INFO SHEET Pengaturan Tentang Yayasan Dalam RUU Ormas Dan Dampaknya Disiapkan oleh: Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)
Apa perkembangan terkini tentang RUU Ormas? Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) merupakan usul inisiatif DPR, yang disiapkan untuk menggantikan UU Ormas yang lama, yaitu UU No. 8 Tahun 1985. Saat ini, RUU Ormas masih dibahas oleh DPR, melalui sebuah Panitia Khusus (Pansus), bersama dengan Pemerintah (yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri). Pembahasan RUU Ormas telah berjalan sejak Oktober 2011. Pada 12 April 2013, DPR dan Pemerintah sempat memutuskan untuk menunda pengesahan RUU Ormas karena begitu banyak penolakan. Akhirnya, DPR dan Pemerintah menyepakati naskah terakhir RUU Ormas per 10 April 2013. Pada 20 Mei 2013, DPR dan Pemerintah melanjutkan kembali pembahasan RUU Ormas. Mereka merencanakan pengesahan RUU Ormas pada Juni 2013.
Apa yang dimaksud Ormas dalam RUU Ormas? Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Siapa yang diatur oleh RUU Ormas? Berdasarkan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, RUU Ormas mengatur jenis Ormas yang berbadan hukum (seperti yayasan dan perkumpulan) dan juga yang tidak berbadan hukum. Dari bidang kegiatan, RUU Ormas mengecualikan organisasi sayap partai politik (seperti Gerakan Penegak Pancasila Demokrat, MKGR, Baitul Muslimin, Gerakan Pemuda Kabah, dll), tapi mengatur organisasi yang bergerak nyaris di seluruh bidang, mulai dari keagamaan hingga seni. Artinya secara praktek, lembaga pengelola pesantren, amil zakat, panti asuhan, rumah sakit, sekolah, kepemudaan, komunitas pecinta seni dan film, asosiasi atau perkumpulan keilmuan, profesi, hobi, organisasi sosial/filantropi hingga paguyuban keluarga akan diatur oleh RUU Ormas. Apapun ruang lingkup Ormas, apakah itu nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, tetap akan dijangkau oleh RUU Ormas.
Apakah Yayasan termasuk yang terkena dampak [R]UU Ormas? Ya, Yayasan termasuk yang terkena dampak RUU Ormas. Mulai dari Yayasan yang hanya beraktivitas di tingkat desa hingga ibukota negara. Yayasan baru dan lama. Yayasan milik warga negara Indonesia, warga negara asing atau keduanya. Yayasan yang didirikan oleh warga biasa, tokoh agama, tokoh masyarakat atau pejabat pemerintah hingga kalangan swasta.
1|Page
Apakah aturan dalam RUU Ormas berlaku untuk semua jenis kegiatan yang dilakukan Yayasan? Ya, apapun jenis kegiatan Yayasan akan diatur oleh RUU Ormas. Salah satu contoh, mulai dari sosialpendidikan (Yayasan Pendidikan Maarif, Yayasan Atmajaya, dan Yayasan Pendidikan Anak Cacat), sosialkeagamaan (Yayasan Dompet Dhuafa dan Yayasan Gloria), seni budaya (Yayasan Swara Mahardika dan Yayasan Pusat Perfilman Haji Umar Ismail), sosial-kesehatan (Yayasan Jantung Indonesia dan Yayasan Kanker Indonesia), hingga sosial-filantropi (Kick Andy Foundation, Sampoerna Foundation, Djarum Foundation, dan Bakrie Center Foundation).
Selama ini, bagaimana praktek pengaturan Yayasan? Rujukannya adalah UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Yayasan. Kedua UU tersebut mengatur tentang mekanisme pendaftaran hingga pembubaran yayasan, termasuk keberadaan yayasan asing. Status badan hukum Yayasan diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM atau kantor wilayah yang ada di daerah. Sedangkan dalam menjalankan kegiatan, Yayasan akan berhubungan dengan lembaga kementerian/pemerintah sektoral, pusat atau daerah (misalkan Yayasan Jantung Indonesia dengan Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan atau Yayasan Atmajaya dengan Kementerian Pendidikan/Dinas Pendidikan).
