QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2005-2025 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TAMIANG, Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan disusun untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 ); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Nomor 4578) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); 16. Qanun Aceh Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor ..., Tambahan Lembaran Aceh Nomor ...); 17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28); 18. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 20052025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 5.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

6.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

7.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

selanjutnya lingkungan

8. Pembangunan daerah adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RPJMK Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan kabupaten. 13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Aceh Tamiang adalah rencana umum tata ruang yang mengatur struktur dan pola ruang pembangunan daerah. 14. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 15.

Visi adalah rumusan umum mengenai diinginkan pada akhir periode perencanaan.

keadaan

yang

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 17. Arah Kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Kabupaten agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai visi dan misi. BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pasal 2 (1) Pembangunan Kabupaten dilaksanakan sesuai Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015-2025.

dengan

RPJP

(2) RPJP Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun, mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai. (3) RPJP Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Aceh.

Pasal 3 (1) RPJP Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV

VISI DAN MISI KABUPATEN

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA KABUPATEN

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

PANJANG

BAB VII PENUTUP (2) RPJP Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum secara lengkap dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini. Pasal 4 RPJP Kabupaten Aceh Tamiang menjadi pedoman penyusunan RPJMK Aceh Tamiang yang memuat visi, misi dan program Bupati terpilih. Pasal 5 (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD untuk tahun pertama Bupati berikutnya. (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Tamiang.

dan

evaluasi

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi. (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, 22 Agustus 2013 M 10 Syawal 1434 H Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, 22 Agustus 2013 M 10 Syawal 1434 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG, dto

BUPATI ACEH TAMIANG, dto HAMDAN SATI

RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2005-2025 I.

UMUM Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluasluasnya, penyelenggaraan otonomi daerah harus bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan dimaksud diperlukan perencanaan pembangunan agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran dapat terwujud sesuai tujuan yang hendak dicapai. Bahwa perencanaan pembangunan adalah sebagai instrument untuk dapat melakukan berbagai kebijakan serta program pembangunan. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan mayarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Undangan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, menganut paradigma perencanaan yang visioner, memuat arahan secara garis besar. Bahwa rencana pembangunan jangka panjang ditetapkan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJP Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025, dalam pelaksanaannya terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan. Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh. Bahwa kurun waktu RPJP Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 20052025 sesuai kurun waktu RPJP Nasional Tahun 2005-2025, hal tersebut disesuaikan dengan maksud ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bahwa RPJP Nasional sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Disamping itu, pemilihan Bupati secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan. RPJP Kabupaten Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang untuk masa 20 tahun, disusun dengan maksud memberikan arah dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Aceh Tamiang, yang disepakati bersama, melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. RPJP Kabupaten Aceh Tamiang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMK Aceh Tamiang pada masing-masing tahapan sesuai dengan visi, misi dan program Bupati terpilih. RPJM dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan, memuat prioritas pembangunan kabupaten, kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, serta program dan kegiatan SKPK di Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan Qanun tentang RPJP Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 adalah untuk; (a) mendukung koordinasi antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan, (c) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, (d) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan, dan (f) menjamin tercapainya penggunaan sumber pembiayaan secara efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel serta berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Maksud dari RPJP Kabupaten Aceh Tamiang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Aceh adalah agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP Nasional. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJP Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh Bappeda sesuai tugas dan fungsinya meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 36