ambutan Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

|1

S

ambutan Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

Ir. Bahagia, Dipl.SE

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan amal sebagai bekal di akherat nanti, sehingga kita dapat menggunakan akal, pikiran, tenaga dan waktu yang telah dianugerahkannya untuk diabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Serta shawalat dan salam senantiasa terus mengaliri Rasulullah SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Tahun 2011 sedang kita lewati, artinya telah 4 tahun Bapak Mawardy Nurdin M.Eng, Sc dan Ibu Illiza Sa’aduddin DJamal, SE memimpin Kota Banda Aceh.

Kota yang 7 tahun lalu

menggemparkan dunia karena diterjang bencana yang maha dasyat . “Alhamdulillah seiring

dengan waktu, kota ini terus berbenah, pemerintah bahu membahu dengan masyarakat, dan organisasi nasional/internasional terus membangun kota ini, hingga akhirnya kota ini menjadi sebuah kota yang sangat layak untuk ditinggali, bahkan lebih baik dari sebelumnya”. Tekad pemerintah yang kuat untuk terus memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat, sedikit demi sedikit telah kelihatan hasilnya, berbagai penghargaan telah diraih baik di tingkat nasional maupun internasional. Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 4 Tahun ini dilakukan untuk melihat kesesuaian capaian pembangunan yang telah dilakukan dengan RPJM yang disusun 4 tahun lalu. Terdapat 5 grand strategy yakni, mewujudkan kepemerintahan yang amanah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melibatkan peran serta aktif masyarakat

dalam

pembangunan,

membangun

infrastruktur

perkotaan

dan

menumbuhkembangkan ekonomi rakyat. Masing-masing Grand strategy memiliki sasaran, indicator, target capaian dan SKPD penanggung jawab. Pemerintah Kota Banda Aceh, yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) SKPD telah berusaha untuk melaksanakan tugasnya mencapai grand strategy tersebut. Maka, menjadi salah satu tugas Bappeda Kota Banda Aceh untuk mengevaluasi capaian pembangunan yang telah dilakukan, dan memberikan saran/masukan yang dapat dilakukan demi tercapainya target pembangunan. Tentunya banyak kekurangan yang akan ditemukan, hal ini tidak lepas dari kekurangan kami selaku manusia yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu kami sangat memerlukan saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan buku laporan ini. Akhirnya, kami memohon semoga Allah SWT memberi pahala kebaikan kepada rekan-rekan yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan buku ini. |2

D

aftar ISI

Sambutan Kepala Bappeda Kota Banda Aceh Daftar Isi

2 3

PENDAHULUAN

5

2.1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

6

2.2

Dinas Kesehatan

14

2.3

Rumah Sakit Umum Meuraxa

18

2.4

Dinas Pekerjaan Umum

20

2.5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

38

2.6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

43

2.7

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

49

2.8

Kantor Lingkungan Hidup

61

2.9

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota

83

2.10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

96

2.11

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

100

2.12

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

103

2.13

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

112

2.14

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

122

2.15

Satuan Polisi Pamong Praja dan WH

123

2.16

Sekretariat Kota

BAB 1 BAB 2

a. Bagian Humas

125

b. Bagian Hukum

127

c. Bagian Perekonomian

131

d. Bagian Administrasi Pembangunan

133

e. Bagian Tata Pemerintahan

137

|3

BAB 3

f. Bagian Organisasi

140

g. Bagian Keistimewaan

145

h. Bagian Umum

146

2.17

Sekretariat DPRK

152

2.18

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

156

2.19

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

164

2.20

Inspektorat

178

2.21

Kecamatan

181

2.22

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

183

2.23

Badan Pemberdayaan Masyarakat

188

2.24

Kantor Perpustakaan dan Arsip

190

2.25

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

193

2.26

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

202

2.27

Dinas Syariat Islam

211

2.28

Majelis Permisyawaratan Ulama

213

PENUTUP

214

|4

P

endahuluan

LATAR BELAKANG Dalam masa awal kepemerintahan Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh Bapak Ir. Mawardy Nurdin M.Eng.Sc dan Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal pada tahun 2007, telah dirumuskan dokumen RPJM Kota Banda Aceh 2007 – 2012, yang memuat visi, misi, dan strategi pembangunan daerah, grand strategy/tujuan, serta sasaran dan indikator pembangunan. Saat tersebut adalah masa yang sulit, dimana Kota Banda Aceh sedang menjalani masa proses rekonstruksi dan rehabilitasi setelah kota ini hancur akibat bencana gempa dan tsunami. Rakyat aceh juga sedang dilanda euphoria akan penandatanganan MoU perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia yang telah bersengketa selama 30 tahun lebih. Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap pada Mawardy-Illiza yang terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dalam Pemilukada Langsung yang dilakukan pertama kali di Aceh agar dapat membawa kota dan masyarakat Kota Banda Aceh menjadi lebih sejahtera dan bermartabat. Setelah empat tahun berjalan, banyak capaian dan keberhasilan yang telah dihasilkan. Kota Banda Aceh telah berubah menjadi kota yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum terjadinya gempa dan tsunami, hal ini dapat terlihat dari berbagai penghargaan yang telah diterima kota ini. Pembangunan yang mampu merubah kearah kondisi yang lebih baik merupakan hasil dari perencanaan yang baik. Bappeda Kota Banda Aceh yang memiliki tugas sebagai perencana dalam pembangunan daerah memiliki salah satu tanggung jawab untuk mensinerjikan strategi pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah disusun bersama dengan program pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh, yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) SKPD untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). TUJUAN Laporan Evaluasi Empat Tahun RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 ini bertujuan untuk mengukur efektifitas strategi dan kesinergisan antara perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan pembangunan yang telah berjalan serta merencanakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan atau kendala yang dihadapi di masa yang akan datang. SISTEMATIKA PENULISAN Laporan evaluasi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab, dimana bab pertama adalah pendahuluan dan bab kedua merupakan penjabaran dari capaian kinerja SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh, dan terakhir adalah penutup. Sistematika evaluasi yang digunakan dalam laporan ini setidaknya berisi tiga hal utama yaitu narasi yang berupa kondisi saat ini, usaha yang sudah dilaksanakan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai sasaran pembangunan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam kurun waktu satu tahun tersisa sehingga sasaran tersebut dapat tercapai. |5

2.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahaga Angka melek huruf 2009 : 99,44%, hanya 0,56% penduduk kota banda aceh berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf Peningkatan Kualitas Pendidikan: 1. Program pendidikan tanpa hambatan biaya 2. Beasiswa bagi masyarakat miskin 3. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 4. Wajib belajar 12 tahun 5. Pemerataan pendidikan 6. Pengembangan PAUD 7. Sekolah Standar Nasional (RSSN) 8. Sekolah Berstandar Internasional (RSNI)

Fasilitas Pendidikan Taman Kanak-kanak : 68 unit Sekolah Dasar : 92 unit Sekolah Menengah Pertama : 27 unit Sekolah Menengah Atas: 25 unit Universitas Syiah Kuala Universitas IAIN Ar-Raniry Politeknik Aceh Akademi/Universitas Swasta: 22 unit

“Hanya 0,56% penduduk Kota Banda Aceh berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf”

Kemajuan pendidikan dapat dilihat dari jumlah data pokok pendidikan, pelaksanaan program pembangunan pendidikan daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Secara terperinci pembangunan setiap jenjang pendidikan tidak sama, maka akan dijelaskan menurut tingkatannya mulai dari jenjang SD dan MI, Jenjang SMP dan MTs, serta SMA, SMK & MA; 

Jenjang SD & MI Berdasarkan data profil pendidikan Kota Banda Aceh tahun 2009/2010, jumlah SD dan MI sebanyak 92 dengan jumlah siswa sebesar 24.824 siswa/siswi. Untuk menampung jumlah siswa sebanyak itu dibutuhkan ruang kelas 880 ruang kelas. Data tabel dibawah ini dapat menunjukkan tingkat kebutuhannya : Tabel 2.1.1

Tabel Data Pokok SD/MI Tahun 2009/2010

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Komponen Sekolah Siswa Baru TK. I Siswa Lulusan Ruang Kelas

SD

MI

80 12 3,016 1,320 17,609 7,215 2,498 1,019 727 153

SD + MI 92 4,336 24,824 3,517 880 |6

6. 7.

8.

a. Baik b. Rusak Ringan c. Rusak Berat Kelas Guru a. Layak Mengajar b. Semi layak c. Tidak Layak Fasilitas a. Perpustakaan b. Lapangan Olahraga c. UKS

630 84 13 671 1,123 872 251 -

149 4 201 263 253 10 -

73 30 -

9 6 -

779 88 13 872 1,386 1,125 261 82 36 -

Sumber : Buku IIB Data dan Verifikasi dan Profil Pendidikan Kota Banda Aceh 2009/2010



Jenjang SMP & MTs Dari data tahun 2009/2010 yang disajikan maka untuk data pokok SMP dan MTs, maka jumlah sekolah adalah 37 buah, dengan jumlah siswa seluruhnya 12.831. pada tabel data pokok SMP & MTs dibawah maka dapat dilihat kebutuhan kelas, guru dan fasilitas yang dibutuhkan; Tabel 2.1.2

Tabel Data Pokok SMP/MTs Tahun 2009 / 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

Komponen

SMP

MTs

SMP + MTs

Sekolah 28 Siswa Baru TK. I 3,188 Siswa 9,569 Lulusan 3,269 Ruang Kelas 371 a. Baik 336 b. Rusak Ringan 31 c. Rusak Berat 4 Kelas 320 Guru 936 a. Layak Mengajar 816 b. Semil layak 38 c. Tidak Layak 82 Fasilitas a. Perpustakaan 25 b. Lapangan Olahraga 18 c. UKS 3 d. Laboratorium 25

9 1,168 3,262 910 115 104 11 105 210 208 2 -

37 4,356 12,831 4,179 486 440 42 4 425 1,146 1,024 40 82 32 21 5 31

7 3 2 6


|7



Jenjang SMA, SMK & MA Jumlah sekolah SMA, SMK dan MA sebanyak 38 buah sekolah. Jumlah seluruh siswa adalah 14.550 siswa. Untuk dapat menampung siswa dengan jumlah demikian dibutuhkan ruang kelas 549 buah. Agar lebih jelas dapat ditunjukkan ditabel Data Pokok SMA, SMK dan MA tahun 2009 / 2010 sebagai berikut : Tabel 2.1.3

Tabel Data Pokok SMA/MA dan SMK Tahun 2009 / 2010

No.

Komponen

1. 2. 3. 4. 5.

Sekolah Siswa Baru TK. I Siswa Lulusan Ruang Kelas a. Baik b. Rusak Ringan c. Rusak Berat Kelas Guru a. Layak Mengajar b. Semil layak c. Tidak Layak Fasilitas a. Perpustakaan b. Lapangan Olahraga c. UKS d. Laboratorium e. Keterampilan f. BP g. Serbaguna h. Bengkel i. Ruang Praktik

6. 7.

8.

SMA

MA

SMK

SM+MA

25 3,332 9,807 3,223 356 312 33 11 313 911 885 26 -

7 775 2,221 678 74 74 74 170 164 6 -

6 1,016 2,522 366 119 118 1 105 275 258 17 -

38 5,123 14,550 4,267 549 504 34 11 490 1,356 1,307 49 -

25 17 5 24 4 12 10 -

6 7 3 5 1 1 5 -

2 1 2 3 6 2 6 4

33 25 10 32 11 13 17 6 4


Angka Partisipasi Kotor (APK) APK tertinggi berada pada level pendidikan SD sebesar 125,15% dan yang terendah ditingkat SM dengan jumlah 103,13%. Penyebab tingginya APK dilevel SD ini karena siswa yang berada diluar usia sekolah berada pada level ini, dengan jumlah rasio antara murid perempuan dan laki-laki 126,01% berbanding 124,34%. Hal ini dipaparkan pada tabel berikut : Tabel 2.1.4

Tabel Indikator Pendidikan Dasar dan Menengah Indikator Pendidikan Dasar dan Menegah No. Indikator SD+MI SMP+MTs 1. APK (Angka Partisipasi Kotor) 251.36 220.90 - Laki-laki 125.35 107.83

SM+MA 206.55 107.28 |8

2. 3. 4.

5. 6. 7.

- Perempuan - Kota - Desa APM (Angka Partisipasi Murni Perbandingan antar Jenjang Rasio - Siswa/Sekolah - Siswa/Kelas - Siswa/Guru - Kelas/R.Kelas - Kelas/Guru Angka Melanjutkan TK. Pelayanan Sekolah Kepadatan penduduk

126.01

113.07

99.27

116.81 2.49

94.74 0.97

79.67

270 28 18 0.99 0.63 100.00 136 323

347 30 11 2.36 1.00 80.73 50 189

376 31 11 0.90 0.36 23.00 51 111

Isu-isu Pendidikan dan Pemuda  Perlunya upaya-upaya pemberian kemudahan bagi masyarakat kurang mampu/miskin untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi.  Perlunya pemberians apresiasi terhadap guru dan murid berprestasi.  Perlunya peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pengajar pada berbagai tingkatan pendidikan.  Perlunya pembenahan dan peningkatan manajemen sekolah.  Perlunya pemerataan distribusi guru sesuai dengan bidang studi yang diperlukan.  Peningkatan keterampilan/kompetensi siswa dan guru dalam bidang teknologi informasi (IT) dan peningkatan muatan pendidikan bidang kewirausahaan.

Tabel 2.1.5

Gafik Nilai Rata-rata Hasil UAN (Ujian Akhir Nasional)

|9

Tabel 2.1.6

Prestasi Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Tingkat SMA/SMK 2010 dan 2011 JLH PEROLEHAN JUARA

JUARA TINGKAT NO

JENIS KEGIATAN PROPINSI

A 1

2 3 4

PRESTASI SISWA OLIMPIADE SAINS (OSN)

OLIMPIADE EKSPERIMEN FISIKA O2SN

17 18 19 20 21 22 23

KARYA TULIS LOMBA KETRAMPILAN SISWA (LKS) PASKIBRAKA FLS2N CERDAS CERMAT BELA NEGARA CERDAS CERMAT UUD RI PRAMUKA/PMR BACA PUISI TINGKAT SMA DEBAT BAHASA INGGRIS DEBAT BELA NEGARA PENULISAN KELISTRIKAN KONTES GEBYAR AKSI MUSABAQAH TILAWATIL QURAN TEKNOLOGI INFORMATIKA/KOMPUTER KESENIAN LOMBA VOCAL GRUP GEBYAR AKSI MENYANYI DRUM BAND MENARI MODELLING

24

KECANTIKAN

25 26 26

TATA BUSANA AKOMODASI PERHOTELAN JASA BOGA/COOKING

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16

16 16

NASIONAL

-

-

2

1 14 1

2

5

6

1

1

1

1

1 2 1 1

1

NAS

48

2

1

2

1 1 2

PROP

1

1 1 2 1

1 1

1

1

17 1 1

TINGKAT SMK

1 1

SMAN 1 / PUTRI SMA NEGERI 2 SMAN 2/MAN/SMAN 10 SMA TAHUN 2011

6 1

1

1 2 1 1 1 2 2

1

1

11 1 1 2 1 1 1

1

1 1 1

TAHUN 2010 TAHUN 2011

1

2

1


1 1

Tahun 2011 TK SMA Tahun 2010 SMA NEGERI 2

13

1

4

2 1

1 3 5 2 1 2 1

1

24 THN 2010 24 THN 2011 2 Tkt Nasional 2011 TAHUN 2011

4

1

KET

1 1

TAHUN 2010

TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2011 TAHUN 2011 TAHUN 2011 TAHUN 2010 TAHUN 2010 TAHUN 2010/2011 TAHUN 2010/2011 TAHUN 2010 | 10

27

RESTAURANT SERVICE

B

PRESTASI GURU 1. GURU BERPRESTASI 2. KARYA TULIS

C

D

E

KEPALA SEKOLAH 1. KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI 2. KARYA TULIS

1 1 2 3

2

-

-

1

PENGAWAS 1. PENGAWAS BERPRESTASI

1

1

TAHUN 2010/2011 TAHUN 2010

10 3


2

TAHUN 2011

1

TAHUN 2011

1

TAHUN 2011

PRESTASI SEKOLAH 1. PRAMUKA

1

1

1

2. OLIMPIADE SPEEDY CERDAS

1

1

1

Tabel 2.1.6

JLH PEROLEHAN JUARA

JENIS KEGIATAN PROPINSI NASIONAL

A

SMAN 2 THN 2011 Swedia SMA 4 sesumatera 2011

Prestasi Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Tingkat SD dan SMP Th 2010 dan 2011

JUARA TINGKAT NO

1

PRESTASI SISWA OLIMPIADE SAINS (OSN) 1. O2 SN catur 2. Karya Tulis 3. Festival Lomba Nasional 4. Lomba Pidato 5. Lomba Poster 6. Musobaqqah Tilawatil Qur’an 7. Senam Kesegaran Jasmani 8. Festifal Anak Sholeh 9. Cipta Lagu 10. Dokter Kecil 11. Karate 12. Olahraga Atletik (O2SN) 13. Cerdas Cermat 14. Sinopsis 15. Saritilawah

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1

1 1

3

1 2 1 2

1 1 6

PROP

NAS

2 2 2 3 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1

1 3

1

6

KET

SD/SMP SMP SD/SMP SD/SMP SD/SMP SD/SMP SD/SMP SD SMP SD SD SMP SD/SMP SMP SMP | 11

2

3

4

16. Mengarang 17. Minat Baca Anak-anak PRESTASI GURU 1. Guru Berprestasi PRESTASI KEPALA SEKOLAH 1. Kepala Sekolah Berprestasi PRESTASI SEKOLAH 1. Pustaka 2. Sekolah berwawasan lingkungan

1 1

SD SD

2

SD/SMP

1

2

2

1

1 1

1

1

2

1

SD/SMP

1

SMP

2

SD/SMP

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir menunjukkan banyak kemajuan yang telah dicapai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh di bidang prestasi pendidikan. Tingginya angka kelulusan, keberhasilan siswa dalam berbagai event baik sains, olahraga serta Seni budaya dan kerajinan di tingkat provinsi, nasional maupun internasional merupakan konsistensi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh. Pencapaian Standar kelulusan terlihat bahwa angka lulusan siswa dalam mengikuti ujian nasional (UN) tinggi demikian juga pringkat nilai tertinggi secara Nasional. Namun demikian tetap dilakukan peningkatan dan pembenahan secara simultan dan kontinu pada tahun-tahun

“Tingginya angka kelulusan, keberhasilan siswa dalam berbagai event baik sains, olahraga serta Seni budaya dan kerajinan di tingkat provinsi, nasional maupun internasional merupakan konsistensi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh” mendatang. Hasil UN ini digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan program pendidikan. Kemudian untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan siswa dari suatu satuan pendidikan dan untuk pembinaan serta pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Prestasi gemilang juga diraih siswa dalam lomba OSN (Olimpiade Sains Nasional) baik tingkat SD. SMP, SMA dan SMK. OSN tingkat Provinsi tahun 2010 dan 2011 menjuarai sejumlah 24 orang siswa yang menduduki peringkat I, II dan III. Tidak hanya prestasi pada tingkat provinsi dan nasional, pada kancah internasional pun prestasi yang telah diukir sangat membanggakan yaitu berhasil meraih mendali emas pada Turkish Olimpiade di Turki, mendali perak pada Olimpiade Inepo Euroasia, mendali perak pada Olimpiade Genius di USA, mendali perak pada Olimpiade Lyipo di Georgia, dan mendali perunggu pada Olimpiade Inespo di Belanda pada tingkat SMP dan SMA/SMK. Kemudian dalam Lomba O2SN tingkat SMP dan SMA tahun 2010 Kota Banda Aceh meraih juara satu pada satu bidang lomba, pada tahun 2011 meraih juara 2 dan 3 tingkat SMA pada satu bidang lomba. Prestasi lain yaitu juara 1 tingkat nasional untuk Musabaqah Tilawatil Quran pada tahun 2010. Juara 3 lomba Teknologi Informatika tingkat nasional. Juara 2 lomba kesenian tingkat nasional tahun 2010. Prestasi tingkat provinsi sangat luar biasa dan membanggakan, kota Banda Aceh berhasil menduduki peringkat 1, 2 dan 3 pada perlombaan-perlombaan diantaranya Karya Tulis Ilmiah, Paskibraka, FLS2N, Cerdas Cermat Bela Negara, Pramuka, Debat Bahasa Inggris, Gebyar AKSI, LKS (Kecantikan, Modelling, Akomodasi Perhotelan, Jasa Boga, Tata Busana) baik tingkat SD. SMP maupun SMA/SMK. | 12

Sedangkan prestasi tenaga pendidik yaitu juara 1, 2 dan 3 untuk guru berprestasi tingkat provinsi, juara 1 dan 2 dan 3 Kepala Sekolah berprestasi tingkat provinsi pada jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Prestasi-prestasi yang telah berhasil diraih baik dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK tersebut merupakan bahagian yang tak terlepaskan dari upaya-upaya yang dilakukan sekolah, Dinas pendidikan Pemuda dan Olahrga, Masyarakat serta tingginya komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan prestasi.

Kendala yang Dihadapi 





Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengalami kendala dalam perluasan akses pendidikan terutama pada pengembangan Gedung, lahan yang terbatas (sempit) mengharuskan pembangunan bertingkat, dan sarana olahraga (lapangan terbatas). Masih terbatasnya penyediaan dana untuk pengembangan sarana dan peningkatan mutu, hal ini dapat dilihat masih adanya sekolah-sekolah belum terpenuhinya standar pendukung pembelajaran. Peningkatan SDM di bidang Pendidikan, terutama kualifikasi guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidik belum terpenuhi secara maksimal, terutama pada jenjang SD, dan SMK.

| 13

2.2 Dinas Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN YANG MEMENUHI SPM Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Pelayanan dasar kesehatan di Kota Banda Aceh sudah dapat dikatakan lengkap dengan dukungan fasilitas ;     

1 unit Rumah Sakit Umum 11 unit Puskesmas 25 unit Pustu (Puskesmas Pembantu) 29 buah Polindes + 5 Poskesdes 112 Posyandu

“Derajat kesehatan masyarakat kota Banda Aceh secara umum semakin membaik, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya UHH (Umur Harapan Hidup). Hasil analisis dari RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI menggambarkan bahwa kota Banda Aceh merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota di Aceh yang tidak termasuk dalam Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), sementara Aceh termasuk dalam 10 propinsi DBK di Indonesia. Indeks harapan hidup Kota Banda Aceh tahun 2009 adalah 75,01%”

Pelayanan Dasar Kesehatan Menurunnya angka kasus gizi buruk Balita di Kota Banda Aceh dari 2,4 % pada tahun 2007 menjadi 0% pada tahun 2010 merupakan salah satu prestasi yang berhasil dicapai Dinas Kesehatan Grafik 2.2.1

Persentase Status Gizi Balita dari Tahun 2007 s.d 2010

| 14

Grafik 2.2.2

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2007 s.d 2010

Tabel 2.2.3

JUMLAH KASUS DBD DI KOTA BANDA ACEH Jumlah Kasus Demam Berdarah di Kota Banda Aceh

Tahun

Jumlah Kasus

Jumlah Kematian

CFR(Case Fatality Rate) %

2007 2008 2009 2010

851 592 313 759

4 5 7 9

0,47 0,84 2,24 1,19

Isu-isu Kesehatan  Jamkesmas  Sosialisasi mengenai pencegahan DBD, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS harus selalu dilakukan.  Kesehatan Ibu & anak harus selalu diperhatikan.  Perlunya peningkatan kesadaran pola hidup sehat  Menghidupkan dan meningkatkan kembali peranan Puskesmas/Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  Perlunya peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan (contoh :dokter spesialis) Upaya-upaya yang telah dilakukan Tabel 2.2.4 Tahun 2007 2008 2009 2010 Jumlah

Peningkatan Alokasi Dana RSUD Meuraxa berdasarkan Sumber APBN (Rp) 1.214.000.000 2.530.000.000 3.744.000.000

APBA (Rp) 0 0 0 0 0

APBK (Rp) 0 10.150.862.061 20.563.620.587 17.912.323.176 48.626.805.824

OTSUS (Rp) 0 2.797.682.850 0 391.600.000 3.189.282.850

MIGAS (Rp) 0 0 0 0 0

| 15

Tabel 2.2.5

Peningkatan Alokasi Dana Kesehatan Bedasarkan Sumber

TAHUN

APBN (Rp)

2007 2008 2009 2010 JUMLAH

2,272,349,000 609,588,000 563,592,000 535,092,000 3,980,621,000

APBA (Rp) 3800000

APBK (Rp)

MIGAS (Rp)

OTSUS (Rp)

26,420,235,182 24,396,710,501 1,880,000 26,885,486,584 11,347,353,250 23,721,258,393 5,680,000 101,423,690,660 11,347,353,250

-

Ket : Dana kesehatan yang termasuk dalam APBN adalah dana Jamkesmas dan Bansos

Tabel 2.2.6

Peningkatan Alokasi Dana Kesehatan Bedasarkan Jenis Pengadaan Barang

Gedung RSU

TAHUN

Rp. 0 0 0 391,600,000 391,600,000

2007 2008 2009 2010 JUMLAH

Tabel 2.2.7

Gedung Puskesmas Rawat Inap Rp. 0 0 0 0 0

Gedung Puskesmas Rp. 0 0 210,000,000 0 0

Gedung Pustu

Polindes

Rp. 1,988,280,500 135,126,000 1,095,000,000 95,971,000 3,314,377,500

Rp. 722,279,000 1,366,255,000 608,000,000 2,696,534,000

Peningkatan Pembangunan Pengadaan Barang

TAHUN

2007 2008 2009 2010 JUMLAH

Gedung Gedung Puskesmas RSU Rawat Inap Unit Unit 1

Gedung Puskesmas

Gedung Pustu

Polindes

Unit

Unit 8 2 3 1 14

Unit 5 5 3

5 3 2 3

-

8

13

Derajat kesehatan masyarakat kota Banda Aceh secara umum semakin membaik, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya UHH (Umur Harapan Hidup). Hasil analisis dari RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI menggambarkan bahwa kota Banda Aceh merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota di Aceh yang tidak termasuk dalam Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), sementara Aceh termasuk dalam 10 propinsi DBK di Indonesia. Indeks harapan hidup Kota Banda Aceh tahun 2009 adalah 75,01%

| 16

Hasil- hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu 2007-2010 adalah : 1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan adanya 1 RSUD, 11 Puskesmas, 25 Pustu, 29 Polindes dan 5 Poskesdes di Kota Banda Aceh. Disamping itu juga adanya 112 posyandu di 90 gampong. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain berupa : a. Tersedianya pelayanan perawatan dan pencabutan gigi serta pemeriksaan penunjang laboratorium seperti pemeriksaan kimia darah di seluruh Puskesmas. b. Terlaksananya sistem pencatatan dan pelaporan elektronik SIMPUS/SDTK (Sistem Informasi dan Manajemen Puskesmas/Software Database Terpadu Kesehatan) pada seluruh Puskesmas. c. Terlaksananya pelayanan 4 besar (bedah, kebidanan kandungan, anak dan penyakit dalam) serta 2 penunjang (radiologi dan anestesi) di RSUD Meuraxa d. Dari hasil survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di kota Banda Aceh yang dilakukan oleh LSM GERAK-ICCO dengan sample Puskesmas Kuta Alam, Puskesmas Banda Raya dan RSUD Meuraxa yang mendapatkan kriteria “baik” 3. Meningkatkan tipe RSUD Meuraxa dari RSU tipe C menjadi RSU tipe B, mengupayakan tercapainya akreditasi dari Kementerian Kesehatan serta menjadikan 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Ulee Kareng dan Puskesmas Banda Raya sebagai Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) yang dapat melayani persalinan 4. Menjadikan RSUD Meuraxa sebagai RSUD dengan manajemen “Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)” pertama di propinsi Aceh. 5. Terbentuknya Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Banda Aceh, dan terdapat 22 tempat outlet penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini seuai dengan “ PERMENDAGRI No. 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggualangan HIV dan AIDS di Daerah” 6. Menekan angka kejadian luar biasa (KLB) yang ditandai dengan : a. Tidak terjadinya KLB penyakit menular setelah KLB DBD pada akhir tahun 2007. b. Tidak adanya kasus gizi buruk (marasmus kwashiorkor) di kota Banda Aceh. 7. Mengembangkan pelaksanaan program seperti : a. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) telah dilaksanakan di 11 Puskesmas yang ada di kota Banda Aceh, sedangkan target nasional hanya 4 Puskesmas di setiap kabupaten/kota. b. Pelatihan dokter kecil di beberapa SD dimana dokter kecil dari SD Ngeri 60 mendapat penghargaan juara I tingkat nasional di tahun 2011 ini. c. Memberikan hadiah dan penghargaan setiap tahun kepada Puskesmas Terbaik tingkat kota Banda Aceh. Di tahun 2011 ini untuk pertama kali kepala Puskesmas/ drg dari kota Banda Aceh terpilih sebagai tenaga medis teladan mewakili provinsi Aceh untuk tingkat nasional. 8. Menyusun regulasi dan dokumen norma standar prosedur kriteria di sector kesehatan Kendala yang Dihadapi 1. Berkaitan dengan alokasi dana DAK : a. Petunjuk teknis DAK yang sering terlambat dari pengesahan anggaran APBK b. Petunjuk teknis DAK yang tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh daerah (kalibrasi dan pemeliharan alat kesehatan, rehab bangunan kesehatan dll) 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia tertentu seperti : tenaga fungsional dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, epidemiologis, teknisi komputer dll.

| 17

2.3 Rumah Sakit Umum Meuraxa Jumlah kunjungan pasien pada RSU Meuraxa dapat dibagi dalam 2 katagori yaitu ; Pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Pasien rawat jalan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 semakin meningkat, jika dirataratakan perhari jumlah kunjungan pasien + 12 – 73 orang. Pada tahun 2007 kunjungan pasien rawat jalan sebanyak 22,856 orang, pada tahun 2008 jumlah kunjungan pasen rawat jalan sejumlah 30,581 orang sedang pada tahun 2010 meningkat menjadi 61,737 orang.

“Pasien rawat jalan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 semakin meningkat, jika dirata-ratakan perhari jumlah kunjungan pasien + 12 – 73 orang” Pasien Rawat inap pada tahun 2007 berjumlah 1,304 orang, tahun 2008 jumlah pasien menigkat sangat segnifikan berjumlah 3,641 orang. Jumlah ini terus meningkat dengan sangat pesat, terbukti dari jumlah pasien pada tahun 2010 menjadi 7,620 orang.

Grafik 2.3.1

Perkembangan jumlah kunjungan pasien dari tahun 2007 –s.d Tahun 2010

61,737

Dari jumlah pasien yang berkatagori rawat jalan ini, RSU Meuraxa didukung dengan kapasitas dan fasilitas rumah sakit dengan jumlah tempat tidur sebanyak 97 buah pada tahun 2008. Pada tahun 2010 kapasitas tempat tidur bertambah menjadi 109 buah tempat tidur.

41,940 30,581 22,856

Jumlah dokter umum yang bertugas di RSU Meuraxa berjumlah 8 orang dokter yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (tahun 2007). 2007 2008 2009 2010 Pada tahun 2008 jumlah tersebut menjadi 13 orang dengan penambahan 3 orang dokter umum yang bersifat PTT dan 6 orang dokter umum Bakti. Pada tahun 2010 jumlah dokter umum menjadi 8 orang PNS, Doter umum PTT berjumlah 3 orang, tenaga Dokter Umum yang kontrak sebanyak 5 orang dan terdapat Dokter umum yang dititip sebanyak 1 orang dokter.

| 18

Sejalan dengan kemajuan mobilitas rumah sakit, maka rumah sakit umum meuraxa dituntut memiliki dokter-dokter spesialis. Pada tahun 2007 terdapat 1 orang dokter spesialis yang kemudian bertambah menjadi 7 orang dokter spesialis pada tahun 2010 dengan keriteria : Penyakit Dalam, Mata, Obgyn, THT, Radiologi, Kulit & Kelamin, Syaraf dan Syaraf Sub Pain, Jantung, dan Paru. Tabel 2.3.1

Data Mobilitas Rumah Sakit Umum dari Tahun 2007 s.d 2010 NO

NAMA TAHUN 2007

2008

2009

2010

1

Jumlah Bangunan

2

Jumlah Pasien Rawat Jalan

22,856

30,581

41,940

61,737

3

Jumlah Pasien Rawat Inap

1,304

3,641

5,313

7,620

4

Jumlah Tempat Tidur

5

Jumlah Dokter Umum

6

Jumlah Dokter Spesialis

RSU Meuraxa sebelum Tsunami

5

97

93

109

8

13

12

8

1

1

3

7

RSU Meuraxa sesudah Tsunami

RSU Meuraxa Baru

| 19

2.4 Dinas Pekerjaan Umum Meningkatnya kualitas dan kuantitas bidang infrastruktur merupakan sasaran yang ingin dicapai Dinas pekerjaan Umum Kota Banda Aceh. Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2010 berbagai kemajuan dalam bidang yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum sudah menunjukkan hasil yang memadai.

BIDANG BINA MARGA Penentuan prioritas program penanganan jalan, untuk membantu pengelola jalan dalam menentukan strategi penanganan yang optimum, dibutuhkan alat bantu yang sistematik dan konsisten untuk menentukan jenis pemeliharaan dan rehabilitasi yang tepat. Hal yang sama dibutuhkan pula untuk menentukan waktu yang optimal dalam melakukan suatu penanganan berdasarkan prediksi kondisi perkerasan di masa mendatang. Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh telah mengembangkan software yang dapat menyusun prioritas penanganan jalan dengan menggunakan parameter kondisi kerusakan jalan, fungsi jalan, jenis pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan dalam penentuan prioritasnya. Usulan prioritas tersebut dapat diprediksi sampai dengan 5 tahun kedepan. Software ini juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pengambil keputusan, memperluas ruang lingkup, mendapat umpan balik sebagai konsekuensi dari keputusan, dan sebagai database jaringan jalan Kota Banda Aceh.

Gambar 2.4.1Tampilan Software Prioritas Penanganan Jalan

| 20

Sesuai dengan konsep pembangunan infrastruktur perkotaan yang mendukung pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai hal untuk mendukung konsep tersebut, antara lain: a. Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata, dengan melakukan pembangunan/peningkatan jalan di Kawasan Ulee Lheueu, Kawasan Kapal Apung, Kawasan Lampulo, Kawasan Syiah Kuala, Kawasan Kherkoff. b. Mengurangi tingkat kerusakan jalan Kota Banda Aceh dengan melakukan berbagai kegiatan baik kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan rutin maupun pemeliharaan periodik. Dengan kegiatan tersebut kondisi jalan rusak di Kota Banda Aceh dapat diturunkan hingga hanya tersisa 0,85%. c. Mendukung konsep ruang terbuka hijau dengan melestarikan tanaman pada jalan yang terkena pelaksanaan pekerjaan jalan, selain itu dilakukan pula penanaman pohon pada ruas jalan yang telah selesai dikerjakan. d. Melakukan penataan pedesterian untuk pejalan kaki pada ruas jalan utama seperti kawasan Tgk. Mhd Daud Beureueh, Kawasan Mesjid Raya, Kawasan Peunanyong, Kawasan Pasar Aceh. Penataan pedestrian ini selain menambah keindahan Kota juga memberikan kenyamanan pada pejalan kaki dan aksesibilitas bagi penyandang cacat. e. Meningkatkan bahu jalan pada ruas Jalan Kota yang semula menggunakan material agregat B menjadi beton K-250. Dengan menggunakan bahu beton K-250 dapat menambah keindahan kota, mengurangi polusi debu dan mencegah tumbuhnya rumput dan tanaman liar. selain itu juga menambah kekuatan daya dukung terhadap perkerasan aspal sehingga bagian tepi perkerasan aspal menjadi lebih tahan terhadap beban kendaraan.

BIDANG SUMBER DAYA AIR 1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang telah dilakukan adalah dalam bentuk pelatihan terhadap staf Bidang Sumber Daya Air. Pelatihan yang sudah dilaksanakan berupa :  Pelatihan Manajemen Sistem Drainase Kota  Pelatihan Tenaga Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase  Pelatihan Operator Stasiun Rumah Pompa di Jaringan Drainase Zona II 2. Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Drainase, Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Bangunan Air a. Perencanaan Masterplan Sistem Drainase Makro Kota Banda Aceh Perencanaan Masterplan Sistem Drainase Makro Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan BRR NAD-Nias, Sea Defence Consultants, Flood Protection, Refuges and Early Warning Project dimana dalam perencanaan Sistem Drainase Kota Banda Aceh dibagi menjadi 8 zona yang berguna mengatasi dan mengendalikan banjir. b. Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Drainase Kota Banda Aceh 1. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PU Bidang Sumber Daya Air dari tahun 2007 sd 2010 antara lain : Program : Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kegiatan : Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pekerjaan yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong berupa Pembersihan Sedimen, Rehabilitasi Saluran, Pemeliharaan Rutin dan Operasi Rumah Pompa, Penataan Trotoar/Pemasangan Keramik, Pembuatan Saluran, Rehabilitasi Tutup Main Hole. | 21

2. Urgent Recovery of Drainage Facilities in Banda Aceh City (Pump Station) Project. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Japan International Coorperation System (JICS) pada tahun 2006-2007 telah membangun 4 unit rumah pompa yang berlokasi di Penayong (P3-1), T. Diblang (P3-2), Lampulo (P3-3), Jeulingke (P5-2) dan saluran drainase di Zona III sepanjang 15 Km yang menuju ke 4 rumah pompa tersebut. 3.

Emergency Rehabilitation of The Drainage and Flood Rpotection System of Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Muslim Aid Serving Humanity kegiatannya berupa Pembangunan Rumah Pompa 3 (tiga) unit yang berlokasi di Lampaseh (P-2.1), Gp. Pande (P-2.2), Punge Jurong (P2.3), Rehabilitasi dan Pembangunan Saluran Drainase Zona II Sepanjang 12 Km beserta Pintu Air dan Pembangunan Katup Karet pada Tahun 2009.

4. Rehabilitation & Improvement of Main Drainage & Structures in Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) kegiatannya berupa Rehabilitasi dan Pembangunan Saluran Drainase Zona I sepanjang 38,5 Km, Pembangunan Retention Basin di Krueng Neng seluas 13 Ha dan Pembangunan Outlet Drainase di Krueng Neng Sepanjang 5 Km pada Tahun 2009 - 2010. 5. Rehabilitasi Sistem Drainase Kota Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Agence Française de Développement (AFD) kegiatannya berupa Pembangunan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Kota Banda Aceh di Zona IV, Zona V, Zona VI, Zona VII dan Zona Darussalam sepanjang 75,2 Km pada tahun 2010-2011. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.4.1

No. 1

2

3

4

Program dan Kegiatan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Selama Tahun 2007 s/d Tahun 2010 Tahun / Kegiatan

Volume

Realisasi Dana (Rp)

Tahun 2007 : - Pembersihan sedimen (swakelola) - Rehabilitasi saluran (swakelola) - Pembuatan saluran - Pemeliharaan rutin dan operasi rumah pompa

29,8 Km 333 M 1,38 Km 1 Unit

552.621.000 299.312.000 770.970.340 31.976.300

Tahun 2008 : - Pembersihan sedimen (swakelola) - Rehabilitasi saluran (swakelola) - Penataan trotoar/pemasangan keramik - Pemeliharaan rutin dan operasi rumah pompa

30,1 Km 562,8 M 550 M2 5 Unit

679.954.000 683.345.300 499.196.000 679.954.000

Tahun 2009 : - Pembersihan sedimen (swakelola) - Rehabilitasi saluran (swakelola) - Pembuatan saluran - Pemeliharaan rutin dan operasi rumah pompa Tahun 2010 : - Pembersihan dan rehabilitasi saluran (swakelola)

7,98 Km 156 M 8 Unit

7,98 Km

651.730.000 909.170.200 1.404.345.000

199.820.800 | 22

- Pembersihan sedimen - Rehabilitasi saluran - Rehabilitasi tutup main hole

156 M 18 Unit 7,98 Km

BIDANG CIPTA KARYA Pembuangan air limbah baik yang bersumber dari kegiatan domestik (rumah tangga) maupun industri ke badan air dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila kualitas air limbah tidak sesuai menurut baku mutu limbah. Masalah air limbah tidak sesederhana yang dibayangkan karena pengolahan air limbah memerlukan biaya investasi yang besar dan biaya operasional yang tidak sedikit. Untuk itu pengolahan air limbah harus dilakukan dengan cermat, dimulai dari perencanaan yang teliti, pelaksanaan pembangunan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Unit Pengolahan Limbah (UPL) yang benar serta pengoperasional yang cermat. Hal lain yang menjadi perhatian adalah air minum. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci dan lain-lain. Agar air minum tidak menyebabkan penyakit, air tersebut hendaknya diusahakan memenuhi persyaratan kesehatan. Dinas Pekerjaan Umum dalam kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2010 telah melaksanakan berbagai program/kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum dan mengurangi efek pengolahan limbah yang tidak benar. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : a. Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Sasaran yang ingin dicapai dari program tersebut adalah : - Meningkatkan Pelayanan Air Bersih Bagi Warga Kota dengan Target 41.000 SR - Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Limbah di Kota Banda Aceh Dalam upaya mendukung terwujudnya pelaksanaan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya : 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

2. Pengembangan Distribusi Air Minum

| 23

b. Program Kerjasama pembangunan Melalui Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga berupa kegiatan PNPM Mandiri untuk seluruh gampong di Kota Banda Aceh yang didanai dengan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) yakni sharing APBK dengan APBN.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.4.2

No. 1

2

Program dan Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Selama Tahun 2007 s/d Tahun 2010

Tahun / Kegiatan Tahun 2007 : - Pengembangan distribusi air minum

Tahun 2008 : - Pengembangan distribusi air minum - PNPM Mandiri - PNPM Mandiri

3

Tahun 2009 : - Pengembangan distribusi air minum - Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan - Penyedian sarana dan prasarana air limbah - PNPM Mandiri - PNPM Mandiri

4

Tahun 2010 : - Penyediaan sarana dan prasarana air limbah - Pengembangan distribusi air minum - Pengembangan distribusi air minum - PNPM Mandiri - PNPM Mandiri

Volume

Realisasi Dana (Rp)

Keterangan

16.661 M dan 1.231 SR

1,961,238,300

DAK

16.981 M dan 1.231 SR 205 Kegiatan 56 Kegiatan

2.540.795.000

DAK

4.260.000.000 800.000.000

APBN APBK

13.410 M dan 1.628 SR

2.764.020.700

DAK

759.211.000

OTSUS

405.669.000

OTSUS

500 Kegiatan 203 Kegiatan

5.570.000.000 2.900.000.000

APBN APBK

2 Kegiatan

1.041.480.000

DAK

23.234 M dan 765 SR 2.828 M dan 112 SR 495 Kegiatan 218 Kegiatan

5.561.619.000

OTSUS

719.838.000

DAK

6.180.000.000 2.920.000.000

APBN APBK

| 24

BIDANG TATA BANGUNAN Penataan bangunan dan lingkungan merupakan kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan. Penataan bangunan dan lingkungan dewasa ini semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana maupun lingkungannya. Untuk ini pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh telah melaksanakan tindakan pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan tertentu agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan melalui program/kegiatan. Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2010 program dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : a. Program Peningkatan Susunan Tata Ruang dan Tata Bangunan Kegiatan : Sosialisasi Rencana Tata Ruang/Tata Kota dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Bangunan Umum Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah : - Ketersediaan sarana dan prasarana fisik bangunan umum yang memadai. - Meningkatkan kualitas prasarana fisik bangunan umum baik secara struktural maupun arsitektural - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fisik bangunan umum yang ramah terhadap penyandang cacat (aksesibilitas penyandang cacat)

b. Program : Pengendalian dan pemanfaatan ruang Kegiatan :        

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Tata Ruang/Tata Bangunan Penataan Bangunan Pemutihan IMB Dalam Kawasan Kota Banda Aceh Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Bangunan Umum Penyusunan Rencana Tata Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

| 25

Tabel 2.4.3

No. 1

2

3

4

Program dan Kegiatan Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Selama Tahun 2007 s/d Tahun 2010 Tahun / Kegiatan Tahun 2007 : - Sosialisasi tata ruang / tata bangunan - Penataan bangunan - Pemutihan IMB dalam kawasan Kota Banda Aceh - Peningkatan sarana dan prasarana fisik bangunan umum Tahun 2008 : - Pemutihan IMB dalam kawasan Kota Banda Aceh Tahun 2009 : - Penyusunan rencana tata ruang - Peningkatan sarana dan prasarana fisik bangunan umum Tahun 2010 : - Sosialisasi tata ruang / tata bangunan - Peningkatan sarana dan prasarana fisik bangunan umum

Volume

Realisasi Dana (Rp)

1 Paket 2 Kecamatan 9 Kecamatan

68.000.000 125.330.000 397.715.000

200 M

99.900.000

9 Kecamatan

349.175.000

1 Paket 1 Paket

653.473.450 286.262.000

1 Paket

32.402.200

2 Kegiatan

15.857.779.000

BIDANG TATA RUANG Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2010 program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Bidang tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh adalah : a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Pengawasan pemanfaatan ruang selama ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Adapun bentuk bangunan yang ditegur terdiri dari : - Bangunan yang dibangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). - Bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan IMB. - Bangunan yang didirikan tanpa IMB dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh. - Bangunan yang didirikan diatas tanah negara dan diatas saluran atau sarana umum yang merupakan milik pemerintah. Tahapan teguran meliputi : - Surat teguran I dan teguran II, yaitu berupa perintah penghentian pekerjaan dan pengurusan IMB, serta dapat berupa peringatan pembongkaran bangunan yang menyimpang dari ketentuan penataan ruang dan bangunan. - Surat teguran III, yaitu berupa surat perintah pembongkaran. Jumlah bangunan yang ditegur rata-rata 300 unit bangunan per-tahunnya. Dari jumlah teguran tersebut, 80% diantaranya sudah mengurus IMB dan menyesuaikan bentuk/pertapakan bangunan dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pengawasan ini berdampak positif terhadap peningkatan jumlah pemilik bangunan yang mengurus IMB serta meningkatkan PAD Kota Banda Aceh. | 26

Untuk menyelesaikan semua permasalahan pemanfaatan ruang, Pemerintah Kota Banda Aceh didukung oleh BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). Pembentukan BKPRD Kota Banda Aceh ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Walikota. (Keputusan Walikota Nomor 195 Tahun 2010 dan Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2011). BKPRD membantu Walikota dalam merumuskan dan memberikan pertimbangan terhadap setiap permasalahan pembangunan yang terjadi dalam wilayah Kota Banda Aceh. Untuk menyelesaikan setiap permasalahan tersebut, BKPRD secara berkala mengadakan rapat koordinasi tergantung permasalahan yang ada. b. Sosialisasi Tata Ruang dan Tata Bangunan Bentuk sosialisasi tata ruang dan bangunan yang telah dilaksanakan meliputi : - Memberikan Peta Pola Ruang RTRW Kota Banda Aceh kepada seluruh Kecamatan dan Gampong yang ada di Kota Banda Aceh. - Memberikan leaflet informasi Penataan Ruang Kota Banda Aceh kepada seluruh Kecamatan dan Gampong yang ada di Kota Banda Aceh dan juga kepada masyarakat. - Pemasangan billboard informasi tata ruang pada tempat-tempat strategis di wilayah Kota Banda Aceh sebagai media informasi publik tentang penataan ruang di Kota Banda Aceh. - Sosialisasi Penataan Ruang melalui siaran radio (RRI) - Sosialisasi Penataan Ruang melalui televisi swasta di Kota Banda Aceh - Public hearing (dengar pendapat umum) RTRW Kota Banda Aceh yang dilaksanakan di DPRK Banda Aceh - Public hearing dan sosialisasi di Koran Harian Serambi Indonesia - Sosialisasi di dunia maya (internet) melalui Website Pemerintah Kota Banda Aceh c. Pemutihan IMB dalam Wilayah Kota Banda Aceh Untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB di Kota Banda Aceh, pada tahun 2007-2008 Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat untuk mendapatkan IMB terhadap bangunan-bangunan yang sudah berdiri sebelum tragedi bencana gempa dan gelombang tsunami tangga 26 Desember 2004. Kemudahan yang diperoleh masyarakat yaitu berupa penyederhanaan terhadap persyaratan administrasi dan syarat teknis permohonan IMB yang diajukan. Sedangkan keringanan yang diperoleh yaitu berupa pemotongan biaya sebesar 50% dari biaya yang telah ditetapkan yang dibebankan terhadap bangunan yang dimohon. Berdasarkan hasil program pemutihan IMB tersebut, maka jumlah bangunan yang mengurus IMB pemutihan selama tahun 2007-2008 yaitu sebanyak ± 400 unit.

| 27

P R E S T A S I d. Penyusunan Rencana Tata Ruang Sebelum terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Banda Aceh sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan melalui Qanun (Perda) Nomor 3 Tahun 2003 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010. Pengaruh gelombang tsunami telah menyebabkan sebagian besar (60%) wilayah kota mengalami kehancuran terutama pada kawasan-kawasan yang berada pada radius 5 km dari garis pantai. Pasca tsunami aktivitas pembangunan berjalan dengan pesat, baik yang dilakukan melalui kegiatan rehab/rekon oleh BRR, Pemerintah Daerah, lembaga donor, pihak swasta maupun perorangan. Dalam hal ini kegiatan pembangunan tersebut cenderung berjalan tanpa mengikuti ketentuan penataan ruang yang telah ditetapkan, atau telah terjadinya pergeseran fungsi ruang sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2003. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sebagai pedoman dalam mengarahkan kegiatan pembangunan di Kota Banda Aceh, Pemerintah telah menyiapkan blue print Tata Ruang yang disahkan melalui Perpres Nomor 30 Tahun 2005. Mengingat muatan teknis yang terkandung dalam blue print tersebut lebih bersifat makro (lingkup wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya), dan agar produk rencana tata ruang tersebut dapat lebih menjadi pedoman operasional kegiatan pembangunan di lapangan, maka Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dukungan dan kerjasama dengan BRR, JICA, GTz dan Departemen PU telah berhasil menyelesaikan draft RTRW Kota Banda Aceh pasca tsunami. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti UU No. 24 Tahun 1992, maka setiap daerah harus melakukan revisi terhadap RTRW yang telah dimiliki agar direncanakan untuk jangka waktu 20 tahun dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam RTRWN (PP No. 26 tahun 2008). Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tersebut, bahwa sebelum dilakukannya pengesahan atau penerbitan perda (qanun) RTRW harus terlebih dahulu mendapat “persetujuan substansi” dari Menteri Pekerjaan Umum. Untuk memenuhi maksud tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyelesaikan Qanun (perda) Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan substansi dari Gubernur Aceh Nomor : 032/55564 tanggal 28 Juli 2009 dan rekomendasi dari Departemen PU Nomor : HK.01.03Dr/496 tanggal 3 September 2009. | 28

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan monitoring merupakan pemantauan terhadap aktivitas pembangunan yang berjalan selama ini agar sejalan dengan ketentuan penataan ruang dan penataan bangunan serta peraturan lainnya yang terkait. Kegiatan monitoring ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dan pemberian Advice Planning yang merupakan salah satu syarat teknis dalam pengurusan IMB. Monitoring pembangunan ini bukan hanya tugas Pemerintah Kota, akan tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat, berbagai lapisan masyarakat seperti Akademisi, Politisi, Praktisi, NGO/LSM, dunia usaha, pengamat sosial dan sebagainya yang peduli terhadap Kota Banda Aceh. Dalam hal ini pihak-pihak tersebut ikut serta melakukan pemantauan terhadap pembangunan, penyimpangan tata ruang, perusakan estetika dan tatanan kota, serta melaporkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota melalui Dinas terkait dan BKPRD kemudian menindaklanjuti setiap bentuk hasil monitoring yang dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan pemecahan masalah dan menjadi pertimbangan terhadap tindak lanjut permasalahan tersebut. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan ruang ini diwujudkan dan didokumentasikan dalam suatu laporan pengendalian tata ruang di Kota Banda Aceh. Pasca pengesahan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, untuk penerapannya Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan beberapa Peraturan Walikota sebagai regulasi operasionalisasi Qanun tersebut. Peraturan tersebut antara lain ;  Peraturan Walikota Banda Aceh No. 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Garis Sempadan Bangunan Pada Jalan di Kota Banda Aceh  Peraturan Walikota Banda Aceh No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh  Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebahagian Wewenang Walikota kepada Camat dalam Wilayah Kota Banda Aceh (substansi peraturan ini, salah satunya pengawasan pemanfaatan ruang)  Peraturan Walikota Banda Aceh No. 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan IMB  Peraturan Walikota Banda Aceh No. 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin Bangunan yang Telah Dibangun dan Dimanfaatkan

BIDANG PERALATAN DAN LABORATORIUM Laboratorium konstruksi pada umumnya mempunyai tugas melakukan pengujian mutu material bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan bangunan serta melakukan pengujian mutu konstruksi dengan mengacu dan berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), AASHTO, ASTM, dan lain-lain. Pelaksanaan tugas ini dilaksanakan Bidang peralatan dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh melalui Program Pengujian Mutu terhadap Material yang dipakai untuk Badan Jalan dengan kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Badan Jalan dalam Kota Banda Aceh.

