WEEK 4 Birokrasi Aparatur Sipil Negara
2
BASIC DEFINITIONS ! Birokrasi
merupakan seperangkat aturan yang dijalankan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat ! Birokrasi sebagai Aturan yang dijalankan oleh para pejabat ! Birokrasi adalah unsur pelaksana dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien dan rasional ! Birokrasi sebagai Administrasi yang dilaksanakan oleh para pegawai
LATAR BELAKANG
3
PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-‐2009) MENJADI #38 (TAHUN 2013-‐2014)
4
2008-2009 10.7 19.3
DARI 2008-‐2009 ke 2013-‐2014 -‐ KORUPSI MEMBURUK -‐ KINERJA BIROKRASI MEMBAIK
SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI
EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA
PERC: Political and Economic Risk Consultancy
5
6
REFORMASI BIROKRASI
.... UNTUK MENJAWAB TANTANGAN DI MASA DEPAN
TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR
2025 2018 DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
2013 RULE BASED BUREAUCRACY
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL
8
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
KEBERADAA N BIROKRASI
UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
9
UU APARATUR SIPIL NEGARA Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN
RUU Adminsitrasi Pemerintahan
10
SUMMARY: POTRET BIROKRASI INDONESIA Organisasi
1.
•
Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
2.
•
Kontradiktif dan Ambigu
Sumber Daya Aparatur
3.
• • • • •
Overstaffed dan Understaffed Rekruitmen tidak obyektif, tidak transparan dan KKN Promosi Jabatan tertutup dan KKN Tingkat Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan kinerja Masalah Integritas
Business Process dalam Pelayanan Publik
4.
• • 5.
Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi
Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi
Mindset dan Cultureset • •
Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan Sistem dan budaya kinerja belum terbangun
11
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 3 Sasaran RB 1. Terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
12
4 INTERMEDIATE GOALS REFORMASI BIROKRASI S/D 2014
Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
Pemerintahan yang terbuka dan berbasiskan ICT
SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif
Pemerintahan yang partisipatif
13
IKHTISAR 5 AGENDA BESAR TERKAIT REFORMASI BIROKRASI 1. Percepatan Reformasi Birokrasi − 9 Langkah Percepatan − Reformasi Birokrasi Secara online 2. Island of Integrity − Pakta Integritas − Zona Integritas − Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) − Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 3. Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP) − − − − −
Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Evaluasi Kinerja Hasil Kinerja
4. Peningkatan Pelayanan Masyarakat − UU No. 25 Tahun 2009 − PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik − R.Perpres Tentang Kewajiban Pembentukan unit Penanganan Pengaduan Masyarakat 5. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan
− RUU ASN (UU No. 5/2014) − RUU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) − RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah − Revisi UU 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah 13
14
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI Program Percepatan Reformasi Birokrasi Bertujuan MEMBANGUN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI:
1. •
bersih dari KKN dan politisasi;
•
kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban;
•
melayani masyarakat dan dunia usaha/ investasi. 14
15
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penataan Struktur Birokrasi Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri EZisiensi Belanja Pegawai
15
16
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI Penataan Struktur Birokrasi 1
a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L b. Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemda; c. Penyederhanaan Rantai Birokrasi (Eselon) d. Evaluasi LPN dan LNS; RENCANA AKSI a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda;
2
Program Penataan Jumlah, Dan Distribusi PNS
b. Kebijakan minus growth; c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja pegawai; d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS; e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela. 16
17
1. PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI a. Evaluasi
dan Penataan Organisasi K/L
b. Evaluasi
dan Penataan Organisasi Pemda;
c.
Penyederhanaan Rantai Birokrasi (Eselon)
d. Evaluasi
LPN dan LNS;
2. PENATAAN JUMLAH, DAN DISTRIBUSI PNS a.
b. c.
d.
Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda; Kebijakan minus growth; Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/ Realokasi PNS; Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela.
18
3. SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA; a.
b.
Kebijakan Seleksi CPNS melalui: • Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Tes Kompetensi Dasar) • Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) Kebijakan Promosi PNS: • Penguatan Assesment Center untuk Promosi Jabatan dan Diklat; • Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka (Antar Instansi Baik Tingkat Nasional Maupun Regional).
