PEMERINTAH ACEH
Disampaikan oleh Kepala Bappeda Aceh
RUANG LINGKUP PAPARAN 1 KETERKAITAN
2 KONSISTENSI 3 KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN
4 KETERUKURAN 5
PERENCANAAN DARI BAWAH (BOTTOM-UP) 6 PERENCANAAN DARI ATAS (TOPDOWN) 7 PERENCANAAN TEKNOKRATIK 8 PERENCANAAN POLITIK 9 PERENCANAAN INOVATIF (INOVASI)
RPJMA VISI
Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan undang-undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki I.
II. MISI
III. IV. V.
1.
A R A H
K E B I J A K A N
RKPA 2015
2.
3.
4. 5.
Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).
S T R A T E G I
Memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2013 dan 2014 dengan penekanan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah; Penanganan masalah pembangunan seperti kemiskinan dan pengangguran, pemukiman layak huni, pangan, infrastruktur dan peningkatan produktifitas komoditi unggulan daerah termasuk perkembangan agroindustri untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, pengembangan budaya dalam pembangunan sudah diapresiasi oleh masyarakat yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata; Pelaksanaan reformasi birokrasi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah terus ditingkatkan; Berkembangnya sektor investasi yang dapat meningkatkan pendapatan asli Aceh dengan dukungan dari SDM yang handal dan BUMD yang dikelola secara handal, investasi diarahkan untuk mengelola SDA terbarukan sebagai potensi energi untuk mengatasi krisis energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
1. Peningkatan keahlian dan daya saing tenaga kerja yang memiliki standarisasi, 2. Peningkatan akses kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, 3. Penataan peraturan perundang-undangan peraturan pelaksana UUPA, 4. Peningkatan partisipasi tokoh masyarakat dalam pelaksanaan ajaran agama, 5. Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang, 6. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, 7. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta akses dan pengawasan mutu pangan, 8. Optimalisasi luas areal pertanian, prasarana dan pengendalian produksi pertanian, 9. Perluasan Kesempatan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bermutu, 10. Peningkatan Efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan, 11. Pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah serta pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat 12. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama bagi keluarga miskin, ibu dan anak serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan 13. Pembangunan kawasan strategis, potensial dan cepat tumbuh, 14. Peningkatan iklim investasi dan promosi potensi sumber daya alam,
RPJMA
RKPA 2014 1. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 2. Reformasi Birokrasi, Dinul Islam, Adat dan Budaya serta Keberlanjutan Perdamaian 3. Peningkatan Infrastruktur yang Terintegrasi 4. Ketahanan pangan dan nilai tambah produksi; 5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; 6. Peningkatan investasi dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan
I. P R I O R I T A S
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; II. Keberlanjutan Perdamaian; III. Dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya; IV. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah; V. Penanggulangan Kemiskinan; VI. Pendidikan ; VII. Kesehatan; VIII. Infrastruktur Yang Terintegrasi; IX. Sumber Daya Alam Berkelanjutan; X. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.
P R I O R I T A S
ISU STRATEGIS
1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; 2. Belum optimalnya reformasi birokrasi, dinul islam, adat dan budaya serta keberlanjutan perdamaian; 3. Belum tercapainya infrastruktur yang terintegrasi; 4. Belum terwujudnya ketahanan pangan dan nilai tambah produksi; 5. Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat relatif rendah; 6. Belum optimalnya investasi dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.
