JAMINAN KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA (PP NO. 70 TAHUN 2015 ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
1.
2. Tindak lanjut amanat Psl 92 ayat (4) dan Psl 107 UU NO. 5 Th 2014 ttg ASN 3. PP 12 Tahun 1981 ttg Perawatan, Tunjangan cacat dan uang Duka PNS , sdh tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan.
PP NO. 70 TH 2015 ttg JKK dan JKM Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 2
JKK & JKM
Bentuk tanggungjawab negara yang menganut paham negara kesejahteraan (Welfare State) dalam mensejahterakan rakyatnya.
HAK PEGAWAI ASN PNS DAN CPNS
PPPK
a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. Cuti; c. Jaminan pensiun dan JHT; d. Perlindungan; dan e. Pengembangan kompetensi.
a. Gaji dan tunjangan; b. Cuti; c. Perlindungan; dan d. Pengembangan kompetensi.
PERLINDUNGAN (PSL 92 AYAT (4)) UU ASN Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa :
1. jaminan kesehatan; 2. jaminan kecelakaan kerja; 3. jaminan kematian; dan 4. bantuan hukum.
Mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional
P E R L I N D U N G A N
Jamkes
BPJS Kes
JKK Taspen
JKM Bantuan Hukum
TUJUAN : Memberi perlindungan bagi ASN dalam menjalankan tupoksinya menyelenggarakan pum dan yanblik
RUANG LINGKUP : 1. Jaminan kepastian akan hak Peserta 2. Jaminan kepastian atas manfaat yang akan diterima 3. Jaminan kepastian atas keberlangsungan program
6
SASARAN: • Meningkatkan pelayanan • Meningkatkan kesejahteraan
PENGERTIAN
JKK
Perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja : berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat
JKM
PERKA BKN NO. 5 TH 2016
Perlindungan atas risiko kematian bukan akibat
kecelakaan kerja (wafat) berupa
santunan kematian.
Kriteria Kecelakaan kerja adl kecelakaan yg tjd : 1. Dlm mnjlnkn tgs kewajiban; a. Di lingk kerja b. Di luar lingk kerja (ssi SPT) 2. Dlm keadaan lain yg ada hub nya dgn dinas 3. Krn perbuatan anasir yg tdk bertggjwb (akibat kebijakan yg diambil) 4. Dlm perjalanan dr rumah ke tmpt kerja atau sebaliknya (kecelakaan lalu lintas) 5. Yg menyebabkan penyakit akibat kerja.
(Perka BKN No. 5 Th. 2016)
Kewenangan Penetapaan “Kecelakaan Kerja”
Pejabat Pembina Kepegawaian
Tembusan kpd Ka BKN/KaKanreg BKN
Sbg dsr pemberian perawatan, santuan dan tunjangan cacat
1
1 Manfaat
JKK
2 3
• Perawatan •Santunan; dan •Tunjangan cacat
PERAWATAN ( Pasal 10) 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8. 9.
10. 11. 12.
Rik dsr dan penunjang Perawatan Tk. Pertama dan lanjutan Rawat inap kls I (RSUP/D & RS swasta setara) Perawatan intensif Penunjang diagnostik Pengobatan Pelayanan khusus Alat kesehatan dan implant Jasa dokter/medis Operasi Transfusi darah Rehabilitasi medik
BIAYA PERAWATAN Yang Tidak Ditanggung pengobatan
tradisional; semua obat/vitamin yang tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja; semua obat kosmetik, obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya; operasi plastik dengan tujuan kosmetik;
No Jenis 1 Biaya pengangkutan 2 Santunan sementara 3
4 5 6 7 8 9
Besaran 1.300.00 s/d 3.250.000 100%xGj terakhir, tiap bln s/d mampu kerja kembali -Cacat sebagian A/F(% tabel x 80 x gj akhir) Santunan cacat -Cacat total tetap (sekaligus + berkala) -Alat bantu (1 alat/kasus) tambah Biaya rehabilitasi 40% dr harga alat -medic max Rp.2.600.000 Penggantian gigi tiruan Rp.3.900.000 setiap kasus Santunan Kematian kerja 60% x 80 x GP Terakhir 6 x GP terakhir Uang duka tewas Rp. 10.000.000,Biaya pemakaman SD(45jt); SMP(35jt); SLTA(25jt); Dplm, Bantuan Beasiswa Free Powerpoint Templates Sjn/setingkat (15jt) Page 13
KETENTUAN PENERIMA PENERIMA
KETENTUAN
PESERTA
Peserta masih hidup
AHLI WARIS
Apabila peserta tewas, dgn ketentuan : Peserta meninggalkan istri /suami sah, ahli waris = istri/suami tersebut > Peserta tidak meninggalkan istri /suami sah, ahli waris = Anak; > Peserta tidak meninggalkan istri /suami sah/ Anak, ahli waris = Orang Tua; > Peserta tidak meninggalkan istri /suami yang sah/ Anak/ Orang Tua, ahli waris = ahli waris lain sesuai peraturan.
ANAK
Khusus beasiswa, dgn ketentuan : masih sekolah/kuliah; > berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; > belum pernah menikah; dan > belum bekerja.
