PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jln. Lembaga No.130 Takengon Telp./Fax. 0643-24393
INFORMASI BADAN PUBLIK DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH 1. Nama Badan Publik /
:
SKPK 2. Alamat
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
:
Jln. Lembaga No.130 Takengon Kab. Aceh Tengah Telp./Fax. 0643-24393/0643-8001282 email :
[email protected]
3. Visi dan Misi 3.1. Visi
:
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Baik dan Benar Menuju Masyarakat Sejahtera 2017”.
3.2. Misi
:
1. Tata Kelola Kepemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
2. Pengelolaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah teratur dan tepat waktu.
3. Penataan keuangan dan pemanfaatan kekayaan daerah secara efektif dan efesien.
4. Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah teratur dan Tepat Waktu. 4. Tujuan
:
1. Terbentuknya tatakelola kepemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
2. Terlaksananya pengelolaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah secara teratur dan tepat waktu.
3. Tertatanya Keuangan dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah secara efektif dan efesien
4. Tersusunnya
pelaporan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah tepat waktu 5. Maklumat Layanan /
:
Motto
“ Jangan membenarkan kebiasaan tapi biasakanlah yang benar”
6. Tugas dan Fungsi 6.1. Tugas dan Fungsi
:
1. Kepala Dinas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas umum Pemerintahan
dalam Pengelolaan Administrasi bidang Anggaran Daerah, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah dan Pembinaan Evaluasi Keuangan Kampung dan Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundangan - undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai fungsi : a.
Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah;
b.
Mengkoordinir penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
c.
Mengkoordinasi
pelaksanaan
Pembinaan
Evaluasi Keuangan Kampung dan Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dengan Qanun; d.
Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
e.
Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBK;
f.
Mengendalikan pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan, belanja tak terduga dan Pembiayaan Daerah;
g.
Melaksanakan
fungsi
pengguna
anggaran/pengguna barang; h.
Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
i.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang : a.
Mengkoordinir
penyusunan
kebijakan
dan
pedoman pelaksanaan APBK; b.
Mengesahkan DPA – SKPK /DPPA – SKPK;
c.
Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
d.
Memberikan petunjuk tekhnis pelaksanaan sistem
penerimaan
dan
pengeluaran
kas
daerah; e.
Menetapkan SPD dan SP2D;
f.
Menyiapkan kebijakan pelaksanaan pinjaman
dan
pemberiaan
pinjaman
atas
nama
pemerintah daerah; g.
Mengkoordinasikan
pelaksanaan
sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; h.
Menyajikan informasi keuangan daerah dan Mengkoordinir
penyusunan
kebijakan
dan
pedoman pengelolaan Keuangan Kampung dan Bantuan Keuangan. 2. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, Perlengkapan, Peralatan, Kerumahtanggaan, kepegawaian,
perpustakaan,
keuangan,
ketatalaksanaan,
perencanaan program,
penyusunan
informasi, evaluasi dan
pelaporan dilingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Dalam
melaksanakan
tugas
tersebut
diatas,
dalam
rangka
Sekretariat mempunyai fungsi : a. Membantu
kepala
dinas
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada masing – masing bidang; b. Melaksanakan
urusan ketatausahaan
rumah
tangga, pemeliharaan dan pengamanan barang inventaris, arsip dan perpustakaan; c. Melakukan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan dan
pelaksanaan hubungan
masyarakat; d. Melaksanakan
penatausahaan
administrasi
keuangan dinas; e. Menyusun
program
kerja
tahunan,
jangka
menengah dan jangka panjang ; f.
Melaksanakan evaluasi program kegiatan dinas;
g. Menyusun
rencana
strategis,
laporan
akuntabilitasi kinerja dan rencana kinerja dinas; dan h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat membawahi 3 sub bagian, yaitu : I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian a. Menyiapkan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, rumah
tangga,
pengadaan,
pemeliharaan
dan
pengamanan barang inventaris, arsip dan perpustakaan; b. Menyiapkan dan menyusun rencana, program kerja,
kegiatan,
laporan
kinerja
dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; c. Menyiapkan administrasi kepegawaian dinas; d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. II. Sub Bagian Keuangan a.
Meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara
pengeluaran
dan
diketahui/disetujui oleh PPTK; b.
Menyiapkan
dan
menyusun
rencana,
program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas c.
Meneliti kelengkapan SPP – UP, SPP – GU, SPP– TU dan SPP – LS Gaji dan Tunjangan PNS
serta
ditetapkan
penghasilan sesuai
lainnya
dengan
yang
ketentuan
perundang – undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; d.
