Monitoring : RUU Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh

Monitoring : RUU Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh No 1

Ringkasan

Sumber Berita • Pemekaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diperdebatkan dalam Kompas.13 pertemuan penyusunan draf Rancangan UU Pemerintahan di Aceh, dalam sidang oktober 2005 Komisi A Bidang Pemerintahan dan Politik akhirnya menyetujui pemekaran provinsi baru di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan mekanismenya disesuaikan dengan UU yang berlaku. hal itu kemudian ditentang oleh sejumlah peserta sidang paripurna hasil sidang komisi. salah seorang peserta sidang paripurna, mengatakan, wilayah NAD harus dipertahankan keutuhannya. Sidang komisi dan sidang paripurna kali ini merupakan pembahasan dari tiga draf yang diusulkan oleh Universitas Syiah Kuala, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan Universitas Malikussaleh Lhok Seumawe. • Petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) M Nur Juli, Mengatakan, pemekaran Provinsi Aceh bertentangan dengan nota kesepahaman (MOU) RI-GAM sehingga tidak dapat dibenarkan. • Darjo, Salah seorang tokoh pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA), mengatakan, dalam MOU hanya disebutkan, perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.Tidak ada batasan tentang kemungkinan pemekaran Provinsi NAD.Dalam acara tersebut, pihak GAM antara lain mengusulkan secara tertulis, yakni agar menempatkan pemimpin GAM Hasan Tiro sebagai Wali

Monitoring federasi Kontras

1

Nanggroe hingga akhir hayat dan punya kekuatan politik yang sangat besar, termasuk untuk memberhentikan Gubernur NAD. • Ketua Tim Perumus RUU Pemerintahan di Aceh Husni Bahri Tob menyatakan, Draf RUU akan diserahkan kepada DPRD NAD dan berikutnya akan diteruskan ke DPR. Draf dari tiga universitas yang telah dibahas dalam sidang komisi akan diakomodasi, termasuk juga tanggapan tertulis dari GAM, Husni menambahkan, Sebagian pihak menginginkan Wali Nanggroe hanya berfungsi di bidang adat saja, tetapi sebagian yang lain menginginkan kekuatan politiknya lebih besar lagi. • Sementara Ketua Panitia Ad Hoc I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muspani dan Ketua Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta kemarin mengatakan, Tuntutan pemekaran provinsi di NAD sebaiknya mempertimbangkan potensi ekonomi daerah masing-masing. Selain itu, pelaksanaan pemekarannya dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

2

• Muspani mengatakan, tanpa alasan yang kuat, pemekaran wilayah itu hanya akan dicurigai sebagai tuntutan segelintir elite lokal yang memiliki agenda tersembunyi. Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pusat sebenarnya mendukung tuntutan pemekaran wilayah tersebut. Cuma soal waktu saja kok. Tinggal cari jadwal yang tepat. Saat ini moment- nya dianggap belum tepat. • Sejumlah kalangan menilai proses pembentukan dan substansi Rancangan Kompas 3 Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah demokratis dan berada dalam bingkai Desember Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan DPR hendaknya tidak 2005


2

mengubah materi RUU secara substantif. Hal itu mengemuka dalam diskusi soal RUU Pemerintahan Aceh yang difasilitasi Perkumpulan Demos di Kantor Demos, Jumat (2/12). Berbicara dalam diskusi itu, dosen hukum tata negara Universitas Syah Kuala Dr Iskandar Agani dan Afrizal Tjoetra mengemukakan, RUU Pemerintahan Aceh ini barangkali RUU yang pembahasannya melibatkan mulai dari organisasi masyarakat, ulama, pemuda, perempuan, bahkan Gerakan Aceh Merdeka. DPRD Aceh yang sempat tertutup akhirnya terbuka menerima masukan masyarakat, ujar Afrizal. Iskandar menegaskan, RUU itu mendasarkan substansinya pada UUD 1945 Pasal 1 dan Pasal 18 yang memungkinkan Aceh melaksanakan otonomi khusus atau pemerintahan sendiri. • Rufriadi SH. mengatakan, karena sekarang bola sudah berada di Jakarta, diharapkan proses demokratis yang sudah berlangsung di Aceh dapat berlanjut dalam pembahasan di DPR.Soal pemekaran Aceh, menurut Iskandar, tetap dibuka setelah mendapat persetujuan legislatif Aceh. Kita sangat membuka peluang demokratis.

3

• Forum Bersama Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antar (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (Abas) bertemu dengan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DI Yogyakarta) dan Wakil Ketua Komisi II Fachruddin (F-PDIP, Riau) di Jakarta, Jumat. Komite pembentukan dua provinsi baru ini juga berencana mendeklarasikan Provinsi ALA dan Abas pada 4 Desember 2005 • Departemen Dalam Negeri menilai pemekaran di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Kompas 6 Darussalam masih sebatas wacana. Usulan dibentuknya Provinsi Aceh Leuser Desember Antara dan Provinsi Aceh Barat Selatan yang baru saja dideklarasikan belum 2005


3

memenuhi persyaratan seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal Depdagri Progo Nurdjaman, menanggapi pendeklarasian dua provinsi baru, pemekaran Provinsi NAD, Senin (5/12). Kalau deklarasi monggo- monggo (silakan—Red) saja. Deklarasi itu kan suatu pencerminan dari kehendak, tetapi itu masih wacana kehendak rakyat, jadi harus diakomodasi melalui masing- masing DPRD untuk disampaikan ke provinsi induk. • Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Depdagri, telah menerima draf RUU Pemerintahan Aceh. Draf itu akan segera dibahas dan disinkronkan dengan draf yang disusun Depdagri untuk disampaikan kepada Presiden.Misalnya saja soal judul RUU, apakah akan memakai pemerintah daerah Aceh atau pemerintahan Aceh seperti tercantum dalam nota kesepahaman, draf itu sudah selesai untuk kemudian dibahas bersama dengan DPR. • Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A Djalil, Mengatakan, rencana pembentukan Provinsi ALA dan Abas terpisah dari Provinsi NAD bukanlah alasan yang signifikan untuk membatalkan nota kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Keinginan sebelas kabupaten untuk membentuk provinsi baru itu merupakan aspirasi rakyat dan bukanlah kehendak pemerintah, menjawab wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR. • Anggota Komisi II DPR, Saifullah Ma’shum (Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jawa Timur V), berpendapat bahwa pembentukan ALA dan Abas harus disikapi secara hati-hati agar tak mengundang konflik horizontal di kalangan masyarakat Aceh.


4

4

Seluruh kepentingan harus bisa diakomodasikan, termasuk keharusan untuk proses pembahasannya yang mesti hati-hati, termasuk pertimbangan potensi calon provinsi baru itu. Namun, seperti disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tengah Syukur Kobat maupun Wakil Ketua DPRD Aceh Tenggara M Salim Fahri, pembentukan Provinsi ALA dan Abas sama sekali tak dimaksudkan untuk melanggengkan konflik. • Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR Kompas 7 menyatakan, aturan pemekaran daerah mungkin akan ditampung dalam UU Desember Pemerintahan Aceh. Sebagai perbandingan, aturan pembentukan daerah otonom 2005 baru juga ada dalam UU otonomi khusus Papua. Kalaupun tak terjawab dalam UU Aceh yang baru, kita masih bisa gunakan UU Nomor 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah, Ma’ruf mengingatkan, Aceh saat ini menghadapi kondisi berat pascabencana tsunami dan keharusan penjabaran nota kesepahaman Helsinki yang dibuat bersama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Soal pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (Abas) terpisah dari NAD • Anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II), menyatakan, pembentukan daerah otonom baru mestinya diberi ruang dalam UU Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Aspirasi untuk membentuk daerah otonom baru wajar, sah, dan tidak boleh dihalangi. Ketentuan itu mesti berlaku umum. • Anggota DPR asal Aceh, Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat, NAD II), Mengingatkan, prioritas untuk Aceh saat ini adalah perdamaian serta rehabilitasirekonstruksi pascatsunami. Karena itu, pembahasan RUU Aceh harus lebih


5

diprioritaskan sebelum pembentukan provinsi baru. • Ketua DPRD NAD Sayed Fuad Zakaria menyatakan, usul pembentukan Provinsi ALA dan Abas terbentur pada MOU Helsinki. Pembentukan provinsi baru bisa dianggap melanggar perjanjian damai RI dengan GAM. Sebab, ada butir- butir dalam klausul MOU yang menyatakan wilayah Aceh adalah yang disepakati 1 Juli 1956. Dia menuturkan, jika usulan pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi Abas ini disetujui pemerintah pusat, sama artinya melanggar kesepakatan damai dengan GAM. Terbelahnya elemen masyarakat di Aceh soal pemekaran jelas terlihat dalam rapat pembentukan Badan Kerja Sama DPRD se-Provinsi NAD di Medan, Selasa. Rapat hanya dihadiri wakil DPRD dari tujuh kabupaten. Dari 21 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi NAD, lima kabupaten yang mengusulkan Provinsi ALA tidak hadir. 5

