OLEH: PEMERINTAH ACEH

PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN DI ACEH

OLEH: PEMERINTAH ACEH

FAKTA HUTAN ACEH

Sumber : kemenhut, 2014

• Luas kawasan hutan dan perairan Aceh +3.562.291 ha ( 62,76%); • Aceh memiliki tutupan hutan yang paling baik di Sumatera; • Memiliki kawasan konservasi paling lengkap (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Tahura, Taman Buru). • Pengurangan tutupan hutan di Aceh (deforestasi), ± 68 % berasal dari luar kawasan hutan (APL). • Hutan Aceh dikelola berdasarkan karakteristik ekosistem dalam DAS.

KAWASAN HUTAN ACEH BERDASARKAN PERHITUNGAN TERHADAP PETA LAMPIRAN KEPMENHUT NO. 941/MENHUT-II/2013 (Sementara, menunggu data Spasial SK. Menhut 865/2014) HUTAN KONSERVASI : 1.057.942 Ha a. b. c. d.

Cagar Alam : 15.688 Ha Suaka Margastwa Rawa Singkil : 81.827 Ha Taman Nasional Gunung Leuser : 624.388 Ha Taman Wisata Alam : - Darat : 30.076 Ha - Perairan : 211.023Ha e. Tahura :8.620 Ha (PMI + Simueulue + Sebulussalam) f. Taman Buru Linge Isaq : 86.320 Ha LUAS KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN ACEH 3. 562. 291 ha ( 62, 76 %) dari Total Luas Daratan Aceh 5.675.840,82 hektar

HUTAN LINDUNG : 1.790.256

HUTAN PRODUKSI Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi

= 714.093 hektar = 141.856 Ha = 556.795 Ha = 15. 442 Ha

PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN

6 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP KEHUTANAN

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

RENCANA AKSI PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN MEMBENTUK TIM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (I 4PT)

Pembentukan Tim dilaksanakan setelah atau bersamaan dengan proses pengukuhan batas kawasan hutan pasca RTRWA .

MELAKUKAN EVALUASI HAK-HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN

Mendorong dilaksankannya evaluasi serta penyelesaian Hakhak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan Batas Kawasan Hutan.

MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENGGUNAAN KAWASAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA

Melakukan Sinkronisasi dan Rekonsiliasi data Izin Penggunaan Kawasan Hutan di Aceh dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya bersama-sama melakukan penilaian/evaluasi pemenuhan kewajiban, sebagaimana tertuang dalam Izin atau proses perizinan yang telah dikeluarkan.

MELAKUKAN PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN

Meningkatkan koordinasi dengan institusi Penegak Hukum, Pemerintah Kab/Kota dan Pengelola Hutan ditingkat Tapak untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum secara terpadu terhadap Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak sesuai MEMBENTUK TIM prosedur. INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN Pengukuhan DAN PEMANFAATANKawasan TANAH (I 4PT)

Pemerintah Aceh akan mendorong Percepatan Penyelesaian Hutan dengan prioritas pada Batas Kawasan Hutan yang mengalamai perubahan peruntukan dalam pola ruang hutan Aceh (RTRWA) guna memberikan kepastian hukum pengguna lahannya. Kewenangan penataan batas kawasan berada di Kementerian Kehutanan.

RENCANA AKSI PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN • Melakukan pengumpulan dan rekonsiliasi data perizinan dan pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang izin; • Mendorong Institusi yang menangani Kehutanan di Kab/Kota, serta KPH untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; • Menyampaiakan data dan informasi pendukung yang terkait dengan kinerja Pemegang Izin ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; • Merekomendasikan Kepada pemberi izin (Kemen LHK) untuk melakukan evaluasi terhadap areal kerja, kinerja dan komitmen pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan memberikan tindakan tegas untuk setiap pelanggaran terjadi.

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT a.

Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan wilayah kelola masyarakat: • Proses dan status tahapan perizinan; • Aktifitas lapangan; dan • Kendala permasalahan pengelolaan kawasan. b. Sosialisasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat, untuk meningkatkan minat masyarakat secara aktif dan partisipatif; c. Mendorong pengembangan skema pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lebih efektif dan efisien (kemitraan);

PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN -

Membantu melakukan proses identifikasi terhadap penggunaan lahan yang di indikasikan berpotensi konflik dengan batas kawasan hutan dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 865/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Provinsi Aceh; - Melaksanakan sosialisasi Batas Kawasan Hutan ke pada para pihak terkait.

PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN • Sedang disusun Peraturan Gubernur tentang Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Gubernur tentang Izin Lokasi untuk Kegiatan yang berbasis lahan di Aceh; • Substansi yang diatur di dalam draft Pergub tersebut salah satunya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup; • Pergub tersebut akan menjadi instrumen yang mensinergikan sistem koordinasi, kewenangan dan tata hubungan kerja dalam Penanganan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Penyelenggaraan Izin Lokasi; • Pembentukan lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH) sebanyak 7 unit melalui Pergub No. 20 Tahun 2013, dengan dileniasi wilayah didasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), menjadi kelembagaan yang efektif dan efisien dalam mengintegrasikan kegiatan perlindungan hutan berbasis daya dukung ekosistem hulu dan hilir;

Pengelolaan Hutan Aceh Berdasarkan DAS • Kawasan Hutan dikelola dengan didasarkan pada DAS: Kawasan Hutan merupakan kesatuan ekosistem, satu rencana, dan dengan satu sistem pengelolaan; • Pengelolaan Kawasan Hutan: Melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan; • Adaptif terhadap kondisi spesifik dan perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS.

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI • Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinan kehutanan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh; • Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan; Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan sudah dilaksanakan sejak tahun 2012, dan updating di tahun 2014; • Mendorong percepatan operasional lembaga pengelola hutan di tingkat tapak (KPH) untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan termasuk pemegang izin kehutanan di lapangan; • Untuk menjamin keterbukaan informasi publik telah dibentuk Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada institusi yang menangani kehutanan di Aceh (Tahun 2014).

KONDISI SAAT INI HASIL UPDATING DATA DAN INFORMASI PERIZINAN KEHUTANAN DI ACEH

1.

PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI ACEH

2.

UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA DAN RE);

3.

UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI);

4.

PERKEMBANGAN HKM;

5.

PERKEMBANG HUTAN DESA;

6.

UPDATING INVENTARIS IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR);

UPDATING DATA PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI PROVINSI ACEH NO LOKASI 1 Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar

NAMA PEMOHON

PENGGUNAAN Tempat Pembuangan Bupati Aceh Besar Akhir (TPA) Sampah

2 Kec. Beutong Pembangkit Kab. Nagan Listrik Tenaga Raya Minihydro 3 Kab. Aceh Barat dan Kab. Pidie 4

PT. Senagan Energi

Jaringan SUTET PT. PLN 275 kV (Persero)

NOMOR SURAT S. 765/MenhutVIII/2007 Tanggal 27 November 2007 SK. 483/MenhutII/2014 Tanggal 2 Oktober 2014

2 Tahun

S. 669/MenhutII/2014 Tanggal 5 Agustus 2014

LUAS (Ha)

KAWASAN HUTAN

200

Hutan Produksi

206

27 Juni 2018 12,02

S. 388/MenhutII/2012 2 Tahun Tanggal 29 Agustus 2012

S. 624/MenhutKec. Indrapuri Penambangan PT. Tambang II/2013 Bijih besi Indrapuri Jaya Tanggal 17 Kab. Aceh Besar September 2013

5 Kec. Penambangan Penanggalan, Bijih besi PT. Estamo Mandiri Kota Subulussalam

MASA BERLAKU

S.d April 2026

Hutan Lindung

KETERANGAN Persutujan Prinsip Persetujuan Kerjasama

Izin Pinjam Pakai

Persetujuan Prinsip. 84,46

Hutan Lindung

344

Hutan Produksi

Izin Pinjam Pakai.

Hutan Produksi

Izin Pinjam Pakai.