“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING DALAM PENGUATAN PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN”
T E M A
Prioritas RKPA 2015
PP-1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
PR-2 Reformasi birokrasi, dinul islam, adat dan budaya serta keberlanjutan perdamaian
PP-2 Keberlanjutan Perdamaian
PR-2 Reformasi birokrasi, dinul islam, adat dan budaya serta keberlanjutan perdamaian
PP-3 Dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya
PR-4 Ketahanan pangan dan nilai tambah produksi
PP-4 Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah
PR-1 Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
PP-5 Penanggulangan Kemiskinan
PR-5 Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
PP-6 Pendidikan
PR-5 Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
PP-7 Kesehatan
PR-3 Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi
PP-8 Infrastruktur Yang Terintegrasi
PR-6 Peningkatan investasi dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan PR-6 Peningkatan investasi dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan
PP-9 Sumber Daya Alam Berkelanjutan
PP-10 Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
Prioritas Pembangunan
PR-2 Reformasi birokrasi, dinul islam, adat dan budaya serta keberlanjutan perdamaian
Prioritas RKPA 2015
• Rp. 1.111.129.856.473,-
2. Reformasi birokrasi, dinul islam, adat dan budaya serta keberlanjutan perdamaian
• Rp. 1.854.581.767.262,-
3. Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi
• Rp. 3.242.639.626.972,-
4. Ketahanan pangan dan nilai tambah produksi
• Rp. 1.048.890.490.119,-
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
• Rp. 4.406.212.434.200,-
6. Peningkatan investasi dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan
• Rp. 1.092.189.550.123,-
Arah kebijakan RKPA tahun ke-3
Pagu Anggaran
1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
Tar get INDIKATOR KINERJA 1. PERTUMBUHAN EKONOMI 2. TINGKAT KEMISKINAN 3. PENGANGGURAN 4. INFLASI
CAPAIAN / TAHUN (%)
TARGET (%)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.76
1.22
7.23
1.88
3.97
5.32
5.89
6.00
4.40
4.13
6.70
6.90
7.50
28.69
28.28
26.65
23.53
21.8
20.98
19.48
19.46
17.72
16.94
13.50
11.50
9.50
14
12.08
9.84
9.56
8.71
8.37
7.43
9.10
10.12
9.02
7.00
6.80
6.50
34.88
9.98
9.41
11.92
3.72
5.86
3.43
3.40
7.31
8.09
4.85
5.10
5.00
RAPBA 2015
Rp. 12.755.643.725.149 A. BTL (Otsus, DAU, PAA, Dll)
Distribusi TDBH Migas 2015
Jumlah Anggaran
Rp. M
Provinsi Aceh
2
Sabang
5,4
A.1. BTL PEGAWAI Rp. 1.027.305.714.070
3
Banda Aceh
8,4
4
Aceh Besar
11,8
A.2. DANA TRANSFER KE KAB/KOTA
5
Pidie
12,1
6
Pidie Jaya
7
Bireuen
8
Lhokseumawe
9
Aceh Utara
99,5
10
Aceh Timur
16,5
11
Langsa
12
Aceh Tamiang
Rp. 459.689.967.281
13
Bener Meriah
9,0
B.3. OTSUS PROVINSI Rp. 3.654.313.953.476
14
Aceh Tengah
10,9
15
Gayo Lues
11,3
B.4. MIGAS PROV. PEND Rp. 108.128.020.500
16
Aceh Tenggara
11,2
17
Aceh Jaya
9,5
B.5. MIGAS PROVINSI Rp. 168.199.143.000
18
Aceh Barat
9,7
Rp. 5.024.316.857.559 A.3. BTL PRIORITAS LAINNYA
Rp. 597.500.000.000
B. BELANJA LANGSUNG Rp. 6.106.521.153.520 B.1. RUTIN (DAU) Rp. 419.306.077.123 B.2. Transito (BLUD/WISMP/Zakat)
276,3
Total Dana Otsus Aceh Rp. 7,058 T Dana Otsus Provinsi Rp. 4,046 T Dana Otsus Kab/Kota Rp. 3,011 T
8,2 11,7
7,9
7,7 19,1
19
Nagan Raya
B.6. MIGAS KAB/KOTA Rp. 324.384.061.500
20
Abdya
B.7. DAK Rp. 88.582.570.000
21
Aceh Selatan
22
Aceh Singkil
8,6
23
Subulussalam
7,9
24
Simeulue
8,2
B.8. PENDAPATAN ASLI ACEH Rp. 883.917.360.640
DISTRIBUSI DANA OTSUS PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015
600,7
1
Rp. 6.649.122.571.629
Prioritas Pembangunan Aceh
No
10,1 8,7 11,0
> 200 M 150 - 200 M 100 -149,9 M < 100 M
• Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman • Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
• Pengelolaan pendapatan daerah • Pengelolaan belanja daerah •Pengelolaan pembiayaan daerah yang meliputi aspek kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum
Pro-growth, Pro-Poor, Pro-Job, Pro-environment dan Tata Kelola Berdasarkan Alokasi Belanja Langsung (Masyarakat)
Sasaran pembangunan dan indikator kinerja SKPA telah seluruhnya dimasukkan ke dalam BAB V RKPA 2015 A. Urusan Wajib 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perencanaan pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