• Kepala Pusat Penerangan Depdagri Andreas Tarwanto, mengatakan, Kompas 08 pembahasan RUU Aceh yang pertama kali ini baru akan diikuti oleh seluruh Desember pejabat eselon I Depdagri.Draf RUU Aceh dari Depdagri dan Aceh akan 2005 disandingkan dan disinkronkan, kemudian akan menghasilkan satu draf baru. Selanjutnya akan dilakukan perumusan bersama antara pemerintah pusat dan Aceh setelah ada kesepakatan baru diajukan ke Presiden untuk dibahas bersama DPR. Penyusunan RUU Aceh akan disesuaikan dengan UUD 1945, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 18/1999 tentang Otonomi Khusus Aceh serta nota kesepahaman RI-GAM. Jadi nanti dilihat kalau di draf RUU Aceh versi,DPRD Aceh ada yang tidak sesuai dengan keempat aturan itu, maka akan dicoret dan diganti.


6

• Pelaksana Tugas Gubernur NAD Azwar Abubakar mengingatkan, rencana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (Abas) bisa menjadi batu sandungan atas proses yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam pasca-nota kesepahaman Helsinki. Azwar berkilah bahwa seluruh ketentuan itu sudah melalui proses perdebatan panjang sampai ke DPRD Provinsi NAD dengan merangkum aspirasi seluruh elemen. Namun, bisa saja draf tersebut berubah ketika proses pembahasan dilakukan di DPR. Ketika dibandingkan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang memungkinkan pemekaran wilayah, Azwar tegas menyebutkan bahwa Aceh tidak sama dengan Papua. Azwar juga menyatakan, konsentrasi saat ini lebih tercurah pada pembahasan RUU Aceh sebagai penjabaran nota kesepahaman Helsinki dengan tetap berada pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6

• Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) berharap dapat segera bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Yudhoyono diharapkan mempercepat proses pembentukan Provinsi ALA dan Abas, ujar Ketua KP3ALA Rahmat Salam. Ia mengungkapkan, ketika menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, pengurus KP3ALA sudah bertemu dengan Yudhoyono yang didampingi Sudi Silalahi.”Waktu itu Pak Yudhoyono dan Pak Sudi sangat mendukung pemekaran provinsi di Aceh. Kami berharap bisa bertemu Presiden Yudhoyono lagi untuk mempercepat proses pembentukannya. • Departemen Dalam Negeri dan DPR diharapkan memerhatikan substansi dan tak Kompas 9 melakukan perubahan ekstrem terhadap Rancangan Undang-Undang Desember Pemerintahan Aceh. Depdagri dan DPR harus menangkap semangat perumusan 2005 RUU Aceh yang telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Aceh.


7

Koordinator Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin atas nama Jaringan Demokrasi Aceh, mengingatkan, draf RUU Aceh yang diserahkan DPRD Aceh ke Depdagri adalah draf yang pembahasannya melibatkan semua unsur masyarakat Aceh, s eperti ulama, akademisi, mahasiswa, pemuda, termasuk Gerakan Aceh Merdeka. Jadi, keterwakilan ide dan kepentingan rakyat Aceh tertampung, tidak sekadar para elite politik, Rafendi SH. sikap LSM di bidang hak asasi manusia yang biasanya akomodatif terhadap hak-hak masyarakat lokal untuk mengatur diri sendiri, HRWG justru menolak ide pemekaran Aceh. Pemerintah dan DPR malah diminta mengesampingkan aspirasi pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan, dengan alasan mengganggu proses perdamaian. Jangan memanipulasi seolah NKRI terancam jika pemekaran tak dilakukan. • Sementara anggota DPR dari Aceh, Ahmad Farhan Hamid (Fraksi Partai Amanat Nasional), menyatakan, kewenangan pemerintahan Aceh seperti yang diusulkan DPRD NAD dalam draf RUU Pemerintahan Aceh akan dikaji kembali. Bila tak sesuai dengan kerangka NKRI, kewenangan itu akan dibahas pemerintah pusat dan daerah Aceh. Ini dikatakan menanggapi Pasal 8 Ayat (3) draf RUU Pemerintahan Aceh usulan DPRD Aceh, menyebut lembaga-lembaga di Aceh dapat menjadi anggota badan-badan PBB dan badan dunia lain.Saya kira itu harus dikoreksi. Kewenangan itu kan berkaitan dengan kedaulatan, kontribusi negara, itu harus dilihat komprehensif. • Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Depdagri Sodjuangon Situmorang mengatakan, Pansus DPRD Aceh dilibatkan dalam pembahasan RUU Aceh


8

supaya diketahui suasana kebatinan dalam penyusunan RUU itu di Aceh. ”Kami akan bekerja keras agar RUU Aceh selesai Januari 2006 sehingga bisa diserahkan ke Presiden dan dibahas di DPR. 7

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengancam tidak akan membahas Rancangan Kompas –10 Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh apabila pemerintah tidak Desember juga menyampaikan penjelasan tertulis soal MOU Helsinki. Pasalnya, semenjak 2005 nota kesepahaman MOU antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, sampai kini pemerintah belum juga menyampaikan penjelasan tertulis kepada DPR. Padahal, batas waktu pembuatan RUU PPA sudah dekat. Butir 1.1.1 MOU Helsinki menyebutkan: Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006”Tentu tidak akan kami bahas sebelum ada penjelasan tertulis dari pemerintah, kata Ketua DPR Agung Laksono mengungkapkan hal itu dalam rapat paripurna. • Komisi I. Effendi MS Simbolon mengingatkan Agung bahwa sampai saat ini Presiden belum menjawab surat pimpinan DPR yang meminta penjelasan tertulis MOU Helsinki. Agung sempat menjawab bahwa pemerintah telah memberikan penjelasan soal MOU Helsinki melalui rapat komisi-komisi. Akan tetapi, hal itu kembali dimentahkan Panda Nababan. Menurut dia, laporan resmi dari pemerintah kepada komisi-komisi belum pernah ada. Agung akhirnya juga mengakui bahwa pemerintah belum memberikan penjelasan tertulis kepada DPR. Kemudian, Agung menegaskan kepada rapat paripurna bahwa DPR tak akan membahas RUU PPA selama penjelasan tertulis soal MOU Helsinki belum


9

disampaikan ke DPR. • Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Sodjuangon Situmorang mengatakan, masalah pemekaran Provinsi Aceh dimungkinkan untuk masuk dalam RUU Aceh. Pemekaran daerah akan dipertimbangkan masuk dalam RUU Aceh, kan sama saja seperti UU Otsus Papua.Di UU itu juga diatur mengenai pemekaran, nantilah akan kami bahas lebih lanjut,kata Sodjuangon yang juga Ketua Tim Asistensi Aceh Depdagri. Menurut Sodjuangon, pembahasan RUU Aceh ini akan dilakukan secara cepat. ”Pembahasan yang dilakukan Depdagri dan Aceh untuk menyinkronkan RUU versi Aceh dan pusat masih akan teruskan.