Melakukan verifikasi SPP;
e.
Menyiapkan SPM;
f.
Melakukan
verifikasi
harian
atas
penerimaan; g.
Melaksanakan akuntansi dinas;
h.
Menyiapkan laporan keuangan dinas; dan
i.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
III. Sub Bagian Perencanaan a.
Menghimpun dan menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan dan evaluasi kegiatan dinas;
b.
Menyiapkan
dan
menyusun
rencana,
program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas c.
Mengumpulkan
dan
menganalisa
data
sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan evaluasi kegiatan dinas; d.
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan/ atau kegiatan perencanaan dan pelaporan kinerja dinas;
e.
Menyiapkan administrasi perencanaan dan evaluasi kegiatan dinas;
f.
Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas; dan
g.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Anggaran 1. Bidang Anggaran adalah unsur tekhnis dibidang penyusunan Anggaran dan Pengendalian Anggaran; 2. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas pengelolaan Keuangan melalui Sekretaris; 3. Kepala
Bidang
Anggaran
mempunyai
tugas
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten
(APBK)
dan
Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) dan, pengendalian pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas,
Kepala
Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a.
Merumuskan
kebijakan
teknis
di
bidang
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBK),
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBK), dan pengendalian anggaran; b.
Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan
kinerja
dan
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; c.
Menyusun
pedoman
penatausahaan
pelaksanaan anggaran; d.
Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (PAPBK);
e.
Meneliti
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPASKPK) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-SKPKD); f.
Mengendalikan
pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; g.
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Anggaran;
h.
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang anggaran daerah; dan
i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Anggaran membawahi 2 seksi, yaitu : I.
Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK). Fungsi Seksi Penyusunan Anggaran : a.
Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBK);
b.
Menyiapkan
dan
menyusun
rencana,
program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
tugas; c.
Menyiapkan bahan penyusunan pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran;
d.
Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi
yang
berhubungan
dengan
penyusunan anggaran; e.
Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Anggaran Kabupaten
Pendapatan (APBK)
dan dan
Belanja rancangan
Perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Kabupaten (P-APBK); f.
Menyiapkan bahan penyusunan pengantar dan nota keuangan APBK dan Perubahan APBK;
g.
Menyiapkan rancangan surat keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
h.
Melakukan
klarifikasi
data
dibidang
penyusunan
anggaran
dengan
instansi
terkait; i.
Mendokumentasikan
dan
mengarsipkan
data penyusunan anggaran; dan j.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
II. Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pokok
melakukan
pengendalian
anggaran
daerah. Fungsi Seksi Penyusunan Anggaran : a.
Menyiapkan
dan
menyusun
rencana,
program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
tugas; b.
Menyiapkan
bahan
penyusunan
perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian anggaran daerah; c.
Meneliti usulan revisi dan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d.
Meneliti
draf
Anggaran
Dokumen
Satuan
Kerja
Kabupaten
(DPA-SKPK),
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Pelaksanaan Perangkat dan
draf
Perubahan
Kerja
Perangkat
Kabupaten (DPPA-SKPK); e.
Menyiapkan rancangan surat keputusan Bupati tentang penunjukan BUD, Kuasa BUD, Pengguna Anggaran/Barang SKPK, Bendahara SKPK,
dan
penerimaan/pengeluaran bendahara
pengeluaran
pembantu; f.
Melakukan
klarifikasi
data
dibidang
pengendalian anggaran dengan instansi
terkait; g.
Mendokumentasikan dan mengarsipkan data pengendalian anggaran; dan;
h.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 1. Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah unsur pelaksana tekhnis di bidang pembukuan dan pelaporan. 2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas pengelolaan Keuangan melalui Sekretaris. 3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas
Mengendalikan
perumusan pelaporan
kebijakan dalam
dan
mengkoordinasikan
tekhnis
rangka
akuntansi
dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a.
Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
b.
Melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
c.
Melaksanakan Konsolidasi Laporan keuangan PPKD sebagai Entitas Pelaporan dengan SKPK sebagai
Entitas
Akuntansi
Penyusunan Laporan
dalam
rangka
Keuangan Pemerintah
Daerah; d.
Menyusun
laporan
realisasi
keuangan
semesteran dan Prognosis ; e.
Menyusun
rancangan
laporan
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK); f.
Melakukan
rekonsiliasi
kas
dengan
BUD
perbulan; g.
Menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
h.
Menyusun sistem dan prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
i.
Menyusun bahan Modul Bimbingan Tekhnis Pembinaan Akuntansi SKPK;
j.