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Dalam usaha membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi terpadu, efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, maka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan terpusat pada UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia melalui proses pelelangan/seleksi.

| 29

Kegiatan Pokok yang sudah dilaksanakan adalah : 1. Mengembangkan sistem manajemen pengadaan barang/jasa seperti adanya kerjasama dengan LKPP, USDRP dan IAPI Pusat; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; 3. Melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah; 4. Melaksanakan bimbingan teknis dan konsultasi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Provinsi; 5. Melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement/LPSE). 6. Telah membentuk Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) sebagai salah satu bentuk pengawasan masyarakat sesuai dengan maksud Perpres no. 54 tahun 2010; 7. Memfasilitasi konversi sertifikat bagi anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang sudah berakhir masa berlakunya dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah; Pada Tahun 2010 jumlah kegiatan yang sudah ditangani pelaksanaan pelelangannya pada UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebanyak 109 (seratus sembilan) paket di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan yang dilaksanakan secara lelang konvensional sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket dan secara elektronik sebanyak 56 (lima puluh enam) paket.

UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) Dalam kurun waktu dua tahun, program yang telah dilaksanakan UPTD Rusunawa dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.4.4 Tahun

Program UPTD Rusunawa Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009 dan Tahun 2010 Program

Maksud dan Tujuan

Anggaran / Realisasi Dana (Rp)

Keterangan

Mengatasi permasalahan kawasan kumuh dan masyarakat berpenghasilan rendah

27.000.000.000

(APBN) Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya

2 Pengadaan instalasi listrik PLN

Mengatasi permasalahan listrik untuk bangunan Rusunawa

450.000.000

APBK-P

3 Pengadaan instalasi air (PDAM)

Mengatasi permasalahan air di rusunawa

50.000.000

APBK-P

4 Pembangunan akses jalan masuk ke Bangunan Rusunawa

Mengatasi akses yang sempit menuju rusunawa

2009 1 Program Pemerintah Kota terhadap masyarakat berpenghasilan rendah pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) 2 Twin Blok dengan jumlah kamar 198 unit

APBK/OTSUS Bina Marga

| 30

2010

5 Mempersiapkan sistem pengelolaan Rusunawa

Membuat Peraturan Walikota tentang Pengelolaan melalui UPTD di bawah Dinas PU Kota Banda Aceh

Pemko

6 Penyeleksian calon Penghuni Rusunawa

Mempersiapkan calon penghuni untuk menempati Rumah Susun

1 Pengadaan meteran unit hunian 2 blok

Mengatasi permasalahan bentuk pengelolaan yang baik dan transparan

90.000.000

APBK

2 Penambahan daya listrik Blok A

Mengatasi permasalahan listrik untuk bangunan Rusunawa

75.000.000

APBK

3 Pembangunan pagar Rusunawa

Mengatasi permasalahan keamanan sekitar kawasan

230.000.000

APBK

4 Pembangunan garasi parkir kendaraan roda 2 unit hunian (2 Blok)

Mengatasi permasalahan tempat parkir

50.000.000

APBK-P

5 Pengadaan pintu (FG) fasilitas ruang komersil di Rusunawa

merencanakan penambahan kegiatan pendukung di rusunawa

30.000.000

APBK-P

6 Pemeliharaan instalasi limbah dan memperbaiki instalasi listrik di Rusunawa limbah dan listrik untuk kenyamanan tinggal

35.000.000

APBK-P

UPTD Rusunawa

Kondisi Saat Ini

BIDANG BINA MARGA Saat ini total panjang jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh adalah 707,343 Km. Jalan dengan kondisi baik sebesar 99,15% atau sepanjang 701,322 Km. sedangkan ruas jalan dengan kondisi rusak adalah sebesar 0,85% atau sepanjang 6,011 Km. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh mengamanatkan pencapaian ruas jalan yang baik sampai dengan tahun 2010 adalah 162,51 Km, sedangkan target Pemerintah Kota sepanjang 151,33 Km. Dalam kinerjanya, Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Banda Aceh telah berhasil mewujudkan ruas jalan dengan kondisi baik sepanjang 525,71 Km. Pencapaian ruas jalan dengan kondisi baik 323,49% lebih besar dari target RPJM dan 347,39% lebih besar dari target Pemerintah Kota Banda Aceh.

| 31

Tabel 2.4.5

Pencapaian Target Ruas Jalan dengan Kondisi Baik untuk Tahun 2007 s/d 2010 NO

1 2 3 4

TAHUN

RPJM TARGET (Km)

APBK TARGET (Km)

REALISASI (Km)

31.65 14.72 36.84 38.68 162.51

45.434 17.844 10.269 24.34 151.332

146.65 158.33 102.73 23.63 525.71

2007 2008 2009 2010 TOTAL

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh diamanatkan pencapaian alokasi untuk penanganan jalan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 46.420.808.194,00. Berdasarkan perbandingan antara alokasi penanganan jalan Tahun Anggaran 2011 dan target RPJM untuk tahun 2010, maka pencapaian alokasi dana Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Banda Aceh telah melebihi target sebesar 129,64% dari yang ingin dicapai. Alokasi dana untuk tahun 2007 – 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.4.6

Pencapaian Target Alokasi Dana Penanganan Jalan Tahun 2007 s/d 2010

TAHUN RPJM (Rp) ALOKASI (Rp)

2007 37,984,338,901

2008 17,663,601,700

2009 44,210,293,518

2010 46,420,808,194

31,837,166,350

329.746.529.800

205.032.430.700

60.180.000.000

BIDANG SUMBER DAYA AIR Tabel 2.4.7 No.

Kondisi Infrastruktur Main Drain di Kota Banda Aceh Tahun 2010 Lokasi

Panjang (M)

Kondisi Rusak (M)

Baik (M) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tabel 2.4.8 No.

ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII ZONA VIII TOTAL

25.276,03 16.520,00 19.008,65 18.538,00 21.265,16 22.212,00 12.138,70 10.038,00 144.996,54

25.276,03 12.000,00 15.000,00 16.599,00 15.403,55 13.791,00 12.138,70 7.092,20 117.300,48

Rusak Berat (M)

0,00 4.520,00 4.008,65 1.939,00 5.861,61 8.421,00 0,00 2.945,80 27.696,06

-

Kondisi Rumah Pompa di Kota Banda Aceh Tahun 2010 Lokasi

Kecamatan

Kondisi

Zona

1.

Lampaseh P2.1

Kuta Raja

Baik

II

Jumlah Mesin 4

2.

Kp. Pande P2.2

Kuta Raja

Baik

II

2

Kapasitas

Ket

180 m3/dtk 180 | 32

3.

Punge Jurong P2.3

Meuraxa

Baik

II

2

4.

Peunayong P3.1

Kuta Alam

Baik

III

2

5.

Tgk. Diblang P3.2

Kuta Alam

Baik

III

2

6.

Lampulo P3.3

Kuta Alam

Baik

III

4

7.

Peuniti P4.1

Baiturrahman

Kurang Baik

IV

1

8.

Jeulingke P5.2

Syiah Kuala

Baik

V

2

Tabel 2.4.9

No. 1.

2.

Kr. Daroy

3.

Kr. Doy

0,5 m3/jam

Panjang (Km) 1.6

Jenis Bangunan Tanggul Jembatan Pintu Air

Zona

Kondisi

Kecamatan

V

Baik Baik Baik

Syiah Kuala

3.9

Duckbill Tanggul Jembatan Pintu Air

IV

Baik Baik Baik Baik

Baiturrahman Baiturrahman Baiturrahman & Banda Raya Baiturrahman

2

Duckbill

Baik

Baik Sedang Baik

Meuraxa Jaya baru Kuta Raja Meuraxa Banda Raya Baiturrahman Kuta Raja

Baik Baik Baik

Jaya Baru Meuraxa

Sedang Baik Rusak/ Sedang

Baiturrahman & Lueng Bata Baiturrahman, Lueng Bata & Banda Raya

Tanggul Jembatan Pintu Air

5.

Sedang dikerjakan AFD

Kondisi Infrastruktur Bangunan Air dan Pengendalian Banjir Kota Banda Aceh Tahun 2010

Nama-Nama Sungai Kr. Titi Panjang

4.

m3/dtk 180 m3/dtk 0,5 m3/jam 0,5 m3/jam 0,5 m3/jam 200 ltr/detik

Kr. Neng

Kr. Lueng Paga

4.1

1.5


II

II


IV

6.

Kr. Tanjong

2.25

Jembatan

VI

Baik

Lueng Bata / Darul Imarah

7.

Kr. Geunasen

1.5

Jembatan

VII

Baik

Ulee Kareng

8.

Kr. Aceh

723.6

Duckbill Tanggul Jembatan Pintu Air

VII, IV & III | 33

Tabel 2.4.10 Data Kondisi Drainase Induk Kota Banda Aceh Kondisi Tahun 2007 No

Lokasi

1 2 3 4

Total

Baik

Rusak

ZONA I ZONA II

25.125,40

8.935,93

3.773,37

16.520,00

2.174,00

14.346,00

ZONA III ZONA IV

19.008,65

10.118,65

18.538,00

2.343,00

Kondisi Tahun 2011 Rusak Berat

Total

Baik

25.276,03

25.276,03

-

16.520,00

12.000,00

4.520,00

8.890,00

19.008,65

15.000,00

4.008,65

16.195,00

18.538,00

16.599,00

1.939,00

ZONA V 21.265,16 2.435,22 18.829,94 22.212,00 87,00 22.125,00 ZONA VI 12.138,00 1.260,00 10.878,00 7 ZONA VII 10.038,00 10.038,00 8 ZONA VIII 144.845,21 27.353,80 105.075,31 TOTAL

21.265,16

15.403,55

5.861,61

22.212,00

13.791,00

8.421,00

12.138,70

12.138,70

-

10.038,00

7.092,20

2.945,80

12.416,10

5 6

12.416,10

Rusak

144.996,54 117.300,48 27.696,06

Rusak Berat

-

BIDANG CIPTA KARYA Jumlah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 214.850 jiwa dari 42.970 kepala keluarga. Dari jumlah kepala keluarga yang ada, kebutuhan air bersih yang telah terjangkau kepada masyarakat saat ini baru terealisasi sekitar 65.32 % ( 28.070 Kepala keluarga), sedangkan yang belum terealisasi 34.68 % (14.900 kepala keluarga). Berdasarkan jumlah penduduk dan juga kebutuhan air masyarakat maka diperkirakan jumlah air buangan berada dalam kisaran 13.000 m3 hingga 16.000 m3 perharinya. Hampir separuh dari rumah tangga di kota Banda Aceh membuang air limbah cuciannya ke saluran drainase atau sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Perkiraan air limbah di tahun 2010 mencapai kisaran 26.000 m3 hingga 30.500 m3 perharinya. Untuk itu perlu disiapkan infrastruktur pengumpulan dan pengolahan air limbah tepat guna agar air buangan tidak mencemari lingkungan sekitarnya

BIDANG TATA BANGUNAN Pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun telah memberikan hasil yang positif antara lain dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam turut memberikan laporan apabila terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

BIDANG TATA RUANG ”Pada tahun 2009, Kota Banda Aceh merupakan kota pertama di Indonesia yang menyelesaikan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mendapatkan persetujuan Substansi berdasarkan Permen PU Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.” ”Memperoleh penghargaan di Bidang Perumahan dengan peringkat I (pertama) dalam bentuk piagam “Adiupaya Puritama” yang dianugerahkan oleh Kementerian Perumahan pada tahun 2010.” ”Memperoleh penghargaan di Bidang Penataan Ruang dengan peringkat III (ketiga) dalam bentuk piagam “Penghargaan Penataan Ruang” yang dianugerahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2010.”

| 34

BIDANG PERALATAN DAN LABORATORIUM Kondisi Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh dalam kondisi baik hingga saat ini seperti ter dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.4.11 Kondisi Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh No.

Nama Peralatan Berat

1

Excavator

2 3 4 5 6 7

Beckhoe Loader Greder Dump Truck 6 Roda Vibrator Tandem 6 Ton Vibrator Tandem 2.5 Ton Dump Truck 4 Roda

Jumlah (unit) 2

Jumlah Berdasarkan Kondisi Sangat Baik Rusak Baik Ringan 2 -

1 1 2 1 1 1

-

1 1 2 1 1 1

-

Keterangan Rusak Berat -

Hibah Hitachi APBD Hibah BRR Hibah BRR Hibah BRR APBD APBD

Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh mulai dioperasikan sejak januari Tahun 2009 setelah pihak BRR melakukan serah terima bantuannya dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 karena Qanun yang berhubungan dengan laboratorium belum disahkan oleh pihak legislatif sehingga masih terkendala dengan biaya operasionalnya. Peralatan laboratorium yang ada masih sangat terbatas dan masih kurang kelengkapannya dalam menunjang kualitas pembangunan di Kota Banda Aceh terutama di bidang pengujian konstruksi jalan, gedung dan jembatan.

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Jumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan pada UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh pada Tahun 2010 sebanyak 109 Paket dengan total pagu sebesar Rp. 139.309.736.997.-

Kendala yang Dihadapi Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh banyak menghadapi masalah yang menjadi kendala pencapaian target-target kinerja, diantaranya : 1. Banyaknya usulan program pembangunan infrastruktur yang disampaikan melalui musrenbang. 2. Besarnya kebutuhan dana untuk pembebasan tanah. 3. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap peraturan penggunaan Jalan. 4. Masih banyak infrastruktur jalan yang belum memenuhi persyaratan aturan konstruksi jalan. 5. Masih banyak asset negara berupa Jalan yang belum teradministrasi dengan baik. 6. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 7. Belum adanya pengelolaan air limbah dengan sistem sanitasi yang baik, air limbah rumah tangga dialirkan kedalam saluran sehingga terjadinya sedimentasi didalam saluran menyebabkan aliran air tidak lancar. 8. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran dan lingkungan sekitarnya 9. Besarnya kebutuhan dana untuk pembebasan tanah 10. Kurangnya fasilitas untuk menunjang kegiatan di bidang tata bangunan. 11. Kurangnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) personil teknis terhadap isu-isu konstruksi dalam bentuk seminar dan pelatihan ( Bintek) | 35

12. Masih rendahnya minat dan kemampuan masyarakat khususnya yang memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang sudah berdiri untuk mengurus IMB. 13. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan bangunan. 14. Belum disahkannya Qanun tentang Sewa Menyewa Peralatan Berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh. 15. Belum disahkannya Qanun tentang Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh. 16. Tidak ada dana yang diplotkan untuk kebutuhan Laboratorium. 17. Kurangnya Sumber Daya Manusia dibidang Laboratorium 18. Kurangnya Personil pada Bidang Laboratorium 19. Pada saat Pengumuman Pelelangan akan ditayangkan pada Koran yang ditunjuk, masih terdapat beberapa SKPD yang belum menyerahkan / menyelesaikan data pendukung dokumen pelelangan seperti engineer’s estimate, gambar rencana, spesifikasi teknis dan RKS 20. Untuk menangani sejumlah paket diperlukan aparatur yang profesional dan berkompeten. Tapi kenyataannnya masih ada kendala terhadap jumlah pokja yang bersertifikat dan terlibat dalam penanganan kegiatan pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah. 21. Kelompok Kerja pada UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih sangat terbatas untuk menangani proses pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan SKPD Kota Banda Aceh; 22. Anggota Kelompok Kerja pada UPTD masih berasal dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang masih terikat dengan beban kerja pada SKPD-nya, sehingga konsentrasi dalam melakukan tahapan proses Pengadaan Barang/Jasa akan terganggu dan berpengaruh langsung pada jalannya pelaksanaan proses lelang; 23. Belum adanya Pengembangan Karier dan Renumerasi untuk beban kerja terhadap Staf/Kelompok Kerja pada UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh, sementara kompetensi, skill, integritas dan loyalitas yang tinggi harus dimiliki oleh Staf/Kelompok Kerja ini; 24. Masih rendahnya pemahaman Staf/Kelompok Kerja pada UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh serta calon Penyedia Barang/Jasa terhadap Proses Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE). 25. Kurangnya informasi tentang status asset Rusunawa di Kementrian PU 26. Kurangnya sosialisasi dan pelayanan publik bagi calon penyewa 27. Lemahnya peraturan yang di jalankan oleh UPTD Rusunawa terhadap Perjanjian Sewa, administrasi Gampong Upaya yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh terus berusaha melakukan berbagai upaya diantaranya sebagai berikut : -

Pendistribusian secara merata arus kendaraan untuk mencapai kondisi sistem transportasi yang seimbang; Tersedianya jalur-jalur alternatif penghubung antar pusat-pusat kegiatan sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarakat; Menunjang pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan; Mendukung konsep intermoda sebagai salah satu langkah menuju sustainable city; Mengurangi biaya pengguna jalan serta memperbesar nilai manfaat jalan; Mengembangkan jaringan jalan baru yang mendukung sistem jaringan jalan eksisting, sehingga merubah pola jaringan jalan radial menjadi ring radial; Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang ada dengan menambah lebar perkerasan jalan; Meningkatkan struktur jalan dari perkerasan tanah/sirtu menjadi perkerasan hotmix; Mempertahankan kondisi jaringan jalan eksisting dengan kegiatan pemeliharaan, baik pemeliharaan rutin maupun periodik; Menerapkan Transport Demand Management, seperti sistem jalan satu arah di Kawasan Pasar Aceh dan Peunayong; | 36

-

-

-

-

Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta/pihak ketiga dalam pengelolaan investasi seperti kerjasama antara instansi terkait dalam melaksanakan Sistem Drainase Makro Kota Banda Aceh seperti dengan pemerintah pusat, propinsi dan negara/lembaga donor; Pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; Peningkatan peran serta stakeholders dalam proses pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan infrastruktur tanpa menuntut ganti rugi; Adanya peran serta/partisipasi stakeholders untuk memelihara infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah kota; Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat; Meningkatkan dana pembangunan infrastruktur Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan dukungan dana dari pihak ketiga; Membuat skala prioritas dalam menentukan usulan program dalam musrenbang; Meningkatkan peran serta/partisipasi stakeholders untuk memelihara infrastruktur yang telah dibangun; Mengoptimalkan database dibidang tata ruang, tata bangunan dan pembangunan infrastruktur; Meningkatkan pelayanan dalam memberikan advice planning dan izin galian jalan untuk meningkatkan penerimaan retribusi IMB dan galian terhadap pemakian badan jalan; Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan tata ruang sehingga pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang; Melibatkan masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan tata ruang agar lebih maksimal sehingga setiap pelanggaran cepat terdeteksi; Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan pembangunan untuk meningkatkan pengurusan IMB atau jumlah bangunan yang memiliki IMB, sehingga wujud pembangunan sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan bangunan; Melibatkan peran serta masyarakat baik dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur, agar setiap pelanggaran mudah dan cepat terdeteksi dan teratasi maupun terhadap lingkungan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Rusunawa; Mengupayakan Pihak Legislatif untuk segera mengesahkan Qanun tentang Sewa Menyewa Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh; Mendorong Pihak Legislatif untuk segera mengesahkan Qanun tentang Laboratorium; Mengupayakan anggaran/biaya operasional untuk Laboratorium; Mengupayakan kerjasama dengan Pihak Laboratorium Provinsi untuk meningkatkan SDM apabila ada Program Pelatihan tentang Laboratorium; Mengupayakan Pengadaan Peralatan Laboratorium yang lengkap; Meningkatkan kapasitas dan kredibilitas seluruh jajaran pada unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Banda Aceh; Optimalisasi sistem administrasi Rusunawa; Optimalisasi pelayanan terhadap warga dan Sosialisasi Rusunawa; Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Gampong dan stakeholder; Meningkatkan pemenuhan penghuni terhadap unit hunian; Optimalisasi Pelaksanaan Pembangunan Rusunawa dan Kawasan Siap Bangun; Optimalisasi Pemenuhan Infrastruktur dan Prasarana dan Sarana Umum pada Pemko;

| 37

2.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Salah satu program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh (sebelumnya Kantor Pemadam Kebakaran) adalah peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan, sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat untuk menambah wawasan mengenai kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan dapat mengurangi bencana kebakaran. Selain pengetahuan, fasilitas peralatan kebakaran juga dibutuhkan dalam rangka menunjang kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran. Untuk menunjang kebutuhan ini maka BPBD telah melaksanakan program/kegiatan antara lain : a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sangat merugikan masyarakat baik dari segi korban jiwa maupun harta benda. Hampir semua jenis bangunan sangat berpeluang untuk terbakar apabila tidak dikelola dengan baik terutama menyangkut sistem perlindungannya terhadap bahaya kebakaran. Hal tersebut menyangkut dengan pengelolaan dalam bentuk fisik berupa sarana dan prasarana proteksi kebakaran, maupun dalam bentuk non fisik berupa keterampilan dan SDM petugas dan pengelolanya di bidang manajemen kebakaran. Tingginya frekuensi dan resiko kebakaran di Kota Banda Aceh menyebabkan tingginya nilai potensi kerugian, baik pada bangunan pemerintahan, perumahan masyarakat maupun swasta. Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 frekuensi kebakaran yang terjadi dapat dilihat pada tabel berikut. Grafik 2.5.1

Frekuensi Terjadinya Kebakaran di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2010

| 38

Tabel 2.5.2 No

Peralatan Kebakaran yang Tersedia di BPBD Kota Banda Aceh

Jenis Peralatan Kebakaran

Jlh Peralatan Kebakaran yang Tersedia 2007

2008

2009

2010

1

Mobil Pemadam Kebakaran 01

Isuzu 4000 liter

Isuzu 4000 liter

Isuzu 4000 liter

Isuzu 4000 liter

2


Isuzu 4000 liter

Isuzu 4000 liter

Isuzu 4000 liter

Isuzu 4000 liter

3


Isuzu 4000 liter

Isuzu 4000 liter

Isuzu 4000 liter

Isuzu 4000 liter

4


Mercedes 4000 liter

Mercedes 4000 liter

Mercedes 4000 liter

Mercedes 4000 liter

5


Isuzu Borneu 5000 liter




6






7


Isuzu Elf 5000 liter




8






9






10


Mercedes Bens 3000 liter




11


Mitsubishi 3000 liter




12


Isuzu Ftr 3000 liter




13

Mobil Kijang (Pic Up)

Kijang Pic Up

Kijang Pic Up

Kijang Pic Up

Kijang Pic Up

14

Mobil Isuzu (Pic Up)

Isuzu Panther Isuzu Panther

Isuzu Panther

Isuzu Panther

15

Mobil Doubel (Komando)

Cabin Isuzu Panther Isuzu Panther

Isuzu Panther

Isuzu Panther

| 39

16

Mobil Ambulance

Col Mini Bus L 300

Col Mini Bus L 300

Col Mini Bus L 300

Col Mini Bus L 300

17

Sepeda Motor

Honda Supra

Honda Supra

Honda Supra

Honda Supra

18

Sepeda Motor

Suzuki Thunder

Suzuki Thunder

Suzuki Thunder

Suzuki Thunder

19

Mesin Dongkrak 20 Ton

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

20

Mesin Pres Hydrolic

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

21

Mesin Bor Tangan Mobita

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

22

Mesin Bor Duduk 16 mm

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

23

Mesin Kompresor 2 Person

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

24

Pompa Gemuk Model Tabung

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

25

Avometer

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

26

Trafo Las Lengkap

1 Set

1 Set

1 Set

1 Set

27

Trafo Cas Batere 150 Ampere

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

28

… Mekanik Pipa ½ in s/d 4 in

1 Set

1 Set

1 Set

1 Set

29

Ragum

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

30

Hose/Selang 2,5

44 Gulung

44 Gulung

44 Gulung

49 Gulung

31

Hose/Selang 1,5

22 Gulung

22 Gulung

22 Gulung

27 Gulung

32

Nozzele 2,5

14 Unit

14 Unit

14 Unit

14 Unit

33

Nozzele 1,5

11 Unit

11 Unit

11 Unit

11 Unit

34

Briting Aparatus

6 Unit

6 Unit

6 Unit

6 Unit

35

Baju Anti Bara

2 Stel

2 Stel

2 Stel

4 Stel

36

Cabang Tiga 2,5 x 1,5

8 Unit

8 Unit

8 Unit

8 Unit

37

Pompa Jet Pump

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

38

Mobil Power Raider

-

Isuzu D-Max 1500 liter



39

Mobil Tangki Air

-

Toyota Dyna 4000 liter



250

Ampere

| 40

40

Nozzela Foam 2,5

-

-

3 Unit

3 Unit

41

Nozzele Fog 2,5

-

-

2 Unit

2 Unit

42

Nozzele Spray dan Jet 2,5

-

-

6 Unit

6 Unit

43

Nozzele Spray dan Jet 1,5

-

-

6 Unit

6 Unit

44

Pompa Pengisap

-

-

1 Unit

1 Unit

45

Mesin Resceu

-

-

1 Unit

1 Unit

46

Baju Anti Api

-

-

-

2 Pasang

47

Lampu Balon

-

-

-

1 Unit

48

Senter Kepala

-

-

-

10 Unit

Kendala yang Dihadapi Selain melayani Kota Banda Aceh, BPBD juga melayani wilayah Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh sehingga cakupan wilayah yang dilayani bertambah besar, namun dukungan dan perhatian Pemerintah Aceh Besar masih kurang. Berbagai kendala yang dihadapi pihak pemadam kebakaran dalam memberikan pelayanan pemadaman kebakaran antara lain : - Masih banyak jalan ataupun lorong yang sempit sehingga sulit dilalui oleh armada pemadam kebakaran. - Jumlah alat transportasi dalam wilayah Kota Banda Aceh meningkat sehingga terjadi kemacetan dimana-mana terlebih pada waktu jam sibuk, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi kebakaran menjadi bertambah. - Kurangnya personil/anggota pemadam kebakaran. - Belum berfungsinya hydran kota sehingga kesulitan dalam pengisian air kembali pada saat penanggulangan kebakaran. - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam mengurangi tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran seperti pembakaran sampah, ilalang dan bahan lainnya yang cepat terbakar. - Belum adanya pos pembantu sehingga jarak tempuh ke lokasi kebakaran membutuhkan waktu banyak. - Belum adanya mobil pemadam dengan tangga hidrolik sehingga menyulitkan untuk pemadaman kebakaran gedung lantai 3 (tiga) keatas.

Upaya yang akan dilakukan Kantor pemadam Kebakaran yang telah berubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk 1 tahun kedepan mempunyai tugas yang lebih berat. Hal ini disebabkan karena penanggulangan bencana yang harus diatasi tidak terbatas pada kebakaran saja namun juga penanggulangan bencana lainnya seperti banjir, gempa, tsunami dan bencana lain yang kemungkinan besar dapat terjadi setiap saat. Tugas dan tanggung jawab BPBD adalah melakukan koordinasi penanggulangan bencana khususnya di tingkat kota. Selain itu BPBD juga bertugas untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kota dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana. | 41

Dalam kaitannya dengan strategi pengurangan resiko bencana, BPBD telah menetapkan beberapa sasaran prioritas antara lain : 1. Memperkuat kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di masa mendatang. 2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyebab, dampak kebakaran dan cara pemadaman api dengan system tradisional dan modern sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya kebakaran serta sosialisasi tentang bencana lain. 3. Mengupayakan mobil pemadam tangga hidrolik minimal 1 unit. 4. Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi bersih serta penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat, pegawai BPBD dan instansi terkait dalam menghadapi bencana. 5. Perlu pengadaan mobil supply atau pengaktifan fungsi hydran kota agar pengisian air kembali jaraknya tidak terlalu jauh. 6. Mengevaluasi rencana kontijensi dengan melibatkan unsur terkait lainnya untuk menghasilkan dokumen rencana yang sesuai dengan kondisi terkini.

| 42

2.6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi pelaksnaan dan pengawasannya. Hal ini dimungkinkan karena masih kurang tersedianya tenaga perencanaan baik yang bersifat kualitas maupun kuantitas, dukungan Qanun mengenai perencanaan masih belum tersedia. Namun secara garis besar proses perencanaan pembangunan selama ini juga memberikan hasil yang sangat positif dimana perencanaan Buttom Up sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, masyarakat sudah dapat ikut langsung dalam proses perencanaan ini dengan cara pelaksanaan musrenbang tingkat gampong lalu musrenbang tingkat kecamatan serta forum SKPD. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik, berikut ini adalah program-program yang telah dilaksanakan oeh Bappeda : Meningkatkan kualitas program perencanaan. Demi meningkatkan kualitas perencanaan di Kota Banda Aceh, Bappeda telah melakukan beberapa hal yatu: revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di Tahun 2009 sesuai dengan SOTK baru dan penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM). Selain itu Bappeda telah secara rutin menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Banda Aceh sesuai dengan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) di setiap tahunnya. Bappeda menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukannya terhadap kegiatan pembangunan melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan musyawarah rencana aksi perempuan (musrena). Meskipun mengalami berbagai tekanan dan keluhan dari masyarakat akibat rendahnya tingkat realisasi program yang mereka usulkan. Diakhir Tahun 2010 melalui dukungan dari Pemerintah Kota Apeldoorn, Cordaid-Belanda, dan The Aceh Institute, Bappeda berupaya meningkatkan kualitas perencanaan di tingkat desa melalui penyusunan RPJM Gampong agar usulan yang mereka usulkan di dalam forum musrenbang dan musrena lebih terarah dan sejalan dengan arah pembangunan kota. Dengan demikian diharapkan akan lebih mudah melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dari bawah (bottom-up)dengan program dan kegiatan dari atas (top-down). Program ini juga membutuhkan peran aktif dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pihak Kecamatan. Pilot Project untuk kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Lueng Bata untuk sembilan (9) desa. Selain berbagai kegiatan di atas, Bappeda juga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) yang sejak Tahun 2008 dilaksanakan secara rutin di awal tahun. Raker bertujuan mempertajam sasaran dan strategi pembangunan sesuai dengan isu-isu teraktual yang ada. Dan selanjutnya berdasarkan laporan realisasi dari SKPD, Bappeda disetiap tahunnya menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD.

Gambar 2.6.1 Transparansi APBD Kota yang dipublikasikan kepada masyarakat | 43

| 44

Meningkatkan kualitas program pembangunan ekonomi. Sejak Tahun 2007, untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan ekonomi di Kota Banda Aceh, Bappeda telah bekerjasama dengan beberapa instansi dan lembaga untuk melakukan penelitian. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa dokumen, yaitu: 1. Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Kelautan Daerah Pesisir Kota Banda Aceh (2007). 2. Dokumen Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) terhadap Pemerintah Kota Banda Aceh (2007). 3. Buku Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Banda Aceh (2009). Meningkatkan kualitas data/informasi. Hingga tahun 2010 Bappeda telah berhasil menyusun seluruh dokumen pendukung yang berisi data dan informasi Kota Banda Aceh yang ditargetkan disetiap tahunnya. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah: 

Buku data dan profil daerah Kota Banda Aceh 2007 – 2010 Merupakan buku yang berisikan data-data profil Kota Banda Aceh. Menguraikan kondisi geografis, perkembangan sarana dan prasarana, bahkan potensi dan berbagai peluang ada ada di Kota Banda Aceh.



Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Banda Aceh dalam angka 2007 – 2010 Buku ini memberikan gambaran dan kondisi Kota Banda Aceh dalam angka-angka. Mulai dari kondisi geofrafis, pemerintahan, angka-angka kependudukan dan ketenagakerjaan, data-data sosial, pertanian, industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta keuangan, harga dan PDRB. Buku-buku ini sangat penting sebagai data dasar bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh.



Album peta data spatial untuk lima (5) bidang perencanaan yaitu peta jalan dan pariwisata (2008), peta sarana pendidikan dan kesehatan (2009), dan peta bidang ekonomi- UKM dan Lembaga keuangan (2010). Ditahun 2011 dan 2012, Bappeda menargetkan untuk melanjutkan penyusunan dua (3) bidang lainnya yaitu peta drainase zona 7 dan 8 serta peta sebaran kemiskinan dan persil tanah dan bangunan masyarakat di Kota Banda Aceh.



Peta Ukuran skala 1 : 2.000 untuk ukuran wilayah gampong/desa Kota Banda Aceh



Peta sarana wisata pada ukuran A0, A1 dan A3 yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan Cyber City pada perencanaan Banda Aceh Islamic Cyber City, peta kuliner dan restoran sehat di Kota Banda Aceh



Pemetaan data UKM, Koperasi, Perbankan, dan Industri Kecil dalam rangka perencanaan pengembangan ekonomi lokal dan persiapan data spasial untuk akses internet dalam pengembangan e-commercial

| 45

Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan dunia usaha/lembaga. Sejak tahun 2007 hingga 2010, Bappeda telah berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga seperti: 1. Badan Pusat Statistik (BPS) Untuk penyusunan buku PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka, Bappeda bekerjasama dengan BPS selaku badan yang berkompeten terhadap bidang ini 2. P2KP dan PNPM Dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan, sejak tahun 2005 pemerintah pusat melaksanakan program P2KP yang kemudian ditahun 2009 dikenal dengan PNPM. Bappeda berperan sebagai pengawas pelaksanaan program tersebut dan sebagai pengelola biaya pendamping. Hingga tahun 2010, program tersebut berjalan dengan lancer di 90 desa di Kota Banda Aceh. 3. Banda Aceh – Sabang – Jantho (BASAJAN) BASAJAN adalah kerjasama regional tiga daerah yaitu Banda Aceh, Sabang dan Jantho (Aceh Besar). Sepakat bekerjasama khususnya di Bidang Pariwisata sebagai sector yang diharapkan dapat memberikan multiflier efek bagi perkembangan sektor-sektor lainnya. Visi BASAJAN adalah “BASAJAN Menjadi Sebuah Kawasan Kekuatan Ekonomi Baru dan Berkelanjutan di tahun 2020” Bersifat lintas sektoral, Bappeda berperan sebagai motor dari pembentukan Badan Koordinasi Regional (BKR) Basajan. Didukung oleh GTZ-SLGSR untuk pembentukan awal, BASAJAN sejak Juni 2010 telah mulai mandiri dengan system manajemen profesional. Namun demikian mengingat usianya yang relatif singkat, masih dibutuhkan evaluasi atas kinerja manajemen BASAJAN tersebut. Manajemen BASAJAN saat ini bertempat di Kantor Bappeda Kota Banda Aceh. 4. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Ditahun 2007 dan 2008, Pemerintah Kota Banda Aceh dan BRR berkerjasama membentuk Sekretariat Bersama (Sekber). Berkantor di Bappeda, Sekber beranggotakan staf dan pejabat yang berasal dari lintas sektoral. Tujuannya adalah meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program BRR dengan Program perencanaan Kota Banda Aceh. Sekber juga kemudian berfungsi sebagai badan verifikasi proyek perumahan yang dibangun oleh BRR. 5. United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) Kegiatan kerjasama ini juga bersifat lintas sektoral. UNFPA membantu Pemerintah Kota Banda Aceh pada bidang kesehatan reproduksi, gender, pemberdayaan social-ekonomi masyarakat, dan penyusunan data terpilah yang juga melibatkan BPS. Dalam hal ini Bappeda bertugas menfasilitasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tersebut. Salah seorang Kepala Bidang pada Bappeda bertindak sebagai Program Manager bagi proyek ini. Kegiatan UNFPA ini berakhir pada Desember 2010. 6.

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) Seperti halnya UNFPA, UNICEF berkantor di Bappeda untuk kepentingan koordinasi lintas sektoral. Fokus kepada kesehatan ibu dan anak, kegiatan kerjasama dengan UNICEF menghasilkan dua (2) buah laporan, yaitu: 

Laporan Analisa Situasi Ibu dan Anak (ASIA) Laporan ini untuk melihat situasi pemenuhan kebutuhan hak dasar anak dan perempuan yang dapat digolongkan ke dalam lima (5) rumpun antara lain: Pendidikan, | 46

budaya dan rekreasi, kesehatan gizi dan sanitasi, pengasuhan dalam lingkungan keluarga, perlindungan khusus, kebebasan hak sipil. 

Laporan Kesehatan Ibu, Bayi Baru LAhir dan Anak (KIBBLA) Laporan ini sebagai dasar dari upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

7. Aceh Local Governance Action Program (ALGAP II) Atas dukungan dari ALGAP II, Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun Capacity Building Action Plan (CBAP). Buku yang berisi rencana tindak pemerintah Kota Banda Aceh terhadap peningkatan kapasitas organisasi pemerintahan tersebut melahirkan 14 program prioritas di bidang pengembangan kapasitas untuk tahun 2008 – 2012. Bidang prioritas tersebut adalah: 8. GTZ SLGSR, DED, dan CIM-Jerman Selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami, lembaga Jerman telah banyak membantu dan bekerjasama dengan Bappeda untuk beberapa bidang seperti: pembentukan GIS Forum, dukungan terhadap Musrena, Penyusunan RPJMD, Pembentukan BASAJAN, dukungan terhadap program Waterfront City (pengembangan kawasan Sungai Krueng Aceh), pemberian pelatihan-pelatihan, dan bantuan tenaga ahli dari DED dan CIM Expert. Bantuan Jerman tersebut berakhir pada Tahun 2009 karena telah berakhirnya program rehab-rekon di Kota Banda Aceh. Namun demikian, Bappeda masih menjalin komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan lembaga-lembaga Jerman tersebut. 9. USAID - Local Governance Support Program (LGSP) Seperti halnya lembaga Jerman, USAID melalui program LGSP banyak membantu Pemerintah Kota Banda Aceh terutama di dalam sosialisasi dan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan. LGSP sejak Tahun 2006 telah membantu Bappeda dan beberapa instansi lainnya dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Penentuan Indikator, dll sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 10. Canada – Aceh Local Governance Assisstance Program (CALGAP) CALGAP bekerjasama dengan Bappeda membangun system database untuk tiga bidang yaitu sosial-ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Sebelum berakhir di Tahun 2008, CALGAP telah memberikan bantuan berupa perangkat keras dan lunak bagi system komputerisasi database tiga bidang serta pelatihan bagi operator. 11. World Bank (Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Bappeda di dua (2) tahun terakhir berhasil menjalin hubungan yang cukup erat dengan pemerintah pusat terutama dalam upaya pembiayaan proyek-proyek besar. Atas dukungan dari Departemen Pekerjaan Umum, Bappeda dibantu oleh konsutan Pasar Aceh berhasil menyusun studi kelayakan bagi pembangunan Pasar Aceh Tahap II. Bermodalkan studi tersebut Banda Aceh mendapat dukungan melalui program pemerintah pusat, USDRP dan mendapat bantuan pembiayaan melalui system Soft Loan dari World Bank. 12. Cities Development Initiative for Asia (CDIA) Pemerintah Kota Banda Aceh berkenalan dengan CDIA, sebuah lembaga internasional yang bertujuan membantu kota-kota di Asia di dalam mengidentifikasi proyek-proyek yang berpotensi investasi, melalui dukungan CIM Expert untuk Pemerintah Kota Banda Aceh (Ms. Nicola Demme). Pada Tahun 2008, melalui Tim Koordinasi Kota Banda Aceh, yang anggotanya terdiri dari lintas sektoral, dilakukan pendekatan sehingga akhirnya CDIA membantu Banda Aceh melakukan pra-studi kelayakan. Studi tersebut melahirkan satu program yang disebut “Proyek Konsolidasi Pengembangan Kawasan Krueng Aceh”. Proyek tersebut terdiri dari tiga komponen, yaitu: | 47

a. Pengembangan terminal keudah b. Rehabilitasi kawasan Peunayong (Old-Central Business District/CBD), dan c. Pembangunan system pengolahan air limbah dan drainase tersier di kawasan Old-CBD Dalam proses tindak lanjut, Bappeda ditunjuk menjadi lembaga yang bertugas merencanakan implementasi proyek. Atas bantuan CDIA dan Konsultan GOPA, Bappeda melakukan pendekatan kepada Bapenas melalui Program Project Development Facility - Infrastructure Reform Sector Development Program (PDF-IRSDP). IRSDP adalah program pemerintah pusat yang bertujuan membangun proyek-proyek yang berpotensi investasi dengan menggunakan dana dari pihak swasta. System ini dikenal dengan system Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership). Dengan diterimanya usulan proyek ini di Bapenas, maka Proyek Konsolidasi Pengembangan Kawasan Krueng Aceh secara resmi telah masuk ke dalam PPP Book - Bapenas dan menjadi salah satu proyek potensial yang akan ditawarkan kepada pihak swasta untuk implementasinya. Status proyek saat ini adalah dalam tahap menunggu kedatangan Konsultan PDF yang akan melanjutkan studi kelayakan. Konsultan ditargetkan tiba pada akhir April 2011. 13. ORIO ORIO adalah program facility for infrastructure development dari pemerintah belanda yang ruang lingkupnya adalah: WATSAN dan Pengendalian Banjir serta management pengelolaan sampah padat; Transport; dan Energy. Banda Aceh melalui dukungan dari Sea Defence Consultant (SDC) telah membantu pembentukan Tim Sanitasi Kota Banda Aceh dan penyusunan buku putih sanitasi dan strategi sanitasi kota, yang merupakan modal bagi pengajuan usulan pendanaan melalui program ORIO. Banda Aceh mengajukan permohonan bantuan dari ORIO untuk pembangunan system sanitasi yang mencakup: pengolahan air limbah, peningkatan layanan air bersih, dan peningkatan kualitas drainase mikro di wilayah Central Business District (CBD) dan sekitarnya. Bantuan ORIO berbentuk Grant atau Hibah sehingga pelaksanaan proyek diserahkan sepenuhnya kepada daerah penerima. Namun karena Proyek ORIO merupakan project “G to G”, maka integrasi antara Kota dan nasional (dalam hal ini Bappenas dan Departemen PU) sangat penting. Atas dukungan dari Bappenas dan PU serta Konsultan DHV Belanda, Banda Aceh berhasil masuk ke dalam 14 besar proyek yang dipertimbangkan akan dibantu oleh ORIO dan masuk ke dalam Blue Book - Bappenas. Blue Book mendata proyek-proyek yang didukung oleh pemerintah pusat dan siap ditawarkan pembiayaannya melalui bantuan hibah (grant) atau soft loan.

| 48

2.7 Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Banda Aceh merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dishubkominfo telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

“Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan Kota Banda Aceh telah berhasil memperoleh penghargaan selama dua tahun berturut-turut, 2010 dan 2011 dalam bidang Ketertiban Lalu lintas yaitu Wahana Tata Nugraha (WTN)” Pelaksanaan pembangunan di sektor perhubungan terus meningkat untuk pelayanan masyarakat termasuk fasilitas transportasi baik terminal Antar Kota Dalam Provinsi ( AKDP ) maupun terminal Antar Kota Antar Provinsi ( AKAP ) serta sarana lainnya seperti traffic light, rambu serta marka jalan dan sarana pelengkap lainnya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dilapangan telah kita ambil langkah peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) dengan memberikan Diklat Bidang Perhubungan Darat yang diadakan oleh Badan Diklat Kementerian Perhubungan baik di Jakarta, Bali maupun di Tegal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, disiplin, dedikasi yang tinggi sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dapat dioptimalkan Masalah perparkiran terus dibenahi mengingat kondisi yang tidak berimbang antara jumlah kendaraan dengan fasilitas yang tersedia yang diakibatkan oleh aktifitas masyarakat yang semakin tinggi. Selain itu, akibat tingginya aktifitas masyarakat yang berasal dari luar Kota Banda Aceh dan tidak berimbangnya jumlah kendaraan dengan volume jalan yang tersedia, maka perlu kita lakukan pembebasan lahan dibeberapa lokasi atau toko milik masyarakat untuk pelebaran jalan/persimpangan dalam rangka menghindari kemacetan. Hal itu telah di programkan oleh Dishubkominfo pada tahun yang akan datang. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh yang melakukan aktifitas keberangkatan dari Banda Aceh ke Sabang atau sebaliknya yang merupakan bantuan UNDP Pasca Tsunami, telah berfungsi secara maksimal dan telah berjalan lancar dalam melayani masyarakat. Pengguna jasa pelabuhan terus meningkat baik dari masyarakat lokal maupun mancanegara. Oleh sebab itu kita terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai melalui program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 4 tahun (tahun 2007 sampai tahun 2010) sebagai berikut : a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu dengan cara melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan pelayanan operasional pelabuhan. b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh

Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang dengan melakukan KIR pengujian kenderaan bermotor untuk penertiban operasional kenderaan yang laik jalan. 2. Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal dengan melakukan pemeliharaan terminal. | 49

c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas melalui penyediaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas untuk mengoptimalkan fungsi komunikasi lalu lintas. 2. Pengadaan Marka Jalan 3. Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir dalam rangka menjamin keselamatan kerja juru parkir melalui asuransi kecelakaan juru parkir. 4. Penilaian Lokasi, Potensi dan Target Retribusi 200 titik (survey) d. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu mengoptimalkan fungsi traffic light dalam Kota Banda Aceh. Tabel 2.7.1

No 1 2

4 5

Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

6

Pembangunan Jembatan Penyeberangan

7

DED Gedung Pengujian Kenderaan Bermotor Pengadaan rambu lalu lintas DED Intelegent Traffic System

8 9 10 11

15

Terminal Type A (Tahap III) Pembangunan gedung kantor dan landscapenya Pembangunan Terminal Mobil Barang Kota Banda Aceh Pembangunan Pelabuhan Ulee Lheue Penataan jalur satu arah Kawasan Peunayong Pengadaan Traffic Light LED

16

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

12 13 14

Lintas

dalam

rangka

Hasil Kerja Sama Pembangunan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Tahun 2007 s/d Tahun 2010

Kegiatan Terminal APK Keudah Traffic Light, Warning Light, Rambu dan Marka Jalan Penataan jalur satu arah seputaran Mesjid Raya Baiturrahman Pengadaan alat uji kendaraan bermotor

3

Lalu

Lokasi Keudah Dalam Kota Banda Aceh Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Dalam Kota Banda Aceh Dalam Kota Banda Aceh Depan Rumah sakit Umum Zainal Abidin Terminal Type A Kota Banda Aceh Dishubkominfo Kota Banda Aceh Batoh Gampong Peurada Gampong Santan

Keterangan Dengan BRR NAD –Nias beserta Negara/Organisasi Donor Tahun 2007

Perhubungan Provinsi Aceh dan APBN Tahun 2007

Dengan BRR NAD –Nias beserta Negara/Organisasi Donor Tahun 2008

Ulee Lheue Kawasan Peunayong Sp. KODIM, Sp. 3 Setui, Sp. Jambo Tape Dalam Kota Banda Aceh

Dengan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan APBN tahun 2008

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Dishubkominfo Kota Banda Aceh pada awal tahun 2008 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (Information Technology) dengan kapasitas yang sangat terbatas. Untuk pengembangannya maka pada tahun 2010 telah diupayakan penguatan infrastruktur IT-nya yaitu dengan bantuan dana Otonomi Khusus (OTSUS) 2010 sebesar Rp. | 50

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nama paket “Pengadaan Komputer Internet dan Instalasi untuk Media Center di Kota Banda Aceh”. Saat ini telah tersedia 12 unit komputer yang ditempatkan di ruangan khusus yang dinamakan INTERNET ROOM dengan jaringan internet yang terkoneksi ke Dishubkomintel Aceh (Gedung eks. BPDE NAD). Proses pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik dilakukan oleh Tim Newsroom dan di publish melalui website : www.perhubungan.bandaacehkota.go.id serta akun Facebook Club : [email protected]. Sementara itu, Internet Room (Media Center) hampir setiap harinya dikunjungi oleh insan pers, para pelajar dan mahasiswa. Aktifitas lainnya yang pernah dilakukan di ruang Internet Room oleh Tim Internet Room antara lain : a. Pengenalan IT bagi para siswa SDN 54 Banda Aceh b. Pelatihan komputer dan pengenalan IT bagi Guru SDN 54 Banda Aceh c. Pelatihan penggunaan perangkat lunak legal dan FOSS (Free Open Source Software) bagi SKPD seKota Banda Aceh selama 1 (satu) bulan. Pencapaian hasil diatas dilaksanakan melalui program/kegiatan serta evaluasi kontinu terhadap pencapaian hasil dari program/kegiatan tersebut. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2007 s/d 2010 antara lain : a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Melalui kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi yaitu meningkatkan informasi bagi masyarakat melalui penyediaan jaringan website gampong.

b. Program Kerja sama Informasi dan Media Massa Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah yaitu penyediaan informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah melalui baliho, spanduk, siaran radio, siaran televisi dan jasa muatan berita koran. Tabel 2.7.2

Hasil Kerja Sama Pembangunan Program Kerja sama Informasi dan Media Massa Tahun 2007 s/d tahun 2010

No. Kegiatan 1 Pengadaan komputer untuk Media Center Kota Banda Aceh 2 DED Gedung Media Center Kota Banda Aceh

Lokasi Dishubkominfo Kota Banda Aceh Dishubkominfo Kota Banda Aceh

Keterangan Dengan BRR NAD –Nias beserta Negara/Organisasi Donor Tahun 2007

Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2010 penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan terus ditingkatkan agar kelaikan sarana dan prasarana tetap optimal. Kondisi sarana prasarana perhubungan ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 2.7.3

Data Kondisi Sarana Prasarana Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d tahun 2010

No.

