RANCANGAN UNDANG UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (RUU ASN) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi September 2012
Permasalahan PNS (1/4) 1. Pengaturan kepegawaian terdapat di berbagai undangundang (Undang-undang Guru dan dosen; UU 32/2004 dan UU 43/1999) timbulkan komplikasi; 2. Pekerjaan tempat PNS mengabdi tidak dipandang sebagai profesi; 3. Pengadaan PNS melalui sistem formasi menjadi komoditi yang menggiurkan; 4. Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan struktural dicemari intervensi politik;
Permasalahan PNS (2/4) 5. Terbatasnya mobilitas PNS melemahkan NKRI; 6. 9 dari 10 PNS tidak pernah diberi kesempatan mengembangkan diri; 7. Kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai kebutuhan; 8. Desentralisasi pengadaan PNS suburkan semangat kedaerahan;
Permasalahan PNS (3/4) 9. High cost and low performance. Belanja Aparatur ditingkat nasional sekitar 38 persen dari APBN, dan mencapai lebih dari 63 persen di daerah. Bahkan di 11 daerah mencapai 76 persen; 10. Tsunami pensiun pada 2025. Sebanyak 2.7 juta PNS akan pensiun dan beban fiskal mencapai Rp 165 T 11. Fragmentasi peraturan perundangan sistem kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja (UU Guru dan Dosen);
Permasalahan PNS (4/4) 12. Sistem remunerasi dan tunjangan sangat bervariasi antar instansi melemahkan esprit de corps. 13. Masalah Overstaff dan Understaff 14. Remunerasi tidak terkait kinerja 15. Promosi Jabatan Tertutup dan Penuh KKN 16. Rekrutment tidak objektif dan Penuh KKN Catatan: Masalah ini timbul karena kelemahan dalam implementasi dan ketidakadaan atau ketidakcukupan norma dalam UU sebelumnya.
Arah Pengembangan Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara yang bersih, kompeten dan melayani SDM SDMAparatur AparaturSipil SipilNegara NegaraSebagai SebagaiPROFESI PROFESI
MANAJEMEN MANAJEMENSDM SDMAPARATUR APARATURSIPIL SIPILNEGARA NEGARA
Tujuan RUU ASN Menjadi Instrumen hukum bagi PNS ( Aparatur sipil negara) dalam menciptakan aparatur yang memiliki : 1.Independensi dan netralitas ; 2.Kompetensi dan produktivitas kerja dalam memberikan pelayanan publik; 3.Berintegritas dan akuntanbel;
Perubahan Prinsip (1/5) 1.1.RUANG RUANGLINGKUP LINGKUPYANG YANGDIATUR DIATUR UU POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (UU 8/1974 jo UU 43/1999)
PEGAWAI NEGERI :
Pegawai Negeri Sipil :
• Pusat • Daerah • PTT TNI (sudah ada UU tersendiri) POLRI (sudah ada UU tersendiri)
RUU APARATUR SIPIL NEGARA : APARATUR SIPIL NEGARA : Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Hanya mengatur Aparatur Sipil
Perubahan Prinsip (2/5) 2.2.JENIS JENISJABATAN JABATAN
UU 8/1974 jo UU 43/1999 STRUKTURAL (Eselon) FUNGSIONAL
RUU ASN JABATAN ESELON SENIOR (JES) FUNGSIONAL ADMINISTRASI
Perubahan Prinsip (3/5) 3.3.WEWENANG WEWENANGPENGANGKATAN, PENGANGKATAN,PEMINDAHAN PEMINDAHANDAN DANPEMBERHENTIAN PEMBERHENTIAN
UU 8/1974 jo UU 43/1999 Presiden Didelegasikan kepada pejabat non karier (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) dan karier (Kepala LPNK)
RUU ASN Presiden Didelegasikan kepada Pejabat Karier (Kepala LPNK, Sekjen, Sestama, Sekda) Pengisian JES oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pengangkatan oleh Presiden