8

• Ketua Majelis Adat Aceh Teungku Badruzzaman SH menegaskan, semua masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban mempertahankan adat dan budaya serta identitas keacehan yang Islami. Saatnya masyarakat menunjukkan jati diri dan identitas keacehan yang sudah membudayakan dalam kehidupannya selama ini. • UU Pemerintahan Aceh diperkirakan akan selesai lebih cepat. Kemungkinan Kompas 12 pemekaran wilayah dan sejumlah pasal dalam rancangan UU tersebut tidak akan Desember menjadi hambatan besar. Demikian suasana batin yang mengemuka dalam 2005 pertemuan antara para anggota DPR-DPD Aceh dan sejumlah anggota DPRD NAD di Bogor, Anggota DPRD Aceh yang hadir dalam pertemuan itu adalah para mantan anggota Pansus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah NAD. Farhan menjelaskan, dalam pertemuan itu antara lain mengemuka soal istilah mitra sejajar bagi Majelis Pertimbangan Ulama (MPU) seperti disebutkan dalam RUU. Kepada anggota DPRD NAD, kami bertanya


10

mengapa istilah itu muncul dan bagaimana nanti implementasinya, kata Farhan. Diperoleh jawaban, penyebutan mitra sejajar hanya untuk menunjukkan ekspresi kepedulian daerah terhadap MPU dalam dua aspek, yaitu aspek peran dan aspek pendanaan. Selama ini MPU merasa diabaikan pemerintah daerah. Tak diberi peran jelas. Dimintai nasihat pun tak pernah. MPU dinilai cuma sebutan pemanis saja, ungkap Farhan. Selain itu, dengan adanya sebutan mitra sejajar terhadap MPU, diharapkan ada alokasi dana dari APBD untuk memenuhi kebutuhan rutin penyelenggaraan MPU 9

• Rancangan Undang-Undang Aceh versi pemerintah memberikan ruang untuk Tempo. 24 melakukan pemekaran wilayah. Rancangan tersebut juga tidak menyebutkan Desember batas wilayah Aceh secara jelas, dan hanya menyebutkan dalam pasal satu, 2005 yakni Provinsi Aceh mempunyai batas-batas wilayah tertentu. Dalam pasal tiga dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam versi pemerintah yang diterima Tempo disebutkan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah ditetapkan dengan undang-undang setelah mendapat persetujuan DPRD Aceh. Hal ini berbeda dengan RUU versi DPRD Aceh yang tidak menyebutkan masalah pemekaran, dan memberikan batasan wilayah Aceh secara jelas. • Anggota Forum Bersama anggota legislatif asal Aceh Ahmad Farhan Hamid menyatakan, DPRD memutuskan wilayah Aceh berdasarkan nota kesepahaman Helsinki yang mengacu pada kesepakatan 1 Juli 1956 tentang batas wilayah Aceh., Sejauh yang saya dengar, GAM mengatakan pemekaran tidak boleh dilakukan, ujar Farhan di Gedung MPR/DPR, (23/12). Karena itu, Farhan menilai pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan harus


11

dipertimbangkan kembali agar tidak melanggar nota kesepahaman • Teuku Riefky Harsya, anggota Dewan asal Aceh, mengatakan rancangan seharusnya tidak menghalangi pemekaran wilayah. Apalagi, menurutnya, permintaan ALA dan ABAS sangat wajar karena sudah diajukan sejak 1990-an. Tapi jangan sampai masalah pemekaran wilayah mengganggu nota kesepahaman. Apalagi mereka sampai mengancam memboikot pilkada. Jangan sampai pilkada di Aceh gagal,ujar Riefky. • Dalam bidang ekonomi, RUU versi pemerintah tidak membahas masalah dana alokasi umum (DAU) yang diberikan untuk Aceh. RUU versi DPRD meminta pemerintah memberikan jatah sebesar lima persen dari DAU. Jumlah ini lebih besar dari Papua yang hanya meminta dua persen. Perbedaan lainnya, dalam bab ketentuan umum, RUU versi pemerintah mendefinisikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu wilayah geografis dalam negara kesatuan Indonesia dan berwenang mengatur urusan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat Aceh.

10

• RUU versi DPRD disebutkan bahwa Aceh merupakan suatu wilayah yang diberi kewenangan pemerintah sendiri dalam wilayah NKRI., Pemerintahan Aceh, sedangkan RUU versi pemerintah menyebutkan Pemerintahan Provinsi Aceh. • Pelaksanaan pemilihan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam sangat tergantung Kompas 4 pada jadwal penyelesaian Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Januari 2006 Pemerintahan Aceh. Sekalipun RUU tersebut bisa selesai pada Maret 2006 sesuai dengan amanat nota kesepahaman Helsinki, hampir dipastikan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh untuk memilih kepala pemerintahan Aceh dan


12

pejabat terpilih tidak akan bisa dilaksanakan pada April 2006. • Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/3289/SJ,Tertanggal 30 Desember 2005 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi NAD menyebutkan, sebagaimana termuat dalam nota kesepahaman Helsinki, pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah UU baru. Terkait dengan itu, tahapan pilkada di Provinsi NAD,kecuali penyiapan data pemilih, dilaksanakan menunggu selesainya UU Aceh yang baru. Surat Mendagri itu merupakan jawaban surat Ketua KIP NAD perihal penetapan hari pemungutan suara pilkada Aceh.Jadwal pemilihan Gubernur NAD secara langsung sudah beberapa kali berubah dengan beragam alasan. Gempa dan tsunami memundurkan rencana pemilihan pada Mei 2005 menjadi 25 Oktober 2005. Jadwal itu kemudian diundur karena persoalan peraturan daerah (qanun) mengenai pilkada yang belum tuntas, menjadi 29 Desember 2005. Akan tetapi, perkembangan adanya nota kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadikan rencana pemilihan mundur lagi menjadi 26 April 2006. • Sekretaris Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menyebutkan, jika merujuk surat Menteri Dalam Negeri tersebut, hampir bisa dipastikan pilkada di Aceh tidak akan terlaksana pada April 2006. Dari sisi yuridis, dipertanyakan landasan hukum yang akan digunakan KIP Provinsi NAD untuk menjalankan tahapan pilkada sebelum UU Aceh disahkan. Secara teknis, kecil kemungkinan KIP akan mampu menggelar pilkada hanya dalam tempo sebulan. Titi berpendapat, dengan hitungan seperti itu, dibutuhkan kebesaran hati semua pihak di Aceh sekalipun pilkada harus mundur dari target


13

waktu yang disebutkan dalam nota kesepahaman Helsinki. Pengunduran jadwal dengan jaminan pelaksanaan yang lebih baik dinilai lebih kecil risikonya ketimbang memaksakan pilkada April 2006, namun mengorbankan hak pemilih dan keberlangsungan perdamaian di Aceh. Di sisi lain, DPR dan pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan pembahasan RUU Aceh tepat waktu dan tidak mengabaikan aspirasi rakyat Aceh. Pilkada juga merupakan ujian untuk perdamaian Aceh • Ketua KIP Aceh M Jafar, kesulitan menggelar pilkada pada April 2006. Hitungannya, diperlukan waktu enam bulan bagi DPRD untuk menyelesaikan qanun sebagai penjabaran ketentuan undang-undang itu, sementara waktu yang diperlukan KIP tidak kurang dari lima bulan untuk persiapan pemilihan.

11

• Anggota DPR asal daerah pemilihan Aceh, Ahmad Farhan Hamid (Fraksi Partai Amanat Nasional), pelaksanaan pilkada merupakan persoalan yang pelik, bahkan sejak saat pembahasan RUU Aceh. Farhan menerima informasi bahwa ketentuan soal pilkada diperdebatkan saat pembahasan di Departemen Dalam Negeri. Soal calon independen pun belum disepakati, sekalipun kesempatan pencalonan tanpa lewat partai politik itu membuka kesempatan bagi siapa pun warga Aceh, termasuk eks anggota Gerakan Aceh Merdeka, untuk berkompetisi dalam pilkada. Dalam draf RUU Aceh versi DPRD NAD, secara eksplisit disebutkan kesempatan bagi calon independen tersebut. • Draf RUU Aceh itu akan diserahkan oleh Departemen Dalam Negeri untuk Kompas 6 dibahas bersama DPR,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil januari 2006 seusai rapat tentang RUU Aceh di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.Selain Sofyan, dalam rapat itu hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator


14

Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS, serta Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf. Dalam rapat itu Tim RUU Aceh Depdagri memberikan laporan tentang masalah teknis dan persiapan memasukkan RUU Aceh ke DPR.Sofyan tidak bersedia mengungkap masalah teknis apa yang dibicarakan dalam rapat. • Pemerintahan Provinsi Aceh nanti sangat memerhatikan suasana kebatinan yang melingkupi pembahasan RUU tersebut. Pemerintah dalam pengantar kepada DPR seyogianya menekankan semangat perdamaian dan keinginan mengakhiri konflik di Aceh itu.Ia menyebutkan, sejauh ini sudah terlihat niat baik dari pihak Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka untuk menaati kesepakatan tersebut, terutama penyerahan senjata dan penarikan pasukan. 13

• Pengesahan UU Pemerintahan Aceh pada 31 Maret 2006 bukanlah batasan Kompas 14 kaku. Semua pihak bisa memahami keterlambatan itu jika memang ada proses Januari 2006 yang serius. Namun, jika pembahasan terlambat karena alasan yang mengadaada, tidak tertutup kemungkinan proses tersebut akan dicampuri oleh pihak asing. Hal ini disampaikan peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasiâ, Jumat (13/1) siang. Tampil pembicara lain anggota DPR Sidharto Danusubroto (F-PDIP, Jawa Barat VII), Nasir Djamil (F-PKS, NAD I), dan Ferry Mursyidan Baldan (F-PG, Jawa Barat II). Dalam Nota Kesepahaman Helsinki dinyatakan, batas waktu pengesahan RUU Aceh adalah 31 Maret 2006, sementara pemerintah belum juga memasukkan draf usulan RUU itu ke DPR. • M Nasir, Pemerintah Indonesia menyebutkan batasan waktu itu tidak kaku. Tenggat itu dimuat untuk memberikan harapan akan keseriusan penyelesaian