Uraian

1 2 3

Traffic Light Warning Light Rambu Jalan

Tahun 2007 Volume 15 Titik 10 Titik 809 Unit

Tahun 2008 Volume 15 Titik 14 Titik 1.009 Unit

Tahun 2009 Volume 15 Titik 14 Titik 1.029 Unit

Tahun 2010 Volume 16 15 1239

Keterangan

| 51

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Marka Jalan RPPJ Papan Nama Jalan Halte Terminal Type A Setui Terminal Type A Batoh Terminal L-300 Sibayak Terminal Type C Keudah Terminal PMABS Pelabuhan Ulee Lheue

2.000 M’ 2.235 M’ 28 Unit 28 Unit 300 Unit 350 Unit 40 Unit 42 Unit 1 Unit 1 Unit Proses Pembangunan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

2.385 M’ 28 Unit 550 Unit 42 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

15285 53 370 37 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit

Aset Pemko Aset Pemko

Dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi jalan, hingga tahun 2010 telah dilaksanakan pengadaan peralatan lalu lintas angkutan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.239 unit, traffic light 16 titik, warning light 15 titik, Rambu Penunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ) 53 unit, marka jalan 15.285 meter, papan nama jalan 370 unit. Tabel 2.7.4 No. 1 2

3 4

Uraian Persimpangan Utama Kendaraan Bermotor : a. Sedan, Sedan Station dan sejenisnya b. Jeep dan sejenisnya c. St. Wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya d. Bus, Microbus dan sejenisnya e. Pick up, Truck Deliverivan, D. Cabin, Dump Truck, Truck Tangki dan sejenisnya f. Sepeda Motor Roda Dua dan Roda Tiga g. Alat-alat Berat Kendaraan Wajib Uji Umum Kendaraan Wajib Uji TU

Tabel 2.7.5 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Data Kendaraan Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2010 Tahun 2007 14 Titik

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

4.118 Unit

4.259 unit

4.419 unit

2.709 unit

2.950 Unit 10.935 Unit

3.244 unit 12.346 unit

3.427 unit 13.819 unit

2.377 unit 9.497 unit

1.248 Unit 6.585 Unit

1.243 unit 7.047 unit

1.222 unit 7.496 unit

99 unit 5.195 unit

86.134 unit

101.028 unit

115.694 unit

73.530 unit

84 unit 5.218 Unit 9.757 Unit

91 unit 2.620 unit 2.259 unit



Data Trayek dan Armada Angkutan Kota di Banda Aceh Tahun 2010 Trayek

Keudah - Darussalam Keudah – Lampineung Keudah – Ulee Kareng Keudah – Lampeuneurut Keudah – Ketapang Dua Keudah – Krueng Cut Keudah – Tanjong Keudah – Lamteumen Keudah – Lueng Bata Keudah – Mibo Keudah – Lamjabat / Surien

Panjang Trayek 7 Km 4 Km 6 Km 6 Km 7 Km 5 Km 5 Km 5 Km 3 Km 5 Km 5 Km

Jumlah Armada

Keterangan

171 Unit 1 Unit 43 Unit 66 Unit 98 Unit 33 Unit 38 Unit 43 Unit 20 Unit 5 Unit 5 Unit | 52

12 13 14 15 16 17

Keudah – Syiah Kuala Keudah – Ulee Lheue Ulee Lheue – Deah Glumpang Keudah – Alue Naga Keudah – Lamgugop Keudah - Lamlagang

Tabel 2.7.6 No. 1 2 3 4 5

4 Km 6 Km 4 Km 5,5 Km 5 Km 4 Km

Unit 35 Unit 5 Unit 5 Unit 10 Unit 5 Unit

Data Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2010

Perusahaan CV. Ampera Fa. PMO CV. Matahari CV. Moris Perum Damri

Jumlah Armada 388 Unit 40 Unit 90 Unit 70 Unit 16 Unit

Jenis Kendaraan Mopen Mopen Mopen Mopen Bis sedang

Jumlah perusahaan AKDP dan AKAP selama kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2010 bersifat stabil (tetap). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 2.7.7

No. 1 2

Data Jumlah Perusahaan Angkutan Umum di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2010

Perusahaan Perusahaan AKDP Perusahaan AKAP

Grafik 2.7.1

Tahun 2007 16 Perusahaan 3 Perusahaan




Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Tingkat Keparahan di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2010

Terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 29.79 % dari kondisi tahun 2007 yang mencapai 94 kecelakaan menjadi 66 kecelakaan pada tahun 2010. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009 terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan karena laju kendaraan dengan kecepatan tinggi, salah jalan/melawan arus, parkir memakai badan jalan dan balapan liar (menurut data kepolisian).

| 53

Tabel 2.7.9 No. 1 2 3 4 5 6

Kondisi Perparkiran di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2010

Kegiatan Penambahan lokasi baru Pengendalian parkir Kontrak juru parkir Bad nama parkir Penertiban juru parkir Surat teguran juru parkir

satuan Titik Titik Orang Bad Orang surat

Tahun 2007 50 125 125 125 4 12

Tahun 2008 25 150 150 150 8 15

Tahun 2009 25 175 175 10 30

Tahun 2010 12 187 187 187 5 20

Lokasi titik parkir saat ini menapai 112 titik dengan kontrak juru parkir 187 orang. Dengan usaha pembenahan perparkiran dan pengoptimalisasi pelayanan seperti pelayanan pelabuhan, terminal, izin trayek dan pengujian kenderaan bermotor yang telah dilaksanakan terjadi, penerimaan PAD setiap tahunnya meningkat sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut. Tabel 2.7.10 Penerimaan PAD Kota Banda Aceh dari Pajak Parkir dan Retribusi Tahun 2007 s/d 2010 No. 1 2 3 4 5

Jenis Pajak dan Retribusi Pajak parkir

2007 865.826.000

Tahun Penerimaan 2008 2009 1.145.565.000 1.564.498.500

2010 1.703.377.000

Retribusi pengujian kenderaan bermotor Retribusi terminal

364.308.500

394.041.500

424.300.000

419.760.000

132.992.800

311.270.900

491.119.300

547.528.500

Retribusi pelayanan pelabuhan Retribusi izin trayek

267.951.263

375.295.638

621.756.109

642.112.565

17.040.000

18.222.500

19.032.500

24.780.000

Grafik 2.7.2

Grafik Total Penerimaan PAD Kota Banda Aceh dari Pajak Parkir dan Retribusi Tahun 2007 s/d 2010

| 54

Tabel 2.7.11 Evaluasi Pelayanan Pengujian Kenderaan Bermotor di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2010 N o.

1

Jenis Kendaraan

Mobil Penumpang Umum Bis Mobil Barang

2 3

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Taman Jumlah % Taman Jumlah % Taman Jumlah % Taman Jumlah % Kend. Kend. Kend. Kend. Kend. Kend. Kend. Kend. (Unit) yang (Unit) yang (Unit) yang (Unit) yang Diuji Diuji Diuji Diuji (Unit) (Unit) (Unit) (Unit) 617 1.141 92,46 712 1.362 95,65 436 791 90,71 357 599 83,89 896 4.032

1.606 89,62 820 7.010 86,93 3.185

1.437 87,62 968 6.298 98,87 4025

1.613 83,32 980 7.240 89,94 4.012

1.660 84,69 7.165 89,29

Tabel 2.7.12 Kondisi Angkutan di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2010 No.

1

Jenis Kendaraa n Mobil Penumpang Bis Mobil Barang

2 3

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Kartu Pengawas (Unit)

Kartu Operasional (Unit)

Kartu Pengawas (Unit)

Kartu Kartu Kartu Kartu Kartu Operasional Pengawas Operasional Pengawas Operasional (Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit)

621

-

443

-

546

-

353

-

15 -

372

15 -

683

18 -

663

16 -

867

Tabel 2.7.13 Penertiban Angkutan di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2010 No.

Jenis Kendaraan

1

Mobil Penumpang L300 Bis Mobil Barang Angkutan Kota (Labi-labi)

2 3 4

Tahun 2007 2 0 2 0

Jumlah Tilang Tahun 2008 Tahun 2009 9 53 0 18 7

0 1 21

Tahun 2010 24 1 111 0

Tabel 2.7.14 Program Kerjasama dengan Berbagai Pihak Lainnya No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Kerjasama Penataan Sp. Surabaya Penataan Sp. Gedung Keuangan Penataan Sp. Pocut Baren – Syiah Kuala Penataan Sp. PDAM Penataan Sp. T. Nyak Makam Penataan Sp. Jambo Tape Pengadaan Sumur Bor di Terminal Type A Pengadaan Halte Dalam Kota Pengadaan Jembatan Penyeberangan Jambo Tape Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dalam Kota Banda Aceh

Keterangan PU Prov. Aceh PU Prov. Aceh PU Prov. Aceh PU Prov. Aceh PU Kota PU Prov. Aceh Satker RR BRI Capella Honda Bapedalda Aceh

| 55

Sesuai standar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, terminal penumpang type A Batoh dan terminal type C Keudah sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan baik dari segi fasilitas utama, fasilitas penunjang dan lokasi terminal. Data fasilitas yang tersedia pada masing-masing terminal ditampilkan pada tabel dan gambar berikut ini. Tabel 2.7.15 Data Terminal Kota Banda Aceh Tahun 2010 No. 1

Uraian Terminal Penumpang Type A Fasilitas Utama : 1. Luas Lahan 2. Kantor 3. Ruang Tunggu Kedatangan AKAP 4. Ruang Tunggu Keberangkatan AKAP 5. Ruang Tunggu Kedatangan AKDP 6. Ruang Tunggu Keberangkatan AKDP 7. Ruang Tunggu Pengantar / Penjemput 8. Area Parkir Kedatangan AKAP 9. Area Parkir Keberangkatan AKAP 10. Area Parkir Kedatangan AKDP 11. Area Parkir Keberangkatan AKDP 12. Area Parkir Pengantar / Penjemput 13. Area Parkir Angkot / Taksi 14. Menara Pengawas 15. Loket Penjualan Tiket 16. Rambu Lalu Lintas Fasilitas Penunjang : 1. Toilet 2. Mushalla dan Tempat Wudhu 3. Pos Jaga dan Gerbang 4. Rumah Genset 5. Sclupture Papan Nama Terminal 6. Saluran Drainase 7. Lampu Penerangan 8. Kios dan Kantin 9. Klinik Kesehatan 10. Ruang Informasi dan Pengaduan 11. Pagar Keliling

2

Terminal Angkutan Type C Fasilitas Utama : 1. Luas Lahan 2. Kantor Terminal 3. Area Parkir 4. Pembatas Jalur

Luas

Keterangan

5 Ha 1.164 M2 524 M2 908 M2 608 M2 328 M2 1.094 M2 1.100 M2 346 M2 1.090 M2 346 M2 26.838 M2 6.837 M2 1 Unit 44 Unit 25 Unit 6 Unit 116 M 54 M2 10 M2 1 Unit 5.143 M2 1 Paket 8 Unit 1 Unit 1 Unit 1.006 M2

7.790 M2 1 Unit 9.030 M2 20 Unit

| 56

Fasilitas Penunjang : 1. Toilet 2. Mushalla dan Tempat Wudhu 3. Pos Jaga dan Pos Retribusi 4. Pos Retribusi II dan Gapura Pintu Masuk 5. Landscape 6. Saluran Drainase 7. Pilar Penunjuk Arah 8. Tiang Pada Pos Retribusi / Pintu Keluar 9. Halte 10. Pagar BRC 11. Penerangan

1 Unit 1 Unit 2 Unit 10 M2 150 M2 510,4 M2 10 Unit 2 Unit 10 Unit 333 M2 17 Titik

Tabel 2.7.16 Data Produksi Terminal dan Penindakan di Lapangan Tahun 2009 dan Tahun 2010 No. 1 2

Uraian Penumpang terminal Penindakan

Tahun 2009 394.200 Penumpang 48 Kasus

Tahun 2010 662.721 Penumpang 63 Kasus

Fasilitas Pokok Pelabuhan Ulee Lheue :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Gedung kantor : 260 M Ruang tunggu penumpang : 400 M Ruang kedatangan : 250 M Tempat duduk ruang tunggu : 183 Seat Penimbangan kendaraan : 1 Unit Jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way) : 1 Unit Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi Akses jalan Fasilitas pemadam kebakaran Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal Alur pelayaran Fasilitas sandar kapal Perairan tempat labuh Kolam pelabuhan untuk kebutuhan standar dan olah gerak kapal

| 57

Fasilitas Penunjang Daratan Pelabuhan Ulee Lheue :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan Tempat penampungan limbah Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan Areal pengembangan pelabuhan Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan) Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal Perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar) Perairan untuk keperluan darurat Perairan untuk kapal pemerintah

Alat pengangkutan laut yang beroperasi di Pelabuhan Ulee Lheue : 1

2

4

1. 2. 3. 4. 5.

KMP Tanjung Burang : Kapasitas 300 orang KMP Simeulu : Kapasitas 385 orang KMP BRR Aceh : Kapasitas 360 orang KM Pulo Rondo : Kapasitas 236 orang KM Bahari Expres : Kapasitas 241 orang

3

5

Lintasan Balohan – Ulee Lheue Lintasan Ulee lheue – Lamteng Lintasan Ulee Lheue – Balohan

Akses untuk memperoleh informasi yang baik, cepat, tepat dan akurat merupakan dambaan setiap orang, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun sosial kemasyarakatan. Menyadari betapa pentingnya peran informasi dan komunikasi, Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota | 58

Banda Aceh telah melaksanakan pelayanan dibidang ini serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. Sarana informasi yang ada dalam Kota Banda Aceh ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 2.7.15 Sarana Informasi Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2010 No

Jenis sarana informasi

Jumlah Tahun 2007

1 2 3 4 5

6

Televisi lokal Koran/harian Majalah RRI (program) Warnet 1. Yang memiliki ijin 2. Yang tidak memiliki ijin 3. Dalam proses Wartel

2 3 1 1

Tahun 2008 2 5 1 1

Tahun 2009 2 7 1 1

Tahun 2010 2 7 1 1

0 0 0 43

56 96 0 53

74 100 0 53

112 52 0 0

Pelayanan transportasi di Kota Banda Aceh masih mengalami berbagai kendala baik dari segi proses, pengawasan maupun pelaksanaannya. Begitu juga dengan tuntutan pelayanan informasi bagi masyarakat yang terus meningkat. Secara umum kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan publik maupun dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain : a. Keterbatasan lahan ruang parkir sehingga perparkiran belum tertata sepenuhnya b. Pertumbuhan kenderaan bermotor yang cukup tinggi tidak sebanding dengan pembangunan/perluasan jaringan jalan c. Belum tersedianya gedung pengujian kenderaan bermotor dan peralatan pengujian yang memadai d. Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki SDM bidang TIK e. Terbatasnya alokasi dana untuk pengembangan TIK f. Sarana komunikasi yang dimiliki masyarakat lebih maju/lebih canggih dibandingkan dengan yang digunakan oleh petugas/pengelola informasi. Dalam satu tahun terakhir sebelum berakhirnya RPJM Kota Banda Aceh (2007-2012), Dishubkominfo akan melakukan kebijakan pada beberapa hal antara lain : a. Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dimulai pada tahun 2012 s/d 2013, dalam hal ini DED telah selesai dilaksanakan. b. Pemasangan CCTV di beberapa titik persimpangan pada lokasi yang padat lalu lintas dan rawan kecelakaan. c. Perencanaan angkutan massal untuk mengatasi kemacetan (Trans Koetaradja). d. Pengadaan bus bersubsidi untuk menjangkau daerah pemukiman masyarakat dan bekerja sama dengan pihak Perum Damri sebagai angkutan perintis. e. Perencanaan Under Pass (jalan melintang dibawah jalan lain atau persilangan tidak sebidang dengan membuat terowongan dibawah muka tanah) di simpang Beurawe atau di depan Hermes Mall. f. Parkir :  Melakukan pendataan ulang seluruh juru parkir yang ada di Kota Banda Aceh dengan cara mengecek kecocokan data yang telah ada dengan yang bertugas disetiap lokasi parkir. Apabila ditemukan ada juru parkir yang tidak terdaftar maka akan dimintakan untuk mengurus kelengkapan administrasi agar dapat terdaftar sebagai juru parkir resmi.  Memberikan penghargaan bagi setiap juru parkir yang memenuhi kriteria sebagai juru parkir terbaik agar dapat memacu semangat juru parkir lain sehingga dapat bekerja lebih baik dan meningkatkan PAD kota. | 59





Pembagian zona parkir, dimana daerah atau zona parkir akan dibagi untuk beberapa wilayah kerja dan setiap zona akan diberi tanggungjawab kepada pihak ketiga seperti mantan TNI atau lainnya yang bisa mengendalikan daerah atau zona tersebut sehingga terbebas dari praktek percaloan dan premanisme. Mengarahkan setiap bangunan gedung agar lahan parkir sebaiknya dalam gedung (basement) menghindari pemakaian parkir pada tepi jalan.

Dalam rangka meningkatkan informasi dan komunikasi Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut : a. Memperluas jaringan infromasi sebagai upaya publikasi pembangunan b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, menyangkut pemasukan jaringan telepon kabel ke terminal penumpang. c. Peningkatan SDM bidang TIK(teknologi informasi dan komunikasi) melalui pelatihan bagi pegawai d. Berupaya mencari sumber dana dari pihak ketiga (NGO/LSM/Donor) sebagai pendukung kegiatan termasuk menjalin hubungan baik dengan Kemenkominfo untuk mendapatkan dukungan dana dan sarana.

| 60

2.8 Kantor Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan merupakan permasalahan yang serius, sehingga mendorong pemerintah dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup untuk melakukan tindakan dalam mewujudkan perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Tindakan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, serta pelestarian fungsi lingkungan meskipun hal tersebut tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah oleh fenomena yang kurang menguntungkan akibat permasalahan lingkungan global. Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh telah mengupayakan berbagai program/kegiatan untuk meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan dan mengendalikan kelestarian lingkungan. Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah : a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Sasaran program adalah usaha-usaha yang telah memiliki dokumen UKL/UPL dan usaha-usaha yang membuang limbah ke sungai/air permukaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. 2. 3. 4. 5.

Pengkajian Dampak Lingkungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Survey Sumber-sumber Dampak Lingkungan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Pelaksanaan UKL-UPL

Tujuan program ini adalah: - Melakukan identifikasi terhadap usaha-usaha yang menimbulkan pencemaran khususnya yang mencemari air permukaan. - Melaporkan kondisi limbah padat khususnya di TPA Gampong Jawa beserta pengolahan yang dilakukan. - Melaporkan kondisi bengkel dan rumah sakit yang berada di wilayah Kota Banda Aceh. - Sosialisasi/himbauan untuk membuat dokumen lingkungan (UKL-UPL) terhadap pelaku usaha/kegiatan yang telah berjalan. - Melaporkan kondisi sungai/kualitas air sungai yang berada di wilayah Kota Banda Aceh.

Kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Banda Aceh

| 61

b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sasaran dari program ini adalah isu strategis lingkungan dengan meningkatkan kualitas lingkungan secara holistic meliputi air, udara dan tanah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah 1. Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 2. Studi Daya Dukung Sungai 3. Mapping Sanitasi Tujuan Program ini adalah untuk : - Menghasilkan laporan yang dapat mendokumentasikan perbaikan dan kecenderungan kondisi lingkungan terkini dan akurat secara ilmiah sehingga menjadi referensi pengambilan kebijakan dalam rangka mempertahankan proses ekosistem serta meningkatkan kualitas kehidupan dimasa kini dan masa mendatang. - Menentukan kemampuan/daya dukung sungai untuk menampung jumlah limbah yang dapat dibuang langsung ke sungai. - Menginformasikan keadaan/kualitas lingkungan khususnya sanitasi perkotaan. c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sasaran program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga masalah persampahan dapat teratasi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan) Tujuan program ini adalah untuk: - Menyediakan kendaraan roda tiga yang dapat mengangkut limbah padat/sampah secara mobelair dari rumah-rumah masyarakat. - Menyediakan TPS (kontiner) untuk limbah padat/sampah. d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Sasaran program ini adalah seluruh komponen masyarakat agar turut berpartisipasi dalam upaya melindungi dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: - Perlindungan Sumber Daya Air - Pemantauan Kualitas Lingkungan

| 62

Tujuan program ini adalah untuk: - Mengurangi pencemaran lingkungan khususnya udara, menjaga kestabilan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, memberikan keteduhan dan kesejukan serta mengurangi efek rumah kaca. - Memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan memasang pamplet di lokasi-lokasi strategis. e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Sasaran program ini adalah sumber-sumber pencemaran yang menimbulkan polusi bagi lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: -

Pembangunan Laboratorium Lingkungan Hidup Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat Cair Pengadaan Alat-alat Laboratorium

Sesuai dengan kegunaan/fungsi dan sumber dana kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.8.1

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2007

No.

Kegiatan

Kegunaan / Fungsi

1

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Melaporkan kondisi limbah padat khususnya di TPA Gampong Jawa beserta pengolahan yang dilakukan.

Sumber Dana DAK APBK

Keterangan TPA Gampong Jawa

Melaporkan kondisi bengkel dan RS yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan himbauan/sosialisasi tentang dokumen UKLUPL untuk kegiatan tersebut.

APBK

Bengkel dan RS

Melaporkan kondisi sungai/kualitas iar sungai yang berada di wilayah Kota Banda Aceh

DAK APBK

Kualitas air sungai di kota Banda Aceh Jl. SoekarnoHatta (depan RSU Meuraxa)

2

Pembangunan laboratorium lingkungan hidup

Menyediakan sarana prasarana yang representatif untuk pengelolaan kualitas lingkungan di Kota Banda Aceh

DAK APBK

3

Pengujian emisi kendaraan bermotor

Melaporkan kondisi emisi kendaraan bermotor khususnya angkutan umum seperti labi-labi dan bus

APBK

4

Survey sumbersumber dampak lingkungan

Identifikasi sumber-sumber pencemaran lingkungan dari usaha pabrik tahu tempe

GTZ – SLGSR

Terminal Keudah

| 63

Tabel 2.8.2 No.


Kegiatan

Kegunaan / Fungsi

Sumber Dana APBK

Keterangan

1

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Melakukan identifikasi terhadap usaha-usaha yang wajib menyusun dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL)

2

Studi daya dukung sungai

Menentukan kemampuan / daya dukung sungai untuk menampung jumlah limbah yang dapat dibuang langsung ke sungai

GTZ - SLGSR

Kerjasama dengan menyediakan tenaga pengambilan sample air pada 15 titik

3

Mapping sanitasi

Menginformasikan keadaan/kualitas lingkungan khusunya sanitasi perkotaan

GTZ - SLGSR

Menyebarkan quesioner di 9 kecamatan dengan 3 kawasan prioritas penanganan sanitasi yaitu gampong peuniti, laksana, keuramat dan lamprit.

4

Perlindungan sumber daya air

 Mengurangi pencemaran lingkungan khususnya udara  Menjaga kestabilan kualitas lingkungan  Menjaga kelestarian lingkungan  Memberikan keteduhan dan kesejukan  Mengurangi efek rumah kaca

DAK APBK

Pengadaan 4.235 batang pohon mahoni, cemara dan trembesi

Tabel 2.8.3 No.

Bengkel, RS dan usaha pabrik tahu (Pemantauan wajib Amdal)


Kegiatan

Kegunaan / Fungsi

1

Pemantauan kualitas lingkungan

Memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan memasang pamplet di lokasi-lokasi strategis

2

Pembangunan Memberikan tempat pengolahan limbah cair tempat medis sehingga pencemaran lingkungan dapat pembuangan benda dikendalikan

Sumber Dana APBK

DAK APBK

Keterangan Pengadan papan informasi lingkungan 6 unit IPAL 1 unit BLUD RSUD Meuraxa | 64

padat/cair yang menimbulkan polusi 3

Pemantauan pelaksanaan UKLUPL

Tabel 2.8.4 No.

Melakukan pemantauan terhadap usaha-usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan

Danida

RSUD Zainal Abidin, PLN Lueng Bata, RPH, Tanggul Air Asin di Lampaseh


Kegiatan

Kegunaan / Fungsi

Sumber Dana DAK APBK

Keterangan

1

Pengadaan alat-alat Menentukan kualitas lingkungan sesuai dengan laboratorium parameter tertentu baik untuk udara maupun pengendalian air. dampak lingkungan hidup (2 unit)

2

Perlindungan sumber daya air

 Mengurangi pencemaran lingkungan khususnya udara  Menjaga kestabilan kualitas lingkungan  Menjaga kelestarian lingkungan  Memberikan keteduhan dan kesejukan  Mengurangi efek rumah kaca

DAK APBK

Pengadaan 6.000 batang pohon mahoni, cemara dan trembesi

3

Pemantauan kualitas lingkungan

Memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan memasang pamplet di lokasi-lokasi strategis

APBK

Pengadan papan informasi lingkungan 15 unit

Menyediakan kendaraan roda tiga yang dapat mengangkut limbah padat/sampah. Menyediakan TPS untuk limbah padat/sampah

DAK APBK

Pengadaan kendaraan roda tiga pengangkut sampah (10 Unit) dan Pengadaan kontainer (5 Unit)

Pada Tahun 2010 Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh telah menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup yang merupakan suatu laporan yang dapat mendokumentasikan perbaikan dan kecenderungan kondisi lingkungan terkini dan akurat secara ilmiah sehingga menjadi referensi pengambilan kebijakan dalam rangka mempertahankan proses ekologis serta meningkatkan kualitas kehidupan total dimasa kini dan masa datang. Adapun program yang telah dilaksanakan untuk mengahasilkan laporan tersebut adalah Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber | 65

daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dengan sasaran adalah isu strategis lingkungan dengan meningkatkan kualitas lingkungan secara holistic meliputi air, udara dan tanah. Tujuan program ini adalah untuk menghasilkan laporan yang dapat mendokumentasikan perbaikan dan kecenderungan kondisi lingkungan terkini dan akurat secara ilmiah sehingga menjadi referensi pengambilan kebijakan dalam rangka mempertahankan proses ekosistem serta meningkatkan kualitas kehidupan dimasa kini dan masa mendatang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang dilaksanakan tahun 2010 dilakukan dengan melaksanakan survey pada beberapa titik lokasi. Adapun sampling lokasi adalah : 1. Sumur Pantau di TPA Kampung Jawa ; 3 titik sampling, yaitu : sumur pantau 1, sumur pantau 2, sumur pantau 3. 2. IPLT Kampung Jawa; 6 titik sampling, yaitu: Kolam anaerobik awal, kolam anaerobic akhir, kolam maturasi, kolam lindi 1, kolam lindi 2, kolam lindi 3. 3. Sungai Krueng Aceh; 4 titik sampling, yaitu : Sp. Surabaya, Jembatan Beurawe, Jembatan Peunayong, pencampuran dengan limbah Pasar Ikan Peunayong. 4. Outlet Air Limbah Pasar Ikan Peunayong 5. Sungai Krueng Daroy; 8 titik sampling, yaitu : Jembatan Peuniti, Jembatan POM, Jembatan Ketapang, Jembatan Geuceu Komplek, Jembatan Seutui, Belakang Mesjid ATTaqwa, Depan Taman Putroe Phang, Belakang Pendopo. 6. Sungai Krueng Doy; 3 titik sampling, yaitu : Jembatan Blower, Jembatan Samping RRI, Jembatan Lampaseh. 7. Sungai Krueng Luengpaga (Belakang Stadion Harapan Bangsa) 8. Sungai Krueng Lamnyong (Jembatan Lamnyong) 9. Air Buangan Doorsmer Pengambilan data kualitas sungai 10. Air Buangan Limbah Pasar Ikan Lamnyong Dari hasil sampling lokasi dapat digambarkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :  



Pencemaran perairan yang terjadi berkaitan dengan banyaknya aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan bantaran sungai, khususnya Sungai Krueng Aceh Parameter BOD di beberapa lokasi berada diatas baku mutu lingkungan (PP No. 82 tahun 2001) seperti lokasi sungai belakang Pasar Ikan Peunayong, sungai Jembatan Beurawe, sungai Jembatan Peuniti. Untuk sungai belakang pasar Ikan Peunayong juga memiliki phosfat yang tinggi.

Dari beberapa lokasi titik sampling yang dilakukan maka berdasarkan hasil analisis, parameter kualitas air sungai lainnya masih berada di bawah baku mutu. Namun apabila ditinjau dari nilai Indeks Pencemaran (IP) berdasarkan Kepmen LH No. 114 tahun 2003, maka hanya kualitas air sungai di lokasi Belakang Pasar Ikan Peunayong tergolong tercemar ringan (TR) dengan IP 5,42 sedangkan untuk lokasi lainnya kondisinya masih baik.

| 66

Pencemaran Air Kondisi beberapa anak sungai saat ini mengalami pendangkalan dan penyempitan aliran, sehingga dapat menurunkan kuantitas air sungai. Sementara itu pencemaran sungai dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air pada beberapa sungai di Kota Banda Aceh. Sumber pencemaran tersebut berasal dari permukiman penduduk, kegiatan unit usaha kecil dan industri rumah tangga, kegiatan industri seperti PLTD. Limbah cair dan limbah padat dari aktivitas industri yang mencemari Sungai Krueng Aceh adalah PLTD Lueng Bata milik PT.PLN (Persero) Wilayah I Propinsi Aceh, sedangkan limbah cair kegiatan domestik berasal dari buangan rumah tangga baik yang langsung Monitoring dan evaluasi Pabrik Tahu dialirkan ke sungai maupun yang dialirkan melalui saluran drainase yang akhirnya mengalir ke sungai. Potensi pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Kegiatan usaha kecil yang berpotensi mencemari sungai di Kota Banda Aceh adalah industri rumah tangga pembuatan tahu dan tempe. Di Sungai Krueng Luengpaga terdapat 2 (dua) industri tahu yang membuang langsung limbah cairnya ke badan air sungai, sedangkan di sungai Krueng Daroy dan Krueng Doy terdapat 3 (tiga) industri tahu. Selain itu terdapat pula usaha perbengkelan, doorsmeer dan kegiatan usaha lainnya. Sumber limbah juga berasal dari tempat publik seperti di Pasar Ikan Peunayong. Meskipun demikian, dampak tersebut saat ini masih kecil karena PLTD Lueng Bata mengoperasikan IPALnya dengan mengalirkan air dari lingkungan PLTD ke saluran drainase dan kemudian ditampung pada bak perangkap minyak secara bertingkat untuk memisahkan minyak dengan air. Kantor Lingkungan Hidup pada tahun 2010 telah melakukan pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan pada sepuluh titik lokasi diantaranya Sungai Jembatan Lamnyong, Sungai Jembatan Keutapang, Sungai Jembatan Geuceu Komplek, Sungai Belakang Pasar Ikan Peunayong, Sungai Jembatan Pasar Ikan Peunayong, Sungai Jembatan Beurawe, Sungai Jembatan POM, Sungai Jembatan Peuniti, Sungai Sp. Surabaya dan Hulu Sungai Krueng Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.8.5 Kualitas Air Sungai di Kota Banda Aceh Tahun 2010. Pemantauan kualitas air juga dilakukan terhadap air Perlindungan Sumber Daya Air limbah di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletak di Gampong Jawa. Berdasarkan analisis pada beberapa titik lokasi yaitu sumur pantau, kolam pengolahan lumpur tinja dan kolam lindi (leachate) diperoleh hasil bahwa air limbah yang akhirnya dibuang ke lingkungan setelah dilakukan pengelolaan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga kualitas lingkungan di sekitar lokasi TPA dan IPLT sampai saat ini masih cukup baik dan terkendali. Hasil beberapa analisa kondisi kualitas air lainnya seperti air sumur dan air limbah/buangan pada beberapa lokasi di wilayah Kota Banda Aceh ditabulasikan dalam tabel Tabel 2.8.6 Kualitas Air Sumur Kota Banda Aceh Tahun 2010.

| 67

Tabel 2.8.5 Parameter

Kualitas Air Sungai di Kota Banda Aceh Tahun 2010 Satuan

Nama Sungai

Waktu Pemantauan (tgl/bln/thn) FISIKA Temperatur Residu Terlarut Residu Tersuspensi KIMIA ANORGANIK pH BOD COD DO Total Fosfat sbg P NO 3 sebagai N NH3-N Arsen Kobalt Barium Boron Selenium Kadmium Khrom (VI) Tembaga Besi

oC

mg/ L mg/L

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

1 Sungai Jembatan Lamnyong

2 Sungai Jembatan Keutapan g

23 Sept. 2010

23 Agts 2010

30.4 571 112

Lokasi Sampling 5 6 Sungai Sungai Jembatan Jembatan Pasar Beurawee Ikan Peunayon g 11 Agts 28-Jul-10 2010

3 Sungai Jembat an Geuceu Kompl ek 23 Agts 2010

4 Sungai Belakang Pasar Ikan Peunayon g 11 Agts 2010

7 Sungai Jembatan POM

8 Sungai Jembatan Peuniti

9 Sungai Sp. Surabaya

27 214 57

27.5 199 46

27 742 289

30.8 470 164

7.57 11* 24.70 6,2* 0.16 1.258 0.39

7.00 5.80 14.90 3,25* 0.36 1.225 0.55

7.10 5.00 13.20 3,12* 0.36 1.208 0.47

6.30 15,9* 46.10 7* 1,12* 3.020 > 1,5

0.0035 0.0005 0.0041 0.0077

0.0019 TD 0.0030 0.0220

0.0010 TD 0.0021 0.0203

0.0068 0.0006 0.0053 0.0178

10 Hulu Sung ai Krue ng Aceh 17May10

28-Jul-10

28-Jul-10

28-Jul-10

28.5 246 137

28.9 225 110

28.5 231 118

27.9 174 26

30 142 27.5

6.50 14,7* 31.50 6,4* 0.67 1.244 0.69

6.70 6,2* 13.00 3,9* 0.51 1.177 0.70

6.90 5.70 14.20 3,2* 0.38 1.065 0.51

6.80 6,3* 15.10 3,9* 0.47 1.185 0.69

7.20 4.70 12.00 2.80 0.16 1.028 0.32

7.29 3.11 10.80 2.30

0.0051 TD 0.0037 0.0159

0.0022 TD 0.0028 0.0106

0.0032 TD 0.0025 0.0121

0.0036 TD 0.0022 0.0127

0.0025 TD 0.0041 0.0159

0.03

< | 68

Timbal

mg/L

Mangan

mg/L

Air Raksa Seng Khlorida Sianida Fluorida Nitrit sebagai N Sulfat Khlorin bebas Belereng sebagai H2S MIKROBIOLOGI Fecal coliform Total coliform RADIOAKTIVITAS Gross-A Gross-B KIMIA ORGANIK Minyak dan Lemak Detergen sebagai MBAS Senyawa Fenol sebagai Fenol BHC Aldrin / Dieldrin Chlordane DDT

0,010 < 0,010 < 0,001

0.0019

0.0017

0.0014

0.0027

0.0018

0.0014

0.0009

0.0009

0.0012

mg/L mg/L mg/l mg/L

0.0069 156.30 < 0,010

0.0063 68.20 < 0,010

0.0109 129.3 < 0,010

0.0077 118.30 < 0,010

0.0057 48.20 < 0,010

0.0044 56.20 < 0,010

0.0059 64.90 < 0,010

0.0081 56.30 < 0,010

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.55 0.03 340.00 0.061 0.0084

0.51 0.019 108.00 0.015 0.0013

0.0077 68.20 < 0,010 0.44 0.026 98.00 0.019 0.0010

0.97 0.064 215 0.044 0.0039

0.73 0.058 168.00 0.029 0.0034

0.57 0.039 118.00 0.016 0.0019

0.50 0.024 139.00 0.021 0.0011

0.55 0.037 136.00 0.017 0.0015

0.39 0.013 114.00 0.021 0.0010

jml/10 0 ml jml/10 0 ml

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

600

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

1600

0.01

Bq /L Bq /L ug /L

0.05

ug /L ug /L ug /L ug /L ug /L ug /L | 69

Heptachlor dan ug /L heptachlor epoxide Lindane ug /L Methoxyclor ug /L Endrin ug /L Toxaphan ug /L Fisik Lokasi Pemantauan Koordinat

Ketinggian di atas permukaan laut Lebar sungai Kedalaman sungai Kemiringan sisi kiri Kemiringan sisi kanan

N= 05o34'19.6" E= 095o21'36.7"

N= 05o33'39. 8" E= 095o19'0 6.8"

N= 05o33'37. 2" E= 095o19'0 4.5"

N= 05o33'14. 1" E= 095o19'4 9.6"

N= 05o33'11. 5" E= 095o19'1 4.6"

N= 05o33'03. 4" E= 095o19'1 4.4"

N= 05o33'03. 0" E= 095o19'4 1.7"

meter meter meter derajat derajat

Keterangan : - ( * ) melebihi baku mutu untuk air kelas III - TD = Tidak terdeteksi Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

| 70


Kualitas Air Sumur Kota Banda Aceh Tahun 2010 Satuan

Lokasi Sampling 4 5

1

2

3

6

7

8

9

10

TPA Kampung Jawa (Sumur pantau 1)



Sumur masyarak at di Rukoh (Dekat Fakultas Tarbiyah) **

Sumur masyarak at di Kopelma Darussala m (Dekat Fakultas Tarbiyah) **

Sumur di RSU. Meutia **

Sumur di RS. Tgk. Fakinah **

Sumur di Klinik Nadhira (Jl. Singgah Mata N0.29, Blower) **

Sumur Pendudu k (sebelah Klinik Nadhira) **

Sumur Bor di Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh **

N = 05o34'39.8 E = 095o19'02.4

N= 05o34'45, 8 E= 095o18'51 .8 5-Apr-10

-

-

-

-

-

-

-

5-Apr-10

N= 05o34'38 E= 095o18'53 .8 5-Apr-10

2010

2010

22Jan-10

19Apr-10

18-Jun10

18-Jun10

28-Sep10

mg/ L mg/L

29.6 1280 -

30 1272 -

30 1439 -

29.8 854 -

30.5 1694* -

326 -

31.1 70.7 -

27 735 -

27 812 -

26 291 12

6-9 mg/L

7.10 -

6.50 -

6.0 -

8,85* -

9,03* -

7.60 -

7.15 -

7.00 -

8.02 0.66

COD

mg/L

-

-

-

-

-

-

-

-

17.27

DO Total Fosfat sbg P NO 3 sebagai N NH3-N Arsen


3.104 0.0016

12,155* 0.0023

15,032* 0.0035

6.0163 -

6.5041 -

8.672 0.162 6 0.387 5 8.374* TD TD

0 0

3.941 0

5.019 0

2.78 0.95 -

Nama Lokasi

Koordinat

Waktu Pemantauan FISIKA Temperatur Residu Terlarut Residu Tersuspensi KIMIA ANORGANIK pH BOD

oC

| 71

Kobalt Barium Boron Selenium Kadmium


0.0060 0.0011

0.0081 0.0017

0.0093 0.0017

-

-

Khrom (VI) Tembaga Besi Timbal Mangan


0.0147 0.0023 0.0079

1,0273* 0.0038 0.0192

1,1052* 0.0049 0.0180

0.0052 0.5621 -

0.0037 2,374* -

Air Raksa Seng

mg/L mg/L

0.0108

0.0217

0.0298

-

-

Khlorida Sianida Fluorida Nitrit sebagai N Sulfat

mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L

140.22 0.006 < 0,10 0.115 296

318 0.010 < 0,10 1,025* 310

344 0.010 < 0,10 1,107* 356

-

-

-

-

-

-

312

≥ 1898*

≥ 1898*

368

≥ 1898*

0.010

Khlorin bebas mg/L Belereng sebagai mg/L H2S MIKROBIOLOGI Fecal coliform jml/100 ml Total coliform jml/100 ml RADIOAKTIVITAS Gross-A Bq /L Gross-B Bq /L KIMIA ORGANIK Minyak dan Lemak ug /L Detergen sebagai ug /L

0.0003 0.0016

0.0023 0.0009

0.002 0.0014

-

0 0.0025 0.0005 0.0028

0.0003 0.1437 0 0.0096

0.0005 0.1662 0 0.0108

< 0.008 < 0.012 < 0.0012

0.0032

0.0112

0.0139

-

28.4 0.002 < 0,10 0 19

96.2 0.004 < 0,10 0.108 158

96.2 0.004 < 0,10 0.131 172

0.04 -

-

TD 0.000 0 TD TD 1.128* TD 0.752 8 0.001 9 0.276 4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

≥ 1898*

-

-

460

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.015

0.029

-

-

-

0.008

0.06

0.08

0.10 | 72

MBAS Senyawa Fenol sebagai Fenol BHC Aldrin / Dieldrin Chlordane DDT Heptachlor dan heptachlor epoxide Lindane Methoxyclor Endrin Toxaphan

ug /L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ug /L ug /L ug /L ug /L ug /L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ug /L ug /L ug /L ug /L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan : ( * ) melebihi baku mutu untuk air bersih - TD = Tidak terdeteksi Sumber : - Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh - (**) Dokumen UKLUPL

| 73


Kualitas Air Kota Banda Aceh Tahun 2010 Satu an

Nama Lokasi

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Air PDAM Warung Ayam Bakar Kuta Raja**

Air Drainase dalam Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh**

Limbah Pasar Ikan Lamnyo ng (Sp. Rukoh)

Doorsm er Lingkar Kampus , Jl. T.Nyak Arief No.26

Limbah Pasar Ikan Peunayo ng

Air Buanga n Rumah Tangga Kelurah an Peuniti

Air Limbah IPLT (Kolam Maturas i Akhir) Kampun g Jawa

Air Limbah IPLT (Kolam Anaerob ik Awal) Kampun g Jawa

Air Limbah IPLT (Kolam Maturas i Sistim Tertutu p) Kampun g Jawa

Air Limbah IPLT (Kolam Lindi 1) Kampun g Jawa



N= 05o34' 55,1 E= 095o21 '39.2 23Sep-10

N= 05o34' 23,1 E= 095o21 '39.6 23Sep-10

N= 05o33' 37,1 E= 095o19 '04.4 11Aug-10

N= 05o33' 03,3 E= 095o19 '14.9 28-Jul10

N= 05o34' 55,1 E= 095o18 '50.9 5-Apr10

N= 05o34' 45,2 E= 095o18 '51.5 23Aug-10

N: 05o34' 49,1 E: 095o18 '53,4 7-Apr10

N: 05o34' 43,6 E: 095o18 '51,7 7-Apr10

N: 05o34' 45,1 E: 095o18 '51,5 7-Apr10

N: 05o34' 45,2 E: 095o18 '51,5 23Aug-10

Koordinat

Waktu Pemantauan FISIKA Bau

-

Rasa

-

Warna Kekeruhan/tur bidity Temperatur Residu Terlarut

TCU NTU oC

mg/ L mg/L

Residu Tersuspensi KIMIA ANORGANIK pH 6-9 BOD mg/L

Lokasi Sampling 6 7

1

6-Oct-10

28-Sep-10

Tidak berbau Tidak berbau 0.164 1.88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

370

127

257

142.6

-

-

-

-

-

-

29 186

25 746

30.5 -

30.1 -

25 -

30.6 -

31.8 -

31 -

31 -

31.8 -

31.8 -

30 -

-

74

> 250*

81

215*

147*

16

27

35*

175*

210*

25.8

7.85 -

8.96 4.20

6.00 138*

7.63 62

5,2* 119*

6.0 136*

6.10 27

5* 51*

4.80* 69*

4.50* 480*

4.20* 576*

6.10 26.5 | 74

COD DO Total Fosfat sbg P NO 3 sebagai N NH3-N Arsen Kobalt Barium Boron Selenium Kadmium Khrom (VI) Tembaga Besi Timbal Mangan Air Raksa Seng Khlorida Sianida Fluorida Nitrit sebagai N Sulfat Khlorin bebas Belereng sebagai H2S Kesadahan (CaCO3) Sulfida (H2S) Ammoniak (NH4) Aluminium (Al) MIKROBIOLOGI

mg/L mg/L mg/L

-

136.14 0.25 -

256* > 2*

118.5 1.63

211,6* > 2*

284,7* 1.049

74 1.811

112* 1.990*

234* > 2*

810* > 2*

982* > 2*

64.2 1.347

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.884 0 0.0023 0.0008 0.0006 0.0017 0.0085 0 0.0039 0 0.0031 21.3 0.004 < 0,10 0.011 72 0.61 -

98.00 < 0.008 < 0.012 < 0.0028 0.0072 -

2.690 > 1,5 0.0039 0.0029 1.0853 0.0064 > 3* -

1.177 > 1,5 0.0066 0.0071 1.0459 0.0097 2.390 -

>5 > 1,5 0.0052 0.0092 3.0664 0.0149 > 3* -

3.577 > 1,5 0.0066 0.0060 1.1368 0.0117 > 3* -

1.39 -

> 1,5* -

> 1,5* -

> 1,5* -

> 1,5* -

1.39 -

mg/L

93.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mg/L mg/L

0.008 0.47

-

1.39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mg/L

0.0067

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

| 75

Fecal coliform Total coliform RADIOAKTIVITAS Gross-A Gross-B KIMIA ORGANIK Minyak dan Lemak Detergen sebagai MBAS Senyawa Fenol sebagai Fenol BHC Aldrin / Dieldrin Chlordane DDT Heptachlor dan heptachlor epoxide Lindane Methoxyclor Endrin Toxaphan

jml/1 00 ml jml/1 00 ml

0

-

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

0

-

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

≥ 1898

-

-

-

-

-

Bq /L Bq /L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ug /L

-

0.70

-

3.499

-

-

-

-

-

-

-

-

ug /L

0.006

-

-

> 150

-

-

-

-

-

-

-

-

ug /L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ug /L ug /L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ug /L ug /L ug /L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ug /L ug /L ug /L ug /L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan : ( * ) melebihi baku mutu untuk air limbah domestik Sumber : - Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh - (**) Dokumen UKL-UPL

| 76

Pencemaran udara Semakin tingginya intensitas kegiatan industri dan pergerakan penduduk menjadi pemicu memburuknya kualitas udara. Hal ini juga diperburuk dengan oleh kualitas atmosfer global yang menurun karena rusaknya lapisan ozon akibat akumulasi senyawa kimia yang merupakan bahan perusak ozon. Pemantauan kualitas udara Kota Banda Aceh dilakukan secara intensif pada 4 stasiun pemantau yang representative mewakili kondisi kualitas udara di Kota Banda Aceh, masing-masing adalah Pango Raya (N:05o32”442’; E:95o20”532’), Pango Dayah : (N:05o32”254’; E:95o20”612’), Lueng Bata (N:05o32”252’; E:95o20”337’), dan Cot Mesjid (N:05o32”070’; E:95o20”553’). Pengukuran dilakukan secara intensif dari Bulan September 2005 sampai dengan Bulan Maret 2010 dengan periode pengamatan setiap 3 bulan. Parameter kualitas udara yang diukur antara lain Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Oksida (NO2), Carbon Monooksida (CO), dan Total Suspended Partikel (TSP). Kondisi kualitas udara berdasarkan hasil pengamatan selama kurun waktu September 2005 hingga Maret 2010 adalah sebagai berikut : - Konsentrasi SO2 pada udara ambient Kota Banda Aceh masih berada di bawah baku mutu lingkungan (< 900 g/Nm3) yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia (PP No. 41 tahun 1999) dilihat dari hasil kandungan SO2 di udara ambient yang diukur. - Konsentrasi NO2 pada udara ambient Kota Banda Aceh masih berada di bawah baku mutu lingkungan (< 400 g/Nm3) yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia (PP No. 41 tahun 1999) dari hasil kandungan NO2 di udara ambient yang diukur. - Konsentrasi CO pada udara ambient Kota Banda Aceh masih berada di bawah baku mutu lingkungan (< 30.000 g/Nm3) yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia (PP No. 41 tahun 1999) dilihat dari hasil kandungan CO di udara ambient yang diukur. - Konsentrasi TSP pada udara ambient Kota Banda Aceh masih berada di bawah baku mutu lingkungan (< 230 g/Nm3) yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia (PP No. 41 tahun 1999) dilihat dari hasil kandungan TSP di udara ambient yang diukur.

