PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

-1-

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran arus transportasi angkutan penumpang umum, perlu memfungsikan terminal angkutan penumpang umum yang ada dalam Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan klasifikasinya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Terminal Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

: 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Jalan Ir. H. Juanda Nomor Karang Baru Kode Pos 24476 Telp. (0641) 333000, 332999, 332899, Fax (0641) 333000

-26.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan; 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nenggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang. 2.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

3.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.


-34.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5.

Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang.

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang.

7.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

9.

Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

10. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 11. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 13. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan. 14. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. 16. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. 17. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. 18. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;


-4BAB II TUJUAN Pasal 2 Terminal diselenggarakan dengan tujuan untuk mengatur agar setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan kota/pedesaan berada pada suatu lokasi yang telah ditentukan.

BAB III TIPE DAN FUNGSI TERMINAL Pasal 3 (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari : a. terminal penumpang tipe A; b. terminal penumpang tipe B; dan c. terminal penumpang tipe C. (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi dan/atau angkutan batas lintas negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, angkutan kota/pedesaan. (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota/pedesaan. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 4 (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum diwajibkan untuk memasuki terminal sesuai dengan trayek yang dilayani tipe terminal kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek. (2) Setiap perusahaan dan/atau perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membuka kantor atau loket pelayanan di Terminal. Pasal 5 Angkutan penumpang umum yang beroperasi di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal, halte atau rambu yang telah ditentukan.

BAB V DAERAH KEWENANGAN TERMINAL Pasal 6 (1) Daerah kewenangan terminal terdiri dari : a. Daerah lingkungan kerja terminal adalah merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;


-5b. Daerah pengawasan terminal adalah merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal. (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENYELENGGARAAN TERMINAL Pasal 7 (1) Bupati berwenang menyelengarakan terminal angkutan penumpang umum. (2) Penyelenggaraan terminal meliputi pengelolaan, pemeliharaan fisik dan penertiban terminal. Pasal 8 (1) Penyelenggaraan terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis terminal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang. (2) Unit pelaksana teknik terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala unit pelaksana teknis dinas yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang. (3) Penyelenggaraan terminal angkutan penumpang angkutan tipe c dilaksanakan oleh Camat sesuai lokasi terminal dengan pembinaan teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang. Pasal 9 (1) Pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal. (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; b. penataan fasilitas penumpang; c. penataan fasilitas penunjang terminal; d. penataan arus lalulintas di daerah pengawasan terminal; e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan; f. penyusunan jadwa perjalanan berdasarkan kartu pengawasan; g. pengaturan jadwal petugas di terminal; dan h. evaluasi sistem pengoperasian terminal. (3) kegiatan pelaksanan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal; b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan; c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan; d. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang; e. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang; f. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;


-6g. h.

pencatatan dan pelaporan pelanggaran; dan pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 1 lampiran keputusan ini.

(4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap : a. tarif angkutan; b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan; c. kapasitas muatan yang diizinkan; d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan; e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya. Pasal 10 (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang memasuki lokasi terminal dikenakan Retribusi. (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 11 (1) Penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan dalam Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum; c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 12 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


-7(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Disahkan di Karang Baru pada tanggal 7 Juni 2010 M 24 Jumadil Akhir 1431 H Diundangkan di Karang Baru pada tanggal 7 Juni 2010 M 24 Jumadil Akhir 1431 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG, dto ABDUL LATIEF

dto SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2010 NOMOR 12


-8PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG I. UMUM Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Dalam Qanun ini, Terminal diselenggarakan dengan tujuan untuk mengatur agar setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan kota/pedesaan berada pada suatu lokasi yang telah ditentukan. Penyelenggaraan terminal penumpang umum meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan fisik dan penertiban terminal yang dilakukan dalam wilayah kewenangan terminal serta ditetapkan kewajiban bagi setiap kendaraan penumpang umum untuk masuk terminal dan larangan melakukan kegiatan menurunkan dan menaikkan penumpang di luar terminal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 ayat (1) Tipe terminal yang dimaksud pada ayat ini dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani. ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 ayat (1) huruf a  Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal dan loket.


-9 Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi dan alat pemadam kebakaran. huruf b Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Penertiban terminal dilakukan terhadap mengganggu fungsi pokok terminal.

kegiatan

yang

Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 25


dapat

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Recommend Documents