BAPPEDA ACEH PEMERINTAH ACEH

BAPPEDA ACEH

PEMERINTAH ACEH 2012

KATA PENGANTAR





Puji syukur kehadirat Allah SWT, Bappeda Aceh telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2012 - 2017. Rencana Strategis Bappeda Aceh ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2012 - 2017. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Bappeda Aceh diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran di bidang perencanaan sehingga dapat tercapai pembangunan yang diharapkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra karena dokumen ini merupakan dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Aceh Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga masih kami perlukan saran dan masukan dari pihak – pihak terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang merata dan adil di masa yang akan datang.

Banda Aceh,

Januari 2013

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prof. DR. Ir. Abubakar Karim, MS Pembina Utama Madya NIP. 19621010 198811 1 001

i

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Aceh Tahun 2012-2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintah Aceh telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam Pergub Aceh Nomor 70 Tahun 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahunan, dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) serta memperhatikan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMA, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPA yang menindak lanjuti program RPJMA ke dalam program dan kegiatan SKPA selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPA harus terkait dengan sasaran RPJMA, dengan demikian renstra SKPA tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMA. Bappeda sebagai salah satu SKPA Pemerintah Aceh mempunyai tugas pokok membantu Gubernur

dalam

urusan

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan

daerah.

Penyelengaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara eksplisit tercantum dalam RPJPA 2005-2025 dan secara implisit kedudukan Bappeda untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMA. Kedudukan Bappeda sebagai pelaksana program pembangunan daerah terbagi ke dalam tiga kategori yaitu pelaksana utama, pelaksana penunjang dan pelaksana pendukung. Dalam perencanaan pembangunan Aceh, tujuan yang akan dicapai sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 yaitu ”Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan Undang-undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”.

Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

1


Program RPJMA yang termasuk bidang urusan lingkup Bappeda perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Bappeda dalam Rencana strategis Bappeda. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMA sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2012-2017 yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana strategis Bappeda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Bappeda baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang. Maksud penyusunan Renstra Bappeda Aceh adalah sebagai salah satu dokumen perencanaan Bappeda Aceh untuk periode lima tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Aceh dan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Dalam

menyelenggarakan

tugas

di

bidang

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan Daerah tersebut Bappeda Aceh mempunyai fungsi : (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah; (2) penyusunan program kerja tahunan daerah; dan (3) koordinasi perencanaan pembangunan daerah; serta (4) penelitian dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Bappeda Aceh merupakan salah satu lembaga yang telah berperan aktif dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan Aceh. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang implementatif dan visioner maka perlu dipersiapkan suatu dokumen perencanaan daerah yang bersifat komprehensif mencakup arah dan kebijakan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh merupakan titik awal dalam mewujudkan Aceh yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera.


2


Renstra Bappeda merupakan penjabaran visi dan misi Bappeda dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMA 2012-2017. Selain itu, Renstra Bappeda harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hubungan renstra Bappeda dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran & Gambar 2. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah


3


1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Aceh Tahun 2012-2017 berlandaskan kepada beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun

1999 tentang

Penyelenggaraan

Keistimewaan

Provinsi Daerah Istimewa Aceh; 3.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

4.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;

6.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


4


15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 18. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri; 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 25. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolan Keuangan Aceh; 26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus; 27. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005 - 2025;


5


28. Rancangan Qanun Aceh Nomor.... Tahun ....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 - 2017; 29. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 30. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2007 – 2012; 31. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 – 2017. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Bappeda Aceh Tahun 2012-2017 adalah : 1. Untuk menyesuaikan dengan visi dan misi Bappeda serta RPJMA Tahun 2012 – 2017 sesuai sesuai Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 – 2017; 2. Untuk mencapai visi dan misi Bappeda dalam rangka mendukung Pembangunan Aceh dan Pembangunan Nasional; 3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2012 – 2017 dapat tercapai; 4. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi bagi Bappeda Aceh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan pembangunan; 5. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPA terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal dan.


6


6. Untuk mensinergikan seluruh kemampuan dan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam menjawab tuntutan perkembangan pembangunan berdasarkan tatanan regional, nasional maupun global. Tujuan penyusunan Renstra adalah : 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda

Aceh dalam menentukan prioritas

program dan kegiatan tahunan; 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Aceh untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Aceh untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan; 4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda Aceh; 5. Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan

dan

pembangunan; dan 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana strategis Bappeda Aceh ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan. BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Bab ini berisi gambaran umum pelayanan Bappeda yaitu meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Aceh, sumberdaya Bappeda Aceh, kinerja Pelayanan Bappeda Aceh, tantangan dan peluang pembangunan pelayanan Bappeda Aceh. BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

7


Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Aceh, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra Bappeda,

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi Bappeda, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, strategi dan kebijakan. BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI.

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA

Bab ini berisi indikator kinerja Bappeda Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA. BAB VII.

PENUTUP


8


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Aceh 2.1.1. Dasar hukum Sesuai Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi NAD serta Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NAD, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana, prasarana, keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bappeda mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok yang dimaksud yaitu : a.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;

b.

Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan Aceh;

d.

Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan Aceh dan Sumber daya manusia;

e.

Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;

f.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;

g.

Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh;


9


h. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPA dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh; i.

Pembinaan UPTB; dan

j.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kewenangan Bappeda untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas

adalah: a.

Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA)

b.

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh;

c.

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh;

d.

Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra SKPA);

e.

Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Aceh (Musrenbang Aceh);

f.

Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Aceh (RKPA), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang provinsi;

g.

Mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;

h. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Tim Anggaran; i.

Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan

j.

Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

2.1.2. Struktur Organisasi dan Tupoksi Bappeda Aceh Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di Lingkungan Badan-badan Pemerintah Provinsi NAD dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NAD, susunan organisasi Bappeda bertambah satu Unit Pelaksana Teknis Badan-Pusat Data Geospasial Aceh (UPTB-PDGA) yaitu : Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

10


1. Kepala Badan 2. Sekretariat 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK) 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP) 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumberdaya Manusia (P2KSDM) 6. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) 7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), Pusat Data Geospasial Aceh (PDGA) 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah : 1. Kepala Badan -

Kepala Badan

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah; -

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan Aceh, sumberdaya manusia dan penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan susuai dengan peraturan perundang-undangan.