Secara umum, hasil pemantauan kualitas udara ambient Kota Banda Aceh dalam periode waktu September 2005 – Maret 2010 yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa keberadaan polutant SO2, NO2, CO, dan partikulat masih berada di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan (PP No. 41 tahun 1999), masing-masing adalah SO2 (< 900 g/Nm3), NO2 (< 400 g/Nm3), CO (< 30.000 g/Nm3), dan TSP (< 230 g/Nm3). Kecenderungan ini menunjukkan bahwa udara Kota Banda Aceh masih tergolong baik. Pencemaran udara juga disebabkan oleh emisi gas buang pada sumber tidak bergerak. Hasil pengukuran karakteristik emisi gas buang pada sumber tidak bergerak di Kota Banda Aceh ditabulasikan pada tabel berikut.

| 77

Tabel 2.8.8 No

Karakteristik Emisi Gas Buang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Kota Banda Aceh Type Jenis Tahun Emisi Gas Buang (ppm) CO

NO

NO2

NOX

SO2

1

SWD 6 TMBW

Genset

1983

215

622

<1

915

<1

2

Sulzer 1

Genset

1987

473

521

<1

794

<1

3

Sulzer 5

Genset

1987

358

367

<1

559

<1

4

Sulzer 6

Genset

1987

202

404

<1

634

<1

5

Caterpillar 01

Genset

2000

768

719

≤1

1213

18

6

Caterpillar 02

Genset

2000

1019

757

≤1

1307

64

7

Mercy 01

Genset

2001

371

78

≤1

397

≤1

8

MTU 18 V 2000 G62

Genset

2002

4215

978

≤1

1203

18

9

MTU 18V 2000 G63

Genset

2003

6776

733

≤1

1674

28

10

DAF DUT 1160 A

Genset

2003

6103

160

≤1

1995

41

Sumber : Muhammad Zaki, dkk, 2010

Emisi gas buang mesin pembangkit listrik tenaga diesel ditemukan lebih didominasi oleh kandungan CO dan NOx yang mencapai masing-masing antara 215 – 6103 ppm untuk CO dan 397 – 1995 ppm untuk NOx. Beberapa type mesin pembangkit seperti MTU 18 V dan DAF DUT 1160A menghasilkan emisi gas CO dan NOx yang tergolong tinggi. Mesin ini juga mengeluarkan emisi SO2 ke udara yang dinilai lebih besar dibandingkan dengan type mesin lainnya seperti SWD Sulzer, dan Mercy.

 Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang oleh Sumber Bergerak Pengukuran emisi gas buang kenderaan yang berada di Kota Banda Aceh dilakukan secara acak terhadap berbagai type kenderaan roda dua, roda empat, bus, dan peralatan berat dengan parameter uji meliputi Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO2), dan Sulfur Dioksida (SO2). Hasil pengujian diperlihatkan pada tabel berikut.

Pengujian emisi kendaraan angkutan umum

| 78

Tabel 2.8.9 No

Karakteristik Emisi Gas Buang Kendaraan Roda Dua di Kota Banda Aceh

Type

Jenis

Tahun CO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7

Kenderaan berbahan bakar bensin Yahama Jupiter Z 2007 Yamaha Jupiter MX 2007 Yamaha Jupiter MX 2007 Yamaha Jupiter MX 2006 Suzuki Shogun 2008 Suzuki Spin 2008 Suzuki Spin 2008 Suzuki Satria 2007 Suzuki Shogun SP 2006 Honda Revo 2006 Honda Supra Fit 2006 Honda Supra Fit 2004 Honda Mega Pro 2005 Honda Karisma 2005 Honda Karisma 2004 Honda Supra X 2003 Honda Supra X 2003 Honda GL Pro 1995 Kenderaan berbahan bakar campuran Yamaha RX King 2005 Kawasaki Ninja 2005 Kawasaki Ninja 2003 Suzuki Satria 2005 Suzuki Satria 2004 Vespa PX 1989 Vespa PX 1988

Emisi Gas Buang (ppm) NO NO2 NOX

SO2

2000 2000 2000 2000 1729 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 1562 2000 2000 2500 2000 783

0 16 0 0 16 17 19 17 0 0 0 0 12 3 2 0 0 16

0 0 4 2 0 0 0 4 3 0 0 6 0 0 0 3 1 0

0 16 4 2 0 17 19 21 3 0 0 6 12 3 2 3 1 16

0 0 1063 465 0 0 0 0 979 216 221 2379 0 0 0 1376 269 0

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

0 3 0 0 5 0 0

0 0 0 2 0 3 6

0 3 0 2 5 3 6

0 0 465 663 0 172 636

Keterangan : Temperatur pengukuran : 30-31 oC, Temperatur gas emisi: 31-41 oC. Kondisi pengukuran : tekanan kopling gas penuh Sumber : Elvitriana, dkk, 2010

Tabel 2.8.10 Karakteristik Emisi Gas Buang Kendaraan Roda Empat di Kota Banda Aceh No

Type

Jenis

Tahun CO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kenderaan berbahan bakar bensin Daihatsu Terrios 2008 Suzuki AVP 2008 Suzuki Escudo 2007 Suzuki Swift 2007 Suzuki Erio 2007 Mitsubishi Lancer 2007 Honda CRV 2007 Honda Jazz 2007 Toyota Innova 2007 Toyota Innova 2006 Toyota Avanza 2006 Toyota Innova 2004 Toyota Kijang 1994

33 11 2000 2000 2000 2072 2000 1847 2000 2000 289 2000 2500

Emisi Gas Buang (ppm) NO NO2 NOX 33 10 0 24 26 50 100 51 32 36 10 24 0

0 0 12 3 0 0 0 13 0 0 0 4 16

33 10 12 27 26 50 100 64 32 36 10 28 0

SO2 0 0 3118 63 0 0 0 0 421 365 0 239 5900 | 79

14 15 16 17 18

Toyota Starlet 1993 2000 12 Toyota Starlet 1992 2000 0 Toyota Starlet 1988 2000 5 Toyota Hardtop 1987 320 226 Toyota Starlet 1985 2000 0 Kenderaan berbahan bakar solar 1 Mitsubishi D Cabin 2007 755 10 2 Mitsubishi D Cabin 2006 213 29 3 Mitsubishi L 300 2006 45 11 4 Mitsubishi L 300 Bus 2005 161 35 6 Isuzu Panther 2005 111 9 6 Isuzu Panther 2000 444 44 7 Chevrolet Opel Blazer 2000 2000 22 8 Chevrolet Opel Blazer 1996 778 10 9 Daihatsu Ranger 1992 351 23 10 Daihatsu Hiline 1990 393 23 11 Daihatsu Taft 1987 475 368 Keterangan : Temperatur pengukuran : 30-34 oC, Temperatur gas emisi: 34-81 oC Kondisi pengukuran : tekanan kopling gas penuh

0 3 0 85 1

12 3 5 311 1

0 636 0 19 462

29 30 18 40 40 136 23 16 58 55 132

39 59 29 76 49 179 45 26 81 79 500

0 0 3 0 10 22 0 0 0 0 32

Emisi gas buang kenderaan roda dua baik berbahan bakar bensin maupun campuran ditemukan lebih didominasikan oleh kandungan CO yang mencapai antara 783 – 2000 ppm. Beberapa type kenderaan roda dua berbahan bakar bensin seperti Yamaha (Jupiter MX), Suzuki (Shogun), dan Honda (Revo, Supra Fit, Supra X) menghasilkan emisi gas SO2 yang tergolong tinggi mencapai antara 216 – 2379 ppm. Sementara itu, untuk type kenderaan roda dua berbahan bakar campuran juga menghasilkan emisi gas SO2 yang tergolong tinggi mencapai antara 172 – 663 ppm untuk kenderaan type Kawasaki (Ninja), Suzuki (Satria), dan Vespa (PX). Emisi gas NOx ditemukan tergolong rendah antara 0 – 21 ppm. Hasil pengukuran karekteristik emisi gas buang kenderaan roda empat ditabulasikan pada Tabel 2.8.9 Sementara itu emisi gas buang kenderaan roda empat baik berbahan bakar bensin maupun solar ditemukan lebih didominasi oleh kandungan CO yang mencapai antara 11 – 2072 ppm. Sedangkan untuk type kenderaan roda empat berbahan bakar bensin seperti Suzuki (Escudo dan Swift), Toyota (Kijang, Innova, Hardtop, dan Starlet) menghasilkan emisi gas SO2 yang tergolong tinggi mencapai antara 19 – 5900 ppm. Sementara itu, untuk type kenderaan roda empat berbahan bakar solar juga menghasilkan emisi gas SO2 antara 10 – 32 ppm untuk kenderaan type Isuzu (Panther) dan Daihatsu (Taft). Emisi gas NOx ditemukan tergolong tinggi antara 0 – 1000 ppm. Hasil penelitian karekteristik emisi gas buang bus dan peralatan berat ditabulasikan pada Tabel 2.8.10. Emisi CO pada gas buang kenderaan bus dan peralatan berat berbahan bakar solar ditemukan lebih rendah dibandingkan dengan kandungan CO pada kenderaan roda dua dan roda empat, emisi CO yang ditemukan antara 95 – 462 ppm. Selanjutnya emisi gas NOx yang dihasilkan oleh kenderaan bus dan peralatan berat berbahan bakar solar ditemukan rata-rata antara 35 – 217 ppm, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan NOx pada kenderaan roda dua dan roda empat. Emisi gas SO2 yang ditemukan pada gas buang kenderaan bus dan peralatan berat berkisar antara 0 – 45 ppm.

| 80

Tabel 2.8.11 Karakteristik Emisi Gas Buang Kenderaan Bus dan Peralatan Berat No

Type

1 Cat 2 Cat 3 Hyundai 4 Escapator 5 Sakai 6 Sakai 7 Mitsubishi 8 Mitsubishi 9 Isuzu 10 Mitsubishi 11 Nissan 12 Mitsubishi 13 Nissan 14 Mercedes 15 Mitsubishi 16 Mitsubishi Keterangan :

Jenis Buldouzer Buldouzer Becho Becho Tendem Perkin Compactor Compactor BTR Greader Dumptruck Dumptruck Tangki Bus Truck Truck

Tahun 1990 1980 2006 2002 1977 2004 1987 1980 1985 1990 2006 2004 2004 1998 2008 2005

CO 327 455 211 163 376 462 395 256 300 272 183 185 293 296 95 131

Emisi Gas Buang (ppm) NO NO2 NOX 63 27 90 119 98 217 96 48 144 21 14 35 100 133 234 20 44 64 110 89 199 50 115 165 19 50 69 27 56 83 25 48 73 29 62 92 85 115 199 80 106 185 14 42 56 21 45 67

SO2 0 8 2 0 45 0 11 39 0 0 8 13 44 40 12 8

Temperatur pengukuran : 29-33 oC, Temperatur gas emisi: 44-298 oC Kondisi pengukuran : tekanan kopling gas penuh

Secara umum hasil pengujian menunjukkan bahwa emisi CO yang dihasilkan oleh kenderaan roda dua dan roda empat lebih tinggi dibandingkan dengan bus dan peralatan berat dengan konsentrasi tertinggi mencapai 2500 ppm. Sedangkan emisi NOx yang dihasilkan oleh bus dan peralatan bera, konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan kenderaan bermotor roda dua dan roda empat. Lebih lanjut hasil yang diperoleh menggambarkan bahwa tahun pembuatan kendaraan bukan faktor utama dalam menghasilkan emisi yang lebih tinggi, melainkan perawatan mesin kendaraan sangat menentukan besar kecilnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan sehingga langkah ini perlu dilakukan dalam upaya mengurangi emisi gas buang kenderaan di Kota Banda Aceh.  Pencemaran Udara terhadap Kebisingan oleh Sumber Bergerak Tahap rekontruksi dan rehabilitasi permukiman penduduk juga membawa dampak kepadatan lokasi yang dilalui oleh kendaraan bermotor. Tingkat kebisingan di Kota Banda Aceh semakin meningkat. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendrayatna, dkk (2009) melaporkan bahwa tingkat kebisingan di sekitar Kota Banda Aceh nilainya lebih besar dari 55 dB (A). Dengan nilai tingkat kebisingan eqivalen (Leq) di masing-masing simpang utama Kota Banda Aceh masing-masing adalah Sp. Surabaya 79 dBA (20 meter) dan 77 dBA (35 dan 50 meter); Sp. Jambo Tape masing-masing (74 dBA (20 meter), 73 dBA (35 meter), 76 dBA (50 meter); Sp. Lima masing-masing 77 dBA (20 meter), 77 dBA (30 meter), dan 76 dBA (50 meter); Simpang Neusu masing-masing 81 dBA (20 meter), 78 dBA (30 meter), 74 dBA (50 meter); dan Sp. Empat masing-masing 78 dBA (20 meter), 74 dBA (30 meter), 70 dBA (50 meter). Berdasarkan derajat kebisingan tersebut, maka di Kota Banda Aceh dinyatakan sebagai daerah yang tingkat kebisingannnya cukup tinggi dan perlu ditanggulangi. Berkenaan dengan itu Pemerintah | 81

Kota berupaya lebih untuk menggiatkan program hijau, dengan menanam tanaman rindang yang dapat mereduksi suara di sisi-sisi jalan dan persimpangan. Kendala Yang Dihadapi 1. Rendahnya ketersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan pemantauan polusi sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyeluruh dan hanya mengambil lokasi sampling dibeberapa area, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia. 2. Belum tersedianya tenaga laboran. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan merupakan hambatan terbesar, karena berbagai program dan kegiatan yang dicanangkan tanpa dukungan masyarakat tidak memberikan hasil yang maksimal. 4. Belum tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembuangan sampah dan limbah. 5. Belum adanya qanun yang mengatur tentang lingkungan hidup Upaya yang akan dilakukan Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam kurun waktu dua tahun kedepan meliputi : - Menguatkan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup melalui berbagai program sosialisasi & pembelajaran bagi masyarakat. - Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk mendorong sumber pencemar memenuhi baku mutu dan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. - Meningkatkan penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang dan pengkajian dampak lingkungan dengan meningkatkan koordinasi & kerjasama dengan pihak terkait lainnya. - Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pencemar dan perusak lingkungan. - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pola kemitraan. - Memperbanyak penanaman pohon untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan.

| 82

2.9 Dinas Kebersihan & Keindahan Kota Pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi resiko timbulnya berbagai jenis penyakit. Tempat Pengolahan Akhir adalah suatu kawasan yang disiapkan secara khusus oleh pemerintah untuk menampung sampah sisa buangan dari seluruh kegiatan masyarakat. Pengelolaan persampahan harus dijadikan prioritas utama untuk menghindari masalah yang mungkin muncul di masyarakat. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani persampahan khususnya dalam mendukung program dan kegiatan pemerintahan. ”Menjadikan Banda Aceh bersih, hijau, indah dan nyaman Tahun 2010 untuk mendukung visi Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami Indonesia dan tahun kunjungan wisata 2011” merupakan visi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Untuk mencapai target ini bukanlah suatu hal yang mudah namun apabila mempunyai kemauan tentulah bukan suatu hal yang sulit untuk dicapai. Berbagai upaya telah dilakukan Dinas kebersihan untuk mencapai target tersebut.

“Pemerintah Kota Banda Aceh dengan dukungan masyarakat telah berhasil meraih Penghargaan Adipura untuk periode 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2009 dan 2010” Dalam kurun waktu tahun 2007 sd 2010 telah dilaksanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai target ini diantaranya : a. Progam Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang pencapaian sasaran dari program tersebut adalah : 1. Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Kerjasama dalam pengelolaan persampahan dengan melakukan pengembangan composting skala rumah tangga diantaranya :  Mengembangkan komposting skala besar untuk sampah rumah tangga dan “green waste composting” di TPA (menggunakan mesin pencacah sampah kapasitas 16 ton/jam bantuan UNEP).  Merehab komposting house di Desa Ilie agar komposting skala kawasan dapat dilaksanakan di tahun 2011.  Terus memperluas dan mengembangkan komposting skala rumah tangga (1.600 rumah tangga di 50 desa sudah ikut program ini dengan tingkat keberhasilan 60%).  Pengadaan bank sampah dan wadah komposter. 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dalam pengelolaan persampahan telah dilakukan sosialiasi penegakan hukum qanun kebersihan dan keindahan, sosialisasi kebersihan dan keindahan, sosialisasi retribusi sampah dan pembentukan kelompok kebersihan. Selain sosialisasi qanun kebersihan juga disosialisasikan tentang pemilahan, daur ulang dan pemanfaatan sampah (3R) ke sekolah-sekolah dan gamponggampong (bekerjasama dengan ESP).

| 83

 Banda Aceh telah memiliki 2 Qanun di bidang kebersihan/persampahan, yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan dan Qanun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. 3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kota Banda Aceh telah memiliki lahan TPA yang cukup luas (21 Ha), operasional TPA sesuai dengan standar Sanitary Landfill (Daily Cover dan Leachate Treatment) yang dilengkapi TPA dengan fasilitas sumur pantau dan pos jaga dan telah dibangun akses jalan yang layak menuju TPA/IPLT. Selain hal tersebut diatas beberapa upaya yang telah dilakukan terkait kegiatan tersebut, diantaranya :  Penggunaan alat berat yang memadai untuk mendorong dan memadatkan sampah.  Pengadaan dan pemasangan wadah sampah basah kering, gerobak sampah, tong sampah, mesin potong rumput dan kereta sorong. 4. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan  Pengadaan mesin pencacah kayu/ranting, rehab komposting house seluas 120 m2.  Pengadaan jembatan timbang untuk menghitung volume sampah. 5. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan Dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS dan non PNS dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota telah melakukan upaya antara lain :  Peningkatan kapasitas manajer untuk merencanakan kebutuhan armada/peralatan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi.  Pelatihan reparasi/pemeliharaan alat berat, manajemen pengelolaan sampah.  Kerjasama Dinas Kebersihan Pertamanan dengan Pihak Belanda dalam hal sosialisasi dan membuat masterplan persampahan.  Pemberian penghargaan kepada pekerja kebersihan yang berprestasi dan gampong yang bersih. 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembentukan tim monev dalam rangka peningkatan kebersihan zona penghargaan kepada zona terbaik.

dan pemberian

7. Pengelolaan Sampah Kawasan Objek Wisata Dalam rangka peningkatan kebersihan di kawasan objek wisata, telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :  Gotong-royong di setiap hari besar nasional/keagamaan.  Menempatkan wadah sampah basah kering di lokasi objek wisata dan papan billboard.  Meningkatkan keindahan objek wisata. 8. Pembersihan Sedimen dan Sampah Khusus Dalam waktu empat tahun upaya yang dilaksanakan dalam mensukseskan kegiatan tersebut antara lain :  Pembersihan berm jalan dan sampah pada saluran terbuka.  Pembersihan bantaran/tebing sungai.  Pembersihan 6 pasar : Seutui, Peuniti, Ulee Kareng, Lamnyong dan Darussalam.  Pembersihan sedimen 3 zona.  Pembersihan drainase kota dan sampah pada hari besar. 9. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA  Untuk memenuhi prasarana dan sarana TPA seperti pembuatan pagar TPA.  Penambahan 10 unit becak sampah dan 5 unit kontainer bantuan dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh.  Pengadaan tanah timbun sampah di TPA sebanyak 5.000 m3. | 84

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana IPLT Untuk meningkatkan kelancaran operasional IPLT telah dilaksanakan pemeliharaan gedung kantor IPLT, pemeliharaan bangunan imhoff dan pembuatan bak/wadah penampung sampah. b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Melalui kegiatan Penataan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan oleh Bidang Taman dan Hutan Kota Dinas Kebersihan, Keindahan Kota Banda Aceh telah melakukan upaya-upaya tindakan penghijauan diantaranya :  Melakukan penghijauan diseluruh wilayah kota (sekolah, kantor dan median jalan) dan pemeliharaan 58 buah taman yang ada dan 10 kuburan.  Pembuatan portal taman kid’s rock di Taman Sari.  Membangun taman pembibitan (Taman Bustanussalatin).  Membangun hutan kota baru di Desa Tibang seluas 6 Ha (kerjasama BNI dengan Yayasan Bustanussalatin), yang diresmikan oleh Bapak Presiden RI.  Bekerjasama dengan Kantor Lingkungan Hidup untuk penanaman 6.000 pohon dari dana DAK.  Bekerjasama dengan Yayasan Peucut dalam penanaman pohon, bunga dan pemeliharaan RTH Kerkhoff.

Penanaman 1000 pohon kerjasama Pemko Banda Aceh dan Bank BNI

Penghijauan pada taman-taman kota

c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman Dengan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman, telah dilakukan pengecatan pagar kuburan massal (Ulee Lheue) dan pengadaan konstruksi bangunan balai. d. Program Peningkatan pelayanan pemerintah daerah Dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum telah dilaksanakan beberapa usaha, yaitu :  Melakukan pemeliharaan dan penambahan lampu jalan .  Penambahan lampu jalan di desa-desa sebanyak 600 buah untuk tahun 2009. | 85

 Memasang lampu hias di jembatan Pante Pirak.  Penambahan 500 unit lampu jalan tenaga surya.  Penggantian lampu jalan di sepanjang jln. Tgk. Imeum Luen g Bata (Dana Otsus).  Pendataan dan pemetaan lampu PJU di seluruh Kota Banda Aceh, bekerjasama dengan pihak PLN. Perbaikan lampu jalan

Perkembangan target dan realisasi retribusi kebersihan/persampahan setiap tahunnya terus meningkat dimana pada tahun 2008 realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp. 1.108.667.500, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 1.962.419.000,- sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut. Tabel 2.9.1

Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Kebersihan/Persampahan Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2010

Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Keterangan

2007

-

-

-

2008

1.100.000.000,-

1.108.667.500,-

-

2009

1.850.000.000,-

1.468.946.500,-

-

2010

3.000.000.000,-

1.962.419.000,-

-

Pada Tahun 2010, terdapat 36 gampong di Kota Banda Aceh yang melakukan pengembangan komposting skala rumah tangga sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 2.9.2

Jumlah Rumah Tangga yang Melakukan Komposting di Kota Banda Aceh Tahun 2010 No

Gampong

Jumlah rumah tangga yg melaksanakan komposting

1. Gampong Jawa

8

2. Geuceu Kayee Jato

15

3. Neusu Aceh

0

4. Bandar Baru

4

5. Jeulingke

1

6. Panteriek

12

7. Peurada

20

| 86

8. Ilie

35

9. Ie Masen Kayee Adang

20

10. Lam Ara

10

11. Lambhuk

20

12. Lamseupeung

5

13. Lampineung

30

14. Peuniti

25

15. Punge Jurong

5

16. Neusu Jaya

10

17. Lamdom

20

18. Blang Oi

5

19. Sukaramai

5

20. Blang Cut

5

21. Kp. Keuramat

2

22. Ateuk Pahlawan

18

23. Ceurih

1

24. Geuceu Komplek

42

25. Ateuk Deah Tanoh

23

26. Beurawe

5

27. Ie Masen Ulee Kareng

5

28. Lamglumpang

10

29. Cot Mesjid

12

30. Lamjabat

5

31. Ateuk Jawo

8

32. Pango Raya

33

33. Lamteh

28

34. Lhong Raya

6 | 87

35. Lhong Cut

18

36. Kuta Alam

6

Total

447

Berikut data-data mengenai pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kota Banda Aceh  Timbulan Sampah  Aliran Sampah 1. Recycling 2. Composting 3. 4. Lain-lain (dibakar,liar, ditimbun, dll)  Frekwensi Pelayanan

: 160 ton/hari (640 m3/hari) : 21,6 ton/hari (13.5%) : 7 ton/hari ( 4.4%) Landfill: 116,4 ton/hari (72,7%) : 15 ton/hari ( 9.4%) : 2-4 kali/hari (jalan utama), 1-7 kali/minggu (desa)

Grafik 2.9.1

Volume Sampah yang Terangkut ke TPA Gampong Jawa Tahun 2008 s/d Tahun 2010

Tabel 2.9.3

Panjang Jalan Terlayani Pengangkutan Sampah di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2010

No

Kecamatan

Panjang jalan terlayani (Km/Hari) Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

1

Baiturrahman

47,315

48,215

51,195

83,315

2

Lueng Bata

17,25

20,45

20,45

35,15

3

Kutaraja

8,753

8,753

8,753

8,753

4

Kuta Alam

29,5

31,99

59,565

59,565 | 88

5

Syiah Kuala

7,5

17,6

20,2

38,43

6

Ulee Kareng

19,9

21,75

23,1

30

7

Meuraxa

12,05

21,05

28,125

30,8

8

Banda Raya

24,55

32,9

36,42

43,44

9

Jaya Baru

7,51

7,51

7,51

7,51

Tabel 2.9.4

No

Panjang Jalan yang Tersapu di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2010

Kecamatan

Panjang jalan tersapu (km/hari) Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

53,11

53,11

53,11

53,11

6,7

9,5

9,5

9,5

1

Baiturrahman

2

Lueng Bata

3

Kutaraja

8,915

8,915

8,915

8,915

4

Kuta Alam

15,55

15,55

15,55

15,55

5

Syiah Kuala

3

3

3,8

3,8

6

Ulee Kareng

4,7

5,95

5,95

7,45

7

Meuraxa

0,2

4,5

7,5

10,3

8

Banda Raya

8,2

8,45

9,65

9,65

9

Jaya Baru

5,4

5,4

5,4

5,4

Sampai dengan tahun 2010 jumlah titik penempatan kontiner sampah di Kota Banda Aceh sudah mencapai 63 titik lokasi seperti diperlihatkan dalam table dibawah ini. Tabel 2.9.5

Jumlah Titik Penempatan Kontainer di Kota Banda Aceh Tahun 2010 No

Titik Lokasi Penempatan Kontiner

Jumlah

1

Pasar Ikan Peunayong

2

2

Pesantren Babunnajah

1

3

Jl. Kartini

2

4

Sektor Selatan Darussalam

1

| 89

5

Bantaran Sungai Seulawah

1

6

RS. Kesdam

1

7

Jl. WR. Supratman (Pasar Pisang)

1

8

Rumkit Bhayangkara Lamteumeun

1

9

Asrama TNI Zipur(Geuceu)

1

10

Sp. Tiga

1

11

PU Kota Banda Aceh

1

12

Punge Blang Cut (PLTD Apung)

1

13

Kampus IAIN Darussalam

1

14

Pelabuhan Ulee Lheue

1

15

MAPOLDA NAD

1

16

Geuceu Iniem

1

17

Asrama Haji

1

18

Komp. RSUZA

1

19

Jln. lingkar tekhnik Darussalam

1

20

Kuta Alam (PMTOH)

1

21

Stadion Lampineung

3

22

Lamdingin

1

23

DPRD NAD

1

24

Blang Padang

1

25

RS. FAKINAH

1

26

Kuta Alam (Depan KESDAM)

1

27

PKA Lampriet

1

28

Bantaran Goheng

1

29

Meunasah Meucap Batoh

1

30

Kantor Camat Kuta Alam

1

31

Shoping Center (SUZUYA)

1 | 90

32

Kuburan Prada

1

33

PJK Unsyiah Darussalam

2

34

Pasar APK Keudah

1

35

Gedung T. Chik Ditiro

1

36

Kantor PERKIM NAD

1

37

Cot Lamkuweuh

1

38

Mesjid Gp. Baro

1

39

Asrama Kraton

2

40

Lamlagang

1

41

PU Pengairan NAD

1

42

Univ. Serambi Mekkah

1

43

Psr. Kp. Ateuk Pahlawan

2

44

Pasar Atjeh Baru

1

45

Gedung Keuangan Negara

1

46

Lamteumeun (TK Bayangkara)

1

47

BLK Geuceu Komplek

1

48

Geuceu Komplek

2

49

Terminal PMABS

1

50

Pasar Setui

1

51

Komp. Samsat Lamteumen

1

52

Terminal Bus Batoh

1

53

Mapoltabes

1

54

SMK Negeri Banda Aceh

1

55

RSU Ibu & Anak

1

JUMLAH

63

| 91

Jumlah tenaga pendukung kegiatan dari tahun 2007 sampai tahun 2010 terus bertambah seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Grafik 2.9.2

Jumlah Tenaga Kerja Pendukung Pengelolaan Persampahan di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2010

600

521

511

495

500 400

307

300 200 100 0 2007

2008

2009

2010

Tenaga Pendukung Kegiatan (org) Tabel 2.9.7

No

Jumlah Peralatan Pengangkutan Sampah Dinas Kebersihan, Keindahan Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2010 Jenis Peralatan

Jumlah peralatan (unit) Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

1

Dump truck

32

34

34

34

2

Sweeper truck

1

1

1

1

3

Wheel Loader

4

4

4

4

4

Back Hoe Loader

5

6

6

6

5

Wheel Back Hoe

1

1

1

1

6

Bulldozer

5

5

5

5

7

Back Hoe Standard

1

1

1

1

8

Back Hoe Long Am

1

1

1

1

9

Pick Up

16

17

19

19

Truck Tinja

10

10

10

10

10

| 92

11

Truck Amrol

4

6

6

6

12

Truck Siram

6

6

6

6

13

Press Truck

4

4

4

4

14

Truck Bak Kayu

1

1

1

1

15

Truck Pengangkut

-

1

1

1

16

Becak Roda 3

-

2

26

30

17

Sweeper Roda 3

-

1

1

1

18

Mobil Potong Rumput

1

2

2

2

19

Mobil PJU

2

2

2

2

Tabel 2.9.8

No

Luas Area Pemakaman yang Dikelola Dinas Kebersihan, Keindahan Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2010

Lokasi area pemakaman

Luas Area Pemakaman (M2) Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

1

Kuburan Kota Baru

6.650

6.650

6.650

6.650

2

Kuburan Keudah

9.991

9.991

9.991

9.991

3

Kuburan Beurawe

2.480

2.480

2.480

2.480

4

Kuburan Peulanggahan

1.312

1.312

1.312

1.312

5

Kuburan Mulia

10.695

10.695

10.695

10.695

6

Kuburan Seutui

5.658

5.658

5.658

5.658

7

Kuburan Massal Gp. Pande

1.995

1.995

1.995

1.995

8

Kuburan Massal Ulee Lheue

1.560

1.560

1.560

1.560

9

Kuburan Taman Bahagia

3.200

3.200

3.200

3.200

Kuburan Kerkhoff

7.450

7.450

7.450

7.450

10

| 93

Tabel 2.9.9

No

Jumlah Pohon Pelindung yang Ditanam Dinas Kebersihan, Keindahan Kota Banda Aceh Tahun 2008 s/d Tahun 2010 Tahun Penanaman

JENIS TANAMAN

JUMLAH

Pohon Penghijauan

Tanaman Hias

1

2008

1.142

7.630

8.772

2

2009

3.290

12.759

16.049

3

2010

8.401

4.486

12.887

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik menjaga kebersihan kota maupun dalam pengelolaan persampahan, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh menghadapi beberapa kendala, diantaranya :  SDM dari aparatur tentang pemeliharaan dan perawatan peralatan masih kurang .  Sulitnya memperoleh suku cadang yang diperlukan karena sebagian besar peralatan yang ada di DK3 merupakan peralatan bantuan dari pihak luar negeri.  Aparatur yang mengoperasionalkan (operator) peralatan belum optimal dalam menjaga peralatannya.  Manajemen operasional pengelolaan persampahan (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan) masih lemah.  Sulitnya meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang (terutama pedagang K-5) dalam hal kedisiplinan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.  Peralatan pekerja kebersihan dan armada operasional kebersihan (armada kecil yang dapat beroperasi di kampung) masih kurang.  Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah baik menyangkut lampu penerangan jalan maupun pemasangan baliho dan spanduk.  Kurangnya penegakan sanksi terhadap pemasangan baliho atau spanduk yang tidak pada tempatnya.  Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan lampu penerangan jalan umum.  Regulasi atau protap maupun qanun menyangkut penerangan lampu jalan belum ada.  Personil yang ditempatkan pada DK3 masih ada yang belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dalam kurun waktu satu tahun Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota akan lebih meningkatkan kinerjanya untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan langkah-langkah sebagai berikut :  Meningkatkan kemampuan tenaga mekanik melalui pelatihan dan training dari mekanik internasional dan mekanik nasional sehingga mampu melakukan perbaikan segala jenis kendaraan dan alat berat serta sarana pengelolaan sampah lainnya seperti kontainer, gerobak sampah dan lainlain.  Penambahan peralatan berat atau penghematan pemakaian peralatan (intensitas penggunaan peralatan ditinjau kembali) mengingat peralatan yang ada umur teknisnya sudah habis.  Meningkatkan intensitas sosialisasi tentang pengelolaan persampahan melalui penyuluhan dan gerakan gotong royong kebersihan.  Meningkatkan kinerja aparatur pengelolaan persampahan agar setiap level punya tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

| 94

 Menambah jumlah peralatan pekerja dan armada kebersihan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.  Mengupayakan protap atau qanun tentang penerangan lampu jalan.  Perlunya pengadaan lampu penerangan jalan mengingat banyaknya lampu yang sudah habis masa pakainya.  Dalam rangka penghematan energi akan dipasang KWH meter pada jalan-jalan perkampungan dan pada tempat-tempat yang strategis.  Mengusahakan agar dalam RTRW dibuat peta lokasi daerah RTH yang jelas dalam rangka program kota hijau.

| 95

2.10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Pasal 27 (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya, Pasal 27 (2) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan undang-undang tersebut, para orang tua wajib segera membuat akta kelahiran bagi anak mereka. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa ”setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.” Tabel 2.10.1 Jumlah penduduk yang sudah dan belum memiliki akte kelahiran di Kota Banda Aceh TAHUN 2010 NO.

KECAMATAN

YANG BELUM MEMILIKI AKTE

YANG SUDAH MEMILIKI AKTE

JUMLAH

1.

BAITURRAHMAN

21.810

11.124

32.934

2.

KUTA ALAM

29.631

15.903

45.534

3.

MEURAXA

10.084

5.358

15.442

4.

SYIAH KUALA

21.065

10.927

31.992

5.

LUENG BATA

14.499

7.359

21.858

6.

KUTA RAJA

7.295

3.197

10.492

7.

BANDA RAYA

13.878

7.052

20.930

8.

JAYA BARU

14.327

7.578

21.905

9.

ULEE KARENG

14.605

7.819

22.424

147.194

76.317

223.511

JUMLAH Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari table diatas dapat dilihat perbandingan jumlah penduduk pada tahun 2010, yang belum mempunyai Akta kelahiran lebih banyak daripada yang sudah memiliki akte. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat tetang pentingnya memiliki akte kelahiran, sehingga dapat menyebabkan rendahnya jumlah masyarakat yang memiliki akte yakni 76.317 jiwa dibandingkan dengan 147.194 jiwa .

Tabel 2.10.2 Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kota Banda Aceh | 96

NO.

KECAMATAN

TAHUN 2007

2008

2009

2010

1.

BAITURRAHMAN

-

31.529

24.781

23.418

2.

KUTA ALAM

-

40.243

34.135

33.386

3.

MEURAXA

-

12.081

10.098

10.591

4.

SYIAH KUALA

-

27.996

23.813

24.012

5.

LUENG BATA

-

17.735

14.586

15.309

6.

KUTA RAJA

-

8.944

7.606

7.558

7.

BANDA RAYA

-

18.485

14.296

14.399

8.

JAYA BARU

-

19.032

15.528

15.273

9.

ULEE KARENG

-

20.092

14.877

15.426

-

196.137

159.720

159.372

JUMLAH

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.10.3 Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP di Kota Banda Aceh

NO.

TAHUN

KECAMATAN 2007

2008

2009

2010

1.

BAITURRAHMAN

-

31.270

24.578

23.226

2.

KUTA ALAM

-

39.933

33.872

33.129

3.

MEURAXA

-

11.984

10.017

10.506

4.

SYIAH KUALA

-

27.775

23.625

23.822

5.

LUENG BATA

-

17.598

14.474

15.191

6.

KUTA RAJA

-

8.877

7.549

7.501

7.

BANDA RAYA

-

18.332

14.177

14.279

8.

JAYA BARU

-

18.884

15.407

15.154

9.

ULEE KARENG

-

19.927

14.755

15.300

-

194.580

158.454

158.108

JUMLAH

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

| 97

Tabel 2.10.4 Jumlah angka Pencari Kerja di Kota Banda Aceh

Pada tahun 2010 terdapat penurunan yang signifikan terhadap mereka pencari kerja, hal ini dapat dilihat perbandingannya pada tahun 2009 terdapat 15.177 orang, sedang pada tahan 2010 berjumlah 8.510 orang atau 49,79% turun dari tahun 2009. Tabel 2.10.5 Jumlah Angka Pengangguran Kota Banda Aceh

Pengangguran memiliki dimensi yang cukup luas, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan orang menjadi pengangguran. Seseorang menganggur bisasaja karena memang telah memiliki pandapatan yang cukup untuk memenuhikebutuhannya. Atau juga seseorang menganggur karena belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya atau belum mendapatkan kesempatan kerja itu sendiri. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari | 98

selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (Simanjuntak, 1998:5). Jumlah penduduk yang makin besar membawa akibat jumlah angkatan kerja makin besar pula. Ini berarti semakin besar juga jumlah orang yang mencari kerja atau menganggur. Pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran, karena dengan pembangunan ekonomi diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang lebih dari tingkat pertumbuhan penduduk. Sehingga kegiatan perekonomian akan meningkat dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur. Menurut Teori Klasik (1729-1790), pengangguran itu bersifat sukarela, karena tidak sesuainya tingkat upah dengan aspirasi pekerja. Bertambahnya jumlah pengangguran dalam masyarakat terjadi karena orang menunggu pada masa transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Teori ini menyebutkan bahwa untuk mengurangi pengangguran tidak diperlukan campur tangan pemerintah karena pengangguran yang terjadi sifatnya sukarela. Selain itu unit-unit pelaku ekonomi percaya bahwa upah dan tingkat harga yang fleksibel dapat menyesuaikan diri secara otomatis untuk mencapai titik keseimbangan dalam perekonomian. Di Kota Banda Aceh, angka pengangguran tahun 2009 sebesar 10,071 sedang untuk tahun 2010 meningkat menjadi 10.505 jiwa. Tingginya angka pengangguran tersebut terjadi akibat tidak sebandingnya lulusan universitas dan lulusan sekolah, dengan peluang kerja yang ada. Terbatasnya peluang kerja tersebut, karena di Kota Banda Aceh tidak ada sektor industri berskala besar yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. “Banda Aceh hanyalah pusat pemerintahan dan kota pelajar, bukan kawasan industri. Peluang kerja yang ada itu hanya di sektor industri kecil dan perdagangan. Namun, daya serap tenaga kerja di dua sektor itu tersebut terbilang kecil,” katanya. Akibatnya, para pengangguran tersebut terpaksa menjalani profesi yang tidak diharapkan, seperti bekerja sebagai pedagang kaki lima, kernet angkutan kota, tukang parkir, maupun pekerjaan yang sifatnya temporer. “Guna mengatasi pengangguran ini, kami terus berupaya mencari informasi lowongan kerja, baik di Banda Aceh maupun di luar Provinsi Aceh,” Saat ini, Dinsosnaker Kota Banda Aceh sudah membuka jaringan dan berkomunikasi dengan sejumlah bursa tenaga kerja di luar Aceh untuk menyalurkan para pengangguran itu. Selain itu, pihaknya juga memberi pelatihan singkat kepada para pencari kerja agar kemampuan mereka meningkat, mengingat persaingan ketenagakerjaan semakin ketat. “Jenis pelatihannya bermacammacam, mulai administrasi hingga teknisi. Banyak dari mereka diterima bekerja di sejumlah perusahaan di Banda Aceh setelah mendapat menjalani pelatihan,”.

| 99

2.11 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai bentuk keperdulian pemerintah Kota Banda Aceh terhadap perempuan dan anak, dibentuk kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB di Kota Banda Aceh dengan Qanun Kota Tanda Aceh Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Juga didukung oleh organisasi Woman Development Center (WDC). Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB telah melaksanakan sosialisasi terhadap Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tetang Penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan, juga telah dilaksanakan TOT SDM dan pendampingan korban KDRT. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB dibantu oleh WDC telah banyak menyelesaikan berbagai kasus baik dalam keluarga dan masyarakat, seperti yang terjadi pada tahun 2010 yang mampu diselesaikan yang terdiri dari ; 32 kasus (KDRT, Pernikahan Sirih, Penelantaran Istri dan Anak, Pemerkosaan dan eksplorasi anak, Pelecehan seksual dan pergaulan bebas, dan penemuan bayi serta penipuan status). Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam kesetaraan gender;     

Masih terbatasnya perempuan dalam jabatan pemerintahan dan juga persentase dalam meduduki kursi dewan Masih takut, malu dan tabu untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga Masih terbatasnya anggaran untuk sosialisasi regulasi yang ada Masih kurangnya pemahaman gender bagi laki-laki Perlu ditingkatkannya kualitas SDM perempuan yang mampu menjadi konsuler dalam penyelesaian masalah

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Aksi Perempuan (MUSRENA), Pemerintah kota Banda Aceh telah berupaya untuk meningkatkan kapsitas perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, hal ini diwujudkan dengan adanya Musyawarah Pembangunan Aksi Perempuan (MUSRENA) yang sampai saat ini sudah memasuki tahun ke IV. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh perempuan melalui musrena ini lebih mengarah kepada kepentingan perempuan dan anak yang realisasinya hampir 40 % dari usulan.

| 100

Gender Awareness   



Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan Musrena (Musyawarah Rencana Aksi Perempuan) Women Development Centre (WDC) 1. Peningkatan Industri Kecil bagi Perempuan (kewirausahaan) 2. Pengurangan tingkat kekerasan dalam rumah tangga 3. Peningkatan pengetahuan perempuan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan kesehatan reproduksi Rancangan Qanun Pembangunan dan Tata Kelola Berkeadilan Gender

Keluarga Berencana Tabel 2.11.1 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi No.

Kecamatan

IUD

MOP MOW Implan

Suntik

Pil

Kondom Jlh Per Kec.

1.

Meuraxa

141

-

13

16

1.177

442

97

1.886

2.

Jaya Baru

207

-

13

5

862

771

196

2.054

3.

Banda Raya

208

-

14

4

1.042

681

73

2.022

4.

Baiturrahman

583

-

14

5

1.394

1.051

239

3.286

5.

Lueng Bata

324

-

10

5

658

776

97

1.870

6.

Kuta Alam

973

-

131

140

1.631

2.082

689

5.646

7.

Kuta Raja

49

-

1

-

281

241

65

637

8.

Syiah Kuala

286

-

8

-

1.240

1.024

202

2.760

9.

Ulee Kareng

118

-

-

15

668

634

22

1.457

2.889 1.749 1.863

3

204 55 160

190 45 41

8.953 7.997 6.622

7.702 5.178 5.223

1.680 853 687

21.618 14.023 14.599

Jumlah 2010 Jumlah 2009 Jumlah 2008

Tabel 2.11.2 Jumlah Pasangan Usia Subur Menurut Kecamatan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kecamatan Meuraxa Jaya Baru Banda Raya Baiturrahman Lueng Bata Kuta Alam Kuta Raja Syiah Kuala

Pasangan Usia Subur 2.419 2.839 2.801 3.526 2.456 7.273 1.221 3.308 | 101

9.

Ulee Kareng Jumlah 2010 Jumlah 2009 Jumlah 2008

2.703 28.546 27.867 25.061

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2011

Tabel 2.11.3 Jumlah Klinik KB Bedasarkan Status Kepemilikan No.

Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Negeri

Meuraxa Jaya Baru Banda Raya Baiturrahman Lueng Bata Kuta Alam Kuta Raja Syiah Kuala Ulee Kareng Jumlah 2010 Jumlah 2009 Jumlah 2008

6 6 4 3 3 6 3 5 3 39 32 31

Swasta 1 3 1 3 2 4 0 4 5 23 19 18

ABRI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2011

Tabel 2.11.4 Jumlah Pencapaian Akseptor KB Aktif No. TAHUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sumber :

PUS

TARGET

HASIL

PERSENTASE PA PUS TARGET

31.727 30.411 31.598 38.334 35.982 18.711 20.358 20.387 25.061 28.045 29.019

14.677 14.677 17.208 19.011 20.900 12.763 20.600 0 15.720 5.879 5.879

20.873 20.936 19.230 21.596 21.603 9.727 11.810 12.058 14.890 19.154 0

65,79 68,84 60,86 56,34 60,04 51,99 58,01 59,15 59,41 0 0

142,22 142,64 111,75 113,60 103,36 76,21 57,33 0 62,29 0 0

1. Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota B Aceh 2. Banda Aceh Dalam Angka

| 102

2.12 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang layak bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai budaya setempat. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini menggunakan pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh sebab itu kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH), rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yang terbentuk berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota Banda Aceh dibidang Sosial dan Tenaga Kerja. Sebelum adanya Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, sedangkan untuk urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan. Sesuai dengan Qanun tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah yang menyangkut dengan peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh . Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yang mempuyai visi: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kesempatan Kerja yang Mandiri dan Berkualitas, melakukan berbagai kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program : 1.

Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Dalam upaya mendukung terwujudnya pelaksanaan program tersebut telah dilakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin.

Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar bagi Masyarakat di Kota Banda Aceh

| 103

2.

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Demi terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial telah dilakukan kegiatan sebagai berikut : a. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) b. Penanganan masalah-masalah strategis menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa c. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar d. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perlindungan dan anak e. Bantuan usaha ekonomi produktif pada penyandang eks penyakit kronis f. Pelayanan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

3.

Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo Agar pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo berjalan maksimal maka diadakan kegiatan untuk operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan terutama panti asuhan Nirmala

Selain masalah-masalah social di atas, masalah ketenagakerjaan juga menjadi perhatian penting di kota Banda Aceh. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja saat sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial. Kondisi ketenagakerjaan saat ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengangguran /pencari kerja (Tabel 2.12.1 ) akibat pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja dan kualitas angkatan kerja sebagian besar masih sangat terbatas serta kurangnya informasi pasar kerja kepada masyarakat yang menyebabkan pencari kerja sulit menemukan lowongan kerja, sebaliknya pemberi kerja/pengguna jasa tenaga kerja sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan disebabkan terbatasnya keterampilan. Tabel 2.12.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Kota Banda Aceh Tahun 2007 -2010 Tahun

TPAK (%)

TPT (%)

2007 2008 2009 2010

63.25 63,01 62,93 53,65

7.91 11,43 9,78 11,56

Jumlah Pengganguran (Jiwa) 2.675 12.090 10.071 10.505

Kenaikan/ Penurunan (%) 77,87 -20,05 4,13

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (2011)

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka Dari tabel diatas pada tahun 2007 tercatat jumlah pengangguran di Kota Banda Aceh tercatat sebanyak 2.675 jiwa. Dengan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 219.659 jiwa pada tahun 2007 tercatat jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 63,25 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,91 %. Sedikitnya angka pengangguran ini tidak terlepas masih dalam | 104

tahap rehab dan rekon kota banda Aceh pasca musibah tsunami, yang mana permintaan tenaga kerja sangat tinggi diberbagai sektor baik dari BRR, NGO ataupun swasta lainnya. Dengan berakhirnya masa tugas BRR dalam rebab dan rekon pasca tsunami akhir April 2009 yang diikuti NGO lainnya, menambah tingginya angka pengangguran di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2010 angka pengangguran diprediksi sebanyak 10.505 jiwa dengan TPAK 53,65 % dan TPT sebesar 11,56 %, ini berarti terjadi peningkatan sebesar 4,13 % jika dibandingkan tahun 2009.

Pelatihan Tukang Konstuksi

Pengolahan rumput laut & nugget

Pelatihan teknisi komputer

Pengangguran sampai akhir tahun 2010 ini masih merupakan masalah besar yang masih harus dipecahkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Besarnya angka pengangguran disebabkan masih sedikitnya lapangan kerja yang tersedia sedangkan supply tenaga kerja setiap tahun semakin bertambah. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya mengatasi pengangguran dengan jalan meningkatkan ketrampilan usaha bagi lulusan SMA yang tidak melanjutakn pendidikan ke perguruan tinggi. Pemerintah kota Banda Aceh menyadari bahwa peluang kerja di ibu kota Provinsi Aceh tersebut terbatas, disebabkan karena Banda Aceh bukan merupakan pusat perindustrian, tetapi merupakan kota pendidikan dan pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Pemerintah kota melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Banda Aceh terlibat langsung dalam hal pembangunan ketenagakerjaan melalui program-program berikut ini : 1.

Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Agar terwujudnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dilakukan kegiatan sebagai berikut: o Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan o Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial o Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

2.

Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Untuk peningkatan kualitas dan produtifitas tenaga kerja telah dilaksanakan kegiatan: o Penyusunan data base tenaga kerja daerah o Peningkatan profesionalisme tenaga instruktur BLK

3.