17. Ketahanan Pangan 18. Pemberdayaan Masyarakat Desa 19. Kearsipan
B. Urusan Pilihan 1. 2. 3. 4. 5.
Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Kelautan dan Perikanan Industri
Prioritas
Sasaran
Penerapan pendidikan formal universal 12 tahun dan pendidikan untuk semua (education for all) PENDIDIKAN Penerapan pendidikan formal universal 12 tahun dan pendidikan untuk semua (education for all) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan membangun 4 (empat) rumah sakit regional serta peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan KESEHATAN Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan anak serta penyiagaan dampak gizi buru dan pengendalian penyakit dalam pencapaian sasaran millenium development goals (MDGs) Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan INFRASTRUKTUR YANG angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi TERINTEGRASI pertanian Penyediaan sarana dan prasarana perumahan layak huni PENANGGULANGAN KEMISKINAN untuk masyarakat miskin; Peningkatan kualitas anak dan kapasitas perempuan DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA Peningkatan kualitas anak dan kapasitas perempuan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
80 % 96/99 %
Kegiatan Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100/100 %
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
102/100000 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga Kelahiran kurang mampu
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Target 1 kegiatan 1 tahun 1.762.452 Orang
100 %
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2.365 km
Pembangunan jalan
Program Pengembangan Perumahan
14476 unit
Pengembangan rumah sehat sederhana
750 unit
75 %
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
12 Keg
75 %
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
90/42,81 Penyederhanaan prosedur perijinan dan %/trilyun peningkatan pelayanan penanaman modal rupiah 3474/101,1/5 8/0/0 Penanganan daerah rawan pangan Kkal/kap/hr / g/kap/hr
100 %
4 kegiatan 300 buku saku perizinan
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Pencegahan, Mitigasi dan Resolusi Konflik
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
20 %
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan
50 Orang
Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana.
85 %
Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
1 Keg
Program Peningkatan Pelayanan Publik
90 %
Penyediaan jasa pelayanan terpadu satu pintu
1 buah
3.486 Ha
Pengembangan hutan tanaman dan hutan alam
33.500 batang
Penanganan kondisi kejadian-kejadian pra bencana, bencana, pasca bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) REFORMASI BIROKRASI DAN TATA Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaran KELOLA Pemerintahan Pengembangan seluruh potensi sumber daya alam dan SUMBER DAYA ALAM lingkungan hidup secara seimbang dan berdaya guna sesuai BERKELANJUTAN dengan fungsi dan daya dukung wilayah Aceh KUALITAS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Target Kinerja
Peningkatan iklim investasi dan promosi potensi sumber daya alam KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PERTANIAN
KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN
Program
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
65 Desa
Musrenbang Kabupaten/Kota : Desa, Kecamatan, dan Kabupaten (26 Februari 2014 s.d 27 Maret 2014)
Workshop Konsultasi Publik :
SKPA, Kab/Kota, Akademisi, LSM/NGO, Forum Perempuan, Tokoh Masyarakat/Ulama, Media, Private Sektor
(10 Maret 2014)
Musrenbang TDBH Migas & Dana Otsus : Bappeda, SKPK, DPRK, SKPA, TAPA, LSM/NGO, Media, dll
(29 Maret s.d. 02 April 2014)
Pra Musrenbang (Forum Gabungan SKPA) Bappeda, SKPK, DPRK, SKPA, TAPA, LSM/NGO, Media, dll
(03 s.d. 07 April 2014)
Finalisasi Hasil Forum SKPA dan Pra Musrenbang RKPA Tahun 2014 (08 s.d 13 April 2014)
Musrenbang RKPA (Tingkat Provinsi) :
K/L, Wali Nanggroe, Gub, DPR RI/DPD, Mupida, DPRA, DPRK , Bupati/Walikota, SKPA, DPRK, Kab/Kota, Akademisi, LSM/NGO, Forum Perempuan, Tokoh Masyarakat/Ulama, Media, Private Sektor
