BAB II PENGATURAN KEPEGAWAIAN DALAM UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA. E. Jenis Status, Kedudukan, Jabatan Aparatur Sipil Negara

xxi

BAB II PENGATURAN KEPEGAWAIAN DALAM UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

E. Jenis Status, Kedudukan, Jabatan Aparatur Sipil Negara Pegawai ASN terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS sebagaimana dimaksud merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN. "Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik," bunyi Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), (2) Undang-Undang ASN. 1. Jenis Pegawai ASN terdiri dari: 13 a. PNS Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional; 13

http://www.asnri.com/2015/04/jenis-dan-status-jabatan-menurut-ruu-asn.html, diakses tanggal 1 Februari 2016.

20

Universitas Sumatera Utara

xxii

b. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah. Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang. 2. Status a. PNS merupakan pegawai yang berstatus pegawai tetap dan memiliki Nomor Induk Pegawai. b. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan. 3. Kedudukan Munculnya konsep mengenai otonomi daerah, merupakan bentuk kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi ini dirasakan sebagai suatu yang sangat urgen berkaitan dengan pemberdayaan, terlebih lagi pada pemerintahan yang mengedepankan demokrasi. Hal ini berarti terjadinya pendelegasian kewenangan kepada segala aspek potensi yang ada. Demikian halnya pada otonomi daerah, maka berarti daerah tersebut memiliki legal self sufficiency yang bersifat self goverment yang diatur dan diurus oleh pemerintah setempat, sehingga terkandung asas-asas dan prinsip kemandirian/kemampuan daerah dalam pelaksanaannya. 14

14

Syaukani, Menatap Masa Depan Otonomi Daerah, Gerbang Dayaku, Tenggarong Kaltim, 2000, hlm 147.


xxiii

Sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada

masyarakat

secara

profesional,

jujur,

adil

dan

merata

dalam

penyelenggaran tugas negara dan pembangunan.maka Pegawai negeri harus bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam mem berikan pelayanan kepada masyarakat, serta pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Agar Berjalan nya sistem otonomi daerah atas hak dan kewajiban aparatur negara. Namun dalam kedudukan nya sebagai PNS apabila ada PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol akan diberhentikan sebagai PNS. Berdasarkan Undang-Undang ASN kedudukan ASN antara lain a. Pegawai ASN berkedudukan di pusat, daerah, dan perwakilan luar negeri. b. Pegawai ASN yang bekerja pada Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Perwakilan merupakan satu kesatuan ASN. c. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi dan Perwakilan. d. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. 4. Jabatan Jabatan ASN terdiri atas:

15

a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan

15

http://www.bkdiklat.cirebonkota.go.id/index.php/en-us/artikel/14-inilah-pokokpokok-undang-undang-aparatur-sipil-negara,diakses tanggal 1 Maret 2016.


xxiv

c. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Jabatan administrator; b. Jabatan pengawas; dan c. Jabatan pelaksana. Pejabat dalam jabatan administrator menurut undang-undang ini, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Adapun pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; sementara pejabat dalam jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. "Setiap jabatan sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan," bunyi Pasal 16 UU ASN ini. Sedangkan Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. Untuk jabatan fungsional keahlian terdiri atas: a. Ahli utama; b. Ahli madya; c. Ahli muda; dan d. Ahli pertama. Sementara jabatan fungsional ketrampilan terdiri atas: a. Penyelia; b. Mahir;


xxv

c. Terampil; dan d. Pemula.


xxvi

Untuk jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. Jabatan pimpinan tinggi utama; b. Jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. Jabatan pimpinan tinggi pratama. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui: a. Kepeloporan dalam bidang keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen; b. Pengembangan kerjasama dengan instansi lain; dan c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN, dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. 16 "Untuk setiap jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan," bunyi Pasal 19 Ayat (3) UU ini sembari menambahkan, ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut undang-undang ini, jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. Adapun jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: Prajurit TNI; dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sementara jabatan fungsional ketrampilan terdiri atas: a. Penyelia; 16