Peningkatan kesempatan kerja Dalam hal peningkatan kesempatan kerja pemerintah telah melakukan kegiatan: o Kerjasama pendidikan dan pelatihan otomotif o Kerjasama pendidikan dan pelatihan elektronika o Kerjasama pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris

Dalam upaya mendukung terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial pemerintah melalui Dinsosnaker Kota Banda Aceh telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Melakukan pembinaan manajemen organisasi karang taruna Penyebarluasan informasi bahaya narkoba dan HIV kepada generasi muda Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak penyandang cacat

| 105

Sejak tahun 2007 telah terjadi penurunan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang memintaminta di persimpangan jalan dan kantor. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya partisipasi masyarakat untuk tidak memberikan uang langsung kepada mereka sesuai dengan papan himbauan Muspida pada tempat-tempat mangkal gepeng tersebut. Sebagai gantinya, masyarakat dapat menyalurkan bantuannya dan memberikan infak dan sedekah melalui Baitul Mal ataupun tempattempat yang menyediakan kotak sumbangan yang resmi. Selama 4 tahun (2007 – 2010 ) Dinsosnaker telah membina gepeng dan tuna sosial lainnya sebanyak 284 orang. Setelah dibina gepeng/tuna sosial tersebut dikembalikan ke daerah asalnya (Tabel 2.12.2)

Penertiban/Pembinaan Gepeng/Tuna Susila

Tabel 2.12.2 Pembinaan yang diberikan kepada Gepeng/Tuna Sosial Lainnya Di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 No

Jenis Pembinaan

Pembinaan/ Konseling dan pemulangan ke Kabupaten asal JUMLAH

Jlh Gepeng/Tuna Sosial yang dibina (org) 2007 2008 2009 2010 LK PR LK PR LK PR LK 60 59 47 26 25 22 20

Target Ket 2011 2012 PR 15 15 10

60

15

59

47

26

25

22

20

15 10

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2011

Sejak tahun 2007 s/d tahun 2010, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah memberi pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dan putus sekolah sebanyak 279 orang seperti pada tabel di bawah ini Tabel 2.12.3 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar dan Putus Sekolah di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 No

1 2 3 4 5 6 7

JENIS PELATIHAN

Operator Komputer Menjahit Menjahit Bordir Toolkit Sepeda Motor Perbengkelan Teknisi Komputer Teknisi Handpone

JLH PESERTA PELATIHAN (org) 2007 2008 2009 2010 2011 LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR 2 13 -

25 -

6 -

47 17 -

18 -

-

15 39 11

18 2 6

16

16 16 -

Ket

Baitulmall baitulmall baitulmall | 106

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Operator Komputer Plus Bahasa Inggris Teknik Kontruksi Teknisi cooling system Sepeda motor I Sepeda Motor II Las Listrik Montir mesin diesel Reparasi TV Jumlah

15

25

6

64

18

-

12 20 20 117

8 -

34

16 16 15 16 16 16 111

32

baitulmall baitulmall

Batulmall -

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2011

Sejak tahun 2007 s/d tahun 2010 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah memberi Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi masyarakat sebanyak 537 orang seperti di bawah ini. Tabel 2.12.4 Data Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi masyarakat di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nama Pelatihan

Jumlah Peserta Pelatihan (Orang) 2007 2008 2009 2010 2011 Tata rias Kecantikan 16 Operator computer 41 30 25 33 Operator computer + B. Inggris 20 Menjahit 45 25 Las Listrik 20 Montir sepeda motor 63 Montir mesin boot 16 Instalasi pipa 20 Bangun kontruksi 10 Furnitur (Meuble) 15 Instalasi listrik 20 Teknisi computer 41 Teknisi hanphone 17 Coolling system 20 Pengolahan ikan menjadi abon (TTG) 20 Pembuatan Nudget dan minuman rumput 20 laut (TTG) Desain grafis dan sreen printing (TTG) 20 Jumlah 122 199 45 151 20

Keterangan APBN APBN APBN APBN APBN BRR BRR BRR BRR BRR Tolan 3 Tolan 3 Tolan 3 Tolan 3 APBN APBN APBN

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 2011

Pemerintah Kota melalui Dinsosnaker kota Banda Aceh tetap memberikan perlindungan kepada anak yatim dan piatu dengan menyediakan anggaran yang cukup kepada panti-panti asuhan di bawah binaannya. Saat ini terdapat 9 jumlah panti asuhan dan salah satunya adalah milik pemerintah yaitu Panti Asuhan Nirmala. Data panti asuhan beserta jumlah anak yatim piatu dapat dilihat pada Tabel 2.12.5. Namun demikian, manula atau manusia lanjut usia tetap dipelihara oleh keluarga masingmasing karena sesuai dengan budaya dan ajaran agama Islam, yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Aceh, merupakan kewajiban seorang anak untuk menjaga dan memelihara orang tuanya .

| 107

Tabel 2.12.5

Data Panti Asuhan di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2010

No

Uraian Panti Asuhan

I

Panti Asuhan : o Penyantun islam Aceh Seutui o Rumah Penyantun Muhammadiyah o Nirmala o YPPC o BTRG o Pemb.Anak yatim Antar Bangsa o Penyantun islam media kasih o Darul Aitam o Markas Al islah Al Aziziyah Jumlah

Status

Jumlah Anak Asuh Ket. (Org) 2007 2008 2009 2010

-

80 40 120 40 60 21 36 32 111 540

80 40 120 40 60 21 41 32 112 546

85 40 117 40 70 20 40 25 118 555

82 40 118 46 82 40 42 39 139 628

-

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 2011

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Banda Aceh dalam hal penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan basis data yang akurat dan terkini serta pembinaan ketenagakerjaan selama 4 tahun ini, dari tahun 2007 s/d tahun 2010 telah berhasil : Meminimalisir/menurunkan angka kecelakaan kerja seperti pada tabel di bawah ini Tabel 2.12.6 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Angka Kecelakaan Kerja di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2010

Nama Perusahaan Oxfam International Fastfood Indonesia Handicap International PDAM Tirta Daroy DKP Kota Banda Aceh Matahari Motor Koperasi Telkomsel Hassai Associates International Sultan Hotel Lafarge Cement Indonesia PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk. Caritas Czeeh Republik Hotel Kuala Radja Medair Atlas Logishe Project Lafarge Bima Goltentens Powerindo Pemerintah Kabupaten A.Besar

Jumlah Angka Kecelakaan Kerja (Orang)/Tahun Ket. Karyawan 2007 2008 2009 2010 2 1 2 1 2 3 7 1 1 3 5 1 -

1 2 1

1 1

2 1 1

1 -

-

-

1 1 1 3

-

1 -

-

-

-

2

2

2

-

-

-

2

1

1

-

| 108

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Care International Indonesia The Mentor Initiative PDAM Tirta Mon Kreung PT. Aceh Media Grafika Kilang Padi Usaha Tani Mesjid Raya Baiturrahman ASDP Indonesia Ferry (Persero) PT. BPR Tgk. Chik Dipante PT. Kande Agung Matahari Baso SPBU Pagar Air Caritus Germany Yayasan Kanairasu Fachrurradha Notaris CV. Kana Karya RSU Malahayati Angkasa Pura II (Persero) PT. Aceh Intermedi Pers Koperasi Aria Sejahtera Save the Children Fed. Ine Bima Karsa Swadaya Friend International Indonesia PT. Alfa Scorpii Gennassit Islamic Relief PT. Faria Insan Mekarindo Blang Rakal Meatshop RSU Tgk. Fakinah Cipta Karya Supon Usaha Sepakat Maju Bersama Yasiga Sarana Utama Oasis Atjeh Hotel USP Swamitra KUD Bima Meuraya Ulee Lheue Ladang Mitabu Beringin Muda Lhoknga CV. Nusatamara Coy Rasamala Indah Medical Team International PT. Sejahtera Jasa Mandiri Kopipas Banda Aceh

-

5

-

-

-

-

-

1 1 5 1 1 2

1 3 2 -

4 1 -

2 1

-

-

1 1 1 1 -

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 3 -

2 -

-

-

-

1 1 1 1 1 1 -

1 1 1

1 1

-

-

-

-

2 1 1

1 -

-

-

-

-

1 1 1 1 1

-

-

-

-

-

1 1

-

| 109

57 58 59 60 61 62 63

Alau Karya Surya Ayammas Perkasa Islamic Development Bank Sabena Honda Syam Perdana Sejahtera Muda Perkasa Simbun Sibreh

-

-

-

2 1 1 2 1 1 1

1 1 -

-

64

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1 1 2 1 1

-

-

-

-

-

-

2 1

-

-

-

-

-

1 1 1

-

75 76

PT. Suriatama Almas Lestari Medan Hotal Nitaca Sukses Mandiri Delta Internusa CV. Sepakat Maju SPBU H. Zamhur 14231484 PT. Pasha Jaya Kopektel Permata Seulawah Bank Baiturrahman Lamgaboh Jaya Yayasan Pendidikan Get Simpena Brafo Satria Perkasa Lambarona Sakti

-

-

-

-

1 1

-

77 78

Beringin Karya Sejahtera PT. Rembaka

-

-

-

-

1 2

-

79

Capella Dinamic Nusantara JUMLAH

-

51

32

56

1 24

-

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota BNA 2011 Peningkatan kapasitas pemerintahan gampong yang dilakukan oleh Dinsosnaker kota Banda Aceh selama 4 tahun ini (2007 – 2010) telah memberikan hasil yang positif yaitu :  Pembinaan manajemen organisasi karang taruna sebanyak 50 (lima puluh) karang taruna  Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak penyandang cacat sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang (Tabel 2.12.7) Tabel 2.12.7 Pelatihan Keterampilan & Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Penyandang Cacat di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s.d 2010 No.

1

Jenis Pelatihan

Pelatihan ketrampilan pijat refleksi para penyandang cacat tuna netra Jumlah

Jumlah Anak Cacat

35 orang

35

Jumlah Penyandang Cacat yang Mengikuti Pelatihan (Org) 2007 2008 2009 2010 L Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr k - -

-

-

-

-

-

-

-

-

Target

2011

2012

-

15 orang

-

15

Ket.

35 orang penyandang cacat tuna netra

| 110

Dalam hal menurunkan angka kemiskinan dan pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah menghadapi kendala/ kesulitan yang disebabkan oleh : o o o o

o

Belum adanya rumah singgah sebagai rumah pembinaan PMKS Kualitas SDM staf masih terbatas Koordinasi dan sinkronisasi, sinergitas dan komunikasi antar SKPD belum optimal Gepeng/tuna sosial yang sudah dibina dan dikembalikan ke daerah asalnya, akibat tidak adanya pembinaan lebih lanjut dari Pemerintah Kota/kab setempat, kembali ke kota Banda Aceh sehingga penanganan gepeng/tuna sosial tidak dapat dilakukan secara tuntas Masih rendahnya kesadaran pengusaha terhadap UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Usaha-usaha yang akan dilakukan oleh pemerintah agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan pembangunan ketenagakerjaan yaitu: 1. Adanya kepedulian dari pemerintah provinsi terhadap pembinaan gepeng 2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar instansi terkait (SKPD) dalam hal penanggulangan kemiskinan sehingga instansi/dinas tidak berjalan sendiri-sendiri 3. Mengusahakan terbentuknya rumah singgah 4. Melibatkan peran serta seluruh masyarakat 5. Meningkatkan kualitas SDM staf 6. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan UU No. 1 tahun 1970 sehingga terlaksananya pengawasan, perlindungan, penegakan hukum terhadap keselamatan kerja dan diharapkan meningkatnya kesadaran pengusaha dan pekerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 7. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan sebagai wujud perlindungan terhadap pekerja sekaligus pengusaha sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha secara otomatis dapat meningkatkan kualitas serta produktifitas pada proses produksi. 8. Meningkatkan kesadaran pengusaha terhadap UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan melalui kegiatan sosialisasi Norma K3 Ketenagakerjaan

| 111

2.13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Wisata Kota Banda Aceh terbagi dalam : 

Wisata Spiritual

Masjid

Raya Baiturrahman Banda Aceh, merupakan Masjid yang memiliki lembaran sejarah tersendiri, yang kini merupakan Masjid Negara yang berada di jantung kota Propinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nama Masjid Raya Baiturrahman ini berasal dari nama Masjid Raya yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 H/1612 M. Mesjid raya ini memang pertama kali dibangun oleh pemerintahan Sultan Iskandar Muda, namun telah terbakar habis pada agresi tentara Belanda kedua pada bulan shafar 1290/April 1873 M, dimana dalam peristiwa tersebut tewas Mayjen Khohler yang kemudian diabadikan tempat tertembaknya pada sebuah monument kecil dibawah pohon ketapang/geulumpang dekat pintu masuk sebelah utara mesjid. Empat tahun setelah Masjid Raya Baiturrahman itu terbakar, pada pertengahan shafar 1294 H/Maret 1877 M, dengan mengulangi janji jenderal Van Sweiten, maka Gubernur Jenderal Van Lansberge menyatakan akan membangun kembali Masjid Raya Baiturrahman yang telah terbakar itu. Pernyataan ini diumumkan setelah diadakan permusyawaratan dengan kepala-kepala Negeri sekitar Banda Aceh. Dimana disimpulakan bahwa pengaruh Masjid sangat besar kesannya bagi rakyat Aceh yang 100% beragama Islam. Janji tersebut dilaksanakan oleh Jenderal Mayor Vander selaku Gubernur Militer Aceh pada waktu itu. Dan tepat pada hari Kamis 13 Syawal 1296 H/9 Oktober 1879 M, diletakan batu pertamanya yang diwakili oleh Tengku Qadhi Malikul Adil. Masjid Raya Baiturrahman ini siap dibangun kembali pada tahun 1299 Hijriyah bersamaan dengan kubahnya hanya sebuah saja. Pada tahun 1935 M, Masjid Raya Baiturrahman ini diperluas bahagian kanan dan kirinya dengan tambahan dua kubah. Dan pada tahun 1975 M terjadinya perluasan kembali. Perluasan ini bertambah dua kubah lagi dan dua buah menara sebelah utara dan selatan. Dengan perluasan kedua ini Masjid Raya Baiturrahman mempunyai lima kubah dan selesai dekerjakan dalam tahun 1967 M. Dilihat dari sejarah, Masjid Raya Baiturrahman ini mempunyai nilai yang tinggi bagi rakyat Aceh, karena sejak Sultan Iskandar Muda sampai sekarang masih berdiri megah di tengah jantung kota Banda Aceh. Mesjid Raya ini mempunyai berbagai fungsi selain shalat, yaitu tempat mengadakan pengajian, perhelatan acara keagamaan seperti maulid Nabi Besar Muhammad SAW, peringatan 1 Muharram, Musabaqah Tilawatil Qur’an (yang baru selesai MTQ Telkom-Telkomsel Nasional), tempat berteduh bagi warga kota serta para pendatang, salah satu obyek wisata Islami. Waktu gempa dan tsunami (26 Desember 2004) yang menghancurkan sebagian Aceh, mesjid ini selamat tanpa kerusakan yang berarti dan banyak warga kota yang selamat di sini. Kawasan/lingkungan mesjid ini juga dijadikan kawasan syariat Islam, jadi sebaiknya kita jaga dan jangan dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang melecehkan mesjid serta melanggar syariat Islam. Sumber: Dari berbagai sumber

| 112



Wisata Sejarah / Heritage

Kuburan Kerkhoff Banda Aceh adalah kuburan militer Belanda yang terletak di luar negeri Belanda. Kuburan tentara ini adalah salah satu yang terluas di dunia. Sekitar 2.200 tentara termasuk empat orang jenderal dimakamkan di sini, di tanah tempat para pejuang Aceh yang sangat gigih melawan kolonialisme Belanda. Perang Aceh berlangsung pada 1873-1904, sebuah perang dimana Kuburan Kerkhoff

dalam sejarah Belanda, inilah perang yang paling pahit melebihi pahitnya pengalaman mereka dalam Perang Napoleon.

Kuburan Kerkhoff merupakan pemakaman terbesar kedua tentara Belanda setelah yang pertama terbesar di Belanda. Kuburan Kerkhoff menjadi objek wisata menarik, khususnya bagi wisatawan mancanegara asal Belanda. Hingga saat ini Pemerintah Kerajaan Belanda sangat haru dan menghormati warga Banda Aceh yang merawat dengan rapi kuburan tsb. Aceh merupakan daerah yang menarik untuk dikunjungi, karena banyak menyimpan peninggalan sejarah. Komplek Makam Kerkhoff berukuran 150 x 200 m berlokasi di Jalan Teuku Umar, Kampung Sukaramai, Blower (samping Blang Padang) Banda Aceh. Di area ini juga terdapat makam putra Sultan Iskandar Muda, yaitu Meurah Peupok yang berzina dan dijatuhi hukuman rajam oleh ayahnya sendiri. Makam Kerkhoff tidak saja bukti nyata kepahlawanan rakyat Aceh melawan penjajah tetapi juga merupakan bukti nyata keadilan Sultan Iskandar Muda dalam menjunjung tinggi hukum di masa pemerintahannya Sumber : Indonesia Travel

Sultan Iskandar Muda merupakan tokoh penting sejarah Aceh. Aceh pernah mengalami masa kejayaan, kala Sultan memerintah Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 16071636, ia mampu menempatkan kerajaan Islam Aceh di peringkat kelima diantara kerajaan terbesar Islam di dunia pada abad ke-16. Saat itu Banda Aceh ang merupakan pusat Kerajaan Aceh, menjadi kawasan bandar perniagaan yang ramai karena berhubungan dagang dengan dunia internasional, terutama kawasan Nusantara dimana Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas pelayaran kapal kapal niaga asing untuk mengangkut hasil bumi Asia ke Eropa. Makam Sultan Iskandar Muda

"Adat bak Po Temeuruhoom, Hukom bak Syiah Kuala" Adat dipelihara Sulatan Iskandar Muda, sedang pelaksanaan hukum atau agama di bawah pertimbangan Syiah Kuala.

| 113



Wisata Tsunami

Mendengar nama Masjid Baiturrahim Ulee Lheue, pasti akan terbayang pula bencana tsunami melanda Aceh. Pada tahun 2004 lalu, tsunami menghampiri Aceh dan meluluhlantakan seluruh isinya. Anehnya lagi, areal yang berdekatan dengan Masjid Baiturrahim Ulee Lheue rata dengan tanah digempas gempa dan tsunami itu. Namun Allah SWT berkata lain dan Masjid Baiturrahim Ulee Lheue berdiri kokoh hingga saat ini.Sejarah punya cerita tentang mukjizat yang menimpa Masjid Baiturrahim Ulee Lheue. Sebeluem Masjid Baiturrahim Ulee Lheu tsunami pada 2004 lalu itu, bencana lain juga pernah terjadi. Menoleh kebelakang, ada beberapa kejadian alam lainnya, seperti gempa besar tahun 1983, banjir yang sempat merendam kota ini, tahun 2000, tetapi lagi-lagi Masjid Ulee Lheue seolah tak tersentuh. Begitu juga ketika pasang purnama. Pemukiman penduduk yang letaknya di bagian barat mesjid itu, sudah terendam air pasang, namun mesjid Baiturrahim Ulee Lheue, tidak terkena genangan air banjir atau air pasang tersebut. Ini merupakan keunikan dari mesjid ini. Sumber :www.rakyataceh.com

Kuburan Massal Ulee Lheu, situs wisata ini terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda dan sebelum Tsunami merupakan Rumah Sakit Umum Meuraxa, namun ketika Tsunami melanda Kota Banda Aceh Rumah Sakit tersebut rusak parah dan halamannya dijadikan pemakaman massal bagi korban Tsunami sedangkan untuk Rumah Sakit Meuraxa sendiri direlokasi ke Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Kuburan Massal Ulee Lheu

Perahu di atas Rumah

Kapal PLTD Apung

Aceh Thanks The World

Selain mesjid Baiturrahim Ulee Lheue dan Kuburan missal Ulee Lheue juga terdapat monumen lain yaitu Perahu Diatas Rumah, PLTD Apung yang diangkat oleh gelombang Tsunami + 3 km dari tepi pantai Ulee Lheue dan monument Thaks To The World dari Masyarakat aceh, monument ini bertujuan untuk mengingatkan kita semua bahwasannya dunia ikut membantu mengurangi beban yang kita rasakan dari bencana gempa dan gelombang Tsunami. | 114



Wisata Kuliner

Wisata

Bubur Kanji

kuliner di Banda Aceh beragam sekali macam dan

modelnya, Kopi Aceh merupakan minuman khas yang telah terkenal sampai macanegara. Warung kopi yang tumbuh dewasa ini memanjakan kostumernya dengan berbagai pelayan serta wifi gratis dan sudah pasti rasa kopinya yang sensational. Warung kopi juga melengkapi jajanan lain selain kopi, mereka juga menawarkan mie khas aceh dengan paduan bumbu/rempah-rempah alami. Selain mie aceh ada juga makanan khas lain seperti pulot, timphan,(Asoe Kaya dan Kelapa) serta tidak ketinggalan roti selai yang khas, Maka tidak salah kalau aceh digelar dengan sebutan “daerah sejuta warung kopi”

Mie Kepiting Aceh

Ayam Tangkap

Kopi Aceh

| 115

Tabel 2.13.1 Data Hunian Wisatawan Nusantara Tahun 2010

NO. NAMA HOTEL/WISMA

BULAN 1 2 WISNU WISNU

3 4 WISNU WISNU

5 6 WISNU WISNU

7 8 9 10 11 WISNU WISNU WISNU WISNU WISNU

12 WISNU

1

Harmes Palace Hotel

1.624

1.556

1.527

1.571

1.719

1.697

903

589

632

1.012

923

949

2.

Hotel Gran Nanggroe

679

840

683

680

1.526

1.404

1.341

748

610

1.425

1.078

1.190

3.

Oasis Hotel

810

741

1.148

1.030

937

923

826

850

574

897

920

777

4.

Sultan Hotel

666

810

829

1.453

785

876

944

671

773

1.001

956

943

5.

Hotel Cakradonnya

245

265

259

260

270

264

236

248

200

187

206

209

6.

Hotel Rasa Mala Indah

262

274

348

282

360

372

524

204

214

298

582

660

7.

Hotel Medan

659

552

558

395

613

520

533

316

387

526

498

617

8.

Hotel Wisata

397

323

395

370

396

376

383

365

357

350

344

394

9.

Hotel Prapat

245

189

287

250

924

270

257

185

222

246

222

231

10.

Paviliun Seulawah

114

95

128

102

103

129

104

85

80

156

132

134

11.

Hotel 61

808

524

229

219

260

270

246

264

258

259

230

253

12.

Kuala Radja Hotel

538

569

670

643

748

792

807

918

740

879

755

830

13.

Siwah Hotel

242

143

131

147

120

180

140

81

85

135

148

114

14.

Hotel Madinah

600

600

590

538

490

502

387

286

296

314

401

326

| 116

15.

Hotel UKM

49

51

31

48

50

39

50

33

31

46

39

24

16.

Hotel Diana

315

285

257

544

281

328

395

241

241

432

443

429

17.

Hotel Rajawali

329

270

333

338

165

145

145

280

249

258

242

323

18.

Hotel Lading

464

464

389

249

370

312

269

258

257

252

362

490

19.

Hotel Aceh Barat

359

213

288

359

275

275

275

251

245

271

272

274

20.

Daka Hotel

114

58

78

100

166

96

116

54

40

91

78

66

21.

Hotel Jeumpa

62

56

70

61

63

72

72

32

28

48

59

78

22.

Griya Hotel

33

24

16

17

20

36

39

20

14

23

24

21

23.

Hitel Nuri

153

128

39

141

51

171

165

100

133

156

152

199

24.

Hotel Raya

444

408

461

425

444

391

485

347

327

431

427

441

25.

Wisma Bintara Pineung

26.

Wisma Iskandar Muda

156

286

159

18

151

152

149

312

306

308

304

316

27.

Nusa Cendana

50

35

52

55

50

42

50

35

50

35

35

35

28.

Wisma Pojok Indah

261

720

-

216

21

56

-

-

48

135

-

105

29.

Wisma Kuta Alam

216

249

243

218

445

674

224

199

193

240

243

282

30.

Wisma Intan

16

9

11

13

18

16

16

17

16

12

19

13

31.

Wisma Anggrek

68

72

138

64

84

44

78

76

66

114

160

80

| 117

32.

Wisma Loser

206

161

191

184

186

163

157

294

321

172

167

244

33.

Wisma Mentari

31

30

28

23

111

122

199

94

80

129

78

69

34.

Wisma Aldila

44

33

24

30

29

40

38

30

32

158

148

238

35.

Wisma Lamprit

376

320

345

369

392

375

375

216

213

313

362

340

36.

Hotel Regina

20

157

70

120

191

325

255

113

84

110

258

146

37.

Wisma Kartini

150

125

102

150

110

105

85

60

80

85

60

52

38.

Wisma Permata Hati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

Losmen Palembang

289

221

244

268

291

332

343

306

316

288

276

425

8.798

11.792 11.603 12.317

JUMLAH

12.094 11.856 11.351 11.950 13.215 12.886 11.611 9.178

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Paiwisata Kota Banda Aceh

| 118

Tabel 2.13.2 Data Hunian Wisatawan Mancanegara Tahun 2010 NO .

NAMA HOTEL/WISMA

BULAN 1 W.MA N

2 W.MA N

3 W.MA N

4 W.MA N

5 W.MA N

6 W.MA N

7 W.MA N

8 W.MA N

9 W.MA N

10 W.MA N

11 W.MA N

17 W.MA N

1

Harmes Palace Hotel

84

127

143

163

178

173

165

66

50

153

105

58

2.

Hotel Gran Nanggroe

4

1

-

-

-

-

-

-

42

47

24

19

3.

Oasis Hotel

148

66

65

69

88

104

61

94

51

82

122

139

4.

Sultan Hotel

-

-

-

42

11

11

15

13

12

14

12

11

5.

Hotel Cakradonnya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Hotel Rasa Mala Indah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

47

3

7.

Hotel Medan

59

64

62

42

35

82

61

58

47

52

60

62

8.

Hotel Wisata

13

32

24

12

21

20

49

8

8

22

18

27

9.

Hotel Prapat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Paviliun Seulawah

4

2

1

-

1

-

-

-

2

-

-

-

11.

Hotel 61

3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Kuala Radja Hotel

7

6

9

3

1

3

-

5

-

1

11

2

| 119

13.

Siwah Hotel

-

11

7

-

-

10

2

9

-

6

-

-

14.

Hotel Madinah

12

6

5

4

7

3

40

-

-

4

-

-

15.

Hotel UKM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Hotel Diana

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

17.

Hotel Rajawali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Hotel Lading

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Hotel Aceh Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Daka Hotel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Hotel Jeumpa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Griya Hotel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Hitel Nuri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Hotel Raya

-

-

-

-

-

-

2

4

-

1

-

-

25.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Wisma Bintara Pineung Wisma Iskandar Muda -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

Nusa Cendana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Wisma Pojok Indah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Wisma Kuta Alam

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

| 120

30.

Wisma Intan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

Wisma Anggrek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

Wisma Loser

5

3

3

3

3

4

8

-

-

-

-

-

33.

Wisma Mentari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

Wisma Aldila

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

Wisma Lamprit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

Hotel Regina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

Wisma Kartini

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

Wisma Permata Hati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

Losmen Palembang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

339

323

319

338

346

412

403

257

212

384

399

321

JUMLAH

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Paiwisata Kota Banda Aceh

| 121

2.14 Badan Kesbang. Polinmas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kegiatan yang bersifat rutinitas, seperti ; Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Kegiatannya Komunitas Intelejen (KOMINDA), Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat, Penyuluhan Pencegahan Pengendara/Pengguna Minuman Keras dan Narkoba. Dari kegiatan tersebut alokasi dana yang disediakan + Rp. 3,4 milyar tahun 2010, sedang untuk tahun 2011 + Rp. 4,2 milyar (7,01 % kenaikan) dan sudah termasuk gaji pegawai serta rutin kantor didalamnya. Salah satu tugas rutin Kesbangpolinmas seperti dilansir oleh KabarInvestigasi. Com adalah sebagai berikut : HIMBAUAN KEPALA BADAN KESBANGPOL, LINMAS KOTA BANDA ACEH MOKI, Banda Aceh-Untuk mengetahui kiprah, keberadaan dan keakuratan data, organisasi kemasyarakat (ormas)/lembaga lain yang bergerak dibidang Politik, Sosial, Budaya, Keagamaan, Keolahragaan, Kepemudaan dan lainnya yang berdomisili di Kota Banda Aceh, Badan Kesbangpol, Limnas, menghimbau semua ormas/lembaga yang ada di Kota Banda Aceh untuk segera mendaftarkanslembaganya. Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kota Banda Aceh Drs. Syahrullah mengatakan kepada kabarinvestigasi, Selain ormas dan lembaga yang baru, kami juga menghimbau kepada seluruh ormas dan lembaga lama yang sudah pernah terdata juga harus mendaftar ulang. Mengingat ada sebagian ormas/lembaga yang pindah alamat atau terjadi penggantian pengurus. Pendaftaran ini, kami nilai penting sebagai database bagi Badan Kesbangpol, Linmas dan PB Banda Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan ter-update kembali, maka ormas/lembaga lain yang ada di Banda Aceh akan tertata dengan baik. Data baru tersebut, juga penting bagi kami untuk mengantisipasi munculnya lembaga atau organisasi sempelan yang dapat membahayakan atau mengganggu Kamtibmas. Dikatakan, pendataan ini juga untuk menumbuhkan kesadaran berorganisasi dan tertib administrasi, sekaligus sebagai upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara persatuan kesatuan bangsa serta berorientasi kepada pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam kerangka inilah, letak pentingnya peranan Ormas/lembaga sehingga kami perlu untuk melakukan verifikasi sebagai langkah pembinaan yang diarahkan kepada pencapaian sasaran seperti, terwujudnya ketertiban Ormas/Lembaga yang berdomisili dan atau yang melakukan kegiatan operasional di dalam wilayah kota Banda Aceh. Tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada masyarakat Kota Banda Aceh untuk ikut serta secara aktif, sesuai dengan misi dan visi pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah kota Banda Aceh. Terwujudnya Ormas/Lembaga yang mandiri, tertib Administrasi tertib anggota dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat, guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan kota Banda Aceh. Bagi ormas dan lembaga yang ingin mendaftaran lembaganya datang saja ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Poltik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh (Badan Kesbang, Pol, Linmas dan PB Kota Banda Aceh), mulai 1 Februari 2011 pada setiap hari kerja kantor. Alamat, Jalan T. Nyak Arief, Simpang Lima Banda Aceh.

| 122

2.15 Satuan Polisi Pamong Praja & Wilayatul Hisbah Upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penindakan terhadap pelanggaran qanun yang telah ditetapkan merupakan tupoksi yang menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : - Menurunnya angka pelanggaran hukum di Kota Banda Aceh. - Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan. - Meningkatnya kinerja Satpol PP dan WH yang tercermin dengan menurunnya angka pelanggaran dan meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran yang terjadi. Untuk mencapai sasaran ini dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh telah melaksanakan program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Penegakan/Penindakan Pelanggaran Qanun/Perda. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggarnya serta tidak mengulangi lagi tindakan tersebut. Berbagai upaya pengawasan dan penertiban penegakan perda/qanun yang telah dilaksanakan secara rutin dalam kurun waktu 2007 sampai dengan tahun 2010 dalam rangka mencapai sasaran menurunkan tingkat pelanggaran ditampilkan dalam tabel berikut : Tabel 2.15.1 Jumlah Kasus yang Ditangani oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh beserta Penyelesaiannya Tahun 2007 s/d Tahun 2010

No

Uraian Penertiban Qanun yang Dilaksanakan Satpol PP-WH

Jumlah Kasus dan Penyelesaiannya 2007 2008 2009 2010 Jlh Jlh Jlh Jlh Jlh Jlh Jlh Jlh Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Selesai Selesai Selesai Selesai

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Perda No. 3/1998 tentang Pajak Reklame Perda No. 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restouran Qanun No. 7 Tahun 1999 tentang Gangguan HO Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam Qanun No. 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum Qanun No. 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung Qanun No. 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan

-

-

-

-

-

-

15

15

-

-

-

-

61

55

149

149

23

23

25

25

303

303

405

405

-

-

-

-

809

809

364

364

-

-

-

-

-

-

3

3

7

7

14

14

3

3

2

2

-

-

-

-

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

91

91

156

156

113

113

116

116

152

152

243

223

52

52

65

65

33

33

101

101

112

112

105

105

128

128

175

175 | 123

13.

Pedagang Kaki Lima (PKL) Qanun Kota Banda Aceh No. 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

-

-

-

-

-

-

34

34

Beberapa kasus pelanggaran kondisinya meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2010 seperti pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dari 112 kasus menjadi 175 kasus, kasus penertiban hewan ternak dari 52 kasus menjadi 101 kasus, kasus tentang bangunan gedung dari 113 kasus menjadi 223 kasus, kasus gangguan HO dari 23 kasus menjadi 405 kasus, kasus pajak hotel dan restoran dari 67 kasus pada tahun 2009 menjadi 149 kasus pada tahun 2010.

“Terjadi penurunan angka Pelanggaran Syariat Islam dari 809 kasus pada tahun 2009 menjadi 304 kasus pada tahun 2010”

Namun untuk kasus izin tempat usaha terjadi penurunan dimana pada tahun 2007 terdapat 7 kasus namun di tahun 2010 hanya 2 kasus. Begitu juga dengan kasus pelanggaran Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam terjadi penurunan dari 809 kasus pada tahun 2009 menjadi 304 kasus pada tahun 2010.

Terjadi peningkatan beberapa kasus setiap tahun dikarenakan adanya dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin tinggi, baik dibidang pembangunan fisik, perekonomian serta perkembangan teknologi informatika yang semakin canggih. Contoh untuk kasus IMB, adanya peningkatan pembangunan perumahan atau pertokoan yang sangat pesat yang terjadi di Kota Banda Aceh. Untuk kasus PKL, semakin maraknya urbanisasi yang dilakukan masyarakat dari kabupaten/kota lainnya ke Kota Banda Aceh sehingga menimbulkan pertumbuhan PKL yang sangat pesat. Dalam bidang Syariat Islam terjadinya penyimpangan perilaku yang melanggar aqidah-aqidah Islam yang terjadi pada warnet-warnet, salon atau tempat-tempat hiburan lainnya. Tuntutan masyarakat Kota Banda Aceh akan pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP dan WH merupakan titik awal introspeksi diri demi meningkatkan kepercayaan masarakat. Namun disisi lain, dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP dan WH masih menghadapi kendala dan hambatan, diantaranya : - Kurangnya koordinasi dilapangan dari SKPD-SKPD yang terkait dengan qanun-qanun dan peraturan daerah yang menjadi tugas SKPD tersebut. - Regulasi terhadap qanun Syariat Islam perlu dengan segera di revisi ulang demi mencapai kepastian hukum yang jelas dan tegas. - Anggaran yang terbatas/minim terhadap pelaksanaan operasional bagi anggota Pol PP dan WH Kota Banda Aceh. - Kurangnya advokasi/perlindungan hukum bagi anggota Satpol PP dan WH dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Terjadinya peningkatan pada beberapa pelanggaran tentunya perlu evaluasi terhadap langkah dan strategi yang telah ditempuh dalam kurun waktu empat tahun lalu agar dapat dijadikan pedoman kedepan dalam pengambilan langkah/strategi yang lebih baik lagi. Untuk ini Kantor Satpol PP dan WH akan menempuh kebijakan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi dengan strategi sebagai berikut : - Perlunya penambahan personil anggota Sat Pol PP dan WH guna dapat menangani kasus-kasus di lapangan - Perlu adanya pengawasan/pencegahan yang lebih dini, dilakukan secara terus menerus dan terkoordinasi antar SKPD terkait sebelum pelanggaran tersebut dilakukan oleh masyarakat - Mengfungsikan perangkat gampong/pageu gampong yang ada dalam masyarakat.

| 124

2.16.a. Bagian Hubungan Masyarakat Era globalisasi informasi saat ini, pemerintah tidak hanya cukup bekerja dan menata ekonomi tetapi juga dituntut untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat tentang apaapa yang telah dilakukan. Bagian Humas Setda Kota Banda Aceh merupakan fungsi penghubung antara pemerintah kota dengan masyarakat, diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota dalam memberikan penerangan/ informasi dan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat Bagian Humas Setda Kota Banda Aceh telah mengupayakan agar tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik melalui beberapa program/kegiatan antara lain : a.

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam upaya mendukung terwujudnya pelaksanaan peningkatan pelayanan pemerintah daerah maka Bagian Humas Kota Banda Aceh telah melakukan kegiatan pembuatan naskah pidato kepala daerah.

b.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Untuk melaksanakan pengembangan komunikasi program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa maka telah dilakukan penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintah daerah.

c.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam hal pelayanan administrasi perkantoran maka telah dilakukan penyediaan bahan bacaan untuk aparatur sebanyak 17 (tujuh belas) jenis bahan bacaan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Serambi Indonesia Rakyat Aceh Harian Aceh Barisan Baru Waspada Kontras Media-NAD Kompas Analisa

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Republika Jakarta Post Tempo Prohaba Modus Gema Baiturrahman Haba Rakyat Medan Bisnis

Selama 4 tahun terakhir (2007-2010) Bagian Humas Kota Banda Aceh telah berhasil melakukan beberapa kegiatan yaitu : a. Penyusunan naskah pidato kepala daerah pada setiap kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh sebanyak 1260 pidato b. Bekerjasama dengan beberapa media massa dalam menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintah Kota Banda Aceh sebanyak 98 media c. Penyediaan bahan bacaan untuk aparatur Pemerintahan Kota Banda Aceh sebanyak 99 bahan bacaan seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

| 125

Tabel 2.16.a.1 Capaian Kinerja Bagian Humas Setda Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2010 No

Uraian Kegiatan 2007

Capaian Kegiatan 2008 2009

2010

Target 2011 2012

1.

Jumlah penyusunan Naskah Pidato : Walikota 120 naskah 120 naskah 120 naskah 100 naskah 100 naskah 100 naskah Wakil Walikota 100 naskah 100 naskah 100 naskah 100 naskah 100 naskah 100 naskah Sekda 100 naskah 100 naskah 100 naskah 100 naskah 100 naskah 100 naskah

2.

Jumlah Kerja Sama dengan Media Massa : Lokal Nasional/Internasional

3.

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Untuk Aparatur

5 media 15 media

8 media 15 media

8 media 18 media

8 media 21 media

8 media 21 media

10 media 21 media

20 jenis bahan bacaan






Sumber : Bagian Humas Setda Kota Banda Aceh 2011

Dalam hal melaksanakan peran dan fungsinya Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Banda Aceh menemukan beberapa hambatan yaitu: a. Kurangnya Koordinasi SKPD dengan Bagian Humas. b. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan, khususnya bagi petugas di lapangan (photografer) dan Release Pemberitaan, sehingga hasil liputan (photografer) kurang maksimal dan kurang mampunya personil dalam membuat release kegiatan pemerintah Usaha yang dapat dilakukan agar peran dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Banda Aceh dapat terlaksana dengan optimal untuk satu tahun kedepan, yaitu: a. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi antar SKPD dengan Bagian Humas, melalui jejaring antar SKPD di lingkungan Pemko Banda Aceh. b. Mengikusertakan petugas di lapangan (photografer) dan petugas release pemberitaan pada setiap pendidikan dan pelatihan khusus, baik yang dilaksanakan oleh internal Pemerintah Kota Banda Aceh maupan lembaga eksternal lainnya yang berkompeten . c. Memaksimalkan peran dan fungsi Bakohumas Kota Banda Aceh yang telah dibentuk pada tahun 2010 yang lalu.

| 126

2.16.b BAGIAN HUKUM Sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2007–2012, yang kemudian dalam setiap tahunnya dituang didalam Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), maka Bagian Hukum sebagai salah satu bagian dari Sekretariat Kota Banda Aceh telah melaksanakan berbagai upaya dalam mencapai sasaran/indikator yang telah ditetapkan.

“Sampai dengan tahun 2010 Raqan yang telah disampaikan ke DPRK sebanyak 33 raqan, yang telah disahkan/diundangkan 1 raqan yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan untuk Peraturan Walikota, sampai dengan tahun 2010 telah dikeluarkan 73 buah Peraturan Walikota. Maksud dari pembuatan Produk Hukum Daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemasyarakatan Produk Hukum senantiasa dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku. Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh telah melakukan upaya agar terbentuknya payung hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya melalui program-program sebagai berikut : 1. Penataan Peraturan Perundang-undangan Dalam upaya mendukung terwujudnya pelaksanaan penataan Peraturan Perundangundangan Pemerintah, melalui Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Melakukan sosialisasi Produk Hukum Daerah ; - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan ; - Melakukan kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru dan keserasian antara Peraturan Perundang-undangan Daerah ; - Melakukan koordinasi kerjasama permasalahan Peraturan Perundang-undangan ; - Mempersiapkan penyusunan Rancangan Qanun ; - Melakukan kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah tentang penataan kelembagaan SKPD dan non SKPD ; - Mempublikasikan Peraturan Perundang-undangan ; dan - Memfasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Peningkatan Implementasi hukum bagi aparatur dan publik Dalam rangka meningkatkan implementasi hukum bagi aparatur dan publik maka Bagian Hukum melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Melakukan pembinaan pelayanan bantuan hukum bagi aparatur pemerintah (Kuasa Hukum Pemerintah) ; Melakukan sosialisasi Produk Hukum Daerah ; Merencanakan Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (RANHAM) sebagai tindak lanjut Kepres No. 40 Tahun 2004 ; Melakukan penyuluhan hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat . | 127

3. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Demi mendukung terwujudnya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, dilakukan melalui Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Di bidang lainnya, dukungan terhadap peningkatan jumlah SKPD yang menerapkan sistem perencanaan, penata usahaan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Daerah,dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh melalui program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Agar program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi berjalan dengan efektif, Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh telah membentuk suatu Sistem Informasi Hukum Online yang dinamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang berisikan informasi Produk-produk Hukum Daerah Kota Banda Aceh. Dasar Hukum pembentukan jaringan ini adalah Keppres No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah. Dengan tersedianya fasilitas JDIH, diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Disamping itu dengan adanya JDIH maka dapat terciptanya suatu sistem informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, dalam rangka untuk kelancaran tugas dan meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang hukum. Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh juga telah mengupayakan agar aparatur, terutama dibagian hukum sendiri, memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya melalui program-program berikut : 1. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Hal tersebut dilakukan melaui pelaksanaan kegiatan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan tenaga PPNS dalam penyelidikan. 2. Peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur Agar profesionalisme sumber daya aparatur meningkat maka dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Produk Hukum Daerah.

Sampai dengan tahun 2010, ada 2 Perkara Hukum yaitu Perkara Nomor 05/G/2009/PTUN-BNA antara Walikota Banda Aceh (Tergugat) lawan Irfansyah, S.Ag, SH (Penggugat) perihal ganti rugi tanah untuk pelebaran jalan masuk menuju monument Tsunama PLTD Apung di Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru, putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan perkara Nomor 34/Pdt.G/2009/PNBNA antara Sayed Hasan (Penggugat) lawan Walikota Banda Aceh (Tergugat) perihal ganti rugi tanah pembangunan drainase di gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kutaraja, putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, saat ini sedang dalam proses Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 telah dapat menyelesaikan Produk Hukum yang aspiratif sebanyak 1.688 buah (Qanun, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota) dan melakukan penataan Produk Hukum. Jumlah dan jenis Rancangan Qanun secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

| 128

Tabel 2.16.b.1 Jumlah dan Jenis Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kota Banda Aceh Tahun 2007 – Agustus 2011 No Jenis Rancangan Jumlah Produk Hukum yang Target Produk Keterangan Produk Hukum telah dibahas Hukum yang yang diusulkan akan dibahas 2007 2008 2009 2010 Agustus 2012 2011 1 Perda/Qanun

16

3

6

8

-

-

2 Peraturan Walikota

32

30

72

73

-

-

3 Keputusan Walikota

362

346

320

420

-

-

410

379

398

501

-

-

JUMLAH

Untuk thn 2012 ditetapkan berdasarkan kesepakatan eksekutif dan legislatif yang ditetapkan dalam keputusan Ketua DPRK Target 2011-2012 tidak dapat diukur krn sesuai urgensi dan kebutuhan yang datang dari instansi terkait Pemko Banda Aceh Target 2011-2012 tidak dapat diukur krn sesuai urgensi dan kebutuhan yang datang dari instansi terkait Pemko Banda Aceh

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh 2011

Saat ini Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh telah mempublikasikan jenis-jenis Produk Hukum Daerah Kota Banda Aceh, antara lain: -

Peraturan Daerah dan Qanun Kota Banda Aceh dari tahun 1975 sampai dengan sekarang ; Peraturan Walikota Banda Aceh dari tahun 2007 sampai sekarang ; Rancangan Qanun Kota Banda Aceh yang sedang dalam pembahasan yang butuh masukan dan saran dari masyarakat ; - Peraturan lainnya yang dianggap terkait dan perlu dipublikasikan ; - Pengaduan masyarakat, serta - Artikel . Program ini sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk mengakses serta memberikan saran dan kritikan agar website ini dalam perjalanannya bisa bertahan dan bermanfaat serta mendapatkan hasil yang lebih baik dengan sasaran dapat memberikan konstribusi yang nyata dalam pelayanan penyebarluasan informasi hukum untuk pembangunan kota Banda Aceh. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum juga menyediakan satu ruang publik berbentuk artikel/tulisan tentang informasi Produk Hukum Nasional dan Produk Hukum Daerah. Ruang publik ini disediakan kepada masyarakat, akademisi, ilmuwan dan pejabat publik yang ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga bisa bersama-sama merasakan ikut menyelenggarakan pemerintahan. Kegiatan lainnya yang telah berhasil dilakukan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Bagian Hukum adalah pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). | 129

Tabel 2.16.b.2 Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2007 – Agustus 2011 No Uraian Jumlah PPNS (orang) Target Keterangan 2007 2008 2009 2010 Agustus 2012 2011 1 Jumlah 20 10 2 Kegiatan hanya Tahun 2007, 10 org tenaga pembinaan PPNS belum dilantik karena PPNS tidak ada tidak ada SK dari pengiriman lagi Hukum dan HAM Tahun 2008, 4 org belum dilantik JUMLAH

20

10

2

-

-

-

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh Tahun 2011

Untuk penyediaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) agar dapat lebih berkembang dan dapat lebih memuaskan dalam pelaksanaan publikasi dan sosialisasi Produk Hukum Daerah, Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh memiliki kendala, yaitu :  Terbatasnya kemampuan SDM (aparatur) di bidang Legal Drafting dan teknologi informasi  Terbatasnya kemampuan/ketidakseriusan SKPD dalam memahami teknis penyusunan pra Rancangan Qanun  Kurangnya tenaga operator website yang memahami Teknologi Informasi dalam menjalankan dan mengelola website JDIH .

Untuk mewujudkan payung hukum yang jelas dalam mengatur pemerintahan dan peningkatan aparatur yang memiliki kompetensi, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti :  Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan PPNS yang dibina melalui pendidikan dan pelatihan.  Mengupayakan agar SKPD lebih serius dalam memahami teknis penyusunan pra Rancangan Qanun melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah.  Peningkatan legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan ;  Menindaklanjuti kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah ;  Meningkatkan publikasi dan sosialisasi Produk Hukum Daerah .

| 130

2.16.c Bagian Administrasi Perekonomian Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2001 tentang Urutan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Kota Banda Aceh mempunyai tugas membantu Walikota dalam bidang administrasi Perekonomian Setda Kota Banda Aceh serta melaksanakan kewenangan otonomi dibidang perekonomian. Bidang administrasi perkantoran secara umum mempunyai tugas merencanakan, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan administrasi perekonomian di bidang ketahanan pangan, perusahaan daerah, kerjasama dan penanaman modal, energi, sumber daya mineral dan potensi daerah juga melakukan evaluasi dan koordinasi secara berkala dengan lembaga/instansi lain dibidang perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bagian Perekonomian Setda Kota Banda Aceh melakukan beberapa program/kegiatan antara lain : a.

Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah Agar pengembangan dan pembangunan perekonomian daerah dapat terwujud maka dilaksanakan melalui kegiatan: a. Monitoring dan pengendalian perekonomian daerah b. Monitoring dan pengendalian kebutuhan pangan daerah c. Pembinaan dan pengendalian izin tempat usaha

b.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dalam hal mewujudkan perencanaan pembangunan ekonomi maka dilakukan melalui kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

c.

Program Pengembangan Data/Informasi Untuk mewujudkan pengembangan data/informasi maka dilakukan melalui kegiatan penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Bagian Perekonomian Setda Kota Banda Aceh selama kurun waktu 4 tahun telah memberikan hasil yang positif diantaranya :  Tersusunnya data informasi perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh sebanyak 10 buku  Tersusunnya data kebutuhan pangan Kota Banda Aceh sebanyak 75 buku  Tersusunnya data jumlah tempat izin usaha sebanyak 20 data  Perencanaan peta potensi komunitas unggulan sebanyak 60 produk unggulan dan 9 peta untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.16.c.1 Capaian Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2010 N o 1

2

Uraian Kegiatan Jumlah buku penyusunan data informasi perencanaan pembangunan ekonomi kota Banda Aceh

Capaian Kegiatan 2007 2008 2009 2010 10

Target 2011 2012 11 11

Ket

Jumlah buku penyusunan data | 131

kebutuhan pangan kota Banda Aceh

50

3

Penyusunan data jumlah tempat izin usaha

20

4

Perencanaan peta potensi komunitas unggulan : -Jumlah produk unggulan -Jumlah peta

25

15

15

60 9

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Banda Aceh 2010

Dalam melaksanakan tugas dari fungsinya Bagian Administrasi Perekonomian masih menghadapi banyak kendala antara lain : a. Kurangnya koordinasi dengan lembaga dan dinas instansi terkait b. Masih kurangnya sumber daya Aparatur c. Alokasi dana yang tersedia masih terbatas d. Fasilitas kerja yang masih belum memadai Usaha-usaha yang dapat dilakukan agar tugas dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Banda Aceh dapat terlaksana dengan optimal untuk satu tahun kedepan sebelum berakhirnya RPJM Kota Banda Aceh (2007-2012), yaitu : a. Meningkatkan kerjasama untuk memudahkan koordinasi dengan lembaga , dinas instansi terkait b. Peningkatan SDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan c. Sebaiknya ada prioritas dana tambahan untuk tahun-tahun kedepan d. Usulan pengadaan perangkat kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas e. Penyusunan buku data informasi perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh sebanyak 22 buku f. Penyusunan buku data kebutuhan pangan Kota Banda Aceh sebanyak 30 buku g. Penyusunan data base perekonomian daerah Kota Banda Aceh

| 132

2.16.d

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan yang berada dibawah koordinasi Assisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan merupakan salah satu dari delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang mempunyai peranan di bidang administrasi pembangunan infrastruktur, administrasi tata ruang dan pengembangan wilayah serta evaluasi dan pelaporan. Selain melakukan penyusunan Renja dan petunjuk teknis di bidang administrasi pembangunan infrastruktur, tata ruang dan pengembangan wilayah serta evaluasi dan pelaporan, Bagian Administrasi Pembangunan juga melakukan pengawasan dan pengendalian dibidang tersebut dan melakukan penyusunan Renstra dan Renja untuk Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Bagian Administrasi pembangunan juga melakukan koordinasi kerjasama dengan lembaga / instansi lain dalam pelaksanaan dibidang administrasi pembangunan infrastruktur, tata ruang dan pengembangan wilayah serta evaluasi dan pelaporan. Secara garis besar gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini adalah : a. Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Dalam upaya mendukung terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur kegiatan yang dilaksanakan adalah bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan yang bertujuan untuk menjaring tenaga terampil dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersertifikat. Selain itu Bagian Administrasi Pembangunan juga melayani pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement), dimana pengadaan yang selama ini dilaksanakan secara konvensional diubah menjadi secara elektronik. Sehingga penyedia barang/jasa atau vendor dapat mendaftarkan perusahaannya melalui internet tanpa harus datang ke panitia pengadaan barang/jasa. Hal ini tentu sangat membantu dalam efisiensi dan efektifitas waktu. b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi. Salah satu sistem yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah MIMS (Municipality Information Management System). MIMS sendiri merupakan sistem manajemen informasi yang ditangani langsung oleh Bagian Administrasi Pembangunan. Sebagai media teknologi informasi dan komunikasi diharapkan seluruh informasi yang terkait dengan TIK dapat terintegrasi dengan baik melalui MIMS. Hingga saat ini keberadaan MIMS telah dirasakan sangat membantu Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyampaikan informasi dan koordinasi/kerjasama dengan dinas/badan/lembaga baik antar SKPD dalam/luar Kota Banda Aceh.

