PERKEMBANGAN PEMBAHASAN RUU TAHUN 2012 PERTANGGAL 25 OKTOBER 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. RUU USUL DPR DALAM TAHAP PENYUSUNAN.
NO.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGUSUL
KETERANGAN RUU dan NA disiapkan oleh Komisi I (proses harmonisasi di Baleg) RUU dan NA disiapkan oleh Komisi II
1.
RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
DPR
2.
RUU tentang Pertanahan.
DPR
3.
RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi III
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV
5.
RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V
6.
RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V
7.
RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VI
8.
RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VII
9.
RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII
10.
RUU tentang Kesetaraan Gender.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII
11.
RUU tentang Keperawatan.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX
12.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX
13.
RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X
14.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi XI
4.
NO.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGUSUL
KETERANGAN
RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
18.
RUU tentang Lambang Palang Merah.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
19.
RUU tentang Keinsinyuran.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
20.
RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
21.
RUU tentang Kesehatan Jiwa
DPR
RUU dan NA disiapkan
15.
16.
17.
22.
RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional
DPR
23.
RUU tentang Kebudayaan
DPR
24.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
DPR
oleh Komisi IX Tambahan Prolegnas 2012/Paripurna DPR RI 30 Agustus 2012. RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X Tambahan Prolegnas 2012/Paripurna DPR RI 30 Agustus 2012. RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X Tambahan Prolegnas 2012/Paripurna DPR RI 30 Agustus 2012. RUU dan NA disiapkan oleh Baleg Tambahan Prolegnas 2012/Paripurna DPR RI 30 Agustus 2012.
II. RUU USUL PEMERINTAH DALAM TAHAP PENYUSUNAN
NO.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGUSUL
KETERANGAN
1.
RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
PEMTH.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Agama
2.
RUU tentang Hukum Pidana.
PEMTH.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
3.
RUU tentang Pemberantasan Pidana Korupsi.
Tindak
PEMTH.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
4.
RUU tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang
PEMTH.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
5.
RUU tentang Tenaga Kesehatan.
PEMTH.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Kesehatan
6.
RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasurasian.
PEMTH.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan
7.
RUU tentang Administrasi Pemerintahan.
PEMTH.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB
8.
RUU tentang Perdagangan.
PEMTH.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Perdagangan
9.
RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
PEMTH.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Perindustrian
10.
RUU tentang Rahasia Negara.
PEMTH.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan/ Lamsaneg
11.
RUU tentang Keantariksaan.
PEMTH.
RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ LAPAN
Kitab
Undang-Undang
III. RUU YANG AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TK. I.
NO.
1.
2.
3.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGUSUL
KETERANGAN
RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. (Judul RUU menjadi : RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri). RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX Surpres sdh disampaikan ke DPR Dibahas Pansus.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi Menunggu Surpres.
RUU tentang Rakyat.
DPR
RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi Menunggu Surpres.
PENGUSUL
KETERANGAN
Tabungan
Perumahan
IV. RUU DALAM TAHAP PEMBICARAAN TK. I.
NO.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1.
RUU tentang Organisasi Masyarakat.
DPR
RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
2.
RUU tentang Aparatur Sipil Negara.
DPR
3.
RUU tentang Pencegahan Pemberantasan Pembalakan Liar.
dan
DPR
4.
RUU tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani.
dan
DPR
RUU dalamtahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II (sdh perpanjangan waktu pembahasan) RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV(sdh perpanjangan waktu pembahasan) RUU dalamtahap PembicaraanTk.I di Komisi IV
5.
RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro.
DPR
6.
RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
DPR
RUU dalam tahap PembicaraanTk.I di Komisi VI (sdh perpanjangan waktu pembahasan) RUU dalam tahap PembicaraanTk.I di Komisi X (Pengambilan keputusan dlm Pembc. Tk. II ditunda).
NO.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KETERANGAN
PEMTH.