Perubahan Prinsip (4/5) 4. 4.KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN
UU 8/1974 jo UU 43/1999
RUU ASN
Tidak mengatur kewenangan Kementerian PAN dan RB, dan LAN Mengatur kewenangan BKN secara umum Mengatur Komisi Kepegawaian Negara Mengatur BAPEK
Mengatur kewenangan Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN dan KASN dalam sistem manajemen ASN
Pembubaran BAPEK dan Pemerintah mengusulkan sengketa kepegawaian melalui PTUN
Perubahan Prinsip (5/5) 5.5.Manajemen ManajemenSDM SDM
UU 8/1974 jo UU 43/1999
Promosi dan Seleksi Tertutup (dalam satu instansi) Tidak mengatur sertifikasi profesi Tidak mengatur tunjangan
Mengatur kesejahteraan secara garis besar Tidak mengatur Batas Usia Pensiun (diatur dalam PP No. 32/1979 dan peraturan perundangan lainnya)
Tidak mengatur laporan kekayaan PNS
RUU ASN Promosi dan Seleksi Terbuka JES (antar instansi) Mengatur sertifikasi profesi ASN Mengatur tunjangan (tidak boleh lebih besar dari gaji) Mengatur kesejahteraan secara rinci termasuk jaminan sosial Mengatur Batas Usia Pensiun: jabatan administrasi 58 tahun, jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan, jabatan eksekutif senior 60 tahun Diusulkan, PNS wajib melaporkan kekayaan (LHKPN)
Materi-Materi Krusial (1/6) 1.1.PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN KOMISI KOMISIAPARATUR APARATURSIPIL SIPILNEGARA NEGARA(KASN) (KASN) DPR DPR
PEMERINTAH PEMERINTAH
Status StatusKelembagaan Kelembagaan: :Lembaga Lembaganegara negaramandiri mandiri Kewenangan Kewenangan: : • • menetapkan menetapkanregulasi regulasiprofesi profesiASN, ASN, • • mengawasi mengawasipelaksanaannya, pelaksanaannya, • • menyeleksi menyeleksicalon calonPejabat PejabatEksekutif EksekutifSenior Senior • • Mengusulkan Mengusulkan penggantian penggantian pejabat pejabat yang yang berwenang berwenang Keanggotaan: Keanggotaan: • • wakil wakilpemerintah, pemerintah,22orang orang • • akademisi, 2 orang akademisi, 2 orang • • tokoh tokohmasyarakat, masyarakat,1 1orang orang • • anggota anggotaorganisasi organisasiASN, ASN,1 1orang orang • • wakil wakildaerah, daerah,1 1orang. orang.
Status StatusKelembagaan Kelembagaan: :Lembaga LembagaNon NonStruktural Struktural Kewenangan Kewenangan: : •mengawasi •mengawasidan danmengevaluasi mengevaluasipelaksanaan pelaksanaan kebijakan kebijakanpembinaan pembinaanprofesi profesiASN ASN •melaksanakan •melaksanakanseleksi seleksicalon calonJES JES(seleksi (seleksidibantu dibantu oleh olehassessment assessmentcenter) center) Keanggotaan Keanggotaan diangkat diangkat oleh oleh Presiden Presiden yang yang terdiri terdiridari dari: : •wakil •wakilpemerintah pemerintah22orang orang •akademisi •akademisi22orang orang •wakil •wakilorganisasi organisasiASN ASN22orang orang •professional •professional(praktisi (praktisidari daridunia duniausaha) usaha)1 1orang orang
Materi-Materi Krusial (2/6) 2.2.Jabatan JabatanEseleon EseleonSenior Senior DPR DPR JES JESadalah adalahJabatan JabatanEksekutif EksekutifSenior Senior JES JESterdiri terdiridari dari: : Jabatan Jabatanstruktural strukturaltertinggi tertinggi (eselon (eselonI), I),Analis AnalisKebijakan, Kebijakan,Staf StafAhli, Ahli,dan dan pejabat pejabatlainnya lainnyayang yangditetapkan ditetapkandalam dalamPP PP