Ujian Nasional Sertifikasi Barang/Jasa Pemko Banda Aceh di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam Th 2010 Workshop/Training Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kota Banda Aceh Tahun 2010 | 133

WORKSHOP/ TRAINING UNTUK PANITIA

WORKSHOP/ TRAINING UNTUK PPTK

WORKSHOP/ TRAINING UNTUK VENDOR

c. Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelaporan program pembangunan terkait dengan laporan realisasi fisik dan keuangan dari SKPD. d. Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan yang dilaksanakan berupa fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga. Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga melalui Tim Koordinasi (TimKo). Dalam pelaksanaan tugasnya tim yang terdiri dari beberapa perwakilan dari SKPD terkait yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi dan kerjasama terutama dengan lembaga eksternal Pemerintah Kota. Hasil yang dicapai adalah berupa terwujudnya harmonisasi kerjasama dan investasi antara donatur dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Salah satunya adalah program Cities Development Innisiative for Asia (CDIA), yakni program pengembangan kota tepi sungai berupa revitalisasi kawasan Krueng Aceh sebagai salah satu sumber peningkatan ekonomi masyarakat. e. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan sistem informasi terhadap layanan public g. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Melalui Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) dengan nomor kontak 0811683005 yang sudah disosialisasikan kepada

“Pemko Banda Aceh menerima saran dan kritikan dari masyarakat melalui sms LPM : 0811683005, yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah dan SKPD terkait oleh Bag. Pembangunan” | 134

masyarakat, Bagian Administrasi Pembangunan memberikan layanan pengaduan masyarakat baik bersifat saran, kritikan maupun yang bersifat kasus dimana pengaduan ini akan langsung disampaikan kepada Kepala Daerah dan SKPD terkait. Dari pelaksanaan ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, hanya 16,91% yang lulus ujian yaitu 128 dari 757 peserta ujian dengan klasifikasi L2 sebanyak 104 orang dan L4 sebanyak 24 orang, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 2.16.d.1 No. Tahun

1 2 3 4

2007 2008 2009 2010

Jumlah

Kualifikasi Tenaga Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2007 s.d 2010 Jumlah PNS Peserta Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 200 200 178 179

757

Lulus Lulus Kebutuhan Ideal Tenaga Pengadaan L2 L4 Barang/Jasa Pejabat KPA / ULP Pengada PPK an 26 21 3 20 10 37 11 1 org 1 org 30 org/Pokja /SKPD /SKPD Konstruksi 20 org/Pokja Pengadaan 15 org/Pokja Konsultan 10 org/Pokja Jasa Lainnya 104 24

Ket.

Dalam proses pelelangan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh berada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh sehingga seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh terintegrasi pada UPTD ULP. Tabel 2.16.d.2 Penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2007 s/d 2010 No. Tahun Jumlah SKPD yang Tepat Jumlah SKPD yang Laporan Waktu Menyampaikan RFKnya Sesuai Standar Bag. Laporan RFK Adm. Pembangunan 1 2007 30 36 2 2008 32 36 3 2009 34 36 4 2010 36 36 Penyampaian dan kesesuaian hasil laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dari tahun 2007 s/d tahun 2010 sudah semakin baik. Bagian Administrasi Pembangunan mengelola 2 jenis laporan berupa laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Triwulan dimana format laporan ditentukan oleh Provinsi Aceh, dan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Mingguan dimana format laporan disesuaikan dengan kebutuhan Bagian Administrasi Pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pembangunan ada kendala yang harus dihadapi diantaranya :  Standar kelulusan ujian sertifikasi Pengadaaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) masih tinggi. | 135

 

Tingkat ketelitian peserta ujian dan kemauan untuk memahami materi Pengadaan Barang/Jasa masih rendah. Hanya 30% dari peserta ujian yang pernah mengikuti Bintek Pengadaan Barang/Jasa karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Upaya yang akan dilakukan 



 



Dalam dua tahun kedepan Bagian Administrasi Pembangunan ingin mewujudkan sistem pelaporan secara online dan dapat diakses secara cepat dan tepat antar SKPD dan Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam mengatasi keterbatasan dana dalam mengadakan Bintek Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan telah mengupayakan kerjasama dengan pihak USDRP, IAPI Aceh (dalam menanggulangi biaya traning) dan memperoleh Biaya Aplikasi Free (terkait aplikasi infrastruktur) dari pihak GTZ. Meningkatkan SDM personil LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) melalui kerjasama dengan BRR NAD-Nias Satker Operasi dalam menanggulangi biaya training. Dalam pengembangan LPSE akan dilakukan :  Training panitia dilingkup Pemko Banda Aceh  Training bagi Penyedia Barang/Jasa (Vendor) yang akan dilakukan 2 minggu sekali. Bagian Administrasi Pembangunan akan mengintegrasikan Aplikasi berbasis TI (e-Kinerja) guna memudahkan PNS dalam menginput kinerja setiap hari/bulan/tahun.

| 136

2.16.e Bagian Tata Pemerintahan Sebagaimana tertuang dalam pasal 10 dan 11 Peraturan Walikota Banda Aceh No. 20 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : d. Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas di bidang Otonomi Daerah, Pertanahan dan Penataan Wilayah serta Pemerintahan Mukim dan Gampong e. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan Rencana Kerja di Bidang Otonomi Daerah, Pertanahan dan Penataan Wilayah serta Pemerintahan Mukim dan Gampong b. Perumusan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan bidang Otonomi Daerah, Pertanahan dan Penataan Wilayah serta Pemerintahan Mukim dan Gampong c. Pelaksanaan Rencana Kerja di bidang penyelenggaraan bidang Otonomi Daerah, Pertanahan dan Penataan Wilayah serta Pemerintah Mukim dan Gampong d. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintah Umum e. Pengkoordinasian penyelenggara Pemerintahan Mukim dan Gampong f. Pembinaan Keagrarian dan penataan batas wilayah g. Pengawasan dan pengendalian rencana kerja di bidang-bidang Otonomi Daerah, Pertanahan dan Penataan Wilayah serta Pemerintahan Mukim dan Gampong h. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) i. Pengumpulan bahan dan menganalisa serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan j. Pelaporan Pertanggungjawaban Bagian Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya Untuk melaksanakan fungsi dan perannya Bagian Tata Pemerintahan Kota Banda Aceh telah mengupayakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Daerah Dalam upaya mendukung terwujudnya pelaksanaan peningkatan pelayanan pemerintahan daerah maka Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah dan publik - Pembuatan pilar tanda batas kecamatan (Tapal batas) - Pengadaan buku administrasi pemerintahan, papan monografi dan buku administrasi - Pendukung pelaksanaan kegiatan persiapan pemilihan umum - Sertifikasi, pemetaan, pengukuran dan pematokan tanah asset pemko.

Penetapan dan Penegasan Tapal Batas antara Gampong

| 137

b. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Dalam upaya mendukung terwujudnya pelaksanaan peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh telah mengupayakan kegiatan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh juga telah mengupayakan agar terbentuknya payung hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Agar peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah terlaksana dengan baik, maka dilaksanakan kegiatan penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) kepala daerah. LKPJ walikota merupakan laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah kota Banda Aceh selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh walikota Banda Aceh kepada DPRK Banda Aceh. Selama kurun waktu 4 tahun (tahun 2007 – 2010) Bagian Tata Pemerintahan kota Banda Aceh telah berhasil melakukan beberapa kegiatan yaitu :  Pembebasan tanah (pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah dan publik) seluas 387.159 m2, 87 sertifikat dan 529 patok  Pemasangan pilar tapal batas gampong sebanyak 8 titik dan 5 peta. seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.16.e.1 Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2010 No

Uraian Kegiatan 2007

1

2

3

4

Capaian Kegiatan 2008 2009

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah dan publik : -Luas tanah (m2) 75.841 135.488 -Jumlah sertifikat (eks) -Jumlah patok (bh) Pemasangan pilar tapal batas gampong : -Jumlah titik -Jumlah peta Perkantoran pemerintah kota Banda Aceh : -Jumlah yang tersedia (unit) -Jumlah yang dibutuhkan (unit) Luas lahan perkantoran pemerintah kota Banda Aceh : -Yang belum bersertifikat -Yang sudah bersertifikat

96.482 75 429

Target 2011 2012

2010

79.348 12 100

10 -

10 -

8 5

12 10

50 5

34 40

6

Ket

2.338

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh tahun 2011

| 138

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh menghadapi beberapa hambatan yaitu: a. b. c. d. e.

Mahalnya harga tanah di Kota Banda Aceh Sempitnya lahan pengembangan karena luas Kota Banda Aceh yang relatif kecil Masyarakat juga sulit melepas hak tanahnya Belum disepakati batas antara kecamatan induk dengan kecamatan pemekaran. Gampong yang berada diantara batas kecamatan saling mengklaim bahwa wilayahnya lebih luas berdasarkan nilai-nilai historis dan turun temurun

Usaha yang akan dilakukan agar peran dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan dapat berjalan optimal untuk masa satu tahun terakhir sebelum berakhirnya RPJM Kota Banda Aceh (2007-2012), adalah dengan memberi pengertian dan pemahaman kepada masyarakat agar batas kecamatan induk dengan batas kecamatan pemekaran dapat disepakati sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

| 139

2.16.f

Bagian Organisasi

Mengingat pentingnya peran kelembagaan pemerintah dalam konteks pembangunan daerah, maka diperlukan pedoman mengenai organisasi perangkat daerah yang sinergis dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Peningkatan kelembagaan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik yang saat ini belum maksimal. Kelembagaan yang efektif dan efisien diantaranya meliputi kejelasan tupoksi tiap instansi tanpa adanya tumpang tindih, kelengkapan Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem koordinasi antar organisasi pemerintah dan pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan. Wewenang tersebut merupakan tupoksi dari Bagian Organisasi yang secara struktur Bagian Organisasi mempunyai tiga bidang yaitu bidang kelembagaan dan tata laksana, analisis jabatan dan formasi jabatan dan kepegawaian. Bagian Organisasi dalam masa empat tahun telah banyak berperan dalam mendukung kesuksesan visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh. Berbagai tupoksi SKPD telah disusun, begitu juga dengan uraian tugas. Langkah ini diwujudkan dengan pelaksanaan berbagai program/kegiatan selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sebagaimana ditampilkan berikut ini : a. Program Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota Dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD 2. Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kota 3. Penyusunan Penetapan Kinerja yang dilakukan setiap tahun dan pengiriman paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan. Penetapan Kinerja dibuat sebagai kontrak kerja antara Walikota dengan SKPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan RPJM Kota Banda Aceh. 4. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD harus mampu memenuhi ukuran kelayakan minimal. Untuk memberikan pelayanan minimal tersebut dibutuhkan sebuah standar pelayanan. Standar ini diharapkan dapat memberi petunjuk dan pengarahan kepada SKPD dan bisa dijadikan salah satu indikator keberhasilan SKPD dalam memberikan pelayanan. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 telah dihasilkan 1 (satu) dokumen SPM yaitu dokumen SPM Dinas Kesehatan. b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk LAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh dan LAKIP Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang dilakukan setiap tahun dan waktu pengiriman paling lama setiap tanggal 31 Maret. c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan yang menunjang program tersebut yaitu Penyusunan Instrument Analisis Jabatan PNS. Bagian Organisasi untuk tahun 2010 melaksanakan proses penyusunan Analisis Jabatan di seluruh SKPK Pemerintah Kota Banda Aceh. Proses Penyusunan Analisis Jabatan untuk semua SKPD masih dalam proses dan akan berlanjut hingga tahun 2011. Setelah penyusunan Anjab SKPD disusul dengan Penyusunan Analisis Beban Kerja. Khususnya Untuk Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dan seluruh Kecamatan di Banda Aceh. d. Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Aparatur

Sumber

Daya

Aparatur,

Pembinaan

dan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja. Dalam tahun 2007 sampai tahun 2008 bagian organisasi telah melaksanakan bimbingan teknis | 140

LAKIP dan penetapan kinerja untuk 40 peserta dan tahun 2008 sebanyak 50 peserta. Hasil capaian yang diharapkan dari bimtek tersebut adalah agar SKPD dapat menyususn LAKIP yang lebih baik dan benar sesuai ketentuan. Hasil capaian dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai tahun 2010 menyangkut tupoksi, uraian tugas, SOTK dan pra rancangan qanun yang telah dan akan dibuat Peraturan Walikota ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 2.16.f.1

No.

Penyusunan Pra Rancangan Qanun Tahun 2007 s/d Tahun 2010 Jenis Pra Rancangan Qanun Yang Diusulkan

7

8

Tahun Tahun Tahun 2008 2009 2010 1

Pra Raqan Sekretariat

2

Pra Raqan Dinas Daerah

1

3

Pra Raqan Lembaga Tehnis Daerah

1

4

Pra Rakan Lembaga Keistimewaan (Sekretariat MPU, MPD, MAA dan Baitulmal)

1

Jumlah Penyusunan Tupoksi Tahun 2007 s/d Tahun 2010

Tahun Tahun 2008 2007 No. Hasil SKPD SKPD Hasil Akhir Akhir 1 Sekretariat Perwal No. 22 DPRK Tahun 2008 2 Staf Ahli Perwal No. 19 Walikota Tahun 2008 3 Dinas Perwal No. 22 Pendidikan Tahun 2008 Pemuda & Olahraga 4

6

Tahun 2007

1

Tabel 2.16.f.2

5

Jumlah yang Telah disusun

Tahun 2010 Hasil Hasil Akhir SKPD Akhir Perwal No. 20 Tahun 2009 Perwal No. 23 Tahun 2009 Perwal No. 24 Tahun 2009

Tahun 2009 SKPD Sekretariat Daerah Kota Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Dinas Perindusrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dianas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Perwal No. 25 Tahun 2009

Perwal No. 26 Tahun 2009 Perwal No. 27 Tahun 2009


Perwal No. 29 Tahun 2009 | 141

9

13

Dianas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Syariat Islam Inspektorat

14

BAPPEDA

15

BKPP

16

24

Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Pemadam Kebakaran Kantor Lingkungan Hidup SATPOL PP dan WH RSUD Meuraxa

25

Kecamatan

10

11

12

17

18

19

20

21 22

23

Perwal No. 30 Tahun 2009 Perwal No.31 Tahun 2009 Perwal No. 32 Tahun 2009

Perwal No. 33 Tahun 2009 Perwal No. 34 Tahun 2009 Perwal No. 35 Tahun 2009 Perwal No. 36 Tahun 2009 Perwal No. 37 Tahun 2009 Perwal No. 38 Tahun 2009



Perwal No. 41 Tahun 2009 Perwal No. 42 Tahun 2009 Perwal No. 43 Tahun 2009 Perwal No. 44 Tahun 2009 Perwal No. 45 Tahun 2009 Perwal No. 46 Tahun 2009

| 142

Tabel 2.16.f.3

Jumlah Penyusunan Uraian Tugas Tahun 2007 s/d Tahun 2010

Tahun 2007 Tahun 2009 s/d 2008 No. Hasil SKPD SKPD Hasil Akhir Akhir 1 Sekretariat Perwal No.61 Daerah Kota Tahun 2009 2 Staf Ahli Walikota Perwal No. 19 Tahun 2009 3

Tahun 2010 SKPD Sekretariat DPRK Dinas Pendd. Pemuda & Olahraga Dinas Kesehatan

4

Dinas Pekerjaan Umum

5

13

Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Dinas Perindusrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dianas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Dianas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Syariat Islam

14

Inspektorat

15

BAPPEDA

16

BKPP

17

Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Pemadam Kebakaran

6 7 8

9 10 11 12

18

19 20 21 22

Hasil Akhir Perwal No. 18 Tahun 2010 Perwal No. 50 Tahun 2010 Perwal No. 53 Tahun 2010 Perwal No. 41 Tahun 2010 Perwal No. 37 Tahun 2010 Perwal No. 36 Tahun 2010 Perwal No. 51 Tahun 2010 Perwal No. 45 Tahun 2010 Perwal No. 46 Tahun 2010 Perwal No. 47 Tahun 2010 Perwal No. 35 Tahun 2010 Perwal No. 56 Tahun 2010 Perwal No. 40 Tahun 2010 Perwal No. 19 Tahun 2010 Perwal No. 22 Tahun 2010 Perwal No. 24 Tahun 2010 Perwal No. 27 Tahun 2010 Perwal No. 28 Tahun 2010

Perwal No. 6 Tahun 2010 Perwal No. 7 Tahun 2010 Perwal No. 8 Tahun 2010 Perwal No. 9 Tahun 2010 | 143

23

Kantor Lingkungan Hidup

24

SATPOL PP dan WH RSUD Meuraxa

25

Tabel 2.16.f.4

Kecamatan

Jumlah Penyusunan SOTK Tahun 2007 s/d Tahun 2010

Tahun 2007 Tahun 2009 s/d 2008 No. SKPD / Hasil SKPD / UPTD Hasil Akhir UPTD Akhir 1 UPTD Perwal No.54 RUSUNAWA Pada Tahun 2009 Dinas PU 2 UPTD Layanan Perwal No. 63 Pengadaan Tahun 2009 Barang/Jasa Pemko Banda Aceh 3

4

Perwal No. 10 Tahun 2010 Perwal No. 11 Tahun 2010 Perwal No. 52 Tahun 2010 Perwal No. 17 Tahun 2010

Tahun 2010 SKPD / UPTD

Hasil Akhir

UPTD SUKU 1 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga UPTD SUKU 2 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


UPTD TEKKOMDIK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga UPTD SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga




Dalam pelaksanaan tugas, Bagian Organisasi juga mengalami kendala dalam pencapaian target. Secara umum kendala yang dihadapi antara lain : - Beberapa pegawai yang telah paham terhadap tupoksi pada SKPD tersebut dipindahkan ke SKPD lain. - Kurangnya pelatihan yang diikuti karena keterbatasan anggaran sehingga Bagian Organisasi dalam pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan dengan cara autodidak tanpa ada yang ahli, sehingga pelaksanaannya lama dan tidak tepat sasaran. Dalam kurun waktu satu tahun kedepan bagian Organisasi akan mengambil langkah-langkah strategis untuk pencapaian target tersebut. Kebijakan yang akan diambil antara lain : - Mengupayakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk setiap SKPD - Bekerja sesuai dengan Tupoksi yang ada dan menfokuskan pada kegiatan Bagian Organisasi agar kegiatan bisa selesai tepat waktu. - Mempercepat proses penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk melihat kebutuhan rill dari pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh.

| 144

2.16.g

Bagian Keistimewaan

Bagian Keistimewaan pada tahun anggaran 2010 mempunyai kegiatan antara lain ; Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Festival Anak Sholeh. Jumlah anggaran yang disediakan untuk ke dua kegiatan tersebut + Rp. 774 juta. Tahun angaran 2011 ini kegiatan yang diusulkan juga tidak ada perubahan, kegiatan MTQ dan PASI masih menjadi usungan bagian keistimewaan + Rp. 701 juta.

Pemerintah Kota Banda aceh mengadakah Festival Anak Saleh Indonesia VIII, tingkat Provinsi Aceh. Acara ini diselenggarakan selama 4 hari, 3-6 Maret 2011. Tema acara ini adalah Selamatkan moral anak Indonesia membangun Generasi Indonesia Emas. Berbagai lomba bernuasa Islami dihadirkan dalam pestival ini. Dimulai dari Lomba lagu Islami, Lomba Tarmaja Lafdjiah, Adzan dan Iqamat, Tartil, , MTQ, Cerdas Cermat Agama, hafalan Juz’ama, menggambar, mewarnai, kaligrafi, ikrar pusitasi, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris, dan pidato bahasa Arab. Perlombaan berlangsung sangat meriah, dimana peserta lomba yang didukung oleh orangtua masingFestival Anak Sholeh Indonesia VIII masing sangat antusias dalam mengikuti setiap rangkaian acara. Acara ini setiap tahun kita selenggarakan, itukan pertama dari tingkat kecematan, kemudian tingkat kabupaten/kota, kemudian provinsi, baru nanti ke Nasional. Ini saringan provinsi, dan mereka yang lulus di tingkat provinsi akan kita bawa ke tingkat Nasional nanti.

| 145

2.16.h

Bagian Umum

Bagian Umum merupakan Bagian yang memegang peranan penting dalam mensukseskan segala kegiatan Walikota dan Wakil Walikota sehingga terkoordinasi dan terpenuhi perangkat pendukung kepala daerah. Tugas yang diemban oleh Bagian Umum tidaklah mudah, dimana semua staf yang ada di Bagian Umum dituntut untuk memiliki SDM yang baik, dan selalu siap saat dibutuhkan karena Bagian Umum adalah merupakan ujung tombak untuk kesuksesan setiap kegiatan kepala daerah demi tercapainya visi dan misi Kota Banda Aceh. Adapun program kegiatan sebagai pendukung kesuksesan program pembangunan Kota Banda Aceh yang menjadi tanggung jawab Bagian Umum adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan program tersebut antara lain : 1. Rapat Koordinasi Unsur Muspida Rapat Koordinasi Unsur Muspida adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan guna menetapkan kebijakan bersama, menentukan arah kebijakan dan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di Kota Banda Aceh. Selain untuk menjalin kerjasama yang baik sesama Muspida, juga bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan ke arah yang lebih baik. Realisasi Anggaran untuk Kegiatan ini 4 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.16.h.1

No

Tahun

1

2 3 4

Realisasi Anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida Tahun 2007 s/d 2010 Realisasi ( Rp ) -

%

2007

Anggaran ( Rp ) -

2008 2009 2010

46.910.000,715.480.000,704.900.000,-

386.691.000,644.849.300,699.601.600,-

83,72 90,13 99,25

-

Ket Masih kegiatan di Bagian Tata Pemerintahan -

Sumber : Subbag Keuangan Bag. Umum

| 146

2. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dengan penduduk berjumlah sekitar 224.209 jiwa dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (data kependudukan tahun 2010) dan dengan segala heterogenitas warganya, Kota Banda Aceh saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Untuk membangun kota dan mengetahui permasalahan dalam masyarakat, maka perlu adanya kegiatan dimana baik Walikota maupun Wakil Walikota mengadakan kunjungan kerja ke gampong - gampong yang berada di wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan ini salah satu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat yang akan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh. Selain itu Walikota dan Wakil Walikota juga melakukan inspeksi ke beberapa Instansi dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Inspeksi secara periodik sering dilakukan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai serta melihat secara langsung kinerja para pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Demi menunjang keberhasilan kegiatan ini selama 3 tahun terakhir, disediakan anggaran sebesar Rp. 97.000.000,- dan kemudian naik lagi sebesar Rp. 110.000.000,- pada tahun 2010 dengan realisasi anggaran sebagai berikut : Tabel 2.16.h.2

No

Tahun

1

2 3 4

Realisasi Anggaran Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2007 s/d 2010 Realisasi ( Rp ) -

%

2007

Anggaran ( Rp ) -

2008 2009 2010

97.000.000,80.000.000,110.000.000,-

97.000.000,75.000.000,110.000.000,-

100 94,50 100

-

Ket Masih kegiatan di Bagian Tata Pemerintahan -


3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Menjalin koordinasi dan kerjasama, baik antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Pusat, atau dengan Pemerintah daerah lainnya, menjadi program yang sangat penting. Keikutsertaan dalam berbagai organisasi atau asosiasi pemerintahan baik regional dan bahkan internasional menjadi bagian dari kegiatan ini. APEKSI, City-Net, AKKOPSI, FKKA dan lain sebagainya menjadi bagian dari peran serta Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, yang memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan pembangunan di daerah, yang berimbas terhadap kemajuan nasional pada umumnya. Adapun anggaran yang dibutuhkan dan realisasi dari penggunaan anggaran untuk kegiatan ini dapat dilihat sebagai berikut :

| 147

Tabel 2.16.h.3

No

Tahun

1

2 3 4

Realisasi Anggaran Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain Tahun 2007 s/d 2010 Realisasi ( Rp ) -

%

2007

Anggaran ( Rp ) -

2008 2009 2010

72.440.000,115.000.000,103.706.400,-

49.980.100,76.515.932,93.706.400,-

69,00 66,54 90,36

-

Ket Masih kegiatan di Bagian Tata Pemerintahan


4. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Non Departemen Pencanangan Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami Indonesia menjadikan Banda Aceh sebagai destinasi kunjungan. Bukan saja wisatawan namun para pejabat, baik pejabat negara ataupun pejabat daerah yang ada di Indonesia. Selain mengadakan kunjungan kerja, mereka juga ingin melihat sejauh mana kesiapan Banda Aceh menjadi kota tujuan wisata dan bagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh khususnya di Banda Aceh. Keseriusan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun Kota Banda Aceh terutama Pasca Tsunami juga menjadi nilai lebih tersendiri yang membuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta negara – negara donor lainnya merasa perlu untuk menitikberatkan perhatian yang lebih kepada Kota Tua yang telah berumur 806 Tahun ini. Untuk itu, Bagian Umum sebagai ujung tombak keprotokolan dalam berbagai event dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, telah menyiapkan segala dukungan yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menghadapi semakin meningkatnya kunjungan kerja para pejabat negara, daerah dan bahkan juga kunjungan para wisatawan ke Kota Banda Aceh. Persiapan tempat dan sarana pendukung menjadi keharusan yang harus disiapkan oleh Bagian Umum dalam menyambut tamu, dan dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh sebagai Instansi yang terlibat langsung dalam aspek teknis dan non teknis kegiatan ini. Beberapa Pejabat Negara Dalam dan Luar Negeri yang pernah melakukan kunjungan kerja ke Kota Banda Aceh dalam 2 tahun terakhir antara lain : Tabel 2.16.h.4 Data Kunjungan Pejabat ke Kota Banda Aceh Tahun 2009 dan Tahun 2010 No Bulan / Tahun Pejabat Acara 1 Pebruari 2009 Presiden RI Peresmian Proyek – proyek BRR NAD-Nias 2 Maret 2009 Mendagri RI Wakil Walikota Kunjungan Kerja dan Penandatanganan MOU Appeldoorn 3 Juli 2009 Menteri Seminar Kota Ramah Gender Pemberdayaan Perempuan RI 4 Oktober 2010 Duta Besar Swiss Penandatanganan MOU dan penyerahan Bantuan Komisi III DPRD Studi Banding Prov. NTB Sumber : Subbag RT & Protokoler

| 148

Data diatas adalah sebagian kecil dari acara kunjungan para pejabat dan tamu baik Dalam dan Luar Negeri yang datang ke Kota Banda Aceh, dan Bagian Umum memegang peranan penting dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi kegiatan ini. Tabel 2.16.h.4

No 1 2 3

Tahun 2007 2008 2009

Realisasi Anggaran Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Non Departemen Tahun 2007 s/d 2010 Anggaran ( Rp ) 1.263.750.000,-

4 2010 159.800.000,Sumber : Subbag Keuangan Bag. Umum

Realisasi ( Rp ) 291.392.830,-

%

Ket

23.06 -

Kegiatan Humas Masuk ke Anggaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

145.900.000,-

91.30

-

Dalam masa empat tahun, Bagian Umum ikut berperan dalam mensukseskan event -event yang telah dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Berbagai event tingkat daerah maupun nasional, juga kegiatan menerima kunjungan baik tamu dalam negeri maupun luar negeri yang di laksanakan di Kota Banda Aceh dalam 2 tahun terakhir dimana Bagian Umum ikut berperan mensukseskan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16.h.6 No 1

2

3

Tahun 2007

2008

2009

Data Event-event yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2010 Kegiatan Malam Refleksi 3 Tahun Tsunami

Penyambutan dan Jamuan makan bersama Wakil Walikota Apeldoorn Belanda Peresmian Pasar Atjeh Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat jajanan Rex Peunanyong Pertemuan BASAJAN

Visualisasi Satu Tahun pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Waliota Peresmian Taman Putroe Phang

Tempat Keterangan Gedung ACC Sultan Selim Dihadiri oleh Banda Aceh Menpora dan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Kediaman Wakil Rencana Program Walikota Kerjasama Pasar Aceh Rex Peunanyong

Europe House

Membahas Kerjasama dan peluang Pengembangan Kawasan di Banda Aceh, Sabang dan Jantho

Halaman Kantor Walikota Taman Putroe Phang

Revitalisasi Taman Putroe Phang dengan bantuan | 149

Soft Opening Pasar Atjeh Pembukaan Pameran Pembangunan dan Festival Taman Sari Penanaman 1000 pohon Peresmian Badan Layanan Umum RSUD Meuraxa Jamuan makan malam dengan Delegasi dari GTZ Jerman Peresmian Mesjid AlMakmur Lamprit 4

2010

Calgap Pasar Aceh Baru Bantuan JICA Taman Sari Dalam Rangka HUT Kota Banda Aceh ke-804 Bantaran Sungai Krueng Bantuan dari BNI Cut RSU Meuraxa Hotel OASIS

Mesjid Al- Makmur

Mesjid tersebut merupakan bantuan kesultanan Oman Turnamen Golf Walikota CUP Lapangan Golf Lhoknga Dalam rangka HUT Kota Banda Aceh kePembukaan Pameran Banda Taman Sari 805 Aceh Expo 2010 Pembukaan Banda Aceh Lapangan Blang Padang Open Drum Band Competition Peresmian Kantor Pelayanan Balaikota Banda Aceh Di resmikan Menteri Publik PAN RI EE. Mangindaan Penyambutan ADIPURA Bandara SIM dan Taman Diiringi dengan Sari Arak–arakan dari Bandara SIM dan finish di Taman Sari Penyambutan Presiden RI Desa Tibang Pada acara tersebut untuk penyerahan 120.000 juga diberikan Kursi bibit pohon trembesi Perdamaian kepada Gubernur Aceh dan Peluncuran program Jaminan Kesehatan Aceh ( JKA ) Jamuan Makan bersama Pendopo Walikota Penandatanganan rombongan Deputi Men PAN MOU antara Pemko RI, BPPT dan delegasi Kota dengan Kota Apeldoorn Belanda Apeldoorn

Sumber : Subbag RT & Protokoler

Peresmian Kantor Pelayanan Publik

Penanaman 1000 pohon

Peresmian Putroe Phang Art & Festival

| 150

Dalam pelaksanaan tugas, tentunya Bagian Umum juga mengalami kendala yang bisa menghambat pencapaian target. Adapun kendala–kendala yang secara umum sering dihadapi pada Bagian Umum adalah : 1. Masih kurangnya SDM yang berkualitas di setiap bidang pekerjaan untuk tiap–tiap Subbag. 2. Kurangnya personil untuk Protokoler, terutama dalam menghadapi event – event besar sehingga harus memberdayakan staf yang belum berpengalaman 3. Beban kerja pada saat event berlangsung terlalu besar, di sisi lain pihak terkait melimpahkan sepenuhnya pada Bagian Umum. 4. Banyaknya acara-acara insidentil sehingga menyulitkan dalam persiapannya 5. Fasilitas dan peralatan kerja yang belum memadai 6. Masih kurangnya pengetahuan tentang keprotokolan di semua instansi, sehinga dirasa perlu untuk mensosialisasikannya melalui Bimtek. Dalam jangka waktu tersisa ini, Bagian umum telah menyiapkan berbagai langkah dan kebijakan guna memenuhi target yang belum tercapai dengan berbagai upaya diantaranya, yaitu : 1. Meningkatkan kemampuan SDM para pegawai/staf di Bagian Umum melalui pelatihan dan bimbingan teknis. 2. Memberikan pemahaman kepada pPegawai tentang peranan Bagian Umum dalam kesuksesan berbagai kegiatan yang dilakukan 3. Menyiapkan anggaran yang dirasa perlu untuk kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan yang melibatkan Bagian Umum 4. Melakukan kontrol yang kontinu terhadap realisasi dan serapan anggaran yang dikelola oleh Bagian Umum 5. Aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam penyiapan suatu kegiatan/event

| 151

2.17 Sekretariat DPRK Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kota Banda Aceh maka tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRK adalah memfasilitasi aktifitas dan rutinitas keseharian di sekretariat DPRK yang mengacu kepada fungsi pelayanan kepada Anggota Dewan untuk terlaksananya kegiatan Anggota Dewan yang terkonsentrasi pada bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRK ini sangat membutuhkan keahlian khusus yaitu selain pengetahuan akademik yang tepat juga pengalaman professional yang memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK Banda Aceh dalam tahun 2007 sampai dengan 2010 diantaranya : Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Dalam upaya mendukung terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan telah dilakukan beberapa langkah diantaranya : 1. Pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh. 2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemko dan tokoh agama 3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, berupa rapat-rapat intern pimpinan DPRK, Komisi-komisi, Badan Kehormatan DPRK. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi/membantu pelaksanaan tugas dan fungsi wewenang DPRK sebagai perwujudan tanggung jawab DPRK kepada masyarakat. 4. Rapat-rapat paripurna. Kegiatan ini berupa proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Qanun APBK, LKPJ, LPJ Walikota dan Rancangan Qanun Perubahan APBK. 5. Kegiatan reses, berupa kunjungan anggota DPRK ke wilayah daerah pemilihan (dapil) masingmasing. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung dan menjaring aspirasi langsung dari masyarakat mengenai pembangunan Kota Banda Aceh, yang kemudian akan menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan pembangunan tahun berjalan ataupun tahun berikutnya. 6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh dalam daerah. Kegiatan ini berupa kunjungan DPRK ke instansi pemerintah dan swasta yang ada di Kota Banda Aceh berupa monitoring ataupun tindak lanjut atas laporan masyarakat. Kegiatan ini untuk mendukung/memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan DPRK kepada masyarakat. 7. Rapat koordinasi dengan unsur Muspida dan pejabat Pemko 8. Dialog dan koordinasi dengan pimpinan dan anggota organisasi masyarakat 9. Kunjungan kerja lapangan komisi dewan, panitia khusus dewan dan panitia anggaran 10. Konsultasi dengan instansi terkait mengenai kebijakan pemerintah 11. Koordinasi dengan instansi terkait mengenai perumusan kebijakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat 12. Evaluasi pengkajian dan penelaahan qanun serta peraturan Walikota 13. Rapat internal komisi dewan 14. Penjaringan aspirasi masyarakat terkait dengan pembahasan Rancangan Qanun dengan masyarakat dan stakeholder

Dalam kurun waktu 4 tahun DPRK Banda Aceh telah melaksanakan pembahasan Rancangan Qanun yang dibutuhkan masyarakat sebanyak 33 qanun, dengan rincian pembahasan qanun per tahun sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut.

| 152

Tabel 2.17.1 Rancangan Qanun yang Telah Selesai Dibahas DPRK Banda Aceh selama Tahun 2007 No. 1 2

Qanun Yang Telah Disahkan Qanun No. 1 Tahun 2007 Qanun No. 2 Tahun 2007

3 4

Qanun No. 3 Tahun 2007 Qanun No. 4 Tahun 2007

5

Qanun No. 5 Tahun 2007

6


7


8


9


10 Qanun No. 10 Tahun 2007 11 Qanun No. 11 Tahun 2007

12 Qanun No. 12 Tahun 2007 13 Qanun No. 13 Tahun 2007

14 Qanun No. 14 Tahun 2007 15 Qanun No. 15 Tahun 2007 16 Qanun No. 16 Tahun 2007

Qanun Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Trayek Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di Jalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Banda Aceh Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027

Tabel 2.17.2 Rancangan Qanun yang Telah Selesai Dibahas DPRK Banda Aceh selama Tahun 2008 No. 1

Qanun Yang Telah Disahkan Qanun No. 1 Tahun 2008

2


3


Qanun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh

| 153

Tabel 2.17.3 Rancangan Qanun yang Telah Selesai Dibahas DPRK Banda Aceh selama Tahun 2009 No. 1

Qanun Yang Telah Disahkan Qanun No. 1 Tahun 2009

2 3


4 5


6


Qanun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2009 Pembentukan Yayasan Politeknik Aceh Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2009 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008 Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2010

Tabel 2.17.4 Rancangan Qanun yang Telah Selesai Dibahas DPRK Banda Aceh selama Tahun 2010 No. 1 2 3

Qanun Yang Telah Disahkan Qanun No. 1 Tahun 2010 Qanun No. 2 Tahun 2010 Qanun No. 3 Tahun 2010

4 5 6 7 8

Qanun No. 4 Tahun 2010 Qanun No. 5 Tahun 2010 Qanun No. 6 Tahun 2010 Qanun No. 7 Tahun 2010 Qanun No. 8 Tahun 2010

Qanun Tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pertanggungjawaban APBK Tahun 2009 Perubahan APBK Tahun 2010 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011

Sekretariat DPRK yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator Dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas mengalami berbagai kendala. Secara umum kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah : 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sesuai dengan disiplin dan latar belakang pendidikan PNS di lingkup Sekretariat DPRK Banda Aceh dan kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai. 2. Belum adanya penempatan staf yang sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing di setiap bagian di sekretariat DPRK Banda Aceh sehingga menghambat staf untuk mengembangkan kreativitas dalam bekerja. 3. Belum tersedianya fasilitas-fasilitas yang memadai yang dapat mendukung kelancaran pekerjaan di sekretariat DPRK Banda Aceh seperti Website DPRK Kota Banda Aceh, Media Center dan pusat data base sekretariat DPRK yang dapat diakses oleh setiap anggota DPRK, media massa, masyarakat dan staf sekretariat sehingga apa yang akan dan telah dilakukan oleh anggota DPRK dapat diketahui oleh masyarakat dengan cepat dan mudah. 4. Belum adanya perencanaan jadwal kegiatan yang tepat untuk satu tahun kegiatan sehingga kurangnya efesiensi dan efektifitas dalam menghasilkan pekerjaan. 5. Masih kurangnya koordinasi dan evaluasi antar lini dan bagian di sekretariat DPRK Banda Aceh sehingga berdampak pada efesiensi waktu dan efektifitas dalam menghasilkan pekerjaan dan memberikan pelayanan kepada para anggota dewan. Mengacu pada kondisi yang ada pada DPR Kota Banda Aceh beserta sekretariatnya maka untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap fungsi dan tugas pokoknya diperlukan berbagai upaya | 154

nyata yang sinergis dan sistematis melalui strategi dan kebijakan yang tepat. Usaha yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran dalam kurun waktu setahun kedepan antara lain :  Menempatkan personil sesuai dengan disiplin ilmu dan latar belakang pengalamannya.  Perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai sekretariat dan anggota DPR Kota Banda Aceh.  Menyusun penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas.  Memperkuat koordinasi dan evaluasi antar lini dan bagian di Sekretariat DPRK Banda Aceh dengan melakukan pertemuan yang terjadwal antara para kabag., kasubbag dan pimpinan DPRK dan Ketuaketua Komisi.  Mengadakan website DPRK Banda Aceh dalam tahun anggaran 2011.

| 155

2.18 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DERAH Perencanaan pembangunan harus terintegrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan sistem perencana pembangunan nasional. Hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Pengoptimalan partisipasi masyarakat, dalam pembangunan akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan segala kewenangan yang diberikan pemerintah pusat. Agar dapat menyelenggarakan hal tersebut diperlukan kemampuan pendanaan pemerintah daerah. Oleh karena itu upaya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan perlu diimbangi dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

“Pemerintah Kota Banda Aceh telah berhasil memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian bidang Keuangan Tahun 2008, 2009 dan 2010 dari Badan Pemeriksa Keuangan” Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan qanun tersebut DPKAD adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam mengelola belanja dan aset daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Banda Aceh berusaha meningkatkan penatausahaan keuangan, pelaporan dan pengelolaan aset daerah secara cepat, tepat dan akuntabel melalui berbagai kegiatan yang mendukung. Berikut adalah berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPKAD didalam peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah : 1.

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam upaya mendukung terwujudnya pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, DPKAD Kota Banda Aceh telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:            

Penyusunan rancangan qanun tentang APBD Penyusunan rancangan qanun tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan qanun tentang pajak dan retribusi Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penelitian dan asistensi RKA dan DPA SKPD Penyusunan standar satuan harga Penyusunan analisa standar belanja Penyusunan qanun dan sisdur tentang pengelolaan keuangan kota Banda Aceh | 156

2.

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten Untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan, DPKAD Kota Banda Aceh melakukan kegiatan evaluasi rancangan qanun tentang APBD kota Banda Aceh.

3.

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: o Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD o Penyusunan laporan keuangan semesteran o Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dalam melaksanakan fungsinya, DPKAD juga berupaya untuk meningkatkan jumlah SKPD yang menerapkan sistem perencanaan, penatausahaan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akutansi keuangan daerah, melakukan program-program sebagai berikut: 1.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Supaya program optimalisasi pemanfaatan teknologi dapat berjalan dengan efektif maka DPKAD telah melakukan kegiatan: -

Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik. Sistem komputerisasi daftar gaji PNS daerah Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Saat ini DPKAD Kota Banda Aceh juga telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), meskipun belum dapat mencakup seluruh pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk pengelolaan aset, pendapatan dan gaji masih menggunakan sistem aplikasi sehingga yang berbeda, sehingga belum ada suatu sistem informasi yang terintregasi dan dapat mencakup untuk seluruh pengelolaan keuangan. Diharapkan pada tahun pada 2012, sistem tersebut telah dapat diintegrasikan. Berikut adalah program dan kegiatan yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset : 2.

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah - Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: Pembinaan dan monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat Monitoring dan evaluasi sumber-sumber dana perimbangan Pengendalian administrasi anggaran SKPD Pengelolaan administrasi kas daerah Pelelangan aset Penghapusan aset inventaris Peningkatan manajemen aset /barang daerah Revaluasi /Appraisal aset/barang daerah (inventarisasi barang daerah) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Penyusunan pelaporan prognologis realisasi anggaran Pengendalian administrasi perpajakan Penyusunan pelaporan keuangan dana dekosentrasi dan tugas perbantuan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan barang daerah Pengelolaan, pengawasan, pendataan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PBB-P2 Pengelolaan, pengawasan, pendataan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan BPHTB

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 telah mencapai keberhasilan dalam hal : | 157



Penyusunan pra/rancangan qanun tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebanyak 30 buah Rancangan Qanun dan menargetkan pra rancangan Qanun tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2012 sebanyak 12 pra rancangan Qanun (lihat pada Tabel 2.18.1)

Tabel 2.18.1 Jumlah Pra Rancangan Produk Hukum DPKAD Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Jenis Pra Rancangan Produk Hukum Qanun tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Qanun tentang Pajak Hotel Qanun tentang Pajak Restoran Qanun tentang Pajak Reklame Qanun tentang Pajak Parkir Qanun tentang Pajak Hiburan Qanun tentang Pajak Sarang Burung Walet Qanun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Qanun tentang Retribusi Izin Gangguan Qanun tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Qanun tentang Retribusi Kesehatan Qanun tentang Retribusi Terminal Qanun tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Qanun tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Qanun tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Qanun tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Qanun tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Qanun tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Qanun tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil Qanun tentang Pajak Penerangan Jalan Qanun tentang Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan dan Pedesaan Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Qanun tentang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi Qanun tentang Izin Trayek Qanun tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Qanun tentang Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Qanun tentang Tempat Pelelangan Hewan Qanun tentang Izin Usaha Perikanan Qanun tentang Retribusi Pasar Grosir Qanun Retribusi Pelayanan Pasar PraRancangan Qanun tentang pajak air tanah PraRancangan Qanun tentang retribusi pelayanan pemakaman PraRancangan Qanun tentang retribusi penggantian biaya cetak peta.

Jlh Pra Rancangan Produk Hukum 2007 2008 2009 2010 2010

Target 2011 2012

Ket No. 7 Tahun 2010

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Belum disahkan Belum disahkan Belum disahkan Belum disahkan Belum disahkan Belum disahkan Belum disahkan

2010 2010

Belum disahkan Belum disahkan

2010 2010 2010

Belum disahkan Belum disahkan Belum disahkan

2010

Belum disahkan

2010

Belum disahkan

2010

Belum disahkan

2010

Belum disahkan

2010

Belum disahkan

2010

Belum disahkan

2011 2011


2011

Belum disahkan

2011

Belum disahkan

2011 2011


2011

Belum disahkan

2011 2011 2011 2011

Belum disahkan Belum disahkan Belum disahkan Belum disahkan Belum disahkan 12 Raqan

2012

| 158

34.

PraRancangan Qanun tentang retribusi pengolahan limbah cair 35. PraRancangan Qanun tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang 36. PraRancangan Qanun tentang retribusi pendidikan. 37. PraRancangan Qanun tentang retribusi tempat khusus parkir. 38. PraRancangan Qanun tentang tempat penginapan/pesanggrahan/villa 39. Pra Rancangan Qanun tentang retribusi pelayanan pelabuhan 40. Pra Rancangan Qanun tentang retribusi rekreasi dan olah raga 41. Pra Rancangan Qanun tentang retribusi penyeberangan air. 42. Pra Rancangan Qanun tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh Tahun 2011



Pengelolaan aset merupakan salah satu indikator utama menentukan baik buruknya kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah dan salah satu point menentukan pencapaian misi pemerintah kota Banda Aceh yaitu mewujudkan pemerintah yang amanah. Dalam hal pengelolaan aset daerah DPKAD Kota Banda Aceh sejak tahun 2007 – 2010 telah menertibkan aset pemerintah kota Banda Aceh yaitu aset tanah dengan nilai aset sebesar Rp. 1.814.746.585.973,-, aset bangunan dengan nilai aset Rp. Rp. 419.995.464.318,--, aset bergerak kenderaan roda 2 dengan nilai aset Rp. 6.035.243.000,-, aset kenderaan roda 4 dengan nilai aset Rp. 42.557.638.700,-. Rincian jenis dan nilai aset dapat dilihat pada Tabel 2.18.2

Tabel 2.18.2 Jumlah dan Nilai Aset (Tanah, Bangunan dan Aset Bergerak) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 No

Jenis Aset (Tanah/Bangu nan/Aset Bergerak)

Jumlah Aset

2007 1.

Aset Tanah o Jumlah yang sudah diamankan dan dipetakan (m2) o Jumlah yang belum diamankan (m2) o Jumlah yang sudah dievaluasi (m2) o Jumlah yang belum dievaluasi (m2) o Luas Tanah yang sudah bersertifikat (m2) o Luas Tanah yang belum bersertifikat (m2)

2008

2009

Nilai Aset (Rp)

2010

2007

2008

2009

Target

2010

Rp. 1.814.746.585.973,119 Persil tanah

2011

Ket

2011

Belum termasuk seluruh tahan Dinas Pendidikan

196 Persil Tanah

21 Persil Tanah

96 Persil Tanah Tanah Wakaf 454.302 M2

1.774.269 M2

Tanah proses sertifikatnya ada pada bagian Tapem pada saat proses pengadaan tanah. Untuk Evaluasi akan di evaluasi setiap tahunnya BKPP, Masing2 SKPD include saat pengadaan.

| 159

2.

Aset Bangunan o Jumlah yang sudah diamankan dan dipetakan (m2) o Jumlah yang belum diamankan (m2) o Jumlah yang sudah dievaluasi (m2) o Jumlah yang belum dievaluasi (m2) o Jumlah Bangunan yang sudah bersertifikat (unit) o Jumlah Bangunan yang belum bersertifikat (unit) Aset Bergerak o Roda 2, yang sudah dievaluasi (unit) o Roda 2, yang belum dievaluasi (unit) o Roda 4, yang sudah dievaluasi (unit) o Roda 4, yang belum dievaluasi (unit)

3.

Rp. 419.995.464.318,407 Bangunan

32 Bangunan

224 Bangunan

151 Bangunan

Rp. 6.035.243.000,272

337 Rp. 42.557.638.700,221

104

Sumber : DPKAD kota Banda Aceh Tahun 2011



Terjadi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah selama kurun waktu 4 tahun (2007 – 2010) yaitu total pajak yang sudah dilunasi sebesar Rp. 96.804.076.352,-, total retribusi daerah yang sudah dilunasi Rp. 38.658.282.198,-, sementara total pajak yang tertunggak hanya Rp. 75.862.353,- dan tidak ada retribusi yang tertunggak.” Data penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dilihat pada Tabel 2.18.3

Tabel 2.18.3 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banda Aceh yang sudah dilunasi dan tertunggak Tahun 2007 – 2010 No

Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

1.