(19 April 2014)
Pasca Musrenbang RKPA (Tingkat Provinsi) (19 April 2014)
Musrenbang TDBH Migas-Dana Otsus Kabupaten/Kota
• Dari 556 usulan Kabupaten/Kota dibahas di Forum Musrenbang TDBH Migas dan Dana Otsus, semua usulan diterima dengan penyesuaian dan koreksi (program/kegiatan dan target kinerja). • 100 % dari 556 usulan • Alokasi Pagu Sebesar Rp. 3.335.725.278.584,-
Pra Musrenbang Forum SKPA
• Dari 415 usulan RKPA oleh 23 Kabupaten/Kota, yang disetujui sebanyak 353 usulan • 85 % dari 415 usulan • Alokasi Pagu Sebesar Rp. 1.256.935.516.000,-
Dilaksanakan di 23 Kabupaten/Kota Peserta terdiri atas Bupati/Walikota, DPRK, Dapil DPRA , Kepala beserta Kabid SKPK, Camat, Keucik/Pengulu, Tokoh Masyarakat, LSM/Ormas, Pemuda, Tokoh perempuan, dan stakeholder terkait lainnya Adapun topik yang dibahas meliputi: Sinergisitas prioritas Kab/Kota dengan Provinsi tahun 2015 Program prioritas yang akan diajukan tahun berjalan Isu strategis sektoral Pagu Indikatif TDBH Migas dan Dana Otonomi Khsusus Pelaksanaan musrenbang berdasarkan pada RPJMK, program prioritas dan mendesak serta mempunyai dampak yang luas bagi peningkatan ekonomi
RKPA 2015 Provinsi Aceh
• Semua usulan yang masuk RKPA 2015 berjumlah 2.354 kegiatan : terdiri dari : 556 usulan Musrenbang TDBH Migas & Otsus, 353 usulan Kab/Kota dalam RKPA (Forum SKPA), dan 1.445 Renja SKPA diinput melalui aplikasi e-Rencana Bappeda Aceh. Filter
10 Prioritas Pembangunan Aceh (RPJM Aceh 2012-2017) 1
Reformasi Birokrasi dan Tatakelola;
2
Keberlanjutan Perdamaian;
3
Dinul Islam, Adat dan Budaya;
4
Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah;
5
Penanggulangan Kemiskinan;
6
Pendidikan;
7
Kesehatan;
8
Infrastruktur yang Terintegrasi;
9
Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
10
Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan.
RKP ACEH Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
RKP NASIONAL Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Ekonomi
Reformasi birokrasi, dinul Islam, adat dan budaya serta berkelanjutan perdamaian Peningkatan Infrastruktur yang terintegrasi
Sarana dan Prasarana Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ketahanan pangan dan nilai tambah produksi
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Politik Pertahanan dan Keamanan
Peningkatan investasi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
Hukum dan Aparatur
Dinul Islam, adat dan budaya serta berkelanjutan perdamaian
Dinas Syariat Islam
Qanun Nomor 15 tahun 2012 Tentang Pemebentukan Lembaga Daerah
Majelis Permusyawaratan Ulama
Qanun Nomor 8 tahun 2014 Tentang Penekanan Syariat Islam
Baitul Maal
Qanun Nomor 12 tahun 2003 Tentang Khamar Qanun Nomor 13 tahun 2003 Tentang Maisir
Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
Qanun Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat
Majelis Adat Aceh
Prioritas
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat
Kerukon Khotibul Wali
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Majelis Pendidikan Daerah
Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
Nama Program
Target Kinerja
Penyuluhan qanun bidang syariat islam
Target
DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah
DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA
Program Peningakatan Pemahaman Wawasan Islam
DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA
Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam
85 %
Pembinaaan dan peningkatan kualitas Dai
150 Orang
DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA
Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
95 %
Muzakarah masalah keagamaan
160 Orang
DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA
Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara - Ulama
75 %
Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah
490 Orang
Dst…
85 %
Kegiatan
23 kab/ kota Pembinaan gampong percontohan syariah
Dst…
1 Keg. 1 Gampong
100%
•Prioritas RKP Aceh Tahun 2015, 100 % mengacu pada Prioritas RKP Nasional.