17 Tahun (10 Oktober 100,42 2031)

Dalam proses perpanjangan

UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA dan RE) No

Nama IUPHHK-HA

SK /Tahun

Izin Berakhir

1

PT. Lamuri Timber

863/Kpts-VI/1999

14 Nop 2034

2.

PT. Aceh Inti Timber

859/Kpts-VI/1999

3.

PT. Raja Garuda Mas Unit II

4.

Kopontren Najmussalam

Luas (ha)

Kabupaten

Keterangan

44.400

Kab. A. Jaya, A. Barat, Pidie

Blm memiliki PHPL, VLK

9 Juli 2049

80.804

Kab. Aceh Jaya

Blm ada PHPL, VLK

851/Kpts-VI/1999

11 Agus 2052

96.500

Kab. Aceh Barat, Nagan Raya

Blm ada PHPL, VLK

876/kpts-II/1999

14 Okt 2054

30846

Kab. Bireun

Blm ada PHPL, VLK

IUPHHK-HA DI Aceh sejak tahun 2007 tidak beroperasi setelah ditetapkannya kebijakan moratorium logging melalui Instruksi Gubernur Aceh No. 05/INSTR/2007 tanggal 6 Juni 2007

UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) No

Nama IUPHHK-HTI

SK /Tahun

Izin Berakhir

Luas (ha)

RKU (SK)

RKT TERAKHIR

1.

PT. Gunung Medang Raya Utama Timber

495/Kpts-II/1992

1 Juni 2045

7. 300

-

-

2.

PT. Tusam Hutani Lestari

556/Kpts-II/1997

14 Mei 2035

97. 300

SK.87/VIBPHT/2010

22/12/2014

3.

PT. Aceh Nusa Indrapuri

95/Kpts-II/1997

5 Agust 2035

111. 000

SK.73/VIBPHT/2009

21/10/2013

4.

PT. Rimba Wawasan Permai

558/Kpts-II/1997

15 Juli 2053

6.120

SK. No. 88/IVBPHT/2009

21/12/2009

5.

PT. Rimba Penyangga Utama

195/Kpts-II/1997

21 Feb 2035

6. 150

S.407/BUHT3/2013

-

6.

PT. Rimba Timur Sentosa

262/Kpts-II/1997

1 Sept 2053

6250

64/VIBPHT/2009

-

7.

PT. Mandum Payah Tamita

522/052/2003

23 Des 2038

8015

522.51/BP2T/ 2918/RKUPH HKHT/IX/2013

30/12/2013

8.

PT. Rencong Pulp and Paper Industri

522.51/569/2011

17 Okt 2071

10384

-

-


Perkembangan HKm di Aceh NO Provinsi Kab/Kota 1 1

3

4

NAD Aceh Timur

Penetapan AKHKm Luas (ha)Fungsi HL 5 6 7

HP 9

Nomor SK 10

SK IUPHKm Tanggal 11

Luas (Ha) HL HP/HPT (Unit SK) 12 13 14 15

Penerima HKm Status Pengukuhan Keterangan (Permasalahan) 16

17

18

7.563 HL/HP 3.964 3.599 SK.607/Menhut-II/2010 28 Oktober 2010

6.200 3.000

3.200

1

KSU. Flora Potensi

Belum Pengukuhan

-

6.095 HP

-

6.095 SK.155/Menhut-II/2012 26 Maret 2012

6.095

-

6.095

1

KSU. Bina Meufakat

Belum Pengukuhan

-

Aceh Tamiang 3.352 HP

-

3.352 SK.154/Menhut-II/2012 26 Maret 2012

3.352

-

3.352

1

Koperasi Bina Lestari Belum Pengukuhan

Bener Meriah

95

-

SK.541/Menhut-II/2013 30 Juli 2013

1

Gapoktan Peteri Ijo

Aceh Tamiang 5.148 HL 5.148

-

SK.740/Menhut-II/2013 31 Oktober 2013

-

-

-

-

Kota Sabang

-

SK.503/Menhut-II/2014 30 Mei 2014

-

-

-

-

Aceh Timur

95 HL

1.100 HL 1.100

95

95

Belum Pengukuhan

-

-

-

-

Kelompok Aneuk Glee

-

Dalam Proses Penerbitan SK IUPHKm oleh Gubernur

Perkembang Hutan Desa (HD) di Provinsi Aceh No

Kab

1 1

2 Aceh Timur

Usulan Status Lokasi Luas Kawasan 3 4 5 370 HP Desa Blang Seunong Kec. Pante Bidari

Progres HD 1.

