi ruang gerak mereka. Stigmatisasi negatif terhadap Islam terjadi sepanjang sejarah kekuasaan Orde Baru.
Kedua, RUU Ormas ini mengandung spirit untuk mengekang kegiatan Ormas. Pasal 7 RUU itu menyebut seluruh bidang kegiatan yang dilakukan oleh Ormas kecuali satu yakni bidang politik. Ini bisa diartikan bahwa ormas hanya boleh beraktifitas pada bidang hukum, pemberdayaan perempuan, lingkungan, demokrasi Pancasila, dsb. Artinya RUU ini berusaha menghilangkan sikap kritis masyarakat yang tergabung dalam ormas. Sehingga ormas tidak boleh mengkritisi kebijakan pemerintah yang bobrok dan merugikan rakyat seperti penjualan sumber daya alam ke pihak asing, korupsi, menaikkan harga BBM dan TDL, dsb, baik secara tulisan maupun melalui aksi-aksi demo. “Ini bisa membungkam sikap kritis rakyat terhadap pemerintah,” kata Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman,
Bisa jadi ini juga merupakan cara partai politik untuk menggiring ormas agar menjadi bagian dari sayap partai politik karena ormas parpol ini tidak termasuk yang diatur dalam RUU tersebut. Parpol ingin mengambil untung menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.
Ketiga, RUU ini mengandung muatan represifnya dengan dicantumkannya pasal 58 dan 61. Pada pasal itu, semua ormas harus berada dalam pengawasan dan evaluasi Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Bila ada ormas yang melanggar maka ormas tersebut dapat ditindak dan dibubarkan tanpa perlu melalui pengadilan.
Selain itu, kebijakan represif itu terlihat dari keharusan adanya SKT atau Surat Kegiatan Terdaftar bagi setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh ormas yang tidak berbadan hukum.
2/5
[102] Ormas Dalam Bahaya Friday, 19 April 2013 19:43
Tanpa SKT, mereka tidak boleh melaksanakan kegiatan. Sementara, yang namanya ormas itu bisa mencakup perkumpulan apa saja mulai dari majelis zikir, majelis taklim, kajian Islam, atau bahkan kumpul paguyuban dan kelompok hobi dsb. “RUU ini benar-benar melakukan gebyah uyah atau pukul rata untuk semua perkumpulan. Sehingga siapapun bisa terimbas,” jelasnya.
Menurut Yahya, ada nuansa balas dendam dari partai politik yang duduk di DPR dan juga pemerintah. Selama ini DPR dan pemerintah gerah dengan tekanan dan pengawasan dari berbagai ormas akibat penyimpangan yang mereka lakukan dalam mengurus negara.
Mengelak
Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) berusaha menenangkan umat Islam dan mereka yang menolak RUU ini dengan menjamin bahwa RUU ini tidak akan represif. Menurutnya, RUU ini bertujuan agar pemerintah bisa efektif mengatur ormas. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membatasi kebebasan masyarakat Indonesia untuk berorganisasi.
Sementara itu Dirjen Kesbangpol, Kemendagri, Tanribali Lamo mengklaim telah mendapat dukungan dari 13 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang dibentuk oleh Ketua Umum PBNU Said Agil Sirad. “Mereka memberi dukungan penuh terhadap proses pembahasan RUU Ormas untuk segera disahkan,” katanya seperti dikutip republika, 25/3. Ormas-ormas itu yakni Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Arrabithah Al-Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Az-Zikra, Al-Wasliyah, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).
Tapi sehari kemudian, Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia melalui Ketua Umumnya Syuhada Bahri membantah telah mendukung RUU Ormas dan punya andil dalam LPOI. Hal senada juga dilontarkan pimpinan Majelis Az- Zikra Arifin Ilham. Ia membantah pernyataan Dirjen Kesbangpol, bahwa majelisnya mendukung RUU Ormas. “Saya berkali-kali mengatakan bahwa Syariat Islam adalah harga mati!” katanya seperti dikutip salam-online.com, 25/3.
3/5
[102] Ormas Dalam Bahaya Friday, 19 April 2013 19:43
Penolakan serupa juga disampaikan oleh Mudzakarah Ulama Aswaja baik di Jakarta maupun di beberapa provinsi serta Persis, Syarikat Islam Indonesia, Perti, Rabithah Alawiyah, Gema PITI, Al Ittihadiyah, dan ormas Islam lainnya. Penolakan juga datang dari ormas non Islam seperti Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAK), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Imparsial. [] Muji/IJ
Boks
Belum Disahkan Sudah Tebar Ancaman
Ada apa di balik RUU Ormas ini? Siapa sebenarnya yang jadi target sasaran? Jawabannya jelas: organisasi Islam! Perhatikan pernyataan dari para petinggi negeri ini. Apa yang mereka ungkapnya, itulah yang diinginkan.
Dirjen Kesbangpol Kemendagri Tanribali Lamo mengatakan, kalau RUU Ormas disahkan, tidak ada satu pun ormas yang bebas mengelak dari aturan yang ada. Karena itu, kalau ada ormas yang terang-terangan menolak asas Pancasila, maka diberi peringatan. Kalau sanksi peringatan tiga kali tidak diindahkan, bisa dibekukan dan dibubarkan lewat pengadilan. Spirit asas tunggal inilah yang digunakan pemerintah untuk menghabisi mereka yang berusaha membangkitkan Islam di Indonesia.
Belum juga RUU Ormas disahkan menjadi UU, pemerintah sudah menebar ancaman. Tanribali mengatakan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) termasuk salah satu ormas yang menolak mencantumkan asas Pancasila karena menganut Khilafah Islamiyah. "Jelas, mereka dibubarkan dan tidak boleh beraktivitas di ruang publik," katanya, Jumat (22/3).
Ia berdalih, NKRI dibentuk berdasarkan empat pilar. Kalau ada ormas yang mengusung ideologi di luar Pancasila, jelas hal itu melanggar konstitusi. Karena itu, kalau pengurusnya masih bersikeras mempertahankan asas itu maka konsekuensinya HTI akan dilarang beroperasi di Indonesia. "Mereka akan dianggap ilegal. Patokannya adalah UUD 1945," katanya.
4/5
[102] Ormas Dalam Bahaya Friday, 19 April 2013 19:43
Kalau HTI dibubarkan, menurutnya, pengurusnya tidak boleh lagi beraktivitas atau mendirikan ormas dengan nama sejenis. Untuk itu, pembuatan bank data ormas yang disinkronisasi lintas kementerian bertujuan untuk memverifikasi nama dan pengurus ormas agar tidak bisa lagi mendirikan ormas. Itu lantaran ke depannya, setiap ormas wajib mendaftarkan organisasinya ke kementerian terkait. Sehingga eks pengurus HTI bakal tidak punya peluang untuk aktif kembali mengurus ormas baru. Inilah niat tersembunyi di balik RUU Ormas. [] emje
5/5