-

Kepala Badan mempunyai fungsi : a. Pelaksana urusan ketatausahaan Badan; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

Perencanaan

Perencanaan

dan

Pembangunan Aceh; d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sarana, prasarana, keistimewaan Aceh dan SDM; e. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri; f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri; Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

11


g. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh; h. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPA dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan di Aceh; i. Pembinaan UPTB; dan j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat -

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program.

-

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

-

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang investaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan; b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat; c. pengelolaan administrasi keuangan; d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri; f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

12


Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang investaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler; 2. Sub Bagian Penyusunan Program yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 3. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan admnistrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK) -

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan produksi, produktifitas, investasi, usaha dan pembiayaan pembangunan; dan

-

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pengembangan produksi, produktifitas, investasi , usaha dan pembiayaan pembangunan dan ketenagakerjaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi; a. Penyiapan bahan perumusan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan produksi daerah (pertanian tanaman pangan dan hortikultural, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, industri), perekonomian daerah, keuangan dan pendapatan daerah, perdagangan, jasa dan pemasaran serta penanaman modal, ketenagakerjaan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu; Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

13


b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang ekonomi, keuangan dan industri yang meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultural, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, industri, perekonomian daerah, keuangan dan pendapatan daerah, perindustrian, perdagangan, jasa, ketenagakerjaan dan pemasaran serta pengembangan kawasan ekonomi terpadu; c. Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan produksi dan produktivitas daerah (pertanian tanaman pangan dan hortikultural, perikanan, peternakan,

perkebunan,

perekonomian

kehutanan,

daerah, keuangan,

perindustrian

dan

pendapatan daerah,

perdagangan),

perdagangan

jasa,

pemasaran, ekonomi regional serta penanaman modal, pengembangan dunia usaha, ketenagakerjaan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu; d. Pelaksanaan analisis permasalahan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan ekonomi regional; e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK), terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktivitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultural, kelautan, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan; 2. Sub

Bidang

Investasi,

Pengembangan

Investasi,

Usaha

dan

Pembiayaan

Pembangunan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang investasi, pendapatan daerah, pembiayaan pembangunan, pengelolaan asset daerah, kebijakan ekonomi regional, ketenagakerjaan, mobilitas penduduk, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.


14


4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP) -

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan infrastruktur, iptek, energi, pengembangan sumber daya, penataan wilayah dan kerjasama pembangunan; dan

-

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi ; a. Penyiapan

bahan

perumusan

perencanaan

pembangunan

pengembangan

infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah; b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah; c. Pelaksanaan

koordinasi

rencana

pembangunan

yang

berkaitan

dengan

infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah; d. Pelaksanaan koordinasi kerjasama pembanguna antar kabupaten/kota dan antar propinsi; e. Pelaksanaan analisis permasalahan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman,


15


lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah; f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana; dan g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari: 1. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah, perhubungan darat, laut, udara dan angkutan sungai, permukiman, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan telematika; dan 2. Sub Bidang pengembangan Sumberdaya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, pengairan, pertanahan dan kerjasama pembangunan.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaaan Aceh dan Sumberdaya Manusia (P2KSDM) -

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan kualitas SDM, keistimewaan Aceh, kebudayaan,

pariwisata,

pengembangan

kelembagaan,

kependudukan

dan

kesejahteraan sosial; dan -

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas

SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial. Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

16


Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial dan kelembagaan meliputi agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya adat istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, masyarakat, perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olah raga; b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan dibidang agama, sumber daya manusia, sosial, budaya, adat istiadat, seni, kelembagaan, pemerintah, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga c. Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat istiadat, seni, kelembagaan, pemerintah, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga; d. Pengembangan analisis dan kebijakan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan,

kesehatan,

sosial,

budaya,

adat-istiadat,

seni,

kelembagaan,

pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga; e. Pelaksanaan analisis permasalahan sumber daya manusia, sosial dan kelembagaan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat istiadat,

seni,

kelembagaan,

pemerintahan, hukum,

kesejahteraan

rakyat,

kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga; f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan Kualitas SDM, Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

17


program pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, adat-istiadat, seni, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang kesejehateraan sosial, kesehatan, kependudukan, kelembagaan, pemerintahan, hukum dan politik. 6. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) -

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penelitian, pengendalian, pengembangan, data, dan pemantauan dan evaluasi pembangunan; dan

-

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan

penelitian

dan

koordinasi

pembangunan

di

bidang

penelitian,

pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi pembangunan dan pengelolaan data. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan daerah; b. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan di daerah; c. Pelaksanaan penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan di daerah; d. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pembangunan di Aceh; e. Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah; f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

18


Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan peneltian, fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan 2. Sub Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pengelolaan data pembangunan, lakip, laporan kinerja pemerintah Aceh, laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Aceh. 7. Unit Pelaksana Teknis Badan-Pusat Data Geospasial Aceh (UPTB-PDGA) -

UPTB-PDGA merupakan perangkat Teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. UPTB-PDGA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengembangan sinkronisasi dan validasi data, peningkatan basis geodata, peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia serta pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan per distribusian data spasial. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTB-PDGA mempunyai fungsi: a. Penyusunan program perencanaan di bidang pengembangan sinkronisasi dan validasi data, peningkatan basis geodata, peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia serta pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian data spasial; b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. Pelaksanaan pengembangan sinkronisasi dan validasi data; d. Pelaksanaan peningkatan basis geodata; e. Pelaksanaan peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia; f. Pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan data spasial; g. Pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusia data spasial; h. Pelaksanaan akses data dan informasi spasial; dan i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

19


UPTB-PDGA terdiri dari : a) Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTB, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTB yang mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan; b.pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan; d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB. b) Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pembuatan dan pengelolaan peta-peta dasar (fudamental dataset), pelayanan di bidang pelaksanaan survey, pembaharuan peta dan analisis spasial; yang mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyiapan strategi survey dan pemetaaan; b. pelaksanaan peningkatan basis geodata; c. pelaksanaan akses data dan informasi spasial; d. pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian data spasial; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan polaporan; dan f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB. c) Seksi Infrastruktur Data Spasial dan Data Dasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dasar dan infrastruktur data spasial dan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengembangan sinkronisasi dan validasi data; b. pelaksanaan penyimpanan dan pengelolaan data spasial; c. pelaksanaan pemeliharaan data dasar dan infrastruktur data spasial; d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis pengelolaan data dasar dan infrastruktur data spasial; e. pelaksanaan monitorning, evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB


20


8. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bagan susunan organisasi dan tata kerja Bappeda, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 1.