Melakukan rekonsiliasi dana tugas perbantuan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tugas Perbantuan;
k.
Menyusun Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
l.
Menyesuaikan
Neraca
Akuntansi
dengan
Neraca Aset; m. Melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Akuntansi dan pelaporan; n.
Melaksanakan pembinaan penyusunan Laporan Tahunan BUMD; dan
o.
Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan;
Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 seksi, yaitu : I. Seksi Pembinaan Akuntansi; Seksi akuntansi mempunyai tugas dan fungsi a. Menyiapkan bahan Modul Bimbingan Tekhnis Pembinaan Akuntansi SKPK; b. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Qanun tentang laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK); c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan
Bupati
tentang
penjabaran
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK); d. Mengelompokkan
penggolongan
kualitas
piutang; e. Menyiapkan
bahan
penyusunan
laporan
rekonsiliasi dana tugas pembantuan; dan f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan Langsung II. Seksi Pembukuan dan Pelaporan a. Menghimpun
dan
menyiapkan
bahan
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Daerah, Laporan Arus Kas; b. Menyiapkan bahan penyusunan Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK); c. Menatausahakan transaksi keuangan daerah; d. Menyiapkan
bahan
penyusunan
laporan
realisasi keuangan semesteran dan Prognosis ; e. Menyiapkan data rekonsiliasi kas dengan BUD; f. Menyiapkan
bahan
penyusunan
kebijakan
akuntansi pemerintah daerah; g. Menyiapkan
bahan
penyusunan
sistem
Akuntansi Keuangan Daerah; h. Menyiapkan
data
penyesuaian
Neraca
Akuntansi dengan Neraca Aset; i. Mendokumentasikan dan mengarsipkan data pembukuan dan pelaporan; dan j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan Langsung.
5. Bidang Bidang Perbendaharaan 1. Bidang Perbendaharaan adalah unsur pelaksana tekhnis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas. 2. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang
yang
berada
dibawah
dan
bertanggung jawab kepada kepala Dinas pengelolaan Keuangan melalui Sekretaris. 3. Kepala Bidang Perbendaharaan selaku kuasa BUD mempunyai administrasi
tugas
mengendalikan
pengelolaan
penerimaan dan pengeluaran kas
umum daerah. Dalam menyelenggarakan tugas diatas,
Kepala
Bidang Perbendaharan mempunyai fungsi : a. Menyusun
Program
dan
kegiatan
dibidang
Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya; b. Menyiapkan anggaran kas; c. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); d. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); e. Menyimpan seluruh
bukti
asli
kepemilikan
kekayaan daerah; f.
Memantau
pelaksanaan
penerimaan
dan
pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; g. Mengusahakan
dan
mengatur
dana
yang
diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. Menyimpan uang daerah pada Bank yang ditunjuk; i.
Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /menatausakan investasi daerah;
j.
Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
k. Menyiapkan
bahan
dalam
pelaksanaan
pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; l.
Melakukan
pengelolaan
utang
dan
piutang
daerah; m. Melakukan penagihan piutang daerah; n. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana transfer; o. Melakukan rekonsiliasi dana transfer; p. Melakukan
tugas
kedinasan
lainnya
yang
diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Perbendaharaan membawahi 3 seksi, yaitu : I. Seksi Kas Daerah Seksi Kas Daerah mempunyai tugas : a. Melakukan
penatausahaan
administrasi
penerimaan Kas, b. Melakukan penelitian dan menguji kebenaran penerimaan kas baik Credit Nota (CN), Surat Tanda
Setoran
(STS)
maupun
bukti
penerimaan lainnya yang sah; c. Menyiapkan draf Surat Penyediaan Dana (SPD), d. Membuat Buku Kas Umum Daerah; e. Membuat posisi kas harian; f.
Melakukan rekonsiliasi dengan Bank;
g. Menyampaikan
SP2D
pada
bank
yang
ditunjuk; h. Melakukan Pemungutan pajak dan membuat buku pajak; i.
Mendokumentasikan dan mengarsipkan data penerimaan kas; dan
j.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Atasan Langsung
II. Seksi Belanja Daerah Seksi Belanja Daerah mempunyai tugas : a. Melakukan
Penatausahaan
administrasi
pengeluaran kas; b. Meneliti dan menguji kebenaran penagihan; c. Menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar penguji; d. Menyiapkan
Surat
Keterangan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) PNSD; e. Memperoses gaji PNSD dan membuat laporan gaji bulanan serta semesteran; f.