Ibid


xxvii

b. Mahir; c. Terampil; dan d. Pemula. Untuk jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. Jabatan pimpinan tinggi utama; b. Jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. Jabatan pimpinan tinggi pratama. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui: a. Kepeloporan dalam bidang keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen; b. Pengembangan kerjasama dengan instansi lain; dan c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN, dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. “Untuk setiap jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan,” bunyi Pasal 19 Ayat (3) UU ini sembari menambahkan, ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut UU ini, jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. Adapun jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: Prajurit TNI; dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)


xxviii

F. Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Pejabat Negara Undang-undang ASN memberikan ruang bagi Pegawai ASN untuk dapat menjadi Pejabat Negara. 17 Ketentuan Pasal 121 mengandung makna bahwa tidak hanya PNS saja yang dapat menjadi Pejabat Negara PPPK juga mendapatkan kesempatan yang sama. Ketentuan yang memberika ruang bagi pegawai untuk dapat menjadi Pejabat Negara pada dasarnya juga telah diatur dalam UU Kepegawaian sebelumnya, namun terdapat beberapa pengaturan yang berbeda antara lain untuk menyesuaikan dengan perkembangan struktur kelembagaan Negara yang ada sekarang. 18 Pegawai ASN yang menjadi pejabat negara antara lain : 1. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan Jabatan setingkat Menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. 2. Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara diaktifkan kembali sebagai PNS. 17 18

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 121 Ibid., Pasal 122


xxix

3. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil

ketua,

dan

anggota

DPD;

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur;

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. 4. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan. 5. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

G. Kelembagaan Aparatur Sipil Negara Undang-Undang ASN telah mengatur mengenai kelembagaan terutama dalam Manajemen sumber daya ASN. Hal tersebut diatur untuk mengatasi tumpang tindih atau redundansi wewenang, tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang selama ini terkait dalam manajemen aparatur negara, terutama PNS. Undang-Undang ASN. ASN juga menjadi dasar hukum pembentukan suatu lembaga baru yakni Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politikuntuk menciptakan Pegawai ASN yang professional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa, 19 selain itu juga diatur mengenai revitalisasi tugas dan fungsi lembaga-lembaga

19

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 27.


xxx

terkait manajemen yang selama ini sudah ada antara lain Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan–RB), lalu Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN 20 dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional. 21 Pasal 25 Undang-Undang ASN, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: 22 1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; 2. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit

20

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 20 Ibid., Pasal 1 angka 21 22 Ibid., Pasal 25 ayat (1) 21


xxxi

serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN; 3. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan 4. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan criteria Manajemen ASN. Tugas, fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut secara rinci adalah sebagai berikut: a. Kementerian PAN-RB Kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN meliputi: 23 1. Kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia; 2. Kebijakan umum pembinaan profesi ASN; 3. Kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS. 4. Pemindahan PNS antarjabatan, antardaerah, dan antarinstansi; 5. Pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem Merit dalam penyelenggaraan Manajemen ASN; dan 23

Ibid, Pasal 26 ayat (2)


xxxii

6. Penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang Manajemen ASN.


xxxiii

b. KASN KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada InstansiPemerintah. 24 Sedangkan tugas KASN adalah: 25 1. Menjaga netralitas Pegawai ASN; 2. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan 3. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Dalam melakukan tugas tersebut KASN dapat: 26 1. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah; 2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa; 3. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 4. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan 5. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode

24

Ibid., Pasal 30 Ibid., Pasal 31 ayat (1) 26 Ibid, Pasal 31 ayat (2) 25


xxxiv

Perilaku Pegawai ASN Wewenang KASN: 27 1. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; 2. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 3. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 4. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan 5. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Dalam melakukan pengawasan tersebut, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. c. LAN LAN memiliki fungsi sebagai berikut: 28 1. Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;

27

Ibid, Pasal 32 ayat (2) Ibid., Pasal 43

28


xxxv

2. Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; 4. Pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan 5. Melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. LAN memiliki tugas sebagai berikut: 29 1. meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan; 2. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi; 3. merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional; 4. menyusun

standar

dan

pedoman

penyelenggaraan

dan

pelaksanaan

pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait; 5. memberikan

sertifikasi

kelulusan

peserta

pendidikan

dan

pelatihan

penjenjangan;

