DAFTAR RUU LUNCURAN 2016 UNTUK MASUK DALAM PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------I. RUU DALAM TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I
NO.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENYIAPAN RUU DAN NA
1.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
DPR
Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 2 Sept 2015 dibahas oleh Pansus MP.II. MP 2015-2016
2.
RUU tentang Jasa Konstruksi.
DPR
RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi V pd MP. III TS.20152016
3.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
DPR
RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IX pd akhir MP. II TS.2015-2016
4.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PEMERINTAH
RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III MP. IV 2014-2015 sesuai Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 24 Juni 2015.
5.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
PEMERINTAH
Rapat BAMUS tgl 2 Juli 2015 dibahas oleh KOMISI XI. MP. IV 2014-2015
6.
RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.
PEMERINTAH
7.
RUU tentang Wawasan Nusantara.
DPD
KET.
Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 11 Feb. 2016 MP. III MP. 2015-2016 dibahas oleh Baleg. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 19 Nov 2015 dibahas oleh Pansus MP.II. 2015-2016
1
PENYIAPAN RUU DAN NA
NO.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
8.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
9.
RUU tentang Sistem Perbukuan.
DPR
10.
RUU tentang Kebudayaan
DPR
11.
RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
12.
RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
PEMERINTAH
KET.
Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 25 Pebruari 2016 MP.III 2015-2016 dibahas oleh Pansus. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 25 Pebruari 2016 MP.III dibahas oleh Komisi X. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 25 Pebruari 2016 MP.III dibahas oleh Komisi X.
PEMERINTAH
Berdasarkan rapat Bamus Tanggal 19 Mei 2016 dibahas oleh Komisi XI MP V 2015-2016
DPR
Surpres Tgl 4 Mei 2016 No. R-27/Pres/05/2016
Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 31 Mei 2016 MP.V 20152016 dibahas oleh Komisi VI.
13.
RUU tentang Ekonomi Kreatif
DPD
Surpres Tgl 16 Mei 2016 No. R30/Pres/05/2016
Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 31 Mei 2016 MP.V 20152016 dibahas oleh Komisi X
14.
RUU tentang Arsitek.
DPR
Surpres Tgl 16 Mei 2016 No. R31/Pres/05/2016
Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 31 Mei 2016 MP.V 20152016 dibahas oleh Komisi V
2
NO.
15.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
RUU tentang Pertanahan.
PENYIAPAN RUU DAN NA
KET.
DPR
Ditetapkan sebagai RUU usul DPR dalam Ra.Pur. tgl. 15 Maret 2016 Surpres Tgl 20 Mei 2016 No. R33/Pres/05/2016
16.
RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
DPR
Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 09 Juni 2016 MP.V 2015-2016 dibahas oleh Komisi II di tetapakan sebagai RUU usul DPR dalam Ra.Pur. tgl. 15 Maret 2016 Surpres Tgl 25 Mei 2016 No. R35/Pres/05/2016 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 09 Juni 2016 MP.V 2015-2016 dibahas oleh Komisi IV
17.
RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
DPR
di tetapakan sebagai RUU usul DPR dalam Ra.Pur. tgl 26 Mei 2016 Surpres Tgl 29 Juli 2016 No. R.52/Pres/07/2016 MP. I 2016-2017 Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tgl 1 September 2016 dibahas oleh Komisi VIII
18.
19.
RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum).
PEMERINTAH
RUU tentang Kepalangmerahan.
PEMERINTAH
Surpres R.66/Pres/10/2016 Tgl 20 Oktober 2016 Rapat Konsultasi Rapat Bamus tgl. 25 Oktober 2016 dibahas oleh Pansus
Surpres R.65/Pres/10/2016 Tgl 17 Oktober 2016 Rapat Konsultasi Rapat Bamus tgl. 25 Oktober 2016 dibahas oleh Komisi IX
3
II. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I
NO. 1.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG RUU tentang Jabatan Hakim.
PENYIAPAN RUU DAN NA
KET.
DPR
Selesai harmonisasi pada tanggal 05 September 2016 Disetujui Paripurna sbg Usul DPR Tgl 12 Okt 2016. Menunggu Surpres
III. RUU SELESAI HARMONISASI
NO. 1.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG RUU tentang Pertembakauan.
PENYIAPAN RUU DAN NA
KET.
DPR
Selesai harmonisasi pada tanggal 27 Juli 2016 Menunggu Penjadwalan pada Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR
IV. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI
NO.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
PENYIAPAN RUU DAN NA DPR
KET.
Surat Komisi VI No. TU/47/KOM.VI/D PR RI/X/2016 tgl 4 Okt 2016 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi
2.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
DPR
Surat Anggota DPR (Rieke Dyah Pitaloka) tgl 14 Okt 2016 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi
4
NO.
3.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
PENYIAPAN RUU DAN NA DPR
KET.
Surat Anggota DPR lintas Fraksi Tgl 17 Okt 2016 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi
4.
RUU tentang Perkelapasawitan.
Surat Anggota DPR lintas Fraksi Tgl 24 Okt 2016
DPR
permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi
5.
RUU 5 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun . 2002 tentang Penyiaran.
DPR
Komisi I
6.
RUU 6 tentang Indonesia. .
Republik
DPR
Komisi I
7.
RUU 9 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan . Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).
DPR
Komisi VI
8.
RUU 1 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. .
DPR
Komisi VII
9.
RUU 1 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2 2009 tentang Pertambangan Mineral dan . Batubara.
DPR
Komisi VII
10.
RUU tentang Kebidanan.
DPR
Komisi IX
11.
RUU 1 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 4 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. .
DPR
Komisi XI
12.
RUU 1 tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 5 .
DPR
Anggota DPR
13.
RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
DPR
Komisi XI
Radio
Televisi
5
NO.
14.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENYIAPAN RUU DAN NA
KET.
DPR
Komisi XI
PENYIAPAN RUU DAN NA
KET.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
V. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH
NO.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1.
RUU 2 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun . 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
PEMERINTAH
2.
RUU tentang Bea Materai.
PEMERINTAH
3.
4. 5.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH
6