Menyiapkan register SP2D;
g. Menyiapkan laporan Taspen, Taperum dan ASKES; h. Menyiapkan
data
penyusunan
laporan
realisasi penerimaan dan penggunaan dana transfer; i.
Melakukan
rekonsiliasi
pengeluaran
kas
setiap bulan; j.
Mendokumentasikan dan mengarsipkan data Pengeluaran kas; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan Langsung III. Seksi Verifikasi Seksi Verifikasi mempunyai tugas : a. Mengagendakan pengajuan SPM-UP, GU, TU, LS dan salinan SPJ SKPK; b. Melakukan
verifikasi
kelengkapan
administrasi pengajuan SPM-UP, GU, TU, LS dan salinan SPJ SKPK; c. Meneliti
ketersediaan
anggaran
dengan mata anggaran dan pagu
sesuai anggaran
yang telah ditetapkan; d. Melakukan pencatatan pada kartu kendali program dan kegiatan; e. Mengesahkan SPM-UP, GU, TU, LS dan salinan SPJ SKPK; f.
Menyiapkan bahan Modul Bimbingan Tekhnis Penatausahaan Keuangan
g. Melakukan
pembinaan
Daerah. penatausahaan
keuangan pada SKPK; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan Langsung
6. Bidang
Pembinaan
Dan
Evaluasi
Keuangan
Kampung Dan Bantuan Keuangan 1. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Kampung dan Bantuan Keuangan adalah unsur tekhnis dibidang Bantuan Keuangan dan Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Kampung. 2. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Kampung dan Bantuan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan melalui Sekretaris. 3. Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Kampung dan Bantuan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pembinaan dan Evaluasi Bantuan Keuangan dan Keuangan Kampung. Dalam menyelenggarakan tugas diatas, Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Kampung dan Bantuan Keuangan mempunyai fungsi : a.
Menyusun rencana, program kerja dan kegiatan dibidang pembinaan
dan evaluasi keuangan
kampung dan bantuan keuangan; b.
Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
c.
Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
d.
Mengkoordinasikan
dan
mengevaluasi
pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya melalui laporan; e.
Melaksanakan pembinaan dan evaluasi keuangan kampung dan bantuan keuangan;
f.
Menyusun peraturan/keputusan Bupati tentang pedoman penatausahaan keuangan kampung dan bantuan keuangan ;
g.
Melakukan koordinasi dengan SKPK dan atau instansi/lembaga terkait lainnya;
h.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan kerja bidang;
i.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Pembinaan Dan Evaluasi Keuangan Kampung Dan Bantuan Keuangan membawahi 2 seksi, yaitu : I. Seksi Bantuan Keuangan Seksi Bantuan Keuangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana, program kerja dan kegiatan seksi bantuan keuangan; b. Melakukan pengelolaan administrasi belanja hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga dan pembiayaan daerah; c. Menyiapkan penyusunan peraturan/Keputusan Bupati
tentang
pengelolaan
pedoman
belanja
hibah,
pengelolaan
bantuan
sosial,
belanja tak terduga dan pembiayaan daerah; d. Melakukan
koordinasi
dan
klarifikasi
data
bantuan keuangan dengan SKPK terkait; e. Memverifikasi kelengkapan administrasi bantuan sosial, belanja hibah, belanja tak terduga dan pembiayaan daerah; f. Menyiapkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah; g. Membuat laporan bantuan sosial, hibah, dan belanja tak terduga dan pembiayaan daerah; h. Melakukan mengarsipkan
pendokumentasian data
pembinaan
dan bantuan
keuangan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. II. Seksi
Pembinaan
dan
Evaluasi
Keuangan
Kampung Seksi Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Kampung mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana, program kerja dan kegiatan seksi
pembinaan
dan
evaluasi
keuangan
kampung; b. Melakukan pengelolaan administrasi bantuan keuangan kampung, alokasi dana kampung (ADK) dan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kampung; c. Menyiapkan penyusunan Peraturan/Keputusan
Bupati tentang penetapan besaran penghasilan tetap tulah aparatur kampung dan alokasi dana kampung; d. Melakukan
koordinasi
dan
klarifikasi
data
keuangan kampung dengan SKPK terkait; e. Memverifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kampung, alokasi dana kampung dan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kampung; f. Menyiapkan
pelaksanaan
pembinaan
dan
mengarsipkan
data
evaluasi keuangan kampung; g. Mendokumentasi
dan
pembinaan dan evaluasi keuangan kampung; h. Membuat laporan keuangan kampung; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
Takengon, 1 November 2016 KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
ARSLAN ABD.WAHAB, SE, MM Pembina Utama Muda NIP.19640814 199203 1 004