21


Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda Aceh Berdasarkan Pergub Nomor 20 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 37 Tahun 2009


22


2.2. Sumberdaya Bappeda Aceh 2.2.1 Sumber daya Manusia Susunan kepegawaian pada BAPPEDA Aceh hingga tahun 2012 sebanyak 255 orang terdiri dari 19 orang pejabat struktural, 153 orang staf, 1 (satu) orang pejabat fungsional peneliti, dan 2 (dua) orang pejabat fungsional perencana. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai Bappeda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Rincian Pegawai Bappeda Aceh berdasarkan Jabatan

No. 1.

Jabatan Struktural

Jumlah (orang)

Persentase (%)

19

10,86

Keterangan 1 org eselon II 5 org eselon III 13 org eselon IV

2.

Fungsional Peneliti

1

0,57

3.

Fungsional Perencana

2

1,14

4.

Staf

153

87,43

175

100

Jumlah

Sumber : Kepegawaian BAPPEDA Aceh, 2012. Berdasarkan golongan, jumlah pegawai negeri sipil di Bappeda Aceh sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 130 orang, golongan II sebanyak 27 orang dan golongan I sebanyak 1 orang. Lebih jelasnya jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.


23

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Aceh Tahun 2012-2017 Tabel 2.2. Rincian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Golongan IV

Jumlah (orang) 14

Persentase (%) 8,00

III

133

76,00

II

27

15,43

I

1

0,57

175

100

JUMLAH Kepegawaian Bappeda Aceh, 2012.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS yang terbesar yaitu golongan III sebesar 76,00 persen, golongan II sebesar 15,43 persen, golongan IV sebesar 8,00 persen dan yang paling rendah golongan I sebesar 0,57 persen. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Bappeda terdiri dari 40 orang berpendidikan setara SMP-SMA, 14 orang berpendidikan Diploma (D3/D4), 81 orang berpendidikan S1, 38 orang berpendidikan S2 dan 2 (dua) orang berpendidikan S3. Ada juga pegawai yang sedang melanjutkan pendidikan S2 dan S3 baik di dalam maupun luar negeri. Lebih jelasnya kualifikasi pendidikan aparatur Bappeda hingga saat ini pada masing-masing bidang dapat dilihat pada Tabel 2.3. Sedangkan grafik berdasarkan bidang studi pada Gambar 2.1.


24

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Aceh Tahun 2012-2017 Tabel 2.3. Kualifikasi Pendidikan Aparatur pada Bappeda Aceh

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No. 1

2

S1

S2

S3

JUMLAH

-

-

-

-

7

-

-

7

- Administrasi Publik

-

-

-

-

-

2

-

2

Sosial - Hubungan Internasional

PERSENTASE (%)

9.0

Administrasi - Administrasi Negara

7.0 2.0 3.0

-

-

-

-

-

1

-

1

1.0

- Antropologi

-

-

-

-

-

1

-

1

1.0

- Sains Pembangunan

-

-

-

-

-

1

-

1

3

Komunikasi - Manajemen Komunikasi

4

Teknik - Sipil

5

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DIPLOMA I II III IV

1.0 1.0

-

-

-

-

-

1

-

1

1.0 15.0

-

-

1

-

6

2

-

9

9.0

- Arsitektur

-

-

-

-

2

1

-

3

3.0

- Perencanaan Kota dan Daerah

-

-

-

-

-

3

-

3

3.0

- Fisika

-

-

-

-

1

-

-

1

1.0

- Industri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Pertambangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Geologi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Komputer

-

-

1

-

2

-

-

3

3.0

- Elektro

-

-

-

-

1

-

-

1

1.0

- Mesin

-

-

-

-

1

-

-

1

1.0

- Lingkungan

-

-

-

-

1

-

-

1

1.0

- Oseanografi dan Sains Atmosfir

-

-

-

-

1

-

-

1

Ekonomi - Umum

1.0 22.0

-

-

-

-

1

-

-

1

- Pembangunan

-

-

-

-

3

12

-

15

- Akuntansi

-

-

2

-

3

1

-

6

- Manajemen

-

-

1

-

23

8

-

32

- Perencanaan dan Kebijakan Publik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Kesekretariatan

-

-

3

-

-

-

-

3

3.0

6

Ilmu Pemerintahan

-

-

1

4

-

1

-

6

6.0

7

Kelautan dan Perikanan - Kelautan

-

-

-

-

1

-

-

1

- Perikanan Tangkap

-

-

-

-

1

-

-

1

8

Pertanian - Sosial Ekonomi Pertanian - Ilmu Tanah

1.0 15.0 6.0 32.0

2.0 1.0 1.0 18.0 -

-

-

-

4

-

-

4

4.0

-

-

-

-

2

-

-

2

2.0

- Evaluasi dan Perencanaan Penggunaan Lahan

9

-

-

-

-

-

-

2

2

2.0

- Agronomi

-

-

1

-

5

-

-

6

6.0

- Peternakan

-

-

-

-

2

1

-

3

3.0

- Produksi Ternak

-

-

-

-

1

-

-

1

Kedokteran/Kesehatan Masyarakat - Kedokteran Umum - Kesehatan Masyarakat

1.0 3.0

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

2

1.0 2.0

10

Kedokteran Hewan - Kedokteran Hewan

11

Kehutanan - Kehutanan

12

Hukum - Perdata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Pidana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Administrasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Ilmu Hukum

-

-

-

-

2

-

-

2

2.0

-

-

-

-

1

-

-

1

13 14

15

Pendidikan - Tata Boga MIPA - Geografi

1.0 -

-

-

-

1

-

-

1

1.0 1.0

-

-

-

-

1

-

-

1

1.0 2.0

1.0 1.0 6.0 -

-

-

-

1

-

-

1

1.0

- Pengelolaan Wilayah Pesisir DAS

-

-

-

-

-

2

-

2

2.0

- Kimia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Matematika / Statistika

-

-

-

-

3

-

-

3

3.0

-

-

10

4

2 81

38

2

2 135

IAIN - Dakwah JUMLAH

2.0 2.0 100.0

Sumber : Kepegawaian Bappeda, 2012 (diolah).