19
20
4. PROFESIONALISASI PNS a. b.
c. d. e.
Penetapan Standar Kompetensi Jabatan; Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi; Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri; Pengukuran Kinerja individu; Penguatan Jabatan Fungsional : • Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; • Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; • Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan • Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional.
5. PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH a. b. c. d. e. f.
e-Office; e-Planning; e-Budgetting; e-Procurement; e-Performance. e-Audit
21
22
6. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK a.
Peningkatan Pelayanan Publik Kejelasan Biaya, Persyaratan, & Waktu pengurusan Perizinan. ! Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; !
b.
Penguatan Budaya Pelayanan Prima Melalui: Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan ! Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda; ! Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); !
c.
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
7. PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS APARATUR a. b. c.
d. e.
f. g. h.
Pelaporan Harta Kekayaan PNS: Whistle Blower System; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan Laporan keuangan (WTP) Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi Program pengendalian gratifikasi Penandatanganan Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik
23
8. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI; a.
Perbaikan Struktur Penggajian;
b.
Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja dan Berdasarkan Kinerja Individu.
c.
Perbaikan Sistem Pensiun/purna tugas
24
9. EFISIENSI PENGGUNAAN FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA KERJA PNS a.
b. c.
d.
Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan; Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada; Efisiensi Perjalanan Dinas.
25
26
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PUSAT Baru diajukan ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh ijin prinsip sebelum diajukan ke KPRBN 2012
K/L Yang Sudah Memperoleh Tunjangan Kinerja Dan K/L Yang Akan Diajukan Untuk Memperoleh Tunjangan Kinerja
K/L yang sudah memperoleh tunjangan kinerja
2008 1. Kemenke u 2. MA 3. BPK
2009 1. Kemensetne g 2. Setkab
2010 1. Kemenko Perekonomia n 2. Kemenko Polhukam 3. Kemenko Kesra 4. Kemen PPN/ Bappenas 5. BPKP 6. Kemen PANRB 7. Kemen Pertahanan 8. TNI 9. POLRI
2011 1. Kemenku m & HAM 2. Kejaksaan Agung
1. Kemenperin 2. Kemeristek 3. Kementan 4. Kemen PPA 5. Kemenpera 6. BKPM 7. BPPT 8. BPOM 9. BKN 10. BPS 11. BATAN 12. LAN 13. Lemhanas 14. ANRI 15. BKKBN 16. Lemsaneg 17. LKPP 18. BNN 19. BNPT 20. LIPI
2012 1. Kemenlu 2. Kemendag 3. Kemenkes 4. Kemendikbud 5. Kemenparek 6. Kemenhut 7. KEmendagri 8. BMKG 9. BIN 10. Setjen DPR 11. WANTANNAS 12. LAPAN 13. Kemen KP 14. Kemenkominfo 15. Kemen LH 16. Kemenhub 17. Kemennakertr ans 18. BAPETEN 19. Kemen PU 20. Bakorkamla 21. BNP2TKI 22. Kemen PDT 23. Perpusnas 24. Kemenpora 25. Kemen UKMK
27
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PUSAT 19 K/L ditargetkan harus selesai dalam tahun 2013 K/L yang sudah mengajukan tetapi belum dinilai
Kementerian yang akan mengajukan ulang
1. Kemenpora 2. Kemen UKMK
1. Kemen Sosial 2. BSN 3. Setjen MPR 4. Ombudsman 5. Kemen Agama 6. Basarnas 7. Kemen ESDM 8. Setjen MK 9. Setjen KY 10. BNPP 11. Badan Infomasi Geospasial
K/L yang belum mengajukan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kemen BUMN BPN BNPB Setjen DPD RI KPU Setjen Komnas HAM
28
REFERENCE ! Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2014). Reformasi Birokrasi Mewujudkan birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani, Jakarta ! http://staff.unila.ac.id/ekobudisulistio/files/ 2013/09/01-Konsep-Birokrasi.pdf !
SETIAWAN WANGSAATMAJA (2014). UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