Pajak yang sudah dilunasi o Pajak Hotel o Pajak Restoran o Pajak Hiburan o Pajak Reklame o Pajak Penerangan Jalan o Pajak Parkir o Pajak Sarang Burung Walet o Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak yang tertunggak o Pajak Hotel o Pajak Restoran

Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah (Rp) 2007

2.

Target

2008

2009

2010

2011

4,963,678,363 3,403,678,703 143,233,400 2,361,540,164 4,838,819,900

6,476,558,882 4,230,562,120 170,525,650 4,139,178,769 10,293,278,725

5,937,591,003 4,865,258,632 288,074,875 4,277,318,892 11,964,569,695

5,979,169,812 5,051,600,909 396,140,257 4,473,491,816 11,851,618,985

5,701,743,679 4,725,136,519 359,634,741 4,300,000,000 12,000,000,000

60,175,000 50,900,000

90,150,000 118,080,000

135,994,200 -

242,887,600 -

200,000,000 -

-

-

-

-

Ket 2012

2,400,000,000

1,844,880 65,449,400

| 160

Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan o Pajak Parkir Retribusi yang sudah dilunasi o Retribusi Jasa Umum o Retribusi Jasa Usaha o Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi yang tertunggak o o o o o

3.

4.

-

-

2,716,433,717 1,145,977,969 3,068,250,125

8,568,073 -

3,899,940,844 1,848,679,398 2,896,007,850

5,191,060,544 2,984,818,634 3,225,033,740

4,271,647,484 4,407,503,215 3,362,928,678




Pendapatan asli daerah kota Banda Aceh mengalami peningkatan. Tahun 2007 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 32.266.230.576,- , meningkat pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 43.097.704.361,-, dan tahun 2009 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 51.902.136.597,-, namun demikian tahun 2010 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2009 yaitu menjadi Rp. 51.682.168.074.Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan asli daerah dari retribusi jasa umum yang di kelola oleh dinas pertanian, perikanan dan kelautan serta hasil dari Pajak Penerangan Jalan (PPJU). Diharapkan pada tahun-tahun mendatang meningkat lagi sehingga pendapatan asli daerah dapat menjadi sumber utama dalam pendapatan kota Banda Aceh (lihat Tabel 2.18.4). Pendapatan asli daerah yang dipungut oleh pemerintah kota Banda Aceh, yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah, didasarkan pada peraturan daerah. Adapun Pajak dan retribusi daerah yang dipungut pemerintah kota Banda Aceh terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perdagangan (SIUP) dan lain-lain. Pemerintah kota Banda Aceh juga menerima pendapatan lainnya, berupa dana penunjang pembangunan BPD, penerimaan dari jasa giro dan lain-lain (sumber-sumber pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.18.4)

Tabel 2.18.4 Sumber dan Jumlah Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Sumber – sumber Pendapatan Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan Pajak Hasil Usaha Burung Walet (*) 2007-2008 Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Dana Pembangunan BPD (*) 2007-2008 Penerimaan Rekening Deposito Bagian Laba Keuangan Bank (BPD) Penerimaan jasa Giro Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari Penerimaan Zakat Lain-lain PAD yang sah Ret. Parkir di Tepi Jalan

Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)

Target

2007 8,367,357,066 143,233,400 2,361,540,164 4,828,819,900 60,175,000 -

2008 10,707,121,002 170,525,650 4,139,178,769 10,293,278,725 90,150,000 -

2009 5,952,161,003 4,840,850,472 256,091,875 4,394,316,642 11,964,559,695 136,894,200 -

2010 5,977,447,732 5,063,248,536 395,040,257 4,464,645,055 11,393,763,050 238,854,800 -

2011 5,701,743,679 4,725,136,519 359,634,741 4,300,000,000 12,000,000,00 200,000,000 2,400,000,000

50,900,000

118,080,000

-

-

-

424,761,756

694,529,037

575,447,500

786,489,072

500,000,000

769,657,037

719,261,211

-

-

-

-

1,455,276,823

2,713,936,441

2,122,679,786

2,000,000,000

-

-

897,058,571

-

720,441.012

2,856,113,800 3,691,053,018

2,203,957,843

143,432,774 798,249,523

224,753,189 1,185,136,504

500,000,000 329,859,049

1,833,368,000

,886,827,709

6,713,980,472

6,809,710,900

8,000,000,000

285,611,380 865,826,000

1,145,565,000

1,664,375,316 1,563,998,500

491,656,695 1,676,480,000

1,350,000,000 2,500,000,000

Ket 2012

| 161

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28. 29. 30. 31.

32.

33. 34. 35 36.

37. 38. 39. 40. 41. 42.

43. 44.

45. 46. 47. 48.

49.

Umum Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pelayanan Pelabuhan Laut Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Ret. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Ret. Tanda Daftar Industri (TDI) Retribusi Pelayanan Pasar Sewa Alat Berat Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Galian) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Ret. Pemakaian Daerah (Sewa Rusunawa) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Ret. Pengerukan/Penyedotaan Kakus Ret. Pelayanan Pemakaman (Sewa Mobil Jenazah) Ret. Kekayaan Daerah (Sewa Taman Sari) Ret. Sewa Alat-alat Berat Ret. Pengelola Plastik Izin Mendirikan Bengkel/Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Tempat Usaha Retribusi Izin Usaha Jasa Jasa Kontruksi (IUJK) Retribusi Pelayanan Kesehatan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Retribusi Perizinan Tertentu (Ret. Perikanan/Peternakan) Askes Lain-lain Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) Retribusi Ketenagakerjaan Penerimaan Denda dari Penertiban Perda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pem. Kekayaan Daerah (Dinas Pendidikan) a. SKB b. Percetakan SMK c. STM/SMK d. SMK 3 JUMLAH

132,992,800

311,270,900

491,119,300

526,669,000

575,000,000

359,036,000

391,756,000

431,575,000

408,372,000

450,000,000

267,951,263

375,295,638

621,756,109

629,461,865

675,000,000

17,640,000 -

191,712,500 89,450,000

19,032,500 79,375,000

22,232,500 75,360,000

25,000,000 105,000,000

315,625,000

197,550,000

174,575,000

165,825,000

210,000,000

-

4,250,000

3,675,000

3,025,000

5,000,000

724,450,000 -

664,750,000 275,917,000 218,142,694

907,213,000 221,420,000 145,007,500

1,289,762,000 138,770,000 256,478,755

2,900,000,000 252,760,000 160,000,000

1,915,105,300

1,661,963,700

1,063,969,000

1,989,017,457

2,500,000,008

-

-

-

-

83,625,000

541,864,000

1,111,067,500

1,439,976,500

1,951,077,500

3,000,000,000

183,656,000

171,105,000

172,595,000

168,925,000

211,800,000

935.000

600,000

50,000

-

-

73,450,000

149,307,000

168,200,000

287,150,000

200,000,000

255,204,825

100,900,000 257,348,150

442,100,000 441,703,740

278,400,000 31,236,099 393,685,220

200,000,000 290,000,000 325,000,000

407,175,000

427,525,000

484,795,000

508,275,000

500,000,000

157,500,000

203,000,000

928,500,000

164,500,000

350,000,000

32,003,400

411,715,572

748,798,951

1,243,104,152

-

-

-

-

-

-

136,616,150

167,480,810

145,739,025

138,027,950

200,000,000

-

35,208,500

11,128,000

1,050,000

-

150,936,817

88,205,628 26,610,000

28,285,988 31,975,000

38,530,000

60,000,000

14,290,000

17,039,000 60,500,000

13,929,000 22,950,000

42,864,000 24,650,000

80,000,000 75,000,000

18,477,000

36,282,000

26,628,000

53,954,000

55,000,000

22,905,500

-

20,530,000

21,860,000

25,000,000

125,000,000 25,000,000 50,000,000 100,000,000 32,266,230,576

43,097,704,361

51,902,136,597

51,682,168,074

59,400,000,000


| 162

Dalam rangka menyediakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan jumlah SKPD yang menerapkan sistem perencanaan, penatausahaan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akutansi keuangan daerah, DPKAD kota Banda Aceh memiliki beberapa kendala yaitu : 1. Dalam hal pelayanan PBB, yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dan propinsi, adalah kurangnya up date data dari kantor pelayanan PBB. Hal ini menyebabkan sulitnya petugas dalam mengantar SPPT dan melakukan pengutipan pajak PBB, mengingat pajak BPHTB mulai Januari 2011 kewenangannya akan diberikan kepada Kota Banda Aceh. 2. Kurangnya jumlah pegawai dan kualitas SDM sehingga menjadi kendala pada pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan dan pengutipan pajak. Agar penyediaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan jumlah SKPD yang menerapkan sistem perencanaan, penatausahaan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akutansi keuangan daerah dapat terlaksana dengan maksimal, maka DPKAD kota Banda Aceh memiliki strategi sebagai berikut : 1.

DPKAD sedang mengupayakan agar mendapat program dan kegiatan dari pusat dan provinsi untuk dikelola, dan bukan hanya kewenangan pada pemungutan pajak bumi dan bangunan saja

2.

Meningkatkan jumlah dan SDM pegawai DPKAD

3.

Meningkatkan pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset melalui penerapan tekhnologi informasi berupa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Pengelolaan Barang Daerah (SIMBADA) yang teraplikasi ke seluruh SKPD. Sedangkan untuk pengelolaan pajak daerah saat ini masih menggukan sistem MAPATDA.

4.

Meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak dan melakukan penagihan langsung melalui petugas penagih pajak daerah.

| 163

2.19 Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Beberapa tahun belakangan ini, ada suatu fenomena yang terjadi di hampir seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, yakni adanya ketimpangan dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana sebagian besar pengeluaran daerah terserap untuk Belanja Pegawai. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dikarenakan dana yang tersedia tidak memadai, yang akhirnya dapat menghambat pembangunan di daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, masalah ini diperparah lagi dengan fakta “ Gemuknya ” struktur organisasi pemerintahan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Menjawab permasalahan ini, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini mendorong terjadinya restrukturisasi organisasi pemerintahan dimana terjadinya perampingan organisasi demi mendapatkan kondisi Struktur Organisasi Pemerintahan yang tepat, efektif dan efisien, dengan harapan dapat meminimalisir beban anggaran terhadap belanja pegawai. Dan dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil suatu kebijakan untuk menata kembali Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yaitu dengan menetapkan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh . Selanjutnya penetapan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 dijadikan pedoman dalam hal kebijakan penyusunan bezetting dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan disamping itu penyusunan bezetting dan kebutuhan pegawai dalam pelaksanaanya harus didasarkan pada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman. Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Kondisi tidak seimbangnya antara belanja publik dan belanja pegawai juga dialami oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, dimana Anggaran Daerahnya terserap sebagian besar untuk belanja pegawai. Di lain pihak, Banda Aceh merupakan daerah yang cukup parah terkena dampak bencana Tsunami 2004 yang mengakibatkan sebagian besar infrastruktur mengalami kerusakan parah. Berdasarkan hal ini, adalah wajar apabila sebagian besar anggaran daerah seyogyanya diperuntukkan untuk pembangunan daerah, dengan kata lain untuk belanja publik. Namun pada kenyataannya, kondisi anggaran Kota Banda Aceh hampir 70% terserap untuk keperluan Belanja Pegawai, yang hanya menyisakan + 30% untuk belanja publik tiap tahunnya. Mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan kembali Kota Banda Aceh pasca Tsunami, tentunya anggaran yang 30% tersebut di atas sangatlah tidak memadai dan perlu dilakukan langkah konkret untuk mendapatkan kondisi anggaran yang ideal, yakni Anggaran untuk pembangunan (Belanja Publik) seharusnya lebih besar daripada Belanja Pegawai.

| 164

Adapun kondisi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dari kurun waktu tahun 2007 – 2010 dapat dilihat di table di bawah ini : Grafik 2.19.1 Data Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007- 2010

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2010

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, pada tahun 2007, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengambil suatu kebijakan untuk melakukan Penundaan Penerimaan Pegawai Negeri (Moratorium Pegawai) dari formasi umum, dimana perekrutan PNS hanya dilakukan melalui pengangkatan dari jalur Tenaga Honorer. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2007 – 2010) Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan kebijakan untuk tidak menerima pengangkatan PNS dari jalur umum dan hanya melakukan pengangkatan PNS dari jalur tenaga honorer yang telah terdata di Data Base BKN. Adapun rincian tenaga honorer yang telah diangkat menjadi CPNS dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam kurun waktu tersebut di atas secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini: Grafik 2.19.2

Data Tenaga Honorer Yang Telah Diangkat Menjadi PNS Thn 2007-2010

Sumber : BKPP Kota Banda Aceh

Adapun kondisi akhir Tenaga Honorer untuk periode tahun 2010 yang masih belum diangkat menjadi CPNS berjumlah 229 orang, dengan rincian sebagai berikut: | 165

Tabel 2.19.2

Data Tenaga Honorer Tahun 2010 Unit Kerja

Jenis Tenaga Honorer

Jumlah

Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor dan BLUDRSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Tenaga Administrasi

70 orang

SMA, SMP, SMK,dan Taman Kanak-Kanak

Tenaga Guru

63 orang

SMA, SMP, SMK,dan Taman Kanak-Kanak

Tenaga Administrasi

84 orang

Kecamatan

Tenaga Administrasi

12 orang

Total

229 orang

Sumber : BKPP Kota Banda Aceh

Selanjutntya, pada Tahun 2010 Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan suatu Kebijakan tentang penertiban administrasi terhadap tenaga honorer yang masih aktif di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (dikhususkan kepada Tenaga Honorer yang menerima SK Walikota Banda Aceh), perihal ini dituangkan dalam Surat Walikota Banda Aceh Nomor: 800-2/BKPP/3243/2010, tanggal 4 Oktober 2010, dan penertiban administarsi terhadap tenaga kontrak yang dituangkan dalam Surat Walikota Banda Aceh Nomor : 800-2/BKPP/3243/2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat

KENAIKAN PANGKAT Sebelumnya perlu kami jelaskan bahwa proses Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, sebelumnya Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang SOTK (Sebelumnya lahirnya BKPP belum terlaksana sebagaimana diharapkan). Namun setelah lahirnya proses Kenaikan Pangkat PNS Kota Banda dapat dilakukan sebagaimana ketentuanketentuan yang berlaku.

BKPP Aceh

Upaya Yang Telah Dilakukan 1. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan sosialisasi tentang kententuan-ketentuan usul pangkat terutama bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Guru yang sudah berpangkat Pembina IV/a untuk membuat karya ilmiah (Pengembangan Profesi) sebagai syarat utama untuk dapat mengusulkan pangkat berikutnya dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dan LPMP Aceh. 2. Telah sesuai dengan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002. 3. Untuk Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah memenuhi syarat, namun tidak diusulkan ke Kantor Regional VI BKN Medan disebabkan antara lain:

| 166

 Terdapatnya PNS Jabatan Fungsional Guru maupun Fungsional Umum yang mengusulkan Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (Peningkatan Pendidikan), tetapi penempatannya tidak sesuai ijazah yang dimilikinya;  Adanya Penetapan Angka Kredit (PAK) palsu dikalangan Jabatan Fungsional Guru;  Terindikasi adanya rekayasa nilai Penetapan Angka Kredit (PAK) karena yang bersangkutan mengusulkan lebih awal sebelum habis masa periode penilaian dan pengantar pengusulan pangkat dari SKPD ke BKPP sebelum tanggal Penetapan Angka Kredit.

Hal-hal Yang Telah Dicapai 1. Kenaikan pangkat pegawai menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c Pembina Utana Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e telah diusulkan kepada Presiden semenjak tahun 2009 sampai sekarang dengan rincian sebagai berikut:  Tahun 2009 berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari: - Periode April 2009 tidak ada PNS yang naik ke golongan ruang IV/c Pembina Utana Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e - Periode Oktober 2009 berjumlah 4 (empat) orang Tabel 2.19.3 Tingkat Kenaikan Pangkat pada Tahun 2009 No 1 2 3

Tingkat Kenaikan Pangkat IV/c IV/d IV/e Jumlah

Administrasi

Fungsional Medis 0 0 0 0

3 1 0 4

Fungsional Guru 0 0 0 0

Fungsional Lain 0 0 0 0

Batal Jumlah 0 0 0 0

3 1 0 4

 Tahun 2010 berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari: Periode April 2010 berjumlah 10 (sepuluh) orang

Tabel 2.19.4 Tingkat Kenaikan Pangkat pada Tahun 2010 No Tingkat Kenaikan Administrasi Fungsional Pangkat Medis 1 2 3

IV/c IV/d IV/e Jumlah

10 0 0 10

0 0 0 0

Fungsional Guru

Fungsional Lain

0 0 0 0

0 0 0 0

-

Batal Jumlah 0 0 0 0

10 0 0 4

Oktober 2010 tidak ada PNS yang naik ke golongan ruang IV/c Pembina Utana Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e

2. Proses kenaikan pangkat baik reguler maupun pilihan telah sesuai dengan ketentuan.  Tahun 2009 - Periode April 2009 | 167

-

Untuk PNS kota Banda Aceh yang diproses kenaikan pangkatnya di BKPP Provinsi NAD adalah bagi pegawai yang golongan pangkatnya dari IV/a ke atas berjumlah 110 orang. Sedangkan yang proses kenaikan pangkatnya oleh BKPP Kota Banda Aceh melalui BKN Regional VI Medan adalah bagi PNS golongan I/a s.d III/d, berjumlah 539 orang (terlampir). Periode Oktober 2009 Untuk PNS kota Banda Aceh yang diproses kenaikan pangkatnya di BKPP Provinsi NAD adalah bagi pegawai yang golongan pangkatnya dari IV/a ke atas berjumlah 87 orang. Sedangkan yang proses kenaikan pangkatnya oleh BKPP Kota Banda Aceh melalui BKN Regional VI Medan adalah bagi PNS golongan I/a s.d III/d, berjumlah 433 orang (terlampir).

 Tahun 2010 - Periode April 2010 Untuk PNS kota Banda Aceh yang diproses kenaikan pangkatnya di BKPP Provinsi NAD adalah bagi pegawai yang golongan pangkatnya dari IV/a ke atas berjumlah 98 orang. Sedangkan yang proses kenaikan pangkatnya oleh BKPP Kota Banda Aceh melalui BKN Regional VI Medan adalah bagi PNS golongan I/a s.d III/d, berjumlah 858 orang (terlampir). - Periode Oktober 2010 Untuk PNS kota Banda Aceh yang diproses kenaikan pangkatnya di BKPP Provinsi NAD adalah bagi pegawai yang golongan pangkatnya dari IV/a ke atas berjumlah 75 orang. Sedangkan yang proses kenaikan pangkatnya oleh BKPP Kota Banda Aceh melalui BKN Regional VI Medan adalah bagi PNS golongan I/a s.d III/d, berjumlah 394 orang (terlampir). 3. PNS yang telah memenuhi syarat tetapi belum diusulkan kenaikan pangkat, sebab dan jumlahnya.  Tahun 2009 - Periode April 2009 PNS yang telah memenuhi syarat tetapi belum diusulkan kenaikan pangkatnya pada tahun 2009 berjumlah 12 berkas disebabkan ijazah yang dimiliki tidak sesuai dengan tempat tugas 8 (delapan) berkas, dan 4 (empat) berkas yang di proses melalui BKPP provinsi dan ditolah oleh BKN Medan. - Periode Oktober 2009 Pada periode ini tidak ada PNS yang telah memenuhi syarat tetapi belum diusulkan kenaikan pangkatnya.  Tahun 2010 - Periode April 2010 Usulan Kenaikan Pangkat April 2010 Golongan IV/a naik ke Golongan IV/b terdapat PNS (Fungsional Guru) yang dikembalikan berkas usulan oleh BKN Regional VI melalui BKPP Provinsi Aceh karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dimana Penetapan Angka Kredit (PAK) yang bersangkutan diragukan kebenarannya sebanyak 15 (lima belas) berkas. - Periode Oktober 2010 Pada periode ini tidak ada PNS yang telah memenuhi syarat tetapi belum diusulkan kenaikan pangkatnya. | 168

Hal-hal Yang Harus Mendapat Perhatian 1. Perlu adanya pembentukan tim khusus untuk mengarahkan PNS Jabatan Fungsional Guru dalam membuat karya ilmiah yang dibimbing langsung oleh LPMP Aceh, sampai dinyatakan benar dan mendapatkan Penetapan Angka Kredit (PAK) dan selanjutnya dapat mengusulkan Kenaikan Pangkat berikutnya. PNS Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh banyak terhenti di pangkat/ golongan ruang Pembina IV/a yang disebabkan tidak dapat memenuhi karya ilmiah (Pengembangan Profesi) yang dimulai oleh Pendidikan Nasional Pusat. 2. Sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2000 dan PP Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002. BKPP Kota Banda Aceh telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh agar Dinas Pendidikan dan tim penilaian angka kredit guru untuk dapat melakukan sosialisasi terhadap suluruh guru atau melalui kepala-kepala sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Menengah tentang cara pengisian dan penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) demi ketertiban administrasi dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI Upaya Yang Telah Dilakukan Selama masa kepemimpinan walikota Banda Aceh Bapak Mawardy Nurdin mulai Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 telah banyak hal yang dilakukan menyangkut dengan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan khususnya bagi aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh. Adapun Jenis diklat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut berikut : a. Diklat Struktural dan Penjenjangan Umum a) Diklat PIM Tk II b) Diklat PIM Tk III c) Diklat PIM Tk IV d) Diklat Prajabatan Gol I dan II e) Diklat Prajabatan Gol III b. Diklat Teknis fungsional 1) Diklat Calon Kepala Sekolah 2) Diklat Calon Pengawas Sekolah 3) Diklat Teknis dan fungsional di Banda Aceh Academy Sejak tahun 2007 pemerintah kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan diklat khususnya diklat Kepemimpinan dan diklat parajabatan. Persentase dana yang dialokasikan untuk diklat aparatur bila dilihat dari jumlahnya memang masih kecil, hal ini disebabkan karena sejak tahun 2007 sampai sekarang sebagian besar dana APBD (70%) terserap untuk belanja aparatur. Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama Dengan Pemerintah Kota Apelldoorn Belanda membentuk sebuah Institusi yang bernama Banda Aceh Academy (BAA) untuk mengantisipasi kebutuhan Diklat Teknis dan Fungsional bagi Aparatur Pemerintah kota Banda Aceh. Dengan Semboyan dari kita untuk kita ,dan secara khusus bertujuan untuk membangun capacity building aparatur pemko, meningkatkan SDM aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai tupoksi serta meningkatkan pelayanan publik. Pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh BAA tidak membutuhkan biaya yang tinggi, karena narasumber yang mengisi di pelatihan tersebut berasal dari Pejabat Struktural maupun para ahli dibidangnya masing-masing dari lingkungan Pemerintah kota Banda Aceh. | 169

Hal-hal Yang Telah Dicapai Sejak tahun 2007 Pemerintah Kota Banda Aceh melalui kantor Diklat dan perpustakan telah mengirimkan 5 pejabat eselon II untuk mengikuti diklat Kepemimpinan tingkat II yang dilaksanakan di Jakarta dan Medan. Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengirimkan 2 orang pejabat eselon II untuk mengikuti diklat PIM II dimaksud yang dilaksanakan di Jakarta.Sejak Tahun 2007 dan 2008 Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan tingkat III yang di ikuti oleh 58 orang pejabat Struktural. Sedangkan pada Tahun 2011 pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Pim III sebanyak 36 orang terdiri dari 18n orang pejabat eselon IV dan 18 Pejabat eselon III. Pada saat itu untuk pelaksanaan diklat Kepemimpinan tingkat III dititipkan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Provinsi Aceh dengan membayar biaya kontribusinya saja. Setelah terbentuknya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh Tahun 2008 penyelenggaraan diklat Kepemimpian Tk III dan IV serta diklat Prajabatan dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan BKPP Pemerintah Aceh. Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sangat menekankan pada bidang disiplin dan peningkatan Kompetensi Aparatur, sehingga penilaian peserta diklat dilakukan secara komprehensif, meliputi disiplin, tingkah laku dan kemampuan menyerap materi pelajaran. Jenis diklat, jumlah peserta dan alokasi dana dapat dilihat pada Tabel Berikut ini : a. Diklat Struktural dan Penjenjangan Umum b. Diklat Teknis fungsional Kegiatan di

Banda Aceh Academy tahun 2010

Tabel 2.19.5 Jenis Pelatihan Pogram Reguler di Banda Aceh Academy pada Tahun 2010 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jenis Pelatihan

Tata naskah dinas Manajmen kepegawaian Internet dasar PKK dan DW Peningkatan kapasitas dan peranan perangkat gampong Bako Humas Pelayan publik front office KPTSP dan Disduk Capil Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Komputer dasar bagi DPRK Pelatihan Aplikasi SIMPEG Pelatihan Jurnalistik bagi staf humas Jumlah

Lamanya Waktu (1 jam pelajaran = 45 menit) 45 JP 117 JP 34 JP 43 JP

Jumlah Peseta

30 JP 33 JP

28 Orang 30 Orang

18 JP

48 Orang

9 JP 56 JP 90 JP

15 Orang 72 orang 30 Orang

475

42 Orang 126 Orang 142 Orang 181 Orang

714 Orang

| 170

Tabel 2.19.6 Jenis Pelatihan Progam Non Reguler di Banda Aceh Academy pada Tahun 2010 No

1 2 3

Jenis Pelatihan

Lamanya Waktu (1 jam pelajaran = 45 menit) 12 JP 3 JP 2 JP 17 JP

Pelayanan publik Workshop disiplin Sosialiasi MDS Jumlah

Jumlah Peserta

36 Orang 85 Orang 42 Orang 163 Orang

Jumlah dana yang dialokasikan untuk diklat Teknis fungsional yang diselenggarakan Oleh Banda Aceh Academy tahun 2010 adalah Rp. 266.004.820,Kegiatan

Diklat Fungsional tahun 2010

Tabel 2.19.7 Jenis Diklat Fungsional pada Tahun 2010 No

Jenis Diklat

Jumlah Peserta

1.

Diklat Calon Kepala Sekolah SMP/SMA Diklat Calon Pengawas Sekolah

35 Orang 15 Orang

2.

Jumlah Jam Pelajaran 100 JP

Alokasi Dana

Ket.

45 JP

Pelaksanaan diklat yang telah dilaksanakan selama ini telah sesuai dengan skala prioritas yang tetapkan oleh pemko, yaitu dengan melakukan analisa kebutuhan diklat dilaksaanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh dan Banda Aceh Academy (BAA) diklat. Kebutuhan diklat struktural dan diklat teknis fungsional direncanakan oleh BKPP berdasarkan pada perkembangan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang PNS yang akan menduduki sesuatu jabatan, baik jabatan stuktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan untuk kegiatan diklat teknis fungsional untuk tahun 2011 yang diselenggrakan oleh Banda Aceh Academy dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.19.8 Jenis Diklat Fungsional pada Tahun 2011 NO

TGL PELAKSA NAAN

NAMA PELATIHAN

JP

NARA SUMBER

1

27 Januari 2011

Sosialisasi Ketentuan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2011

6 JP

1. Nurman effendi

2

7, 8 dan 9 Februari 2011

Pelatihan Mekanik Kenderaan Bermotor (Basic

9 JP

1. Erman (UNDP)

SASARAN

JLH YG DIUNDANG

JLH YG HADIR

JLH KELAS

KET

Bendahara SKPD

45 org

60 org

2 kelas

Semua SKPD

Mekanik SKPD

14 org

14 org

1 kelas

1. Dishub 2. Dinkes 3. DK3

| 171

3

23 Februari 2011

4

20, 21,22,24 dan 25 Februari 2011

5

Training Automotive) Diseminasi dan Sosialisasi Manual Manajemen Kinerja bagi PNS

4. Dinas PU 4 JP

LAN IV Perwakilan Aceh

12 SKPD

21 Orang

21 orang

1 Kelas

10 SKPD

Sosialisasi Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Lakip

40 JP

BPKP

Sekretarisdan kasubbag Umum/Ka. TU

94 orang

94 orang

5 kelas

Semua SKPD

10 Maret 2011

Sosialisasi Open Source Sofware

4 JP

KPLI / Dishub Kominfo

Ka SKPD

60 orang

80 orang

1 Kelas

Semua SKPD

6

25 Maret 2011

Pelatihan dasar bagi calon Liaison Officer (LO)

4 Jp

Drs. Fahmi, M.Si

Calon LO

90 orang

60 Orang

2 kelas

Petugas LO Apeksi

7

14 Maret s/d 7 April 2011

Pelatihan Open source sofware

64 JP

KPLI / Dishub Kominfo

Operator SKPD

96 orang

96 orang

8 Kelas

Semua SKPD

8

11 s/d 12 Mei 2011

Pelatihan Angka Kredit bagi Fungsional Bid Kesehatan

17 JP

Zulfandi/Nurul Fajar (Dinkes Aceh)

Tim Penilai Angka Kredit

35 orang

35 orang

1 Kelas

Dinkes /RSU Meuraxa

9

30 Juni dan 1,2 Juli 2011

Pelatihan tenaga teknis Pelayanan e - KTP bagi Petugas Kecamatan

20 JP

Dra.Arfah Salwah/Muhammad Ridha (Disduk Capil Kota Banda Aceh)

Petugas Pelayanan eKTP Kecamatan

38 orang

2 Kelas

Disduk Capil/ Kecamatan

Sosialisasi SAPK dan Kenaikan Pangkat Tepat waktu

64 JP

Drs. M.Natsir/ Dra.Daswita/ Syahruddin, ST/ Miftahul Jannah,SE

Kepala Sekolahdan Ka. Tu /Kasubbag kepeg dan Staf

398 orang

8 kelas

Semua Sekolah/ SKPD

10 14 September s/d 22 September 2011

38 orang

396 orang

Jumlah Dana yang dialokasikan untuk diklat Teknis Fungsional yang diselenggarakan Oleh Banda Aceh Academy Tahun 2011 sebesar Rp. 179.934.329,Hal-hal Yang Harus Mendapat Perhatian Berdasarkan pada penjelasan pelaksanaan diklat diatas masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki di tahun- tahun mendatang meliputi : | 172

1. Persentase dana yang lebih besar untuk pelaksanaan diklat 2. Proses pembinaan karir pengawai Negeri Sipil disesuaikan dengan jenjang diklat yang pernah di ikuti 3. Adanya Badan diklat yang khusus membidangi penyelenggaraan diklat bagi Aparatur. Menerapkan PP Nomor 101 tahun 2000 tentang diklat dalam jabatan PNS yang menduduki jabatan struktural eselon tertentu berkewajiban mengikuti diklat kepemimpinan menurut eselon yang didudukinya minimal 12 bulan setelah menduduki jabatan struktural

PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam rangka pembinaan disiplin pegawai beberapa kebijakan diantaranya :

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan

Tahun 2009 : 1. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59 Ttahun 2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Evaluasi Kelayakan Kinerja PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. (tanggal 25 Nopember 2009 2. Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Yang tidak Masuk Kantor Pada Tanggal 24 dan 25 September 2009. (tanggal 6 Oktober 2009) 3. Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Yang tidak Masuk Kantor Pada Tanggal 30 Nopember 2009. (ttanggal 15 Desember 2009) Tahun 2010 : 1. Surat Edaran Nomor : 800/946/2010 Tanggal 24 Februari 2010 Perihal : Larangan Merokok. 2. Surat Edaran Nomor : 800/947/2010 Tanggal 24 Februari 2010 Perihal : Berpakaian Muslium dan Muslimah 3. Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) PP. No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS. (tanggal 24 Februari 2010). 4. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 341 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Tim Pembinaan Penegakan Disiplin dan Evaluasi Kelayakan Kinerja PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. (tanggal 7 Oktober 2010) 5. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 353 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. (tanggal 22 Oktober 2010) 6. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 256 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Tim Penilai Kelayakan Kesehatan Aparatur Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. (tanggal 13 Juli 2010) 7. Surat Edaran Nomor : 800-2/BKPP/2275/2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Perihal : Pemberlakuan PP. No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. 8. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perpindahan PNS Di Lingkungan Pemerntahan Kkota Banda Aceh. (tanggal 14 April 2010) 9. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 368 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Tim Penilai Kelayakan Kesehatan Aparatur Dalam Lingkungan Pemerntahan Kota Banda Aceh. (tanggal 8 Nopember 2010)

| 173

10. Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Sanksi Tehadap PNS/Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Yang Tidak Masuk Kantor pada Tanggal 14 September 2010.. (tanggal 30 September 2010) 11. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 217 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Tim Penguji Kesehatan PNS Dalam Lingkungan Pemerntahan Kota Banda Aceh. (tanggal 15 Juni 2010) 12. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 219 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Tim Penguji Kelayakan dan Profesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pemerintah Kia Banda Aceh. (tanggal 8 Nopember 2010) 13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Jabatan Strukturall dan Non Jabatan Struktural Di Lingkungan BKPP Kota Banda Aceh. Hal-hal Yang Telah Dicapai Tahun 2009 : 1. Nama-nama PNS dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang dikenakan sanksi hukuman Displin (PP No. 30 Tahun 1980) sebanyak 45 orang (data terlampir) 2. Nam-nama PNS yang melakukan perceraian sebanyak 3 orang (data terlampir) 3. Nama-nama PNS yang telah selesai proses Kartu Pegawai (KARPEG) sebanyak 148 orang (data terlampir) 4. Nama-nama PNS yang telah selesai proses Kartu Istri (KARIS) sebanyak 121 orang (data terlampir) 5. Nama-nama PNS yang telah selesai proses Kartu Suami (KARSU) sebanyak 155 orang (data terlampir) Tahun 2010 : 1. Nama-nama PNS dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang dikenakan sanksi hukuman Displin (PP No. 30 Tahun 1980 dan PP No. 53 Tahun 2010) sebanyak 42 orang (data terlampir) 2. Nam-nama PNS yang melakukan perceraian sebanyak 9 orang (data terlampir) 3. Nama-nama PNS yang telah selesai proses Kartu Pegawai (KARPEG) sebanyak 50 orang (data terlampir) 4. Nama-nama PNS yang telah selesai proses Kartu Istri (KARIS) sebanyak 25 orang (data terlampir) 5. Nama-nama PNS yang telah selesai proses Kartu Suami (KARSU) sebanyak 25 orang (data terlampir) Hal-hal Yang Harus Mendapat Perhatian 1. dalam pemberian sanksi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin hendaknya dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Terhadap Pejabat yang sedang dan pernah dikenakan hukuman disiplin sebaiknya tidak diangkat dalam jabatan struktural. 3. Penangan pembinaan dan proses pelanggaran disiplin belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman pejabat yang menduduki jabatan eselon memahmi peraturan perundang-undangan yang menagtur tentang pembinaan dan penegakan disiplin PNS

KESEJAHTERAAN PEGAWAI Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan kebijakan-kebijakan sehubungan dengan Kesejahteraan Pegawai yaitu Surat Edaran Walikota Banda Aceh tentang Pengendalian Pemberian Cuti | 174

PNS, disini diatur mengenai cuti tahunan baru dapat direkomendasikan pada triwulan ke dua tiap tahunnya, PNS yang tidak mengambil cuti Sebelum persalinan, maka hak cutinya akan hilang dan tidak akan menambah cuti bersalin, permohonan cuti disampaikan ke BKPP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum TMT cuti dilaksanakan kecuali cuti bersalin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah persalinan. Bidang Kesejahteraan pagawai dan kedudukan hukum telah menyusun draf rancangan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS, sekarang masih dalam proses singkronisasi pada Bagian Hukum sekretariat Kota Banda Aceh. Kesejahteraan Pegawai yang telah diberikan kepada PNS berupa cuti tahunan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, sedangkan masalah pengembalian uang BAPETARUM kita hanya menyediakan Formulir pengembalian Taperum PNS yang selanjutnya diproses pada BKPP Provinsi Aceh. Hal-hal Yang Telah Dicapai Bidang kesejahteraan pegawai telah memproses surat/memberikan cuti kepada PNS sebanyak 1191 orang serta telah diberikan/dikirim kepada pegawai yang besangkutan dan kepada Kepala SKPD sebagai tindak lanjut.

Hal-hal Yang Harus Mendapat Perhatian Untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan meningkatkan motivasi kerja diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu : Bantuan perumahan kepada PNS, Bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak KORPRI/PNS yang berprestasi, bantuan biaya pendidikan kepada PNS yang melanjutkan pendidikan, Bantuan biaya persalinan anak pertama kepada PNS perempuan serta bantuan biaya pemulangan pegawai yang pensiun dilingkunan Pemerintah Kota Banda Aceh.

PEMBERIAN PENGHARGAAN Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh telah mensosialisasikan Surat Sekretariat Negara RI Sekretariat Militer Nomor B-635/SETMIL/A/11/2007, tanggal 16 November 2007 tentang Tata Cara Pengusulan Tanda Kehormatan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat dipedomani dalam rangka pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dimasing-masing SKPD. Walikota Banda Aceh juga telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengusulan anda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang kirimkan ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, disini diharapkan bahwa kepada PNS mempunai disiplin tinggi dan kinerja yang baik serta telah mengabdi dan mempunyai dedikasi yang tinggi kepada Negara dan telah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya, maka kepada PNS yang telah memenuhi syarat dapat diusulkan Tanda untuk mendapat tanda Kehormatan satyalancana Karya Satya. Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2009 telah memproses/mengusulkan Tanda Kehormatan Satylancana Karya Satya dan telah selesai sebanyak 504 berkas serta telah diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada tahun 2010 telah diusul Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 549 orang ke Departemen Dalam Negeri, namun belum ada realisasinya. Sedangkan pada Pada tahun 2011 sampai bulan September yang telah | 175

memasukan berkas permohonan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan telah memenuhi syarat sebanyak 94 berkas dan rencananya akan dikirim ke Depdagri pada bulan Nopember 2011. Hal-hal Yang Telah Dicapai Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai telah menyelesaikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebanyak 504 berkas, dan telah diserahkan kepada aparatur yang bersangkutan. Hal-hal Yang Harus Mendapat Perhatian Dalam penganugerahan/pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya agar dapat diberikan bantuan biaya sebagai motivasi untuk peningkatan kinerja PNS kearah yang lebih baik lagi sesuai dengan masa kerjanya. Dalam penyelesaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya terhadap PNS yang telah memenuhi syarat dan telah dikirim ke Depdagri namun belum terealisasi/diselesaikan. Untuk meningkatkan motivasi terhadap kinerja PNS diharapkan agar kepada PNS yang berdisiplin tinggi dan kinerjanya baik dapat diberikan penghargaan berupa penghargaan sebagai PNS Teladan.

| 176

2.20 Inspektorat Sejalan dengan semangat reformasi dan amanat seperti yang tersirat dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN maka pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pengelolaan keuangan yang efektif, efisien , transparan dan akuntabel dapat tercapai. Hal ini dilakukan dari tahun 2007 s/d 2010 melalui program/kegiatan berikut : a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Sasaran yang ingin dicapai dari program tersebut adalah : -

Berkurangnya penyimpangan baik keuangan maupun administrasi di birokrasi Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisisen, efektif, transparan, professional dan akuntabel Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, sejak review laporan keuangan Pemko Banda Aceh dilakukan oleh inspektorat Kota Banda Aceh, maka Pemko Banda Aceh telah berturut-turut memperoleh penilaian dari BPK-RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu suatu predikat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK-RI dalam hal pelaksanaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan.” Dalam upaya mendukung terwujudnya sasaran Program Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan, telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala  Review Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Sehubungan dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka selama tahun 2009, 2010 dan 2011, Inspektorat Kota Banda Aceh telah melakukan review atas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu untuk tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Review Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh yang anggotanya terdiri dari pegawai Inspektorat Kota Banda Aceh. Kegiatan review laporan keuangan tahun anggaran 2008 dilakukan pada tahun 2009 dan review laporan keuangan tahun anggaran 2009 dilaksanakan pada tahun 2010 yang bekerjasama dengan pihak BPKP Perwakilan Aceh untuk membantu dalam hal pendampingan kegiatan. Sedangkan kegiatan review atas laporan keuangan Pemko Banda Aceh tahun 2010 dilakukan pada tahun 2011 oleh Inspektorat Kota Banda Aceh secara mandiri. | 177

Adapun ruang lingkup review yang dilakukan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan dilakukan review laporan keuangan yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. “Selama 3 (tiga) tahun terakhir, sejak review laporan keuangan Pemko Banda Aceh dilakukan oleh inspektorat Kota Banda Aceh, maka Pemko Banda Aceh telah berturut-turut memperoleh penilaian dari BPK-RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu suatu predikat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK-RI dalam hal pelaksanaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan.”  Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Surat Keputusan Menpan Nomor : KEP/135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Kota Banda Aceh telah melakukan evaluasi terhadap LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sejak tahun 2009 yaitu untuk LAKIP tahun 2008. Sedangkan tahun 2010 evaluasi LAKIP tidak dilakukan karena beberapa hambatan. Namun demikian untuk tahun 2011 ini Inspektorat Kota Banda Aceh kembali melakukan review atas LAKIP Pemko Banda Aceh untuk kegiatan tahun 2010.  Pemeriksaan Berkala yang dilaksanakan dalam jangka waktu setahun ditujukan pada objek pemeriksaan. 2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda 3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 4. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Tujuan kegiatan ini untuk penertiban LP2P dan penetapan pedoman pengawasan tahunan antar aparat pengawasan kota dengan Pemerintah Aceh (Provinsi) 5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Kegiatan ini merupakan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh. b. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan aparatur pengawasan Untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur pengawasan, telah diselengggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan fungsional. Bersamaan dengan itu juga dilakukan berbagai pembinaan terkait integritas moral dan profesionalisme SDM aparatur. Adapun bimbingan teknik yang telah diikuti antara lain : -

Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Bimbingan Teknis Peraturan Keuangan Pemerintah Kota Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Bimbingan Teknis Review Laporan Keuangan Bimbingan Teknis Evaluasi LAKIP

Untuk tenaga auditor (fungsional) selain bimbingan teknis juga harus mengikuti dan lulus sertifikasi baik untuk anggota, pengendali teknis maupun ketua tim. Jumlah tenaga auditor yang telah | 178

mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 2.20.1 Jumlah Tenaga Fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Tahun 2007 s/d Tahun 2010 No 1 2 3 4

Pendidikan yang telah diikuti 2007 -

Anggota tim/sertifikasi Pengendali teknis Lulus diklat dalnis / sertifikasi Diklat ketua tim

Jumlah Orang 2008 2009 1 -

2010 6 -

2010 6 -

Dengan struktur organisasi yang dibentuk pada tahun 2008, penambahan tenaga fungsional yang berkualitas sangat dibutuhkan, mengingat tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang bersih cukup tinggi. Pelaksanaan pengawasan pembangunan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun telah memberikan hasil yang positif antara lain dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan apabila adanya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, berkurangnya penyimpangan pada SKPD dalam penataan pengelolaan keuangan serta meningkatnya penyesuaian peraturan di bawah dengan peraturan dan perundangan di atasnya. Sejak periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 kasus pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan yang terjadi dan penyelesaian kasus menjadi lebih baik. Adapun jumlah kasus penyimpangan dan persentase penyelesaiannya diperlihatkan pada tabel berikut ini. Tabel 2.20.2 Jumlah Kasus Pengaduan dan Penyelesaiannya Tahun 2007 s/d Tahun 2010

No.

Jenis Pengaduan

JUMLAH KASUS DAN PENYELESAIAN Tahun 2008 Tahun 2009

Tahun 2007

Tahun 2010

Jlh Jlh Kasus Sisa Jlh Jlh Kasus Sisa Jlh Jlh Kasus Sisa Jlh Jlh Kasus Sisa Kasus yg selesai Kasus yg selesai Kasus yg selesai Kasus yg selesai

1 Keuangan 2 Administrasi Jumlah

4 11 15

4 11 15

0 0 0

5 9 14

5 9 14

0 0 0

3 6 9

3 6 9

0 0 0

6 20 26

5 20 25

1 0 1

Partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi jalannya pemerintahan sudah baik, hal ini terlihat dari meningkatnya kasus pengaduan dari masyarakat yang pada tahun 2007 sebanyak 15 kasus namun pada tahun 2010 menjadi 26 kasus. Tabel 2.20.3 Jumlah Kasus Dalam Pemeriksaan Regular dan Penyelesaiannya Tahun 2007 s/d Tahun 2010 No.

1 2

Jenis Penyimpan gan (kasus) Keuangan Administrasi Jumlah

JUMLAH KASUS DAN PENYELESAIAN Tahun 2008 Tahun 2009

Tahun 2007 Jlh Jlh Kasus Sisa Kasus yg selesai

Jlh Jlh Sisa Kasus Kasus yg selesai

23 432 455

10 399 409

23 432 455

0 0 0

10 399 409

0 0 0

Jlh Kasus

12 393 405

Jlh Sisa Kasus yg selesai

12 393 405

0 0 0

Tahun 2010 Jlh Jlh Sisa Kasus Kasus yg selesai

38 354 392

37 354 391

1 0 1

Penyimpangan yang terjadi dalam pemeriksaan reguler dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 terjadi penurunan, dimana pada tahun 2007 terdapat 455 kasus namun pada tahun 2010 menjadi 392 kasus. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh dengan | 179

tupoksi pembinaan dan pengawasan, sehingga penertiban pengelolaan keuangan SKPD menjadi lebih baik. Pembinaan dan pengawasan yang merupakan tupoksi Inspektorat Kota Banda Aceh masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi sumber daya PNS dalam bidang pengawasan, peralatan maupun pendanaan. Masih terbatasnya aparatur pengawasan yang berkualitas, belum optimalnya sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat dan lemahnya penerapan sanksi terhadap pelaku penyimpangan menjadi hal yang harus segera diambil tindakan penyelesaiannya agar kinerja Inspektorat lebih baik lagi. Berdasarkan pertimbangan capaian hingga tahun 2010 serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator, maka untuk dua tahun kedepan upaya yang akan dilakukan pada prinsipnya adalah melanjutkan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai. Adapun usaha-usaha yang akan ditindaklanjuti dalam setahun kedepan adalah : -

Peningkatan kualitas tenaga aparatur pengawasan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait bidang pengawasan. Penerapan sanksi terhadap pelaku penyimpangan lebih ditingkatkan untuk mengurangi tindak penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan untuk meminimalisir penyimpangan dan memberi peluang perbaikan dalam sisa tahun anggaran berjalan.

| 180

2.21 Kecamatan Secara administrative Kota Banda Aceh dibagi menjadi 9 (Sembilan) kecamatan. Tugas pokok daripada camat adalah untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah, dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah lainnya bedasarkan peraturan perundang-undangan. Kecamatan mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayahnya. Pemerintah Kota BandaAceh terbagi kedalam 9 kecamatan , yakni : 1. Kecamatan Kuta Alam 2. Kecamatan Baiturrahman 3. Kecamatan Meuraxa 4. Kecamatan Syiah Kuala 5. Kecamatan Banda Raya 6. Kecamatan Kutaraja 7. Kecamatan Jaya Baru 8. Kecamatan Lueng Bata 9. Kecamatan Ulee Kareng Berikut ini adalah peta wilayah masing-masing kecamatan Gambar 2.21.1

Peta Wilayah Kecamatan-kecamatan Kota Banda Aceh

Adapun masing-masing kecamatan ini membawahi beberapa desa (dalambahasa Aceh: Gampong), seperti yang diperlihatkan pada tabel 2.21.1 | 181

Tabel 2.21.1 Jumlah Gampong per kecamatan di Kota Banda Aceh

NO

KECAMATAN

JUMLAH GAMPONG

1

Kuta Alam

9

2

Baiturrahman

10

3

Meuraxa

16

4

Syiah Kuala

10

5

Banda Raya

10

6

Kuta Raja

6

7

Jaya Baru

9

8

Lueng Bata

9

9

Ulee Kareng

9

Jumlah

90

Adapun capaian pelaksanaan program kesembilan kecamatan secara umum, adalah: 

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, melalui kegiatan pembinaan administrasi kependudukan, perlombaan gampong dan kegiatan social budaya seperti perlombaan rebana, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dsb;



Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, dengan melakukan berbagai pelatihan, salah satunya adalah pembinaan pengetahuan kapasitas pelatihan pembuatan reusam gampong yang mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

| 182

2.22 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh merupakan kantor penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat dengan besaran biaya dan waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan qanun, perda atau perundang – undangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh melakukan program : 1. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Agar program ini berjalan dengan efektif maka dilakukan melalui Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha. 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dilakukan melalui Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik. 3. Perencanaan Pembangunan Daerah. Dilakukan melalui Kegiatan Publikasi Pembangunan dan Teknologi, dimana KPPTSP telah ikut serta dalam Pameran Pelayanan Publik di Jakarta. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 telah melayani 17 (tujuh belas) jenis perizinan, yaitu : 1. Izin Gangguan (HO) 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 3. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 4. Izin Usaha Industri (IUI) 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 7. Izin Usaha Kesehatan (IUKES) 8. Izin Usaha Pariwisata 9. Izin Usaha Angkutan 10. Izin Trayek 11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 12. Izin Penyelenggaraan Reklame 13. Izin Galian Jalan 14. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya 15. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah 16. Tanda Daftar Industri (TDI) 17. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)

| 183

P R E S T A S I INOVASI DAN TEROBOSAN



Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh dalam memproses dokumen pelayanan perizinan sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 telah 4 (empat) kali mengalami perubahan/ pengurangan pada waktu penyelesaian proses perizinan, sehingga meningkatkan efisiensi waktu bagi pengurusan izin

Tabel 2.22.1 Waktu Yang Dibutuhkan untuk Memproses Pelayanan Perizinan di KPPTSP Kota

Banda Aceh No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Jenis Perizinan

Izin Gangguan (HO) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Usaha Industri (IUI) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Usaha Kesehatan (IUKES) Izin Usaha Pariwisata Izin Usaha Angkutan Izin Trayek Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Penyelenggaraan Reklame Izin Galian Jalan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

15 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 7 hari 3 hari 5 hari 5 hari 30 hari 7 hari 10 hari 3 hari

15 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 7 hari 3 hari 4 hari 4 hari 14 hari 1 - 7 hari 10 hari 3 hari

15 hari 2 hari 3 hari 3 hari 3 hari 2 hari 7 hari 3 hari 3 hari 3 hari 14 hari 1 - 7 hari 10 hari 2 hari

7 hari 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 2 hari 2 jam 3 jam 3 jam 12 hari 1 - 7 hari 7 hari 2 jam

| 184

15. 16. 17.

