QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2013-2017 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TAMIANG, Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang 2005-2020; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); 15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh; (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 121); 16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28); 17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 14); 18. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 20132017.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang. 4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Aceh Tamiang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. 7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 9. Strategi adalah langkah-langkah berisi program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 10. Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mencapai tujuan. 11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2017 yang selanjutnya disebut RPJMK Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. 15. Rencana Strategis SKPK Tahun 2013-2017 yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 yang mengacu kepada RPJMK Aceh Tamiang. 16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan kabupaten. 17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Aceh Tamiang adalah rencana umum tata ruang yang mengatur struktur dan pola ruang pembangunan daerah. 18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Pasal 2 (1) RPJMK Aceh Tamiang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Aceh Tamiang hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2012. (2) RPJMK Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPK, lintas SKPK dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (3) Penyusunan RPJMK Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJP Kabupaten Aceh Tamiang dan RTRW Kabupaten Aceh Tamiang serta mengacu pada RPJM Nasional dan RPJM Aceh. Pasal 3 (1) Sistematika RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PENUTUP (2) Sistematika RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum secara lengkap dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini. Pasal 4 RPJMK Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai : a. pedoman bagi SKPK dalam menyusun Renstra SKPK; b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPD; c. acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan; d. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Pasal 5 (1) Bupati melaksanakan RPJMK Aceh Tamiang dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang.
rangka
(2) SKPK melaksanakan program dalam RPJMK Aceh Tamiang yang dituangkan dalam Renstra SKPK. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK Aceh Tamiang. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. BAB IV PENUTUP Pasal 7 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal,
BUPATI ACEH TAMIANG,
Diundangkan di Karang Baru pada tanggal,
2013 M 1434 H
2013 M 1434 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,
HAMDAN SATI
RAZUARDI
LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2013 NOMOR 16
PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2013-2017 I.
UMUM Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032 dengan memperhatikan RPJM Aceh serta RPJM Nasional. RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu 5 tahun yang memuat gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan penetapan indikator kinerja daerah, yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan mayarakat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK), rencana pembangunan tahunan kabupaten (RKPK), penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan tolak ukur kinerja Kepala Daerah Selanjutnya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai rencana pembangunan, dalam proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan serta mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antara Bappeda dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan dan saling ketergantungan satu sama lain. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017 sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten, DPRK Aceh Tamiang dan masyarakat serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya (stakeholders) di Kabupaten Aceh Tamiang.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan bersifat indikatif adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengendalian pelaksanaan RPJMK Aceh Tamiang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJM dengan RPJPK dan RTRWK, konsistensi antara RKPK dengan RPJMK, serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Supervisi dilakukan melalui kegiatan aktifitas bimbingan, pengarahan dan pengawasan dalam pelaksanaan RPJMK Aceh Tamiang Ayat (3) Huruf a Pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPK dan RPJMK.
Pengendalian terhadap RPJMK mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJM ditetapkan dengan Qanun. Selanjutnya hasil pemantauan dan supervisi dimaksud, selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, berpedoman pada RPJP dan RTRWK, mengacu pada RPJM provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya. Huruf b Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMK, agar dapat menjamin program pembangunan jangka menengah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan kabupaten dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan kabupaten. selanjutnya hasil pemantauan dan supervisi dimaksud digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah telah dilaksanakan melalui RKPK. Huruf c evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMK yang digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMK dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMK dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang kabupaten.
Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 37