29

Ibid., Pasal 44


xxxvi

6. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan 7. membina Jabatan Fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan Berkenaan dengan menjalankan tugas dan fungsinya, LAN memiliki kewenangan sebagai berikut: 30 1. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan 3. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan PegawaiASN yang tidak memenuhi standar akreditasi. d. BKN BKN memiliki fungsi: 31 1. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; 2. penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan 3. penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SistemInformasi ASN. BKN memiliki tugas sebagai berikut: 30 31

Ibid., Pasal 45 Ibid., Pasal 47


xxxvii

1. mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; 32 2. membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; 3. membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian; 4. mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif; 5. menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN; 6. menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan 7. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN BKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya berwenang mengawasi danmengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. 33

H. Pengaturan Kepegawaian Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Otonomi Daerah Kewenangan daerah dalam pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara sudah jelas terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan manajemen Aparatur Sipil Negara

sudah ada kententuan ASN, dari kedua Undang-Undang tersebut sudah jelas 32 33

Ibid., Pasal 48 Ibid., Pasal 49


xxxviii

terdapat hubungan yang saling bersinergi dalam memajukan aparatur yang ada di daerah untuk mewujudkan pembangunan nasional khususnya masyarakat yang ada di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah harus melakukan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara melalui pembinaan dan pengawasan, penghargaan dan fasilitasi khusus serta tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dankompetensinya. Untuk memperkuat Otonomi Daerah

adalah

adanya

mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas.


xxxix

Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi. dengan penetapan ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPKK). Aparatur sipil negara dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen aparatur sipil negara seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.


xl

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. Aturan ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik danakan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme, yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional. Selama ini PNS tidak bisa bersikap netral, mudah terbawa arus politik dan perlu melakukan lobi untuk mendapat promosi jabatan. Dalam pengembangan kompetensi ASN dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran selain dengan pendidikan formal melalui tugas belajar dan ijin belajar sebagaimana keharusan pengembangan tersebut. Selain itu pula pengembangan kompetensi dilakukan dengan pertukaran PNS dengan pegawai swasta paling lama satu tahun yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan LAN dan BKN. Pengaturan ASN tidak terlepas dari pengaturan kepegawaian negara yang telah berlangsung dalam perjalanan panjang yang dilakukan oleh pemerintah. Undang-undang yang selama ini menjadi dasar pengelolaan kepegawaian negara adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. UU No. 8 Tahun 1974 pembuatannya dalam suasana sistem politik dan sistem


xli

pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Sedangkan UU No. 43 Tahun 1999 pembuatannya

dalam

suasana

pemerintahan

reformasi 34.

Di

dalam

pelaksanaannya kedua Undang-undang yang berbeda jiwa pembuatannya digunakan bersama-sama. UU No. 43 Tahun 1999 merevisi dan bukan menghapus UU No 8 Tahun 1974. Dari perjalanan pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut menurut para pakar terjadi sikap yang ambivalen: di satu sisi sesuai dengan era reformmasi dilakukan desentralisasi ke daerah, di sisi lain peranan pemerintah pusat melalui kementerian sektor memperkuat peran sentralnya. Misalnya seperti persoalan rekrutmen dan promosi menjadi rumit syarat dan bisnis. Hal ini yang menjadikan DPR sejak tahun 2011 berinisiatif merancang RUU Kepegawaian yang menekankan pada konsep jabatan profesi bagi kepegawaian. Pengaturan PNS pada masa itu muncul Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Di dalam Undang Undang tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, dengan catatan bahwa PNS berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melakukan

tugasnya

secara

profesional

dan

bertanggungjawab

dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dalam perjalanan waktu ditegaskan pula pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan kewenangan pusat kepada daerah. Dalam pengelolaan PNS Pemerintah Daerah juga mempunyai 34

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.