RUU dalam tahap PembicaraanTk.I di Komisi I RUU dalam tahap PembicaraanTk.I di Komisi I (akan dikembalikan ke PEMTH.) RUU dalam tahap PembicaraanTk.I di Komisi XI (sdh perpanjangan waktu pembahasan) RUU dalam tahap PembicaraanTk.I di Baleg
7.
RUU tentang Komponen Pertahanan Negara.
8.
RUU tentang Keamanan Nasional.
PEMTH.
9.
RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.
PEMTH.
10.
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
DPR
11.
RUU tentang Jaminan Produk Halal.
DPR
12.
RUU tentang Desa.
PEMTH.
RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VIII. Dibahas oleh Pansus*.
13.
RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
PEMTH.
Dibahas oleh Pansus*.
14.
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah.
PEMTH.
Dibahas Komisi II.
15.
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
PEMTH.
Dibahas Komisi XI
16.
RUU tentang Jalan.
DPR
Dibahas Komisi V
17.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
DPR
Dibahas Pansus.
18.
14 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. (RUU Kumulatif Terbuka) RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia. RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
DPR
Dibahas Komisi II
DPR
Dibahas Pansus
DPR
Dibahas Komisi III
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
DPR
Dibahas Komisi III
19.
20.
21.
Cadangan
PENGUSUL
NO.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGUSUL
KETERANGAN
22.
RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan.
DPR
Dibahas Pansus
23.
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
PEMTH.
Surpres No: R.32/Pres/03 /2012 tgl 19 Maret 2012. Dibentuk Pansus pd tgl 12 April 2012. Disetujui masuk Prolegnas 2012/Paripurna DPR RI tgl 30 Agust 2012.
V. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU.
NO.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGUSUL
KETERANGAN
1.
RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. (Kumulatif Terbuka).
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 28 Februari 2012.
2.
RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme). (Kumulatif Terbuka).
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 20 Maret 2012.
3.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012. (Kumulatif Terbuka).
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 30 Maret 2012.
4.
RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.
DPR
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 11 April 2012.
5.
RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
DPR
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 12 April 2012.
6.
RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hakhak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya/RUU Migran. (Kumulatif Terbuka).
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 12 April 2012.
7.
RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Cheko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan. (Kumulatif Terbuka). RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Departemen Pertahanan Keamanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan, Logistik, dan Industri Pertahanan. (Kumulatif Terbuka). RUU tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. (Kumulatif Terbuka). RUU tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional KonvensiHak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata). (Kumulatif Terbuka). RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 26 Juni 2012.
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 26 Juni 2012.
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 26 Juni 2012.
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 26 Juni 2012.
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 3 Juli 2012.
12.
RUU tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2011. (Kumulatif Terbuka).
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 29 Agustus 2012.
13.
RUU tentang Pendidikan Tinggi
DPR
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 13 Juli 2012.
14.
RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
PEMTH.
15.
RUU tentang Veteran.
16.
RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan.
DPR
17.
RUU tentang Pangan.
DPR
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 30 Agustus 2012. Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 2 Oktober 2012. Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 2 Oktober 2012 Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 18 Oktober 2012
18.
RUU tentang Koperasi.
PEMTH.
8.
9.
10.
11.
Provinsi
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 18 Oktober 2012
19.
RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. (Kumulatif Terbuka).
PEMTH.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 23 Oktober 2012.
20.
RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. (Kumulatif Terbuka)
DPR
21.
RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pengandaraan di Provinsi Jawa Barat. (Kumulatif Terbuka)
DPR
22.
RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. (Kumulatif Terbuka)
DPR
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 25 Oktober 2012.
23.
RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat. (Kumulatif Terbuka)
DPR
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 25 Oktober 2012.
24.
RUU tentang Pembentukan Kabupaten Penggunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. (Kumulatif Terbuka)
DPR
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 25 Oktober 2012.
Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 25 Oktober 2012. Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 25 Oktober 2012.