15

Aceh.Soal batas waktu,Sidharto menyebutkan, pembahasan RUU Pemerintahan Aceh jelas menghadapkan DPR pada posisi sulit. Bukan hanya soal kompleksitas persoalan, namun Nota Kesepahaman Helsinki sendiri juga secara politis masih dianggap bermasalah. Pembahasan RUU Aceh harus dilakukan lewat dialog terbuka dan wajar tanpa harus menjadikan Nota Kesepahaman Helsinki sebagai barang sakral. Sebaliknya, Ferry tetap optimistis waktu yang tersedia masih memungkinkan RUU Aceh selesai tepat waktu. Saat membahas UU otonomi khusus Papua, batasan waktu juga pernah ada. • Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri (F-PAN, Jawa Barat III) menyebutkan, pihak Aceh Monitoring Mission (AMM) menjanjikan untuk tetap menghargai proses legislasi RUU Aceh sesuai ketentuan perundangan Indonesia dan tak akan mencampuri atau mengintervensinya. Hanya saja, jika pembahasannya bersifat terbuka, AMM akan memberi klarifikasi bila dianggap perlu untuk menyelaraskannya dengan ketentuan Nota Kesepahaman Helsinki. Pada Jumat siang, pimpinan Komisi II menerima kedatangan rombongan yang antara lain terdiri dari Duta Besar Finlandia Markku Niinioja, Duta Besar Austria Bernhard Zinburg, Ketua AMM Pieter Feith, dan konselor Uni Eropa Ulrich Eckle. Pertemuan sekitar satu jam itu antara lain memberikan informasi kemajuan proses perdamaian di Aceh serta permintaan kepastian DPR untuk bisa memastikan materi UU Aceh nantinya sesuai dengan Nota Kesepahaman Helsinki. • Pemerintah Republik Indonesia memutuskan memperpanjang tugas Aceh Kompas15 Monitoring Mission selama tiga bulan untuk memantau implementasi nota Januari 2006 kesepahaman Helsinki. Aceh Monitoring Mission yang seharusnya berakhir pada 15 Maret 2006 akan terus bertugas hingga 15 Juni 2006. Keputusan pemerintah


16

memperpanjang tugas Aceh Monitoring Mission (AMM) disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu dengan Menteri pada Kantor Perdana Menteri Swedia Lars Danielsson di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (14/1). Dalam pertemuan itu Presiden yang baru kembali dari Sumatera Barat didampingi Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Dalam pertemuan tadi disampaikan kepada Swedia bahwa pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa tugas AMM tiga bulan. Perpanjangan ini lebih merupakan kebijakan kita untuk reintegrasi tokoh maupun anggota Gerakan Aceh Merdeka sebagai bagian masyarakat Indonesia termasuk mereka yang bermukim di Swedia,” ujar Hassan menjelaskan isi pertemuan. 14

• Menteri Dalam Negeri Mauhammad Ma,ruf berjanji akan menyerahkan draf Tempo 16 rancangan undang-undang itu paling lambat pekan pertama bulan ini. januari 2006 Rancangan ini memuat beberapa pain penting yang akan mengatur teknis pengolaan keistimewaa wilayah yang baru tertimpa stunami, selain pengolaan keuangan dan hasil sumber daya alam, akan diatur pembentukan partai politik lokal. • Sementara Recana memasukan aturan partaib lokal dalam UU pemerintah Aceh ditetang dua politikus, Zainal Ma,arif dari partai Bintang Repormasi dan Moedrick M. Sangidoe dari partai persatuan pembangunan. Menrut mereka, aturan partai politik lokal semestinya masuk UU partai politik dan UU pemilihan Umum, sehingga partai lokal tidak hanya di aceh tapi ada di daerah lain.

15

• Pemeritah memperpanjang masa tugas Aceh Monitiring Mission selama tiga Tempo 16 bulan. Tugas tim pemantau implementasi perjanjian damai pemeritah dengan Januari 2005 gerakan Aceh merdeka sebenar sudah habis pada maret 2006. Mernteri Lauar


17

gerakan Aceh merdeka sebenar sudah habis pada maret 2006. Mernteri Lauar Negeri Hasam Wirajuda, Perpanjangan dilakukan karena implemetasi perjanjian belum selesai, termasuk penyusunan Rancangan undang-undang pemerintahan Aceh. alasan lain adalah proses reintragrasi anggota gerakan aceh Merdeka belum sepenuhnya berlangsung 16

17

• Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, dalam pertemuan dengan Presiden tidak secara khusus dibicarakan., masalah itu akan menjadi bagian dari proses damai yang terus akan dipantau AMM. Sesuai dengan nota kesepahaman Helsinki Butir 5.2, AMM mempunyai tugas antara lain memantau demobilisasi GAM dan decommissioning persenjataannya; memantau relokasi tentara dan polisi organik; memantau reintegrasi anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat. AMM juga mempunyai tugas memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan di bidang ini; memantau proses perubahan undang-undang; serta memutuskan kasus amnesti yang disengketakan. • Calon independen untuk pemilihan kepala daerah di Nanggroe Aceh Darussalam atau NAD dinilai tetap sejalan dengan diperbolehkannya partai politik lokal. Kalau parpol lokal diizinkan berdiri dan bisa mengajukan calon kepala daerah, kesempatan calon independen tetap dibuka. Pendapat tersebut disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat, dan peneliti utama Lembaga Survei Indonesia (LSI), Anies Rasyid Baswedan, saat dihubungi secara terpisah, Sabtu (14/1). Anies menekankan, sah-sah menyebutkan alasan pendirian parpol lokal karena parpol nasional seperti sekarang dinilai tidak mewakili aspirasi lokal. Sekalipun demikian, parpol lokal pun diyakini tidak bisa sepenuhnya merepresentasikan aspirasi rakyat. Dengan begitu, kesempatan calon kepala daerah muncul tanpa lewat jalur parpol harus tetap dibuka.


Kompas 16 Januari 2006


18

• Sementara itu Hidayat Syarif menekankan adanya perbedaan alasan dibukanya calon independen dan pendirian parpol lokal. Calon independen diperbolehkan untuk membuka kesempatan bagi siapa pun untuk maju dalam kompetisi pemimpin sepanjang yang bersangkutan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, sementara parpol lokal digagas sebagai upaya mengurangi sentralisasi parpol. Semangat membuka kesempatan bagi calon independen mestinya bisa diikuti di daerah lain, kalau perlu sampai tingkat pemilihan presiden. Dalam draf RUU Pemerintahan Aceh versi DPRD Aceh, pasangan gubernur-wakil gubernur atau bupati-wakil bupati diajukan parpol atau gabungan parpol atau perorangan sebagai calon independen. Penduduk Aceh juga dapat membentuk parpol lokal yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah di Aceh.Syarif dan Anies menilai tidak realistis jika kesempatan calon independen dibatasi masanya, 10 atau 15 tahun. Tak ada parameter yang jelas untuk pembatasan itu. Syarif hanya membuka kemungkinan batasan waktu itu dicantumkan untuk evaluasi, bukan menutup kesempatan majunya calon independen. • Sementara itu, perpanjangan masa tugas Misi Pemantau Aceh (AMM) disambut gembira beberapa kalangan. Humam Hamid, pengajar dan pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, kemarin berharap perpanjangan tugas itu bisa mempercepat proses integrasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dan mengoptimalkan tugas AMM mengawal proses penyusunan UndangUndang Pemerintahan Aceh. • Rufriadi, Koordinator Aceh Judicial Monitoring, berharap masa tugas AMM itu


19

sampai terbentuknya parpol lokal, 18 bulan setelah perjanjian damai.Koordinator Eksternal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Hendry Simarmata di Jakarta kemarin mengatakan keputusan memperpanjang masa tugas AMM itu sekadar bentuk kompromi paling minimal yang bisa dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah RI, GAM, dan Uni Eropa. 18

• Rancangan UU Pemerintah Aceh, pemerintah baru menyelesaikan 60 dari 200 Indopost 17 pasal yang direncanankan hal ini diungkapkan oleh Direktorat jenderal otonomi Januari 2005 daerah Depertemen dalam negeri dalam pembahasan kausar mengaku cukup banyak pasal yang tidak mudah disepakati sayangnya dia enggan mengukapkan pasal2 yang menjadi gajalan yang jelas dia berjanji pekan ini pembahasan selesai dan bisa diajukan DPR- RI. Seperti kita ketahui, RUU Aceh merupakan salah satu implementasi dari butir nota kesepahaman RI dan GAM di Helsinki, finlandia, pada 15 Agustus 2005, dengan perdamaian ini, para mantan Gerakan Aceh Merdeka memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam permerintahan dengan RUU ini diharapkan bisa memiliki pemerintah baik kedepan.