xlii

kewenangan dalam pengembangan dan peningkatan kompetensinya yaitu melalui manajemen PNS Daerah dengan melalui prosedur yang dimulai dengan penetapan formasi, pengadaan Pegawai, pemindahan dan pemberhentian, hak dan kewajiban dalam kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian pegawai seperti yang tertulis pada Pasal 129 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang saat ini sudah berganti dengan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 35 Pemerintah dalam mewujudkan PNS yang profesional mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang diharapkan semua PNS mempunyai sikap profesional dalam jabatan tersebut. Selain sikap profesional tersebut PNS juga dituntut sikap pengabdian dan kesetiaan pada Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan PNS secara profesional. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka terbuka lebar terhadap transparansi terhadap manajemen kepegawaian aparatur sipil negara baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Tugas aparatur sipil negara ke depan diharuskan dapat menjalankan pelayanan publik, menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan lainnya. Aparatur sipil negara harus memiliki profesi dalam manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi atau kompetensi serta kinerja

35

Arif Mulyono. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah, JKMP

(ISSN. 2338-445X) , Vol. 3, No. 1, Maret 2015, 1-116.


xliii

dalam jabatan tersebut atau yang dikenal dengan sistem merit. Sehingga pelaksanaan perekrutan aparatur sipil negara dapat Dilaksankan secara terbuka dan kompetetitif sebagaimana tujuan dalam asas keterbukaan seperti yang tercantum pada Penjelasan Pasal 2 huruf I UU ASN. Lima belas tahun lebih Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 diberlakukan. Namun belum membawa aparatur yang profesional sesuai dengan tuntutan pada era saat ini. Dengan demikian diperlukan suatu undang-undang yang secara jelas mengatur aparatur sipil negara yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, yang perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta bebas dari intervensi politik dan diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat secara professional sesuai dengan Pasal 12 UU ASN. Pegawai pada pemerintah daerah yang selama ini kita kenal dengan PNS yang menyandang Nomor Induk Pegawai (NIP) yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang direkrut melalui seleksi umum maupun pengangkatan melalui honorer adalah pegawai yang selama ini menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah dalam berbagai bentuk pelayanan mulai dari petugas kebersihan sampai kepada pejabat eselon II di daerah (setingkat Kepala Dinas dan Sekretaris Daerah). Kesan negatif yang selama ini apabila seseorang sudah diangkat kinerjanya menurun dibandingkan pada saat menjadi honorer atau pegawai kontrak lainnya. Bila dibandingkan kinerja PNS saat ini dengan kinerja pegawai swasta tentunya, bukan rahasia umum bahwa kinerja aparatur masih kalah. Berbagi faktor penyebab kinerja PNS menurun secara umum diantaranya


xliv

bermula pada manajemen kepegawaian mulai dari perekrutan, pengelolaan, sampai pada pengawasan dan sanksi hukuman yang belum dilaksanakan secara maksimal. Pengembangan kompetensi sebagaimana yang tertera pada Pasal 21 UU ASN bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak bagi PNS, dengan demikian pemerintah daerah wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan kompetensi tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi sebagiamana yang diamantkan dalam UU ASN tersebut Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam mengelola manajemen aparatur sipil negara. Pemerintah daerah berkewajiban mengisi jabatan perangkat daerah dari Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi umum (lelang jabatan) dengan metode yang diketahui oleh umum, yang tentunya sambil menunggu petunjuk teknis dari pemerintah. dalam pengisian suatu jabatan kepala perangkat daerah sudah diamanatkan untuk diadakan standar kompetensi yang meliputi persyaratan kompetensi teknis, persyaratan kompetensi manajerial, persyaratan kompetensi sosio kultur sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1) Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, selain untu jabatan kepala perangkat daerah diberlukan juga bagi jabatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan administrator di bawah kepala perangkat daerah dan juga pada jabatan pengawas. Kewenangan daerah dalam pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara sudah jelas terdapat dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 sambil menunggu pelaksanaan teknis dari Undang-undang tersebut. Dalam pengaturan manajemen Aparatur Sipil Negara sudah ada kententuan UU ASN, dari kedua


xlv

Undang-Undang tersebut sudah jelas terdapat hubungan yang saling bersinergi dalam memajukan aparatur yang ada di daerah untuk mewujudkan pembangunan nasional khususnya masyarakat yang ada di daerah.


BAB II PENGATURAN KEPEGAWAIAN DALAM UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA. E. Jenis Status, Kedudukan, Jabatan Aparatur Sipil Negara

Recommend Documents