25


Gambar 2.1 Grafik Kualifikasi Pendidikan Aparatur pada Bappeda Aceh

2.2.2 Asset/modal Ketersediaan sarana dan fasilitas juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di samping sumberdaya manusia yang profesional. Bappeda Aceh telah dilengkapi sarana dan fasilitas yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung sudah memiliki gedung sendiri yang cukup representatif untuk pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Bappeda Aceh seperti terlihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4. Rincian Sarana dan Fasilitas pada Bappeda Aceh No

Uraian

Unit

1.

Tanah

2 persil

2.

Bangunan Gedung

2 unit

3.

Kendaraan roda dua

12 unit

4.

Kendaraan roda empat

16 unit Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

26


5.

Alat Kantor dan Rumah Tangga Komputer (PC)

± 54 unit ± 55 unit

Laptop

± 12 unit

Overhead Projector Printer

± 32 unit

Tabung pemadam kebakaran

± 19 unit

6.

Mesin diesel

1 unit

7.

Alat Studio

2 paket

8. Alat Keamanan Sumber : Sub Bagian Umum Bappeda Aceh, 2012.

20 unit

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bappeda juga memiliki fasilitas perpustakaan yang dilengkapi koleksi berbagai jenis buku seperti Agama, Ekonomi, perencanaan, hukum, dan semua telah disusun dalam bentuk katalog. Jumlahnya mengalami peningkatan setiap tahun dengan penambahan koleksi yang terbaru. Selain koleksi buku juga dilengkapi dengan majalah, buletin, laporan penelitian, jurnal. 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Aceh Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai badan perencana pembangunan daerah telah melaksanakan tugas antara lain: -

Menyusun dokumen RTRWA 2010-2030

-

Menyusun dokumen RPJPA 2005-2025

-

Menyusun dokumen RPJMA 2012-2017

-

Menyusun dokumen RKPA setiap tahun

-

Menyusun dokumen KUA dan PPAS setiap tahun

-

Menyusun dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)

-

Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan yang bersumber dari APBA, APBN, donor, dan lain-lain. Demikian juga terhadap fungsi selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah

Bappeda telah meaksanakan fungsinya melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, bidang keistimewaan Aceh dan SDM, bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan, UPTB Pusat Data Geospasial Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda

27


Aceh. Demikian juga, koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional. 2.3.1. Capaian Kinerja Selama melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh sejak tahun 2007 hingga saat ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-badan Pemerintah Provinsi NAD dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009. Hasil

evaluasi kinerja

Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Pencapaian kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Aceh (Lihat file Tabel Evaluasi Finish)


28


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Aceh No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA

Target IKK

1

2

3

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun (%) Target Renstra SKPA Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4

5

6

7

8

9

Tersedianya dokumen perencanaan RTRWA yang telah ditetapkan 1 1 dokumen dengan Qanun Tersedianya dokumen perencanaan RPJPA yang telah ditetapkan 2 1 dokumen dengan Qanun 3

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMA Tahun 2007-2012 dan 2 dokumen draft qanun rancangan awal RPJMA Tahun 2012-2017

1

4

Tersedianya dokumen perencanaan RKPA yang telah ditetapkan dengan Pergub

6 dokumen

1

1

1

1

5

Tersedianya laporan monitoring, evaluasi, penngendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

6 Laporan

1

1

1

6 dokumen

1

1

1

6 Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

10

11

12

13

14

15

1

20%

50%

75%

80%

85%

30%

50%

70%

16

17

18

19

20

21

20%

50%

75%

80%

85%

30%

50%

70%

1

100%

20%

100%

1

1

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1

1

1

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1

1

1

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Banda Aceh, Januari 2013 Kepala Bappeda

Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, Ms


29

20%


Analisis pengelolaan pendanaan Bappeda Aceh melalui pelaksanaan Renstra periode 2007-2012 yang dapat dilihat adalah pada tahun 2008, Bappeda Aceh mengusulkan Rp. 32.000.000.000 Tiga puluh dua milyar rupiah) yang ditetapkan dalam DPA Rp. 31.266.980.000. (tiga puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), realisasi sebesar Rp. 17.746.292.037 (tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 57 persen. Tidak terealisasinya anggaran tersebut disebabkan pengesahan RAPBA menjadi APBA pada tanggal 25 Juni 2008 sehingga sisa waktu untuk pelaksanaan sangat terbatas. Pada tahun 2009, Bappeda Aceh mengusulkan Rp. 28.000.000.000 (dua puluh delapan milyar rupiah) yang ditetapkan dalam DPA Rp. 46.968.336.000. (empat puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), realisasi sebesar Rp. 21.710.485.980 (dua puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 46 persen. Pengesahan RAPBA menjadi APBA pada tanggal 5 Maret 2009, tidak terealisasinya anggaran tersebut disebabkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) harus disetorkan kembali ke kas daerah karena kegiatan tersebut belum tersedia dokumen rencana kegiatan Pengumpulan Database Pembangunan Aceh. Pada tahun 2010, Bappeda Aceh mengusulkan Rp. 34.275.551.998 (tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang ditetapkan dalam DPA Rp. 36.061.258.593 (tiga puluh enam milyar enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Realisasi sebesar Rp. 33.231.542.408 (tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah) atau sebesar 92 persen. Pengesahan RAPBA menjadi APBA pada tanggal 13 April 2010. Pada tahun 2011, yang ditetapkan dalam DPA Bappeda Aceh sebesar Rp. 36.416.800.000 (tiga puluh enam milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Realisasi sebesar Rp. 33.116.000.039 (tiga puluh tiga milyar seratus enam belas juta tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 93,4 persen.