19

• Dewan perwakilan Rakyat tidak sepakat untuk memperpanjang massa kerja Republika 17 Aceh Mnitoring Mission (AMM) selama tiga bulan lagi sebagian anggota minta Januari 2006 pemerintah segera memeberikan klarifikasi masalah tersebut kepada DPR-RI. Kompas 17 • Ketua Fraksi PAN Adillah Toha. Menyatakan perpanjang masa kerja AMM januari 2006 sudah terlamjur dilakukan pemerintah, yang bisa dilakukan sekarang agar prosesd itu diawasi sehingga kedaulatan RI tidak tercabikcabik.


20

• Anggota Komisi I dari Partai Demokrat, Boy Saul. Menyatakan semestinya perpanjangan itu tidak perlu dilakukan, Tugas AMM diutamankan adalah mengawasi proses penyerahan senjata, kalau memang mereka mau monitor pelaksanaan pilkada di Aceh silakan saja, tapi tetap harus melalui proses seperti pemantau lain. • Ketua Fraksi PPP, Endin AJ Seofihara, Menyatakan sebaiknya pemerintah melakukan klarifikasi masalah itu ke DPR. Karena bukan kapasitas AMM untuk memantau pelaksanaan Pilkada dan RUU pemerintah. • Anggota DPR Mirwan Amir ( Fraksi Partai Demokrat (PD). Menyatakan dia berharap tidak ada keberatan berlebihan atas keputusan pemerintah, perpanjangan AMM dalam batas kewewenangnya, kehadiran AMM pun tidak akan mengintervensi penyusunan undang-undang dan pemilihan kepala pemerintah, lebih untuk memenuhi kebutuhan psikologis rakyat Aceh. 20

• Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menilai penandatanganan nota Kompas 17 kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka dan salah satu perusahaan Januari 2006 Malaysia merupakan pelanggaran terhadap MOU yang ditandatangani Pemerintah Indonesia-GAM, 15 Agustus 2005.Oleh sebab itu, menurut Agung Laksono, pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan masalah tersebut dengan GAM. DPR meminta agar pelanggaran seperti itu tidak terulang lagi di masa datang. Demikian dikemukakan Ketua DPR Agung Laksono menjawab pers seusai menghadiri pembukaan pertemuan tahunan ke 14 Forum Parlemen Asia Pasifik di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/1).Sebelumnya, sebagaimana diberitakan media massa, GAM bersama salah satu perusahaan angkutan laut


21

Malaysia, Minggu (15/1), telah menandatangani sebuah MOU mengenai lalu lintas angkutan dari Pelabuhan Pulau Pinang, Malaysia, menuju Pelabuhan Krueng Geukuh di Lhok Seumawe, Aceh.

21

• Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. mengatakan, GAM itu sudah tidak ada. Kalau ada, itu antara Pemda Aceh. Itu pun induk kerja samanya harus diteken oleh pemerintah pusat Namun, kalau teknis bisa saja oleh daerah. Misalnya, Papua dengan Papua Niugini tentang pintu-pintu perbatasan mana saja yang bisa dilalui.Yusril mengakui bahwa dalam pelaksanaannya di daerah memang harus ada kompromi. Saya kira itu bisa diselesaikan dengan baik,”ungkap Yusril. Menurut Yusril, dari draf MOU RI-GAM, Pasal 61, diakui sempat ada perjanjian yang sekarang itu terjadi. Namun, harus diberikan pengertian dengan negara lain itu dalam bentuk apa dan sifatnya seperti apa. Kewenangan hubungan luar negeri dalam UU Pemda pun tidak diotonomikan. Akan tetapi, memang ada pengkhususan tertentu. Misalnya, kerja sama perdagangan antara negara yang berdekatan, seperti NTT dengan Timtim atau dengan Australia Utara. Riau dengan Negara Bagian Kedah. Jadi, itu mungkin saja bisa dilakukan, Dalam Nota Kesepahaman Helsinki 15 Agustus 2005 memang diatur soal penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, perekonomian, partisipasi politik, dan integrasi GAM ke dalam masyarakat. Namun, untuk penyelenggaraan pemerintahan di Aceh masih harus menunggu lahirnya UU Pemerintahan Aceh yang naskahnya belum diserahkan pemerintah ke DPR. • Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, nota kesepahaman perdagangan antara Kompas 18 salah satu perusahaan yang dimiliki aktivis Gerakan Aceh Merdeka dengan salah Januari 2006 satu BUMN Angkutan Laut Malaysia hanyalah perjanjian perdagangan biasa dalam ekonomi. Perjanjian dagang itu juga bukan dilakukan atas nama Gerakan


22

Aceh Merdeka (GAM) sebagai institusi dengan Pemerintah Malaysia. Oleh sebab itu, MOU perdagangan itu dinilai tak melanggar butir-butir dalam MOU yang pada 15 Agustus 2005 ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan GAM di Helsinki, Finladia. Demikian diungkapkan Jusuf Kalla menjawab pertanyaan pers sebelum berangkat bersama rombongan melakukan kunjungan kenegaraan keBelgia, Finlandia, dan Jepang, di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Boleh saja hubungan dagang. Tidak ada masalah. Itu tidak melanggar MOU. Kan itu pengusaha dengan pengusaha. Kalau pengusaha itu kan warga negara biasa, boleh saja. Namanya juga hubungan dagang. Mereka kan bukan GAM, tetapi pengusaha. Menurut Kalla, mantan anggota GAM sesuai dengan MOU diperbolehkan melakukan hubungan dagang. ”Yang penting, kalau namanya berdagang, hasil pajaknya kan nanti masuk ke kas negara,” ujar Kalla.Sebelumnya diberitakan, GAM telah menandatangani MOU dengan salah satu perusahaan angkutan laut Malaysia, Minggu (15/1), untuk membuka hubungan lalu lintas pengangkutan laut dari Pelabuhan Pulau Pinang, Malaysia, menuju Pelabuhan Krueng Geukeuh di Lhok Seumawe. • Ketua DPR Agung Laksono menyatakan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan MOU Helsinki. DPR meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah pelanggaran ini dan berharap GAM tidak melakukan pelanggaran kembali. • Senior Representative GAM di Aceh Monitoring Mission (AMM), Irwandi Yusuf, kepada Kompas membenarkan MOU itu hanyalah perjanjian dagang biasa yang dilakukan oleh aktivis GAM yang kebetulan juga seorang pengusaha di Malaysia


23

22

dengan BUMN Pengangkutan Laut Malaysia.Orang Jakarta tak dewasa dan menanggapi secara tidak proporsional masalah itu, kata Irwandi yang menyalahkan pers yang menyebut MOU ditandatangani GAM dan Pemerintah Malaysia. • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Kompas 19 Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf membahas Januari 2006 Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah telah merampungkan penyusunan RUU itu dan pekan ini akan dikirim ke DPR.Pembahasan hari ini sudah hampir bulat. Tinggal beberapa masukan yang perlu ditampung Depdagri, ujar Yusril seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden. Rapat kabinet terbatas khusus membahas RUU Pemerintahan Aceh, menurut Yusril, lebih banyak menyangkut terminologi yang digunakan lantaran RUU mengacu pada nota kesepahaman. Beberapa istilah yang dipakai dalam nota kesepahaman tidak lazim dipergunakan dalam sistem perundang-undangan nasional. Peristilahan yang tidak lazim itu adalah penggunaan nama Pemerintahan Aceh.Apa boleh buat karena sudah digunakan di MOU Helsinki. Sementara dalam UU Pemerintahan Daerah digunakan istilah Pemerintah Daerah Provinsi. Sementara ini disepakati digunakan istilah Pemerintah Aceh, tetapi di dalam pasal dijelaskan atau didefinisikan apa yang dimaksud Pemerintahan Aceh, Masukan lain adalah masalah pinjaman oleh Pemerintah Aceh dari luar negeri dan suku bunga di Aceh yang lebih rendah. Dua pokok itu mustahil dilakukan tanpa campur tangan dan persetujuan pemerintah pusat.Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf menyatakan, mengenai judul RUU masih belum diputuskan, apakah judulnya RUU Pemerintahan di Aceh ataukah RUU


24

Provinsi Pemerintah Daerah Aceh. Kita masih mencari judulnya yang sesuai dengan landasan hukumnya.