Dalam hal apa saja RUU Ormas mengatur Yayasan menimbulkan potensi konflik dengan UU Yayasan?
dan
Melalui Pasal 36, RUU Ormas berupaya mengatur lebih jauh kategorisasi materi AD/ART Yayasan. Padahal seharusnya materi AD/ART yang diperuntukan bagi badan hukum Yayasan lebih tepat dan relevan berpedoman kepada UU Yayasan. Selain itu, Pasal 36 ini tidak konsisten dengan norma Pasal 13 yang menyatakan bahwa badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU Yayasan). Contoh lain adalah pemberlakuan sanksi administratif dalam RUU Ormas (Pasal 62 s/d Pasal 82). Perlu diketahui bahwa jenis sanksi berupa sanksi administratif (terhadap badan hukum yayasan) sangat berkaitan erat dengan sejumlah tindakan pendahuluan yang memungkinkan dan memerlukan serangkaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 s/d Pasal 56 UU Yayasan. Jika posisi RUU Ormas ini memayungi semua badan hukum termasuk yayasan dan dikembalikan lagi pada konsistensi Pasal 13 serta dengan alasan bahwa UU Yayasan belum mengatur lebih detail mengenai sanksi administratif, maka kebutuhan tentang pengaturan sanksi administratif terhadap badan hukum yayasan seharusnya dikembalikan dan diatur lebih lanjut dalam RUU Perubahan UU Yayasan.
Dimana sesungguhnya permasalahan RUU Ormas? Persoalan RUU Ormas bukan terletak pada pasal-pasalnya, tapi pada konsep dasar pengaturannya. Dengan kata lain, meskipun DPR dan Pemerintah melakukan perbaikan terhadap pasal-pasal yang bermasalah, tapi itu bersifat tambal sulam karena perubahan yang muncul berdiri di atas kerangka berpikir yang keliru. RUU Ormas akan menimbulkan kekacauan mendasar karena mencampuradukkan badan hukum Yayasan (dan juga perkumpulan) ke dalam kategori Ormas. Ribuan yayasan yang sudah ada selama ini (yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, seni budaya, dll) akan terseret ke ranah politik di bawah kendali pengawasan Pemerintah (Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam
2|Page
Negeri)/Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik. Konsekuensinya, Yayasan dapat dibekukan hingga dibubarkan, bukan hanya melalui instrumen UU Yayasan, tapi juga ditambah dengan UU Ormas yang baru. Tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari konsekuensi tidak langsung dari “kendali pengawasan” Yayasan oleh Kementerian Dalam Negeri/pemerintah daerah merambah pada wilayah organisasi seperti administrasi, keuangan, hingga pemberlakuan sanksi, yang kesemuanya mengatasnamakan kepentingan pembinaan dan ketertiban Ormas.
Mengapa RUU Ormas harus ditolak? UU Ormas merupakan UU yang salah kaprah dan salah arah. Sudah kehilangan legitimasi dan tidak sesuai dengan semangat reformasi. Oleh karena itu, UU Ormas harus dicabut (berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). UU Ormas bukan direvisi atau diganti, seperti yang sekarang sedang disiapkan oleh DPR dan Pemerintah (melalui RUU Ormas). Secara kerangka hukum, sesungguhnya pengaturan organisasi di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1) Non-Membership Organisation (organisasi tanpa anggota), hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Yayasan yang diatur melalui UU Yayasan; dan 2) Membership Based Organisation (organisasi berdasarkan keanggotaan), hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Perkumpulan yang masih diatur dalam peraturan warisan Belanda (Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum).
Lantas, apakah kehidupan berorganisasi (seperti dalam bentuk yayasan) tidak bisa diatur? Tentu saja negara bisa dan berwenang mengatur organisasi berbentuk yayasan. Terbukti sudah ada UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Yayasan. Jika dianggap UU Yayasan tersebut belum ideal bahkan ditemukan sejumlah permasalahan baru, maka revisi saja UU Yayasan tanpa perlu menghadirkan UU baru (seperti RUU Ormas), karena akan menimbulkan kompleksitas baru dan konflik norma. Menempatkan UU Ormas sebagai “UU payung” hanya akan menambah panjang birokrasi, perijinan, dan mekanisme yang rumit yang pada ujungnya akan menciderai ruang gerak kemerdekaan berorganisasi di Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 telah memayungi undang undang dan memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul.