30


Pada tahun 2012, yang ditetapkan dalam DPA Bappeda Aceh sebesar Rp. 45.591.043.013 (empat puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat puluh tiga ribu tiga belas rupiah). Realisasi sebesar Rp. 37.393.919.165 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 82,02 persen. Lebih jelasnya Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.6.


31



32


Rincian evaluasi kinerja kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian akuntabilitas kinerja BAPPEDA Aceh selama Tahun 2007-2012 dapat dikatakan baik karena rasio setiap tahunnya meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Bappeda Aceh adalah prosedur/mekanisme yang semakin baik dan lancar serta progres pelaksanaan program yang terarah dengan percepatan dan pengendalian kegiatan APBA. 2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Aceh Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada

kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan MDG’s yang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth serta Pro Environtment maka Bappeda ke depan menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Bappeda dalam hal pembangunan daerah yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan nasional, adapun beberapa tantangan yang dihadapi adalah: 1. Menyelesaikan peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA baik berupa draft peraturan pemerintah, draft peraturan presiden dan peraturan daerah serta peraturan lainnya. 2. Penataan tata ruang dan wilayah. 3. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. 4. Meningkatkan koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan. 5. Lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat serta legislatif sebagai mitra kerja. 6. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan. 7. Peningkatan kapasitas aparatur perencana. Sedangkan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan di Bappeda Aceh antara lain : a.

Penerapan otonomi khusus kepada daerah dalam pengembangan potensi daerah. Bab III |Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi

1


b.

Banyak dukungan dari lembaga diluar pemerintah.

c.

Adanya komitmen kuat dari pemerintah terhadap pencapaian MDGs.

d.

Adanya tata ruang wilayah yang mengatur pengembangan kawasan strategis yang terintegrasi.

e.

Membangun Pusdatin dan membuat e-plainning.

Bab III |Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi

2


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA ACEH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bappeda Aceh memiliki 175 orang pegawai yang terdiri dari 19 orang pejabat struktural, 153 orang staf, satu orang tenaga fungsional peneliti, dua orang tenaga fungsional perencana. Komposisi pegawai tersebut masih belum sesuai dibandingkan dengan beban kerja yang membutuhkan ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian juga, dalam hal penempatan pegawai diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya. Ketersedian peralatan pendukung juga masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat kinerja sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut di atas Bappeda Aceh menghadapi beberapa permasalahan yaitu : a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian; b. Terbatasnya data yang valid dan berkualitas; c. Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia; d. Kurangnya koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu; e. Belum terlaksananya perencanaan secara e-planning; f. Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan


3


Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan di Aceh perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Bappeda yang terkait dengan tujuan jangka menengah Bappeda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Internal Kelembagaan Bappeda Aceh Tujuan Jangka Menengah Bappeda Aceh

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Sebagai Faktor Penghambat

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional di bidangnya masingmasing

Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan

2. Terlaksananya tata kelola birokrasi BAPPEDA Aceh yang baik dan bersih (good and clean governance)

Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia

Belum tertatanya sistem pengelolaan aset dengan baik

3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Aceh tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat

Kurangnya koordinasi dengan stakeholders Peran aktif dari SKPA dalam penyusunan terhadap perncanaan program pembangunan tahunan masih kurang sehingga tidak tepat waktu

4. Terciptanya koordinasi perencanaan dan Belum terlaksananya pembiayaan perencanaan secara epembangunan Aceh planning yang rasional, proporsional,

Sistem elektronik yang belum memadai

Pendorong - Tingginya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas - Pemberian penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja - Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal

- Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program pembangunan Aceh

- Keterbukaan informasi dan komunikasi


4


transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Aceh; 5. Terlaksananya kajian dan penelitian yang komprehensif dan inovatif dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan;

Belum sinergisnya perencanaan sesuai dengan potensi daerah

6. Terlaksananya pengendalian pembangunan Aceh yang efektif dan efisien;

Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan

7. Tersedianya basis data yang akurat dalam bentuk analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan system on line;

3.2

Terbatasnya data yang valid dan berkualitas

- Pemanfaatan sumberdaya alam yang masih belum tepat guna - Masih kurangnya aparatur di bidang penelitian

- Daerah memiliki potensi yang sangat memadai

Jadwal perencanaan sering tidak tepat waktu

- Tersedianya alat komunikasi yang dapat diakses kapan saja

Koordinasi dengan stakeholders di bidang data masih kurang

- Adanya keinginan bersama antar SKPA dan pihak terkait dalam penyeragaman data

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bappeda Aceh sebagai lembaga teknis perencanaan daerah dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun visi, misi dan Program Prioritas Aceh tahun 2012-2017 yaitu:


5


3.2.1 Visi Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi Aceh yang Bermartabat Sejahtera Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025. Bermartabat kondisi masyarakat Aceh yang dicirikan dengan ketahanan dan daya juang yang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berlandaskan penerapan syariat Islam yang kaffah Perwujudannya antara lain melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya Aceh yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh. Mandiri adalah Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia, efesiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesarbesarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki adalah mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Aceh yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapaianya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur dan sejahtera dalam bingkai NKRI.