23

• Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Mustafa Abubakar mengatakan, pemilihan kepala daerah di Nanggroe Aceh Darussalam paling cepat bisa terlaksana Juni 2006.Penundaan ini sudah disepakati oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka,kata Mustafa Abubakar saat menjadi pembicara di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Dalam nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan GAM poin 1.2.2 disebutkan, rakyat Aceh akan memilih pejabat dalam pemilihan pada April 2006. Namun, dipastikan pelaksanaan pemilihan ini tidak akan terlaksana pada April mendatang. Kendati proses pemilihan kepala daerah tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan MOU, penundaan ini tidak melanggar nota kesepahaman yang diteken di Helsinki. Pasalnya, penundaan ini telah dibicarakan oleh representatif Pemerintah Indonesia dan GAM di hadapan Mendagri dan Gubernur Aceh, beberapa waktu lalu. Tertundanya pelaksanaan pilkada ini tidak melanggar MOU. Jadi, tidak ada masalah dengan tertundanya pemilihan ini, Pilkada yang akan digelar Juni nanti bukan hanya untuk memilih gubernur saja, tetapi juga akan memilih 18 kepala pemerintahan tingkat dua. Ini pilkada yang terbesar yang dilakukan di Indonesia karena juga akan memilih 16 wali kota dan bupati. • Uni Eropa menyetujui permintaan Pemerintah Indonesia untuk memperpanjang Brussels, kehadiran Misi Pemantau Aceh. Hanya saja, tugasnya berbeda, yakni membantu Kompas 20 pelaksanaan proses reintegrasi dan pengawasan implementasi kesepakatan Januari 2006 Helsinki. Persetujuan perpanjangan kehadiran Misi Pemantau Aceh (AMM) diAceh disampaikan Perwakilan Tertinggi Uni Eropa (UE) untuk Kebijakan Umum Keamanan dan Luar Negeri Javier Solana dalam pertemuan dengan Wakil


25

Presiden Jusuf Kalla di Gedung Uni Eropa di Brussels, Belgia, Solana menegaskan, keutuhan dan kemajuan Indonesia sangat diperlukan bukan hanya bagi kawasan ASEAN, tetapi juga dunia. Selesainya konflik di Aceh secara damai sangat penting untuk bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik.”Kami sangat puas karena kerja sama yang dilakukan Indonesia dan UE berjalan begitu luar biasa. Karena itu, kami sepakat untuk meneruskan kerja sama ini, bukan hanya dalam menjaga proses perdamaian, tetapi juga rekonstruksi Aceh pascatsunami. • Wapres Yusuf Kalla ,menambahkan, proses implementasi kesepakatan damai di Aceh berlangsung sangat cepat dan di luar dari perkiraan siapa pun. Semua itu terjadi karena adanya peran yang sungguh- sungguh serta langsung dari negaranegara UE dan juga ASEAN yang ikut mengawal implementasi proses perdamaian itu. Karena itulah Pemerintah Indonesia memutuskan memperpanjang keberadaan AMM di Aceh selama tiga bulan lagi. Namun, tugas mereka agak berbeda dengan yang pertama, di mana kali ini AMM diminta untuk ikut mengawal proses reintegrasi serta implementasi dari MOU (nota kesepahaman) Helsinki, dan bersyukur UE menyetujuinya, kata Kalla yang mengundang Solana untuk menyaksikan secara langsung Aceh. Wapres tidak lupa untuk secara khusus mengucapkan terima kasih kepada UE. Untuk tahun anggaran 2005-2006, UE menyepakati memberikan bantuan sebesar 200 juta euro (sekitar Rp 3 triliun) untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu masih ditambah dengan bantuan dari negara-negara anggota yang jumlahnya mencapai 391 juta euro. Untuk membiayai keberadaan AMM yang jumlah personelnya mencapai 226 orang, dengan 130 di antaranya dari UE, dibutuhkan biaya sekitar 15 juta euro. Dari jumlah itu, 9 juta euro berasal dari


26

24

25

26

anggaran UE, sisanya (6 juta euro) merupakan sumbangan negara-negara anggota Uni Eropa. • Sekjen Dewan Uni Eropa Javier Solana, Mengatakan penyelesaian konflik Aceh Suara akan dijadikan model untuk menangani kasus serupa di Negera lain. Keteranga Pembaharuan 20 Januari ini di sampaikan dalam konfensi Pers di Brussel, Belgia. 2006 • Sekretais Jemdal Depertemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman. Tidak Kompas 21 menegaskan soal Partai Lokal dan calon Independen akan dimasuk dalam draf Januari 2006 RUU yang diusulkan atau tidak , tunggu saja moga-moga selesai satu dua hari. Semantara aturan soal Parpol lokal dan calon independen dalam pilkada sebenarnya sudah dimasukkan dalam draf RUU Pemerintah Aceh yang di buat DPRD Propinsi NAD, soal calon Independen, malam sebenarnya sudah ada dalam kanun ( peraturan daerah ) Aceh . • Wapres Jusuf Kalla (tengah) berbincang dengan Perdana Menteri Finlandia Matti Suara Vanhanen (kiri) dan mantan tokoh GAM Malik Mahmud (kedua kanan) saat Pembaharuan berlangsungnya jamuan makan malam di Wisma Indonesia, di Helsinki, Finlandia, 21 Januari Jumat (20/1) malam. Pertemuan tersebut merupakan bentuk rasa syukur 2006 terciptanya perdamaian di Aceh. Helsinki Perdamaian di Aceh bisa tercipta karena Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI sama-sama berkemauan kuat dan saling percaya untuk menyelesaikan masalah itu. Meskipun tokoh-tokoh GAM dan Pemerintah RI tidak bertemu, tapi karena saling percaya maka perjanjian bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian antara lain petikan dari sambutan singkat mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari, Juru Runding GAM Malik Mahmud, dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla pada acara di kediaman Duta Besar RI untuk Finlandia di Helsinki, Finlandia, Jumat (20/1) malam waktu


27

setempat atau Sabtu (21/1) dini hari WIB.

27

Sejumlah tokoh GAM seperti Malik Mahmud dan Abdullah Zaini dari Stockholm hadir. Sedangkan dua tokoh GAM dari Aceh, Teuku Muhammad dan Irwandi Yusuf, ikut dalam rombongan Wapres. Sejumlah menteri hadir dalam acara ini, antara lain, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil, Menteri Perdagang- an Mari Elka Pangestu, dan Menteri Kehutanan MS Kaban. Sebagai tuan rumah, Wapres yang didampingi Ny Mufidah Jusuf Kalla berdiri di ruang tengah kediaman duta besar. Dia menyambut para tamu seperti Perdana Menteri Finlandia Matti Vanhanen, Marti Ahtisaari, dan para pejabat perwakilan negara-negara Uni Eropa. Malik Mahmud dan Abdullah Zaini datang bersamaan. Keduanya disalami Wapres. Wapres menyalami Malik Mahmud lebih lama. Setelah itu Wapres menyalami Abdullah Zaini yang berdiri di belakang Malik. Kemudian ketiganya berfoto bersama. • Sikap Pemerintah Indonesia terhadap para anggota GAM yang berada di luar Helsinki, negeri dan ingin kembali ke Indonesia, Wapres mengatakan, mereka dipersilakan Kompas 21 setiap saat untuk kembali ke Indonesia.Sebulan setelah penandatanganan nota januari 2006 kesepahaman perdamaian Aceh, anggota GAM, Bachtiar Abdullah, bisa dengan bebas masuk ke Indonesia. Sekarang bahkan seorang anggota GAM lainnya, Irwandi Yusuf, ikut dalam delegasi saya ke Eropa, ujar Kalla. Tentang isu partai politik lokal dan juga pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Wapres mengatakan, proses itu sekarang sedang dibahas di parlemen. Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan rancangan undang-undang (RUU) dan semuanya kemudian akan dibahas di parlemen. Dalam sebuah sistem demokrasi, pembahasan sebuah UU sepenuhnya berada di tangan parlemen.