Keterangan Pusat Kegiatan Primer
Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe
Pusat Kegiatan Sekunder
Kota Langsa Takengon Meulaboh Blang Pidie Kota Subulussalam
Pusat Kegiatan Tersier
ZONA
ZONA PUSAT
ZONA UTARA
ZONA TIMUR
Jantho, Sigli, Meureudu, Bireuen, Lhoksukon Kuala Simpang, Ide Rayeuk, Calang, Suka Makmu, Tapak Tuan, Redelong, Kutacane, Blangkeujeren, Singkil dan Sinabang
PUSAT ATDC
ZONA
Pusat
Kabupaten Aceh Besar
Utara
Kabupaten Bireuen
Timur
Kabupaten Aceh Tamiang
Tenggara
Kabupaten Aceh Tenggara
Selatan
Kabupaten Aceh Barat Daya
Barat
Kabupaten Aceh Barat
ZONA BARAT
ZONA SELATAN ZONA TENGGARA
Penyusunan RKPA 2015
- RTRWA 2013-2033 - RPJPA 2012-2032 - RPJMA 2012-2017 - PDRB 2013 - Aceh Dalam Angka 2013 - Indikator Kinerja Utama - Renstra SKPA 2012-2017 - Renja SKPA 2015 - RPJMK 2012-2017 - Hasil-hasil Penelitian
- Permendagri No. 54 Tahun 2010 - Kepmendagri No.050187/Kep/Bangda/2007 - SE Gubernur tentang Pagu TDBH Migas dan Dana Otsus - Pendapatan Pemerintah Aceh Tahun 2014 - Musrenbang Kab/Kota - Workshop Konsultasi Publik - Musrenbang TDBH Migas, Forum SKPA
Komitmen Pemerintah Aceh dalam Pencapaian MDGs
Upaya Perlindungan Perempuan (Gender)
Kebijakan Daerah • Qanun Nomor 15 tahun 2012 Tentang Pemebentukan Lembaga Daerah • Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan • Pergub Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemebentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak • Pergub Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi.. • Pergub Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan • Pergub Nomor 66 Tahun 2011 tentang SOP.. • Pergub Nomor 260 Tahun 2014 tentang SPM Terpadu.. • Dll..
Plan • Penanganan Perempuan dan Anak Korban kekerasan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat rujukan (preventif, kuratif dan rehabilitatif) • Telah terbentuk Mekanisme Komunitas Aman di 7 (tujuh) Desa di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar sebagai tempat penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat komuniktas
Aksi • Penguatan P2TP2A Provinsi dan Kabupaten/Kota • Penguatan Mekanisme Komunitas Aman di 7 Desa • Penyusunan Pergub tentang P2TP2A • Penyusunan Pergub tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi • Penyusunan Pergub tentang Renaksi Provinsi • Penguatan SDM Pelayanan melalui Training Konseling, ToT dan Pendampingan bagi Paralegal • Sosialisasi Perangkat Hukum perlindungan Perempuan dan KDRT
Seluruh program dan kegiatan RKPA (100%) telah memiliki indikator kinerja terukur sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Aplikasi e-Rencana Bappeda Aceh hanya mengakomodir usulan program sesuai dengan RPJMA 2012-2017 SKPA hanya dapat mengusulkan program/kegiatan sesuai dengan
Perencana pada Bappeda Aceh : o o o o
S1 (72 Orang) S2 (48 Orang) S3 (6 orang) Kandidat S3 (2 Orang)
Bappeda Aceh saat ini memiliki : o 3 (tiga) tenaga fungsional perencana o 6 fungsional Peneliti
Pelatihan Fungsional Peneliti, Fungsional Perencana dan Bimbingan Teknis (Bimtek)
1
• Mengikuti Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten untuk melihat isu-isu strategis pembangunan langsung dari masyarakat
2
• Melaksanakan Musrenbang TDBH Migas dan Dana Otsus serta Forum SKPA untuk memverifikasi usulan Kabupaten/Kota yang akan diakomudir dalam Renja SKPA Tahun 2015
3
• Melakukan verifikasi dan membahas Renja 57 SKPA melalui aplikasi e-Rencana
4
• Menyusun dokumen RKPA tahun 2015
5
• Menjadi narasumber dalam penyusunan RPJMK, RKPK dan APBK
CONTOH TEMA
: untuk Perbaikan Kualitas Dan Efektivitas Perencanaan Yang IDEAL : Peran Aktif DPRK dan Reposisi Jadwal Reses DPRA sesuai Tahapan Perencanaan dalam Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPA serta RKPA-P