6


3.2.2 Misi Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Aceh sebagai berikut: a. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi. Setiap tahunnya Bappeda Aceh berkoordinasi dengan SKPA terkait dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturanperaturan turunan UUPA dengan membuat dokumen perencanaan tahunan agar dipedomani oleh SKPA. b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat Untuk mendukung dan menerapkan nilai-nilai budaya Aceh. Bappeda Aceh telah menerapkan muatan hal tersebut, hal ini dapat dilaksanakan dan nilai-nilai disemua sektor kehidupan masyarakat. Bappeda Aceh dalam mendukung misi tersebut selama ini melaksanakan kegiatan yang sifatnya penguatan nilai-nilai budaya Aceh. Kemudian penguatan nilai-nilai dinul Islam disemua sektor kehidupan masyarakat. Bappeda Aceh melaksanakan dalam ibadah shalat berjamaah di Mushalla At-Taubah Bappeda Aceh. Dalam mengimplimentasikan nilai-nilai Dinul Islam. Bappeda Aceh secara rutin melaksanakan kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) setiap tahun dan Ceramah dalam 1 minggu sekali dan pada bulan Suci Ramadhan melaksanakan Ceramah Agama setelah shalat dhuhur berjamaah. Disamping itu juga kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Dharma Wanita Persatuan Bappeda Aceh setiap hari Jum’at secara rutin juga melaksanakan kajian dan pengajian yang mendatangkan penceramah

sesuai dengan

keahlian keilmuannya. c. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia Target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh adalah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan sehingga dalam penentuan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Musrenbang Bab III |Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi

7


masih harus melihat terhadap indikator tersebut agar target dalam RPJMA 2012-2017 dapat diwujudkan, oleh Bappeda Aceh sangat berperan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan Aceh. Adapun beberapa program dalam pembangunan ekonomi dan

pengurangan

kemiskinan

adalah

pembangunan

infrastruktur

sektor

riil,

pengembangan sektor pertanian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur perekonomian di Aceh, Bappeda menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat jangka panjang (RPJPA 2005-2025), jangka menengah (RPJMA 2007-2012) dan tahunan (RKPA) serta penyusunan Rencana Induk Otsus-Migas untuk berbagai sektor. Selain itu juga telah dibentuk TimTask Force Infrastruktur, Tim Koordinasi Bersama Pembangunan Pelabuhan Kuala Idi. Perencanaan tersebut akan diimplementasikan oleh badan/dinas teknis terkait berdasarkan skala prioritas dan anggaran tersedia. Bappeda selaku badan perencana akan melakukan evaluasi terhadap rencana-rencana tersebut setiap tahunnya. d. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan Bappeda sebagai lembaga perencanaan berperan pada tataran koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan. Dalam menjalankan fungsi perencanaan, Bappeda Aceh selalu berinovasi dalam menciptakan pembangunan Aceh yang fokus dengan memperkuat fungsi koordinasi antar SKPA dan akan mengembangkan sistem e-plainning agar perencanaan lebih terarah dan tepat waktu. e. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA Dalam mewujudkan masyarakat Aceh yang mampu memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan mendorong masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif maka Bappeda Aceh telah menyiapkan master plan mulai dari Draft RTRW sampai kepada KLHS

3.2.3 Prioritas Pembangunan Aceh Visi dan Misi pembangunan Aceh dijabarkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas yang merupakan program unggulan Pemerintah Aceh. Adapun (sepuluh) prioritas Bab III |Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi

8


pembangunan Aceh adalah sebagai berikut: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Keberlanjutan Perdamaian; 3) Dinul Islam, Adat dan Budaya; 4) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk; 5) Penanggulangan Kemiskinan; 6) Pendidikan; 7) Kesehatan; 8) Infrastruktur yang Terintegrasi; 9) Sumber Daya Alam Berkelanjutan; dan 10) Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan. Analisis visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta faktor pendorong dan penghambat dalam penjabarannya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan di Bappeda Aceh Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Visi : No

Aceh yang Bermartabat Sejahtera Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Permasalahan Pelayanan BAPPEDA

Penghambat

Pendorong

2

3

4

5

1 1

Misi 1 Prog.

2

3

Faktor

Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi Pengembangan data dan Informasi

Minimnya data dan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan

Kurangnya aparatur pengolahan data

Adanya dukungan dari teknologi berbasis data melalui internet

Misi. 2

Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat

Prog.

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Belum tersedianya acuan dalam penerapan indikator pembangunan dan SPM

Proses pembahasan rencana pembangunan terkendala Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia

Adanya surat dari pemerintah pusat mengenai percepatan SPM

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Belum adanya konsep pertumbuhan ekonomi yang terpadu

Adanya program MP3EI dari pemerintah pusat

Misi. 3 Prog.

Dokumen master plan pertumbuhan ekonomi blm


9


tersedia 4

Misi 4

Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan

Prog.

Kerjasama Pembangunan

Prog.

Prog.

5

Misi 5 Prog.

Belum terciptanya dokumen perencanaan yang sinkron dan sinergi antar daerah

Masih Tersedianya kurangnya bimtek dan pemahaman diklat mengenai aparatur perencanaan mengenai pembangunan system perencanaan Pengembangan Wilayah Masih kurangnya data Acuan wilayah Tersedianya Perbatasan dan informasi dalam perbatasan regulasi pengembangan wilayah masih bersifat mengenai Tapal perbatasan umum Batas Perencanaan Belum adanya acuan Masih adanya Adanya otonomi Pembangunan Daerah yang detail dan rinci perbedaan daerah dalam dalam sistem peraturan menentukan perencanaan daerah perundangkebijakan sehingga belum ada undangan antar indikator yang tepat dokumen perencanaan Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA Perencanaan Prasarana Belum terintegrasinya Kurangnya Tersedianya Wilayah dan Sumber konsep, data dan data dan teknologi dan Daya Alam informasi, potensi, informasi yang sumber daya permasalahan dan disebabkan oleh alam penanggulangan masihnya rendahnya sdm yang ada

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Aceh Sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Renstra Bappeda perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Bappenas. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: Terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja. Bab III |Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi

10


Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu: 1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah: -

Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

-

Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN

-

Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP

2. Sasaran

strategis

dari

tujuan

kedua:

“Terlaksananya

Penugasan

lainnya

dari

Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan Pembangunan Nasional” adalah: persentase

tingkat

keberhasilan

pelaksanaan

tugas

(penugasan

khusus)

dari

Pemerintah/Presiden. Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentu perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Renstra Bappeda juga memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sasaran dalam Renstra Bappeda juga memiliki tujuan untuk pencapaian visi misi pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran Renstra Bappenas. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Bappeda dijelaskan dalam Tabel 3.3 berikut ini:


11


Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasarkan Pelayanan Bappeda Sasaran Renstra Bappenas

Permasalahan Pelayanan Bappeda Dokumen - Tercapainya Perencanaan integrasi, RPJP, RPJM, sinkronisasi dan Renstra dan RKP sinergi antar belum dijadikan daerah, antar sebagai dasar ruang, antar perencanaan waktu, dan antar fungsi pemerintah, pengembangan antar daerah maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP

Faktor Penghambat

Pendorong

Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana

Penyusunan RPJMN belum mengadopsi aspirasi Daerah seiring Otonomi Daerah

Kurangnya koordinasi dengan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional

Program/kegiatan yang diusulkan di sesuaikan kewenangan masing-masing

Terbatasnya alokasi anggaran untuk menampung aspirasi Daerah setiap Tahun

Program/kegiatan yang ada dalam RKP tidak dapat menampung aspirasi Daerah

Potensi Daerah sangat mendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi regional

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Bappeda selaku badan perencanaan pembangunan di daerah, salah satu tugasnya menyusun rencana tata ruang dan wilayah provinsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Semua kegiatan perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh Dinas/Instansi harus sesuai dengan rencana pola ruang dan struktur ruang yang sudah ditetapkan. Demikian juga dalam pemanfaatan ruang oleh semua pihak, akan dilakukan evaluasi setiap tahun dibawah koordinasi Bappeda. Bab III |Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi

12


Selain itu, dalam penyusunan pola ruang dan struktur ruang Aceh, Bappeda mempedomani rencana tata ruang nasional yang menjadi rujukan bagi tata ruang provinsi. Karena Bappeda tidak melakukan pembangunan fisik di lapangan, tentunya pelanggaran terhadap pola ruang dan struktur ruang tidak terjadi. Bappeda Aceh telah menyiapkan Draft Rencana Tata ruang dan Wilayah sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Aceh. 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda kedepan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor :0442/MPPN/11/2010 tentang peningkatan efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan K/L di daerah serta peningkatan peran aktif Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa Bappeda selaku Badan Perencana

Pembangunan berkewajiban

mengkoordinir seluruh program yang direncanakan baik bersumber dari dana APBN maupun dari lembaga donor. Dalam rangka mewujudkan Bappeda sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Terbaik pada Tahun 2015, pusat data dan informasi pembangunan, serta

pusat penelitian/kajian dalam

rangka

meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian adalah : 1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang tersedia 2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan bidang studinya 3. Struktur organisasi Bappeda yang terlalu ramping 4. Seringnya dilakukan mutasi di lingkungan Bappeda 5. Belum optimalnya koordinasi Bappeda baik internal maupun eksternal 6. Hasil-hasil monitoring dan evaluasi belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bab III |Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi

13


7. Terbatasnya peralatan pendukung 8. Terbatasnya anggaran pembangunan 9. Belum terpusatnya database yang digunakan sebagai dasar perencanaan 10. Kurangnya tenaga fungsional peneliti dan perencana 11. Terbatasnya Pedoman prosedur kerja dan SOP untuk mendukung pelaksanaan tupoksi 12. Belum optimalnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait 13. Peningkatan

koordinasi

dengan

pihak

legislatif

dan

pihak


lainnya.

14


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Bappeda Visi Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan arah dan tujuan perencanaan Aceh sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan perencanaan tersebut. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam bernegara. Dalam rangka tersebut diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 – 2017 yaitu : “Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan Undang-undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”. Berdasarkan pada visi di atas, dan melihat kondisi Provinsi Aceh pasca konflik dan bencana tsunami dan gempa bumi dan dengan berpegang kepada tugas pokok dan fungsinya, maka Bappeda Provinsi Aceh menetapkan visi untuk periode tahun 2012 - 2017 yaitu :

“Menjadikan Bappeda Aceh sebagai pusat perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan ”. Makna dari visi ini adalah BAPPEDA sebagai pusat perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan yang berkualitas yang terintegrasi pada semua lintas sektor baik melalui sumber dana dari APBA maupun APBN serta sumber dana lainnya yang proporsional, terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan.

Bab I|Pendahuluan

15


Proporsional adalah suatu ukuran yang menunjukkan kondisi yang rasional; Terintegrasi adalah pendekatan kerja yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pelaku dalam sebuah relasi yang komplementer dan saling sinergis satu sama lain; Inovatif adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi atau suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau suatu proses kreatif dalam menemukan hal yang baru atau pengembangan dari yang sudah ada, dan Berkelanjutan adalah suatu proses yang terus menerus dan berkesinambungan. Perumusan misi ini telah memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dari pihakpihak terkait dan tetap menyiapkan diri untuk perubahan di masa yang akan datang. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi Bappeda Aceh kedepan yaitu dengan : 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi lebih berkualitas dan profesional; 2. Peningkatan pengelolaan dan analisis data yang valid dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan; 3. Peningkatan koordinasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan; 4. Sistim perencanaan yang berbasis kajian secara komprehensif dan inovatif; 5. Peningkatan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan. . Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparatur BAPPEDA Aceh untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Upaya yang dilakukan berdasarkan beberapa indikator yaitu : a. Tersedianya sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik (e-planning); b. Terkoordinirnya penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan tepat waktu sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berbasis fakta dan data secara tepat waktu; d. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik (e-monev); e. Terbentuknya pusat data dan informasi yang terintegrasi

sebagai basic perencanaan

pembangunan Aceh dalam bentuk informasi teknologi Web. Bab I|Pendahuluan

16


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Aceh Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah : 1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing; 2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Aceh tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; 3. Terciptanya koordinasi perencanaan dan

pembiayaan pembangunan Aceh yang

rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Aceh; 4. Terlaksananya kajian dan penelitian yang komprehensif dan inovatif dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan; 5. Terlaksananya pengendalian pembangunan Aceh yang efektif dan efisien; 6. Tersedianya basis data yang akurat dalam bentuk analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan system on line; Untuk tercapainya tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Bab I|Pendahuluan