2.

2

Pidie Jaya

1.088

HL

Desa Kayee Jato, Mukim 1. Cubo, Kec. Banda Baru 2.

1.133

3

Pidie

16.687

16.127

11.989

4

Aceh Tamiang

JUMLAH

200

47.594

HL

HL

HL

HL

HL

Desa Blangsukon, 1. Mukim Cubo Kec. Banda

Desa Lutueng, Mukim Lutung, Kec. Mane

Desa Mane, Mukim Lutung, Kec. Mane

Desa Blang Dalam. Mukim Lutung, Kec.

Ket

6 7 Surat Bupati No. 522/480 Tgl. 2 Februari 2012 Telah dilakukan tentang Usulan Kawasan HP sebagai Areal Kerja diverikasi oleh HD Tim Kemehut Verifikasi BA Hasil Verifikasi Usulan PAK HD No. BA 127/BPS-3/2012 tgl 19 Juni 2012 di rekomendasi seluas ± 370 Ha Surat Usulan Areal Kerja HD Oleh Keuchik No. 03/7/kj/2014 Tgl. 5 Februari 2014

Telah dilakukan diverikasi oleh Tim Kemehut

Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan Penetapan Areal Kerja HD No. 98/BPS-3/2014 tgl 26 Juni 2014, Rekomendasi luas HD : 1.080 Ha

Surat Usulan Areal Kerja HD Oleh Keuchik No. 22/78/2014 Tgl. 4 Februari 2014

2.


1.

Surat Usulan Penetapan Areal Kerja HD Oleh Bupati Pidie No. 522.74/2190/2014 tanggal 10 Maret 2014 ke Menhut

2.


1.

Surat Usulan Penetapan Areal Kerja HD Oleh Bupati Pidie No. 522.74/2189/2014 tanggal 10 Maret 2014 ke Menhut

2.


1.

Surat Usalan Penetapan Areal Kerja HD Oleh Bupati Pidie No. 522.74/2191/2014 tanggal 10 Maret 2014 ke Menhut

2.


Desa Tenggulum, Kec. Tenggulum 1. Menunggu Fasilitasi





Data dari BPDAS Krueng Aceh

UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)

No

Nama Perusahaan

Nomor Izin

Tanggal Izin

Luas ( ± Ha)

Lokasi (Kab)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

811

Kab. Aceh Utara

Stagnan

Kab. Aceh Utara

1

Koperas i Tuah Nanggroe Aceh

522/944/2009

23 November 2009

2

Koperas i IKAPEDA

522/72/2010

16 Februari 2010

1.155

3

Koperas i Wanita Seulanga

19/2010

17 Februari 2010

455

Kab. Bireuen

4

Kop. Pertanian Aneuk Nanggroe

17/2010

17 Februari 2010

475

Kab. Bireuen

5

Koperas i Gerakan Aceh Makmu

18/2010

17 Februari 2010

405

Kab. Bireuen

6

Kel. Tani Hutan Us aha Maju

237/2012

11 Juni 2012

244,4 3.545

Kab. Aceh Bes ar

RENCANA AKSI KEGIATAN KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR PERKEBUNAN DI ACEH

PERKEBUNAN ACEH 1. PERKEBUNAN BESAR 385.435 Ha (32%) 2. PERKEBUNAN RAKYAT 810.093 Ha (68%)

PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR Jumlah Perusahaan

Luas HGU

2

3

1 Aceh Besar

Luas Areal Tanaman (Ha)

Luas Tanah

Tanah

Tanah yang

Bangunan (M2)

Cadangan (Ha)