(PP 70 Th. 2015 dan Perka BKN No. 5 Th. 2016)
Kewenangan Penetapaan “Tewas”
Tembusan kpd Ka BKN/KaKanreg BKN
Pejabat Pembina Kepegawaian
Sbg dsr pemberian santunan kematian kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman dan/atau bantuan beasiswa
Kriteria tewas : 1. Meninggal dunia dlm mnjlnkn tgs kewajibannya scr lgsg atau tdk lgsg : a. Di lingk kerja b. Di luar lingk kerja (ssi SPT) 2. Dlm keadaan lain yg ada hub nya dgn dinas 3. Krn perbuatan anasir yg tdk bertggjwb (akibat kebijakan yg diambil) 4. Akibat dari kecelakaan kerja.
TUNJANGAN CACAT 1. Bagi yg mengalami cacat 2. Sejak diberhentikan dgn hormat sbg PNS atau diputus hub kerja sbg PPPK krn cacat 3. Besaran bdsrkan persentase ttn dr gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh 4. Diberikan tiap bulan s/d peserta meninggal dunia
BESARAN TUNJANGAN CACAT No Besaran
Hilangnya fungsi
a. penglihatan pd kedua belah mata; b. pendengaran pd kedua belah telinga; c. kedua belah kaki dr pangkal paha/dr lutut ke bwh. a. lengan dari sendi bahu ke bawah; 2 50% b. kedua belah kaki dr mata kaki ke bwh. a. lengan dari atau dari atas siku ke bawah; atau 3 40% b. sebelah kaki dari pangkat paha. a. penglihatan dari sebelah mata; 4 30% b. pendengaran dari sebelah telinga; c. tangan dr atau dr atas pergelangan ke bawah; d. sebelah kaki dari mata kaki ke bawah. 5 30% - 70% sebagian atau seluruh badan atau ingatan yg tidak termasuk tapi dipersamakan sbgmn angka 1 sd 4. 6 S/d 100% Terjadi bbrp cacat, persentase cacat dijumlahkan 1
70%
18
PERSYARATAN JKK KECELAKAAN KERJA
1. 2. 3. 4. 5.
SK CPNS SK PNS/SPK PPPK SPT (ssi ketentuan) Srt Ket Dokter/TPK BA dr Kepolisian (yg mengalami kec. lalin) 6. Laporan Kronologis
CACAT
PENYAKIT AKIBAT KERJA
1. SK CPNS 2. SK PNS/SPK PPPK 3. SPT (ssi ketentuan) 4. Srt Ket Dokter/TPK 5. Laporan Kronologis
1. SK CPNS 2. SK PNS/SPK PPPK 3. Srt Ket Dokter/TPK 4. Laporan Kronologis
PERSYARATAN PENETAPAN “TEWAS” 1. SK CPNS/PNS/SPK PPPK 2. SKK/Visum dr Dokter 3. Laporan Kronologis 4. Daft susunan kelrg 5. Srt/akta nikah 6. Akta kelahiran anak 7. Srt kejandaan/kedudaan 8. Srt persyaratan lain (SPT; visum dokter; BA dr kepolisian krn penganiayaan, penculikan, kecelakaan)
2 Manfaat
JKM
1
• Santunan Sekaligus
2
• Uang Duka Wafat
3
• Biaya Pemakaman
4
• Bantuan Beasiswa
No 1
Jenis Santunan sekaligus
Besaran Rp. 15.000.000,00
2 Uang duka Wafat
3 x GP terakhir
3
Rp7.500.000,00
Biaya pemakaman
4 Bantuan Beasiswa
Rp15.000.000,00
KETENTUAN PENERIMA PENERIMA Ahli waris
MANFAAT • Santunan sekaligus uang • duka wafat dan biaya pema-kaman •
•
Anak peserta Beasiswa (kepesertaan minimal 3 th)
• • • •
KETENTUAN Peserta meninggalkan istri /suami sah, ahli waris = istri/suami tersebut Peserta tidak meninggalkan istri /suami sah, ahli waris = Anak; Peserta tdk meninggalkan istri /suami sah/Anak, ahli waris = Orang Tua; Peserta tidak meninggalkan istri /suami yang sah/ Anak/ Orang Tua, ahli waris = ahli waris lain ssi peraturan masih sekolah/kuliah; berusia paling tinggi 25 tahun; belum pernah menikah; dan belum bekerja.
IURAN 1. 2.
3. 4. 5. 6.
Dibayarkan oleh Pemberi Kerja (K/L/Pemerintah Daerah) Dana APBN/APBD Dibayarkan tiap bulan Besaran utk JKK = 0,24% dari Gaji Pokok Besaran utk JKM = 0,3% dari Gaji Pokok Dpt dilakukan penyesuaian (berdasarkan hsl evaluasi) 24
Kpl Inst mengusulkan Tap KK/Cacat/PAK/Tewas kpd PPK
PPK mengusulkan penetapan tewas ke BKN
Rekomendasi atas usulan PPK
BKN/Kanreg mell verifikasi & validasi dgn TIM slm 5 hari sjk berkas diterima scr lengkap
PENETAPAN
PENCAIRAN DI TASPEN
PT.
Taspen membayar manfaat JKK atau JKM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
Pengajuan
pembayaran klaim paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi. 26