Bukankah [R]UU Ormas dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menindak tegas organisasi yang memiliki massa dan melakukan kekerasan terhadap masyarakat (demonstrasi dengan kekerasan, sweeping, dll)? Itu adalah alasan yang dicari-cari. Untuk segala tindakan kekerasan dan kriminal, kita sudah memiliki aturan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih dari cukup untuk menindak segala jenis kekerasan baik yang dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama secara organisasi. Masalah sesungguhnya ialah soal kemauan untuk menegakkan hukum secara tegas, adil, dan profesional.
Siapa saja pihak yang sudah memberikan catatan kritis hingga pernyataan menolak RUU Ormas? 3|Page
Fakta hari ini menunjukan bahwa sikap keberatan dan mempertanyakan urgensi RUU Ormas muncul meluas sejak Maret 2012 dan bergelombang dari berbagai kalangan. Mulai dari ormas keagamaan (seperti NU dan Muhammadiyah) hingga barisan buruh, salah satunya melalui pengiriman surat per 18 Maret 2013 kepada ILO oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Kemudian disusul kelompok mahasiswa/pelajar, salah satunya Persatuan Pelajar Islam (PPI). Pakar tata negara dan politik pun turut memberikan catatan kritis. Pada suatu kesempatan di Jakarta, Agustus 2012, Fajrul Falaakh menyatakan bahwa RUU Ormas seperti kapal induk yang mengeruk semua kebebasan berserikat. Jimly Asshiddiqie, pada suatu diskusi yang digelar Fraksi Partai Gerindra Februari 2012, justru meminta agar DPR lebih dulu menyiapkan RUU Badan Hukum (seperti yayasan, perkumpulan, dll) ketimbang RUU Ormas. Selain KHN yang merilis kajian tentang RUU Ormas pada Juli 2012, respon kelembagaan muncul pula dari Komnas HAM. Februari 2013 lalu, Komnas HAM telah merilis Pokok-pokok Pikiran tentang RUU Ormas Dalam Perspektif HAM. Pada bagian Rekomendasi, Komnas HAM mempertimbangkan pengaturan ormas melalui bentuk dan bukan dalam hal substansinya. Langkah ini dilakukan dalam lingkup melengkapi UU Yayasan dan membentuk UU Perkumpulan. Di saat yang bersamaan, United Nations Special Rapporteur on Freedoms of Association, Expression, and Religion sempat mengingatkan akan bahaya RUU Ormas.
Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita semua harus melakukan segala daya dan upaya yang memungkinkan untuk menolak pembahasan dan pengesahan RUU Ormas, sekaligus menuntut pencabutan UU Ormas yang lama (UU No. 8 Tahun 1985).
4|Page
Lampiran
Identifikasi Beberapa Masalah Terkait dengan Yayasan yang Sudah atau Dapat Diatur oleh UU Yayasan atau Peraturan Terkait Lainnya
MASALAH Organisasi ada yang melakukan penyimpangan keuangan (korupsi, pencucian uang, dll)
Organisasi ada yang tidak akuntabel dan tidak transparan padahal menerima dana dari masyarakat ataupun dari negara
Organisasi ada yang melakukan penyimpangan dalam tender-tender yang diselenggarakan pemerintah Organisasi ada yang melakukan kegiatan politik praktis Organisasi ada yang merupakan sayap kepentingan pihak asing
UU YAYASAN ATAU PERATURAN TERKAIT UU Yayasan salah satunya melarang pengalihan kekayaan yayasan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan UU Tindak Pidana Pencucian Uang UU Yayasan mewajibkan ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Selain itu, bagi Yayasan yang menerima dana dari negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 500 juta harus diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar (Pasal 52 UU Yayasan) Pasal 72 UU Yayasan: Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum UU Yayasan diundangkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk Instansi Pemerintah Yayasan dibatasi maksud dan tujuannya untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan UU Yayasan mengatur mengenai yayasan asing maupun yayasan yang didirikan oleh orang asing
Pendalaman lebih lanjut tentang kehidupan berorganisasi dapat dilihat pada tayangan video berikut ini: http://www.youtube.com/watch?v=15C2toG3d6Q
5|Page