Budaya Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tanda Daftar Industri (TDI) Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)

7 hari 3 hari -

7 hari 3 hari -

7 hari 2 hari 2 hari

7 hari 2 hari 3 jam

Sumber : KPPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2011



Telah adanya Sistem Informasi Manajemen Satu Pintu (SIMSATU) dimana kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan mulai dari masuknya permohonan dokumen perizinan sampai terbitnya dokumen perizinan dilakukan secara komputerisasi bukan secara manual.



Terjadinya kenaikan pengurusan perizinan dari tahun 2007 s/d 2010

Tabel 2.22.2 Jumlah Pengurusan Perizinan dan Jumlah Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun

2007 - 2010 No

Jenis Perizinan

1.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Izin Gangguan ( HO )

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 .

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Usaha Bidang Kesehatan (IUKES) Izin Pariwisata Izin Reklame - Billboard - Spanduk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Trayek / Izin Angkutan Izin Galian Izin Kegiatan Seni & Budaya Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) JUMLAH

Tahun 2007 Jumlah Izin Pendapatan (Rp) 3694 316.500.000

Tahun 2008 Jumlah Izin Pendapatan (Rp) 4976 427.775.000

420

221.602.325

572

258.148.150

1607

88.350.000

1446

89.450.000

1392

174.525.000

1615

197.550.000

52

4.100.000

72

4.225.000

213

143.000.000

269

203.000.000

18

1.275.000

72

5.500.000

12

-

61

-

136

Tahun 2010 Jumlah Izin Pendapatan (Rp)

5843

484.795.000

5511

517.950.000

604

441.703.740

661

400.435.220

1493

84.400.000

1405

77..210.000

1561

184.840.000

1409

168.650.000

64

4.050.000

51

3.075.000

1132

928.500.000

239

168.000.000

134

10.725.000

132

10.475.000

80

-

92

-

472 461

-

462 615

236

1.063.969.000

388

1.994.914.457

9

4.895.000

9

2.220.000

7

-

1

-

69

-

68

-

0

-

-

-

1450

38.325.000,-

-

38

174.380.900

366 607 334

7

600.000

7

1.490.000

2

-

2

-

37

-

37

-

1

-

1

-

7.746 1.124.333.225

Tahun 2009 Jumlah Izin Pendapatan (Rp)

1.433.111.700

10.304 2.620. 249. 850

11.805

3.208.948.240

12.493

3.381.254.677


| 185

Sementara Target retribusi perizinan untuk tahun 2011 seperti tabel di bawah ini, Tabel 2.22.3

Target Retribusi Perizinan Kota Banda Aceh Tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

Jenis Perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Izin Gangguan (HO) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (IUI) Izin Usaha Kesehatan (IUKES) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Trayek / Izin Usaha Angkutan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) Izin Pariwisata Izin Reklame - Billboard - Spanduk Izin Galian Air Bawah Tanah Izin Kegiatan Seni dan Budaya

Target 2011 500.000.000 325.000.000 350.000.000 105.000.000 210.000.000 5.000.000 60.000.000 2.500.000.000 25.000.000 80.000.000 -

-




Bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Balai Kota Banda Aceh untuk Pembayaran retribusi perizinan.



Pencanangan Website Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh dengan alamat kpptsp.bandaacehkota.go.id untuk mendukung penyediaan informasi layanan perizinan dan nonperizinan yang memungkinkan diaksesnya informasi dengan mudah oleh masyarakat dan pelaku usaha secara online setiap waktu. Informasi yang dapat dilihat berupa jenis izin yang dilayani, persyaratan, waktu pengurusan izin, biaya retribusi dan formulir perizinan yang dapat diunduh (download) serta informasi lainnya.



Penggunaan Media Informasi Layar Sentuh (Touch Screen) Media layar sentuh (touch screen) menyediakan berbagai informasi jenis perizinan, besaran biaya, waktu penyelesaian izin, persyaratan dan informasi lainnya yang terkait dengan pengurusan perizinan dan nonperizinan.



Pengoptimalan peran Front Office untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Front office melayani secara langsung pelaku usaha dan masyarakat umum dengan mengedepankan sikap ramah, luwes, handal dalam menyampaikan informasi layanan perizinan, serta hal – hal alin yang terkait dengan pengurusan perizinan dan nonperizinan.



Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak mengurus izin melalui praktek percaloan agar terhindar dari pungutan liar melalui media televisi dan radio lokal, spanduk, | 186

banner dan website, untuk membangun kesadaran kepada masyarakat pelaku usaha bahwa pengurusan izin di KPPTSP tanpa perantara akan lebih mudah, murah dan berkualitas. 

Pemberlakuan Piket / Shift pegawai KPPTSP pada waktu istirahat. Jadwal piket / shift petugas KPPTSP dilakukan untuk memastikan tersedianya petugas dan dimungkinkannya pelayanan pengurusan perizinan pada waktu istirahat siang. Penerapan piket atau shif tersebut menunjukkan komitmen KPPTSP dalam memenuhi hak – hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang maksimal.



Penggunaan CCTV sebagai Media Pengawasan Pemasangan kamera CCTV disetiap ruang kerja KPPTSP untuk meminimalisir penyimpangan pengurusan izin dan pencegahan pungutan liar, serta untuk memastikan optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh memiliki kendala yaitu : 1. Belum maksimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha disebabkan masih kurangnya dukungan dari instansi terkait guna mempercepat proses perizinan. 2. Masih ada proses perizinan yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh KPPTSP. 3. Belum optimalnya fungsi tim tekhnis SKPD terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan. 4. Masih kurangnya anggaran untuk menunjang keberhasilan dan kemajuan KPPTSP. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh melakukan langkah – langkah strategis seperti : 1. Menciptakan keikutsertaan masyarakat dalam proses perizinan guna mempercepat tumbuh kembangnya perekonomian dan investasi. 2. Meningkatkan kinerja layanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan cara melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) layanan perizinan dan nonperizinan. 4. Perubahan pola pikir (mindset) dari pimpinan dan aparatur untuk membangun komitmen dan dedikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

| 187

2.23 Badan Pemberdayaan Masyarakat Menurunnya Prosentase Keluarga Miskin Dengan adanya program pengentasan ke miskinan yang dicanangkan oleh pemerintah baik pusat dan daerah yang disalurkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti dana ADG, BKPG, PNPM, PUEM dan Baitul Mal yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Diharapkan dengan tersedianya dana tersebut masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya yang dapat dilihat dengan penurunan jumlah KK miskin. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Banda Aceh No. 197 Tahun 2010, sesuai dengan Permendagri No. 42/2010, yang tugasnya adalah :       

Mengkoordinasi perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, interaksi dan memfasilitasi lintas pelaku serta menyebarluaskan informasi penanggulangan kemiskinan di lembaga atau dinas terkait. Melakukan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penaggulangan kemiskinan Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM (TKPP), dari tingkat Gampong, Kecamatan dan Kota Mengalokasikan dana setiap tahun melalui pendampingan PNPM Menentukan angka kemiskinan dengan menggunakan indikator lokal yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota (14 kriteria) Tahun 2010 membentuk Tim Pokja bidang Pemberdayaan Ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 1. 2. 3. 4.

Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Langkah-langkah Penanggulangan Kemiskinan • • •

Adanya data tentang jumlah penduduk miskin yang akurat (sesuai criteria yg telah ditetapkan) Harmonisasi dan konsolidasi program–program penaggulangan kemiskinan Mengelompokkan program–program penanggulangan kemiskinan berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program

Program Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, adalah : | 188

1.

Program PNPM Mandiri Perkotaan PNPM-Mandiri adalah sebagai upaya pemerintah untuk membangun keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari tahun 2008 – 2010 adalah Rp. 22.980.000.000, (APBN : Rp. 16.010.000.000,- dan APBK : Rp. 6.970.000.000,-). Dana BLM digunakan untuk bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

2.

Program Pemberdayaan Usaha Masyarakat (PUEM) Program penyaluran dana bergulir bagi kelompok usaha masyarakat pedesaan difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan BPRS Baiturrahman. Bantuan PUEM dari tahun 2009s sd. 31 Maret 2011 sudah tersalur sebesar Rp. 4.075.000.000,- dengan sifat bantuan pinjaman bergulir ini telah diterima oleh 1.418 orang yang tersebar di 9 kecamatan Kota Banda Aceh.

3. Program Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG). Anggaran dikelola oleh gampong untuk membangun sarana dan prasarana desa & modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi gampong Grafik 2.23.1

Program ADG dan BKPG dari tahun 2007 s.d 2010

6,5 M

4,5 M

4,45 M 4,5 M

4.

4,45 M 4,5 M

Pemanfaatan Dana Zakat dari Baitul Maal

Dana tersebut dihimpun dari warga kota Banda Aceh baik berupa zakat, infaq, sadaqah maupun dana lainnya. Yang kemudian didistribusikan kembali kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pada Tahun 2010 disalurkan sebesar Rp.5.029.200.000,-, dana tersebut digunakan untuk perlindungan sosial, beasiswa, bantuan modal usaha kecil dan bantuan usaha bergulir

| 189

5. •

•

•

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;

Isu-Isu Pemberdayaan Masyarakat •

•

•

•

•

Perlu dievaluasi sejauh mana penyerapan dana bergulir (PUEM) telah berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan. Penyaluran raskin, pemberian bantuan sosial bagi penyandang cacat, lansia dan anak-anak panti asuhan, Perlu dilakukan analisis kebutuhan masyarakat miskin (need assesment) yang dapat dipenuhi oleh SKPD mengacu pada tupoksi dan kewenangannya. Perlunya persamaan persepsi diantara Unit Kerja atau SKPD terhadap program penanggulangan kemiskinan Bantuan atau pembinaan yang sudah diberikan kepada perorangan/kelompok masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya.

Peningkatan perekonomian masyarakat • Peningkatan perekonomian tingkat kecil dan menengah. • Pengembangan ekonomi berbasis komunitas. • Pengembangan pusat industri • Mengurangi angka kemiskinan, melalui:  Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-P2KP). • Grameen Bank

| 190

2.24 Kantor Perpustakaan dan Arsip Pada tahun 2010 kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh memperoleh anggaran sebesar + Rp. 1,05 Milyar, baik kegiatan ditambah dengan gaji (rutin kedinasan). Program yang ditawarkan/disetujui untuk dinas ini antara lain ; Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, Pendataan dan Penataan Dokumentasi Arsip Daerah. Dari kedua kegiatan tersebut dianggarkan + Rp. 104 juta. Pada Tahun Anggaran 2011 Kantor Perpustakaan dan arsip memperolaeh anggaran sebesar + Rp. 1,08 lasih juga dengan format dasar yaitu + 1,8 milyar dengan kegiatan yang sama ; Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, Pendataan dan Penataan Dokumentasi Arsip Daerah. Dengan jumlah dana + Rp. 465 juta Di Banda Aceh terdapat 34 pustaka gampong dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh, akan terus diupaya agar semua gampong yang ada di Kota Banda Aceh suatu saat akan memiliki pustaka gampong, diharapkan minat baca para generasi muda kita semakin tumbuh dan menjadi suatu budaya dalam masyarakat kita, bahwa membaca adalah merupakan kebutuhan, dengan membaca kita mengharapka suatu saat generasi kita akan menguasai dunia.

Tabel 2.24.1 Daftar Pustaka Gampong di Banda Aceh

No.

Kecamatan

Desa/Gampong

No. SK

Tanggal

1.

Kutaraja

Gampong Pande Gampong Pelanggahan Gampong Merduati

339/2007 06/12/2007 320/2008 20/11/2008 282/2009 06/11/2009

2.

Baiturrahman

Gampong Neusu Jaya Gampong Setui Gampong Ateuk Menjeng

339/2007 06/12/2007 320/2007 20/11/2008 282/2009 06/11/2009

3.

Syiah Kuala

Gampong Lamgogop 339/2007 06/12/2007 Gampong Ie Masen Kayee Adang 320/2008 20/11/2008 Gampong Jeulingke

4.

Banda Raya

Gampong Lamlagang Gampong Geucue Komplek Gampong Geucue Kayee Jatho Gampong Lhong Raya Gampong Mibo

339/2007 320/2008 282/2009 181/2010 412/2010

06/12/2007 20/11/2008 06/11/2009 05/05/2010 28/12/2011

5.

Jaya Baru

Gampong Geucue Meunara Gampong Bitai Gampong Emperom Gampong Lamtemen Barat Gampong Punge Blang Cut

339/2007 320/2008 282/2009 181/2010 412/2010

06/12/2007 20/11/2008 06/11/2009 05/05/2010 28/12/2010 | 191

6.

Lueng Bata

Gampong Lueng bata Gampong Blang Cut Gampong Lamseupeng

339/2007 06/12/2007 282/2009 06/11/2009 412/2010 28/12/2010

7.

Ulee Kareng

Gampong Ilie Gampong Pango Raya Gampong Ie Masen Ulee Kareng Gampong Doy Gampog Ceurih

339/2007 320/2008 320/2008 282/2009 181/2010

8.

Meuraxa

Gampong Surien Gampong Deah Glumpang Gampong Lambung

339/2007 06/12/2007 282/2009 06/11/2009

9.

Kuta Alam

Gampong Beurawe Gampong Bandar Baru Gampong Lamdingin Gampong Lampulo

339/2007 06/12/2007 339/2007 06/12/2007 282/2009 06/11/2009

06/12/2007 20/11/2008 20/11/2008 06/11/2009 05/05/2010

| 192

2.25

Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian

Revitalisasi pertanian dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja, terutama di pedesaan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Revitalisasi pertanian juga dilakukan sebagai upaya penyediaan dan perwujudan ketahanan pangan. Dengan kinerja sektor pertanian yang tinggi diharapkan dapat terpenuhi hak dasar kebutuhan pangan masyarakat. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2000, pada 2007 sebesar 3,95 persen, tahun 2008 sebesar 3,82 persen, tahun 2009 sebesar 3,71 persen dan tahun 2010 sebesar 3,58 persen (sumber BPS Kota Banda Aceh tahun 2011). Selain itu, Kota Banda Aceh memiliki hamparan daerah estuarin (lahan payau) yang terbentang sepanjang garis pantai yang secara teknis berpotensi untuk budidaya perikanan seperti udang dan kepiting. Data luas tambak di kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 29

Tabel 2.25.1 Luas Tambak Kota Banda Aceh Tahun 2007-1010 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meuraxa Jaya Baru Banda Raya Baiturrahman Lueng Bata Kuta Alam Kuta Raja Syiah Kuala Ulee Kareng

Luas Tambak (Ha) 2007 -

2008 2009 -

Jumlah

2010 82 129 74 288 573

Kondisi Tambak (Ha) 2007 2008 2009 2010 Baik Rusak Baik Rusak Baik Rusak Baik Rusak 17 66 29 100 69 5 158 130 273

Sumber : DKPP Kota Banda Aceh Tahun 2011

Kota Banda Aceh termasuk salah satu penghasil udang, kepiting, ikan kerapu, lobster dan berbagai jenis makanan laut (sea food) dengan total produksi 5000 ton pada tahun 2007, 5500 ton pada tahun 2008, 7000 ton pada tahun 2009 dan 8500 tahun 2010. Mengingat banyak petani tambak yang mengelola tambak secara tradisional, maka tingkat pencemaran air akibat pupuk dan obat-obatan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya dapat dikurangi. Produksi hasil tangkapan laut di Kota Banda Aceh antara lain : ikan pelagis besar sebanyak 3.200 ton, ikan pelagis kecil sebanyak 1.500 ton dan ikan dimersal sebanyak 810 ton. Terdapat 15 kelompok pengolahan ikan produktif dan 40 kelompok pengolah ikan tidak produktif. Pemasaran hasil perikanan laut dan hasil tambak selama ini tidak menjadi kendala karena telah tersedianya tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo dan Pasar Ikan Peunayong .

| 193

301

Di kecamatan Ulee Kareng, Baiturrahman, Lueng Bata, Syiah Kuala dan Banda Raya terdapat lahan yang berpotensi yang belum dikelola secara maksimal untuk usaha tani di lahan sawah dan tegalan. Usaha tani di sawah dan tegalan hanya dilakukan sebagai usaha sampingan. Data luas lahan pertanian kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 30 Tabel 2.25.2 Luas Lahan Pertanian Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 No

Kecamatan 2007 62.5

1 Meuraxa 2 Jaya Baru 3 Banda Raya 4 Baiturrahman

63.5 197 26.5

5 Lueng Bata 6 Kuta Alam

23.5

Luas Lahan Pertanian Sawah (Ha) Tegalan (Ha) 2008 2009 2010 2007 2008 2009 62.5 62.5 62.5 63.5 63.5 63.5 11.4 11.4 11.4 197 197 197 25 25 25 26.6 26.6 23 23.5 23.5 23.5 24 24 24 4

8 Syiah Kuala 9 Ulee Kareng Jumlah

-

3 25 0 24 0

4

4

4

30 105

30 105

30 105

0 30 145.1 145.1 145.1 145.1 105 183.8 183.8 183.8 183.8

512 512.1 512.1

508.5 389.3 389.3 389.3 380.9

7 Kuta Raja

-

2010

-


Secara umum peternakan di kota Banda Aceh merupakan peternakan rakyat yang dipelihara secara semi insentif dan umumnya diusahakan sebagai usaha sampingan. Namun jika dilihat dari populasi ternak mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun 2007, data populasi ternak dapat dilihat pada tabel 31 Tabel 2.25.3 Populasi Ternak di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 No Jenis Ternak Jumlah Ternak (Ekor) 2007

2008

2009

2010

2011

1

Sapi

2,916

3,487

1,846

2,056

-

2

Kerbau

264

343

105

132

-

3

Kambing

4,116

4,984

4,225

6,929

-

4

Domba

339

1,236

1,013

1,168

-

5

Kuda

-

-

-

3

-

6

Ayam

62,480

80,914

44,605

87,940

-

7

Itik

21,666

31,810

17,932

42,635

-

Jumlah

91,781

122,774 69,726 140,863

-


| 194

Dalam upaya mendukung terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian telah melakukan berbagai upaya melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan di antaranya yaitu :

1.

Tersedianya sarana dan prasarana di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis.

2.

Jumlah kelompok unit usaha pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang dibina. Untuk meningkatkan jumlah kelompok unit usaha pengolahan hasil peternakan dan perikanan yang dibina maka dilakukan melalui program :



Peningkatan kesejahteraan petani yang dilakukan melalui kegiatan penilaian dan pengukuhan kelas kelompok tani nelayan. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan melalui kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian

 3.

Meminimalisir penyakit menular hewan/ternak Untuk meminimalisir penyakit menular ternak/hewan maka dilakukan melalui program : a.

Peningkatan penerapan teknologi peternakan Agar terlaksananya peningkatan penerapan teknologi peternakan maka dilakukan kegiatan :  Pelatihan dan bantuan terhadap petani peternak ayam petelur dan burung puyuh sebanyak 6 kelompok ( 20 orang)  Pelatihan kader vaksinator desa sebanyak 20 orang

b.

Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Supaya peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan berhasil sesuai dengan rencana maka dilakukan kegiatan :  Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan  Penanganan dan pengendalian flu burung pada hewan dan retrukturisasi perunggasan

c.

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Agar pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dapat terlaksana maka dilakukan kegiatan:  Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak  Pengawasan perdagangan ternak ke wilayah Banda Aceh

d.

Peningkatan produksi hasil peternakan Untuk meningkatkan produksi hasil peternakan maka dilakukan melalui beberapa kegiatan :  Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak  Pendistribusian bibit, obat dan vitamin ternak unggas kepada kelompok petani ternak  Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak

| 195

e.

f.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Agar pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat terlaksana dengan baik maka dilakukan melalui kegiatan:  Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir  Pembinaan dan pengembangan kelompok petani nelayan dan pengolah dalam peningkatan mutu perikanan  Pembinaan kelompok budidaya perikanan Pengembangan perikanan tangkap Pengembangan perikanan tangkap dapat ditingkatkan melalui kegiatan :  Pembangunan komplek tempat pelelangan ikan  Pembinaan dan pembangunan usaha perikanan  Pembangunan tempat tambat boat

g.

Optimalisasi penge lolaan dan pemasaran produksi perikanan. Untuk mengoptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dapat dilakukan melalui kegiatan :  Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  Kajian optimalisasi pengawasan pengelolaan produk perikanan

h.

Pengembangan budidaya perikanan Agar pengembangan budidaya perikanan maksimal maka dilakukan kegiatan:  Pengembangan bibit ikan dan restocking ikan air tawar  Pengembangan bibit ikan unggul Penyuluhan sumber pangan alternatif  Pemberdayaan lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat

i.

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dapat dimaksimalkan melalui beberapa kegiatan:  Promosi atas hasil produksi pertanian Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian yang akan dipasarkan  Penanganan limbah RPH dan operasionalnya serta pemeliharaan sarana dan prasarana RPH  Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

Pembangunan Balee Nelayan di Ulee Lheu

Pembangunan Lanjutan Pasar Ikan Wisata di Ulee Lheue Kec. Meuraxa

Pembangunan Kios Pemasaran Ikan Olahan di Lambung Kec.Meuraxa

Pembangunan Kolam Percontohan di Gampong Pande Kec. Kuta Raja

| 196 Pembangunan Docking Lengkap di Ulee Lheu

j.

Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Agar pemanfaatan potensi sumber daya hutan dapat maksimal maka dilakukan beberapa kegiatan:  Pembuatan hutan kota  Pembuatan hutan mangrove  Pembuatan hutan pantai  Pengembangan jalur hijau

k.

Pengembangan dan peningkatan penyuluhan Pengembangan dan peningkatan penyuluhan dapat dimaksimalkan melalui kegiatan: Penyediaaan sarana dan prasarana di BPP  Rapat koordinasi penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten  Pembinaan penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluh  Pameran pembangunan

l.

Peningkatan pemasaran program peternakan Agar peningkatan pemasaran program peternakan berjalan dengan baik maka dilakukan kegiatan penyuluh pemasaran produksi peternakan

Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 telah berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan dengan memberi pelatihan dan pembinaan terhadap petani, nelayan dan peternak sebanyak 210 orang, jenis pelatihan/pembinaan seperti pada tabel berikut Tabel 2.25.4

N o

Jenis Pelatihan dan Pembinaan Petani, Nelayan dan Peternak Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 Jumlah Pelatihan/ Pembinaan

Jumlah masyarakat yang Mengikuti Pelatihan/ Pembinaan (orang) 2007 2008 2009 2010 45 2

Target (orang) 2011 4

2012 -

1

Pelatihan Petani/ Pelaku Agribisnis:

2

Pelatihan Petani Peternak Ayam Petelur & Burung Puyuh :

60

-

-

25

-

30

3

Pelatihan Kader Vaksinator Desa:

18

-

-

-

-

40

4

Pembinaan Kelompok Ekonomi Pesisir:

-

-

-

20

90

-

5

Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Petani Nelayan & Pengolah dalam Peningkatan Non Perikanan Jumlah

-

40

-

-

-

-

78

85

-

47

94

70


Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan kelautan pertanian dan peternakan sejak tahun 2007 -2010 telah dilakukan melalui berbagai program seperti : pengadaan rumpon laut, pembangunan docking lengkap, pembangunan balee nelayan, pembangunan lanjutan pasar ikan wisata, Pembangunan Kios Pemasaran Ikan Olahan, Pembangunan Kolam Percontohan, pembangunan sarana dan prasarana peternakan, dan lain-lain dengan sumber dana dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya. | 197

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang berlokasi di Kampung Jawa dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU)/ Tempat Penampungan Unggas (TPU) yang berlokasi di Keudah merupakan salah satu sumber penghasil PAD untuk kota Banda Aceh. Data PAD yang dikelola DKPP dari tahun 2007 sampai September 2011 dan data pemotongan hewan dan unggas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.25.5 No 1 2

3

Data PAD yang Dikelola DKPP Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011

Sumber Pendapatan

RPH dan RPU Perizinan usaha perikanan Perizinan tertentu lainnya JUMLAH

Realisasi Pendapatan (Rp) 2007 2008 2009 2010 2011 141,617,500 153,324,050 149,039,025 140,354,850 129,928,050

Target (Rp) 2012 200,000,000

-

34,958,500

-

-

-

-

-

4,700,000

-

-

-

-

192.982.550 149.039.025 140.354.850 129.928.050

200.000.000

141.617.500


Tabel 2.25.6 Data Pemotongan Hewan dan Unggas di RPH dan RPU dan di Luar RPH dan RPU Tahun 2007 – 2011 No

Jenis Ternak

Jumlah Pemotongan Hewan di RPH/RPU (Ekor) 2007

1 2 3

Sapi/ Kerbau Ayam/ Bebek Kambing

2008

2009

2010

3,413 4,210 3,602 3,438

Jumlah Pemotongan Hewan di Luar RPH/RPU (Kg)

2011

2007

2,312

2008 -

2009 -

2010

-

-

- 278,890 143,995 234,040 165,750

-

-

-

-

2,959

-

0

0

202242

0

4495

3930

206737

3930

-

-

-

2011

3,460

Jumlah 5,420 4,210 3,602 3,438 281,202 146,954 234,040 169,210 Sumber : DKPP Kota Banda Aceh Tahun 2011

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kampong Pande

Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dan TPU Skala Kecil Keudah

| 198

Saat ini telah dibangun 1 (satu) unit sentra produksi tanaman hias di Pango Raya kecamatan Ulee Kareng, namun karena belum selesainya pembangunan sarana jalan (akses) menuju lokasi tersebut, menyebabkan sentra tersebut belum dapat dimanfaatkan. Sentra produksi tanaman hias ini nantinya diharapkan berpotensi sebagai penghasil PAD dan dapat menambah pendapatan masyarakat. Sentra Produksi Tanaman Hias terdiri dari area green house, area pengelola, area gazebo, area market, area landscape dan area pos jaga.

Pusat Pengembangan Tanaman Hias di Pango Raya

Di desa Pango Raya kecamatan Ulee Kareng telah dibangun 1 unit pasar hewan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana (Shelter tempat timbang, MCK, tempat naik turun, karantina kambing dan tempat parker roda dua). Pasar Hewan ini diharapkan akan menjadi pasar untuk jual beli ternak yang berasal dari kota Banda Aceh dan luar kota Banda Aceh yang nantinya akan menghasilkan PAD untuk kota Banda Aceh.

Pasar Hewan di Pango Raya Kec. Ulee Kareng

| 199

Saat ini DKPP mempunyai program Gerakan Rehabilitasi Lahan (GERHAN) yang telah menanam mangrove seluas 705 hektar yang terdapat di kecamatan Syiah Kuala, Kuta Alam, Kuta Raja, Meuraxa dan Jaya Baru. Sejak tahun 2007-2011 DKPP terus melakukan pencegahan penyakit hewan menular seperti vaksinasi SE untuk 856 ekor sapi /kerbau, AI bagi 171.082 ekor unggas, ND untuk 124.414 ekor unggas, dan eliminasi rabies terhadap 1.859 ekor anjing/kucing/kera ( tabel 36 dan table 37) Tabel 2.25.6 Vaksinasi SE, ND, dan AI Terhadap Ternak Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 No Jenis Ternak

1 2

Sapi/ Kerbau Ayam/ Bebek Jumlah

Vaksinasi yang Telah Dilakukan (Ekor) 2007 SE ND AI 500 35,615 60,125 500 35.615 60,125

2008 SE ND AI - 56,795 71,088 - 56,795 71,088

2009 2010 2011 SE ND AI SE ND AI SE ND AI 100 256 10,114 15,132 10,490 12,105 - 11,400 12,632 100 10,114 15,132 256 10,490 12,105 - 11,400 12,632


Tabel 2.25.7 N o

Data Eliminasi Rabies Terhadap Anjing, Kucing dan Kera Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010

Jenis Hewan

Vaksinasi Rabies (Ekor)

Elimanasi Rabies (Ekor)

Target (Ekor) Vaksinasi

2007 1

Anjing/ Kucing/ Kera Jumlah

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2011

Eliminasi

2012

2011

2012

-

-

-

-

-

1,076

320

463

-

-

154

-

-

-

-

-

-

1,076

320

463

-

-

154

-


| 200

Kendala yang Dihadapi Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian kota Banda Aceh memiliki beberapa kendala yaitu : 1. Kurangnya tenaga teknis yang profesional/SDM dalam melaksanakan tugas khususnya sub sektor kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan. 2. Kurangnya motivasi dari masyarakat untuk bercocok tanam secara swadaya dan kontinyu sehingga sulit merubah kebiasaan masyarakat. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi teknologi 4. Rendahnya koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan sektor kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan 5. Kurangnya areal untuk pengembangan sektor pertanian 6. Belum adanya penanganan limbah/sanitasi secara sempurna untuk RPH dan RPU sehingga menimbulkan komplain/keluhan dari masyarakat sekitar RPH dan RPU Upaya yang akan dilakukan Agar peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan dapat terlaksana dengan maksimal maka Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian kota Banda Aceh memiliki strategi sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Meningkatkan SDM, melalui pendidikan dan pelatihan Revitalisasi data untuk menciptakan tertib administrasi dan informasi Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas-dinas lain Diharapkan tersedia anggaran/dana yang cukup untuk penanganan limbah/sanitasi RPH dan RPU sehingga produk daging yang dihasilkan ASUH dan masyarakat sekitar merasa nyaman dengan keberadaan RPH dan RPU

| 201

2.26 Dinas Perindustian Perdagangan Koperasi dan UKM Demokrasi ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, mengingat besarnya potensi UMKM yang mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar di seluruh tanah air. Pemberdayaan UMKM akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mendukung peningkatan produktifitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, pemerataan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang penting untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Kegiatan koperasi dan UMKM yang mencakup hampir seluruh lapangan usaha dan tersebar di seluruh daerah, bahkan di daerah terpencil, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi. Oleh karena keberadaan koperasi dan UMKM yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar rakyat, berperan sebagai penyeimbang pemerataan, penyumbang pertumbuhan daerah dan penyerapan tenaga kerja, dengan meningkatkan peran dan kemampuan koperasi dan UMKM maka kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat akan meningkat, maka pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan nasional. Pembangunan dan pengembangan pada sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, pendapatan dan antar pelaku ekonomi, ataupun untuk penyerapan tenaga kerja. Namun lebih dari itu, pembangunan dan pengembangan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan profesinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan sehingga mendapat tempat dihati masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja yang dengan sendirinya akan mengurangi angka kemiskinan.

| 202

Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh merupakan salah satu instansi teknis Pemerintah Kota Banda Aceh yang terkait langsung dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan serta pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dalam wilayah Kota Banda Aceh. Sektor perindustrian,perdagangan,koperasi dan ukm sangat penting untuk ditingkatkan pengembangannya karena sektor ini mampu memperluas lapangan kerja dan terkait langsung terhadap laju percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mencakup distribusi atau peredaran serta penyaluran barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat banyak Dalam menjalankan tugasnya demi meningkatkan UKM yang mandiri, menciptakan koperasi yang aktif dan sehat, pemantauan dan pengawasan terhadap produk makanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan pasar-pasar tradisional maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Banda Aceh melakukan program-program : BIDANG PERINDUSTRIAN Penataan struktur industri, kegiatan yang dilakukan: a. Peningkatan mutu dan potensi industri kecil b. Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri. Pengembangan industri kecil dan menengah, kegiatan yang dilakukan: a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro/kecil, menengah dan swasta d. Promosi hasil industri e. Kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri mutakhir Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, kegiatan yang dilakukan: a. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi b. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, kegiatan yang dilakukan: a. Pengembangan Database Informasi Potensi Industri Kecil b. Penyediaan Sarana Promosi Hasil-hasil Industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, kegiatan yang dilakukan: a. Pembinaan kemampuan teknologi industri BIDANG PERDAGANGAN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Banda Aceh telah melakukan upaya agar peningkatan kapasitas perempuan di pedesaan dan menciptakan kemandirian perekonomian pedesaaan berjalan maksimal melalui program :

| 203

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, kegiatan yang dilakukan : a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa b. Penertiban dan Pengaturan Pasar c. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar

Hasil Produksi Perajin Kota Banda Aceh

Dalam upaya meningkatkan jumlah komoditi yang dipantau harganya setiap minggu serta tertib izin SIUP dan TDP, dan upaya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Banda Aceh melakukan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Agar program ini berjalan dengan baik maka dilakukan melalui kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Banda Aceh melakukan berbagai program: Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri, kegiatan yang dilakukan : a. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk b. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan c. Peningkatan prasarana dan sarana pasar (DAK) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, kegiatan yang dilakukan : a. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan. b. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan. BIDANG KOPERASI Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, kegiatan yang dilakukan : a. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian c. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan e. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi f. Rintisan penerapan teknologi sederhana /manajemen modern pada jenis usaha koperasi

| 204

BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Agar program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif berjalan dengan efektif maka dilakukan kegiatan : a. Penyusunan kebijakan tentang UKM b. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah c. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah d. Pembinaaan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam melalui pola syariah dan pola konvensional. e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, kegiatan yang dilakukan: a. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi b. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi /KUD c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Disperindagkop dan UKM juga terlibat secara aktif dalam upaya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media, melalui program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Agar program ini berjalan dengan baik maka dilakukan kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal Pemerintah kota Banda Aceh melalui Dinas Perindagkop dan UKM Kota Banda Aceh sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 telah mencapai keberhasilan dalam hal : a.

Dalam rangka meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah, Dinas Perindagkop dan UKM sejak tahun 2007 -2010 telah membina perajin dalam segala bidang usaha, baik usaha bordir, batik, makanan, furniture, dan lain sebagainya sebanyak 671 orang dan memberikan bantuan kepada perajin sebanyak 154 orang

Tabel 2.26.1 NO

Jumlah Perajin yang Mengikuti Pelatihan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011

Jenis Pelatihan

Jumlah Perajin yang Mengikuti Pelatihan (Orang) 2007

1 2 3 4 5 6

Pelatihan Bordir bagi Perajin Pelatihan Kue Tradisional Pelatihan Manajemen Pelatihan Ija Batik Pelatihan Pengolahan Ikan Magang Perajin ke Luar Daerah

2008

2009

Target (Orang)

2010

2011

Ket

2012

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

-

50

-

-

-

50

-

-

10

40

10

50

APBK

-

50

-

-

-

50

-

-

-

100

10

50

APBK

50

50

50

50

-

-

-

-

40

10

20

30

APBK

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

5

25

APBK

-

-

-

-

40

40

-

-

-

-

20

40

APBK

3

5

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

APBK

7

Pelatihan SNI

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

APBK

8

Magang Perajin Bordir ke Tasik

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

APBN

| 205

Malaya 9

Pelatihan Teknis Diversifikasi Bordir

-

-

JUMLAH

53

155

50

208

85

40

135

-

-

100

-

-

-

-

140

0

148

50

150

65

195

180

148

200

APBN 2007-2011= 671 Orang

260

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2011

Tabel 2.26.2

NO

1 2

Jumlah Perajin Kota Banda Aceh yang Menerima Bantuan Tahun 2007–2011

Jenis Pelatihan

Jumlah Perajin yang Menerima Bantuan (Orang)

Target (Orang)

2007

2011

2008

2009

2010

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

-

-

-

10

-

-

-

-

-

APBD

-

-

-

25

-

-

-

-

-

APBD

Bantuan Packing bagi Pengrajin Bantuan bagi perajin Konveksi Busana Muslim

Pr

Ket

2012 Lk

Pr

3

Bantuan Mesin Jahit bagi Pengrajin Bordir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

Dana Aspirasi APBK

4

Bantuan Mesin Pengolahan Makanan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Dana Aspirasi APBK

-

-

1

-

-

31

-

33

-

0

APBN

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

APBN

4

35

0

31

0

33

0

79

5 6

Bantuan Mesin Bordir bagi Pengrajin Bantuan Mesin Penggonseng Kopi

0

182


b. Pada tahun 2007 jumlah koperasi di kota Banda Aceh sebanyak 727 unit dengan jumlah anggota sekitar 45.361 orang, meningkat pada tahun 2008 sebanyak 746 unit dengan jumlah anggota sekitar 45.689 orang. Sedangkan di tahun 2009 jumlah koperasi kembali meningkat menjadi sebanyak 774 unit dengan jumlah anggota sekitar 48.025 orang dan pada tahun 2010 jumlah anggota koperasi menjadi 789 unit dengan jumlah anggota sekitar 55.817 orang. Data keadaan perkoperasian dan persentase koperasi aktif dapat dilihat pada tabel 19 dan tabel 20 berikut ini : Tabel 2.26.3

Keadaan Perkoperasian Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010

No

Uraian

Satuan

1 1 2 3 4 5 6

2 KOPERASI/KUD ANGGOTA SIMPANAN CADANGAN HUTANG DANA-DANA

3 UNIT Orang Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta

2007 4 727 45.361 19.904 12.982 40.528 6.361

Tahun 2008 2009 5 6 746 774 45.689 48.025 22.642 26.244 16.963 20.441 42.288 41.353 7.024 8.806

2010 7 789 55.817 28.308 23.115 52.808 10.473 | 206

7 8

VOLUME USAHA SHU

Rp.Juta Rp.Juta

87.436 8.218

118.354 13.271

124.639 13.912

137.483 14.025

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh tahun 2011

Tabel 2.26.4 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 Jenis Koperasi

Koperasi Unit Desa (KUD) Kop.Pegawai Negeri (KPN) Primkopad/Primkoppol Koperasi Wanita (Kopwan) Koperasi sekolah/Mahasiswa Koperasi Karyawan (Kopkar) Kopinkra Koperasi Syariah (Kopsyah) Koperasi Pasar (Koppas) Koperasi Serba Uasa (KSU) Koperasi Lainnya Jumlah

Jumlah Koperasi 2007 2008 2009 2010

Jumlah Koperasi aktif 2007 2008 2009 2010

6

6

6

6

3

3

3

3

132

132

134

137

114

115

116

120

24

24

24

24

16

18

18

19

53

60

63

64

35

44

45

48

15

14

14

14

3

4

4

4

66

66

67

67

41

41

42

43

7

7

7

7

7

7

7

0

22

23

27

27

18

18

19

21

13

13

13

13

1

1

1

1

178

185

189

189

36

41

44

45

211 727

216 746

230 774

241 789

48 322

51 343

65 364

99 403

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh, 2011

c.

Pasar merupakan sumber PAD untuk kota Banda Aceh yang dikelola oleh Dinas Perindagkop dan UKM juga menunjukkan peningkatan sejak tahun 2009 – 2010. Jumlah penerimaan PAD tahun 2009 tercatat sebesar Rp. 913.073.000,-, meningkat menjadi sebesar Rp. 1.285.849.000,- pada tahun 2010. Sumber penerimaan PAD dari pasar dan data kondisi pasar kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 21 dan tabel 22.

Tabel 2.26.5

N o 1 2

Sumber Penerimaan PAD yang Dikelola Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2011

Sumber Pendapatan Pendapatan Cukai Harian Pendapatan Sewa Bulanan

Realisasi Pendapatan (Rp)

Target (Rp)

2009

2010

2011

326.343.000

459.436.000

407.893.000

157.060.000

125.438.000

124.604.000

2012

| 207

Pendapatan Sewa 429.670.000 700.975.000 970.563.253 Tahunan JUMLAH 913.073.000 1.285.849.000 1.503.060.253 Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2011

3

Tabel 2.26.6 No

2.900.000.000

Data Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nama Pasar Baik √

Kondisi Sedang

Rusak

1 Pasar Peunayong 2 Pasar Setui 3 Pasar Kampung Baru √ 4 Pasar Ulee Kareng √ 5 Pasar Atjeh √ 6 Pasar Peuniti 7 Pasar Batoh √ Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2011 d.

√

√

Dinas Perindagkop dan UKM telah menertibkan SIUP, TDP dan Tanda Daftar Industri seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 2.26.7 SIUP Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011-10-24 TAHUN SIUP MIKRO PK PM PB 2007 0 1353 276 130 2008 0 1020 123 103 2009 0 1110 85 77 2010 7 1060 156 36 JUMLAH 7 4543 640 346 Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2011 TDP Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 TAHUN TDP PT KOP CV Fa Po 2007 229 38 942 2 307 2008 227 24 629 0 470 2009 173 18 753 0 457 2010 179 19 541 0 423 JUMLAH 808 99 2865 2 1657 Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2011

JUMLAH 1759 1246 1272 1259 5536

Tabel 2.26.8

JUMLAH 1518 1350 1401 1162 5431

| 208

Tabel 2.26.9 N o

Kelompok Industri

1

2

Tanda Daftar Industri Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 Unit Usaha 200 200 7 8 3 4

200 9 5

27

Tenaga Kerja (Orang) 201 0 6

200 200 7 8 7 8

200 9 9

201 0 10

17

90

65

11

1

Percetakan

2

Furniture

6

4

31

15

1

3

1

1

9

7

-

5

Penjahitan Gorden Penjahitan Pakaian Sulaman

6 7

4

7

6

22

20

2

1

-

3

-

-

Pelaminan

1

1

5

5

1

Air Minum Dalam Kemasan Perawatan Mobil & Sepeda Motor Roti

4

3

18

15

6

2

2

6

6

1

Mie

1

-

4

-

2

Tahu

-

-

-

-

1

Investasi (Rp.000) 200 7 11

2008

2009

2010

12

13

14

5.400.000

3.400.000

2.400.000

6.000.000

4.000.000

1.100.000 -

50.000

50.000

140.000

120.000 -

100.000 -

100.000

110.000

100.000

100.000

80.000

480.000

450.000

650.000

700.000

100.000

110.000 -

100.000

10.000

8

9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2

8

12

35

60

10

50.000 -

100.000 50.000

Kedelai

-

1

-

4

1

Kopi

1

-

3

-

1

Es Batu

-

2

-

3

-

40.000 30.000 -

40.000 40.000 -

100.000 Asam Jawa

-

1

-

3

-

-

20.000

Kerupuk Pengawetan daging Pengolahan Ikan

2 -

1 1

4 -

3 3

-

-

-

25.000 -

300.000 -

-

20.000 Pengawetan Kulit Sabun

-

1

-

3

-

-

60.000

-

1

-

3

-

-

25.000

Logam

8

8

25

27

1

Alumunium

1

-

4

-

-

850.000

900.000 -

900.000 -

-

-

100.000 Bahan Bangunan Record Film Pengolahan

1 1

1 -

4 3

4 -

1

150.000 -

200.000 -

-

| 209

5

Lainnya Jumlah

60.000 72

63

0

0

266

246

39

0 13.890.000

9.910.000

6.110.000


Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Banda Aceh memiliki beberapa kendala yaitu: a. b. c. d. e. f.

Kurangnya modal usaha di bidang perencanaan dan pengendalian Adanya kekayaan potensi ekonomi daerah belum tergarap secara maksimal Masih kurangnya permodalan dan sistem pemasaran Rendahnya sumber daya manusia Keterbatasan desain dan penguasaan teknologi Fluktuasi harga bahan baku dan sarana produksi

Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Banda Aceh akan melakukan langkah-langkah strategis seperti : a. Peningkatan SDM aparatur b. Mengaktifkan pasar menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sehingga pelayanan dapat menjadi lebih baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan PAD kota Banda Aceh c. Menumbuhkan iklim usaha yg mendukung pengembangan industri kecil/rumah tangga, kerajinan serta Usaha Kecil dan Menengah d. Pengembangan dan pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional; e. Berupaya meningkatkan motivasi untuk melakukan perubahan dari keberhasilan masa lalu yang belum tentu menjamin keberhasilan di masa depan kearah yang lebih baik. Perubahan itu meliputi : cara pandang/paradigma, keyakinan, tata nilai, sikap, visi, misi, strategi, sistem, struktur dan keahlian f. Mengikutsertakan produk – produk Industri Kecil/Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kota Banda Aceh pada kegiatan pameran baik di dalam maupun luar negeri sekaligus dalam misi dagang ke luar negeri. g. Membantu pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama dari segi desain, warna dan kemasan; h. Memfasilitasi kerjasama kemitraan antara Pihak Ketiga dengan Pengusaha Industri Kecil, Koperasi dan pelaku Usaha Kecil Menegah; i. Memfasilitasi bantuan peralatan melalui Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Kementrian Negara Koperasi dan UMKM.

| 210

2.27 Dinas Syariat Islam Strategi Pencapaian Strategi pencapaian yang ditempuh dalam meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dengan cara ; 1. Meningkatkan pemahaman syariat Islam melalui mesjid, dayah dan sekolah. 2. Meningkatkan motivasi, kesadaran, komotmen, kemempuan dan sumber daya dinas Syariat Islam yang amanah. 3. Meningkatkan peranserta serta partisipasi masyarakat dalam hal mensukseskan pelaksanaan syariat Islam. 4. Membangun jejaring dengan semua stakeholders untuk melaksanakan syariat Islam.

Hasil Capaian dan Prestasi Hasil capaian dan prestasi kinerja Dinas Syariat Islam tahun 2007 s/d 2010 sebagai berikut : 1. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat tentang syariat Islam 2. Meningkatnya pemahaman tetang Qanun syariat Islam 3. Meningkatnya pembinaan, kebersihan dan ketertiban mesjid dan TPA dalam Kota Banda Aceh serta terdatanya jumlah siswa yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar 4. Menurunya perilaku pelanggaran Qanun

Keberhasilan          

Dai Perkotaan, telah Melakukan Dakwah pada tempat hiburan seperti ; warnet, café, pasar, pedagang burger, dan lokasi wisata. Kader Dakwah disekolah, terdapat kader dakwah di 2 Sekolah Menengah Atas sebanyak 60 kader; Daiyah Gampong, 40 gampong yang sudah melaksanakannya Sosialisasi Qanun Syariat, kepada semua aparat gampong dan tokoh masyarakat. Bantuan untuk 92 Imam Mesjid, dengan dana Rp. 3,8 Milyar Pembinaan Mukhtasib GP, untuk 48 Orang Bimbingan ke Pesantren SKLH, 6 Pesantren tradisional Pembinaan Mesjid di 9 mesjid kecamatan Dakwah Melalui Media Elektronik, sebanyak 1 bln 12 kali Pembinaan bagi 40 Mualaf

| 211

Tabel 2.27.1 Data Jumlah Peserta yang Telah Ikut Perbekalan Qanun Tahun 2007 s/d 2010 No.

Organisasi/Masyarakat/Stakeholder

2007

2009

2010

1

Organisasi pemuda dan Mahasiswa

2 3

PNS serta Non PNS Ulama & Tokoh Perempuan

200 80

4

Tokoh Adat Kec. Dan Mukim

120

5

Pengelola Hotel & Restoran

120

6

Stakeholders TK. Kecamatan

120

7

Kader Dakwah Generasi Muda

150

150

8 9 10

Remaja Mesjid Tuha Peut Dai

120 360

120

Jumlah Jumlah 2007 s/d 2010

200

2008

150

80

80

120

200 200 2370

790

830

550

| 212

2.28 Majelis Permusyawaratan Ulama Sekretariat MPU pada tahun 2010 mempunyai 2 (dua) kegiatan yaitu ; Mukazarah Ulama Kota Banda Aceh Tentang Ekonomi Syariah, dan Raker MPU Kota Banda Aceh. Dengan alokasi dana + Rp. 13 Juta. Sedangkan untuk rutin kegiatan kantor sejumlah + Rp. 434 juta. Pada tahun 2011 Sekretariat MPU, belanja tidak langsung Rp. 53.400.000 sedang belanja langsung Rp. 457.450.375.

| 213

P

enutup

Laporan Evaluasi RPJM 4 Tahun ini selain merupakan untuk mengevaluasi kinerja SKPD dalam pencapaian visi dan misi walikota, juga sebagai sarana instropeksi diri bagi seluruh unit kerja / satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dan diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta beguna dalam penyusunan rencana pembangunan di masa yang akan dating. Pemerintah Kota Banda Aceh, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good governance). Berdasarkan pada capaian kinerja yang telah dilakukan bersama-sama oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, maka beberapa prestasi tingkat Nasional dan Internasional, telah dicapai diantaranya adalah :

Tahun 2010        



Predikat Wajar Tanpa Pengecualian bidang Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Anugerah Piala Adipura dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono Penghargaan LAKIP tepat waktu, dari Menteri PAN dan Reformasi Birokasi Piagam Pelayanan Publik Terbaik dari Pemerintah Aceh Unit Pelayanan Publik Percontohan Terbaik dari Pemerintah Aceh Metro TV MDG's Award dari Metro TV Nilai Tertinggi Ujian Nasional (UN) dari Menteri Pendidikan Nasional Penghargaan di Bidang Penataan Ruang dengan peringkat III (ketiga) dalam bentuk piagam “Penghargaan Penataan Ruang” yang dianugerahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Penghargaan di Bidang Perumahan dengan peringkat I (pertama) dalam bentuk piagam “Adiupaya Puritama” yang dianugerahkan oleh Kementerian Perumahan

Tahun 2009     

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian bidang Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Piala Citra Abdi Negara dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono Anugerah Piala Adipura dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono Penghargaan LAKIP tepat waktu, dari Menteri PAN dan Reformasi Birokasi Kota Banda Aceh merupakan kota pertama di Indonesia yang menyelesaikan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

| 214

Tahun 2008    

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian bidang Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Penghargaan LAKIP tepat waktu, dari Menteri PAN dan Reformasi Birokasi Penghargaan Pemerintah Jerman terhadap “Gender Awareness” Piagam Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI

Hasil yang telah diperoleh ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh. Akan tetapi, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari kendala-kendala yang dijumpai baik yang bersifat internal dan external. Menyadari hal tersebut, maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan tersebut dapat diminimalisir. Demikian hasil evaluasi atas pelaksanaan RPJM Daerah Kota Banda Aceh selama empat tahun terakhir. Mudah-mudahan dapat memberikan landasan bagi pencapaian selanjutnya yang lebih baik. Tentunya hambatan dan tantangan yang menghadang di depan diharapkan akan menjadi pendorong untuk bekerja secara sungguh-sungguh di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

| 215

| 216

ambutan Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

Recommend Documents