Rancangan Awal RKPA /K
RKP (PP 20/2004)
Rancangan RKPA /K
RAPBA /K
Reses DPRD ke 1
RKPA /K/Desa
Rancangan Renja SKPD
Des Jan
Feb
KUA/PPAS
Apr
Mei
Jun
Reses DPRD ke 3
RKA-SKPD
Reses DPRD ke 2
Mrt
APBA /K
Renja SKPD
Juli
Agt
Sept
Okt
Nov
MusrenbangNa s RKP Musrenban g RKPA Musrenba ng RKPK/K Forum SKPD Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/kel
Paling Lambat
RKP (PP 40/2016)
Musrenbang Otsus, Pra Musrenbang dan Forum SKPA
Des
KETERANGAN: : Penyampaian Usulan Kegiatan Murni 2015 : Penyampaian Usulan Kegiatan Perubahan 2015 : Penyampaian Usulan Kegiatan Murni 2016 : Inovasi; Peran aktif DPRA
: Musrenbang Dana Otsus
Adopsi: Permendagri No 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan
Sesuai dengan surat Gubernur Aceh nomor 911/6478, tanggal 24 Februari 2014 untuk pokok-pokok pikiran DPRA terhadap rancangan awal RKPA 2015
43 Program
Usulan 81 Anggota DPRA
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah 3. Dst..
1. Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya
35 SKPA
2. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah 3. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 4. Dst..
Persentase kesesuaian prioritas program RKPA 2015 dengan hasil Reses DPRA (usulan masyarakat) sebesar 75 %
Sesuai dengan surat Gubernur Aceh nomor 911/6478, tanggal 24 Februari 2014 untuk pokokpokok pikiran DPRA terhadap ranwal RKPA 2015
Sumber : Harian Serambi Indonesia
1
• Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas perencanaan antar wilayah dengan 23 Bappeda Kabupaten/Kota di empat regional Aceh.
• Melaksanakan lokakarya konsultasi publik dengan melibatkan semua stakeholder yang terlibat dalam perencanaan Aceh
2
3
4
• Pengembangan lanjutan sistem informasi perencanaan Bappeda Aceh (e-Rencana), untuk mengakomodir usulan otsus Kabupaten/Kota, usulan masyarakat, sistem monitoring, dashboard, manual penggunaan (e-book dan multimedia)
• Rencana integrasi e-Rencana Bappeda Aceh dengan SIPKD Dinas Keuangan Aceh melalui pengembangan EAI atau Warehouse data sesuai arahan Sekda Aceh dan TAPA
• Menerbitkan Pergub Nomor 79 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus • Menerbitkan draf pagu indikatif pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus tahun rencana sesuai kriteria dan formulasi • Mengalokasikan 1 (satu) persen Dana Otonomi Khusus dari total 60 (enam puluh) persen alokasi provinsi sesuai UUPA untuk Ibukota Provinsi (Banda Aceh) • Menerbitkan draf pagu indikatif pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Minimum 20% untuk Alokasi Pendidikan dan 10% untuk Alokasi Kesehatan
• Menerbitkan Pergub tentang program prioritas Aceh (JKRA, BKPG, Beasiswa Anak Yatim, Beasiswa S1/S2/S3) • Menerbitkan Surat Edaran Gubernur kepada 59 SKPA untuk melakukan penginputan Renja secara online sesuai waktu yang ditetapkan • Menerbitkan pagu indikatif sebagai dasar penyusunan Draft Awal Renja SKPA dengan mempedomani pagu pada RPJM, Renstra SKPK dan Laporan Pendapatan Aceh (DPKA) tahun anggaran berikutnya
• Rancangan Qanun Aceh tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
Prioritas Pemerintah Aceh tahun 2015 masih berfokus pada “Pengentasan kemiskinan dan infrastruktur yang terintegrasi melalui penyediaan rumah layak huni serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan”.
• Draf Rencana Induk TDBH Migas dan Dana Otsus
• Aplikasi e-Rencana : • Tabloid Tabangun Aceh
• Web TV Monitor P2K : • Web Bappeda : • PDGA (Pusat Data Geospasial Aceh) • TEPPA • Info TV Monitor Bappeda Aceh
Terima Kasih
Bappeda Aceh
Mewujudkan Perencanaan yang Aspiratif, Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
