PENYELENGGARAAN JKK DAN JKM APARATUR SIPIL NEGARA Jakarta, 25 Februari 2016
INOVASI LAYANAN PERUSAHAAN
Pembayaran Taperum Mobil Layanan Layanan 1 Jam
INOVASI LAYANAN
Klim Otomatis 2017 Untuk Seluruh Peserta
KEPUASAN ASN
Taspen Mobile
Notifikasi SMS Call Center (021)1-500-919
- Klim Taspen - SPTB - SPT - Procurement Aplikasi SIMGaji 444 dari 542 Pemda 2
LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN JAMINAN SOSIAL BAGI ASN Pasal 91 (1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU SJSN
UU ASN
UU NO. 40/2004
UU NO. 05/2014
UU PP BPJS KESEHATAN 11/69 25/81 BPJS KETENAGAKERJAAN
PP 70/15
Pasal 92 (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum.
PP 70/15
PROSES BISNIS Dirjen Anggaran Dirjen Perbendaharaan PEMDA Tk I/II
• APBN U ASN PUSAT • APBD U ASN DAERAH 0,54 % Gaji
8 % Gaji
4,75% gaji
3,25% gaji
0,24% gaji
0,30% gaji
Iuran Prog. Pensiun
Iuran Prog. THT
Iuran Prog. JKK
Iuran Prog. JKM
TASPEN
TASPEN
TASPEN
Pembayaran Pensiun
Dicadangkan untuk Fully Funded system
Pembayaran THT – JKK – JKM
4
PENSIUN
THT
PROGRAM PENSIUN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PENGERTIAN Program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah
Program asuransi terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian
KEPESERTAAN Bersifat Wajib
PNS
Pejabat Negara
Pimpinan / Anggota DPR
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Otonom, Pensiun Pejabat Negara, Penerima Tunjangan Veteran, Penerima Tunjangan Dana Kehormatan
IURAN 3,25 % x Gaji
4,75 % x Gaji
MANFAAT ±10 x THP Terakhir Askem Peserta : 2 x THP Terakhir Istri 1,5 x THP Terakhir Anak 0,75 x THP Terakhir
75 % x Gaji Pokok Terakhir Gaji Pensiun ke-13 5
PROGRAM TAMBAHAN BERDASARKAN PP 70/2015
JKK
JKM
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
PENGERTIAN Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat
Pasal 1
Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
KEPESERTAAN
Pasal 4, 5, 7 Kepesertaan untuk Peserta dimulai sejak tanggal pengangkatan dan Gajinya dibayarkan Peserta merupakan Peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
ASN (Calon PNS, PNS, PPPK) kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia
Pejabat Negara
Pimpinan / Anggota DPRD
Pasal 8 Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi: dalam menjalankan tugas kewajiban; dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya; karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas; dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja 6
JKM
JKK
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
IURAN Pasal 22 dan 30 Iuran Program JKK dan JKM ditanggung oleh Pemberi Kerja
0,24 % x Gaji
0,30 % x Gaji
PEMBEBANAN IURAN Pasal 22 Iuran JKK dan JKM bagi peserta yang gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 30 Iuran JKK dan JKM bagi peserta yang gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 44
PP 70/2015 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015 7
MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja Cacat Sebagian Anatomis % Tabel x 80 Gaji
Cacat Sebagian Fungsi % Penurunan Fungsi x % Tabel x 80 Gaji
Cacat Total Tetap Biaya Transportasi Darat Laut Udara
: Rp. 1.300.000 : Rp. 1.950.000 : Rp. 3.250.000
- Santunan Sekaligus 70% x 80 Gaji - Santunan Berkala Rp. 250 rb x 24 bulan
Pensiun karena cacat % x Gaji atas berkurangnya fungsi organ, maks 70 %
Pelayanan dukun patah tulang atau pengobatan alternatif tidak ditanggung
Biaya Pengobatan Sampai sembuh
Santunan STMB 100 % Gaji (1,5 th)
Biaya Rehabilitasi Medik Rp. 2.6 jt
Biaya Penggantian Gigi Rp. 3.9 jt
Santunan Kematian Kerja 60% x 80 Gaji
Uang Duka Tewas 6 x Gaji
Biaya Pemakaman Rp 10 jt
Beasiswa Rp 15 s.d. Rp 45 jt
Kadaluarsa klaim 2 Tahun Terhitung sejak tanggal kecelakaan 8
MANFAAT JAMINAN KEMATIAN Perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja Manfaat Jaminan Kematian Santunan kematian Uang Duka Wafat Biaya Pemakaman
: Rp 15.000.000,: 3 kalı Gajı : Rp 7.500.000,-
Bantuan Beasiswa Meninggal dunia pada kepesertaan aktif dan memenuhi masa iur minimal selama 3 tahun mendapat manfaat Beasiswa bagi 1 (satu) orang anak sebesar Rp 15 Juta
Kadaluarsa Klaim 2 (dua) tahun Terhitung sejak tanggal kecelakaan
9
PETUNJUK TEKNIS PERKA BKN TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STATUS TEWAS AKIBAT KECELAKAAN KERJA
PMK No. 208/PMK.02/2015 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
PERMENDAGRI NO.13/2006 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERMENDAGRI NO. 37/2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2015
PERMENDAGRI NO. 77/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 52 / 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2016
PT TASPEN (PERSERO)
PD-52/DIR/2015 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PEGAWAI ASN DAN PEJABAT NEGARA 10
TERIMA KASIH 11