17

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Aceh Tahun 2012-2017 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA ACEH Target Kinerja pada Tahun No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian dibidang perencanaan pembangunan

Orang

20

20

20

20

20

20

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran

Prosentase pemenuhan peralatan kerja dan perlengkapan kantor

%

15

15

15

15

20

20

Terwujudnya ketepatan waktu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Terciptanya kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan

Prosentase ketepatan waktu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Prosentase kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan

%

10

15

15

20

20

20

%

16

16

16

16

16

20

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

%

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

17.5

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

Dok

1

1

1

1

1

1

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

Dok

1

1

1

1

1

1

%

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

17.5

Dok

2

2

2

2

2

2

%

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

17.5

%

20

20

15

15

15

15

%

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

17.5

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Aceh tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat

Terciptanya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Aceh yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Aceh Terlaksananya kajian dan penelitian yang komprehensif dan inovatif dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan Terlaksananya pengendalian pembangunan Aceh yang efektif dan efisien Tersedianya basis data yang akurat dalam bentuk analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan system online

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan Terwujudnya penganggaran dan perencanaan yang tepat sasaran serta transparan Tersedianya data dan informasi kegiatan kinerja setiap tahun APBA per SKPA Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Prosentase hasil pengembangan

penelitian

dan

Meningkatnya literatur mengenai kajian dan penelitian yang dapat digunakan sebagai basis perencanaan

jumlah kajian dan penelitian yang digunakan sebagai basis perencanaan

Meningkatnya kinerja pembangunan daerah secara efektif dan efisien

Prosentase capaian pembangunan daerah

Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

Prosentase pengolahan spasial/peta dan analog

Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan dengan sistem online

Prosentase data dan dengan sistem online

kinerja

data

informasi

Bab I|Pendahuluan

18


4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Aceh Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Secara lengkap strategi dan Kebijakan Bappeda Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut: Misi

: 1. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Profesional.

Strategi

: 1. Tingkatkan kualitas SDM. 1. Laksanakan capacity building SDM perencana pembangunan 2. Tingkatkan kegiatan yang berorietasi pada perencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan.

Kebijakan : 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan. 2. Memfasilitasi aparatur bappeda untuk mendapatkan pendidikan dasar perencanaan. 3. Memfasilitasi aparatur bappeda untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan fungsional perencana dan peneliti. Misi

: 2. Peningkatan pengelolaan dan analisis data yang valid dan berkualitas serta dapat

dipertanggung

jawabkan

sebagai

dasar

dalam

perencanaan

pembangunan; Strategi

: 1. Tingkatkan koordinasi data yang valid untuk perencanaan pembangunan; 2. Tingkatkan pengelolaan kualitas data yang valid sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan 3. Tingkatkan analisis data yang valid dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan;

Kebijakan : 1. Meningkatkan koordinasi data untuk perencanaan pembangunan Aceh; 2. Meningkatkan pengelolaan kualitas data yang valid sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, Misi

: 3. Peningkatan koordinasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan;

Strategi

: 1. Tingkatkan intensitas koordinasi perencanaan pembangunan Aceh; 2. Tingkatkan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Aceh, nasional dan Internasional.

Kebijakan : 1. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Aceh; 2. Pelaksanaan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Aceh, Bab I|Pendahuluan

19


nasional dan Internasional. Kebijakan : 1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara tepat waktu Misi

: 4.Sistem perencanaan yang berbasis kajian secara komprehensif dan inovatif;

Strategi

: 1. Tingkatkan perencanaan yang berbasis kajian secara komprehensif dan inovatif 2. Tingkatkan perencanaan berbasis data

Kebijakan : 1. Pelaksanaan Pengembangan pusat kajian dan informasi 2. Pelaksanaan Pengembangan pusat data yang terintegrasi Misi

: 5. Peningkatan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Strategi

: 1. Tingkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan 2.Tingkatkan kualitas sarana dan prasarana

yang

mendukung

system

pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan secara on line. Kebijakan : 1. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan secara tepat waktu Bappeda Aceh sebagai badan perencanaan pembangunan Aceh harus mampu melakukan koordinasi dalam membuat/merumuskan berbagai dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang berkualitas, handal, fokus, berkelanjutan dan tuntas berdasarkan asas kebutuhan, manfaat dan tepat waktu. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bappeda Aceh sebagai badan perencanaan pembangunan daerah, maka program/kegiatan prioritas ke depan adalah: 1. Meningkatkan penelitian dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi Aceh sebagai basic perencanaan; 2. Meningkatkan sumberdaya aparatur perencana secara optimal melalui peningkatan profesional, produktivitas dan berakhlakul karimah (cerdas, kreatif, disiplin, dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme); 3. Memperbaiki sistem serta meningkatkan sarana dan parasarana kerja bagi aparatur perencana yang memadai sesuai dengan perkembangan IPTEK terutama di bidang dan teknologi informasi; 4. Mengembangkan sistem perencanaan

dan penganggaran yang handal, operasional,

fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipaif dan akuntabel; Bab I|Pendahuluan

20


5. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Aceh baik internal, maupun ekternal (stakeholders) dalam rangka mengakomodasikan berbagai kepentingan pelaku pembangunan Aceh; 6. Mengembangkan pusat data data dan informasi Aceh secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Bab I|Pendahuluan

21


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program prioritas beserta indikator kinerja, keluaran program dan pagu per Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam RPJM Aceh 2012-2017, selanjutnya diuraikan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BAPPEDA Aceh. Selama lima tahun, BAPPEDA Aceh melaksanakan sebelas program yaitu: 1. Program Kerjasama Pembangunan; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 6. Program Inovasi Daerah; 7. Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Internasional; 8. Program Pengembangan Data/Informasi; 9. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 10. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; 11. Program Diseminasi dan Informasi Teknologi.

Sebelas program tersebut terdiri atas 46 kegiatan dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)nya masing-masing yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Aceh lima tahun ke depan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini.

Bab I|Pendahuluan

22


Bab I|Pendahuluan

23

BAPPEDA ACEH PEMERINTAH ACEH

Recommend Documents