28

28

Kami belum tahu bagaimana hasilnya. Namun, sebagai juga ketua umum partai politik, partai saya (Golkar) mendukung RUU yang diajukan pemerintah. Wapres mengingatkan pelaksanaan pemilu lokal akan bergantung secepat apa pembahasan RUU di parlemen. Memang dalam nota kesepahaman (MOU) Helsinki ditetapkan, pemilu lokal akan dilakukan pada bulan April. Namun, dalam praktiknya, pemilu lokal baru bisa dilaksanakan dua bulan setelah RUU disetujui DPR. • Malik Machmud Petinggi Gerakan Aceh Merdeka. mengatakan optimistis dengan Helsinki, pelaksanaan kesepakatan damai di Aceh. Penjelasan yang disampaikan Wapres Kompas 22 Jusuf Kalla dalam pertemuan yang dinilai Malik Machmud sebagai ramah-tamah Januari 2006itu menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan nota kesepakatan damai. Mengenai tidak dimasukkannya isu pembentukan partai lokal dalam RUU Pemerintahan Aceh, Malik percaya pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoJusuf Kalla akan memasukkannya sebagai bagian dari isi kesepakatan damai. • Wakil GAM di Misi Pemantau Aceh (AMM), Irwandi Jusuf, tidak melihat isu politik lokal sebagai kendala besar. Sebab, pembentukan partai politik lokal sesuai dengan kesepakatan baru akan dilakukan 18 bulan setelah penandatanganan perdamaian. Dengan demikian, parpol lokal baru akan ikut dalam pilkada tahun 2009. Mengenai pelaksanaan pilkada itu sendiri, Irwandi mengatakan, dalam pertemuan dicapai konsensus bahwa pilkada akan dilangsungkan sekitar Juni atau Juli mendatang. Memang diputuskan bahwa pilkada akan dilakukan pada bulan April. Tetapi, pembahasan RUU sendiri baru akan selesai bulan Maret sehingga kami sepakat melaksanakan pilkada pada bulan Juni atau Juli, kata Irwandi. Tentang


29

kemungkinan adanya calon GAM ikut pilkada, Zaini Abdullah mengatakan, semua itu diserahkan kepada mereka yang berada di Aceh. Para pemimpin GAM di pengasingan dipastikan tak akan ikut mencalonkan diri. Mengenai cara pelibatannya, Irwandi mengatakan, untuk pilkada 2006 ini, para anggota GAM akan maju sebagai calon independen. Irwandi berharap agar DPR menyetujui munculnya calon independen. • Presiden Ahtisaari sekali lagi menunjukkan rasa puas dengan kesungguhan Pemerintah RI dan GAM melaksanakan isi kesepakatan damai. Selanjutnya yang perlu dijaga bersama adalah penerapan lebih lanjut dari isi kesepakatan damai, seperti pilkada. Waktu lima bulan ke depan sangatlah menentukan sebab apa yang sudah dilakukan sekarang ini barulah tahap awal. Tetapi, melihat apa yang dilakukan sejauh ini, saya harus optimistis bahwa selanjutnya akan berjalan baik, kata Ahtisaari. • Wapres Jusuf Kalla. Mengatakan, Pemerintah RI tetap konsekuen dengan pembentukan parpol lokal. terbentuk setelah 10 bulan penandatanganan MOU. Namun, mereka tidak boleh menggunakan nama GAM karena itu berarti masih menuntut kemerdekaan,” tutur Kalla. Pelaksanaan Pilkada akan dilakukan dua bulan setelah disetujuinya RUU, paling cepat Mei dan paling lambat Juli. Kalla tidak melihat adanya kendala pelaksanaan MOU karena lima bulan pertama semua berjalan baik. Yang masih harus diperhatikan, ujarnya, adalah soal reintegrasi dan pembahasan RUU Pemda Aceh. • Pembahasan draft Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA) di Banda Aceh, Jakarta bakal alot. Untuk itu, Tim Panitia khusus (Pansus) dari Dewan Perwakilan Waspada Daerah turun ke Aceh guna menggali substansi dari undang-undang yang Online 23


30

dimaksud. Tim Pansus RUU-PA DPD RI yang dipimpin Sri Kadarwaty itu sudah Januari 2006 bertemu dengan Pansus XVIII DPRD NAD yang bertanggungjawab membidani kelahiran RUU-PA tersebut. “Kami datang ke Aceh untuk mencari masukan dari berbagai elemen masyarakat tentang draft RUU-PA yang telah diserahkan kepada pemerintah pusat, kata Wakil Ketua Pansus DPD RI, H. A. Malik Raden, Selama berada di Banda Aceh, mereka juga mengadakan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Aceh, Mustafa Abubakar, Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Supiadin AS, dan Kapolda Irjen (Pol) Bachrumsyah Kasman. Dalam rombongan tim Pansus RUU-PA itu, DPD RI yang sebagian anggota rombongan tiba di Banda Aceh, Jumat (20/1), juga mengikutsertakan seorang pakar (tim ahli) Prof. Dr. Bachtiar Aly sebagai guru besar dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Saya selaku putra Aceh merasa perlu menyerap informasi lebih banyak tentang draf RUU-PA itu, sebelum disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang,” tambahnya. Dalam draft RUU-PA itu masih terdapat beberapa pasal yang dianggap paling krusial, seperti tentang pemberian nama UU itu sendiri, soal pengertian partai lokal. Kunjungan kerja selama dua hari itu juga dipakai para “senator” untuk melihat dari dekat daerah-daerah yang rusak setelah digulung tsunami setahun silam • Perjalanan draf Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA) sudah memasuki tahap “krusial” di Senayan. Sebab “pintu gerbang” debat terkuak lebar. Jadi, berbagai elemen di Aceh diminta untuk sama-sama mengawalnya. Setidaknya begitulah komentar sejumlah tokoh dari berbagai kalangan yang dihubungi Waspada secara terpisah, Sabtu (21/1). Itu sudah pasti karena di Senayan akan bertarung berbagai kepentingan yang amat politis, kata Risman A. Rahman, seorang aktivis di Banda Aceh.


31

• Pengamat politik Aceh, dr. Ahmad Humam Hamid juga menyatakan secara jujur harus diakui RUU-PA itu adalah hasil konvensi dari MoU Helsinki. Makanya, lanjut sosiolog Aceh ini, hasilnya nanti tidak boleh berkurang dan juga tak perlu ditambah.

29

• Teuku Kamaruzzaman, mantan perunding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara terpisah mengatakan tidak mempersoalkan bila Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak disahkan sebelum akhir Maret nanti. Sebagai informasi, Nota Kesepakatan Damai (MOU) Helsinki poin 1.1.1 menyebutkan, Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006. Mengacu pada MoU, setelah UU Pemerintahan Aceh diundangkan, akan segera dilaksanakan pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh pada 26 April 2006. Namun, dipastikan pemilihan ini pun akan tertunda. • Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf.Mengemukan. Tim departemen dalam negeri Kompas 24 telah selesai menyempurnakan draf rancangan Undang-undang Pemerintahan Januari 2006. Aceh, sebelumnya dikirimkan ke DPR untuk dibahas, draf tersebut lebih dahulu diserahkan Depdagri ke Sekretariat Negara. • Semnetara itu, anggota komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Golkal, Jawa Barat II),dan Saifullah Ma’shum (Fraksi Kembangkitan Bangsa, Jawa timur V) dengan adanya calon independen akhirnya termuat dalam UU Aceh,jika memang ada aspriasi yang sangat kuat dari rakyat aceh, tentu saja DPR tidak bisa mengabaikan aspirasi yang sangat kuat itu, semuanya masih mungkin berubah saat dibahas di DPR kata ferry.


32

30

31

Berdasarkan Informasi yang ketentuan mengenai calon independen untuk pemilihan kepala daerah Aceh tidak akan masuk dalam RUU Aceh usulan pemerintah, untuk pintu percalonan, rujukan yang digunakan adalah kententuan umum dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai perintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik wajib membuak seluas-luas bakal calon perseorangan dan mempresesnya lewat mekanisme demokrasi dan transparan. • Wakil Ketua Komisi pemerintah DPR, Sayuti Asyathri mempertanyakan batas wewenang Misi Aceh Momitoring Mission (AMM) dalam pembahasan Rancangan UU Pemerintah Aceh, Dalam batasan tugas AMM disebutkan lembaga itu berhak memantau proses perubahan peraturan perundangan-undangan tentang Aceh. Menurut politikus Partai Amanat Nasional, dalam pertemuan pimpinan Komisi dengan Ketua AMM Fieter Feith pada 13 Januari 2006 disepakati, lembaga pengawasan perdamaian di Aceh dan menghormati proses legislasi Indonesia, namun jika memang terbuka,AMM inging memberikan masuskan agar peraturan yang dihasilkan selaras dengan Nota kesepahaman di Helsinki. • Batas waktu pengesahan undang-undang penyelenggaraan pemerintahan Aceh semakin dekat. Jika merujuk pada nota kesepahaman Helsinki, batas pengesahan undang-undang baru itu adalah 31 Maret 2006. Namun, sampai Selasa (24/1) sore DPR belum menerima draf RUU tersebut. Langkah pemerintah itu dinilai merupakan gejala awal untuk melemparkan, bola panas, ke DPR. Bukan hanya soal keterdesakan waktu, tetapi juga soal substansi yang kemudian akan menghadapkan DPR pada posisi sulit.