TBM

TM

TR

Jumlah

4

5

6

7

8

9

10

tidak dapat dimanfaatkan (Ha) 11

1

113

7

21

-

28

1

29

56

2 Pidie

2

242

10

-

-

10

-

232

-

3 Pidie Jaya

1

416

71

18

20

108

1

60

247

Kakao, K. Sawit

4 Bireuen

7

4.371

331

1.175

34

1.540

19

2.593

220

Karet, K.Sawit

5 Aceh Utara

12

35.200

3.541

4.507

3.458

11.506

268

22.720

707

Karet, Kakao, K.Sawit

6 Aceh Timur

25

101.321

22.586

56.990

10.048

89.624

1.598

56.263

14.401

Karet, K.Sawit

7 Aceh Tamiang

27

46.371

8.182

27.253

1.670

37.105

368

7.207

1.692

Karet, Kakao, K.Sawit

8 Aceh Tengah

2

353

-

-

-

-

-

353

-

9 Aceh Barat

7

42.322

10.929

9.974

2.777

23.680

50

21.179

1.579

Karet, K.Sawit

10 Aceh Jaya

3

11.317

2.414

968

-

3.381

23

5.471

2.443

Kakao, K.Sawit

11 Nagan Raya

15

65.455

13.930

24.791

5.378

44.099

684

15.416

5.258

K.Sawit

12 Aceh Barat Daya

3

12.772

1.372

3.528

1.659

6.558

3

5.570

641

K.Sawit

13 Aceh Selatan

3

5.201

1.435

2.201

1.447

5.083

68

48

2

K.Sawit

14 Subulussalam

9

14.973

3.124

3.023

-

6.146

347

6.657

1.881

K.Sawit

15 Aceh Singkil

10

45.008

6.831

27.273

-

34.103

283

5.499

3.949

K.Sawit

Total

127

385.435

74.762

No

Kabupaten

1

161.719

26.490

262.971

3.712

149.297

Keterangan 13 Lada, Kemiri, Kakao Kakao, Jahe

Kopi

33.074

PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT No

Kabupaten/Kota

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Luas Perkebunan Rakyat (Ha) 3

Aceh Besar Pidie Pidie Jaya Bireuen Aceh Tengah Aceh Utara Lhokseumawe Aceh Timur Langsa Aceh Tamiang Aceh Tenggara Gayo Lues Aceh Jaya Aceh Barat Nagan Raya Simeulue Aceh Barat Daya Aceh Selatan Aceh Singkil Subulussalam Sabang Bener Meriah

30.948 34.598 20.279 36.434 64.659 70.663 1.258 70.336 1.790 43.040 36.379 37.484 38.843 38.073 60.368 36.473 27.209 38.947 38.508 23.979 5.778 54.047

Total

810.093

PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN PERKEBUNAN

3 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP PERKEBUNAN



PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN PERKEBUNAN 1.

MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI SEMUA KEWAJIBAN KEUANGAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA DARI PEMEGANG IZIN USAHA PERKEBUNAN

MEMBENTUK TIM PELAKSANA PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

2. MELAKUKAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

3.

MENETAPKAN HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN


Melakukan Pendaftaran Terhadap • Mensosialisasi dan Pelaksanaan STD-P Pada Dinas Yang Kegiatan Perkebunan Membidangi Perkebunan di yang dilakukan Kabupaten/Kota Masyarakat

Meningkatnya Jumlah Ketaatan Terhadap Program Kemitraan Dalam Usaha Perkebunan dan Tersusunnya Rencana Pembinaan Perkebunan Masyarakat

• Mengharuskan Semua Perusahaan Perkebunan Melakukan Kemitraan dengan Masyarakat Sekitarnya dan Segera Berkoordinai dengan Bupati /Walikota Setempat


1. Melakukan Penyempurnaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perizinan Usaha Perkebunan

2. Publikasi Hasil Pemberian Izin Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Secara Berkala Triwulan 3. Memperketat Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Perizinan

www.acehprov.go.id

OLEH: PEMERINTAH ACEH

Recommend Documents