PEMERINTAH PEMERINTAH JES JESadalah adalahJabatan JabatanEselon EselonSenior Senior JES JES: :Eselon EselonI Idan danIIII(Pusat (Pusatdan danDaerah) Daerah) Dalam Dalampemberlakuannya pemberlakuannya: : •Tahun •Tahun I I(setelah (setelahUU UUditetapkan) ditetapkan): :Es. Es.I Ididi Pusat, Pusat,Sekda SekdaProvinsi, Provinsi,dan danSekda SekdaKab/Kota Kab/Kota ••Tahun TahunIIII(setelah (setelahUU UUditetapkan) ditetapkan): :Es. Es.IIIIdidi Pusat Pusatdan danDaerah Daerah
Materi-Materi Krusial (3/6) 3.3.Mekanisme MekanismeSeleksi SeleksiCalon CalonPejabat PejabatEksekutif EksekutifSenior Senior DPR DPR
PEMERINTAH PEMERINTAH
Seleksi Seleksi Eselon Eselon I,I, secara secara terbuka terbuka oleh oleh KASN KASN
Seleksi Seleksi Eselon Eselon I I dilakukan dilakukan terbuka terbuka nasional nasional oleh oleh KASN KASN dibantu dibantu oleh oleh Tim Tim Seleksi Seleksi Seleksi Seleksi Es. Es. IIII dilakukan dilakukan terbuka terbuka terbatas terbatas instansional instansional serumpun serumpun dan dan provinsional provinsional (satu (satuprovinsi) provinsi)oleh olehKASN KASNdibantu dibantuoleh olehTim Tim Seleksi Seleksi Pengisian Pengisian Eselon Eselon I I /pimpinan /pimpinan LPNK LPNK tertentu tertentu sesuai sesuai keputusan keputusan Presiden Presiden dapat dapat diisi diisidari darinon nonPNS. PNS. Tetap Tetapada adaTim TimPenilai PenilaiAkhir Akhir
Seleksi SeleksiEs. Es.IIIItidak tidakdiatur diatur Pengisian PengisianPimpinan PimpinanLPNK, LPNK,dapat dapatdiisi diisidari dari non nonPNS PNS Menghilangkan MenghilangkanTim TimPenilai PenilaiAkhir Akhir(TPA) (TPA)
Materi-Materi Krusial (4/6) 4. 4.Penyelesaian PenyelesaianSengketa SengketaKepegawaian Kepegawaian DPR DPR Melalui MelaluiBAPEK BAPEKdan danPTUN PTUN
PEMERINTAH PEMERINTAH Melalui MelaluiPTUN PTUN Bapek Bapekditiadakan ditiadakan
Materi-Materi Krusial (5/6) 5.5.Pembiayaan PembiayaanGaji GajiPegawai Pegawai DPR DPR
PEMERINTAH PEMERINTAH
Dibebankan DibebankanAPBN APBN(ASN (ASNdidipusat pusatdan dan daerah) daerah)
••Beban BebanAPBN APBN(bagi (bagiASN ASNdidipusat) pusat) ••Beban BebanAPBD APBD(bagi (bagiASN ASNdididaerah) daerah) ••Khusus Khusus untuk untuk JES JES (Es. (Es. I I dan dan II) II) gaji gaji pokok pokok dan dan tunjangan tunjangan dibebankan dibebankan pada padaAPBN APBN Catatan Catatan: : sementara sementara UU UU tentang tentang Keuangan Keuangan Negara Negara belum belum diubah diubah maka maka gaji gaji tetap tetap dibayarkan dibayarkan oleh olehinstansi/daerah instansi/daerahmasing-masing. masing-masing.
Materi-Materi Krusial (6/6) 6.6. Bentuk BentukOrganisasi OrganisasiASN ASN(KORPS (KORPSASN) ASN)
DPR DPR
PEMERINTAH PEMERINTAH
Bersifat Bersifatnon nonkedinasan kedinasan
Bersifat Bersifatkedinasan kedinasan
Wadah Wadahuntuk untukmenyampaikan menyampaikan aspirasi aspirasi
Wadah Wadah untuk untuk menyalurkan menyalurkan aspirasi aspirasi diluar diluar tugas tugas tetapi tetapi terkait terkait dengan dengan tugas tugas Keanggotaan Keanggotaanstelsel stelselpasif pasif(wajib) (wajib) Pembinaan Pembinaan karier karier didi sekretariat sekretariat diatur diaturdalam dalamPerpres Perpres
TERIMA KASIH