Jakarta, Kompas 25 Januari 2006

• Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathri (Fraksi Partai Amanat Nasional. menyebutkan, jika mau menghargai nota kesepahaman Helsinki, terkait dengan


33

batas, semestinya pemerintah bisa lebih cepat menyampaikan usulan untuk memberikan tenggang waktu yang cukup untuk pembahasan. Jika kemudian batas waktu itu terlewati, seluruh pihak di Aceh, terutama pihak eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM), akan menuding DPR yang memperlama proses itu. Nanti bisa-bisa, bola panas’ yang dilempar ke DPR, kata Sayuti. Padahal, DPR tidak mungkin ditempatkan sebagai sekadar, tukang stempel, demi mengejar tenggat waktu itu. Jika pemerintah menyadari alokasi waktu yang sangat sempit itu, semestinya pemerintah mengantisipasinya, termasuk membicarakannya dengan Misi Pemantau Aceh (AMM). • Anggota DPR, Andi Salahuddin (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nanggroe Aceh Darussalam II), secara terpisah mengingatkan soal keterbatasan waktu tersebut dan juga kebutuhan rakyat Aceh atas perdamaian permanen. Pembahasan RUU Aceh nanti tidak bisa sebatas dilatarbelakangi oleh implementasi nota kesepahaman Helsinki, tetapi juga sebagai bagian terpenting untuk membuka jalan pengakhiran konflik dan penciptaan perdamaian permanen.Selain soal waktu, Sayuti juga menyoal substansi RUU Aceh yang potensial melahirkan perdebatan. Ia mengingatkan kemungkinan adanya materi usulan elemen Aceh yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi, namun diloloskan pemerintah dengan harapan DPR yang kemudian, menghapusnya. • Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintah Aceh Belum juga di serakan Republika 25 Pemerintah ke DPR semula RUU tersebut dijadikan untuk diserahkan ke DPR Januari 2006. pada pekan lalu, penyerahan itu menunggu amanat presiden (Ampres).Saya kurang tahu kapan diserakan ke DPR ungkap Menteri Komunikasi dan Informasi, Sopyan Djali, seusai mengikuti rapat koordinasi di kantor Presiden di jakarta.Sesuai dengan kesepakatan damai antara pemerintah RI dan Gerakan


34

Aceh Merdeka (GAM), RUU Pemerintah Aceh ini harus sudah disahkan paling lambat maret 2006, dalam kesepatan ini, Sopya membantah isu bahwa Aceh Monitoring Misson (AMM) ikut terlibat dalam penyusunan RUU tersebut. Keberadaan AMM untuk mengawasi implementasi kesepakatan damai di Aceh. • Politikus PDI Perjuangan Amris Hasan, Mengatakan pemerintah harus menolak Jakarta Tempo permintaan AMM terlibat dalam pembahasan pemerintah salah besar kalau 25 Januari 2006 mengizinkan. • Muhammad A.S.Hikam, dari partai kebangkitan Bangsa ingin AMM tak ikut campur, nota kesepahaman tidak mengantur kewenangan lembaga yang dikuasai aktivis dari Uni Eropa tersebut untuk membahas undang-undang, indonesia negara berdaulat, tak perlu ada pihak luar campur. • Para elite politik di Jakarta diminta agar tidak salah dalam menafsir draf Rancangan Undang-undang Pemerintah Aceh (RUU-PA). Kalau ingin menciptakan perdamaian abadi di Aceh, maka undang-undang tersebut jangan banyak berubah. Demikian antara lain harapan yang mencuat ketika Tim Panitia khusus (Pansus) XVI DPD RI mencari masukan tentang undang-undang tersebut ke Tanah Rencong selama tiga hari.RUU-PA itu diharapkan tidak terlalu banyak perubahan karena tidak ada hal-hal yang dianggap krusial. Karenanya, pihak Jakarta jangan menafsirkan secara berlebihan, jika benar-benar ingin mewujudkan kedamaian abadi di Aceh, kata Ketua Tim Pansus XVIII DPRD Aceh, H.Azhari Basar, Draf RUU-PA yang diserahkan pimpinan DPRD Provinsi NAD kepada pemerintah pusat untuk dibahas di DPR RI disebutkan sebagai konsekuensi lahirnya nota kesepahaman bersama (MoU) antara Pemerintah RIGAM, 15 Agustus 2005. Sebelum diserahkan kepada pemerintah pusat.


Banda Aceh, Waspada Online 25 Januari 2006 0

35

• Draf RUU-PA ini juga sudah dilakukan uji publik di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Jakarta dengan melibatkan para pakar dan unsur Gerakan Aceh Merdeka, kata anggota Fraksi Golkar ini. Pansus XVIII adalah sebuah tim yang dibentuk pimpinan dewan untuk menggodok hingga lahirnya sebuah draf tentang RUU-PA sebagai aspirasi masyarakat Aceh pasca perdamaian RI-GAM di Helsinki, Finlandia lalu. yang terlibat dalam melahirkan draf RUU-PA itu mengharapkan agar aspirasi rakyat Aceh mendapat dukungan semua pihak. Wakil Ketua Pansus XVI DPD RI, H. A. Malik Raden, kepada wartawan di Banda Aceh, kemarin mengaku memperoleh banyak masukan berguna dari berbagai elemen masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. “Banyak sekali masukan dan saran yang kami terima, bukan saja dari unsur anggota dewan, melainkan juga masyarakat dan para pakar di Aceh” kata bakal calon gubernur dari Partai Golkar ini. • Dalam kunjungan tiga hari di Banda Aceh, Tim Pansus XVI DPD RI yang dipimpin Ny. Sri Kadarwaty, menyebutkan telah menyerap banyak informasi tentang filosofi draf RUU-PA yang saat ini berada ditangan DPR RI Jakarta. Malek Raden mengatakan sebagai pembawa dan penyalur aspirasi daerah, DPD RI berkewajiban untuk mempelajari kembali secara mendalam. “Dengan menyerap informasi dari masyarakat, kita harapkan nanti memperkaya pemahaman terhadap sesuatu produksi hukum yang diajukan suatu daerah di Indonesia. • Rancangan Undang-Undang pemerintah Aceh yang aka disampaikan pemerintah Kompas 26 pusat ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu dekat ini akan menjadi pintu Januari 2006 masuk bagi keberadaan partai politik lokal. Selain itu, juga jadi penentu penetapan dana khusus bagi percepatan pembangunan di Aceh pascakonflik.


36

Ada dua pasal yang merumusakan masalah tersebut harus dimasukan dalam rancangan Undang-undang, (RUU) Pemerintah Aceh. Jika rumusan dua pasal tersebut tidak di masukan dalam RUU. Ungkap anggota komisi XI DPR Daerah pemilihan NAD II, Teuku Mohamad Nurlif, dijakarta. Dua masalah itu tentu aspirasi masyarakat Aceh dan juga wakil-wakilnya di DPR, yang pasti sudah ditunggu-tunggu dalam RUU penyelenggaraan Pemerintah Aceh. • Sementara Menteri Dalam Negeri Mohamad Ma’ruh seusai sidang kabinet terbatas yang khusus membahas mengenai rancangan final RUU Pemerintah dikantor Presiden, pertengahan januari lalu mengingat perlunya penciptaan kondisi politik dan hukum sebelum didirikanya Parpol lokal di Aceh selama 18 bulan,maka pemuatan rumusan mengenai parpol lokal diperkirakan akan ditunda dalam RUU Pemerintah Aceh. • Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Sayuti Asyathri. Meminta pemabahasan Tempo 26 Rancangan Undang- Undang Pemerintahan di Aceh di serah pada penitia kerja Januari 2006 dikomisinya, agar lebih cepat dan efisien. • Ketua forum Bersama legislator Asal Aceh, Ahmad Farhan Hamid inging pantia khusus yang membahas, DPR belum memerima Naskah rancangan Undangundang dari Pemerintah.


37

Monitoring : RUU Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh

Recommend Documents